LAPORAN KINERJA KLHK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA KLHK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi

mewajibkan

seluruh

instansi

pemerintah

untuk

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat pencapaian tata pemerintahan yang baik. SAKIP menekankan penerapan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil, sehingga pelaksanaannya akan membantu mewujudkan instansi pemerintah yang beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Penerapan SAKIP dilakukan dengan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kerja

Tahunan

(RKT),

Penetapan

Kinerja

(PK),

serta

laporan

pertanggungjawaban kinerja LAKIP. Penyampaian perkembangan dan hasil usaha secara tertulis dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk pelaksanaan akuntabilitas yang berupa penyampaian informasi

fakta

kinerja

yang

dihasilkan

organisasi

dengan

harapan

terkomunikasikannya pencapaian tujuan organisasi kepada seluruh stakeholder dan terlaksananya mekanisme kontrol oleh publik. Dalam rangka mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyusun LAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan ini merupakan bentuk perwujudan tanggungjawab terhadap pemberi mandat terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tahun 2014. Selain itu, laporan ini juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) di tahun mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk

2


penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 1.2.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (Pasal 573 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah telah memperbaiki struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup . Struktur baru tersebut diharapkan dapat lebih efektif mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dalam RPJMN

2010-2014,

yaitu

"konservasi

dan

pemanfaatan

lingkungan

hidup

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim". Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012, ditekankan kembali bahwa KLH adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. KLH dipimpin oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

3


Dalam melaksanakan mandatnya, Kementerian Lingkungan Hidup mengacu pada peraturan perundangan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat paradigma perlindungan dan pengelolaan LH, antara lain: a.

Tanggungjawab

kelestarian

dan

pengelolaan

lingkungan

merupakan

tanggungjawab kolektif, yang dilaksanakan melalui kesadaran dan penguatan kordinasi seluruh pihak, terutama dalam hal menyamakan persepsi tentang definisi pencemaran lingkungan; b.

Pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan LH;

c.

Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (eco region), yang dapat menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pertimbangan lingkungan hidup;

d.

Adanya penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas. Ditunjang pula dengan penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsive. Selain UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Kementerian LH juga mengacu pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut : a.

Peraturan Perundangan terkait substantif Lingkungan Hidup

b.

Ratifikasi Undang-Undang Internasional

c.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan mandat tersebut Kementerian Lingkungan Hidup,

sesuai dengan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Kementerian LH menyelenggarakan fungsi : (a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup; (b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup; (c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian LH; (d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LH; dan (e) 4


penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup. Implementasi penyelenggaraan fungsi KLH berdasarkan PermenLH Nomor 16 Tahun 2010 dilaksanakan dalam struktur sebagai berikut : Tabel 1.1. Penyelenggaraan Fungsi Eselon 1 KLH dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ESELON I SELAKU SATUAN KERJA Sekretaris Kementerian

Deputi Bidang Lingkungan

FUNGSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS (a) Koordinasi kegiatan KLH; (b) koordinasi dan penyusunan rencana dan program KLH; (c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi KLH (pasal 7, Bab III PermenLH Nomor 16 Tahun 2010) Tata (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan; (b) koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan; (c) pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang tata lingkungan; (d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang tata lingkungan; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENLH (pasal 65, Bab IV PermenLH Nomor 16

Tahun 2010). Deputi Bidang Pengendalian (a)penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian Pencemaran Lingkungan pencemaran lingkungan; (b) koordinasi pelaksanaan kebijakan di Hidup bidang pengendalian pencemaran lingkungan; (c) pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; (d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENLH (pasal 117, Bab V PermenLH Nomor 16 Tahun 2010). Deputi Bidang Pengendalian (a)penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian Kerusakan LH dan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; (b) koordinasi Perubahan Iklim pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; (c) pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; (d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENLH (pasal 189, Bab VI PermenLH Nomor 16 Tahun 2010). Deputi Bidang Pengelolaan (a)penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan B3 dan B3, Limbah B3, dan Sampah Limbah B3, dan sampah; (b) koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan sampah; (c) pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan sampah; (d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan sampah; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENLH (pasal 268, Bab VII PermenLH Nomor 16 Tahun 2010).

5


Deputi Bidang Penaatan (a)penyiapan perumusan kebijakan di bidang penaatan hukum Hukum Lingkungan lingkungan; (b) koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan hukum lingkungan; (c) pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang penaatan hukum lingkungan (d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penaatan hukum lingkungan; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENLH (pasal 336, Bab VIII PermenLH Nomor 16 Tahun 2010). Deputi Bidang Komunikasi (a)penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi Lingkungan dan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; (b) koordinasi Pemberdayaan Masyarakat pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; (c) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENLH (pasal 386, Bab IX PermenLH Nomor 16 Tahun 2010). Deputi Bidang Pembinaan (a)penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sarana Sarana Teknis Lingkungan teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas; (b) koordinasi dan Peningkatan Kapasitas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas; (c) pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas (d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENLH (pasal 434, Bab X PermenLH Nomor 16 Tahun 2010).

1.3.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

6


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP PERATURAN MENTERI NEGARA LH NO. 16 TAHUN 2010

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Staf Ahli

Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup

1.

SA Bidang Lingkungan Global

2.

SA Bidang Sosial, Budaya & Kesehatan Lingkungan

3. 4.

SA Bidang Energi Bersih & Terbarukan SA Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan SA Bidang Hukum & Hubungan Antar Lembaga

5.

Inspektorat Biro Perencanaan dan

Biro Hukum dan

KLN

Humas

DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN

Asdep Perencanaan Pemanfaatan SDA dan LH

Asdep Kajian Kebijakan Wilayah dan sektor

Asdep Ekonomi Lingkungan

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN B3, LIMBAH B3, DAN SAMPAH

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Asdep Pengendalian Pencemaran

Manufaktur, Prasarana dan Jasa

Asdep Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas Asdep Pengendalian Pencemaran Agroindustri

Asdep Pengkajian Dampak Lingkungan

DEPUTI BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN

Biro Umu m

DEPUTI BIDANG

DEPUTI BIDANG

KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Asdep Kehati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

Asdep Pengelolaan B3

Asdep Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan

Asdep Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3

Asdep Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat

Asdep Kelembagaan Lingkungan

Asdep Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan

Asdep Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan KontaminasiLimbah B3

Asdep Penegakan Hukum

Asdep Peningkatan Peran

Asdep Standardisasi dan

Pidana Lingk ungan

Masyarakat

Teknolog i

Asdep Perjanjian Internasional Lingkungan

Asdep Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

dan Usaha Skala Kecil

Laut

Asdep Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Asdep Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer

Asdep Pengelolaan Sampah

Asdep Komunikasi Lingkungan

Asdep Data dan Informasi Lingkungan

Asdep

Pusat Pendidikan dan

Adaptasi Perubahan Iklim

Pelatihan

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa

Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumapapua

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup

1.4.

Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai aparatur/sumber daya manusia

per 1 Januari 2014 secara keseluruhan berjumlah 1.111 orang yang disajikan dalam tabel 1.2 dan gambar 1.2 sebagai berikut: Tabel 1.2 Distribusi SDM KLH berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Januari 2014 No.

Pendidikan Jumlah (orang) S3 11 S2 294 S1 533 <S1 273 Jumlah 1.111 Sumber: Bagian Kepegawaian, Biro Umum KLH, 2014 1 2 3 4

% 0,99 26,47 48,02 24,57

7


Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan 11

273 294

533

S3

S2

S1

<S1

Gambar 1.2 Komposisi SDM KLH berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Januari 2014

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, KLH juga mengembangkan pola karir melalui pengembangan jabatan fungsional. Mekanisme pengembangan karir tersebut telah diatur melalui beberapa keputusan yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan Pemerintah. Saat ini KLH telah mengembangkan dua jabatan fungsional bidang lingkungan hidup, yaitu jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) dan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Selain jabatan fungsional bidang lingkungan hidup, KLH juga telah menerapkan beberapa jabatan fungsional tertentu lainnya yang tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan pada beberapa unit kerja yang ada di KLH. Distribusi SDM KLH berdasarkan jabatan fungsional yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dapat dilihat pada tabel 1.3 dan gambar 1.3 di bawah ini.

8


Tabel 1.3 Distribusi SDM KLH berdasarkan Jabatan Fungsional

No.

Jabatan Fungsional

Jumlah (orang)

%

1

Pengendali Dampak Lingkungan

195

66,10

2

Pengawas LH

73

24,75

3

Widyaiswara Perancang Peraturan Perundangundangan

11

3,73

1

0,34

5

Perencana

2

0,68

6

Penterjemah

2

0,68

7

Auditor Kepegawaian

1

0,34

9

Dokter

2

0,68

10

Auditor

8

2,71

Jumlah

295

100,00

4

100.00

Jumlah

295

Auditor

2.71 8

Dokter

0.68 2

Auditor Kepegawaian

0.34 1

Penterjemah

0.68 2

Perencana

0.68 2

Perancang Peraturan Perundang-undangan

0.34 1 3.73 11

Widyaiswara

24.75

Pengawas LH

73 66.10

Pengendali Dampak Lingkungan

195

0

50 %

100

150

200

250

300

350

Jumlah (orang)

Gambar 1.3 Distribusi SDM KLH berdasarkan Jabatan Fungsional

9


1.5.

Sistematika Penyajian Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014

disusun dengan sistimatika sebagai berikut : (1)

Ringkasan Eksekutif, yang secara integratif memberikan gambaran singkat tentang seluruh isi laporan;

(2)

Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia Kementerian Lingkungan Hidup;

(3)

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014;

(4)

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan secara ringkas pencapaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup serta analisisnya didasarkan pada hasil pengukuran kinerja

(5) Penutup, yang isinya menyimpulkan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014 dan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa datang.

10


Bab II Perencanaan Kinerja Amanat RPJP 2005 – 2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup (dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup). RPJP untuk mewujudkan

Indonesia

yang

asri

dan

lestari

mencakup

upaya-upaya

:

mendayagunakan dan mengelola SDA terbarukan maupun tak terbarukan; menjaga dan melestarikan SDA air dan energi; mengembangkan potensi kelautan; menjaga, mengelola, dan meningkatkan nilai tambah SDA khas dan kehati; mitigasi bencana; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan LH. Secara umum upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan dalam dua subyek besar, yaitu pengelolaan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini mengimplikasikan diharuskannya kelembagaan di bidang lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Potensi dan permasalahan yang terbentuk akibat perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal adalah kunci dalam menyusun perencanaan strategis. Perencanaan itu sendiri disusun dalam batas dan lingkup mandat yang diterima oleh Menteri Negara LH, dengan mengacu peraturan perundangan yang terkait secara substansial terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH, maupun dalam kaitan tatakelola kelembagaan. Secara umum, permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010 – 2014, masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi; kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya; potensi bencana lingkungan, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan; serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

11


2.1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Perencanaan kinerja KLH tahun 2014 disusun dari penetapan target-target tahunan dari keseluruhan sasaran program jangka menengah 2010-2014 yang diukur melalui indikator-indikator program dan kegiatan. Struktur perencanaan program dan manajemen kinerja KLH dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Arsitektur Program dan Manajemen Kinerja KLH

12


Gambar 2.2. Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional yang memayungi Sasaran KLH (berdasarkan RPJMN 2010-2014)

Sebagaimana

digambarkan diatas,

maka

Sasaran Prioritas

Nasional

"Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana" 2010-2014 yang diamanatkan kepada KLH adalah : a) terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b) terjaganya kelestarian dan kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; serta c) peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sasaran nasional tersebut diukur ke dalam Indikator kinerja Sasaran (outcomes) yaitu : 1)

menurunnya tingkat pencemaran;

2)

meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan

3)

meningkatnya

kapasitas

kelembagaan,

partisipasi

masyarakat,

dan

ketersediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran strategis nasional dan indikator-indikator di atas kemudian menjadi dasar dari pola pelaporan kinerja dalam bentuk LAKIP KLH, maupun rapor penilaian kinerja yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

(UKP4).

Laporan

yang

disampaikan

secara

keseluruhan

menggambarkan kinerja selama satu tahun sesuai dengan rencana target pencapaian. 13


Adapun penjabaran perencanaan kinerja KLH dengan mengacu pada mandat pencapaian sasaran strategis nasional diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

UU NO. 32 TAHUN 2009

SASARAN NASIONAL 2010-2014

INDIKATOR SASARAN (OUTCOMES)

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KLH

INDIKATOR KINERJA UTAMA KLH

VISI KLH MISI KLH

STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KLH PROGRAM TEKNIS DAN GENERIK KLH

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

Gambar 2.3. Mandat RPJMN dan Perencanaan Kinerja KLH

2.2

Rencana Strategis (Renstra)

2.2.1. Visi dan Misi Visi KLH yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014 (ditetapkan dalam PermenLH Nomor Nomor 11 Tahun 2010) adalah visi bersama yang dihayati seluruh jajaran organisasi KLH dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu : “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau.”

Dalam upaya mencapai visi tersebut diatas, Kementerian KLH melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi sebagai berikut : 14


Mewujudkan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, melalui : 1)

Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;

2)

Melaksanakan

koordinasi

dan

kemitraan

dalam

rantai

nilai

proses

pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan; 3)

Melaksanakan

praktek

tatakelola

pemerintahan

yang

baik

serta

mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. 2.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan merumuskan tujuan strategis, maka Kementerian Lingkungan Hidup dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasinya untuk memenuhi visi dan misi dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga merupakan alat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu, pencapaian tujuan strategis harus dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan. Tujuan Strategis KLH Tahun 2010-2014 sesuai visi dan misi tersebut di atas adalah : “Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan."

15


Sasaran strategis merupakan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH, dan sasaran strategis terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan LH, meliputi : 1) Penurunan beban pencemaran lingkungan ; 2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup; 3) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan sasaran strategis terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik meliputi : 1) Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP); 2) Percepatan implementasi reformasi birokrasi (RB). Jadi dapat disimpulkan, outcome dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja utamanya adalah penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2.3.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Lingkungan Hidup

2.3.1 Arah Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan arah kebijakannya selaras dengan arah kebijakan nasional yang mengacu pada RPJMN 2010-2014. Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan kebijakannya yang menjadi landasan operasional KLH dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, untuk dijadikan landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan KLH sebegai berikut: 16


a)

Kebijakan Umum 1) Dalam

pelaksanaan

tugas

pokok dan

fungsinya,

seluruh

jajaran

Kementerian Lingkungan Hidup harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Melaksanakan

sinergi

antar

Kementerian/Lembaga/Daerah

untuk

menjamin implementasi program prioritas nasional. b)

Kebijakan Bidang SDA dan LH 1) Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja baik terkait dengan prioritas nasional maupun prioritas bidang, harus dilaksanakan secara sinkron dan terintegrasi; 2) Melaksanakan kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga maupun kerjasama bilateral dan multilateral yang berdasarkan prinsip kesetaraan; 3) Kinerja diukur dengan pencapaian sasaran strategis atau IKU yaitu penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH.

c)

Kebijakan Kewilayahan 1) Melaksanakan sinkronisasi pusat-daerah dan antar daerah dalam pencapaian sasaran strategis dari masing-masing program prioritas dengan memperhatikan potensi, fokus dan permasalahan tiap daerah; 2) Sinergi pusat-daerah dan antar-daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

2.3.2 Strategi Kebijakan

Untuk

mencapai

visi

dan

menjalankan

misi

kelembagaan,

dengan

memperhatikan arah kebijakan yang ditetapkan, maka ditetapkan strategi yang penerapannya dilakukan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja, dengan peran dan tanggungjawab yang diemban, sebagai berikut: 17


a)

Strategi Umum 1) Memberikan arah berkaitan dengan bentuk aktivitas yang dapat dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang optimal, dengan berpegang pada ruang lingkup perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 2) Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam upaya pencapaian program aksi prioritas nasional di bidang perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, system peringatan dini, dan penanggulangan bencana.

b)

Strategi Bidang SDA dan LH 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan intra organisasi baik dengan unit organisasi struktural maupun organisasi afiliasi di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya pencapaian sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama; 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi inter organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama.

c)

Strategi Kewilayahan 1) Upaya pencapaian strategis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis pada asa ekoregion dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan local; 2) Pusat

Pengelolaan

Ekoregion

(PPE)

menjalankan

peran

dan

tanggungjawab sebagai extended value chain bagi KLH, khususnya dalam peningkatan kapasitas stakeholders di daerah; 3) Mempertajam

dan

merampingkan

implementasi

kegiatan

dengan

memfokuskan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis oleh KLH, dan mendorong pelaksanaan teknis di lapangan kepada instansi lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota; 4) Memberikan arahan pengembangan Infrastruktur Hijau dan kegiatan fisik di daerah; 18


5) Sinergi pusat-daerah dan antar daerah dilakukan melalui upaya: •

Mewujudkan sinergi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan aspirasi daerah;

•

Mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan;

•

Mendorong penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui instrument pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Dekonsentrasi untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dengan usulan rogram dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis KLH;

•

Menyempurnakan pengaturan kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja scara bertanggungjawab dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah.

2.4

Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kementerian

Lingkungan Hidup menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 20102014. Perencanaan program dan Kegiatan dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis K/L. 2.4.1. Program Teknis : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dalam upaya mengendalikan perusakan dan/atau

pencemaran

lingkungan

hidup

pada

air,

lahan,

udara,

dan

keanekaragaman hayati. Sasaran Strategis (outcomes) program teknis ini adalah : 1)

Penurunan beban pencemaran;

2)

Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

3)

Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

19


Berdasarkan sasaran strategis program teknis ini, fungsi Eselon 1 KLH dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pengelompokan Fungsi Eselon I dalam Program Teknis Berdasarkan Sasaran Strategis Pengelompokan Fungsi Eselon I dalam Program Teknis berdasarkan Sasaran Strategis

Program

Sasaran Strategis

1. Penurunan beban pencemaran 2. Peningkatan kapasitas PSDA dan LH

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kelompok Kegiatan Menurut Fungsi Pengendalian pencemaran lingkungan hidup Pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah

Penataan lingkungan 1. Pengendalian kerusakan lingkungan Pengendalian kerusakan 2. Peningkatan kapasitas PSDA dan LH lingkungan hidup dan perubahan iklim

Peningkatan kapasitas PSDA dan LH

Eselon I Pelaksana Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah Deputi Bidang Tata Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Penaatan hukum lingkungan Pengembangan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat

Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan

Pembinaan sarana teknis lingkungan hidup

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan Hidup

Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan yang termasuk dalam program ini di cluster berdasarkan kelompok sasaran strategis (Indikator Kinerja Utama) dan Fungsi Eselon I sebagai berikut: 1) Kegiatan yang termasuk dalam upaya Penurunan Beban Pencemaran, meliputi : a. Pengendalian pencemaran manufaktur, prasarana dan jasa b. Pengendalian pencemaran pertambangan, energi dan migas c. Pengendalian pencemaran agroindustri dan usaha skala kecil d. Pengendalian pencemaran udara sumber bergerak e. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) f. Peningkatan verifikasi pengelolaan limbah B3 g. Pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 h. Pengelolaan sampah bidang lingkungan hidup 20


2) Kegiatan yang termasuk upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi : a. Pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat b. Keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan c. Mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfir d. Kajian kebijakan wilayah dan sektor e. Peningkatan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup f. Adaptasi perubahan iklim g. Pengendalian kerusakan lingkungan pesisir dan laut h. Perencanaan pemanfaatan SDA dan LH i. Peningkatan pelaksanaan kajian dampak lingkungan 3) Kegiatan yang termasuk upaya Peningkatan Kapasitas, meliputi : a. Pengaduan dan penaatan hukum administrasi lingkungan b. Penyelesaian sengketa lingkungan c. Penegakan hukum pidana lingkungan d. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah e. Peningkatan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi lingkungan hidup f. Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup g. Peningkatan peran masyarakat h. Peningkatan kebijakan standarisasi, teknologi dan produksi bersih i. Peningkatan sarana teknis pengendalian dampak lingkungan j. Peningkatan komunikasi lingkungan k. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan l. Penguatan inisiatif masyarakat m. Perjanjian internasional lingkungan n. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup o. Pengelolaan Ekoregion Sumatera p. Pengelolaan Ekoregion Jawa q. Pengelolaan Ekoregion Bali, Nusa Tenggara r. Pengelolaan Ekoregion Kalimantan s. Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku, dan Papua 21

LAPORAN KINERJA KLHK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014

Recommend Documents