Laporan Tahunan Kejaksaan RI. Laporan Tahunan Kejaksaan RI

Laporan Tahunan 2011

Kejaksaan RI

JAKARTA 2012 Laporan Tahunan Kejaksaan RI

Laporan Tahunan Kejaksaan RI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2011 ini dapat dihadirkan di tengah masyarakat dan pemerhati penegakan hukum. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Salah satu bentuk dan Informasi Publik secara berkala adalah Laporan Tahunan. Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia disusun secara berjenjang mulai dari Kejaksaan Negeri hingga tingkat Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung, untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Tahunan merupakan laporan yang bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, “think out of the box”. Laporan tahunan selain deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun laporan, juga analitik, antara lain perbandingan target dengan capaian serta upaya terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut. Laporan Tahunan juga menggambarkan sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) yang dimiliki masing-masing unit kerja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penyusunan Laporan Tahunan ini. Diharapkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca dan pemerhati penegakan hukum di Indonesia. Untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia di masa yang akan datang, kami harapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian.

Jakarta,

Desember 2011

Jaksa Agung Republik Indonesia

Basrief Arief Laporan Tahunan Kejaksaan RI

DAFTAR ISI III

Kata Pengantar

IV

Daftar isi

V

Doktrin

VI

Visi dan Misi

VIII

Tugas dan Wewenang

IX

Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia

2

BAB I

: Pendahuluan

6

BAB II

: Sekilas tentang Kejaksaan

6

2.1. Profil Kejaksaan

8

2.2. Struktur Organisasi

10

2.3. Profil Pimpinan

20

BAB III : Reformasi Birokrasi Kejaksaan

30

BAB IV : Pencapaian Kinerja

30

4.1. Pembinaan

34

4.2. Intelijen

37

4.3. Tindak Pidana Umum

41

4.4. Tindak Pidana Khusus

47

4.5. Perdata dan Tata Usaha Negara

52

4.6. Pengawasan Internal Dan Eksternal

55

4.7. Badan Pendidikan dan Pelatihan

60

BAB V

Kegiatan Lain

64

BAB VI : Penutup

65

Lampiran : Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan .

:

IV

Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia


DOKTRIN KEJAKSAAN Trikrama Adhyaksa : Satya Adhi Wicaksana SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.


V

VISI & MISI

VISI

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermatabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.

VI


MISI

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Prosedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. 2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. 3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik. 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blueprint) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal. 5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugastugas lainnya yang terkait.


VII

TUGAS & WEWENANG

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di Bidang Pidana : • Melakukan penuntutan; • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; • Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang; • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

VIII


Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; • Pengamanan kebijakan penegakan hukum; • Pengawasan peredaran barang cetakan; • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; • Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 22 JULI 2011 1. Terus tingkatkan kualitas intelektual dan spiritual diri, dalam pelaksanaan sistem kerja organisasi baru yang berlandaskan optimisme perubahan birokrasi secara sungguh-sungguh dan mengedepankan rasa memiliki institusi. 2. Bina solidaritas korps disetiap strata kepemimpinan satuan kerja, sehingga terwujud loyalitas terhadap institusi. 3. Sempurnakan kebijakan organisasi yang telah dibuat dengan menyusun manajemen kepemimpinan yang baik dan terukur melalui pemenuhan target kerja yang diimbangi penegakan disiplin dan pengawasan. 4. Imbangkan wujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dengan mengedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum, karena institusi kejaksaan merupakan tumpuan para pencari keadilan. Jakarta, 22 Juli 2011 Jaksa Agung Republik Indonesia

Basrief Arief


IX


BAB I PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan perundang-undangan, memiliki harapanharapan dalam pelayanan terhadap masyarakat melalui penanganan perkara yang sederhana, cepat dan berbiaya murah. Pelaksanaan kekuasaan negara itu senantiasa diusahakan berdaya guna, berhasil guna secara berkesinambungan, terarah dan komprehensif.

S

etiap tahun, Kejaksaan senantiasa mengembangkan dan mereformasi diri agar mampu menyesuaikan diri dengan perangkat perundang-undangan baru ataupun dengan harapan-harapan masyarakat. Demikian pula di tahun 2011, Kejaksaan juga telah melakukan serangkaian langkah dan upaya pelaksanaan tugas secara maksimal dan optimal. Dengan akan berakhirnya tahun 2011 maka Kejaksaan perlu memaparkan berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan sesuai dengan target yang disusun pada awal tahun. Terutama dalam penyelesaian penanganan berbagai perkara, baik perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi yang merupakan core business Kejaksaan. Bagi Kejaksaan upaya untuk mencapai target sesuai harapan masyarakat merupakan suatu tantangan yang tidak mudah meskipun harus tetap dilaksanakan, Kejaksaan menyadari bahwa proses penangan perkara tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Berbagai perkara kejahatan ataupun pelanggaran senantiasa meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian pula dalam pembaharuan modus operandi termasuk dalam pembuktian mens rea (sikap batin) dan actus reus (perbuatan pelaksanaan). Pertanyaan mengapa Kejaksaan sebagai institusi senantiasa mengalami kendala dalam menuntaskan penanganan perkara, akan menjadi pokok utama pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan Kejaksaan.

2


Tantangan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas tidak hanya datang dari eksternal namun juga secara internal. Dengan pendekatan ke dalam, Kejaksaan melakukan pembenahan-pembenahan pada seluruh unit kerja, baik di pusat maupun di daerah termasuk pada personil Jaksa. Bagi Kejaksaan, tantangan dari pihak eksternal seperti kritik merupakan masukan positif yang sangat berharga dalam upaya Kejaksaan untuk berubah menjadi lebih baik. Untuk itu, Kejaksaan senantiasa melakukan perubahan dengan mengoptimalkan dan menajamkan strategi penanganan perkara korupsi sehingga dapat lebih mampu menyelamatkan keuangan negara sekaligus menambah pemasukan bagi negara. Dalam laporan tahunan ini, Kejaksaan mempunyai skala prioritas di bidang penanganan perkara korupsi dengan berhasil menyelesaikan 1.445 perkara dan tindak pidana khusus lainnya sejumlah 500 perkara. Penanganan perkara tindak pidana umum untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri menyelesaikan 96.488 dari target 10.100 atau sekitar 955,32 % dan penanganan perkara tata usaha negara 500 perkara/kegiatan. Untuk tahun ini Kejaksaan telah menganggarkan untuk operasional penanganan perkara dan remunerasi serta sarana dan prasarana sebesar Rp. 3.535.125.252.000,- (tiga triliun lima ratus

tiga puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Besaran dana demikian dirasakan masih sangat minim, meskipun demikian, Kejaksaan akan tetap melaksanakan tugas secara optimal. Pengimplementasian program reformasi birokrasi terutama dalam memberikan pelayanan publik dibidang penegakan hukum terus dilaksanakan secara prima, produktif, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat menilai upaya Kejaksaaan dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Dalam hubungan hukum dengan dunia internasional, Kejaksaan senantiasa mengupayakan kerjasama internasional dengan negara lain yang belum mempunyai kerjasama untuk menandatangani MOU atau MLA, dalam rangka pengembalian asset negara dan kerugian negara yang berada pada pihak ketiga di luar negeri. Kejaksaan menyadari pula bahwa masih jauh dari kesempurnaan dalam menuju keberhasilan kinerja yang optimal namun Kejaksaan tetap optimis untuk memberikan keadilan yang tidak tebang pilih dalam penanganan perkara baik Pidum, Pidsus, Datun menuju kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bernegara.


3

4


BAB II SEKILAS TENTANG KEJAKSAAN


5

BAB II SEKILAS TENTANG KEJAKSAAN Kejaksaan RI adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

2.1. PROFIL KEJAKSAAN Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

6


Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu serta berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili pemerintah meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Lembaga/ Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, dan

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Pembaharuan organisasi maupun personil merupakan tuntutan perubahan zaman. Institusi dengan besaran personil maupun cakupan organisasi yang mapan sekalipun akan tergilas oleh angkuhnya peradaban bila mengabaikan upaya penyesuaian dengan waktu dan zaman. Demikian pula dengan Kejaksaan yang senantiasa melakukan pembaharuan secara komprehensif di bidang penuntutan sebagaimana digariskan oleh UndangUndang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai implementasi atau tindak lanjut atas pelaksanaan kinerja Kejaksaan berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan telah melaksanakan pembaharuan dengan diterbitkannya 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung RI tanggal 12 Juli 2007. Sebagai arahan Jaksa Agung RI adalah (1) Perja Rekruitmen CPNS dan Calon Jaksa, (2) Pembinaan Karir (3) Pendidikan dan Pelatihan, (4) Standar Minimum Profesi Jaksa, (5) Kode Perilaku Jaksa dan (6) Mekanisme Pengawasan. Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya terfokus pada penanganan perkara tindak pidana umum semata tetapi juga penanganan perkara korupsi, tata usaha negara serta pengaduan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi tersebut


7


senantiasa didasarkan pada asas persamaan di depan hukum. Implementasi pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan tidak membedakan orang baik dari status sosial, suku, agama ataupun ras. Berdasarkan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia di atas, Kejaksaan menyadari bahwa keberhasilan pelaksaan tugas tidak terlepas dari kerjasama dan kordinasi yang baik dengan Lembaga Penegak Hukum lainnya. Agenda pembangunan kinerja Kejaksaan tahun 2011 berfokus pada Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan tugas berdasarkan SOP (Standar Operating Procedure) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pelayanan publik. Melaksanakan penataan struktur organisasi dan membentuk aparat Kejaksaan yang profesional, handal dan bertanggung jawab demi kelancaraan tugas dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Kejaksaan mempunyai kewenangan sesuai dengan amanat yang tersirat dalam undang-undang untuk dapat melaksanakan tugas dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas sistem pengelolaan administrasi dan penanganan perkara yang cepat, tepat dan murah. Sistem pengelolaan adminsitrasi yang bersih dan berwibawa akan dapat berpotensi kinerja yang good government dan penanganan perkara terutama korupsi yang sangat merugikan masyarakat, sehingga bukan hanya dapat menjerat pelaku korupsi namun dapat mengembalikan keuangan negara secara signifikan. Untuk meningkatkan sistem akuntabiltas kinerja yang terpola good governance serta efesiensi dan efektivitas dalam mencegah terjadinya makelar kasus, Kejaksaan telah melakukan pengawasan melekat dan bekerjasama dengan masyarakat dalam laporan pengaduan yang dapat ditindak lanjuti. Sehingga penanganan dan penyelesaian perkara dapat tercapai secara optimal dan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan tugas berdasarkan struktur organisasi yang telah diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor : 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan

8


wewenangnya Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda serta seorang Kepala Badan yaitu (1) Jaksa Agung Muda Pembinaan, (2) Jaksa Agung Muda Intelijen, (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, (4) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, (5) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, (6) Jaksa Agung Muda Pengawasan dan (7) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan, serta tugas lain yang diberikan Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Pembinaan melaksanakan tugas dan wewenang meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalak-sanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya. Jaksa Agung Muda Intelijen melaksanakan tugas dan wewenang meliputi kegiatan penyelidikan, penga-manan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang idelogi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana umum meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana tertentu dengan hukum acara khusus meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat


dan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara keperdataan, tata usaha negara dan tata negara meliputi penegakan hukum, pengacara negara, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, lembaga/badan negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jaksa Agung Muda Pengawasan melaksanakan

tugas dan wewenang dalam pengendalian pengawasan internal secara efektif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, Dalam rangka penguatan dan pengembangan kemampuan dan profesionalisme aparatur kejaksaan

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA


9


2.3. PROFIL PIMPINAN Data Pribadi Nama Tempat/tgl.Lahir Agama

: BASRIEF ARIEF S.H., M.H. : Tanjung Enim 23 Januari 1947 : Islam

Riwayat Pendidikan Formal 1. Hukum Perdata Universitas Andalas Padang (1975) 2. Magister Hukum Universitas Padjajaran Bandung Kedinasan 1. SUSDAS WIRA INTEL (1987) 2. TRAMPIL JAKSA TINDAK PIDANA UMUM (1988) 3. SPADYA (1990) 4. PENYELUNDUPAN (1992) 5. SESPANAS (1995) 6. LEMHANAS (1999) Riwayat Prestasi SATYALENCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI tahun 1998 Presiden RI.

H. BASRIEF ARIEF, S.H., M.H. Jaksa Agung Republik Indonesia

SOSOK mantan Wakil Jaksa Agung ini dikenal bersih selama menjadi pejabat di korps yang membesarkan namanya itu. Sejumlah prestasi pernah ditorehkan pria kelahiran Tanjung Enim, Sumsel, tahun 1947 lalu ini kala merintis karier di Kejaksaan. Sebelum masuk ke lingkungan Gedung Bundar, Basrief sebelumnya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Sumut, Kabid Humas Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong.Jabar lalu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah itu menjadi Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Staf Ahli Kejagung RI, Kepala Biro Umum, Kajati DKI Jakarta, kemudian menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Beliau adalah salah satu pemburu koruptor yang juga seorang panutan di Kejaksaan, dengan berbagai pengalaman teknis dan penugasan, baik di daerah maupun di Kejagung. Beliau juga sempat menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung di era Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Alumni FH Pasca Sarjana UNPAD dan FH Universitas Andalas ini juga pernah menjadi Ketua Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Kini, Beliau terpilih dan dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Jumat, 26 November 2010.

10



Data Pribadi : Nama Lengkap Tempat/tgl lahir Pangkat/Gol Nip Nrp Agama

: Dr. Darmono, SH. MM. : Klaten, 5 Juni 1953 : Jaksa Utama (IV/e) : 1953.0605.197803.1-001 : 6785330 : Islam

Riwayat Pendidikan Formal 1. Sarjana Hukum, UII Yogyakarta tahun 1977 2. Magister Manajemen, STIE IPWI Jakarta tahun 2001 3. Doktor, Unpad Bandung tahun 2010 Kedinasan 1. SEPADYA (1992) 2. KEPEMIMPINAN II (1995) 3. SPAMEN (1997) 4. PENYELUNDUPAN (1988) 5. WIRA INTELIJEN (1998) 6. PEMBENTUKAN JAKSA (1981) Riwayat Prestasi : 1. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI TAHUN 2010 2. Menjadi Pembicara dalam berbagai seminar tentang penanganan berbagai Kasus Pidana.

DR. DARMONO, S.H., M.H. Wakil Jaksa Agung R.I

Nama Darmono sudah lama dikenal sebagai salah satu Jaksa yang konsisten dalam melakukan tindakan hukum untuk memberantas korupsi. Saat menjabat Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar periode September 2005 hingga September 2006, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 1977 ini, pernah mencatat rekor penanganan korupsi hingga 280 persen dari target. Di Jakarta, pria yang mengawali karir dengan menjadi Kepala Seksi Operasi Kejaksaan Negeri Raba di Bima, Nusa Tenggara Barat, tahun 1981-1989 ini juga sukses mengkonsolidasikan aparatur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan internal. Berkaitan dengan jabatan struktural yang pernah dijabat antara lain sebagai Kepala Kejaksaan Pariaman Sumbar, Kabag TU SESJAMBIN, Kajari Cilacap, Kasubdit Upaya Hukum dan Eksekusi Dit Orharda Pidum Kejagung, Kajari Jakarta Barat,

Wakajati Lampung, Wakajati DKI Jakarta, Kajati Kalimantan Barat, Kajati DKI Jakarta, Inspektur Pidsus Datun, Kapusdiklat Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Pembinaan. Selain menjadi Wakil Jaksa Agung, Darmono diangkat menjadi Pelaksana Tugas Jaksa Agung RI dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 104/P Tahun 2010 Tanggal 24 September 2010 sampai dengan pengangkatan H. Basrief arief, S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung pada 26 November 2010


11


Data Pribadi : Nama Lengkap Tempat /tgl lahir Pangkat/golongan NIP NRP Agama

: Iskamto, S.H. : Jember, 8 Oktober 1953 : Jaksa Utama (IV/e) : 195308101980031023 : 680534 : Islam

Riwayat Pendidikan Formal 1. SD Sumenep Jatim tahun 1970 2. SMP Surabaya Jatim tahun 1973 3. SMA Surabaya Jatim tahun 1976 4. Sarjana Hukum, Universitas Jember tahun 1979 Kedinasan 1. SPAMA (1995) 2. KEPEMIMPINAN I (2009) 3. KEPEMIMPINAN II (2001) 4. PENYELUNDUPAN (1990) 5. JAKSA BIDANG PERDATA (1992) 6. PEMBENTUKAN JAKSA (1985)

ISKAMTO, S.H. Jaksa Agung Muda Pembinaan

Mengawali karir sebagai Kasubsi Perdata dan Bantuan Hukum pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali pada 15 Oktober 1987. Laki-laki lulusan Sarjana Fakultas Hukum Pidana Universitas Jember tahun 1979 ini, lantas menjabat sebagai Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Denpasar pada tahun 1990.Setahun kemudian, ia menjadi Kasubsi Eksekusi pada Seksi Pidsus Kejari Jember, lalu menjadi Kasi Perdata dan TUN di wilayah yang sama. Empat tahun kemudian, pria yang mengikuti pendidikan jaksa pada tahun 1985, menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa, dua tahun berselang menjabat Asdatun pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi

12


Riwayat Prestasi : 1. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI TAHUN 2010 2. Sidhakarya Adhyaksa (Kepala Kejaksaan Negeri Prestasi Baik Tingkat Nasional/Terbaik Harapan 1 (satu) Tahun 1999 Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah (Sidhakarya no. TP.419/ JA/07/1999, KEPJA Nomor : KEP-007/07/1999) tanggal 20 1999. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI Tahun 1999. 3. “BEST ENTREPRENEUR & BEST EXECUTIVE AWARD” dari Yayasan Penghargaan Indonesia tanggal 12 Desember 2003 4. “ADHYKARYA BHAKTI NUSA 2006 sebagai FIGUR PEMIMPIN TERBAIK untuk PEMBANGUNAN DAERAH” tanggal 15 April 2006 5. Penghargaan : The Most Creative People Award 2006” dari Yayasan Citra Insani Jakarta, tanggal 13 Mei 2006.

Utara. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon, Asisten Pembinaan Kejati Jateng, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Wakajati NTB, Wakajati Jawa Timur, Kajati Nusa Tenggara Barat, Kajati Kalimantan Timur, Inspektur Pidsus Datun pada JAMWAS Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung, Iskamto pernah menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen. Pada Tahun 2009, ia diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen sebelum akhirnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan pada tahun 2010.


DATA PRIBADI Nama Tempat/tgl lahir Pangkat/Golongan NIP NRP Agama

: EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG,SH, MH : Laguboti, 06 Oktober 1952 : Jaksa Utama (IV/e) : 19521006197801.1001 : 678526 : Protestan

Riwayat Pendidikan Formal 1. SD tahun 1965 2. SLTP tahun 1968 3. SLTA tahun 1970 4. Sarjana Hukum Perdata Unpad Bandung tahun 1977 5. Magister Hukum, Untan Pontianak tahun 2004 Kedinasan 1. SEPADYA (1993) 2. SESPANAS (1995) 3. LEMHANAS (1999) 4. SUSDA WIRA INTEL (1985) 5. PERADILAN TUN (1992) 6. SESDAWAS (1995) 7. PEMBENTUKAN JAKSA (1981) Riwayat Prestasi SATYALANCANA KARYA SATYA XXX Dari Presiden RI TAHUN 2009

EDWIN P. SITUMORANG Jaksa Agung Muda Intelijen

Dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan SK Presiden RI No.58/2010 pada Kamis 27 Mei 2010. Sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Edwin P. Situmorang banyak berkiprah di bidang intelijen dan perundangan. Edwin Pamimpin Situmorang lahir di Laguboti, Kecamatan Toba Samosir, Sumatera Utara, 6 Oktober 1952. Selama malang melintang di Kejaksaan Agung Edwin sudah mengemban beragam tanggung jawab. Sebelum menduduki jabatan Jaksa Agung Muda Intelijen, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Makala, Asisten Intelijen Kajati Irian Jaya, Asisten Tindak Pidana Khusus Kajati Sumsel, Wakajati Sulawesi Selatan, Asisten Umum Jaksa Agung RI dan Kajati Kalimantan Barat. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tahun 2005 ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Ekonomi & Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen pada tahun 2003.

Penegakan hukum yang tidak diskriminatif, konsisten, tuntas, dan tegas adalah sikap dan tekad Edwin Pamimpin Situmorang yang alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun 1977 ini. Buahnya adalah 28 kasus korupsi yang menyeret orang pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara yang diproses sampai ke pengadilan berhasil diungkap saat ia menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di sisi lain, Edwin Pamimpin Situmorang meyakini bahwa penegakan hukum hanya berhasil bila aparat penegak hukum mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, ia sangat mengharapkan masyarakat berperan serta memberantas korupsi dengan tidak mencoba mempengaruhi jaksa melakukan perbuatan tercela. Selain itu, belum adanya kesamaan sikap dan langkah dari aparat penegak hukum, menjadi kendala yang harus diatasi. “Harus ada kesamaan langkah. Penegak hukum harus bisa membuat orang takut dan malu berbuat korupsi!” tegasnya.


13


Data Pribadi Nama Lengkap Tempat/tgl lahir Pangkat/golongan NIP NRP Agama

: HAMZAH TADJA, S.H., M.H. : Pinrang, 17 Agustus 1952 : Jaksa Utama (IV/e) : 195208171978031001 : 6785220 : Islam

Riwayat Pendidikan Formal 1. SD Lappa-Lappae Sulawesi tahun 1963 2. SMP Suppa Sulawesi tahun 1966 3. SMAM III Makassar Sulawesi Selatan tahun 1969 4. Sarjana Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1977 5. Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2005 Kedinasan 1. SEPADYA (1994) 2. SPAMEN (2000) 3. LEMHANAS (2005) 4. JAKSA BIDANG PERDATA (1985) 5. TARWASKAT (1990) 6. TAR HUKLING (1991) 7. WIRA INTELIJEN (1998) 8. HAM (2001) 9. TAR JAKSA (1983) 10. KORUPSI (1989) 11. SUBVERSI (1993) 12. PEMBENTUKAN JAKSA (1981)

HAMZAH TADJA Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Riwayat Prestasi SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI TAHUN 2008

Dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) berdasarkan SK Presiden RI No.58/2010. Sebelumnya Hamzah Tadja adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS).

ke daerah Sulawesi Tengah sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negera Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tahun 1996-1999.

Hamzah Tadja mengawali kariernya sebagai Kaur Kamdal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 1978-1980. Laki-laki lulusan Sarjana Faluktas Hukum Pidana Universitas Hasanudin (UNHAS) tahun 1977 ini, lantas menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Operasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha pada tahun 1981-1984. Di daerah yang sama, kariernya lalu meningkat menjadi Kasi Bidang Pidana Umum (Tindak Pidana Umum) Kejari Raha tahun 1984-1985. Setelah itu, tahun 1985 beliau bertugas sebagai Kasi bidang Pidana Khusus Kejari Tondano sejak tahun 1985-1994. Tahun 1994, bertugas di Calang dan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sejak tahun 1994-1996. Beliau meraih Magister Hukum di UNHAS tahun 2005, lalu meneruskan hijrahnya

14


Beliau lalu bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang dari tahun 1999-2001. Setelah itu beliau menjabat sebagai Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel tahun 2001-2004, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2004-2005, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2006, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2006-2007 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tahun 2007-2008. Hamzah Tadja lantas memulai karier barunya sebagai Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan tahun 2008. Setelah itu, jabatannya meningkat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan tahun 2008.


Data Pribadi Nama Tempat/tgl.lahir Pangkat/Golongan NIP/NRP NRP Agama

: D. ANDHI NIRWANTO, S.H., M.M. : Kudus, 8 Januari 1956 : Jaksa Utama (IV/e) : 195601081981031004 : 6815612 : Islam

Riwayat Pendidikan Formal 1. SMPN II Kudus tahun 1970 2. SLTA Kudus tahun 1973 3. Sarjana Hukum Untag Jakarta tahun 1980 4. Magister Manajemen Iblam Jakarta tahun 2000 Kedinasan 1. SEPADYA (1992) 2. SPAMEN (1999) 3. KEPEMIMPINAN I (2007) 4. SUBVERSI (1993) 5. KORUPSI (1992) 6. PENYELUNDUPAN (1991) 7. SUSDA WIRA INTEL (1990) 8. PEMBENTUKAN JAKSA (1988)

DJAMAN ANDHI NIRWANTO Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pria Kelahiran Kudus 8 Januari 1956 ini, mengawali karirnya sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri. Jaksa yang kini berpangkat Jaksa Utama ini pernah menjabat Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, sebelum menjabat Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, pada tahun 1997 menjabat sebagai Kajari Maros, Kabag Rumah Tangga Kejaksaan Agung dan Kajari jakarta Pusat Lalu, beliau juga sempat menjabat sebagai Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, selanjutnya sebagai Kabag Kepangkatan Kejagung, Kemudian pernah menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dimana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Uheksi JAMPIDUM, Kajati Kaltim, dan Inspektur Pegasum pada JAMWAS.

Riwayat Prestasi 1. Ketua I Persatuan Jaksa Indonesia 2. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI TAHUN 2011

Selain itu, Andhi Nirwanto juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kini, Jaksa yang mempunyai hobi berolahraga ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung RI. Bagi Andhi Nirwanto, penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi adalah suatu tugas mulia yang harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Untuk itu, Kejaksaan harus tampil ke depan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi guna merebut kembali kepercayaan masyarakat pada institusi Kejaksaan.


15


Data Pribadi Nama : DR.ST. BURHANUDDIN, SH, MM Tempat/tgl lahir : Cirebon, 17 Juli 1954 Pangkat/Golongan : Jaksa Utama (IV/e) NIP : 195407171987031001 NRP : 687545 Agama : Islam Riwayat Pendidikan Formal 1. SD Negeri tahun 1972 2. SMP Negeri tahun 1975 3. SMA Negeri tahun 1978 4. Sarjana Hukum Pidana Undip Semarang tahun 1983 5. Magister Manajemen, UI Jakarta tahun 2001 6. Doktor, Satyagama Jakarta tahun 2006 Kedinasan 1. SPAMA (1996) 2. SPAMEN (2003) 3. KEPEMIMPINAN I (2008) 4. WIRA INTELIJEN (1993) 5. PENYELUNDUPAN( 1994) 6. ADMINISTRASI PERKARA TIPIDUM (1995) 7. HAK INTELEK (1996) 8. PERADILAN TUN (1995) 9. KEPEMIMPINAN II (2003) 10. PEMBENTUKAN JAKSA (1991) 11. KORUPSI (1992)

DR. ST. BURHANNUDDIN Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sejak 11 April 2011. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selama 1 tahun. Burhannudin mengawali kariernya dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada tahun 1991. Pada tahun 1999 menjabat sebagai Kajari Bangko Jambi, Aspidum Kejati Jambi, Aspidsus Kejati NAD, Kajari Cilacap, Aswas Kejati Jawa Barat dan Wakajati NAD. Kemudian, pada tahun 2007 beliau mendapat promosi menjadi Direktur Eksekusi dan Eksaminasi JAMPIDSUS. Selama kurang lebih 1 tahun beliau menjabat jabatan tersebut, tahun berikutnya beliau mendapat promosi untuk menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada tahun 2008.

16


Riwayat Prestasi 1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI TAHUN 2007

Beliau menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian tahun 2009 beliau kembali lagi ke Kejaksaan Agung dengan jabatan sebagai Inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan. Pada tahun 2010 beliau mendapat promosi kembali sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan.


Data Pribadi Nama : DR.MARWAN EFFENDY, SH.MM Tempat/tgl lahir : LUBUK LINGGAU ,13 Aug 1953 Pangkat/Golongan : Jaksa Utama (IV/e) NIP : 195308131980031003 NRP : 6805364 Agama : Islam

Riwayat Pendidikan Formal 1. SD Lubuk Linggau tahun 1966 2. SLTP Lubuk Linggau tahun 1969 3. SLTA Palembang tahun 1972 4. Sarjana Muda Hukum Unissula tahun 1977 5. Sarjana Hukum Unisula Sumatera tahun 1982 6. Magister Manajemen Unilam Bandar Lampung tahun 2000 7. Doktor Unpad Bandung tahun 2004 Kedinasan 1. SPAMA (1995) 2. SPAMEN (1999) 3. WIRA INTROGASI (1983) 4. TIPIDUS (1989) 5. TAR HUKLING (1992) 6. WIRA INTELIJEN (1997) 7. TAR LUHKUM (1983) 8. SUSDA WIRA INTEL (1981) 9. PEMBENTUKAN JAKSA (1985)

Dr. MARWAN EFFENDY Jaksa Agung Muda Pengawasan

Dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) berdasarkan SK Presiden RI No.58/2010 pada Kamis 27 Mei 2010. Sebelumnya, Marwan Effendi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS). Pria bertubuh tinggi besar yang lahir di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tanggal 13 Agustus 1953 ini adalah lulusan Program Pascasarjana (S3) Universitas Padjajaran, Bandung. Marwan Effendy yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat) Kejaksaan dikenal suka bicara lantang. Penulis dan pembicara di berbagai forum dan seminar ini telah mengabdi di Kejaksaan RI sejak tahun 1980. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Liwa (1996), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Tinggi Lampung (1999), Kepala Kejaksaan Negeri Bandung (2000), Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2002), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2002), Asisten Umum Jaksa Agung RI (2004), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Direktur Penuntutan

Riwayat Prestasi SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI TAHUN 2010

JAM Pidsus Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Pusdiklat Kejagung. Beberapa prestasi yang banyak diingat dari sepak terjang Marwan Effendy adalah saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Liwa dan kemudian Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung. Setelah itu, Marwan Effendy ditarik sebagai asisten umum Jaksa Agung RI yang saat itu dijabat Abdul Rahman Saleh. Tak lama kemudian Marwan Effendy pun dipromosikan menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selanjutnya ia dipromosikan menjadi Direktur Penuntutan pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung. Tak sampai setahun, Marwan Effendy langsung dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Gebrakan-gebrakan Marwan Effendy sangat terasa di Jawa Timur, yakni menetapkan dan menahan para pelaku korupsi. Total, selama menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tak kurang dari 39 pejabat yang terlibat kasus korupsi berhasil ia seret ke pengadilan.


17


Data Pribadi Nama Lengkap Tempat/Tgl lahir Pangkat/Golongan NIP NRP Agama

: MAHFUD MANNAN, S.H., M.H. : Barru, 15 Oktober 1954 : Jaksa Utama (IV/e) : 195410151979031001 : 6795444 : Islam

Riwayat Pendidikan Formal 1. SDN 2 Bottoe tahun 1966. 2. PGAN 4 tahun 1970. 3. SP IAIN tahun 1972. 4. Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin tahun 1978. 5. Magister Hukum pada Universitas Hasanuddin tahun 2005. Kedinasan 1. SEPADYA (1992) 2. SPAMEN (2000) 3. WIRA INTELIJEN (1998) 4. PEMBENTUKAN JAKSA (1983) 5. KORUPSI (1989) Riwayat Prestasi 1. Satya Lencana Karya Satya XXX dari Presiden RI pada Tahun 2009. 2. Amanna Gappa Award dari PERSAHI Sulawesi Selatan Tahun 2009.

MAHFUD MANNAN Kepala Badan Pendidikan dan Latihan

Lahir di Barru, Sulawesi Selatan 15 Oktober 1954. Mahfud mengawali pendidikannya di Sekolah Rakyat (SR) di Barru, Sulawesi Selatan pada tahun 1966. Lulus di Sekolah Rakyat, ia kembali mengenyam pendidikan di PGA selama 4 (empat) tahun di Barru pada tahun 1970. Mahfud Mannan, menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia pada periode 2011 sampai sekarang. Adapun jabatan yang pernah dijabat sebelumnya antara lain, pada tahun 1995 sebagai Kajari Rantau Kalimantan Selatan, Asdatun Kejati Irian Jaya, Kajari Samarinda, Aspidum Kejati Kalimantan Timur, Aswas Kejati Sulsel, Asintel Kejati Sulsel, Irban Kepbang III JAMWAS Kejagung, Wakajati Sulawesi Tengah, Wakajati Sumatera Selatan, Kajati Papua, Kajati Sulawesi Selatan dan terakhir sebagai Kapusdiklat Kajaksaan RI.

18


BAB III REFORMASI BIROKRASI


19

BAB III REFORMASI BIROKRASI Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kejaksaan bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya mempunyai peran masing-masing dalam melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu juga tidak dapat bekerja sendiri sehingga dalam upaya meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergitas dengan penegak hukum lainnya, misalnya melalui Nota Kesepahaman (MoU) atau Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Menteri Hukum dan HAM serta dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum.

K

ejaksaan RI mulai melaksanakan Program Nasional Reformasi Birokrasi sejak tahun 2008. Pada tahun 2009 Kejaksaan menyerahkan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tahap I kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Pada tahap laporan ini, Kemenpan dan RB telah menugaskan Tim Independen untuk melakukan evaluasi. Pada akhir tahun 2009, Tim Independen menilai bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan berjalan baik. Oleh karena itu Kemenpan dan RB melanjutkan proses persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai Kejaksaan. Proses persetujuan dan pemberian tunjangan kinerja

20



berlangsung cukup lama (sekitar 2 tahun). Tanpa menunggu waktu selesainya proses persetujuan dan pemberian remunerasi, Kejaksaan terus melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan pula akan tercipta organisasi Kejaksaan yang modern, lebih mengutamakan pelayanan publik dalam penegakan hukum melalui pembenahan sistem yang meliputi pembenahan aspek kelembagaan (organisasi), aspek ketatalaksanaan (bussiness process) dan aspek sumber daya manusia, serta yang tidak kalah pentingnya adalah akan diperoleh implementasi birokrasi yang menggambarkan proses demokratisasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas, serta bertanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk melakukan perubahan dan perbaikan, diawali dari dalam diri sendiri dengan komitmen yang kuat disertai integritas dan konsistensi. Momentum Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang sedang dan akan dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan perubahan dan peningkatan kinerja serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. Dalam konteks penegakan hukum, harus ada perubahan paradigma dengan menitikberatkan pada upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tanpa mengabaikan hati nurani.

Upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam rangka reformasi penegakan hukum tersebut diantaranya adalah dengan menetapkan beberapa program kerja, yaitu: 1. Program percepatan (Quick Wins) Adapun program percepatan (Quick Wins) merupakan program yang mengawali proses Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia dengan hasil akhir berupa perbaikan pada ketatalaksanaan produk utama Kejaksaan sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Kejaksaan. Tujuan akhir program percepatan (Quick Wins) yaitu: 1. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan (PublicTrust Building); 2. Menciptakan perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku Aparatur Kejaksaan (Change, Mindset, Workculture behaviour); 3. Perbaikan Produk Utama Kejaksaan melalui peningkatan kinerja penanganan perkara dan pengaduan masyarakat (Improvement of Busssiness Process/Core Busssiness).


21


Program percepatan (Quick Wins) dicanangkan bersamaan dengan peluncuran program Reformasi Birokrasi Kejaksaan pada bulan September 2008 meliputi 4 (empat) program, yaitu: 1. Program percepatan dan optimalisasi penanganan perkara (Pidana Umum dan Pidana Khusus); 2. Program Penerapan Sistem Teknologi Informasi (online) Penanganan Perkara (Pidana Umum dan Pidana Khusus); 3. Program Penerapan Sistem Teknologi Informasi (online) Laporan Pengaduan; 4. Pengembangan Web site Kejaksaan. Program percepatan (Quick Wins) tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu program jangka pendek (satu tahun atau kurang dari satu tahun); program jangka menengah (satu tahun sampai dua tahun); dan program jangka panjang (lebih dari dua tahun). Program jangka pendek, bentuk kegiatan: • Penetapan kebijakan strategis penanganan perkara (pidana umum dan pidana khusus); • Pengembangan website Kejaksaan; Pengembangan fasilitas pengaduan masyarakat melalui website Kejaksaan RI. Program jangka menengah, bentuk kegiatan: • Implementasi kebijakan strategis tentang percepatan penanganan Perkara Pidana

22


Umum dan Pidana Khusus pada keempat satuan kerja pilot project; • Pembenahan infrastruktur SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia) pada keempat satuan kerja pilot project dalam upaya mendukung sistem online proses percepatan dan penanganan Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus; • Pembenahan infrastruktur SIMKARI pada keempat Satuan Kerja Pilot Project dalam upaya mendukung sistem online penanganan pengaduan masyarakat. Program jangka panjang, bentuk kegiatan: • Pembenahan infrastruktur SIMKARI pada seluruh unit kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam upaya mendukung sistem online proses percepatan penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus; • Pembenahan infrastruktur SIMKARI pada seluruh unit kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam upaya mendukung sistem online penanganan pengaduan masyarakat; • Menetapkan Standar Operasional (SOP) sistem aplikasi SIMKARI;

Prosedur


• Melaksanakan entri data melalui SIMKARI secara serentak di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;

aplikasi seluruh

• Penetapan dan pelaksanaan program percepatan dan optimalisasi yang tidak hanya meliputi pidum, pidsus dan pengawasan, akan tetapi juga akan dilakukan pengembangan pada perdata dan tata usaha negara, intelijen dan pembinaan. Program percepatan dan optimalisasi penanganan perkara (Pidana Umum dan Pidana Khusus) dilakukan dengan cara: 1. Perkara Pidana Umum Melaksanakan kebijakan strategis pimpinan tentang percepatan dan optimalisasi penanganan perkara Pidana Umum secara konsisten, seperti pedoman tuntutan pidana, pende-legasian dan pengendalian RENTUT, meminimalisir bolak-baliknya perkara, dan penyelesaian tunggakan SPDP dan P-21. Tujuan dari penerapan percepatan dan optimalisasi penanganan perkara pidana umum, yaitu : • Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional.

• Kesetaraan penerimaaan hasil penyidikan yang

dan penyelesaian lebih sederhana.

• Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat. • Pendelegasian kewenangan pengendalian Rentut pidana PK-TING. • Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21. 2. Perkara Pidana Khusus Melaksanakan kebijakan strategis pimpinan tentang percepatan dan optimalisasi penanganan perkara pidana khusus secara konsisten, seperti penetapan standar kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi, pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, penangguhan dan pengalihan jenis penahanan, mempercepat proses penanganan perkara korupsi se-Indonesia, pembentukan satuan khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi, pembentukan satuan khusus supervisi dan bimbingan teknis penuntutan perkara tindak pidana korupsi, perikanan dan ekonomi (cukai dan kepabeanan).


23


Adapun tujuan dari penerapan percepatan dan optimalisasi penanganan perkara pidana khusus adalah: • Penanganan perkara korupsi lebih cepat, efektif, efisien, dan terkendali secara profesional dan proporsional. • Penanganan perkara korupsi lebih terukur melalui standar kinerja (jangka waktu). • Optimalisasi pengembalian kerugian negara kualitas perkara. • Efektifnya kegiatan dan penerangan hukum kepada masyarakat. Program Penerapan Sistem Teknologi Informasi (online) Penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi (online) pada SIMKARI, akan menghasilkan data base penanganan perkara serta memberi akses kepada masyarakat untuk mengetahui setiap perkembangan penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan yang pada akhirnya dapat menciptakan akuntabilitas dan iklim transparansi. Tujuan dari penerapan sistem online penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus, yaitu: • Administrasi perkara dapat dilaksanakan dengan lebih tertib sehingga membantu mempercepat proses penanganan perkara. • Mengurangi kemungkinan terjadinya “praktek menyimpang” dalam penanganan perkara. • Mempermudah proses monitoring status perkembangan penanganan perkara termasuk kinerja perorangan, unit kerja maupun wilayah kerja. • Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas penanganan perkara. • Mempermudah akses masyarakat untuk memonitor perkembangan kasus perkara • Menciptakan perencanaan kerja dan proses pengambilan keputusan lebih cepat, efektif dan efisien. • Tersedianya bank data penanganan perkara yang up to date menuju pada e-administration case (Elektronik Administrasi Perkara).

24


Hingga akhir Desember jumlah perkara yang telah dimasukkan ke dalam SIMKARI adalah : • Perkara Pidana Umum sebanyak 106.860 perkara • Perkara Pidana Khusus sebanyak 4.763 perkara • Perkara Perdata dan TUN sebanyak 4.164 perkara 3. Program Penerapan Sistem Teknologi Informasi (online) Laporan Pengaduan Penerapan Laporan Pengaduan secara online, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara langsung terkait dugaan pelanggaran perilaku ataupun ketidakprofesionalan Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan dari penerapan sistem online Laporan Pengaduan, yaitu: • Tersedianya akses masyarakat untuk menyampaikan pengaduan melalui website Kejaksaan RI. • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengontrol perilaku pegawai Kejaksaan. • Memungkinkan adanya transparansi kepada masyarakat, diantaranya masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan hasil penanganan Laporan Pengaduan secara cepat dan up to date. • Meminimalisir kemungkinan terjadinya “praktek menyimpang” dalam penanganan dan penyelesaian Laporan Pengaduan. • Adminsitrasi berkas Laporan Pengaduan tertera dengan baik sehingga mempermudah pimpinan dalam memonitor status perkembangan Laporan Pengaduan. • Transparansi dan pengawasan.

akuntabilitas

unit

kerja

• Tersedianya bank data penanganan Laporan Pengaduan yang up to date menuju pada Administrasi Elektronik Pengawasan (e-administration controller). 4. Pengembangan Website Kejaksaan Website Kejaksaan RI dibentuk karena kesadaran Kejaksaan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik akan Kejaksaan dan kinerjanya dalam rangka menyukseskan program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan.


Re-design terhadap website Kejaksaan meliputi penyederhanaan tampilan laman website sehingga memudahkan pengunjung mengakses informasi yang dibutuhkannya. Selain itu, juga dilakukan penambahan beberapa kanal yang lebih spesifik untuk informasi informasi tertentu seperti info perkara, kanal Kejati, laporan Pengaduan dan Daftar Buronan. Adapun website Kejaksaan Republik Indonesia adalah : www.kejaksaan.go.id Tujuan dari penerapan pengembangan website Kejaksaan, yaitu: • Memudahkan akses masyarakat akan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan kinerja dan tugas pokok Kejaksaan. • Informasi penanganan perkara (Pidum dan Pidsus) di website Kejaksaan sebagai tindak lanjut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. • Upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan. Sejak Mei 2008, Website Kejaksaan telah memiliki penampilan baru yang menyediakan informasi Kejaksaan yang mutakhir, antara lain : • Tersedianya informasi penanganan perkaraperkara yang ditangani Kejaksaan yang menarik perhatian masyarakat. • Penerimaan Laporan Pengaduan (public

complaint) melalui website dan fasilitas bagi pengadu untuk memonitor perkembangan penanganan pengaduannya melalui website. • Tersedianya kanal Kejati yang rata-rata memuat 150 berita setiap bulannya. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP014/A/JA/02/2010 tanggal 14 Pebruari 2010 tentang Tim Penguatan, Pengembangan dan Implementasi Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, maka ditetapkan program kerja Quick Wins tahun 2010 sebagai berikut: 1. Melakukan penguatan terhadap dua Kejati dan dua Kejari yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja pilot project pada tahun 2009 sehingga seluruh jaksa dapat mengimplementasikan empat program Quick Wins secara konsisten, sistematik dan terukur. 2. Melakukan pengembangan satuan kerja pilot project di 10 Kejati dan 4 Kejari. 3. Melakukan sosialisasi dan pendam-pingan dalam rangka penerapan program Quick Wins di seluruh satuan kerja pilot project. 4. Melakukan implementasi serta monitoring dan evaluasi secara terukur terhadap penerapan (implementasi) keempat program Quick Wins.


25


5. Mengembangkan dan menetapkan program Quick Wins di bidang pembinaan, intelijen serta perdata dan tata usaha negara untuk dapat segera diimplementasikan pada tahun 2011. Pada tahun 2010 dilakukan pengembangan Program Quick Wins pada: 1. Bidang Pembinaan Program Quick Wins difokuskan pada data base kepegawaian dan keuangan secara online. Database Kepegawaian saat ini telah tersedia dalam SIMKARI (sistem TI Kejaksaan), Sebelumnya Database Kepegawaian hanya ada di sistem lokal dibawah Biro Kepegawaian. Sampai saat ini, proses migrasi data kepegawaian dari sistem lokal kepada sistem Sistem Informasi Manajemen Kejasaan Republik Indonesia (SIMKARI), verifikasi dan update data telah mencapai 22.137 data pegawai Kejaksaan. 2. Bidang Intelijen Program Quick Wins difokuskan pada percepatan dan optimalisasi penyelesaian penyelidikan intelijen dan cegah tangkal (cekal).

26


3. Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Program Quick Wins difokuskan pada percepatan dan optimalisasi penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). 2. Strategi Reformasi dan Manajemen Perubahan. Kejaksaan telah menyusun Dokumen Manajemen Perubahan serta telah membentuk Tim Manajemen Perubahan 3. Penataan Organisasi Kejaksaan telah melakukan reorganisasi, menuju pada organisasi yang tepat fungsi (bukan berorientasi pada struktur) serta tepat ukuran (rightsizing). Restrukturisasi Kejaksaan didasarkan pada Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan RI. Selanjutnya Kejaksaan menyusun peraturan organisasi secara lebih detil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung No. 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tatalaksana Kejaksaan, terdapat pengurangan sekitar 3600 jabatan struktural.


4. Penataan Tatalaksana dan Proses Kerja Pada saat ini masing-masing bidang di Kejaksaan telah menyusun dokumen Tatalaksana dan Proses Kerja (SOP). Selain itu, Kejaksaan sedang menyusun SOP untuk tugas dan fungsi yang melibatkan beberapa bidang, misalnya dalam penanganan perkara korupsi dimana pada titik tertentu terdapat pekerjaan yang pelaksanaannya melibatkan bidang Intelijen, bidang Pidana Khusus, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bidang Pembinaan dan Bidang Pengawasan. Penyempurnaan SOP terus dilaksanakan, agar sesuai dengan ketentuan baru tentang organisasi dan tatalaksana Kejaksaan serta dengan pedoman Kemenpan dan RB tentang penyusunan Tatalaksana/SOP 5. Manajemen SDM a. Analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Saat ini telah dilakukan survey terhadap 1100 jabatan di Kejagung dan 8 Kejati (sebagai sampel), sehingga saat ini sudah tersedia analisis jabatan untuk sekitar 8000 jabatan. Kejaksaan juga telah melakukan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan peringkat (grading). Saat ini sudah tersedia klasifikasi jabatan/grading bagi seluruh jabatan di Kejaksaan, yaitu terdiri dari 18 peringkat jabatan/grading, sesuai dengan ketentuan dan aturan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB. b. Asessment Center Kejaksaan telah menyusun Desain Asessment Kompetensi serta model kompetensi yang akan digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi jaksa untuk ditempatkan di posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Dengan adanya Desain Asessmen Kompetensi serta model kompetensi, maka pelaksanaan Asessment terhadap para jaksa akan memenuhi syarat akuntabel karena menggunakan metode dan teknik seleksi yang bias dipertanggungjawabkan, transparan karena kriteria dan proses seleksi terbuka serta adil karena semua peserta melalui proses yang sama. Pada bulan Desember ini, Kejaksaan sedang melaksanakan Asessment Individual bagi seluruh pejabat Eselon III di seluruh Indonesia (sekitar 700 orang). Pada bulan Januari 2012 akan dilakukan Asessment Kompetensi bagi 120 pejabat eselon II.

c. Sistem Penilaian Management System)

Kinerja

(Performance

Pada tahun 2008, Kejaksaan telah menyusun Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) guna menilai kinerja masing-masing jaksa dalam melaksanakan tugas penanganan perkara, pengawasan dan tugas di bidang manajemen. Instrumen ini masih berbentuk manual. Pada tahun 2011 ini, Kejaksaan tengah mengembangkan sistem penilaian kinerja Jaksa yang berbasis Teknologi Informasi (Aplikasi IPKJ). Sejalan dengan itu, Kejaksaan juga tengah mengembangkan aplikasi Instrumen Penilaian Kinerja Umum (IPKU) yang merupakan instrument berbasis TI untuk menilai kinerja masing-masing satker, sehingga memudahkan Bidang Pengawasan untuk menilai dan mengawasi satker Kejaksaan di seluruh Indonesia. Diharapkan pada akhir Desember 2011 ini, aplikasi IPKU telah selesai dibangun, sehingga pada tahun berikutnya dapat dilakukan internalisasi dan pelatihan untuk menggunakan aplikasi IPKU tersebut. 6. Sistem Pengawasan a. Kejaksaan juga tengah mengembangkan aplikasi IPKU yang merupakan instrument berbasis TI untuk menilai kinerja satuan kerja, sehingga memudahkan bidang pengawasan untuk menilai dan mengawasi kinerja satker. b. Kejaksaan telah menyusun Peraturan Jaksa Agung sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Selain itu bidang Pengawasan Kejaksaan telah menyusun Juknis JAMWAS tentang pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kejaksaan RI. c. Sebagai konsekuensi dari dibukanya akses kepada publik untuk mengajukan pengaduan (Laporan Pengaduan) melalui Website, Kejaksaan harus segera menuntaskan tumpukan (backlog) Laporan Pengaduan tersebut, baik yang diajukan kepada Kejaksaan melalui Website maupun melalui cara konvensional (melalui surat, pengaduan langsung, dsb). Untuk itu Bidang Pengawasan telah membentuk Satgas Pengawasan yang antara lain bertugas untuk menyelesaikan Laporan Pengaduan yang ada. Sampai saat ini Bidang Pengawasan Kejaksaan telah menyelesaikan sekitar 1.571 Laporan Pengaduan.


27

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokarsi Kerjasama R.I akan dilaksanakan berbagai prioritas program kegiatan strategis sebagai bagian

strategi penguatan kelembagaan , sebagaimana digambarkan dalam peta strategi institusional dibawah ini :

PEMANGKU KEPENTINGAN

PETA STRATEGI INSTITUSIONAL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DUKUNGAN PUBLIK THD INSTITUSI KEJAKSAAN

HASIL AUDIT: WTP

PENGELOLAAN KEUANGAN BENAR & AKUNTABEL

PROSES BISNIS

PENGELOLAAN PENGADAAN BENAR & AKUNTABLE

DUKUNGAN PENGUATAN INSTITUSI & KEWENANGAN

KEPERCAYAAN MASYARAKAT

KINERJA OPTIMAL SELURUH BIDANG

RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE

SISTEM JENJANG KARIR OBYEKTIF

PERAN SERTA & PENGAKUAN INTERNASIONAL

PEMAHAMAN MASY.ATAS KINERJA KEJAKSAAN

INTEGRUTAS APATUR

PENGAWASAN EFEKTIF & OBYEKTIF

DUKINTEL EFEKTIF

PENEGAKAN HUKUM EFEKTIF

PENANGANAN PERKARA PROFESIONAL

KEHUMASAN NASIONAL YANG EFEKTIF

SISTIM PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA EFEKTIF

PENGENDALIAN PERKARA BEBASIS T.I.

KEPEGAWAIAN BEBAS KKN PENGUATAN PERSONIL & INTEGRITAS PENGAWAS

SERTIFIKASI BANDAHARA

28

S.O.P PENGELOLAAN KEUANGAN

PENYEMPURNAAN SOP JENJANG KARIR

PENGUATAN PERSONIL & INTEGRITAS DUKINTEL

SPESIALISASI JPN, JAKSA PIDANA, INTEL

DIKLAT EFEKTIF TRANSSPARAN

PENYEMPURNAAN SISTEM & MATERI DIKLAT

REKRUITMEN OBYEKTIF & BEBAS KKN FINANSIAL

PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN

LPSE E-PROCUREMENT

ASEMEN OBJEKTIF TRANSPARAN

TERSEDIANYA APBN


PERENCANAAN ANGGARAN EFEKTIF

DATABASE PENANGANAN PERKARA

PENYEMPURNAAN S.O.P PENANGANAN PERKARA

PENGUATAN PERSONIL & SISTEM I.T

PENGUATAN PERSONAL HUMAS & STRATEGI QUIK WIN

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

KERJASAMA DONOR

BAB IV PENCAPAIAN KINERJA


29

BAB IV PENCAPAIAN KINERJA Saat ini Kejaksaan secara komprehensif dan berkesinambungan melaksanakan program Reformasi Birokrasi Kejaksaan, dengan melakukan perbaikan dan pembenahan yang menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan atau perbaikan bussiness process, dan peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia, untuk mendukung dan selalu mendorong semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi, yaitu melakukan peningkatan kualitas integritas, performance dan transparansi guna membangun kepercayaan publik kepada Kejaksaan, struktur organisasi dan tata kerja. 4.1. PEMBINAAN Penyempurnaan terhadap kelembagaan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan RI telah dilakukan dengan terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia” dan Perja Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011, yang menghapuskan jabatan-jabatan struktural yang sifatnya teknis khususnya eselon V pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, eselon IV teknis pada Kejaksaan Agung dan menggantikan dengan membentuk satgas-satgas sebagai Task Force dalam pelaksanaan fungsi dan tugas penegakan hukum. Hal ini menggambarkan komitmen pimpinan yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme seluruh aparatnya.

30


Salah satu kegiatan yang penting dilakukan oleh Kejaksaan RI pada tahun 2011 adalah Konferensi Regional ke-7 International Association of Prosecutor (IAP) Asia Pasifik dan Timur Tengah yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Dalam konferensi ini, Kejaksaan RI bertindak selaku tuan rumah terhadap para peserta sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) peserta dari 33 (tiga puluh tiga) negara dan 6 (enam ) organisasi internasional. Tema konferensi adalah “Asia Pacific and Middle East Cooperation in Criminam Matters”. Konferensi berlangsung tanggal 16-19 Maret 2011.

internasional dalam pemberantasan kejahatan teroganisir, serta meningkatkan kualitas penegak hukum. Keinginan keinginan tersebut harus didukung dengan adanya komitmen bersama dari negara-negara untuk mengarah pada tujuan yang maksimal. Pengembangan dan Pembinaan Hukum • DPR RI saat ini menjadi inisiator perubahan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, momentum perubahan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 ini perlu diantisipasi oleh Kejaksaan RI guna memperkuat tugas pokok dan fungsi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan.

The High Level Prosecutor Meeting of IAP telah memformulasikan suatu deklarasi bersama antar lembaga Kejaksaan di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah berkaitan dengan penanganan suatu kejahatan. Deklarasi yang dinamakan “Jakarta Declaration” ini merupakan suatu bentuk dari komitmen gabungan dari anggota IAP, terutama penuntut selaku aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas perkembangan kejahatan lintas negara.

• Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri mengadakan kegiatan guna menunjang penguatan peran Kejaksaan diantaranya mengadakan seminar di Bali pada tanggal 27 Juli 2011 dan di Medan pada tanggal 3 November 2011 serta di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 November 2011.

Oleh karena itu, adalah kepedulian dari para penuntut di seluruh bagian negara untuk menemukan solusi bagaimana melakukan penuntutan terhadap kejahatan yang canggih dan teroganisir, serta meningkatkan kerjasama

• Saat ini sedang diupayakan untuk merubah penempatan posisi central authority dalam hal ekstradisi dan bantuan timbal balik masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters) dari Kementrian Hukum dan HAM


31


Republik Indonesia kepada instansi teknis yaitu Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia melalui perubahan UndangUndang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan pertimbangan adanya perubahan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tidak lagi membawahi pengadilan sebagaimana pada saat Kementerian tersebut menjadi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Rekruitmen Sumber Daya Manusia (SDM) Sejalan dengan Reformasi Birokrasi yang terus menerus dilakukan Kejaksaan, rekrutmen pegawai juga mendapat perhatian yang serius. Rekruitmen dilakukan untuk memperoleh calon pegawai negeri yang berkualitas dan mempunyai performance baik melalui kerjasama dengan akademisi. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPN/M.PANRB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara

32


Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka pada tahun 2011, Kejaksaan tidak melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam tahun 2011, Sub bagian Jenjang Karir telah melaksanakan berbagai macam rekruitmen sumber daya manusia, yaitu : 1. Seleksi Calon Peserta Diklat Pembentukan Jaksa TA. 2011 sebanyak dua tahap melalui serangkaian tes akademik, wawancara, psikotes, pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan berkas administrasi kepegawaian. Seleksi akhirnya berhasil meluluskan peserta sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang untuk mengikuti Program Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa. 2. Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. II. Pada tanggal 15-17 Juni 2011 telah dilaksanakan Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. II yang diikuti oleh 32 orang pejabat Eselon III, bertempat di Kejaksaan Agung RI, dengan koordinasi bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dari seleksi tersebut sebanyak 31 orang dinyatakan lulus sedangkan 1 (satu) orang dikeluarkan dari daftar penilaian karena telah meninggal dunia.

BAB IV PENCAPAIA KINERJA

3. Profile Assessment Profile Assessment dilaksanakan bagi pejabat eselon III berjumlah 652 orang masing-masing dilaksanakan : a. Sentra Sumatera Utara tanggal 5 s/d 9 Desember 2011 berjumlah 115 orang. b. Sentra Sumatera Selatan tanggal 5 s/d 8 Desember 2011 berjumlah 87 orang. c. Sentra Kejaksaan Agung tanggal 24 s/d 29 Nopember 2011 berjumlah 169 orang. d. Sentra Jawa Timur tanggal 28 Nopember 2011 s/d 2 Desember 2011 berjumlah 140 orang.

e. Sentra Sulawesi Selatan tanggal 28 Nopember 2011 s/d 2 Desember 2011 berjumlah 141 orang dari tanggal 6 Juli hingga 8 Juli 2011, dengan peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. Komposisi kepegawaian di Kejaksaan Republik Indonesia menunjukan adanya persebaran yang merata, baik berdasarkan golongan/pangkat maupun sebaran wilayah. Jumlah jaksa dengan golongan 3 mencapai 6591 orang, sedangkan untuk golongan 4 ada 1769 orang. Pada bagian Tata Usaha, porsi terbesar ada pada golongan 3 dengan jumlah 7415 orang dan golongan 2 sebanyak 6243 orang.

Tabel-1 Daftar pegawai jaksa dan tata usaha kejaksaan R.I seluruh Indonesia


33


Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa di Kejaksaan Republik Indonesia, porsi pegawai terbanyak didominasi oleh kelompok pekerja aktif. Komposisi tersebut dirasakan masih sangat kurang dari sisi kuantitas untuk mengejar peningkatan laju pertumbuhan penduduk, jumlah tersebut semakin berkurang karena di Tahun 2011 dan 2012, Kejaksaan Republik Indonesia mengikuti moratorium penerimaan pegawai sehingga tidak ada penambahan jumlah dari sisi penerimaan.

4.2. INTELIJEN Kegiatan intelijen yang dilaksanakan dalam lembaga Kejaksaan sesuai dengan UU Kejaksaaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Penyidikan, Pengamanan, Pengalangan). Peran intelijen adalah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan melalui pola pikir dan perilaku serta budaya kerja, karena itu intelijen harus mampu menjabarkan tugas dan fungsinya sebagai support bagi unit kerja dilingkungan Kejaksaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketertiban dan ketentraman umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010, Kejaksaan RI tidak lagi berwenang untuk melakukan ”pelarangan dan penyitaan” barang cetakan. Oleh karena itu, Kejaksaan RI tidak boleh melakukan sweeping terhadap barang-barang cetakan, tetapi masih berwenang untuk melakukan pemantauan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, yang hasilnya diserahkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menginformasikan Kejaksaan kepada publik tidak terlepas dari peran Penerangan Hukum Kejaksaan yang bertugas memberi keterangan kepada masyrakat umum tentang kinerja Kejaksaan, perkara yang ditangani Kejaksaan serta laporan pengaduan masyarakat sehingga dapat memperbaiki citra Kejaksaan di mata masyarakat. Kelembagaan Intelijen Kejaksaan RI juga semakin kuat dengan diundangkannya Undang-undang Intelijen Negara , dimana intelijen Kejaksaan RI diposisikan menjadi bagian dari Penyelenggara Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen penegak hukum dengan kegiatan Pengamanan (PAM) dan Penggalangan (GAL)

34


ditingkatkan dan tidak hanya terfokus pada kegiatan operasi intelijen Kejaksaan untuk kasuskasus tindak pidana korupsi saja. Demikian pula menghindari pelaku yang disangkakan melarikan diri ke luar Negeri diberlakukan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada tanggal 5 Mei 2011, maka prosedur dan persyaratan mengenai Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) harus disesuaikan dengan undang-undang dengan ditindak lanjuti revisi Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-010/A/JA/01/2010 tanggal 28 Januari 2010. Tunggakan penyelesaian Surat Perintah Operasi Intelijen dan laporan pengaduan masyarakat yang diteruskan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ditingkatkan penyelesaiannya dalam waktu 1,5 yang di targetkan 2 bulan. Kinerja bidang Intelijen pada Tahun 2011 a. Telah diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung RI No : PER-037/A/JA/9/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 23 September 2011 b. Telah dibentuk 12 (dua belas) satuan tugas Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP04/D/Ds.1/05/2011 tanggal 26 Mei 2011, dimana personil Satgas Intelijen yang direkrut adalah Jaksa (minimal pangkat III/d) atau pernah menduduki jabatan Kasi Intelijen (eselon IV) baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. c. Telah dilaksanakannya crash programme dan pendelegasian wewenang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal penghentian penyelidikan yang telah memasuki tenggang waktu 60 (enam puluh) hari atau lebih yang hasilnya dilaporkan kepada jaksa Agung Muda Intelijen sesuai surat dinas Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. d. Telah dilaksanakannya kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan oleh jajaran Direktorat Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana (Direktorat I) pada Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan capaian kinerja s/d Oktober 2011 sebanyak 55 LHK (sisa 45 LHK) dengan perincian: (a) Penyelesaian Surat Perintah Tugas periode


Mei s/d Oktober 2011 sebanyak 23 kasus (9 kasus ditingkatkan ke LID, 11 kasus dihentikan, dan 3 kasus dikirim ke instansi lain), sisa 8 kasus; dan (b) penyelesaian Operasi Intelijen Yustisial periode Januari s/d Oktober 2011 sebanyak 22 kasus (7 kasus ditingkatkan ke DIK, 14 kasus dihentikan dan 1 kasus dikirim ke instansi lain), sisa 10 kasus. e. Telah dilaksanakannya kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan, keamanan dan ketertiban umum oleh jajaran Direktorat Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi (Direktorat II) pada Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan capaian kinerja s/d Oktober 2011 sebanyak 53 LHK (sisa 47 LHK). f. Telah dilaksanakannya kegiatan sandi dan produksi intelijen yang dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Sandi dan Produksi Intelijen (Direktorat III) pada Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan capaian kinerja s/d Oktober 2011 sebanyak 21 LHK ditambah dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Monitorong Centre pada Direktorat Sandi dan Produksi Intelijen (Direktorat III) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dengan capaian kinerja s/d Oktober 2011 sebanyak 12 LHK sehingga seluruh capaian kinerja Direktorat III menjadi 33 LHK (sisa 17 LHK). Selain itu, Bidang Intelijen juga terus-menerus mereformasi diri sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan ataupun perubahan secara institusi pada setiap organisasi. 1. Penguatan Organisasi Intelijen dilakukan melalui: a) Restrukturisasi organisasi yang efektif, efisien, dan fungsional, yang pada tahun 2012 akan lebih difokuskan pada tahap implementasi. b) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan pada tahun 2012, yang selanjutnya diimplementasikan, dan dievaluasi guna penyempurnaan SOP.

dan operasi intelijen dengan menggerakkan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. b) Peningkatan kegiatan supervisi dan monitoring serta evaluasi ke Kejaksaan di daerah. c) Optimalisasi peran intelijen Kejaksaan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi bidang-bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI, yang pada tahun 2012 diharapkan dapat dirumuskan pola pemberian dukungan intelijen secara konkrit. d) Penyelesaian atas penerbitan pencabutan Keputusan Pencegahan dan Penangkalan (Cekal). e) Optimalisasi kegiatan dan operasi Intelijen terhadap pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan, barang cetakan, orang asing, dan media massa. 3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan hukum melalui Program Binmatkum, penerangan hukum, dan sosialisasi, yang pada tahun 2012 perlu dilakukan penilaian/ assessment terhadap program dimaksud apakah memiliki outcomes terhadap tingkat kesadaran masyarakat. 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui: (1) diklat, seminar, in house training, workshop, dan lain-lain; dan (2) pemberian reward and punishment serta penempatan yang tepat. 5. Peningkatan Dukungan Intelijen dilakukan melalui peningkatan anggaran, peralatan intelijen, dan lain-lain, yang pada tahun 2012 perlu dilakukan penilaian/assessment standar kelayakan anggaran mendukung kegiatan dan operasi intelijen serta standar minimal kebutuhan peralatan intelijen di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

c) Peningkatan koordinasi dan peran intelijen Kejaksaan di dalam intelligence community. 2. Peningkatan Kinerja Intelijen dilakukan melalui: a) Optimalisasi produk intelijen melalui kegiatan


35


Dalam rangka peningkatan kinerja, kualitas serta kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang akuntabel, maka JAMINTEL

Kejaksaan Agung RI menyusun rencana kerja 2011. Berikut grafik dan tabel realisasi rencana kerja JAMINTEL untuk tahun 2011:

Tabel 2: Target dan kinerja bidang Intelijen 2011

36



Tabel 3: Rekapitulasi keputusan Jaksa Agung tentang pencegahan keluar negeri periode 1 Januari – 29 Desember 2011

4.3 Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum sangat berhati-hati dan mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui : (1) Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efesien dan terkendali secara profesional dan proporsional, (2) Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana, (3) Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat, (4) Pedelegasian wewenang pengendalian Rentut pidana PK-Ting, (5) Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21. Dalam membangun hubungan koordinasi dengan instansi terkait penanganan perkara tindak pidana umum guna memberi penyelesaian penanganan perkara yang cepat murah dan sederhana sehingga dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat majemuk Indonesia. Penanganan perkara tindak pidana umum terdiri dari Pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi. Prapenuntutan terkait koordinasi dengan kepolisian sampai pemberkasan selesai dan selanjutnya ditingkatkan menjadi penuntutan, demikian pula upaya hukum bagi terdakwa dalam menanggapi putusan hakim.

Karena begitu panjangnya waktu penyelesaian penanganan perkara, Kejaksaan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi kepentingan korban dan tidak menutup pula hakhak terdakwa diperhatikan. Penanganan perkara pidum terdiri dari kegiatan penyidikan yang tidak terpisahkan dari kegiatan penuntutan sehingga penanganan penyelesaian perkara memiliki potensi yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Unit kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah melaksanakan Program/Kegiatan dengan capaian ditingkat direktorat mencapai 97% dari target tahun 2011 dan kinerja ditingkat Kejati, Kejari dan cabang Kejari mencapai 884%. 1. Kinerja Dalam Bidang Penanganan Perkara Capaian Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum, terkait dengan penanganan perkara yang penyidikannya berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik PPNS yang target penyelesaian perkara khusus PPNS selama 30 hari namun bisa dicapai selama 15 hari. Adapun hasil capaian sebagai berikut :


37


Tabel 4: Penyelesaian penanganan perkara per-Direktorat

Tabel 5: Kinerja penanganan perkara PIDUM 2011

Grafik 2: Kinerja penanganan perkara PIDUM 2011

96,488% 955,32% 129%

159%

96,488

100%

10,100 215 278

Pratut

200 217

Tut

100 100 Ekse & Eks

Target

38


Kejati, Kejari & Cabjari

Capaian


Tabel 6: Rekapitulasi penyelesaian perkara penting tindak pidana umum

2. Kebijakan Dalam Optimalisasi Penanganan Perkara Dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum juga telah mengeluarkan kebijakan antara lain : 1. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas penuntutan Kejaksaan telah menerbitkan peraturan Jaksa Agung RI nomor : PER 036/A/ JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum.

3. JAMPIDUM telah menerbitkan SE-010/A/ JA/12/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengendalian Rencana Tuntutan Perkara penting Tindak Pidana Umum. 4. Koordinasi antara Jaksa Agung RI dengan pihak Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Kekayaan Negara agar barang bukti rampasan tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk dijadikan asset. Persetujuan Kapolri untuk diterbitkan Dokumen kepemilikan yang baru atas barang rampasan.

2. Pemberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 02/E/Es.2/10/2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Anggaran Operasional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum


39


Prestasi yang telah dicapai Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2011 a. Profil Kriminalitas tahun 2011 1. SPDP tahun 2010 : 131.100 perkara 2. SPDP Januari s/d September 2011 : 99.770 perkara b. Penyelesaian SPDP 1. Jumlah SPDP periode Jan s/d September 2011 : 157.902 per-kara 2. Diserahkan ke Tahap I : 123.991 perkara (78,52 %) 3. Tidak ada tindak lanjut : 33.911 perkara (21,48 %) c. Penyelesaian Penyerahan Tahap I 1. Berkas lengkap (P-21) : 89.552 perkara (72,22 %) 2. Berkas kembali kepada penyidik : a. Tidak lengkap (P.18/P.19) : 11.737 perkara (9,47 %) b. Tidak dikembalikan ke PU : 3.507 perkara (2,83 %) c. Berkas dalam penelitian PU : 19.195 perkara (15,48%) d. Penyelesaian perkara yang dinyatakan lengkap : 1. Diserahkan Tahap II : 28.160 perkara (93,98 %) 2. Tidak diserahkan : 5.392 perkara (6,02 %) e. Penyelesaian perkara tahap pe-nuntutan 1. Sudah dilimpahkan ke PN : 79.201 perkara (94,11 %) 2. Penyelesaian lainnya (dikirim ke instansi lain dan dihentikan penuntutannya) : 49 perkara (0,06 %) 3. Sisa (belum dilimpahkan) : 4.901 perkara (5,83 %) f. Perkara Penting 1. Narkotika : 13.274 perkara (95,94 %) 2. Psikotropika : 556 perkara (90,26 %) 3. Perlindungan anak : 3.635 perkara (97,35 %) 4. Kehutanan : 1.640 perkara (96,36 %) 5. KDRT : 1.150 perkara (97,21 %) 6. HKI : 122 perkara (100 %) Jumlah : 20.377 perkara

40


g.

Satgas Teroris 1. Perdagangan orang : 68 per-kara (57,62 %) 2. Terorisme : 41 perkara (34,74 %) 3. Pencucian Uang : 9 perkara (7,62 %) Jumlah : 118 perkara

h. Penyelesaian perkara tahap banding periode Januari s/d September 2011 1. Diputus : 2.213 perkara (21,57 %) 2. Sisa : 8.047 perkara (78,43 %) i. Penyelesaian perkara tahap kasasi periode Januari s/d September 2011 1. Diputus : 1.613 perkara (17,26 %) 2. Sisa : 7.732 perkara (82,74%) j. Penyelesaian perkara tahap peninjauan kembali periode Januari s/d September 2011 : 1. Diputus : 42 perkara (7,91 %) 2. Sisa : 489 perkara (92,09 %) k. Penyelesaian perkara yang mengajukan grasi periode Januari s/d September 2011 : 1. Putusan Grasi : 39 perkara (1,89 %) 2. Sisa : 2.024 perkara (98,11 %) l.

Data perkara yang dijatuhi hukuman mati : 1. Dalam tahap banding : 3 per-kara 2. Dalam tahap kasasi : 10 per-kara 3. Dalam tahap PH : 39 perkara 4. Dalam proses grasi : 15 per-kara 5. Belum menentukan sikap : 9 perkara 6. Sudah dieksekusi : 10 perkara

m. Hasil Dinas : Unit kerja Tindak Pidana Umum selama periode bulan Januari s/d September 2011 telah berhasil melakukan penagihan Hasil Dinas sejumlah Rp. 172.338.937.542.(seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang seluruhnya telah disetorkan ke kas negara. Berikut Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Tabel 7: Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Perbandingan penyelesaian penanganan perkara yang sudah dilaksanakan secara optimal oleh Kejaksaan melebihi dari target yang telah ditentukan. Tahun 2010 penanganan perkara ditargetkan 11.057 perkara dapat diselesaikan 131.100 perkara. Untuk tahun 2011 penanganan perkara ditargetkan 10.100 perkara sedang penyelesaian penanganan sampai dengan Agustus telah 71.082 perkara secara kuantitas penuntasan penyelesaian penanga-nan perkara selalu melebih target namun dari segi anggaran masih jauh dari memadai, sehingga masih banyak perkara yang belum terbiayai.

4.4 Perkara Tindak Pidana Khusus Kejaksaan selain menangani perkara tindak pidana umum, menanganani pula perkara tindak pidana khusus yang penanganannya memerlukan perhatian khusus karena terkait langsung dengan skala prioritas yang diemban Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus terutama korupsi dengan melakukan pecepatan yang optimal yaitu (1) Penanganan perkara korupsi lebih cepat, efektif, efesien dan terkendali secara profesional dan proporsional, (2) penanganan perkara korupsi lebih terukur melalui standar kinerja (jangka waktu), (3) Optimalisasi pengembalian kerugian negara dan kualitas perkara, (4) efektifnya kegiatan dan penerangan hukum kepada masyarakat.

Kejaksaan mengupayakan, mengembalikan harta negara yang dikorupsi kepada rakyat yang seharusnya dapat dinikmati hasil pembangunannya. Selain itu pengembalian harta negara selalu mengalami proses penyidikan dan penuntutan yang selalu lemah dalam mengembalikan asset negara. Di tengah berbagai kendala dalam proses penanganan perkara tindak pidana khusus/tindak pidana korupsi, Kejaksaan masih dapat membukukan pencapaian yang mendekati target. Di Kejaksaan Agung, dari target 450 perkara, terealisasi sebanyak 384 perkara atau sekitar 85 %. Demikian pula di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, dari target 4785 perkara tercapai penanganan perkara sebanyak 3301 perkara atau 69 %. Dengan demikian total keseluruhan pencapaian selama tahun 2011 dari target sebanyak 5235 perkara, berhasil dilakukan upaya penanganan hukum sebanyak 3685 perkara atau mencapai 70 % dari target. Jumlah keuangan/kekayaan Negara yang diselamatkan melalui penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Rp. 527.980.665.272,- (lima ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua). US$. 2.920,- ( dua ribu sembilan ratus dua puluh). Sedangkan dalam penyelesaian penanganan perkara kinerjanya adalah sebagai berikut :


41


Tabel 8: Kinerja penanganan perkara PIDSUS 2011 Kejagung LID

TUT TPK

TUT TPE & TPL

pelanggaran HAM Berat

5

5

Target

100

100

1004

Capaian

112

105

74 0

112%

105%7

4%

%

42

DIK


0 0%

TUT

8 0%

Ekse & eksa TPK

Ekse & eksa TPE & TPL

LID

DIK

TUT TPK

80 2

0

1445

1445

1445 4

0

20 6

99

1624

1425

266

48,4%

112,4%

98,6%

60%

100%

100%

TUT TPE & TPL 50


Grafik 4 Kinerja penanganan perkara PIDSUS 2011

Tabel 9: Target dan capaian kinerja penanganan perkara PIDSUS di Kejagung

Tabel 10: Target & pencapaian kinerja penanganan perkara di Kejati/Kejari/Cabjari seluruh Indonesia


43


Kebijakan Dalam Optimalisasi Penanganan Perkara Dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus juga telah mengeluarkan kebijakan antara lain : 1. Pemberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: 11/F/Fjp/11/2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Ang-garan Operasional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus 2. Menginstruksikan Kejati/Kejari agar lebih fokus dalam penanganan perkara di sektor pendidikan dan kesehatan yang terkait langsung dengan

pelayanan publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak. 3. Menginstruksikan penyelesaian tunggakan perkara dengan dilakukannya crash programe. Kejaksaan Agung pada tahun 2011 (Januari s/d Nopember 2011) telah melakukan penyidikan sebanyak 50 perkara dan menerima hasil penyidikan dari Mabes Polri sebanyak 18 perkara sehingga total telah melakukan penuntutan sebanyak 68 perkara. Rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan periode Januari s/d Desember 2011 seluruh Indonesia adalah :

Tabel 11 : Rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan periode Januari s/d Desember 2011 seluruh Indonesia

44



Hasil yang telah dicapai pada tahun 2011 a. Penyidikan

Tabel 12 : Hasil penyidikan pada tahun 2011

b. Penuntutan

Tabel 13: Hasil penuntutan pada tahun 2011

c. Uang yang berhasil diselamatkan Tabel 14 : Uang yang berhasil diselamatkan pada tahun 2011

Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kejaksaan RI meliputi : a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan Negara;

Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum; c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, PPATK, dan institusi Negara terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi

b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh


45


Pasca lahirnya Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

Kejaksaan telah melakukan berbagai langkah pelaksanaan dengan hasil : 1. Jumlah Penyidikan dan Penuntutan :

Tabel 15 : Jumlah penyidikan dan penuntutan berdasarkan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi

2. Penyelamatan Keuangan Negara : • Rp. 12.824.741.850.645.- (dua belas triliun delapan ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus l ima puluh r ibu enam ratus empat puluh lima rupiah) • US $. 18,067,882.- (delapan belas juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat)

• Baht 3.835.192.- (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus Sembilan puluh dua baht Thailand) Berkaitan dengan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2011 tentang rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan telah melakukan berbagai langkah pelaksanaan dengan hasil:

Tabel 16 : Jumlah penyidikan dan penuntutan TERKAIT Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi:

Perkara-perkara pidana khusus yang menarik perhatian dimasyarakat pada tahun 2011 antara lain : 1. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa. Dugaan TPK dalam pengadaan tanah seluas 270 ha untuk pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Sekadau Tahun 2005. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-24/F.2/ Fd.1/03/2011 tanggal 28 Maret 2011.

46


2. Sektor Keuangan dan Perbankan. Dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penggunaan fasilitas kredit oleh PT. I one dari PT. Bank rakyat indonesia (Persero) Tbk Kanwil Surabaya. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 78 /F.2/Fd.1/06/2011 tanggal 17 Juni 2011


3. Sektor Pajak. Dugaan TPK dalam penarikan restitusi pajak dengan menerbitkan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh PT. Multimas Nabati Asahan (PT. MNA) dan PT. Wilmar Nabati Indo (PT. WNI). Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-32/F.2/ Fd.1/03/2011 tanggal 17 Maret 2011. 4. Sektor Bea Cukai Dugaan TPK dengan cara meminta & meminta uang dari beberapa perusahan terkait dengan jabatan & tugas selaku Kepala Kantor Bea & Cukai Juanda Surabaya atas nama tersangka IR. ARGANDIONO (Kakanwil Bea Cukai Surabaya). Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-79/F.2/ Fd.1/06/2011 tanggal 24 Juni 2011. 5. Sektor BUMN / BUMD Dugaan dalam proyek rebranding, komputerisasi dan pengadaan barang lainnya pada periode Tahun 2002 s/d 2005 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 35/F.2/Fd.1/03/2011 tanggal 28 Maret 2011. 6. Sektor Pendapatan / Penerimaan Negara. Dugaan TPK dalam pengelolaan pelabuhan khusus Harbour Bay Batam oleh PT. Citra Tritunas. Surat Perintah Penyidikan Nomor: : Print-44/F.2/ Fd.1/ 04/2011 Tanggal 26 April 2011 7. Sektor Penggunaan APBN / APBD. Dugaan TPK dalam penempatan pencairan dana milik Pemkab Batu Bara di Bank Mega. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-57/F.2/ Fd.1/05/2011 tanggal 6 Mei 2011. 8. Sektor Aset / Barang milik Negara / Daerah Dugaan TPK pada Pemkab Kolaka (Sultra) dalam jual beli nikel kadar rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT. Kolaka Mining Internasional. Surat Perintah Penyidikan Nomor: 91/f.2/Fd.1/06/2011 tanggal 30 Juni 2011 9. Sektor Pelayanan Umum Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kawasan hutan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/07/2011 tanggal 7 Juli 2011.

10.Sektor Instansi /lembaga dengan alokasi anggaran Besar. Dugaan TPK dalam proyek water resouces and irrigation sector management (WISMP) pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum oleh C.LOTTI and Associates Sociata di Ingegeria SPA (LOTTI) Tahun 2007 s/d 2009. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print37/F.2/Fd.1/04/2011 tanggal 7 April 2011

4.5 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Hasil yang telah dicapai bidang Datun : a. Target Penerimaan SKK Secara keseluruhan, pencapaian target penerimaan SKK di seluruh Kejaksaan di daerah telah terlampaui bahkan mencapai 374,39 %. Jika pada tahun 2010 tercatat ada 30 kejati yang memenuhi target maka pada tahun 2011 telah mencapai 22 Kejati. b. Standard Operating Procedure (SOP) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang prosedur dan batas waktu penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. c. Tugas dan wewenang bagian Perdata dan Tata Usaha Negara : 1) Penegakan Hukum Tahun 2011 ada 606 kasus sedang 2010 hanya 564 kasus. Penegakan hukum ini hanya terbatas pada upaya Kejaksaan dalam rangka penyelesaian pembayaran uang pengganti atas terpidana korupsi ex UU No. 3 Tahun 1971. 2) Pengacara Negara Kegiatan penanganan perkara mewakili Pemerintahan Pusat/Daerah (melalui litigasi) tahun 2011 mencapai 3.319 kasus, sedang 2010 hanya 1.791 kasus 3) Pertimbangan Hukum Kegiatan Pertimbangan Hukum di tahun 2011 mencapai 106 kasus. Tahun 2010 hanya berjumlah 68 kasus. Data tersebut meliputi pemberian pendapat hukum (legal opinion) maupun tugas pendampingan (legal assistance)


47


4) Pelayanan Hukum Kegiatan Pelayanan Hukum di tahun 2011 mencapai 88 kasus sedangkan tahun 2010 hanya berjumlah 64 kasus 5) Tindakan Hukum lain Kegiatan Tindakan Hukum Lain (khususnya menjadi mediator) di tahun 2011 mencapai 16 kasus. Tahun 2010 berjumlah 27 kasus 6) Perjanjian kerjasama bidang Datun Kegiatan Perjanjian kerjasama di bidang Datun oleh Kejaksaan di daerah di tahun 2011 mencapai 730 perjanjian, dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya berjumlah 397 perjanjian. d. Penyelamatan Keuangan Negara 1) Mempertahankan Keuangan/ Kekayaan Negara. Pada tahun 2011, jumlah kekayaan/keuangan negara yang berhasil dipertahankan adalah sebesar Rp. 34.854.250.286.305,00 (tiga puluh empat triliun delapan ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) dan 4 mobil truk. Hasil ini merupakan peningkatan karena di tahun 2010 hanya mencapai Rp. 3.170.958.851.736.- (tiga triliun

seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). 2) Memulihkan Keuangan/ Kekayaan Negara Pada tahun 2011, keuangan negara uang berhasil dipulihkan berjumlah Rp. 68.906.472.627.- (enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) 3) Pembayaran Uang Pengganti (PUP). Pada Tahun 2011, jumlah PUP yang berhasil ditagih sebesar Rp. 10.614.103.143.- (sepuluh miliar enam ratus empat belas juta seratus tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan pada tahun 2010 jumlah PUP yang berhasil ditagih sebesar Rp. 11.850.392.130.(sebelas milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah). Dalam hal penanganan perkara, dari target 782 perkara capaian jauh melampaui target sebanyak 4274 atau mencapai 547%.

Tabel 17: Jumlah keuangan/kekayaan negara yang diselamatkan dan dipulihkan

Tabel 18 : Target dan kinerja datun 2011

48



Grafik 5 Penanganan perkara Datun 2011


49


Tabel 20: Capaian kinerja selama 2011

50



Beberapa fenomena yang berkembang dalam masyarakat memunculkan gejala ketidaktaatan hukum karena ketidakpercayaan masyarakat pada hukum itu sendiri. Kinerja lembaga hukum sebagai penegak hukum mendapat tantangan yang tidak mudah dengan mengejalanya permasalahan ini oleh karena itu Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum tetapi juga sebagai penjaga kewibawaan pemerintah dan pelindung kepentingan masyarakat berusaha untuk dapat memposisikan secara selaras antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai Jaksa Pengacara Negara. Peran Pengacara Negara dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara, telah ditingkatkan pada tahun 2011 melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain : 1. Kesepakatan Bersama antara PT Adhi Karya (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : 017-0/073 -No: B-248/G/Gs.1 /06 /2011. 2. Kesepakatan Bersama antara PT Amarta Karya (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : DU/0254/A/VI-2011 - No : B-247/G/ Gs.1/06/2011. 3. Kesepakatan Bersama antara PT Istaka Karya (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : DU/2011-MoU.001 - No : B-252/G / Gs.1/06/2011.

7. Kesepakatan Bersama antara PT Nindya Karya (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : 022/DUT/KTR/SEKPER/06/2011 - No : B-251/G/Gs.1/06/2011. 8. Kesepakatan Bersama antara PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : 018/SP/DIR/2011 - No : B-258/G/Gs.1/07/2011. 9. Kesepakatan Bersama antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : MOU.325/ HK.201/ASDSP-2011 - No : B-278/G/Gs.1/07/2011 10. Kesepakatan Bersama antara PT Antam (Persero) Tbk dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : 326/0505/DAT/2011 - No : B-287/G/ Gs.1/07/2011. 11. Kesepakatan Bersama antara PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : 26/0195/MOU-DIR/ASEI - No : B-293/G/Gs.1/07/2011. 12. Kesepakatan Bersama antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : 30/DU/PPI/VIII/2011 - No : B-305/G/Gs.1/08/2011.

4. Kesepakatan Bersama antara PT Waskita Karya (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : L.09/P/WK/2011 - No : B-249/G / Gs.1/06/2011. 5. Kesepakatan Bersama antara PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : 044/D/UM/VI/2011 - No : B- /G/Gs.1/06/2011. 6. Kesepakatan Bersama antara PT Wijaya Karya (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No: TP.01.03/A.DIR.0296/2011 - No : B-250/G/Gs.1/06/2011.


51


4.6 Pengawasan Internal Dan Eksternal Untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kejaksaan ke depan dan penguatan peran pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kejaksaan melakukan tindakan tegas terhadap pegawai Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela dengan responsif dan peka terhadap pelayanan publik dengan mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kredibilitas dan integritas yang tangguh dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaaan dalam melaksanakan pengawasan yang melekat. Bidang Pengawasan juga terus-menerus mengawal upaya reformasi birokrasi dengan melakukan inspeksi ke seluruh satuan-satuan kerja. Inspeksi yang dilakukan terdiri dari Inspeksi Umum, Inspeksi Pimpinan dan Pemantauan serta Inspeksi Kasus. Dalam Inspeksi Umum serta Inspeksi Pimpinan dan Pemantauan, bidang Pengawasan Kejaksaan RI menargetkan 150 kegiatan dengan lokasi inspeksi yang mencakup 31 Kejaksaan Tinggi, 113 Kejaksaan Negeri dan 6 satker di lingkungan Kejaksaan Agung. Sepanjang tahun 2011, kinerja pengawasan berhasil mencapai target dengan melakukan inspeksi sebanyak 150 kegiatan atau mencapai 100 %. Demikian pula pada Inspeksi kasus, karena kebutuhan yang mendesak berkaitan dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dalam lingkup Kejaksaan RI, bidang Pengawasan Kejaksaan RI menargetkan 45 kegiatan untuik menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Realisasi kinerja bidang pengawasan dalam hal inspeksi kasus juga berhasil mencapai target dengan menyelesaikan 45 kegiatan atau 100 %. Dalam menerima dan mengelola Laporan Pengaduan yang diterima dari berbagai pihak, bidang Pengawasan Kejaksaan Agung sepanjang Tahun 2011 menerima 2.521 laporan pengaduan.

Sebagai tindak lanjut laporan pengaduan tersebut telah dilakukan berbagai langkah penyelesaian yang hingga berakhirnya tahun 2011 berhasil mencapai 62,3 % atau berhasil diselesaikan sebanyak 1.571 laporan pengaduan.

Grafik 6 : Laporan pengaduan hingga Desember 2011

LAPORAN

PENYELESAIAN

Dalam tahun 2011 Jaksa Agung Muda Pengawasan telah menyelesaikan laporan pengaduan baik berasal dari masyarakat langsung, maupun melalui Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut : PENYELESAIAN : Dari data tersebut di atas lapdu yang dapat diselesaikan sejumlah 1.571 lapdu dengan rincian : - Terbukti = 170 LAPDU - Tidak terbukti = 1.401 LAPDU Penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ditangani oleh 5 (lima) Inspektur yaitu, (a) Inspektur I, (b) Inspektur II, (c) Inspektur III, (d) Inspektur IV, (e) Inspektur V. Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengaduan Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 adalah :

Tabel 21: Rekapitulasi penyelesaian laporan pengaduan bulan Januari s/d Desember 2011

52



Dalam satu laporan pengaduan dapat menyangkut lebih dari satu orang pegawai Kejaksaan, sehingga jumlah laporan pengaduan yang terbukti tidak selalu sama dengan pegawai yang dijatuhkan hukuman. Dari 79 Laporan Pengaduan yang diselesaikan dan

terbukti, yang telah mendapat surat keputusan penjatuhan hukum disiplin berdasarkan jenis hukuman, jenis perbuatan dan hukuman berat adalah :

Tabel 22: Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan golongan

Tabel 23: Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis hukuman

Tabel 24: Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan


53


Pengawasan selain melakukan pengawasan secara internal juga melakukan kerjasama eksternal dengan penerapan sistem Information Teknologi (IT) yaitu Website Kejaksaan dengan laman www.kejaksaan. go.id yang telah menyediakan kanal khusus untuk laporan pengaduan. Dengan tersedianya akses publik melalui website Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengontrol perilaku pegawai Kejaksaan. Tidak semua laporan pengaduan yang diterima pengawasan melalui website melaporkan dugaan perbuatan tercela pegawai Kejaksaan, tetapi juga laporan yang terkait dengan teknis, penanganan perkara, dugaan tindak pidana korupsi dan juga terkait dengan masalah pembinaan. Hasil yang telah dicapai : a. Menetapkan standar kinerja dan standard operating procedure (SOP) yang baru di bidang Pengawasan dengan menyempurnakan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan sebagaimana telah diterbitkan Peraturan jaksa Agung RI Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia; b. Penyempurnaan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) beserta juknisnya sebagai sarana untuk menilai kinerja individu/Jaksa;

54


c. Menerbitkan pendelegasian wewenang, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-182/A/ JA/08/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin. d. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Laporan Pengaduan (Laporan Pengaduan) berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-082/A/JA/06/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang mempunyai tugas melaksanakan percepatan penyelesaian penanganan laporan pengaduan (crash programme) dan bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan Laporan Pengaduan e. Menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-063/A/ JA/04/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kejaksaan RI. f. Menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-029/A/JA/05/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa g. Menerbitkan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dengan ketua Komisi Kejaksaan RI No : KEP-099/A/JA/05/2011 tentang Mekanisme Kerja antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI dalam melaksanakan pengawasan dan telah ditindaklanjuti dengan


pertemuan berkala/rapat koordinasi antara Komisi Kejaksaan RI dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta para Inspektur dan Inspektur Muda yang dilaksanakan pada 4 Agustus 2011 dan 22 September 2011 h. Memberikan penghargaan Sidhakarya Adhyaksa berdasarkan prestasi kerja kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Tipe A, Kejaksaan Negeri Tipe B serta pegawai Kejaksaan/jaksa yang berprestasi untuk selanjutnya menjadi agenda tahunan bidang pengawasan. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara (LHKPN). Bahwa sampai dengan tanggal 01 Desember 2011, jumlah Pegawai Kejaksaan (Jaksa) yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah sebanyak 7.577 orang dari seluruh jaksa sebanyak 8.382 orang atau kurang lebih 90,39%.

4.7 Pendidikan dan Pelatihan Untuk menangani Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan membentuk Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-009/A/JA/01/2011. Berdasarkan struktur organisasi yang baru, Badan Diklat Kejaksaan dipimpin oleh Pejabat Eselon IA dengan Sekretaris seorang pejabat Eselon IIA yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan dan pembinaan serta pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Diklat Kejaksaan RI. Dalam mengembangkan SDM Badan Diklat bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Hassanudin di Makasar untuk menyelenggarakan Beasiswa Pemerintah Program S-2 dan S-3 bagi segenap jaksa di lingkungan kejaksaan RI . Adapun capaian dan kinerja Badan Diklat dan Pelatihan Kejaksaan RI pada Tahun 2011.

Grafik 7 Kinerja Badan Diklat 2011


55


Tabel 26 : Program dan capaian kinerja BADIKLAT

Dalam tahun 2011, telah dilaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan, baik dilaksanakan sendiri oleh Badiklat ataupun bekerjasama dengan Subbag Jenjang Karir, yaitu : a. Diklat Teknis : 1. Diklat Rancang Bangun Kurikulum sebanyak 30 orang tanggal 18-24 Januari 2011 2. Diklat Penyusunan Modul sebanyak 30 orang tanggal 25-29 Januari 2011 3. Diklat Penanganan TP. Teroris sebanyak 40 orang tanggal 9-22 Februari 2011 4. Diklat Penanganan TP. Anak berhadapan dengan Hukum sebanyak 120 orang tanggal 9-22 Februari 2011 dan 1-14 Maret 2011. 5. Diklat Penanganan Transnational Crime sebanyak 40 orang tanggal 9-24 Februari 2011. 6. Diklat Teknis Evaluasi sebanyak 30 orang tanggal 1-7 Februari 2011.

56


7. Diklat Gabungan Aparatur Hukum sebanyak 80 orang tanggal 9-22 Februari 2011 dan 1-14 Maret 2011. 8. Diklat Penanganan Wildlife Crime sebanyak 40 orang tanggal 9-24 Februari 2011. 9. Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan sebanyak 1583 orang tanggal 1 Februari 2011 – 6 April 2011. 10. Diklat Tata Pemerintahan sebanyak 60 orang tanggal 17-21 Maret 2011. 11. Diklat Teknis Penyusunan SOP sebanyak 80 orang tanggal 23 Maret 2011 – 6 April 2011. 12. Diklat Penanganan TP. Perikanan sebanyak 120 orang tanggal 1-14 Maret 2011. 13. Diklat Penanganan Cyber Crime sebanyak 40 orang tanggal 28 Juli 2011 – 12 Agustus 2011. 14. Diklat Pengawasan sebanyak 40 orang tanggal 20 September 2011 – 19 Oktober 2011.


15. Diklat Penyelidikan Wira Intelijen sebanyak 80 orang tanggal 20 September 2011 – 18 November 2011. 16. Diklat Penyelidikan Dasar Intelijen sebanyak 80 orang tanggal 20 September 2011 – 18 November 2011. 17. Diklat Penanganan Perkara TP Khusus sebanyak 160 orang tanggal 27 September 2011 – 26 Oktober 2011 dan 1-30 November 2011. 18. Diklat Penanganan Perkara TP Umum sebanyak 120 orang tanggal 27 September 2011 – 26 Oktober 2011 dan 1-30 November 2011. 19. Diklat Penanganan Perkara Perdata dan TUN sebanyak 40 orang tanggal 27 September 2011 – 26 Oktober 2011.

4. Diklat Sespati Polri sebanyak 2 orang dikalsanakan oleh Polri 5. KRA/KSA Lemhanas sebanyak dilaksanakan oleh Lemhanas

1

orang

c. Diklat Fungsional : 1. Diklat Pembentukan Jaksa sebanyak 450 orang tanggal 24 Januari 2011 – 24 Agustus 2011. 2. Diklat Pembentukan Sandiman sebanyak 25 orang tanggal 19 Maret 2011 – 16 Agustus 2011. 3. Diklat Arsiparis sebanyak 35 orang tanggal 19 April 2011 – 16 Agustus 2011. 4. Diklat Pustakawan sebanyak 35 orang tanggal 19 April 2011 – 16 Agustus 2011.

20. Diklat Refresher Course Eselon III sebanyak 40 orang tanggal 20-28 September 2011.

5. Diklat Pranata Humas sebanyak 35 orang tanggal 19 April 2011 – 16 Agustus 2011

21. Diklat Bahasa Inggris sebanyak 40 orang tanggal 5-25 Oktober 2011

6. Diklat Pranata Komputer sebanyak 35 orang tanggal 19 April 2011 – 16 Agustus 2011.

b. Diklat Penjenjangan : 1. Diklat Kepemimpinan sebanyak 120 orang Dilaksanakan oleh Badiklat RI 2. Diklat Kepemimpinan Tk. II sebanyak 24 orang dilaksanakan oleh LAN 3. Diklat Kepemimpinan Tk. I sebanyak 2 orang dilaksanakan oleh LAN

7. Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 40 orang tanggal 19 April 2011 – 16 Agustus 2011. Selain itu, Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri telah mengikuti serangkaian program pendidikan dan pelatihan, baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara baik yang berupa Pendidikan/Pelatihan, Seminar, Studi banding, beasiswa, konferensi internasional, FGD, Forum Jaksa Agung China-ASEAN ataupun pertemuan internasional lainnya.


57

58


BAB V KEGIATAN LAIN


59

BAB V KEGIATAN LAIN Berbagai perubahan dan transformasi yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, trasparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat memerlukan pelayanan publik yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas diseluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpecaya, serta mudah dijangkau. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan transformasi dimaksud.

P

engadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia selama ini masih dirasa tidak efisien. Inefisiensi ini pada dasar nya dikarenakan adanya kelemahan dari empat pilar pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni : 1. Kerangka perundang-undangan yang masih terbatas dan belum jelas sehingga masih memungkinkan terjadinya multitafsir dalam proses pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah. 2. Kapasitas manajemen dan kelembagaan, yang dalam kondisi saat ini lebih dikarenakan kurangnya kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola pengadaan barang/jasa yang ada sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan.

60


BAB V KEGIATAN LAIN

3. Pasar pelaksanaan pengadaan masih sangat terbatas yang hanya sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah total pelaku di Indonesia. 4. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Government yaitu transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Akses masyarakat untuk turut memantau proses pengadaan masih sangat terbatas. Kelemahan dari empat pilar pengadaan barang/jasa pemerintah ini dapat bermuara kepada dua hal yaitu inefisiensi ataupun korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah instrumen pendekatan yang strategis untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pilar ketiga dan keempat, sehingga diharapkan secara cepat dapat memperbaiki kinerja pengadaan nasional. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dilakukan secara elektronik berbasis web/ internet. E-procurement yang akan dikembangkan meliputi e-tendering atau e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar

pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) sudah harus melaksanakan e-procurement dan membangun Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE), dengan sistem online pada masing-masing Kementerian/ Lembaga (Kejaksaan RI). Dalam Pengoptimalisasiannya Kejaksaan Agung RI telah melakukan pelatihan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) yang dilaksanakan LKPP dengan mengadakan pengenalan materi dan membuat simulasi langsung dan dipraktekkan oleh seluruh peserta tentang sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik (pengenalan, proses lelang, pendaftaran sampai dengan tahap pasca kualifikasi) baik yang dilakukan sebagai LPSE, ULP, dan Vendor/ Penyedia jasa. Bahwa Kejaksaan Agung RI juga telah melaksanakan pelatihan pengadaan barang/jasa secara elekronik (e-procurement) dimana peserta pelatihan diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung RI juga telah melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).


61

62


BAB VI PENUTUP


63

BAB VI PENUTUP Upaya perbaikan/reformasi struktur kelembagaan, budaya hukum dan substansi penyelenggaraan tugas adalah hal yang simultan dan berkesinambungan. Setiap tahapan perbaikan harus senantiasa dilakukan secara terencana, terukur dan terpola secara jelas. Tentu saja pelaksanaannya dilakukan secara gradual dan bertahap agar tidak menimbulkan friksi.

Laporan Tahunan Kejaksaan RI tahun 2011 ini adalah salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kejaksaan RI pada publik terhadap pelaksanaan tugas selama tahun 2011. Dalam Laporan ini, dijelaskan bagaimana upaya keras Kejaksaan RI merubah dan memperbaiki diri agar dapat segera menyesuaikan diri dengan keinginan publik. Dalam Laporan ini tergambar kinerja Kejaksaan sebagai institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, terutama produktifitas dan profesionalisme dalam menyelesaikan perkaraperkara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kejaksaan RI seringkali harus berhadapan dengan opini publik yang terbentuk dari pemberitaan yang tidak berimbang. Dalam kondisi demikian, Kejaksaan terus

64


melakukan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan. Pola kerja yang lebih mengedepankan pelaksanaan secara yuridis dan tidak memihak ini terus-menerus di realisasikan pada tingkat lapangan melalui serangkaian Keputusan Jaksa Agung atau pimpinan lainnya berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan SOP ini diharapkan ada kesamaan gerak dan kesatuan langkah segenap insan Adhyaksa dalam bertutur dan bertindak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Tentu saja Laporan ini terlalu singkat untuk menjelaskan kinerja dan upaya keras Kejaksaan menjawab keinginan masyarakat pada Tahun 2011. Laporan ini juga hanya memuat sebagian kecil pelaksanaan tugas maupun keberhasilan pelaksanaannya

LAMPIRAN


65

LAMPIRAN

Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia

66


LAMPIRAN


67

LAMPIRAN

68


LAMPIRAN


69

LAMPIRAN

70


LAMPIRAN


71

LAMPIRAN

72


LAMPIRAN


73

LAMPIRAN

74


LAMPIRAN


75

LAMPIRAN

76


LAMPIRAN


77

LAMPIRAN

78


LAMPIRAN


79

LAMPIRAN

80


BAB IV PENUTUP


81

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 021 7221269 Email : [email protected] [email protected] www.kejaksaan.go.id

82


Laporan Tahunan Kejaksaan RI. Laporan Tahunan Kejaksaan RI

Recommend Documents