LAPORAN TAHUNAN 2013
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) JANUARI, 2014
iii
DAFTAR ISI DAFTAR ISI__iv KATA PENGANTAR__v PELAKSANAAN PROGRAM KERJA__1 I. PENDAHULUAN__1 A. Tugas Pokok PPATK Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang__1 B. Visi, Misi dan Tujuan PPATK__2 C. Tujuan Strategis__5 II
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA__6 A. Meningkatkan Peran Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme__6 B. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Analisis, Pemeriksaan, dan Riset__22 C. Meningkatkan Efektivitas Penyampaian dan Pemantauan LHA dan LHP__34 D Mewujudkan Efektivitas Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme__36 E Mewujudkan Good Public Governance Dalam Pengelolaan Sistem Manajemen Internal PPATK__62
III. HAMBATAN DAN TANTANGAN__83 A. Biro Perencanaan dan Keuangan__83 B. Direktorat Analisis Transaksi & Direktorat Pemeriksaan dan Riset__83 C. Pusat Teknologi Informasi__84 D. Direktorat Kerjasama dan Humas__84 IV. PENUTUP__85 INDEKS__86 LAMPIRAN__95 1. Daftar Singkatan__95 2. Daftar Tabel__97 3. Daftar Grafik__98 4.
Struktur Organisasi PPATK__99 iv
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kita kelapangan, kesempatan dan kemampuan untuk dapat mengelola dan mengembangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna kepentingan bangsa dan negara dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan perekonomian nasional secara umum, dan secara khusus untuk membantu penegakan hukum dengan mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (PT) di Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK membuat Laporan Tahunan (Annual Report) untuk tahun 2013 yang berisi tentang pelaksanaan program kerja masing-masing Direktorat di lingkungan PPATK, sehingga antar sesama Direktorat dapat diwujudkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan saling mendukung (bersinergi) satu sama lain, sehingga kinerja PPATK menjadi lebih optimal. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK dalam menjalankan fungsinya sebagai Financial intelligence Unit (FIU) di Indononesia dapat berjalan sebagaimana mestinya adalah karena dukungan sepenuhnya dari lembaga/instansi pemerintah terkait seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kementerian dan Komisi terkait sebagai stakeholder PPATK dalam rezim anti pencucian uang Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas telah terbinanya koordinasi dan kerjasama yang baik selama ini. Semoga ke depan PPATK dapat berperan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya sebagai national pocal point di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan juga tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia, Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta, Januari 2014
DR. Muhammad Yusuf Kepala PPATK
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkembangan kejahatan sebagai bagian dari peradaban ummat manusia. Selain terdapat unsur-unsur kejahatan yang senantiasa berubah -- dengan pandangan bahwa kejahatan merupakan bayang-bayang dari peradaban -- tetapi terdapat juga unsur-unsur kejahatan yang senantiasa tetap dan ajeg menjadi bagian dari ‘shadow of civilization’, terlebihlebih di era globalisasi sekarang ini praktik kejahatan semakin canggih dan meluas karena dukungan teknologi informasi (cyberspace) dan kaum profesional antara lain seperti akuntan, lawyer, banking expert, dan politically exposed person (PEPs). Dalam hubungan ini, sepenuhnya disadari bahwa pergulatan kita dengan hidup dan kehidupan, semakin hari semakin diyakinkan bahwa gerak, dinamika dan perubahan-perubahan adalah bagian dari keduanya. Menyikapi hal ini, kita dituntut untuk dapat melakukan adaptasi setiap saat dalam menjalaninya. Dalam arti yang lebih luas, perubahan adalah esensi dan pertanda kehidupan itu sendiri. Perubahan kearah yang lebih baik dan semangat untuk mendukung proses penegakan hukum yang optimal guna menjadikan Indonesia lebih baik terus dijunjung tinggi dan senatiasa menjadi impian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK). Sebagaimana diketahui bersama tahun 2014 bangsa ini akan memilih orang-orang terbaiknya sebagai Anggota Legislatif (DPRD/ DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014 - 2019. Tanah air kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indoneia (NKRI), adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang pernah memiliki pemimpin-pemimpin dengan integritas yang luar biasa, di antara mereka adalah Kasimo, M. Natsir, Syahrir dan tentu saja Soekarno dan Muhammad Hatta. Orang-orang seperti ini masih begitu banyak di Nusantara. Tinggal bagaimana menggali potensi yang ada secara benar dan baik serta membangun sistem yang transparan dan kredibel, sehingga orang-orang yang memiliki integritas tinggi dapat berjalan lurus, tidak diombang-ambingkan oleh money politic atau kelemahan sistem demokrasi kita yang masih menghalangi. Untuk dapat menjaring mereka yang memiliki integritas, salah satunya lewat proses pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perspektif demokrasi, ada dua syarat Pemilu untuk dapat dikatakan berhasil. Pertama, secara prosedural dijalankan secara jujur, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, secara substansial mampu menghasilkan kepemimpinan nasional yang mumpuni (berkualitas) dan dapat memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat. Tahun 2013 dan berlanjut di Tahun 2014 merupakan moment penting dalam proses menjaring dan mendapatkan para pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu sumbangsih yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelaporan vi
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan money laundering, money politics dan extra ordinary crime lainnya, terutama pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. PPATK telah melakukan riset analisis strategis terkait Dana Pemilu/ Pemilukada sebagai masukan bagi penegak hukum, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan para stakeholder lainnya untuk dapat mengawal Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Dari riset yang dilakukan menunjukkan peningkatan penggunaan transaksi tunai pada lapisan masyarakat, yang diduga antara lain dilakukan dengan maksud untuk mempersulit upaya pelacakan asalusul (sumber) dana yang berasal dari tindak pidana, atau dengan maksud untuk memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana. Peningkatan trend penggunaan uang tunai ini diindikasikan dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundering), money politics, dan serious crime lainnya. Selanjutnya, untuk memperkuat kerangka hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU termasuk yang terkait dengan money politics, diperlukan dukungan terhadap perumusan regulasi yang terkait dengan aturan pembatasan transaksi tunai. Hingga akhir tahun laporan, jumlah pelaporan yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semakin meningkat. Peningkatan penerimaan pelaporan terutama terkait Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) yang selama tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan masingmasing sebesar 23,8 persen dan 70,7 persen. Dengan adanya peningkatan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 hingga Desember 2013 telah mencapai 13.979.815 laporan. Selama tahun 2013, PPATK telah menyampaikan 301 (tiga ratus satu) Hasil Analisis (HA) yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) Hasil Analisis Proaktif (HAP) dan 231 (dua ratus tiga puluh satu) Hasil Analisis Reaktif (HAR). Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 276 Hasil Analisis. Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum (penyidik) dan instansi terkait lainnya berjumlah 13 HP selama tahun 2012 dengan komposisi 5 HP kepada penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, 5 HP diserahkan kepada Penyidik Kejaksaaan saja, 2 HP kepada Penyidik Kepolisian saja, 1 HP kepada Penyidik KPK saja. Bila dibandingkan dengan jumlah HP dan IHP periode tahun 2013 terdapat peningkatan sebesar 7,6 % dimana pada periode tersebut jumlah HP dan IHP meningkat menjadi sebanyak 14 laporan ( 8 HP dan 6 IHP). Dari jumlah tersebut 4 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 4 HP ke Penyidik Kejaksaan, dan 6 IHP ke Penyidik KPK. Sementara itu, selama tahun 2013 terdapat 12 (dua belas) putusan pengadilan terkait TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 105 kasus dengan hukuman maksimal 17 vii
tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Dari beberapa putusan pengadilan terkait pencucian uang dijadikan pula sebagai bahan penelitian (kajian) untuk dapat menjadi pelajaran bagi anggota FIU lainnya. Pada forum 21st The Egmont Plenary Meeting yang diselenggarakan di Afrika Selatan pada tanggal 1-5 Juli 2013, PPATK mendapatkan apresiasi dalam penyampaian kasus tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang telah disampaikan kepada penyidik sebagai sharing knowledge terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Untuk kedua kalinya PPATK mendapatkan penghargaan/pengakuan dari The Egmont Group, sebagai salah satu dari 20 financial intelligence units (FIUs) yang berpartisipasi dalam kompetisi Best Egmont Case Award (BECA) 2013.
viii
BAB I PENDAHULUAN
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga intelijen di bidang keuangan, yang dalam dunia internasional lebih dikenal dengan nama generiknya yaitu financial intelligence unit (FIU). Dalam rezim antipencucian uang di Indonesia, PPATK adalah salah satu elemen penting karena merupaan national focal point dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. A. TUGAS POKOK PPATK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pencucian uang; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencuian uang; dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang : menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang; melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; merekomendasikan kepada
~1~
lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat: meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak Hukum atau mitra kerja di luar negeri; meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang; meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta penyedia jasa keuangan (PJK) untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang; mengadakan kegiatan adminstratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU TPPU) ini; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. B. VISI, MISI, DAN TUJUAN PPATK 1.
Visi PPATK Berdasarkan kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi saat ini, maka PPATK sesuai dengan peningkatan tugas, fungsi, dan wewenangnya berharap untuk dapat lebih berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, agar dapat meningkatkan dukungan terhadap upaya penciptaan stabilitas sektor keuangan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Harapan PPATK tersebut tercermin dalam visi PPATK yang ingin dicapai hingga tahun 2014. Visi PPATK adalah : Menjadi lembaga intelijen keuangan independen yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Visi tersebut memberikan makna bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, serta tidak mencampuri kewenangan pihak lain. PPATK menolak segala bentuk campur tangan dari pihak manapun terkait dengan
~2~
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU dan pendanaan terorisme. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK selalu berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi di bidang keuangan yang bersifat rahasia terkait dengan dugaan adanya TPPU dan pendanaan terorisme untuk kepentingan penegakan hukum, serta memanfaatkan perannya sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU . 2.
Misi PPATK Sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta memperhatikan kondisi lingkungan serta sumber daya yang dimiliki, maka PPATK menetapkan Misi sebagai berikut : MISI > Meningkatkan upaya dan dukungan pengungkapan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. > Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri. > Meningkatkan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. Makna dari ketiga Misi tersebut adalah sebagai berikut : i.
Meningkatkan upaya dan dukungan pengungkapan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme Peran PPATK sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme tercermin dalam uraian tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Untuk dapat melaksanakan perannya dengan baik, maka PPATK perlu meningkatkan upaya dan dukungan terhadap pengungkapan praktik pencucian uang, (money laundering) antara lain melalui: a.
peningkatan kepatuhan para Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK;
b.
peningkatan kuantitas dan kualitas hasil analisis dan pemeriksaan atas laporan dan informasi yang disampaikan oleh Pihak Pelapor;
c.
peningkatan hasil riset dalam rangka mendekteksi tipologi/ modus operandi TPPU;
~3~
d.
peningkatan efektivitas penyampaian LHA dan LHP kepada aparat penegak hukum, serta pemantauan tindak lanjutnya untuk mendukung pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme.
ii. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri TPPU merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan penanganan yang terkoordinasi dengan baik antar instansi/lembaga sesuai dengan kewenangannya. Pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia melibatkan banyak pihak, meliputi PPATK, para Pihak Pelapor, aparat penegak hukum, para Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), serta instansi terkait lainnya. Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan bahwa PPATK dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam negeri, yang dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerjasama formal. Selain itu, dalam rangka kerjasama internasional, PPATK diberikan ruang untuk melakukan kerjasama dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain, dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Untuk dapat melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK berupaya untuk meningkatkan efektivitas kerjasama baik dalam dan luar negeri, antara lain dengan melakukan kerjasama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak terkait dalam dan luar negeri, antara lain meliputi: a.
Instansi penegak hukum;
b.
Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
c.
Lembaga yang berwenang melakukan pembinaan terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ);
d.
Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
e.
Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU;
f.
Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain;
g.
Lembaga internasional terkait.
~4~
iii. Meningkatkan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung tugas, fungsi, dan wewenang PPATK Pemantapan tata kelola dan proses bisnis yang efektif perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penataan kelembagaan yang efektif, efisien, dan optimal, penataan sumberdaya manusia melalui manajemen kepegawaian berbasis kinerja, peningkatan akuntabilitas aparatur guna mendorong pertanggungjawaban kinerja, peningkatan pengawasan aparatur guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan internal, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan guna meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). C. TUJUAN STRATEGIS Melalui pelaksanaan misinya, PPATK hingga tahun 2014 berupaya untuk dapat mencapai lima tujuan strategis sebagai berikut: Tabel 1. Misi dan Tujuan PPATK
~5~
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
Peningkatan peran PPATK dalam optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme di Indonesia diwujudkan melalui 2 (dua) langkah pokok, yaitu pencegahan dan pemberantasan. Langkah pencegahan dan pemberantasan tersebut dilaksanakan secara paralel melalui berbagai program kerja seperti yang dijelaskan berikut ini. A. MENINGKATKAN PERAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME 1.
Peran Pencegahan TPPU dan Pendanaan Terorisme Langkah pencegahan bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi terjadinya TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. Sistem tersebut dibangun bersama-sama dengan berbagai pihak, antara lain penyedia jasa keuangan (PJK), penyedia barang dan/atau jasa lainnya (PBJ), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), instansi/lembaga Pemerintah, asosiasi dan berbagai pihak lainnya, melalui peranannya masing-masing. Pada tahun 2013 PPATK telah berhasil merealisasikan program kerja yang bertujuan untuk mempertajam langkah pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia, sebagai berikut: a. Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Kepada PPATK Peran dari PJK dan PBJ sesuai Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah merupakan Pihak Pelapor, yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi bagi PPATK dalam menganalisis indikasi TPPU dan Pendanaan Terorisme. Sampai Tahun 2013 terdapat 2 (dua) jenis laporan yang disampaikan oleh PJK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Sementara itu PBJ berkewajiban menyampaikan Laporan Transaksi (LT), dan sesuai Pasal 34 UU TPPU Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban menyampaikan Laporan
~6~
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain (LPUT) meskipun bukan merupakan Pihak Pelapor. b. Pemberlakuan Kewajiban Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Guna akselerasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, pada tahun 2013 telah disusun rencana aksi (action plan) pemberlakuan kewajiban penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) yang meliputi antara lain pembentukan tim kerja (working group), penunjukan 7 (tujuh) bank umum sebagai pilot banks dan penyusunan Peraturan Kepala PPATK (Perka PPATK) terkait hal tersebut. Kewajiban penyampaian LTKL tersebut berlaku mulai tanggal 14 Januari 2014 bagi Pihak Pelapor Bank Umum dan tanggal 1 Juli 2014 bagi Pihak Pelapor Bukan Bank Umum, meskipun sesuai UU TPPU seyogyanya dilaksanakan paling lambat tanggal 22 Oktober 2015. Dengan diberlakukannya kewajiban penyampaian LTKL, Indonesia yang kita cintai ini menjadi Negara ke-3 di dunia yang menerapkan kewajiban pelaporan LTKL. Dengan adanya LTKL, dana yang bersumber dari tindak pidana dan ditransfer ke luar negeri oleh pelaku yang terindikasi TPPU guna mengaburkan asal usul dana dapat dilacak, demikian pula halnya dengan dana yang masuk ke negara Indonesia yang bersumber dari aktivitas money laundering. Tidak hanya TPPU, pendanaan terorisme juga dapat teridentifikasi melalui LTKL. Pada akhirnya dana yang bersumber dari hasil kejahatan tersebut dapat dikembalikan ke Indonesia dan digunakan untuk tujuan sebenarnya, antara lain untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sistem keuangan Indonesia yang stabil dan bersih akan terwujud guna mendukung pembangunan ekonomi nasional yang dicita-citakan. Sebagai dukungan dalam penyampaian pelaporan dari Pihak Pelapor, PPATK telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi pelaporan berbasis web. Melalui aplikasi pelaporan ini, Pihak Pelapor secara langsung mengirimkan laporan yang diwajibkan secara online. Selain itu, pada tahun 2013 PPATK juga telah mengembangkan aplikasi pelaporan LTKL, dan melalui penambahan aplikasi ini diharapkan seluruh proses perpindahan dana yang terindikasi money laundering dan terrorism financing secara langsung dapat dimonitor oleh PPATK.
~7~
c. Penyusunan Peraturan Bagi Pihak Pelapor Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan, pada Tahun 2013 telah ditetapkan pemberlakuan Perka PPATK sebagai pedoman bagi Pihak Pelapor sebagai berikut: Tabel 2. Peraturan Kepala PPATK Bagi Pihak Pelapor
Guna melengkapi ketentuan yang telah ada, terdapat rencana pemberlakuan Perka PPATK lainnya serta Surat Edaran yang diharapkan telah diundangkan pada Tahun 2014 sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pihak Pelapor seperti dibawah ini. Tabel 3. Peraturan dan Surat Edaran Kepala PPATK Sebagai Pedoman Bagi Pihak Pelapor
Salah satu momen penting pada Tahun 2013 adalah pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme. Menindaklanjuti UU tersebut, PPATK telah menyusun konsep perubahan Perka
~8~
PPATK tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang telah memuat identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme. Melalui Perka PPATK ini diharapkan PJK dapat mengidentifikasi TKM terkait pendanaan terorisme dan menyampaikan laporannya kepada PPATK, sekaligus menjadi bukti pendukung bahwa negara Indonesia memiliki komitmen dan keseriusan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. d. Kinerja Komite Nasional TPPU Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka pada tahun 2013 telah dilaksanakan 6 (enam) kali pertemuan organ Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yaitu 1 kali pertemuan setingkat Eselon I dan 5 kali pertemuan setingkat Eselon II. Pertemuan dimaksud merupakan upaya evaluasi terhadap implementasi Stranas PPTPPU Periode Tahun 2012-2016. Adapun capaian implementasi Stranas PPTPPU per tahun 2013 dapat dikemukakan sebagai berikut : Tabel 4. Strategi Nasional PPATK
~9~
Berdasarkan capaian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 stranas yang telah mencapai 100 persen, yaitu Penerapan dan Pengawasan Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan. Adapun Stranas yang perlu mendapat perhatian adalah Pengefektifan Penerapan Perampasan Aset (Asset Forfeiture), dan pengembalian aset (Asset Recovery), peningkatan peran serta masyarakat Melalui Kampanye Publik, Percepatan Penyelesaian RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Penyusunan Peraturan Pelaksanaannya. e. Pelaksanaan Kajian Hukum Terkait Pihak Pelapor Beberapa negara maju seperti Perancis, Romania, Canada, Eropa (Belgia, Belanda, Spanyol), Italia, dan Australia telah memasukkan profesi tertentu ke dalam kategori Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada financial intellegence unit (FIU). Mengingat luasnya cakupan pihak pelapor berdasarkan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), maka perlu dirumuskan kembali pengertian Pihak Pelapor, sehingga cakupannya meliputi PJK, profesi, dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Dengan dimasukkannya lembaga profesi (seperti advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, konsultan bidang keuangan, dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya (seperti perusahaan properti/agen properti, dealer mobil, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang), serta perluasan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai Pihak Pelapor, akan memberikan landasan hukum dan kejelasan mengenai peran dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban hukum berikut sanksi yang dapat dikenakan. Di samping itu, adanya perluasan pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan akan semakin memperbanyak jumlah pelaporan, volume database bertambah, dan bahan bagi pelaksanaan analisis, yang akhirnya dapat membuat hasil analisis yang lebih optimal bagi proses penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Sehubungan dengan adanya kebutuhannya mendesak tersebut, maka PPATK melakukan inisiasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pihak Pelapor selain yang telah diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) UU TPPU. Dasar hukum pembentukan RPP tersebut terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) UU TPPU yang
~10~
menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam RPP tersebut diusulkan akan mengatur mengenai jenis transaksi yang wajib dilaporkan kepada PPATK (disesuaikan dengan Rekomendasi 22 FATF Recommendations), pengecualian dari kode etik yang mengatur kerahasiaan, jangka waktu pelaporan, pengawasan kepatuhan terhadap profesi tertentu, dan ketentuan lainnya. f.
Pengenaan Sanksi kepada Pihak Pelapor Dalam rangka mengawasi kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan kepada PPATK, maka PPATK sebagai lembaga pengawas dan pengatur memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada pihak pelapor. Pengenaan sanksi kepada pihak pelapor tersebut berasal dari usulan rekomendasi dari unit kerja yang memiliki fungsi analisis dan pemeriksaan serta fungsi pengawasan kepatuhan. Sepanjang tahun 2013, PPATK telah mengenakan 1 (satu) kali sanksi kepada penyedia jasa keuangan yang berasal dari pelaksanaan pengawasan kepatuhan berupa teguran tertulis. Diharapkan dengan adanya pengaturan dan implementasi pengenaan sanksi kepada pihak pelapor dapat memberikan dampak positif dalam kewajiban pelaksanaan PMPJ dan kewajiban pelaporan kepada PPATK.
g.
Kegiatan Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat sebagai bagian dari Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dalam tahun anggaran 2013 telah melakukan kunjungan ke berbagai media massa, cetak dan elektronik di daerah-daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya di dalam membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara PPATK dengan Media Massa. Diharapkan dengan terjalinnya komunikasi dan hubungan yang baik ini, media massa diberbagai daerah dapat menyampaikan informasi, melakukan edukasi kepada pembaca, pemirsa dan pendengar dari masing-masing stakeholder-nya. Media Massa yang telah dikunjungi selama tahun 2013 antara lain Media Televisi , Radio di daerah dan para wartawan peliputan di Jakarta. Selain itu juga dilakukan diskusi, sosialisasi dan penyamaan pemahaman tentang TPPU kepada Apgakum, PJK, akademisi, dan new reporting parties terkait
~11~
penerapan rezim anti-pencucian uang yang efektif di Indonesia. Pada tahun 2013 ini, telah dilakukan sosialisasi AntiPencucian uang (AML) sebanyak 30 (tiga puluh) kegiatan, dengan target peserta yaitu 10 Perguruan Tinggi, 4 Kementerian/Lembaga, 4 Media TV, 9 Instansi Penyidik dan Lembaga Peradilan, dan 1 PJK.
Adapun kegiatan sosialisasi periode Januari hingga Desember 2013 sebagai beikut: 1. Kunjungan mahasiwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. 2. Kunjungan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. 3. Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang terhadap Deperindag Jakarta. 4. Sosialisasi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. 5. Praktek Kerja Lapangan mengikuti Diklat Kejaksaan Agung RI. 6. Kunjungan Mahasiswa Magister Hukum PPs Universitas Bandar Lampung. 7. Pameran di Kampung Mahkamah Agung RI. 8. Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang Aparat Penegak Hukum, Akademisi dan Pemerintah. 9. Sosialisasi dan Diskusi terkait TKM terhadap PJK. 10. Sosialisasi Kunjungan Wisata Karya ke Dikbangspes Inspektur TP Money Laundering TA. 2013 Polri.
~12~
11. Sosialisasi Kunjungan Praktek Kerja Lapangan Diklat Perkara TP. Korupsi dan Money Laundering Tahun 2013 di Dikbangspes Inspektur TP Money Laundering TA. 2013 Polri. 12. Sosialisasi Kunjungan Study Tour Program Khusus Perdata 10 dari Universitas Pasundan terkait TPPU. 13. Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang terhadap Apgakum, Akademisi, Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. 14. Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang di televisi nasional Trans 7. 15. Sosialisasi dalam acara Kunjungan Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar. 16. Kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta. 17. Sosialisasi AML di televisi nasional RCTI. 18. Kunjungan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta. 19. Sosialisasi AML di televisi nasional Trans TV. 20. Sosialisasi AML di televisi nasional ANTV. 21. Kunjungan mahasiswa Universitas Bandar Lampung. 22. Pameran di Kementerian Hukum & Ham. 23. Sosialisasi AML di Provinsi Sumatera Selatan. 24. Kunjungan ke Radio Penyiaran Palembang. 25. Kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 26. Kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 27. Kunjungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta. 28. Kunjungan Wisata Karya Diklat Pembentukan PPNS Ditjen Bea Dan Cukai. 29. Kunjungan Wisata Karya Diklat Pembentukan PPNS Ditjen Pajak. 30. Pameran di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Humas PPATK secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap fungsi, tugas dan tanggung jawab PPATK dengan mengikuti pameran yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Hukum & Ham RI dengan Tema "Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Publik yang berkeadilan", dan pameran yang
~13~
dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema "Hari Anti Korupsi". Terkait dengan informasi penting yang akan disampaikan kepada masyarakat, Humas PPATK melakukan konfrensi pers dengan mengundang wartawan media cetak maupun elektronik. Selain sebagai sarana didalam mempertajam pemahaman wartawan, sekaligus juga edukasi terhadap publik melalui tulisan-tulisan yang disampaikan oleh wartawan melalui media masing-masing. 2. Peran Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme Sesuai Pasal 39 huruf d UU TPPU diketahui bahwa PPATK memiliki fungsi melakukan analisis dan pemeriksaan atas laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut yang merupakan wujud dari peran pemberantasan, produk utama yang dihasilkan PPATK adalah Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku. Secara komprehensif, peran pemberantasan ini direalisasikan melalui berbagai program kerja dan kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini. a. Pelaksanaan Fungsi Analisis Selama tahun 2013, PPATK telah menyampaikan 301 (tiga ratus satu) Hasil Analisis yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) Hasil Analisis Proaktif dan 231 (dua ratus tiga puluh satu) Hasil Analisis Reaktif. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 276 Hasil Analisis. Secara kumulatif, sejak Januari 2003 sampai Desember 2013, PPATK telah menyampaikan 2.451 Hasil Analisis yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya kepada Penyidik TPPU. Hasil Analisis yang diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 huruf l UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
~14~
Tabel5. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA, Januari 2003 s.d. Desember 2013
Berdasarkan HA selama Januari 2003 s/d Desember 2013, dugaan tindak pidana asal masih didominasi oleh tindak pidana korupsi yaitu sebanyak 1.143 HA. Kemudian, untuk periode Januari 2013 s/d Desember 2013 saja, dugaan tindak pidana asal korupsi sebanyak 168 HA. Seluruh proses analisis yang dilakukan oleh analis PPATK pada periode Januari 2003 s/d Desember 2013 menghasilkan 3.259 HA dimana 2.451 HA disampaikan ke penyidik dan 808 HA merupakan HA yang disimpan ke dalam database PPATK. HA yang diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 huruf l Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
~15~
Grafik 2. Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Inisiasi pada periode tahun 2012, 2013 dan 2003-2013
Tabel 6. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal, Januari 2003 s.d. Desember 2013
~16~
Grafik 3. Jumlah HA Berdasarkan Indikasi Tindak Pidana pada tahun 2012, 2013 dan 2003-2013
Seluruh proses analisis yang dilakukan oleh analis PPATK pada periode Januari 2003 s/d Desember 2013 menghasilkan 3.259 HA dimana 2.451 HA disampaikan ke penyidik dan 808 HA merupakan HA yang disimpan ke dalam database PPATK. HA yang diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 huruf l UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
~17~
Tabel 7. Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik, Januari 2003 s.d. Desember 2013
Grafik 4. Penyampaian Hasil Analisis kepada Penyidik Pada tahun 2012, 2013 dan 2003-2013
~18~
Selain hasil analisis yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya, dalam melakukan analisis atas LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor, PPATK tidak menemukan adanya indikasi mencurigakan dikarenakan tujuan dan dasar dilakukannya suatu transaksi (underlying transaction) sudah jelas, nilai transaksi tidak bernilai tambah bagi proses penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, nilai transaksi tidak signifikan, dan terkait kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Hasil Analisis yang tidak menemukan adanya indikasi mencurigakan disimpan dalam database PPATK sampai diperoleh adanya informasi terkait tindak pidana tertentu. Seluruh data yang berada pada database PPATK akan membantu proses analisis berikutnya dalam hal memiliki keterkaitan dengan data yang akan dan/atau sedang di analisis. Pada periode Januari 2003 s/d Desember 2013, jumlah HA yang di simpan ke dalam database PPATK sejumlah 808 HA terkait dengan 1.442 LTKM. Tabel 8. Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU, Januari 2003 s.d. Desember 2013 (HA database)
~19~
Grafik 5. Perbandingan Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan di Simpan dalam Database pada tahun 2012, 2013 dan 2003-2013
b. Pelaksanaan Fungsi Pemeriksaan Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, maka dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering), PPATK disamping melakukan fungsi analisis transaksi keuangan, juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menilai ada tidaknya dugaan tindak pidana baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal melalui pemeriksaan transaksi keuangan. Pada tahun 2012 PPATK telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak pelapor untuk membuktikan kebenaran atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan Pihak Pelapor kepada PPATK. Hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum (penyidik) dan instansi terkait lainnya berjumlah 13 HP selama tahun 2012 dengan komposisi 5 HP kepada penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, 5 HP diserahkan kepada Penyidik Kejaksaaan saja, 2 HP kepada Penyidik Kepolisian saja, 1 HP kepada Penyidik KPK saja. Bila dibandingkan
~20~
dengan jumlah HP dan IHP periode tahun 2013 terdapat peningkatan sebesar 7,6 % dimana pada periode tersebut jumlah HP dan IHP meningkat menjadi sebanyak 14 laporan ( 8 HP dan 6 IHP). Dari jumlah tersebut 4 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 4 HP ke Penyidik Kejaksaan, dan 6 IHP ke Penyidik KPK. c.
Penanganan Pengaduan Masyarakat Selama periode Januari 2013 s/d Desember 2013, PPATK menerima sebanyak 87 pengaduan masyarakat. Terhadap laporan atau informasi dari masyarakat dilakukan penilaian untuk menentukan tindak lanjut atas laporan atau informasi yang diterima tersebut. Hasil penilaian tersebut dapat berupa tindak lanjut atau pengembangan laporan atau informasi dari masyarakat dengan Analisis atau penempatan laporan atau informasi dari masyarakat ke dalam basis data PPATK. Pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada PPATK merupakan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan kontrol dan mengadukan penyimpanganpenyimpangan yang di ketahuinya. Dengan semakin banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh PPATK, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan sistem kontrol sosial semakin baik. Selanjutnya, bagi setiap pihak yang menyampaikan laporan pengaduan masyarakat, akan dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: "Setiap orang yang melaporkan terjadinya Indikasi tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya." Untuk memenuhi partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi terkait tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorism financing), PPATK telah mengembangkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang tersedia di website PPATK: http://www.ppatk. go.id.
~21~
B. MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS HASIL ANALISIS, PEMEERIKSAAN, DAN RISET Pengungkapan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dilaksanakan secara optimal apabila tersedia input berupa laporan dan informasi lainnya yang berkualitas pula. Oleh karena itu, salah satu tujuan strategis PPATK adalah peningkatan kuantitas dan kualitas hasil analisis, pemeriksaan dan riset yang direalisasikan melalui berbagai program kerja, yang diawali dengan peningkatan kuantitas dan kualitas laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK. 1.
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Laporan Yang Disampaikan Kepada PPATK Selama Tahun 2013, PPATK telah menerima laporan dengan jumlah sebagai berikut: Tabel 9. Jumlah Laporan yang diterima oleh PPATK hingga Desember 2013
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012, penerimaan laporan tersebut mengalami peningkatan, kecuali untuk LTKT, yakni LTKM sebesar 23,8 persen, LT sebesar 826,1 persen, dan LPUT sebesar 70,7 persen. Adapun penyampaian LTKT mengalami penurunan sebesar 24,5 persen yang mencerminkan penurunan jumlah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan fisik uang kertas dan/atau uang logam yang dibawa masuk atau keluar kantor PJK dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan evaluasi terhadap kualitas laporan yang didasarkan pada ketepatan waktu penyampaian laporan dan kelengkapan informasi yang diwajibkan, laporan yang disampaikan kepada PPATK tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk kegiatan analisis. Pelaksanaan Pelatihan dan Pemberian Layanan Bantuan Terkait Implementasi UU PP TPPU kepada Pihak Pelapor.
~22~
Pemberian pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor menjadi salah satu strategi guna membantu Pihak Pelapor dalam meningkatkan pemahamannya sehingga dapat melaksanakan kewajiban pelaporannya. Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan secara berkala baik berdasarkan inisiatif dari PPATK maupun atas undangan dari Pihak Pelapor. Kegiatan pelatihan ini tentunya merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif dengan tujuan akhir adalah peningkatan kualitas pelaporan yang secara langsung juga akan bermanfaat bagi keperluan analisis PPATK. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan pelatihan berdasarkan inisiatif PPATK yang berlangsung di 4 (empat) kota yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Pekanbaru. Pelatihan tersebut mengundang 411 (empat ratus sebelas) Pihak Pelapor yang dinilai perlu mendapatkan pelatihan terkait Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan Kewajiban Penyampaian Laporan. Selain pelatihan yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung, pemberian asistensi dan bimbingan teknis juga dilaksanakan melalui kegiatan Layanan Bantuan. Dalam hal ini, Pihak Pelapor melalui e-mail, surat, fax atau telepon dapat mengajukan pertanyaan mengenai ketentuan pelaporan dan teknis registrasi. Guna pelayanan berkualitas, pertanyaan yang diajukan ke PPATK wajib ditanggapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima. Pada tahun 2013 target waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari kerja tersebut dapat direalisasikan dengan baik, dengan jumlah pertanyaan mencapai 105 (seratus lima) pertanyaan terutama terkait dengan kewajiban penyampaian LTKL. Sebagai dampak dari upaya pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan kepada PJK dan PBJ, jumlah PJK/PBJ yang telah mendaftarkan diri sebagai Pihak Pelapor pada aplikasi pelaporan GRIPS meningkat menjadi 3.277 perusahaan. Peningkatan jumlah Pihak Pelapor tersebut tentunya berdampak positif terhadap peningkatan jumlah laporan berkualitas yang disampaikan kepada PPATK. Dari jumlah Pihak Pelapor yang telah melakukan registrasi tersebut di atas, terdapat 933 yang telah menyampaikan laporan kepada PPATK dengan transaksi keuangan yang memenuhi kriteria transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai sesuai UU TPPU. 2. Pengawasan Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor Selain pelaksanaan kegiatan pelatihan dan layanan bantuan, upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan juga dilakukan melalui kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor dalam menyampaikan laporan tersebut. Strategi yang
~23~
dilaksanakan guna mendorong efektifitas pelaksanaan pengawasan kepatuhan dalam tahun laporan adalah dengan: a.
Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus untuk mengetahui ketidakpatuhan pihak pelapor dan memberikan arahan serta solusi atas hambatan yang dihadapi pihak pelapor.
b.
Menyempurnakan dan mensosialisasikan pedoman tata cara bagi pihak pelapor dengan terus mengoptimalkan pelaksanaan monitoring pasca audit kepatuhan.
Rekapitulasi jumlah pelaksanaan audit pada Tahun 2011 s.d 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 10. Rekapitulasi jumlah pelaksanaan audit pada Tahun 2011 s.d 2013
Dari tabel tersebut diketahui bahwa sektor perbankan merupakan auditee dengan jumlah audit paling tinggi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pelaku TPPU dan pendanaan terorisme lazimnya menggunakan sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang dan
~24~
pendanaan terorisme. Konsisten dengan Tahun 2012, pada Tahun 2013 audit kepatuhan dilakukan terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya guna meyakini bahwa pemberlakuan ketentuan penyampaian Laporan Transaksi telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Pelapor tersebut. Berbeda dengan Tahun 2012, PPATK melakukan audit kepatuhan terhadap 4 (empat) Koperasi Simpan Pinjam guna mengidentifikasi potensi terjadinya TPPU dan Pendanaan Terorisme pada institusi tersebut. Jumlah pelaksanaan audit tersebut di atas apabila dirinci berdasarkan jenis audit terdiri dari audit kepatuhan yang bertujuan untuk mengetahui implementasi PMPJ dan kewajiban pelaporan, audit khusus dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu serta joint audit bersama dengan Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dengan jumlah kegiatan sesuai tabel berikut: Tabel 11. Klasifikasi Jenis Audit Tahun 2013
Tabel 12. Rincian Pelaksanaan Audit Kepatuhan Tahun 2013
Audit kepatuhan selama tahun 2013 dilakukan terhadap 36 (tiga puluh enam) auditee dari berbagai industry yang merupakan Pihak Pelapor, baik dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ataupun Pengadaan Barang dan/atau Jasa (PBJ). Kegiatan ini dilakukan dengan sebelumnya menyusun rencana audit kepatuhan tahunan yang
~25~
menentukan sasaran audit atas dasar pertimbangan risiko, dan asset Pihak Pelapor. Ruang Lingkup pelaksanaan audit kepatuhan adalah pelaksanaan PMPJ dan kewajiban pelaporan sesuai dengan lingkup pada Peraturan Kepala PPATK No 10/2012 tentang Tata Cara pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus. Selain bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala penerapan PMPJ dan kewajiban Pelaporan, audit kepatuhan terhadap PBJ juga dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan ketentuan dan kewajiban Pihak Pelapor yang diatur peraturan perundang-undangan. Tabel 13. Rincian Pelaksanaan Audit Khusus Tahun 2013
Pelaksanaan audit khusus dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka analisis atau pemeriksaan dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan kewenangan PPATK yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2011 dan Pasal 43 huruf C Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010. Selama tahun 2013 kegiatan audit khusus mayoritas dilakukan terhadap industri Perbankan yang disebabkan seluruh target dan sasaran audit khusus memilik rekening dan/atau pihak terkait yang menjadi nasabah dari suatu bank. 3. Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan Kepatuhan Audit kepatuhan dan/atau audit khusus merupakan satu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan sejak proses penyusunan dan penetapan rencana audit, pelaksanaan audit, sampai dengan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dan rekomendasi. Kelemahan dalam suatu kegiatan audit pada periode-periode sebelumnya adalah belum optimalnya kegiatan pemantauan dan rekomendasi tindak lanjut audit kepatuhan maupun audit khusus, dikarenakan pada periode sebelumnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai. Selain melaksanakan audit, Tim Audit
~26~
bertanggung jawab juga untuk melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut audit. Namun demikian, sejak ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja PPATK yang baru berdasarkan Peraturan Kepala PPATK nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maka sejak tanggal 1 Januari 2013 PPATK telah memiliki personil yang secara khusus ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan pengawasan kepatuhan. Pada tahun laporan telah dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi audit dari 69 auditee. Persentase capaian tindaklanjutnya adalah 62 % rekomendasi audit ditindaklanjuti oleh auditee. Dapat pula disampaikan bahwa rekomendasi tindaklanjut terbagi atas tindaklanjut kepatuhan penerapan PMPJ yang meliputi (penyempurnaan SOP, formulir, dan sebagainya) serta tindak lanjut atas kepatuhan pelaporan yang meliputi kepatuhan penyampaian LTKM, LTKT dan LT. Adapun realisasi hasil pelaksanaan pemantauan pengawasan kepatuhan selama periode Januari sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 14. Rincian Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan
4. Pelaksanaan Riset Untuk mendukung tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana disyaratkan undang-undang, PPATK melakukan kajian riset terkait tipologi dan analisis strategis. Adapun kegiatan riset dilakukan dalam upaya untuk memberikan gambaran umum dan khusus dalam rangka pengambilan kebijakan serta memberikan informasi kepada stakeholder PPATK terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Selama tahun 2013 PPATK melakukan riset terhadap beberapa isu penting yang dikaji dalam 7 (tujuh) riset, sebagai berikut:
~27~
a. Riset Analisis Strategis dengan tema "Dana Pemilu/ Pemilukada" Beberapa temuan yang diperoleh dari kajian analisis strategis tersebut diantaranya: Pemilu dan Pemilukada mengakibatkan peningkatan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dari PJK terhadap peserta Pemilu/Pemilukada. Trend LTKM secara keseluruhan pada tahun 2004 ke 2005 menunjukkan peningkatan sebesar 145 persen serta pada tahun 2008 ke 2009 meningkat sebesar 125 persen. Dilihat dari pola LTKT peserta Pemilukada, terlihat ada kecenderungan yang semakin meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai masing-masing peserta sebelum yang bersangkutan terpilih sebagai eksekutif. Sedangkan pada kegiatan pemilu legislatif, jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai para peserta tidak hanya meningkat pada saat kegiatan pemilu legislatif saja, tetapi terus meningkat dalam periode setelah pemilihan. Ditemukan fakta bahwa adanya transaksi dengan pola structuring menjadi pola yang digunakan dalam memberikan sumbangan dana Pemilu melalui rekening peserta Pemilu/ Pemilukada, dan terdapat fakta adanya penyalahgunaan dana pemilu yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal incumbent kembali mencalonkan diri, beberapa sumbangan dana bagi kepentingan Pemilu/Pemilukada diperoleh dari pihak swasta yang merupakan rekanan Pemda dan BUMD. Pola-pola transaksi tersebut mempunyai indikasi pelanggaran yang cukup kuat terhadap peraturan perundang-undangan dan potensi tindak pidana asal serta pencucian uang. Rekomendasi Riset Analisis Strategis Dana Pemilu: 1.
Monitoring terhadap PJK khususnya terkait PEP dan penyalahgunaan dana Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).
2.
Adanya pembatasan setoran tunai, serta memasukkan transaksi tunai terkait dengan dana Pemilu/Pemilukada sebagai high risk product.
3.
PJK perlu melakukan monitoring secara ketat terkait dengan dana yang berasal dari LN tanpa underlying yang jelas selama masa kampanye.
4.
Perlunya tertib administrasi terkait dengan data ataupun informasi peserta Pemilu/Pemilukada.
5.
Perlunya transparansi dari peserta/calon mengenai sumber dana serta tujuan penggunaan dana. Hal ini karena sumber dana dapat berasal dari tindak pidana ataupun ditujukan bagi kepentingan TPPU.
~28~
b. Riset Analisis Strategis tentang "Risiko Sektor Perbankan Digunakan Untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" Riset ini merupakan bagian dari program "National Risk Assessment terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)" yang sedang dilakukan oleh PPATK bersama stakeholder terkait. Beberapa temuan yang diperoleh dari kajian analisis strategis tersebut antara lain bahwa Bank dengan tingkat pengelolaan dana pihak ketiga yang besar memiliki risiko yang lebih tinggi untuk digunakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Risiko akan menjadi semakin tinggi dan dapat menjadi ancaman serius bagi PJK apabila PJK memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Sebaliknya, risiko akan menjadi semakin rendah, bila PJK yang berisiko tinggi memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, di antaranya dengan meningkatkan tingkat pelaporan. c.
Riset Tipologi "Kecenderungan Transaksi Tunai Yang Berindikasi Tindak Pidana". Kajian terhadap tipologi ini penting dilakukan mengingat temuan PPATK sebelumnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan penggunaan transaksi tunai pada berbagai lapisan masyarakat yang diduga antara lain dilakukan dengan maksud untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul sumber dana yang diduga berasal dari tindak pidana, atau dengan maksud untuk memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana. Berdasarkan Hasil Analisis yang dilakukan, diketahui bahwa perilaku korupsi dan tindak pidana lainnya berbanding lurus dengan transaksi tunai. Dari sisi profil terlapor, diketahui bahwa mayoritas terlapor berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS, domisili terlapor dominan di DKI Jakarta, usia terlapor terutama antara 41 tahun s.d. 60 tahun, dan jenis kelamin terlapor terbanyak adalah laki-laki. Modus yang paling dominan digunakan dalam transaksi keuangan tunai yang berindikasi tindak pidana adalah setoran tunai, sedangkan instrumen utamanya adalah Rekening Tabungan Rupiah dan Deposito Rupiah. Rekomendasi Riset Tipologi Transaksi Tunai: 1.
Pembentukan peraturan pembatasan transaksi keuangan tunai baik untuk pelaku transaksi perorangan maupun instansi dan diarahkan menggunakan transaksi non tunai.
2.
PJK agar lebih ketat dalam melakukan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) atas profil pelaku transaksi keuangan tunai serta dapat melakukan
~29~
monitoring terhadap produk serta fasilitas yang disediakan untuk nasabah, khususnya nasabah PNS dengan wilayah transaksi terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. d. Riset Tipologi terkait "Tipologi Penggunaan New Payment Method Untuk Pencucian Uang" Riset ini menjadi strategis untuk dilakukan mengingat penggunaan New Payment Method (NPM) yang mencakup: Prepaid Cards, Mobile Payments, dan Internet Payment Services dalam transaksi keuangan semakin berkembang pesat. Berdasarkan kajian riset tipologi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa: "NPM menyebabkan peningkatan risiko untuk dapat digunakan dalam berbagai kasus penipuan. Namun demikian dalam perkembangannya diketahui pula bahwa NPM menjadi salah satu alternatif metode pembayaran yang dapat dipergunakan dalam tindak pidana perjudian, khususnya perjudian melalui internet (online gaming).” "Berdasarkan hasil analisis terdapat 14 HA terkait penggunaan New Payment Method yang diduga melibatkan penipuan dan perjudian. Penggunaan NPM tersebut mayoritas terjadi di DKI Jakarta (35,71 persen), Jawa Timur (28,7 persen) dan Jawa Barat (21,43 persen).” e.
Riset Tipologi terkait dengan "Risk of Terrorist Abuse in The Non Profit Organization (NPO) Sector" Riset “Case Study terkait Risk of Terrorist Abuse in The Non Profit Organization (NPO) Sector, 2013-2014" dilakukan selain untuk melakukan kajian database internal PPATK, juga untuk meminta data/informasi tambahan kepada instansi eksternal yang secara khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan NPO untuk kegiatan terorisme, yang akan dimuat pada buku “FATF Typologi” dalam kajian FATF Typologi Project Team. Sejauh ini, PPATK telah menemukan 3 (tiga) kasus penyalahgunaan NPO oleh teroris, antara lain: 1. Penyalahgunaan Unregistered Local NPO - yang beroperasi sebagai sekolah berbasis agama - oleh kelompok radikal.
~30~
2. Terduga teroris yang bersembunyi pada registered NPO. 3. Yayasan Panti Asuhan (Orphans Foundation/NPO) yang dijadikan sebagai salah satu trik menutupi aktivitas teroris. f.
Riset Analisis Strategis dalam bentuk Kajian Literatur mengenai "Penggunaan Virtual Currency sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia" Riset "Kajian Literatur mengenai Penggunaan Virtual Currency sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia" dilakukan mengingat perkembangan Virtual Currency yang merupakan salah satu New Payment Method (Metode Pembayaran Baru) sangat berisiko terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Berdasarkan kajian literatur, diketahui bahwa: 1. Berdasarkan status legalnya, Virtual Currency atau Cryptocurrency belum diregulasikan oleh badan keuangan resmi manapun saat ini, namun masih mengikuti aturan dari Fincen (Financial Crimes Enforcement Network). Aturan tersebut dimuat dalam dokumen yang berisikan petunjuk interpretatif mengenai replikasi penggunaan aturan Bank Secrecy Act bagi individu yang membuat dan bertransaksi Virtual Currency. Salah satu Virtual Currency yang marak digunakan saat ini adalah Bitcoin (BTC), yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 melalui situs Bitcoin.Org dengan basis keuangan USD 1 milyar. 2. Sebagai alat pembayaran, karakteristik sebagai berikut:
BTC
memiliki
~
BTC adalah mata uang digital, sehingga tidak ada wujud fisik.
~
Dasar penggunaan BTC adalah kepercayaan. Ketika memiliki BTC, pengguna percaya nilai dari sebuah koin digital yang dikeluarkan BTC. Pengguna juga percaya koin tersebut bisa dibelanjakan karena banyak orang bersedia dibayar menggunakan BTC.
3. BTC memiliki beberapa keuntungan, antara lain: ~
Sebagai cryptocurrency pertama yang
~31~
menangkap imajinasi publik, BTC memiliki "first mover" keuntungan dari kompetisi yang dilakukan. ~ Jumlah penerbitan terbatas 21 juta, sehingga tidak mungkin mendevaluasi karena prospek arus besar BTC baru. ~ Sebagai mata uang desentralisasi, BTC bebas dari campur tangan pemerintah dan manipulasi. ~ Biaya transaksi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mata uang konvensional. 4.
Disisi lain, BTC juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: ~ Harga BTC yang telah semakin stabil, sehingga sulit untuk menilai nilai riil dan meningkatkan risiko kerugian bagi investor di cryptocurrency tersebut. ~ Relatif anonimitas dari BTC dapat mendorong penggunaannya untuk kegiatan ilegal dan terlarang seperti penggelapan pajak, pengadaan senjata, perjudian dan pengelakan kontrol mata uang. ~ Fakta bahwa BTC ada terutama dalam bentuk digital membuat mereka rentan terhadap kehilangan.
5. Selain penggunaan BTC, ada beberapa virtual currency yang juga banyak digunakan diseluruh dunia, namun di Indonesia keberadaannya belum begitu banyak dikenal, antara lain: ~ Litecoin (LTC), yakni mata uang digital alternatif yang didasarkan pada Bitcoin yang dibuat oleh Coblee (2011) melalui situs Litecoin.Org dengan basis keuangan USD 38 juta. LTC dibuat karena dirasa perlu adanya cryptocurrency lain yang memiliki algoritma berbeda dengan BTC agar hadiah mining BTC tidak cepat turun, karena overload dari pihak yang melakukan mining. ~ Name coin (NMC), yang dibuat oleh Vinced (2011) melalui situs Dot-Bit.Org dengan basis keuangan USD 4,5 juta, serta ~ PPcoin (PPC), yang dibuat oleh Sunny King (2012) melalui situs Ppcoin.Org dengan basis keuangan USD 4 juta.
~32~
6. Di Indonesia, Virtual Currency yang banyak digunakan adalah Bitcoin. Pada awalnya, banyak dikenal di dunia internet oleh para gamer melalui game-game OMMRG sebagaimana yang terjadi di seluruh dunia. Beberapa link atau website yang memfasilitasi peredaran Bitcoin di Indonesia, antara lain: Facebook dengan user "Pengguna Bitcoin Indonesia", www.bitcoin.org.id, dan penawaran jualbeli Bitcoin di Kaskus. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. g. Riset Analisis Strategis terkait "Pencapaian Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index (CPI) Indonesia: Tinjauan Kebijakan Anti-Korupsi Nasional dan Regional 2013" Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diterbitkan oleh Transparancy International. Berdasarkan riset tersebut diketahui bahwa nilai IPK selama tahun 2009-2011 cenderung menurun dan selalu berada pada posisi rangking di atas 100. Posisi terbaik Indonesia dalam CPI adalah pada ranking 100 dari 183 negara (tahun 2011), dan terburuk adalah pada rangking 118 dari 176 negara (tahun 2012). Berdasarkan transaksi keuangan pada Hasil Analisis tahun 2012 terkait korupsi, diketahui juga bahwa profil profesi yang dominan sebagai terlapor adalah PNS/Pejabat Pemerintah Daerah (29,55 persen dari 44 HA), dengan modus antara lain pemindahan dana dari rekening APBD ke rekening keluarga PNS, penempatan dana APBD Pemerintah Kabupaten ke rekening Deposito On Call dan selanjutnya dipindahkan ke Manajer Investasi, dan penerimaan gratifikasi oleh PNS Pemda melalui transaksi kick back dari perusahaan swasta rekanan. 4. Kegiatan Untuk Meningkatkan Indeks Kualitas LHA dan LHP Guna mewujudkan kualitas HA dan HP, PPATK telah menggunakan Analytical Tools, yaitu aplikasi yang mampu mendukung kebutuhan analisis. Pada tahun 2013 terdapat beberapa aplikasi analytical tools yang digunakan dan mampu memperkaya hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh analis dan pemeriksa PPATK
~33~
dengan menggunakan jaringan tersendiri, demikian pula halnya dengan seluruh bisnis proses (dari tahap pembuatan analisis hingga penyampaian hasil analisis) dilakukan secara sistem, sehingga terhindar dari kemungkinan kebocoran informasi. Melalui penggunaan aplikasi tersebut, beberapa kasus besar yang merupakan indikasi TPPU dan pendanaan terorisme mampu dianalisis aliran dananya dan dilakukan pemeriksaan dengan kualitas baik, dengan laporan yang telah diteruskan kepada aparat penegak hukum guna dilakukan penyidikan. Selain itu atas kerjasama yang telah dilakukan oleh PPATK dengan beberapa instansi terkait seperti kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri serta financial intelligent unit (FIU) negara lain, PPATK dapat mengakses database instansi terkait tersebut sehingga memperkaya database internal yang telah dimiliki oleh PPATK serta menambah data/informasi dalam laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya dalam hal meningkatkan kualitas Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Riset (LHR) yang lebih baik, PPATK mengirimkan kuesioner penilaian kualitas LHA dan LHP yang disampaikan kepada penyidik untuk mengetahui seberapa informatif, bermanfaat dan lengkapnya suatu LHA dan LHP dan kuesioner penilaian kualitas LHR kepada pengguna LHR seperti aparat penegak hukum, akademisi, Penyedia Jasa Keuangan, Intansi terkait yang memiliki MoU dengan PPATK sehingga diketahui seberapa besar manfaat LHR bagi pihak pengguna LHR dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU. Respon (jawaban) atas formulir kuesioner penilaian kualitas LHA, LHP dan LHR ini kemudian dievaluasi sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LHA, LHP dan LHR di waktu mendatang. C. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN DAN PEMANTAUAN LHA/LHP Guna meningkatkan efektivitas penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan, PPATK dan Lembaga Penyidik telah berkomitmen dan konsisten menunjuk Pejabat Penghubung pada masing-masing instansi serta memanfaatkan sistem teknologi informasi. Saat ini, aplikasi berbasis web yang digunakan oleh PPATK dan lembaga penyidik cukup efektif untuk melakukan informasi secara aman mengingat aplikasi tersebut berbasis web. Melalui aplikasi ini permintaan terkait inquiry dari partner agencies maupun dari PPATK dapat dilakukan melalui jalur khusus. Diharapkan kebocoran informasi dapat dihindari, karena setiap permintaan informasi hanya dapat dibuka oleh
~34~
licensed officer dari masing-masing partner agencies serta terekam setiap kegiatan pencetakan dari informasi yang ada di aplikasi tersebut. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki kewenangan untuk meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 44 huruf (j) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai bentuk sinergi dengan Penyidik, maka PPATK senantiasa melakukan pemantauan atas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Penyidik. Pola pemantauan yang diterapkan oleh PPATK melalui Koordinasi dan Asistensi sejauh ini telah mampu membantu kesulitan Penyidik dalam menindaklanjuti HA/HP tersebut. 1.
Rapat Koordinasi Perkembangan Tindak-Lanjut Hasil Analisis PPATK (Feedback) Pada tahun 2013, upaya koordinasi dilakukan melalui pertemuan sebanyak 38 kali di kantor PPATK. Pertemuan dimaksud sangat bermanfaat untuk menyamakan pemahaman yang sama atas Hasil Analisis yang disampaikan, menyamakan persepsi atas upaya-upaya tinda-lanjut yang perlu segera dilakukan kemudian. Dalam pelaksanaan koordinasi, masih terdapat beberapa instansi/lembaga yang belum memiliki petugas penghubung sehingga hal ini masih mempengaruhi efektivitas koordinasi. Melalui pertemuan koordinasi tersebut telah diperoleh feedback atas HA yang disampaikan. Pada tahun 2013, tindak lanjut terhadap HA yang disampaikan kepada penyidik dalam laporan ini masih terbatas pada tindak lanjut HA yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. Desember 2013. Jumlah tindak lanjut yang disajikan ini masih terus disempurnakan dan ditambahkan sesuai dengan pantauan terhadap HA yang dilakukan oleh PPATK maupun penyidik. Selama tahun 2013, terdapat sebanyak 24 tindak lanjut yang diterima PPATK terhadap HA yang telah disampaikan ke penyidik.
~35~
Tabel 15. Feedback/Tindak Lanjut Terhadap HA Yang Disampaikan ke Penyidik*), Januari 2010 s.d. Desember 2013
Sebagai gambaran lebih rinci mengenai tindak-lanjut atas Hasil Analisis PPATK dapat dikemukakan sebagaimana table beikut ini: Dan tindak lanjut akan terus disesuaikan berdasarkan hasil pantauan PPATK dan penyidik. Tindak lanjut Hasil Analisis dapat berupa: masih dalam proses ataupun sudah selesai di proses oleh penyidik (dihentikan atau diteruskan). 2. Kunjungan Koordinasi Perkembangan Tindak-Lanjut Hasil Analisis PPATK Selama tahun 2013, PPATK telah melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan koordinasi dengan Penyidik, yaitu Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan, Semarang, Sumatera Selatan serta Sulawesi Tengah dan Papua. Koordinasi tersebut meliputi pembahasan tindak-lanjut Hasil Analisis (HA) / Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK oleh pihak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi yang disertai dengan sosialisasi tentang rezim anti pencucian uang, serta mekanisme permintaan informasi (inquiry) kepada PPATK. D. MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS KERJASAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN PENDANAAN TERORISME Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, maka dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam negeri, baik yang dituangkan dengan atau tanpa bentuk
~36~
kerjasama formal. Sedangkan dalam rangka kerjasama Internasional, PPATK dapat melakukan kerjasama dengan FIU negara lain dan lembaga internasional, dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Sepanjang tahun 2013 PPATK terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri, antara lain melalui peningkatan pertukaran informasi, peningkatan tindak lanjut kesepakatan yang telah dituangkan dalam Memorandum of Under Standing (MoU), kerjasama dalam rangka peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta kerjasama dalam rangka tindak lanjut proses hukum dalam rangka penanganan TPPU dan tindak pidana lain yang terkait. Selain mengoptimalkan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui peningkatan upaya efektifitas kerjasama, PPATK juga berupaya memberikan layanan hukum baik kepada pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum, masyarakar, serta internal PPATK. Layanan hukum yang diberikan oleh PPATK berupa layanan hukum di bidang analisis hukum, di bidang legislasi, dan di bidang advokasi. Dalam hal kerjasama, dimana pada periode tahun 2003-2013, kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara PPATK dan Kementerian/Lembaga di Indonesia yang telah dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman adalah sebanyak 69 Nota Kesepahaman. Adapun komposisi Kementerian/Lembaga dimaksud, sebagai berikut: Grafik 6. Kerjasama dari tahun 2003 hingga tahun 2013
~37~
Tabel 16. Realisasi Kerjasama Tahun 2013 berdasarkan Kementerian/Lembaga yang telah menandatangani Nota Kesepahaman
Grafik 7. Kerjasama 2003 - 2013 yang telah menandatangi MoU
~38~
Tabel 17. Kerjasama PPATK dengan 8 (delapan) Kementerian/Lembaga
Grafik 8. Komposisi Ruang Lingkup Kerjasama pada tahun 2013
~39~
Tabel 18. Daftar Kementerian/Lembaga yang Melakukan Pertukaran Informasi Periode Januari s.d. Desember 2013
1.
Kerjasama Pertukaran Informasi Pada tahun 2013 ini, jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang melakukan pertukaran informasi adalah sebanyak 20 K/L atau 30 (tiga puluh) persen dari jumlah K/L yang telah memiliki Nota Kesepahaman dengan PPATK. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan lebih lanjut tujuan kerjasama pertukaran informasi sebagai berikut : a)
Penyidikan perkara TPPU adalah sebanyak 6 lembaga, yaitu Polri, Kejaksaan RI, KPK, DJBC, DJP, dan BNN.
b)
Implementasi SE Menpan 1/2012 sebanyak 7 (tujuh), yaitu Itjen Kementerian Keuangan, Itjen Perhubungan RI, Itjen Kementerian Agama, Setjen MK, Itjen Kumham, PT. Pertamina (Persero), dan Komisi Yudisial.
~49~
c)
Pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor telah dilakukan Pertukaran Informasi dengan 2 (dua) Lembaga Pengawas dan Pengatur, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
d)
Hak Akses Data yaitu Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI
e)
Pemeriksaan dengan Badan Pertanahan Nasional dan Satgas REDD (UKP4).
f)
Pengaduan Dugaan TPPU oleh Perguruan Tinggi (Universitas Indonesia).
Grafik 9. Komposisi Kementerian/Lembaga yang Melakukan Pertukaran Informasi Periode Januari s.d. Desember 2013
2.
Permintaan Informasi Ke PPATK (Inquiry) Sesuai dengan Pasal 90 UU PPTPPU, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerjasama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihakpihak dalam negeri maupun luar negeri. Sehubungan dengan kerjasama pertukaran informasi tersebut, PPATK berupaya untuk memenuhi permintaan informasi dari lembaga terkait dengan berdasarkan pada standar kualitas dan Standar Operating Procedur yang telah ditetapkan. Jumlah permintaan informasi dari penyidik dan instansi terkait ke PPATK menunjukkan
~41~
kecenderungan meningkat selama Januari 2007 s/d Desember 2013 dengan total permintaan informasi sebanyak 1.534 permintaan informasi. Adapun untuk periode Januari 2013 s/d Desember 2013 saja PPATK menerima 374 permintaan informasi atau lebih dari 2 (dua) kali lipat permintaan informasi dari tahun 2012 yaitu 183 permintaan informasi. Dari jumlah permintaan informasi pada tahun 2013, sebanyak 93% nya telah ditindaklanjuti. Berikut tabel pemenuhan permintaan Informasi pada tahun 2013: Tabel 19. Jumlah Permintaan Informasi (Inquiry) per Tahun Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2007 s.d. Desember 2013
Grafik 10 Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi Pada Tahun 2013
~42~
3. Pertukaran Informasi Ke FIU Lain Selain lingkup domestik, PPATK secara aktif menjalin kerjasama dengan lembaga Financial Intelligence Unit (FIU) di negara lain dalam bentuk pertukaran informasi. Terdapat 4 (empat) jenis pertukaran informasi dengan FIU lain, yaitu: a.
Outgoing Mutual Request (Incoming Information) yaitu PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain dan PPATK menerima informasi yang di minta.
b.
Incoming Mutual Request (Outgoing Information) yaitu PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain dan PPATK memberikan informasi yang diminta.
c.
Spontaneous Incoming Information yaitu PPATK menerima informasi dari FIU lain secara spontan (tanpa diminta)
d.
Spontaneous Outgoing Information yaitu PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).
Jumlah pertukaran permintaan informasi PPATK ke luar negeri tahun 2013 meningkat signifikan dibanding tahun 2012, yakni sebanyak 36 kali di tahun 2013 dari 9 kali di tahun 2012. Demikian pula terjadi peningkatan permintaan informasi ke PPATK dari FIU luar negeri. Demikian pula dengan spontaneous incoming transaction meningkat menjadi 18 informasi di tahun 2013, sementara di tahun 2012 tidak ada sama sekali. Secara kumulatif selama 2003 s.d Desember 2013 telah dilakukan 664 pertukaran informasi. Tabel 20. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Desember 2013
~43~
Grafik 11. Pertukaran Informasi PPATK dengan FIU Negara Lain Periode 2012, 2013 dan 2003-2013
Selain pertukaran informasi, PPATK juga memanfaatkan forum-forum internasional untuk meningkatkan capacity building analis PPATK dan sharing pengalaman dengan negara lain mengenai tipologi kasus. Pada forum 21st The Egmont Plenary Meeting di Afrika Selatan tanggal 1-5 Juli 2013, untuk kedua kalinya PPATK mendapatkan penghargaan/pengakuan dari The Egmont Group, sebagai salah satu dari 20 financial intelligence units (FIUs) yang berpartisipasi dalam kompetisi Best Egmont Case Award (BECA) 2013. Selain itu, pada bulan November dan Desember 2013, terdapat kegiatan pertukaran analis antara analis PPATK dengan Analis Australian Transaction Report and Analysis Centre (Austrac) yang ditujukan untuk capacity building dan memahami lebih jauh standar terbaik kegiatan analisis transaksi keuangan oleh FIU negara lain. 4. Pemberian Informasi Ke Instansi/Lembaga Yang Melakukan MoU dengan PPATK Selain Hasil Analisis kepada penyidik, PPATK juga menyampaikan Informasi kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Penyampaian informasi, dalam hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 2012, jumlah informasi hasil analisis yang disampaikan sebanyak 25 IHA. Sedangkan untuk periode Januari 2013 s/d Desember 2013 saja, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 72 IHA. Selama Januari 2003 s/d Desember 2013, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 725 IHA.
~445~
Lembaga yang menerima informasi hasil analisis PPATK antara lain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik-Hukum dan Keamanan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan yang lain-lainnya. Tabel 21. Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA, Januari 2003 s.d. Desember 2013
~45~
5. Kerjasama Luar Negeri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point dalam rezim anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan instansi di luar negeri dan lembaga-lembaga internasional. Kewenangan tersebut sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010, bahwa kerjasama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kerjasama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Kerjasama formal dapat dilakukan seperti misalnya kerjasama pertukaran intelijen keuangan dengan FIU dari negara lain, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Sepanjang tahun 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara aktif menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait di luar negeri, seperti Financial Action Task Force, Asia-Pacific Group on Money Laundering dan The Egmont Group of Financial Intelligence Units. Selain itu, PPATK juga aktif terlibat dan berpartisipasi dalam beberapa fora internasional lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme maupun kejahatan lintas batas negara (Transnational Organized Crimes). Sebagaimana diketahui bahwa saat ini sudah berkembangnya jenis-jenis kejahatan lintas batas negara yang juga terkait dengan masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK sebagai penjuru dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia turut aktif berpartisipasi pada forum-forum internasional terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai salah satu anggota dari AsiaPacific Group on Money Laundering (APG ML), pada tahun 2013 PPATK mengikuti beberapa kegiatan APG, antara lain: ~
APG Annual Meeting di Shanghai, China.
~
APG/IMF Workshop on Revised FATF Standards and Risk Based Assessment di Singapura.
~
APG Workshop on revised FATF Standards/New Assessment Methodology di Seoul, Korea Selatan.
~46~
~
APG Joint Typologies and Capacity Building Workshop di Ulan Bator, Mongolia.
~
APG Assessor Training di Sydney, Australia.
PPATK juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan The Egmont Group of Financial Intelligence Units (EG-FIU). Sepanjang tahun 2012, PPATK telah mengikuti beberapa kegiatan antara lain Egmont Working Group and Committee Meeting di Ostend, Belgia dan Plenary Session serta Egmont Working Group Meeting di Sun City, Afrika Selatan. Dalam forum Internasional lainnya, sepanjang tahun 2013 PPATK aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan Financial Action Task Force (FATF). Pada tahun 2012 Indonesia tercatat sebagai salah satu jurisdiksi yang masuk dalam FATF Public Statement, dikarenakan Indonesia belum secara penuh mengimplementasikan FATF 9 Special Recommendations terkait dengan pendanaan terorisme. Dalam publikasi yang dikeluarkan FATF tersebut, Indonesia dianggap belum dapat mengimplementasikan Special Recommendation I (SR I) mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme, Special Recommendations II (SR II) mengenai pembentukan dan pelaksanaan prosedur untuk mengidentifikasi dan membekukan aset teroris, dan Special Recommendations III (SR III) mengenai implementasi aturan-aturan hukum atau instrumen hukum lainnya dalam mengimplementasikan the International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism. Indonesia telah melakukan beberapa kemajuan untuk dapat keluar dari FATF Public Statement khususnya terkait dengan implementasi Special Recommendations mengenai pendanaan terorisme. Untuk mengimplementasikan SR I, pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pemerintah Indonesia juga melalui Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Adapun terkait dengan masalah pendanaan terorisme dengan memanfaatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri RI telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, Indonesia masih masuk dalam FATF Public Statement karena Indonesia belum mempunyai aturan dan mekanisme dalam pembekuan dan perampasan aset teroris. In-
~47~
donesia juga belum meratifikasi dan mengimplementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 mengenai Consolidated List. Untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar salah satu jurisdiksi yang akan dikenakan Counter Measure, Pemerintah Indonesia selalu aktif terlibat dan hadir dalam pertemuan-pertemuan FATF untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan Indonesia agar tidak dikenakan FATF Counter Measure. Pertemuan-pertemuan tersebut antara lain FATF Plenary Meeting di Paris, Financial Action Task Force - International Cooperation Review, Regional Review Group Face-to-Face Meeting di Hong Kong, Regional Review Group Meeting di Thailand dan Singapura, FATF-ICRG Regional Review Group di Kuala Lumpur Malaysia. Selain berpartisipasi aktif dalam forum-forum resmi internasional, PPATK juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan internasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta aktif memberikan technical assisstance kepada Financial Intelligence Units (FIU) negara-negara lain. Sepanjang tahun 2013, PPATK telah mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi internasional, antara lain seperti APG Assessor Training di Sydney, Australia, Anti Money Laundering Compliance di Singapura dan Pelatihan Hakim untuk Tindak PidanaTerorisme di Bangkok. PPATK mengirimkan 2 orang pegawainya untuk mengikuti kegiatan pelatihan APG Assesor Training guna membekali pengetahuan pegawai PPATK bagaimana melakukan penilaian (assessment) kepada negara-negara anggota APG jika Indonesia diminta untuk menjadi APG Assessor/Review dalam APG Mutual Evaluation Report (MER). Disamping aktif mengikuti pelatihan-pelatihan internasional, PPATK juga memberikan Technical Assistance kepada FIU negara-negara lain. Pada tahun 2013, PPATK telah melakukan bantuan teknis kepada Pemerintah Timor Leste. Sebagai negara baru, Timor Leste sedang membangun perekonomian dan juga penegakan hukum negara tersebut. Banyak kasus-kasus terkait pencucian uang yang terjadi di Timor Leste, sehingga hal tersebut mendorong Pemerintah Timor Leste untuk membentuk Financial Intelligence Units Timor Leste. Sehubungan dengan tersebut Pemerintah Timor Leste meminta bantuan FIU Indonesia untuk dapat memberikan bantuan teknik dan juga sharing knowledge terkait dengan pembentukan sebuah Financial Intelligence Units (FIU). Dan tentu saja PPATK mendukung sepenuhnya keinginan Pemerintah Timor Leste untuk mendirikan suatu unit intelijen keuangan Timor Leste. Selain itu, Indonesia bersama dengan Portugal menjadi co-sponsor bagi Timor Leste untuk menjadi anggota pada The Egmont
~48~
Group of FIU dan juga Indonesia bersama Thailand menjadi cosponsor bagi Laos pada forum tersebut. Saat ini, kedua jurisdiksi diatas masih dimasukan dalam kategori medium term untuk aplikasi keanggotaannya. Dalam kerangka meningkatkan kerjasama dengan FIU negara-negara lain dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui perluasan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU). Pada tahun 2013, PPATK telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan FIU Kazakhstan dan FIU Singapura. Khusus penandatangan MoU dengan FIU Singapura (Suspicious Transaction Report Office), hal ini merupakan suatu terobosan kemajuan, dikarenakan selama ini banyak transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dibawa oleh para pelaku kejahatan di Indonesia ke Singapura. Dengan adanya kerja sama antara PPATK dan FIU Singapura yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding on Financial Intelligence Exchange maka diharapkan akan mempermudah proses penelusuran transaksi-transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan dari Indonesia ke Singapura. Terkait dengan peningkatan kerjasama dengan Financial Intelligence Units (FIU) negara lain, PPATK dan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) sampai saat ini sangat intensif melakukan kerjasama. Kerangka kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC secara formal dituangkan dalam Memorandum of Understanding kedua FIU yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2004 mengenai Kerjasama dalam Pertukaran Intelijen Keuangan. Hubungan kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC lebih diintensifkan lagi dengan dibentuknya PPATK - AUSTRAC Partnership Program (PAPP). Program PAPP antara PPATK dan AUSTRAC dimulai pada tahun 2009, dimana program ini merupakan program partnership dan capacity building yang bertujuan unutk memdukung Strategi Nasional Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia dan juga mendukung Rencana Strategi PPATK. Setelah sukses dalam program PAPP tahap I, II dan III, PPATK dan AUSTRAC melanjutkan kembali kerjasama antar kedua instansi melalui PAPP periode 2013 - 2015. Terdapat 10 proyek kerjasama antara PPATK - AUSTRAC melalui PAPP periode 2013 - 2015, antara lain: 1.
Melanjutkan keberhasilan proyek International Funds Transfer Instructions (IFTI) di tahun 2012 dalam rangka meningkatkan kapasitas PPATK untuk mengumpulkan International Funds Transfer Instructions (IFTIs);
~49~
2.
Membantu otoritas Indonesia dalam membangun strategi pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di sektor Non-Profit Organization (NPO);
3.
Membangun aplikasi E-Learning bagi industri untuk menyediakan pelatihan secara on-line terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
4.
Mengadakan pelatihan analisis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
5.
Memfasilitasi program pertukaran analis antara PPATK dan AUSTRAC untuk jangka waktu tiga tahun;
6.
Bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membentuk Politically Exposed Persons (PEP) database;
7.
Melanjutkan Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) pelatihan bersama anti pencucian uang bagi para aparat penegak hukum di Indonesia;
8.
Membantu dalam pembangunan Business Continuity Maintenance (BCM);
9.
Berbagi pengalamam AUSTRAC dalam pelaksanaan National Money Laundering/Terrorist Financing Risk Threat Assessment;
10. Peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak.
6. Forum Akademisi Anti Pencucian Uang Humas PPATK menyelenggarakan Expert Group Meeting (EGM) dengan tema: "Politik Uang pada Pemilu/Pemilukada dalam Perspektif Rezim Anti-Pencucian Uang" dengan menghasilkan beberapa rekomendasi penyelamatan demokrasi dari politik uang antara lain: a.
Penguatan hubungan kerjasama antar institusi yang terkait dengan Pemilu/Pemilukada (KPU, Bawaslu/ Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, KPK, Kemendagri): ~
Pertukaran informasi;
~
Kuasa substitusi dari peserta Pemilu/Pemilukada kepada KPU (terkait dana kampanye) dan KPK (terkait LHKPN);
~
Transparansi rekening dana kampanye, rekening partai, rekening calon legislatif, dan rekening peserta Pemilu/Pemilukada;
~50~
~
Pembatasan transaksi hanya melalui rekening pada bank umum pemerintah;
~
Penyerahan profil Daftar Calon Tetap kepada PPATK dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
b.
Penguatan integritas penyelenggara Pemilu/ Pemilukada (melihat fakta pemberhentian sekitar 100 orang penyelenggara Pemilu/Pemilukada oleh Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu/DKPP).
c.
Mendorong sosialisasi dan edukasi mengenai perlunya transparansi dan akuntabilitas Dana Kampanye (implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dengan mengikutsertakan KPU, Bawaslu/Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, KPK, Kemendagri, akademisi, media massa, dan LSM.
d.
Penguatan penegakan hukum ~
PPATK perlu lebih proaktif dalam mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Penegak Hukum (mengingat waktu yang tersedia hanya 33 (tiga puluh tiga) hari sejak adanya rekomendasi dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
~
Penerapan TPPU oleh penegak hukum disamping tindak pidana pemilu yang terkait pelanggaran sumber dana kampanye.
e.
Penerapan sanksi sosial dengan cara diumumkan secara terbuka (naming and shaming) termasuk di media massa terhadap peserta Pemilu/Pemilukada yang tidak bersedia untuk transparan dalam pengelolaan Dana Kampanye.
f.
Penguatan kewenangan Bawaslu/Panwaslu dan KPU/ KPUD untuk melakukan diskualifikasi terhadap peserta Pemilu/Pemilukada yang melakukan pelanggaran ketentuan mengenai Dana Kampanye (termasuk Politik Uang).
g.
Mempersempit ruang gerak terjadinya penyimpangan Dana Kampanye dengan mendorong segera diundangkannya RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU tentang Perampasan Aset.
~51~
h.
Perlunya dilakukan penyempurnaan Undang-Undang terkait Penyelenggara Pemilu/Pemilukada: ~
Bawaslu diberi kewenangan untuk mendapatkan dokumen dan data dari Peserta Pemilu maupun KPU terkait pengelolaan Dana Kampanye.
~
Bawaslu diberi akses dalam pengawasan dana kampanye dari KPU.
7. Pelatihan Bagi Penegak Hukum Pada tahun 2013 ini, jumlah pelatihan yang diberikan oleh PPATK adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan pelatihan yang dilakukan kepada Penyidik TPPU, yaitu Polri, Kejaksaan RI, KPK, DJBC, DJP, dan BNN dan Institusi Peradilan. Adapun rincian pelatihan sebagaimana tabel berikut: i.
Narasumber dalam "Program Investigasi Keuangan 1 Bagi Penyidik Polisi, Bea & Cukai, dan KPK" bertempat di JCLEC, Akpol, Semarang - Jawa Tengah.
ii.
Koordinator Pelatihan Bersama "Penyidikan TPPU di Indonesia" Level 1 Bacth 2 bertempat di JCLEC, Akpol, Semarang - Jawa Tengah.
iii. Narasumber dalam "Kursus jabatan Hakim Militer TA 2013" bertempat di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma, Kodiklat TNI. iv. Koordinator Pelatihan Bersama "Penyidikan TPPU di Indonesia" Level 1 Bacth 3 bertempat di JCLEC, Akpol, Semarang - Jawa Tengah. v.
Koordinator Pelatihan Bersama "Penyidikan TPPU di Indonesia" Level 2 Bacth 3 bertempat di JCLEC, Akpol, Semarang - Jawa Tengah.
vi. Narasumber dalam "Forum Diskusi Implementasi Pemberantasan TPPU Hasil TP Narkotika dan Presekursor Narkotika" bertempat di Klub Persada Halim Perdanakusuma, Jakarta. vii. Narasumber dalam "Pelatihan Penyidikan Kejahatan Keuangan" bertempat di Lemdikpol, Mabes Polri, Jakarta. viii. Narasumber dalam ""Pendidikan Pengembangan Spesialis Inspektur Idik TPPU dan Perbankan TA 2013" bertempat di Pusdikreskrim, Mabes Polri, Megamendung. ix. Narasumber dalam "Diklat Audit dan Penyidikan TPPU bagi Itjen Kementerian Keuangan " bertempa di Badiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan, Jakarta.
~52~
x.
Narasumber dalam "Diklat Penyidikan TP Perpajakan dan TPPU " bertempat di Badiklat Dirjen Pajak, Jakarta.
xi. Pelatihan Bersama Penanganan Perkara TPPU di Indonesia" bertempat di Hotel Santika Premiere, Semarang - Jawa Tengah. xii. Pelatihan Bersama Penanganan Perkara TPPU di Indonesia bertempat di Hotel Aryaduta, Pekanbaru - Riau. 8. Kerjasama Riset/Penelitian Pada tahun 2013 ini, telah dilakukan Riset/Penelitian berupa Skripsi, Tesis, dan Penelitian Dosen oleh sebanyak 11 Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, yang terdiri atas 7 PT yang telah memiliki Nota Kesepahaman dan 4 PT yang belum memiliki Nota Kesepahaman dengan PPATK. Adapun topik Riset/Penelitian sebanyak 15 judul yang secara umum terkait dengan Bantuan Hukum Timbal Balik (2 judul), Perampasan Aset (2 Judul), Pembalikan Beban Pembuktian (1 Judul). Adapun daftar kegiatan Riset/Penelitian pada tahun 2013 adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini: Grafik 12. Implementasi Nota Kesepahaman Tahun 2013 dalam Bidang Riset/Penelitian
~53~
Tabel 22. Daftar Kementerian/Lembaga yang Melakukan Riset/Penelitian Periode Januari s.d. Desember 2013
9. Kerjasama Produk Hukum PPATK bekerjasam dengan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI membuat Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (PUTL). Pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia telah melibatkan berbagai instansi terkait, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Biro Hukum), Kementerian Perhubungan termasuk PT. Angkasa Pura, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia, PPATK, dan Kementerian Sekretariat Negara. Pengesahan RPP dimaksud akan mengakhiri kekosongan pengaturan hukum (rechts-vacuum) khususnya mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan instrumen pembayaran lain termasuk pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas
~54~
negara atas pelanggaran pembawaan instrumen pembayaran lain tersebut. Pengesahan RPP dimaksud akan menunjukan komitmen dan tekad kuat pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya "suap atau gratifikasi" yang uangnya dibawa secara langsung melalui pembawaan uang tunai lintas batas negara (cross border cash courier/CBCC), yang tidak dapat terdeteksi melalui sistem atau lembaga keuangan. 10. Kerjasama Pengembangan Teknologi Informasi Di samping itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga bekerjasam dengan a.
Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI dalam hal pertukaran informasi.
b.
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal pemamfaatan data kependudukan.
c.
Ditjen Administrasi Hukum dan Umum, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pemanfaatan data Badan Hukum.
Dalam kerjasama ini dilakukan pula pengembangan sitem teknologi informaisi di bidang pertukaran informasi. Dengan demikian, jumlah keseluruhan implementasi Nota Kesepahaman dalam Bidang Pengembangan Teknologi Informasi adalah sebanyak 6 (enam) Kementerian/Lembaga dengan komposisi sebagai berikut: Grafik 13. Implementasi Nota Kesepahaman dalam Bidang Pengembangan Teknologi Informasi
~55~
11. Kerjasama Audit Bersama Tabel 23. Daftar Kementerian/Lembaga yang Melakukan Riset/Penelitian Periode Januari s.d. Desember 2013
12. Wokshop Penanganan TPPU Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi aparat penegak hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan agar pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efesien. Untuk hal tersebut PPATK telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan workshop sebagai sarana pelatihan dan transfer of knowledge terkait metode dan teknis pengungkapan tindak pidana pencucian uang, penelusuran dan penanganan aset hasil tindak pidana. Sepanjang Tahun 2013, PPATK telah menyelenggarakan 4 (empat) kali workshop yaitu Surabaya (2 kali), Medan, dan Palembang. Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh Narasumber dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan PPATK. Peserta pada kegiatan workshop tersebut berasal dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah, PPNS pajak pada kantor wilayah dan PPNS Bea dan Cukai pada masingmasing wilayah. Selain itu PPATK telah pula melakukan workshop dan seminar nasional dengan thema: ~
Menyongsong Pemberlakuan Pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri (International Fund Transfer Instruction Report)
~
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
~
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
~56~
13. Pemberian Pendapat Hukum Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Tugas tersebut juga memberikan arti bahwa PPATK merupakan focal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, sering kali para pemangku kepentingan mengalami kesulitan ataupun perbedaan persepsi atau pemahaman dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang, sehingga salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, baik aparat penegak hukum, pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, akademisi, instansi terkait, masyarakat, serta internal PPATK adalah berupa pemberian pendapat hukum. Sampai dengan tahun 2013, PPATK telah memberikan 53 (lima puluh tiga) pendapat hukum yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta hal yang terkait dengan permasalah manajemen internal PPATK. 14. Pembuatan buku Anotasi Putusan TPPU Anotasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah catatan yg dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain. Terkait dengan putusan pengadilan tentang tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan, perlu dibuat anotasi sebagai bahan pembelajaran dan penyebaran pemahaman serta peningkatan kapasitas para penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai penanganan perkara TPPU, lebih khusus lagi dalam upaya pengungkapan tindak pidana dan penelusuran serta penyelamatan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan UU TPPU. Putusan yang dijadikan bahan dalam pembuatan anotasi ini, merupakan putusan mutakhir yang dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPU. Dalam putusanputusan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang merupakan terobosan hukum yang memunculkan kaidah hukum baru sehingga dapat dijadikan yurisprudensi bagi aparat penegak hukum yang akan atau sedang menangani perkara TPPU. Dalam tahun laporan ini, untuk ketiga kalinya PPATK menyusun anotasi putusan tindak pidana pencucian uang yang sudah dimulai sejak tahun 2011. Dalam penyusunan anotasi ini juga melibatkan para pakar di bidang hukum tindak pidana pencucian uang dari Mahkamah
~57~
Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan akademisi. Anotasi putusan tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan meliputi perkara atas nama: 1)
FOB BUDIYONO. Amd. IP. , S.H. Putusan Nomor : 118 /Pid . Sus /2011/ PN.Clp. tanggal 12 Januari 2012 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus /2012/PT.SMG tanggal 02 April 2012 Putusan Nomor : 1169 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14Agustus 2012
2) ANDHIKA GUMILANG alias JUAN FERRERO Putusan Nomor : 1088/Pid/B/2011/PN.Jkt-Sel. 3) INONG MALINDA DEE alias MALINDA DEE binti SISWO WIRATNO Putusan Nomor : 1291 / Pid. B / 2011 / PN. Jkt Sel. Putusan Nomor : 134/PID/2012/PT.DKI tanggal 22 Mei 2012 Putusan Nomor : 1607 K/PID.SUS/2012 tanggal 16 Oktober 2012 4) ARGANDIONO Putusan Nomor : 95/PID.SUS/2011/PN. SBY. 5) WA ODE NURHAYATI, S.Sos. Putusan Nomor : 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 18 Oktober 2012 Putusan Nomor : 60/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Januari 2013 Putusan Nomor : 884K/Pid.Sus/2013 tanggal 28 Mei 2013. 15. Penyusunan Peraturan dan Perundang-Undangan Terorisme merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan "pelanggaran berat" terhadap hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Pemerintah, dalam hal ini PPATK dan Instansi terkait lainnya bersama dengan DPR-RI terlibat aktif dalam merancang
~58~
dan menyusun RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, akhirnya Pada tanggal 13 Maret 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah mensahkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu dalam upaya optimalisasi pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu disusun Peraturan Pelaksana dari UU TPPU. Selama tahun 2013, PPATK telah menetapkan 22 (dua puluh dua) Peraturan Kepala PPATK baik mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme maupun ketentuan mengenai manajemen internal PPATK. PPATK juga terlibat aktif didalam pembuatan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 67 UU TPPU memberi kewenangan kepada penyidik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hal penyidik tidak menemukan pelaku tindak pidananya untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Walaupun UU TPPU secara eksplisit memberikan kewenangan Penyidik TPPU untuk mengajukan permohonan
~59~
perampasan harta kekayaan atau aset yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dan kepada pengadilan untuk memutus apakah aset tersebut adalah aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak, namun sampai dengan saat ini aturan yang menjadi hukum acara bagi penyidik TPPU dan hakim untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dimaksud belum jelas. Dengan berjalannya waktu, kebutuhan untuk menerapkan Pasal 67 UU TPPU semakin mendesak. Untuk itu, dengan mengacu kepada kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, PPATK telah memohon agar Ketua Mahkamah Agung membentuk peraturan mengenai hukum acara penanganan Harta Kekayaan dimaksud, agar perampasan Harta Kekayaan dapat berjalan dengan optimal. Sebagai focal point dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK dengan melibatkan instansi lainnya berupaya meningkatkan dan mengoptimalisasikan efektifitas implementasi UU TPPU, dengan melakukan inisiasi pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU. Adapun rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah: a)
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia yang telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Sekretaris Kabinet melalui Surat Kepala PPATK Nomor M-394/1.02.3/PPATK/08/13 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia;
b) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor Baru yang telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Kepala PPATK Nomor: A-446B/ 1.02.3/PPATK/11/13 tanggal 29 November 2013 perihal Penyampaian Draft Awal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor Baru; dan c)
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta yang telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui
~60~
Surat Kepala PPATK Nomor: A-446A/1.02.3/PPATK/ 11/13 tanggal 29 November 2013 perihal Draft Awal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta. 16. Pemberian Keterangan Ahli Dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK melalui salah satu fungsi unit kerja yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan advokasi, yaitu melaksanakan pemberian keterangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang. Pemberian keterangan ahli dari PPATK diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan analisis hukum dan pembuktian pada saat menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Adapun rincian pemenuhan pemberian keterangan ahli baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan adalah sebagai berikut: Tabel 24. Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d Desember 2013
~61~
E. MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SIISTEM MANAJEMEN INTERNAL PPATK PPATK sebagai instansi tunggal di Indonesia yang memiliki keutamaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan di Indonesia. Salah satu modal utama yang paling mendasar serta tidak kalah strategis agar kinerja PPATK dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah melalui pengelolaan sistem manajemen internal yang profesional serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance) dalam segala sendi kegiatan yang dijalankan dengan berlandaskan pada budaya kerja, perilaku organisasi kelas dunia dan nilai-nilai integritas. Guna mendukung pembangunan kelembagaan, PPATK telah melakukan pengembangan organisasi, proses bisnis, manajemen sumber daya manusia (SDM), peningkatan tata kelola keuangan, peningkatan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan penyelenggaraan pengawasan internal yang memadai. 1. Dukungan Teknoloi Informasi Tuntutan yang semakin besar kepada peran PPATK sebagai penyelenggara dan pengolah informasi transaksi keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia memerlukan dukungan sistem informasi yang handal, akurat, efektif, dan memiliki sistem pengamanan yang baik agar dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK dapat berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah melalui implementasi e-Government sebagai pendukung pelaksanaan visi dan misi PPATK. Selama tahun 2013 PPATK melalui Pusat Teknologi Informasi telah mengembangkan aplikasi berbasis e-Government yaitu: a. Aplikasi Sumber Daya Manusia Dengan pertambahan Pegawai di PPATK diperlukan aplikasi untuk pengelolaan manajemen pegawai PPATK. Untuk mewujudkan hal tersebut PPATK telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang terdiri dari 2 (dua) modul, yaitu: (1) Modul pengelolaan pegawai, dimana unit kerja yang menangani pegawai dapat melakukan pengelolaan data pegawai secara lebih maksimal sehingga kinerja pegawai PPATK dapat dipantau dengan baik; (2) Modul Employee Self Service, dalam modul ini pegawai dituntut untuk menggunakan aplikasi tersebut guna memantau kehadiran dan pengajuan ijin maupun cuti pegawai, sehingga mengurangi pemanfaatan kertas di tiap unit kerja.
~62~
b. Aplikasi Pengelolaan Keuangan Melalui aplikasi ini PPATK telah melakukan salah satu bagian dari e-Government, yaitu menuju pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. Dalam aplikasi ini setiap unit kerja dapat memantau penggunaan anggaran secara langsung, sehingga penggunaan anggaran dapat tepat sasaran c. Aplikasi Monitoring Kinerja Dalam memantau kegiatan tiap unit kerja, PPATK pada tahun 2013 telah mengembangkan aplikasi Monitoring Kinerja. Aplikasi ini digunakan untuk memantau tingkat pelaksanaan kegiatan dari tiap unit kerja apakah telah sesuai dengan rencana strategis PPATK dan apakah pelaksanaannya tepat waktu. d. Aplikasi Manajemen Dokumen Aplikasi yang berbasis web ini dikembangkan sebagai salah satu pendukung implementasi e-Government, dimana melalui aplikasi ini seluruh dokumen yang ada di PPATK akan tersimpan secara digital sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pemeliharaan dokumen tersebut. Selain itu dengan adanya aplikasi ini maka proses pencarian dan pemanfaatan dokumen akan menjadi lebih efektif dan efisien. e.
Aplikasi Manajemen Perjalanan Dinas Untuk memantau perjalanan dinas pegawai agar sesuai dengan rencana kegiatan yang ada, maka PPATK telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi manajemen perjalanan dinas. Dalam aplikasi ini setiap unit kerja dan pegawai yang akan melaksanakan dinas harus terdata dalam aplikasi, sehingga tidak ada duplikasi surat tugas untuk tiap pegawai. Adapun pengajuan perjalanan dinas di PPATK dilakukan secara semi paperless, sehigga semua terpantau secara sistem.
2. Dukugan Sumber Daya Manusia Seiring dengan perkembangan praktik dunia Money Laundering yang terus bergerak dan berkembang, serta upaya untuk dapat secara cepat beradaptasi dengan standar internasional yang dinamis, maka kompetensi SDM PPATK harus diarahkan menuju titik optimal melalui pelatihan dan pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi sehingga mampu membawa PPATK menuju keberhasilan sebagai organisasi intelijen keuangan kelas dunia.
~63~
Penciptaan organisasi yang efektif, efisien dan dinamis serta Penataan Sistem Manajemen SDM PPATK berbasis kompetensi dengan didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, merupakan salah satu fungsi utama yang mutlak harus dimiliki oleh PPATK. PPATK berupaya optimal dalam mengelola sumber daya manusia yang handal sebagai daya penggerak organisasi baik sebagai agent of change maupun katalisator, melaksanakan implementasi komprehensif di bidang penataan organisasi dan mengembangkan proses bisnis yang efektif dan efesien. Peningkatan dan pemberdayaan governance dan sistem manajemen menjadi agenda penting dalam platform reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di lingkungan PPATK. Komitmen untuk menjalankan Program Reformasi Birokrasi PPATK, diwujudkan dalam 3 (tiga) elemen yaitu: (1) Penataan dan Penguatan Organisasi, (2) Penataan Tatalaksana, dan (3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. a. Komposisi Sumber Daya Manusia PPATK Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, roda organisasi PPATK dijalankan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) yang berasal dari berbagai bidang keahlian dan kompetensi. Komposisi pegawai PPATK dapat dilihat sebagai berikut ini: a. Berdasarkan Jenis Pegawai Grafik 14. Komposisi Pegawai PPATK
~64~
b. Berdasarkan Pendidikan Grafik 15. Tingkat Pendidikan Pegawai PPATK
c. Berdasarkan Jenis Golongan Grafik 16. Jenis Golongan Pegawai PPATK
~65~
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia PPATK Pelaksanaan Pengembangan SDM PPATK bertujuan untuk mencetak SDM yang unggul, profesional dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan idealisme sebagai abdi negara. Searah dengan kebijakan pengembangan SDM Aparatur yang berbasis kompetensi, beberapa upaya telah dilakukan untuk memastikan kualitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan PPATK. Pengembangan SDM PPATK pada tahun 2013 dilakukan melalui penyelenggaraan program beasiswa pedidikan Master (S2), pendidikan dan pelatihan teknis substansi, bimbingan teknis, in-house training dan penyusunan Standar Kompetensi. Adapun program pengembangan kompetensi pegawai PPATK di tahun 2013 antara lain sebagai berikut: ~
Pemberian beasiswa sebanyak 2 (dua) pegawai untuk jenjang pendidikan Strata-2, dan pemberian ijin belajar kepada 9 (sembilan) pegawai. Adapun komposisi untuk pendidikan pada Strata-1 sebanyak 4 (empat) orang dan untuk pendidikan Strata 2 sebanyak 7 (tujuh) orang;
~
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berjumlah 4 (empat) kegiatan;
~
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Struktural berjumlah 11 (sebelas) kegiatan;
~
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi sejumlah 51 (lima puluh satu) kegiatan;
~
Seminar, Sosialisasi dan Diseminasi yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih kepada pegawai PPATK telah dilaksanakan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kegiatan;
~
In-House Training, Pengembangan Diri Pegawai dan Pelatihan Team Building masing-masing 1 (satu) kegiatan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Guna merespon kebijakan tersebut, PPATK pada tahun 2013 telah secara aktif berupaya menerapkan sistem penilaian kinerja individu berdasarkan prestasi kerja pegawai dan pada tahun 2014, akan ditindaklanjuti dengan rencana pembangunan infrastruktur eperformance sehingga sistem pembinaan pegawai dapat dilakukan secara terintegrasi, tepat dan akurat.
~66~
c.
Penataan Organisasi PPATK
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi secara nasional, saat ini PPATK sedang melangkah pada inisiasi implementasi program reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan di bidang kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Perbaikan di bidang kelembagaan yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan kajian penataan organisasi PPATK agar dapat lebih efisien, efektif, berhasil guna dan berdaya guna dalam mentransformasikan dan merefleksikan setiap tugas dan fungsi yang diamanahkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK dan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK, terdapat restrukturisasi berupa pengkayaan struktur organisasi PPATK berupa penambahan unit kerja yang menangani organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional. Sejalan dengan adanya penataan organisasi tersebut, harus diiringi dengan perbaikan di bidang proses bisnis dan kepegawaian secara sinergis. Salah satu prioritas kegiatan reformasi birokrasi di bidang proses bisnis adalah dengan melakukan analisis jabatan, penyusunan SOP dan analisis beban kerja. Hasil dari analisis jabatan berupa uraian jabatan akan dijadikan dasar untuk berbagai kegiatan manajemen di bidang kepegawaian. Perubahan struktur organisasi PPATK di tahun 2012, berdampak pada perubahan nomenklatur jabatan dan struktur jabatan. Perubahan dimaksud mengakibatkan hasil kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Jabatan dan Peta Kebutuhan Pegawai yang telah disusun pada tahun 2011 dan 2012 sudah tidak memadai lagi dan perlu dilakukan penyempurnaan. PPATK saat ini sedang dalam proses penyelesaian penyusunan Anjab, ABK, Peta Jabatan dan Peta Kebutuhan Pegawai serta memulai penyusunan Evaluasi Jabatan yang didasarkan pada Struktur Organisasi yang baru. Adapun capaian penyusunan dokumen analisis jabatan, analisis beban dan evaluasi jabatan adalah sebagai berikut: i.
Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan PPATK;
ii.
Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Deputi Bidang Pencegahan;
iii. Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan;
~67~
iv. Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Sekretaris Utama; v.
Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat;
vi. Perhitungan Beban Kerja sejumlah 55 jabatan di lingkungan PPATK; vii. Dokumen Pemeringkatan Jabatan untuk Pejabat Struktural Eselon I.b. d. Penataan Ketatalaksanaan PPATK Standar Operasi Prosedur(SOP) merupakan proses bisnis penggerak organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-17/1.01/PPATK/12/12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur PPATK, telah dibentuk Tim Penyusunan SOP dengan beranggotakan perwakilan keseluruhan unit kerja di PPATK. Pada Tahun 2013, jumlah SOP yang telah disampaikan berjumlah 279 (dua ratus tujuh puluh Sembilan) SOP dari total hasil identifikasi SOP berjumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam) SOP. 3. Tata Kelola Keuangan Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada APBN. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pengelolaan anggaran PPATK, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, sampai dengan akuntansi dan pelaporannya, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, anggaran PPATK tahun 2013 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran, antara lain hemat, tidak mewah, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta sejalan dengan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, dan laporan pertanggungjawaban dapat disusun secara wajar dan benar. Dengan adanya perubahan stuktur organisasi PPATK, di Tahun 2012 PPATK telah menyempurnakan Renstra PPATK Tahun 2010-2014 dengan menggunakan Balanced Scorecard yang digunakan pada periode Tahun 2013. Disamping itu pula,
~68~
pada Tahun 2013 Tim Penyusunan Renstra juga tengah menyusun Renstra PPATK Tahun 2015-2019. Pada tahun 2013 PPATK telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan sistem akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan PPATK Tahun 2012 baik unaudited maupun audited sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2012 tersebut diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang telah diperoleh PPATK pada tahun-tahun sebelumnya. a. Anggaran PPATK Tahun 2013. Berdasarkan DIPA PPATK tahun 2013 nomor DIPA-078.01-0/2013 tanggal 5 Desember 2012, pagu anggaran PPATK tahun 2013 semula adalah sebesar Rp. 79.315.944.000,- Kemudian PPATK memperoleh tambahan pagu sebesar Rp.672.176.000,- sebagai reward atas penghematan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2012. Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang pemotongan anggaran, pagu anggaran PPATK tahun 2013 dipotong sebesar Rp.296.404.000,- Sehingga, pagu anggaran PPATK tahun 2012 berubah menjadi Rp.79.691.716.000,sebagaimana ditetapkan melalui Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-1661/AG/2013 tanggal 22 Juli 2013 hal Pengesahan Revisi Anggaran. Anggaran PPATK tahun 2013 sebesar Rp.79.691.716.000,- tersebut dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program, yaitu : 1)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK (Kode : 078.01.02) dengan anggaran sebesar Rp.3.922.779.000,merupakan program generik, terdiri hanya 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
Tabel 25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK
~69~
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK (Kode : 078.01.01) dengan anggaran sebesar Rp.48.771.137.000,- merupakan program generik PPATK, yang digunakan untuk membiayai 4 (empat) kegiatan sebagai berikut: Tabel 26. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK
Tabel 24. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK
3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (Kode : 078.01.06) dengan anggaran sebesar Rp.26.997.800.000,merupakan program teknis, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
~70~
Tabel 27. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme
b. Realisasi Anggaran Belanja PPATK Tahun 2013. Realisasi anggaran belanja PPATK sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.70.748.594.610,- atau sebesar 88,78% dari total pagu, terdiri dari: 1)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK (Kode : 078.01.02) adalah sebesar Rp.3.821.520.930,- dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 28. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK (Kode : 078.01.01) sebesar Rp45.521.154.221,- dengan rincian sebagai berikut:
~71~
Tabel 29. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK
3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (Kode : 078.01.06) sebesar Rp.21.405.919.459,- yaitu: Tabel 30. Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme
Secara umum penyerapan anggaran PPATK 2013 masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisensi perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri di lingkungan PPATK.
~72~
Grafik 17. Pagu dan Realiasasi Anggaran Tahun 2013
4. Sarana dan Prasarana Sebagai unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas PPATK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala PPATK tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK, salah satu tugas Biro Umum adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sejak tahun 2009 PPATK bekerjasama dengan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 seluruh paket lelang (100%) dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2013 yakni sebesar 100% untuk pemerintah pusat, dan 75% untuk pemerintah daerah. Melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1633/SJ/2013 tanggal 8 Oktober 2013 hal Capaian Kinerja E-procurement Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Periode Januari s.d. Agustus 2013, Kementerian Keuangan memberikan apresiasi atas keberhasilan PPATK dalam melaksanakan E-procurement. Sampai dengan 31 Agustus 2013, dari total 19 paket pengadaan, 15 paket telah dilakukan pelelangan secara elektronik, 13 paket diantaranya telah ditandatangani kontraknya dengan efisiensi sebesar Rp. 2.867.385.450,-. Dalam rangka melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
~73~
Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, telah melakukan penyusutan untuk semua aset tetap. Dengan diimplementasikannya peraturan tersebut maka nilai aset tetap pada PPATK berkurang nilainya. Selain pengurangan nilai yang disebabkan oleh penyusutan tersebut, terdapat kenaikan yang disebabkan oleh kapitalisasi untuk barang modal dan pencatatan untuk aset lancar berupa barang persediaan. Sampai dengan akhir tahun 2013, nilai Barang Milik Negara yang tercatat senilai Rp.167.756.455.201,-. Berikut Neraca Barang Milik Negara Periode 2012 dan 2013: Tabel 31. Neraca Barang Milik Negara
Akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp.42.451.890.951,-, akumulasi penyusutan untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp.8.638.361.417,-, akumulasi penyusutan untuk Jalan dan Jembatan sebesar Rp.81.396.930,-, dan akumulasi penyusutan untuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.22.552.500,-.
~74~
Mulai tahun 2013 PPATK juga telah merintis berdirinya Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembentukan ULP di PPATK ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala PPATK nomor 03/1.01/PPATK/01/13 tanggal Februari 2013. Seiring dengan semakin beranekaragamnya modus operandi TPPU, melalui Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pihak Pelapor atau reporting parties TPPU diperluas dari semula hanya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baik Bank maupun Bukan Bank (asuransi, pasar modal, usaha penukaran uang/money canger, dan lain-lain) menjadi PJK dan Penyedia Barang/Jasa (PBJ) yaitu agen properti, dealer imobil, toko perhiasan, balai lelang, dan sebagainya. Penambahan reporting parties ini mempunyai dampak pada : a)
Penambahan jumlah pegawai sehingga perlu diikuti dengan perlunya perluasan gedung kantor PPATK, karena gedung kantor yang saat ini ada sudah sulit untuk memberikan dukungan bagi penyediaan ruang kerja yang layak untuk operasional PPATK. Hal yang lain, saat ini juga sedang dilakukan kajian mengenai perlunya didirikan kantor cabang PPATK di daerah.
b) Banyaknya new reporting parties berdampak pada perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi sosialisasi pemahaman rezim anti TPPU dan pemahaman teknik pelaporan. Saat ini sosialisasi dan pelatihan bagi new reporting parties dilakukan dengan mendatangi mereka atau mengundang mereka di sebuah hotel di lokasi-lokasi tertentu di seluruh Indonesia. Cara ini selain mahal juga kurang efektif mengingat jumlah PBJ yang sangat banyak dan tersebar di seluruh tanah air. Saat ini sedang dilakukan kajian untuk mendirikan pusat pelatihan Anti TPPU yang dimaksudkan selain sebagai tempat untuk sosialisasi dan pelatihan kepada new reporting parties tentang tata cara pelaporan, juga untuk tempat pelatihan bagi para penyidik TPPU (penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Bea dan Cukai, dan Pajak) mengenai teknik penyidikan dan penuntutan perkara TPPU.
~75~
5. Kapabilitas organisasi a. Akuntabilitas Kinerja PPATK Sebagai salah satu lembaga negara yang seluruh aktivitasnya dibiayai dengan APBN dan sejalan dengan komitmen PPATK untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka PPATK memandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dalam memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Sebagai lembaga pemerintah, PPATK telah berupaya untuk melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara baik melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PPATK Tahun 2012 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja PPATK dalam mencapai misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2010-2014. Sehingga hasil evaluasi oleh Kemenpan & RB atas LAKIP PPATK Tahun 2012 yang mendapat penilaian pada tanggal 2 Desember 2013 di Istana Wakil Presiden, PPATK berhasil memperoleh nilai "B". Selama tahun 2013, PPATK telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan PPATK ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor:14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014, Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan LAKIP Tahun 2013 paling lambat tanggal 15 Maret 2014.
~76~
Tabel 32. Capaian Kinerja PPATK Tahun 2013
~77~
b. Reformasi Birokrasi PPATK Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai PPATK telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung kebijakan nasional reformasi birokrasi di PPATK. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas kepemerintahan dan pembangunan nasional. Semangat reformasi birokrasi sesungguhnya telah lama meresap dalam segala sendi kegiatan di lingkungan PPATK,
~78~
sehingga proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan hal yang optimis dapat segera dicapai PPATK. Konsentrasi utama tahap inisiasi diarahkan pada inventarisasi dan pengkonversian butir-butir aksi reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan sesuai dan selaras dengan 9 (sembilan) area perubahan Reformasi Birokrasi Nasional ke dalam media yang tepat sasaran berdasar pada ketentuan yang ditetapkan. Adapun program akselerasi Reformasi Birokrasi PPATK selama tahun 2013 telah berhasil menyelesaikan beberapa aktifitas dan output diantaranya: a.
Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi PPATK;
b.
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi PPATK;
c.
Dokumen Quick Win PPATK;
d.
Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi;
e.
Dokumen Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan;
f.
Dokumen pendukung 9 (Sembilan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
6. Pengawasan intern Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat, semua kegiatan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan pada unit kerja di lingkungan PPATK dilaksanakan dengan menggunakan tools audit artinya setiap kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dilengkapi program kerja audit, kertas kerja, dan laporan hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan auditor intern dalam melaksanakan tugasnya sudah mengacu pada standar audit yang telah ditetapkan. Dari kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan di tahun 2013, berikut beberapa kegiatan hasil pengawasan yang dapat disampaikan antara lain: a. Reviu Laporan Keuangan Pada tahun 2013, konsentrasi kebijakan pengawasan intern di PPATK ditekankan pada pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) khususnya pada pengelolaan keuangan negara yang ada di lingkungan PPATK. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabel, Inspektorat, sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengawasan intern di lingkungan PPATK, telah menetapkan rencana reviu atas Laporan Keuangan PPATK dua kali reviu.
~79~
Berdasarkan hasil pengukuran dan pemantauan atas pelaksanaan reviu, pelaksanaan reviu telah dilaksanakan 2 kali dalam tahun 2013. Reviu tersebut dilakukan pada laporan keuangan PPATK Tahun 2012 dan Semester I tahun 2013. Hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat menunjukan bahwa Laporan keuangan PPATK tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. b. Pemantauan TLHP Terkait Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK atas LK PPATK Tahun 2012, selama tahun 2013 Inspektorat telah melaksanakan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas temuan BPK RI untuk tahun anggaran 2012, 2011 dan 2010 serta melaporkannya kepada BPK RI dan Kementerian Keuangan RI. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut wajib dilaksanakan oleh PPATK sebagai bentuk implementasi Good Governance PPATK dan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Selain melakukan pemantauan dari hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat juga melakukan pemantauan dari hasil pemeriksaan intern untuk memastikan rekomendasi yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan agar terwujud good governance. c.
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit organisasi PPATK
Pada tahun 2013, Inspektorat telah melakukan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Evaluasi SAKIP tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit organisasi di lingkungan PPATK. d. Audit Kinerja pada unit organisasi PPATK Selama tahun 2013, Inspektorat telah melaksanakan audit kinerja terhadap 6 (enam) unit kerja yaitu Direktorat Pemeriksaan dan Riset, Direktorat Hukum, Deputi Pencegahan, Deputi Pemberantasan, Sekretariat Utama dan Pusat Teknologi Informasi dengan menerbitkan 6 (enam) Laporan Audit atas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan unit kerja tersebut. Tujuan Audit
~80~
Kinerja adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja tersebut di atas dengan sasaran audit yang telah ditetapkan. e.
Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa
Inspektorat juga telah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PPATK dengan menerbitkan 3 (tiga) Laporan Pemantauan atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PPATK. Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PPATK tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. f.
Evaluasi Implementasi SPIP
Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SPIP di lingkungan PPATK dengan hasil pelaksanaan SPIP belum berjalan secara optimal namum demikian sebagai landasan awal telah terbit Peraturan Kepala PPATK tentang Penyelenggaraan Manajemen Resiko. Tujuan dari Penyelenggaraan Manajemen Resiko adalah untuk memberikan acuan bagi Kepala, Wakil Kepala, Pimpinan Unit Organisasi, dan Pegawai serta Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Manajemen Risiko secara komprehensif dan terpadu sehingga terjadi peningkatan terhadap Profil Risiko PPATK untuk menciptakan dan memberikan kontribusi nilai tambah dalam rangka memaksimalkan nilai ekonomi dan manfaat organisasi melalui penyediaan layanan prima. Yang Kedua, Peraturan Kepala PPATK tentang Penyelenggaraan Good Public Governance. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam penerapan Good Public Governance secara konsisten dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK baik yang bersifat strategis, manajerial, maupun operasional. g.
Audit internal berbasis risiko
Dalam tahun 2013 telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan audit berbasis risiko dan semua terlaksana dengan baik. Objek audit berbasis risiko yang telah dilaksanakan di tahun 2013 yaitu: i)
Audit Kinerja Pada Direktorat Hukum.
ii) Audit Kinerja Pada Direktorat Pemeriksaan dan Riset. iii) Audit Penggunaan Aplikasi.
~81~
h. Survey Layanan Bantuan dan Integritas Auditor Dalam tahun 2013 juga dilakukan survey sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK melalui kegiatan audit, analisis dan pemeriksaan berinteraksi langsung dengan Pihak Pelapor. Kegiatan tersebut terkait langsung dengan Pihak Pelapor sehingga seiring dengan kewajiban pelaporan yang dikenakan kepada PJK, adalah merupakan kewajiban PPATK untuk dapat memastikan kompetensi dan integritas dari pihak yang melakukan kegiatan pelaksanaan kewenangan tersebut. Disamping itu, PJK merupakan pihak yang mendapatkan amanat untuk melaporkan LTKM kepada PPATK sehingga dalam rezim anti pencucian uang PJK memiliki posisi sebagi salah satu ujung tombak pemberantasan TPPU. Bahwa PPATK, sebagai pihak yang menerima LTKM, harus memberikan pelayanan yang prima, baik apabila terdapat keluhan dalam input pelaporan ke dalam sistim SIAPU PPT maupun apabila melakukan konsultasikonsultasi terkait dengan kewajiban pelaporan, penundaan transaksi dan hal lain terkait pelaksanaan dan penerapan Undang-undang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Inspektorat telah melakukan survei untuk mengetahui tingkat integritas dan prilaku auditor/pemeriksa PPATK serta tingkat kepuasan atas pelayanan PPATK, perlu kiranya inspektorat melakukan suatu monitoring ataupun pengawasan atas hal tersebut. Terkait dengan Pihak Pelapor yang menjadi responden untuk survey kali ini, dibatasi pada Pihak Pelapor yang masuk dalam klasifikasi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari hasil survey ini telah diberikan beberapa Rekomendasi yang dapat berguna bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan PPATK terutama dalam hal pelaksanaan proses analisis, pemeriksaan dan audit.
~82~
BAB III HAMBATAN DAN TANTANGAN Untuk mewujudkan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transasi (PPATK) yang efektif dan efisien, maka di lingkungan PPATK dibentuk sejumlah Direktorat dan Biro, yang satu sama lain saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pokok PPATK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (terintegrasi). Namun dalam pelaksanaan tugas masing-masing direktorat (Biro) memiliki hambatan dan tantangan tersendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini. A. BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN Adapun Kendala dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2013. antara lain, yaitu: 1.
Usulan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan, daya serap serta belum memperhatikan realisasi tahun sebelumnya
2.
Dari sisi pelaksanaan anggaran yaitu unit kerja belum menyusun jadwal rencana kegiatan untuk 1 (satu) tahun
3.
Penyerapan anggaran yang belum optimal
4.
Perencanaan anggaran belum disusun secara memadai
5.
Adanya kebijakan flat policy dari Kementerian Keuangan terkait aplikasi belanja pegawai sehingga kebutuhan belanja pegawai kurang.
B. DIREKTORAT ANALISIS TRANSAKSI & DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN RISET Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.
Masih tingginya ketergantungan atas kecukupan data/informasi dari Pihak Pelapor dan sebagian besar data awal yang disampaikan oleh Pihak Pelapor belum lengkap dan memerlukan data/informasi tambahan yang diperlukan dalam rangka pengembangan kasus dan melengkapi Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan.
2.
Lamanya waktu dalam perolehan data/informasi tambahan dari Pihak Pelapor.
3.
Jumlah umpan balik (Feedback) yang diterima lebih kecil dari pada jumlah HA dan HP yang telah disampaikan PPATK kepada aparat penegak hukum.
~83~
C. PUSAT TEKNOLOGO INFORMASI Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh IT pada tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1.
Adanya perubahan nilai tukar dollar terhadap rupiah mengakibatkan perubahan harga pada perangkat teknologi informasi, sehingga perlu dilakukan revisi anggaran terkait perangkat teknologi informasi.
2.
Adanya kendala teknis terkait pengembangan aplikasi International Funds Transfer Instruction (IFTI) mengakibatkan mundurnya masa penyelesaian pengembangan aplikasi tersebut hingga awal tahun 2014.
D. DIREKTORAT KERJASAMA DAN HUMAS Selama tahun 2013 ini, Direktorat Kerjasama dan Humas menemukan cukup banyak hambatan dalam melaksanakan tugas, antara lain, yaitu: 1.
Belum seluruh lembaga penyidik memiliki sistem pertukaran informasi karena memerlukan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memadai.
2.
Belum seluruh lembaga penyidik menunjuk Pejabat Penghubung dalam melakukan pertukaran informasi.
3.
Belum terdapat aplikasi TI untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dalam Stranas PPTPPU oleh Kementerian/Lembaga.
4.
Belum terdapat sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen (PPID) di PPATK.
5.
Belum berkembangnya ruang-lingkup kerjasama antar Financial Inteligence Unit (FIU) dengan PPATK yang saat ini hanya terbatas pada pertukaran informasi.
~84~
BAB IV PENUTUP
Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), dan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), yang diterima oleh PPATK dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK), baik dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) sebagai Pihak Pelapor, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Keadaan yang semakin membaik ini dapat tercipta seiring dengan peningkatan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan pengawasan kepatuhan dan proses analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction report) sebagai core business PPATK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme guna memelihara stabilitas perekomian nasional. Dalam hubungan ini, PPATK secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas hasil analisis yang dilakukan untuk dapat membantu penegak hukum secara lebih optimal mengusut perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Begitu juga dengan program audit kepatuhan akan tetap dilakukan secara terprogram, tidak hanya dengan melakukan perluasan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang akan diaudit, melainkan juga peningkatan kualitas dengan penerapan metode dan teknik pengawasan kepatuhan yang sistematis dan efektif.
~o0o~
~85~
INDEKS
A
aset lancar 74 aset negara 59 aset teroris 47 Aset Tetap 74 Aset Tetap Lainnya 74 Asia-Pacific Group on Money Laundering 46 asosiasi 6 Asset Forfeiture 10 Asset Recovery 10 Audit kepatuhan 26 audit kepatuhan 1, 25, 85 Audit Khusus 26 audit khusus 1, 26 audited 69 auditee 25 auditor intern 79 AUSTRAC 44, 49Austrac 44 Australia 10
abdi negara 66 ABK 67 action plan 7 advokasi 37, 61 advokat 10 Afrika Selatan 44 agen properti 10, 75 agenda penting 64 agent of change 64 akademisi 11 Akpol, Semarang - Jawa Tengah 52 akumulasi penyusutan 74 akuntabilitas aparatur 5 akuntabilitas pengelolaan keuangan 5 akuntan publik 10 alat pembayara 33 algoritma 32 aliran dana 29 AML 12 analis dan pemeriksa PPATK 33 analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan 1 Analisis Beban Kerja 67 analisis hukum 37 analisis hukum dan pembuktian 61 Analisis Jabatan 67 analisis strategis 27 Analytical Tools 33 Andika Gumilang 58 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 5 Anjab 67 Anotasi Putusan TPPU 57 Anti Money Laundering Compliance 48 ANTV 13 aparat penegak hukum 4, 57, 83 APBD 33 APBN 68, 76 APG Annual Meeting 46 APG Assessor Training 47, 48 APG Joint Typologies and Capacity Building Worksho p 47 APG ML 46 APG Mutual Evaluation Report (MER) 48 APG Workshop on revised FATF Standards/ New Assessm 46 APG/IMF Workshop on Revised FATF Standards 46 Apgakum 11 aplikasi berbasis web 34 aplikasi manajemen perjalanan dinas 63 Aplikasi Pengaduan Masyarakat 21 Aargandiono 58 asal usul dana 7
B Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI 45 Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 45 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 45 Badiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan, Jakarta 52 bahan pembelajaran dan penyebaran pemahama 57 balai lelang 10, 75 Balanced Scorecard 68 Bank Indonesia (BI) 6, 25, 41 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 82 Bank Secrecy Act 31 Bank Syariah 82 Bank Umum 7, 82 bank umum pemerintah 51 bantuan timbal balik 4 Barang Milik Negara (BMN) 73 barang modal 74 barang persediaan 74 basis data 21 basis data PPATK 21 BD Pemerintah Kabupaten ke 33 beasiswa pedidikan 66 Beban Kerja 68 bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan 2 Belanda 10 Belgia 10 Best Egmont Case Award (BECA) 2013 44 Biro Perencanaan dan Keuangan 80 Bitcoin 31 BNN 40
~86~
BPK RI 80 BTC 31 budaya kerja 62 buku Anotasi Putusan TPPU 57 BUMD 28 Business Continuity Maintenance (BCM) 50
e-mail 23 e-performance 66 edukasi 11 Egmont Working Group and Committee Meeting 47 eksekutif 28 Employee Self Service 62 Enhanced Due Diligence (EDD) 29 Entitas Pemerintah Pusat 74 Eropa 10 Eselon II 9 Evaluasi Jabatan 67 evaluasi SAKIP 80 Expert Group Meeting (EGM) 50
C Canada 10 capacity building 56 campur tangan pemerintah 32 CDD 29 Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) 50 China 46 co-sponsor 48 Coblee 32 core business 85 Corruption Perception Index (CPI) 33 Counter Measure 48 cross border cash courier (CBCC) 55 Cryptocurrency 31 Customer Due Diligence (CDD) 29
F Facebook 33 Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta 13 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar 13 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 13 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 13 Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jak 13 FATF Public Statement 47 FATF Typologi Project Team 30 fax 23 Feedback 83 Financial Action Task Force (FATF) 10 Financial Inteligence Unit (FIU) 4, 34, 84 Fincen 31 FIU 1, 34 flat policy 83 Fob Budiyono 58 focal point 3 formulir kuesioner penilaian kualitas 34 forum internasional 1 fungsi pencegahan dan pemberantasan 1
D Daerah Pabean Indonesia 60 Dana Kampanye 51 Dasar hukum 10 data dan informasi 1 database 10 database internal 34 daya serap 83 dealer imobil 10, 75 dengan jumlah HP dan 21 Deperindag 12 Deposito On Call 33 Deposito Rupiah 29 Deputi Pencegahan 80 Dikbangspes Inspektur TP Money Laundering 12 Diklat Kejaksaan Agung RI 12 Diklat Pembentukan PPNS Ditjen Pajak 13 DIPA PPATK 69 Direktorat Hukum 80 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 6 Direktorat Pemeriksaan dan Riset 80 DJBC, 40 DJP 40 DKI Jakarta 29, 30 DKPP 51 Dot-Bit.Org 32 DPR-RI 58, 59 dugaan tindak pidana pencucian uang 2
G GAKKUMDU 51 good governance 64, 79 Good Public Governance 62, 81
H Hak Asasi Manusia 34 hakim 57 hambatan dan tantangan 83 Hari Anti Korupsi 14 Harta Kekayaan 57, 59 Hasil Analisis (HA) 2, 14 hasil analisis atau pemeriksaan 2 Hasil Analisis Proaktif 14 Hasil Pemeriksaan (HP) 14 hasil pemeriksaan intern 80
E e-Government 62 E-Learning 50
~87~
hasil tindak pidana 2 high risk product 28 Hong Kong 48 Hotel Aryaduta, Pekanbaru - Ria 53 Hotel Santika Premiere, Semarang 53 Hotel Santika Premiere, Semarang - Jawa Tengah 53 http://www.ppatk. go.id. 21 hubungan internasional 58 Hubungan Masyarakat 11 hukum acara 60 Humas PPATK 13
Jawa Barat 30 Jawa Tengah 30 Jawa Timur 12, 30 JCLEC, Akpol, Semarang - Jawa Tengah 52 jenjang pendidikan Strata 2 66 jurisdiks 47
K kaidah hukum 57 kajian riset 27 Kalimantan Timur 30 Kampanye Publik 10 Kampung Mahkamah Agung RI 12 kantor cabang PPATK 75 karya sastra 57 Kaskus 33 Kazakhstan 49 keahlian dan kompetensi 64 kebijakan pengembangan SDM Aparatur 66 kebocoran informasi 34 kegiatan adminstratif 2 kehidupan sosial 58 kejahatan internasional 58 kejahatan luar biasa 4 Kejaksaan Agung RI 12 Kejaksaan Negeri 56 Kejaksaan RI 40 Kejaksaan Tinggi 36, 56 kelengkapan informasi 22 kelompok radikal 30 Kementerian Dalam Negeri 34, 45 Kementerian Hukum & Ham RI 13, 34, 45 Kementerian Kehutanan 45 Kementerian Keuangan RI 45, 80 Kementerian Koordinator 45 Kementerian Koordinator Politik-Hukum dan Keamanan 45 Kementerian Luar Negeri 45 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) 80 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo 45 Kementerian/Lembaga 12 kepentingan pribadi 28 Kepolisian Daerah 56 kerjasama dalam dan luar negeri 4 kerjasama dan koordinasi 4 kerjasama formal 4, 37 kerjasama internasional 4 kerjasama pertukaran informasi 41 kertas kerja 79 kerugian harta benda 58 kesadaran masyarakat 21 kesejahteraan masyarakat 7 ketentuan pelaporan dan teknis registrasi 23 ketepatan waktu penyampaian laporan 22 Ketua Mahkamah Agung 60 keuangan negara 4 kewajiban hukum 10 kewajiban pelaporan 1, 10
I IHA 44 In-House Training 66 Incoming Information 43 Incoming Mutual Request 43 incumbent 28 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 33 independen 2 indikasi pelanggaran 28 indikasi TPPU dan Pendanaan Terorisme 6 indikasi transaksi keuangan mencurigakan 17 Indonesia 12, 47 industri Perbankan 26 informasi elektronik 2 Informasi Publik 51 infrastruktur teknologi informasi 62 inisiasi 10 inkrach 19 Inong Malinda Dee 58 inquiry 34, 36 Inspektora 80 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI 12 instansi pemerintah 1 instansi penegak Hukum 2 Instansi Penyidi 12 instansi terkait 1 Institusi Peradilan 52 integritas dan prilaku auditor 82 integritas sistem keuangan 62 intensifikasi dan ekstensifikasi sosialisasi 75 International Fund Transfer Instruction Report 49, 56, 84 Internet Payment Services 30 intersepsi atau penyadapan 2 intersepsi atau penyadapan atas informasi elektron 2 isu penting 27 Italia 10 izin usaha 2
J Jabatan Fungsional Umum 67 Jabatan Struktural 67 jadwal rencana kegiatan 83 Jakarta 11, 23
~88~
Kewajiban Penyampaian Laporan 23 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 13, 14, 40 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 45 Komisi Yudisial (KY) 40, 45 Komite Nasional TPPU 9 kompetensi dan integritas 82 kompetensi SDM PPATK 63 Komposisi pegawai PPATK 64 konfrensi pers 14 konsultan bidang keuangan 10 Koordinasi dan Asistens 35 Koperasi Simpan Pinjam 25 KPUD 51 kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme da 59 Kuala Lumpur Malaysia 48 kualitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia 66 kualitas hasil analisis 85 kualitas laporan 22 kuantitas dan kualitas laporan 22, 23 Kunjungan mahasiwa 12 kurator kepailitan 10
lembaga swasta 1 Lemdikpol, Mabes Polri, Jakarta 52 LHA 4 LHKPN 50 LHP 4 licensed officer 35 lima tujuan strategis 5 Litecoin 32 LKB 85 LKNB 85 LPSE 73 LPUT 7, 22 LSM 51 LT 22 LTKL 7 LTKM 6, 19, 22, 28, 85 LTKT 6, 22, 28, 85 luar negeri 2
M Mabes Polri 52 Magister Hukum PPs Universitas Bandar Lampung 12 Mahkamah Agung RI 12 manajemen internal 57 manajemen sumber daya manusia (SDM) 62 Manajer Investasi 33 mata uang 32 mata uang konvensional 32 Medan 23 media cetak 14 media massa 51 media televisi 11 medium term 49 mekanisme pemblokiran 59 melanggar kewajiban pelaporan 1 meliputi perencanaan dan pelaksanaan, sampai denga 68 membangun komunikasi dan kerjasama 11 meminta keterangan 2 Memorandum of Under Standing (MoU) 34, 37 metode dan teknik pengawasan kepatuhan 85 metode dan teknis pengungkapan tindak pidana pencu 56 Misi PPATK 3 mitra kerja 2 Mobile Payments 30 modul 62 Modus 29 money laundering 1, 20, 21, 49 Monitoring 28 Monitoring Kinerja. 63
L landasan hukum 10 Langkah pencegahan 6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 76 laporan atau informasi dari masyarakat 21 Laporan Hasil Analisis (LHA) 34 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 34 laporan hasil pengawasan 79 Laporan Hasil Riset (LHR) 34 Laporan Keuangan PPATK 79 Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pe 6 laporan pengaduan masyarakat 21 Laporan Transaksi (LT) 6, 25 Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri 7 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 6 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 6 Layanan hukum 37, 57 legislasi 37 legislatif 28 lembaga intelijen keuangan 3 Lembaga internasional 4 lembaga keuangan 55 Lembaga Keuangan Bank (LKB) 85 Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) 85 lembaga pemerintah 76 Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) 2, 4, 25 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 45 lembaga profesi 10 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 47
N Name coin 32 naming and shaming 51 Nara sumber 52 nasabah 26
~89~
national focal point 1 National Money Laundering/Terrorist Financing Risk 50 National Risk Assessment 29 Negara ke-3 7 Negara Kesatuan Republik Indonesia 58 Neraca Barang Milik Negara 74 New Payment Method 30, 31 New Payment Method (NPM) 30 new reporting parties 11, 75 nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 5 nilai aset tetap 74 nilai ekonomi dan manfaat organisasi 81 nilai IPK 33 nilai riil 32 nilai-nilai integritas 62 niversitas Pembangunan Nasional "Veteran" 12 Nomor Induk Kependudukan (NIK) 10 Non Profit Organization (NPO) 30 Non-Profit Organization (NPO) 50 Nota Kesepahaman 37 notaris 10 nstansi/lembaga Pemerintah 6 nternational Funds Transfer Instruction (IFTI) 84
Mencurigak 1 Pegawai Negeri Sipil/PNS 29 Pejabat Pembuat Akta Tanah 10 Pejabat Penghubung 34, 84 Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen (PPID) 84 Pekanbaru 23 pelacakan asal-usul sumber dana 29 pelaksanaan audit 26 pelaku TPPU dan pendanaan terorisme 24 pelaku transaksi keuangan tunai 29 pelanggaran berat 58 pelaporan dan pengawasan kepatuhan 59 pelatihan dan pengembangan pegawai 63 pemanfaatan kertas 62 Pemangku Kepentingan 81 pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dan rekomenda 26 pembangunan ekonomi nasional 7 pembangunan nasional 78 Pembatasan transaksi 51 pembawaan instrumen pembayaran lain 54 Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (PUTL) 54 pemberian ijin belajar 66 pemberian keterangan ahli 61 pemberian pendapat hukum 57 pemeriksaan 2, 59 pemeriksaan dan audit 82 pemeriksaan dan riset 22 Pemeriksaan dan Riset, Direktorat Hukum, Deputi Pe 80 pemeriksaan transaksi keuangan 20 pemerintah daerah 73 Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara 13 Pemilu 28 pemilu legislatif 28 Pemilukada 28 penanganan perkara TPPU 57 penataan organisasi 64, 67 pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organ 59 pencegahan dan pemberantasan 6 pendanaan terorisme 1, 3, 85 pendapat hukum 57 pendidikan dan pelatihan 1 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 66 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan d 66 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Struktural 66 pendidikan dan pelatihan teknis substansi 66 penegak Hukum 2 penegak hukum 85 penegakan hukum 14 penelusuran, dan penanganan aset 56 penelusuran dan penanganan aset hasil tindak pidan 56 penelusuran serta penyelamatan harta kekayaan hasi 57
O Ombudsman 45 OMMRG 33 On Call 33 online 7 online gaming 30 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 69 organisasi dan forum internasional 1 Organisasi dan Tata Kerja 27 organisasi intelijen keuangan kelas dunia 63 organisasi kelas dunia 62 Organisasi Kemasyarakatan 47 organisasi teroris 59 Orphans Foundation 31 Ostend, Belgia 47 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 6, 41 Outgoing Information 43 Outgoing Mutual Request 43 P pagu anggaran PPATK 69 paket lelang 73 pameran 13 Papu 36 Papua 36 para pemangku kepentingan 57 partisipasi aktif masyarakat 21 partner agencies 34 pedagang barang seni dan antik 10 pedagang permata dan perhiasan/logam mulia 10 pedoman identifikasi Transaksi Keuangan
~90~
Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) 23, 59 pengadaan barang dan jasa 25, 73, 81 pengadaan senjata 32 Pengadilan Negeri 56 Pengadilan Tinggi 56 pengajuan ijin maupun cuti pegawai 62 pengawasan dana kampanye 52 pengawasan internal 5, 62 pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem 59 pengawasan kepatuhan 11 pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen 59 pengelakan kontrol mata uang 32 pengelolaan anggaran PPATK, 68 pengelolaan data dan informasi 1 pengelolaan data pegawai 62 pengelolaan informasi 3 pengembangan aplikasi 84 pengembangan kasu 83 pengembangan laporan 21 Pengesahan Revisi Anggaran 69 penggelapan pajak 32 Pengguna Jasa 1 penggunaan anggaran 63 pengungkapan kasus 4 pengurangan nilai 74 peningkatan efektivitas penyampaian LHA dan LHP 4 peningkatan hasil riset 3 peningkatan kapasitas para penyidik 57 peningkatan kepatuhan 3 peningkatan kepatuhan para Pihak Pelapor 3 peningkatan kuantitas dan kualitas 3 peningkatan kuantitas dan kualitas hasil analisis 3 penundaan transaksi 82 penuntut umum 57 penuntutan 59 penyalahgunaan dana Pemilu 28 penyalahgunaan dana pemilu 28 Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) 4 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) 2, 25, 85 Penyelenggaraan Manajemen Resiko 81 penyelidikan dan penyidikan 2 penyerapan anggaran 72 penyidik 2, 35 Penyidik Kejaksaan 21 Penyidik KPK 20, 21 penyidik tindak pidana asal 2 Penyidik TPPU 14, 52 penyidikan 2 penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 59 penyimpanan dan pemeliharaan dokumen 63 penyusunan SOP 67 PEP 28 Perampasan Aset 51 perampasan Harta Kekayaan 60 Perancis 10 perangkat teknologi informasi 84
Peraturan Kepala PPATK (Perka PPATK) 7 peraturan pelaksana 60 peraturan pembatasan transaksi keuangan 29 peraturan perundang-undangan 2, 26, 68 Perbaikan di bidang kelembagaan 67 perbedaan persepsi 57 perdamaian dunia 58 perencanaan dan pelaksanaan 68 Perguruan Tinggi 12, 53 perilaku organisasi kelas dunia 62 perjalanan dinas 72 perjalanan dinas pegawai 63 perjudian 32 Perka PPATK 7 perlindungan khusus 21 permintaan informasi 34, 36, 42 perpindahan dana 7 Pertanahan Nasional 34 pertanggungjawaban kinerja 5 pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akunt 79 pertimbangan hakim 57 pertukaran informasi 4, 44 perusahaan properti/agen properti 10 perusahaan swasta rekanan 33 peserta Pemilu/Pemilukada 50 Peta Jabatan 67 Peta Kebutuhan Pegawai 67 petugas penghubung 35 Pihak Pelapor 1, 19, 23, 25, 85 pihak penerima dana 29 pilot banks 7 Pimpinan Unit Organisasi 81 PJK 11 Plenary Session serta Egmont Working Group Meeting 47 PMPJ 25 Pola pemantaua 35 pola structuring 28 Politeknik Negeri Semarang 12 Politically Exposed Persons (PEP) database 50 politik 58 Politik Uang 50, 51 Polri 40 Portugal 48 PPATK 1, 19, 23, 46, 85 Ppcoin.Org 32 PPNS Bea dan Cukai 56 PPNS pajak 56 Prepaid Cards 30 prilaku auditor/pemeriksa 82 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) 2, 11 prinsip resiprositas 4 prinsip transparansi dan akuntabilitas 76 prinsip-prinsip akuntansi 80 prinsip-prinsip tata kelola yang baik 79 profesi 10 profesi tertentu 1 Profil Daftar Calon Teta 51 profil pelaku transaksi keuangan tunai 29
~91~
profil terlapor 29 program generik 69 program kerja 6 program kerja audit 79 program kerja dan kegiatan 14 program PAPP 49 program pendidikan dan pelatihan 1 program teknis 70 proses bisnis dan kepegawaian 67 proses bisnis yang efektif dan efesien 64 proses pencarian dan pemanfaatan dokumen 63 Provinsi Sumatera Selatan 13 proyek kerjasama 49 PT. Pertamina (Persero) 40 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K 73 Pusdikreskrim, Mabes Polri, Megamendung 52 putusan mutakhir 57
Q Quick Win 79 R Radio 11 Radio Penyiaran Palembang 13 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 10, 54 RCTI 13 Realisasi anggaran belanja 71 rechts-vacuum 54 Reformasi Birokrasi 64, 67, 78 Reformasi Birokrasi Nasional 79 rekanan Pemda 28 rekanan Pemda dan BUMD 28 rekening 26 rekening calon legislatif 50 rekening dana kampanye 50 rekening partai 50 rekening peserta Pemilu 28 rekening peserta Pemilu/Pemilukada 50 Rekening Tabungan Rupiah 29 Rekening Tabungan Rupiah dan Deposito Rupiah 29 Rekomendasi 22 FATF 11 rekomendasi audit 27 rekomendasi kepada pemerintah 1 rekomendasi penyelamatan demokrasi 50 rencana audit 26 rencana audit kepatuhan tahunan 25 rencana kegiatan 63 rencana strategis 63 Rencana Strategis PPATK Tahun 2010-2014 76 Renstra PPATK Tahun 2010-2014 68 reporting parties 75 Republik Indonesia 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 48
rezim anti-pencucian uang 1, 12, 46 Riset Analisis Strategis Dana Pemilu 28 riset tipologi 30 Riset Tipologi Transaksi Tunai 29 Road Map 79 Road Map Reformasi Birokrasi 79 Romania 10 RPJMN 2010-2014 2 ruang lingkup 25
S SAKIP 80 sanksi 10 sanksi administratif 54 sanksi sosial 51 sasaran audit 81 Satgas REDD (UKP4) 41 SDM 85 SDM Aparatur yang berbasis kompetensi 66 SDM PPATK 63 SE Menpan 40 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta 13 Sekretaris Utama 68 Semarang 36 semi paperless 63 seminar nasional 56 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) 51 Seoul, Korea Selatan 46 setoran tunai 28 sharing knowledge 48 sharing pengalaman 44 sidang pengadilan 59 Singapura 46 sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 76 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( 80 sistem informasi 62 Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu 56 sistem keuangan 7 sistem kontrol sosial 21 sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang 24 sistem pertukaran informasi 84 sistem prestasi kerja 66 sistim SIAPU PPT 82 Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma, Kodiklat TNI 52 SOP 67 sosialisasi 12 sosialisasi dan edukasi 51 sosialisasi Anti-encucian uang (AML) 12 Sosialisasi dan Diseminasi 66 Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan 79 sosialisasi dan pelatihan 75 sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak p 1 Spanyol 10
~92~
Special Recommendation I (SR I) 47 Special Recommendations II (SR II) 47 Special Recommendations III (SR III) 47 Spontaneous Outgoing Information 43 stabilitas perekomian nasional 85 stabilitas sektor keuangan 2 stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuan 62 stakeholder 11, 27, 76 standar akuntansi pemerintahan 80 standar audit 79 standar internasional 63 Standar Kompetensi 66 Standar Operasi Prosedur(SOP) 41, 68 Stranas PPTPPU 9 Strata 1 66 Strata 2 66 Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunika 79 Strategi Nasional PPATK 9 structuring 28 struktur organisasi PPATK 67 Struktur Organisasi yang baru 67 Sulawesi Selatan 36 Sulawesi Tengah 36 Sumatera Selatan 36 sumbangan dana 28 sumber dana 28 sumber daya manusia 5, 26 Sun City, Afrika Selatan 47 Surabaya 23 surat 23 Surat Edara 8 Surat Edaran Mahkamah Agung 59 Surat Kepala PPATK 60 surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 73 suspicious transaction report 85 Suspicious Transaction Report Office 49 Sydney, Australia 47
The Egmont Plenary Meeting 44 Tim Audit 26 Tim Penyusunan SOP 68 Timor Leste 48 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK 80 tindak pidana asal 17, 20 tindak pidana asal korupsi 15 tindak pidana lain 1 tindak pidana pemilu 51 tindak pidana pencucian uang 1, 85 tipologi 3, 27, 29 tipologi dan analisis strategis 27 tipologi/modus operandi TPPU 3 TLHP 80 toko perhiasan 75 TPPT 29 Trans 7 13 Trans TV 13 Transaksi Keuangan 1 transaksi kick back 33 transaksi non tunai 29 transaksi tunai 29 transfer of knowledge 56 Transnational Organized Crimes 46 Transparancy International 33 transparansi 28 transparansi dan akuntabilitas Dana Kampanye 51 tugas kepemerintahan dan pembangunan nasional 78 tugas-tugas pokok PPATK 83 tujuan penggunaan dana 28 tujuan strategis 5 tujuan strategis PPATK 22
U ujung tombak 82 Ulan Bator, Mongolia 47 unaudited 69 underlying transaction 19 unit kerja 11, 61, 62 Unit Layanan Pengadaan (ULP) 75 Universitas Bandar Lampung 12, 13 Universitas Indonesia 41 Universitas Pasundan 13 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Ti 12 Unregistered Local NPO 30 untuk Jalan dan Jembatan sebesar Rp.81.396.930,-, 74 upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU 27 urat Direktorat Jenderal Anggaran 69 usat Teknologi Informasi 62 Usulan Reformasi Birokrasi 79
T tahun laporan 24, 57 tanpa underlying 28 Tata Cara pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus 26 tata cara pelaporan 1 tata kelola dan proses bisnis 5 tata kelola keuangan 62 tata kelola pemerintahan 67 Tata Kerja PPATK 27 teguran tertulis 11 teknik penyidikan dan penuntutan perkara TPPU 75 telepon 23 terpantau secara sistem 63 terrorism financing 7, 21 tertib administrasi 28 The Egmont Group 44 The Egmont Group of Financial Intelligence Units 46
V Virtual Currency 31 Visi PPATK 2 volume database 10
~93~
W
working group 7 workshop 56 www.bitcoin.org.id 33 www.ppatk.go.id 21
Waode Nurhayati 58 Wakil Kepala 81 waktu penyampaian laporan 22 wartawan 11, 14 wartawan media cetak 14 website 7, 33, 62 Wokshop Penanganan TPPU 56
Y yurisprudensi 57
~94~
DAFTAR SINGKATAN ABK AML ANJAB APBN APG APGAKUM AUSTRAC BAPPENAS BECA BMN BNN BPK BPKP BPR BUMD BUMN CBCC CDD CPI CTR DAT DIKLAT DIPA DKI DPR EDD EGM FATF FIU GAKKUMDU GCG HA HP INTRAC IPK TI KPK KPPU KPU KPUD KUHAP KUHP KY
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Analisis Beban Kerja Anti Money Laundering Analisis Jabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Asia Pacific Group on Money Laundering Aparat Penegak Hukum Australian Transaction Report and Analysis Centre Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Best Egmont Case Award Barang Milik Negara Badan Narkotik Nasional Badan Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Bank Perkreditan Rakyat Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negera Cross Border Cash Carrying Customer Due Diligence Corruption Perception Index Cash Transaction Report Direktorat Analisis Transaksi Pendidikan dan Pelatiahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Daerah Khusus Ibukota Dewan Perwakilan Rakyat Enhanced Due Diligence Expert Group Meeting Financial Action Task Force Financial Intelligence Unit Sentra Penegakan Hukum Terpadu Good Corporate Governance Hasil Analisis Hasil Pemeriksaan Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Indeks Persepsi Korupsi Teknologi Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Komisi Yudisial
~95~
KYC LHA LHP LHR LKB LKNB LPP LPS LPSE LSM LTKL LTKM LTKT MA RI MCC MK RI MLA MoU MPR NCCTs NGO NIK OJK PBJ PCR PERDA PERKA PJK PMN PMPJ PNS POLRI PP PPATK PPID RUU SAKIP SDA SDM SEKJEN SOP STR STRANAS UU UU TPPU WTP
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Know Your Customer Laporan Hasil Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Riset Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Non Bank Lembaga Pengawas dan Pengatur Lembaga Penjamin Simpanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lebaga Swadaya Masyarakat Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Mahkamah Agung Republik Indonesia Millenium Challenge Corporation Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mutual Legal Assistance Memorandum of Understanding Majelis Permusyawaratan rakyat Non-Cooperative Countries and Territories Non-Governmental Organization Nomor Induk Kependudukan Otoritas Jasa Keuangan Penyedia Barang dan/atau Jasa Personal Card Reader Peraturan Daerah Peraturan Kepala Penyedia Jasa Keuangan Prinsip Mengenal Nasabah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen Rancangan Undang-Undang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sumer Daya Alam Sumber Daya Manusia Sekretaris Jenderal Standar Operasi Prosedur Suspicious Transaction Report Strategi Nasional Undang-Undang Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Wajar Tanpa Pengecualian
~96~
DAFTAR TABEL 1. 2. 3. 4. 5.
Misi dan Tujuan PPATK__5 Peraturan Kepala PPATK Bagi Pihak Pelapor__8 Peraturan dan Surat Edaran Kepala PPATK Sebagai Pedoman Bagi Pihak Pelapor__8 Strategi Nasional PPATK__9 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA, Januari 2003 s.d. Desember 2013__15 6. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal, Januari 2003 s.d. Desember 2013__16 7. Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik, Januari 2003 s.d. Desember 2013__18 8. Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU, Januari 2003 s.d. Desember 2013 (HA database)__19 9. Jumlah Laporan yang diterima oleh PPATK hingga Desember 2013__22 10. Rekapitulasi jumlah pelaksanaan audit pada Tahun 2011 s.d 2013__24 11. Klasifikasi Jenis Audit Tahun 2013__25 12. Rincian Pelaksanaan Audit Kepatuhan Tahun 2013__25 13. Rincian Pelaksanaan Audit Khusus Tahun 2013__26 14. Rincian Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan__27 15. Feedback/Tindak Lanjut Terhadap HA Yang Disampaikan ke Penyidik*), Januari 2010 s.d. Desember 2013__36 16. Realisasi Kerjasama Tahun 2013 berdasarkan Kementerian/Lembaga yang telah menandatangani Nota Kesepahaman__38 17. Realisasi Kerjasama Tahun 2013 berdasarkan Kementerian/Lembaga yang belum menandatangani Nota Kesepahaman__39 18. Daftar Kementerian/Lembaga yang Melakukan Pertukaran Informasi Periode Januari s.d. Desember 2013__40 19. Jumlah Permintaan Informasi (Inquiry) per Tahun Berdasarkan Jenis Penyidik, Januari 2007 s.d. Desember 2013__42 20. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi, Januari 2003 s.d. Desember 2013__43 21. Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA, Januari 2003 s.d. Desember 2013__45 22. Daftar Kementerian/Lembaga yang Melakukan Riset/Penelitian, Periode Januari s.d. Desember 2013__54 23. Daftar Kementerian/Lembaga yang Melakukan Riset/Penelitian, Periode Januari s.d. Desember 2013__56 24. Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Berdasarkan Instansi Peminta, Januari 2008 s.d Desember 2013__60 25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK__69 26. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK__70 27. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme__71 28. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK__71 29. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK__73 30. Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan TerorismeTabel 32. Neraca Barang Milik Negara__73 31. Capaian Kinerja PPATK Tahun 2013__74 32. Capaian Kinerja PPATK Tahun 2013__77
~97~
DAFTAR GRAFIK 1. 2.
Implementasi MoU dalam Bidang Sosialisasi__12 Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Inisiasi pada periode tahun 2012, 2013 dan 2003-2013__16 3. Jumlah HA Berdasarkan Indikasi Tindak Pidana pada tahun 2012, 2013 dan 20032013__17 4. Penyampaian Hasil Analisis kepada Penyidik Pada tahun 2012, 2013 dan 2003-2013__18 5. Perbandingan Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan di Simpan dalam Database pada tahun 2012, 2013 dan 2003-2013__20 6. Kerjasama dari tahun 2003 hingga tahun 2013__37 7. Kerjasama 2003 - 2013 yang telah menandatangi MoU__38 8. Komposisi Ruang Lingkup Kerjasama pada tahun 2013__39 9. Implementasi Nota Kesepahaman Tahun 2013 dalam Bidang Pertukaran Informasi__41 10. Komposisi Kementerian/Lembaga yang Melakukan Pertukaran Informasi Periode Januari s.d. Desember 2013__42 11. Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi Pada Tahun 2013__44 12. Pertukaran Informasi PPATK dengan FIU Negara LainPeriode 2012, 2013 dan 20032013__52 13. Implementasi Nota Kesepahaman Tahun 2013 dalam Bidang Riset/Penelitian__55 14. Implementasi Nota Kesepahaman dalam Bidang Pengembangan Teknologi Informasi__64 15. Tingkat Pendidikan Pegawai PPATK__65 16. Jenis Golongan Pegawai PPATK__65 17. Pagu dan Realiasasi Anggaran Tahun 2013__73
~98~
~99~
