PROFIL INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Sasaran Outcome: Meningkatnya kepedulian Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/ Korporasi (K/L/P/K) dan masyarakat terhadap korupsi
1.
2.
3.
Indikator Outcome
Persentase
yang
mengimplementasikan
sistem
pengaduan masyarakat
Target Outcome
Definisi Indikator Outcome
KLPK
2015
Persentase
2016
KLPK
2017
2018
2019
60%
65%
70%
yang
mengimplementasikan
sistem
pengaduan masyarakat adalah rasio: KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang memenuhi tiga unsur kriteria yaitu: a.
Mempunyai Daftar Risiko Fraud yang terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran KPAK;
b.
Mempunyai
rencana
penanganan
risiko
fraud
yang
dibahas bersama dengan anggota KPAK; c.
Mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/
whistleblowing,
atau
belum
mempunyai
peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/ whistleblowing namun menyatakan kesediaannya untuk dilakukan
bimtek
pengembangan
sistem
pengaduan
masyarakat/ whistleblowing. dibandingkan dengan KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi. Formula: Persentase
KLPK
yang
mengimplementasikan
sistem 1
pengaduan masyarakat = Jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur kriteria Jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi 4.
Tujuan
X 100%
Untuk mengukur manfaat BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan.
5.
Polaritas
Nilai semakin tinggi berarti semakin baik.
6.
Periode Pengukuran
Triwulanan
7.
Dasar Pemikiran Outcome
Deputi Bidang Investigasi memperluas dan mempertajam strategi edukatif anti korupsi dengan mengimplementasikan konsep masyarakat pembelajar (learning society) melalui pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Kegiatan ini berupa pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) sebagai wadah bagi proses interaksi peserta belajar dengan BPKP dan sumber belajar dimana BPKP berperan dalam membantu, mendorong dan memfasilitasi peserta belajar agar dapat memperoleh pengetahuan
dan
menguasai ketrampilan/keahlian mengenai anti korupsi serta merubah sikap peserta belajar menjadi anti korupsi. KPAK melakukan: a. kegiatan
pelatihan
dalam
bentuk:
sosialisasi/
seminar/workshop anti korupsi, dan b. kegiatan fasilitatif dalan bentuk: bimbingan konsultasi pengembangan perilaku dan sistem whistleblowing, dan bimbingan konsultasi pengembangan partisipasi publik 2
dalam
pengawasan
pembangunan
melalui
sistem
pengaduan masyarakat. Secara konseptual, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepedulian peserta belajar mengenai anti korupsi. Secara operasional, outcome kegiatan tersebut tercermin dari dua aspek yaitu: a. Kepedulian pegawai untuk ber-whistleblowing, dan b. Kepedulian masyarakat untuk melakukan pengaduan atas indikasi korupsi Agar kepedulian pegawai tersebut terwujud dan terkelola maka KLPK memerlukan sistem yaitu sistem whistleblowing atau sistem pengaduan masyarakat. 8.
Baseline Outcome
Belum terdapat baseline outcome pada tahun 2017.
9.
Sasaran Kinerja Outcome
Meningkatnya kepedulian pegawai KLPK dan masyarakat terhadap korupsi
10.
Siapa yang Mengukur Outcome
Deputi Bidang Investigasi
11.
Sumber Data Outcome
a. Laporan Kegiatan KPAK b. Laporan Kegiatan MPAK (Kompilasi Laporan Kegiatan KPAK)
3
12.
Indikator Output
Indikator output tahun 2017-2019 adalah: a.
Jumlah pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis kegiatan MPAK
b.
Jumlah KPAK yang terbentuk
c.
Jumlah Laporan Kegiatan KPAK
d.
Jumlah Laporan Materi Pembelajaran Tematik KPAK (memuat antara lain daftar risiko fraud dan rencana penanganan risiko fraud)
e.
Jumlah Laporan Kegiatan MPAK (Kompilasi Laporan Kegiatan KPAK)
f.
Jumlah Laporan Materi Pembelajaran Tematik MPAK (Kompilasi Laporan Materi Pembelajaran Tematik KPAK dan RCA)
Dengan uraiaan sebagai berikut: Uraian
2017
2018
2019
Jumlah pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
1
1
1
Jumlah KPAK yang terbentuk
34
34
34
Jumlah Laporan Pembelajaran KPAK
Kegiatan
34
34
34
Jumlah Laporan Materi Pembelajaran Tematik KPAK (termasuk daftar risiko fraud dan rencana penanganan risiko fraud)
34
34
34
Jumlah Laporan Kegiatan MPAK (Kompilasi Laporan Kegiatan KPAK)
1
1
1
Jumlah Laporan Materi Pembelajaran Tematik MPAK (Kompilasi Laporan Materi Pembelajaran Tematik KPAK dan RCA)
3
3
3
107
107
107
Jumlah 13.
Definisi Indikator Output
a. Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis kegiatan MPAK adalah Peraturan Kepala BPKP/Peraturan Deputi
4
Bidang Investigasi mengenai pedoman yang mengatur pelaksanaan pengembangan MPAK b. KPAK yang terbentuk adalah jumlah KPAK yang dibentuk di tingkat perwakilan BPKP dan dituangkan dalam berita acara atau notulen c. Laporan Kegiatan KPAK adalah Laporan yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan BPKP mengenai pelaksanaan kegiatan KPAK pada akhir pelaksanaan kegiatan KPAK. d. Laporan Materi Pembelajaran Tematik KPAK adalah Laporan
yang diterbitkan oleh
KPAK dengan
surat
pengantar dari Kepala Perwakilan BPKP memuat materi pembelajaran termasuk daftar risiko fraud dan rencana penanganan risiko fraud yang dibahas dalam KPAK. e. Jumlah Laporan Kegiatan MPAK adalah kompilasi laporan Kegiatan
KPAK
yang
disusun
oleh
Deputi
Bidang
Investigasi f. Jumlah Laporan Materi Pembelajaran Tematik MPAK adalah kompilasi Laporan Materi Pembelajaran Tematik KPAK dan dilengkapi dengan Root Cause Analysis sebagai bahan penyusunan rekomendasi strategis. 14.
Dasar Pemikiran Output
Laporan hasil kegiatan belajar ditetapkan sebagai indikator keluaran didasarkan pada pemikiran bahwa hasil belajar merupakan
produk
akhir
dari
kegiatan
pembelajaran
masyarakat anti korupsi yang memuat: a. Informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan b. Materi pembelajaran yang terungkap dari peserta KPAK c. Risiko fraud d. Rencana penanganan risiko fraud e. Efektivitas
sistem
pengaduan
masyarakat/
sistem
whistleblowing Setelah dilakukan Root Cause Analysis, informasi ini dapat dimanfaatkan oleh KPAK sebagai sumber belajar. 5
15.
16.
Penyumbang Kinerja Output
Seluruh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan
Sumber Data Output
a. Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis kegiatan
seluruh Bidang Investigasi Perwakilan BPKP.
MPAK b. Laporan Kegiatan KPAK c. Laporan Materi Pembelajaran Tematik KPAK d. Laporan Kegiatan MPAK e. Laporan Materi Pembelajaran Tematik MPAK
17.
Risiko Pencapaian Kinerja
Risiko pencapaian kinerja antara lain: a. Fasilitator dari BPKP kurang kompeten b. Peserta KPAK kurang aktif berdiskusi atau kurang terbuka dalam mengemukakan pendapat c. Adanya resistensi dan keengganan dari KLPK untuk mengungkap risiko fraud
18.
Kebijakan pengawasan yang harus ditetapkan
a. Kebijakan terkait pembentukan Satgas Pengembangan MPAK. b. Kebijakan pelaksanaan MPAK. c. Kebijakan penganggaran dan perencanaan waktu. d. Kebijakan meminimalisasi risiko penugasan melalui diklat bagi fasilitator MPAK.
6
