Gerakan reformasi lembaga Kejaksaan RI dilaksanakan melalui program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Makna

Kejaksaan

Gerakan reformasi lembaga Kejaksaan RI dilaksanakan melalui program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI  UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 Pada hakikatnya, Reformasi Birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai organisasi pemerintahan. Perubahan tersebut meliputi :  Aspek kelembagaan (organisasi).  Aspek ketalaksanaan (business process).  Aspek Sumber Daya Manusia.

Tahun 2005-2007

Dasar: UU No. 25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS bidang hukum RENSTRA Kejaksaan 2000-2004, dan telah disusun sebuah Matrik Pembaruan Kejaksaan RI. PROGRAM PEMBARUAN KEJAKSAAN Diterbitkannya Paket Peraturan Jaksa Agung pada tanggal 12 Juli 2007 yang terdiri dari 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung RI : 1. PERJA RI No : 064/A/JA/07/2007 Tentang Rekrutmen CPNS dan Calon Jaksa; 2. PERJA RI No : 065/A/JA/07/2007 Tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI; 3. PERJA RI No : 066/A/JA/07/2007 Tentang Standar Minimum Profesi Jaksa; 4. PERJA RI No : 067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa; 5. PERJA RI No : 068/A/JA/07/2007 Tentang Penyelenggaraan Diklat Pegawai Kejaksaan RI; 6. PERJA RI No : 069/A/JA/07/2007 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI;

Tahun 2008 Pencanangan RB Kejaksaan

1. 2. 3. 4.

Penyelenggaraan Quick Wins : Percepatan penanganan perkara. Penerapan teknologi informasi penanganan perkara. Penerapan teknologi informasi pengaduan. Pengembangan web site.

dalam dalam

Capaian : 1. Dikeluarkannya kebijakan berupa surat petunjuk, SE maupun Peraturan Internal dalam percepatan penanganan perkara, misal :  SE-004/A/JA/02/2009 tentang Kesetaraan Meminimalisir Bolak-Balik Perkara  B-005/A/Fd.1/01/2009 tentang Percepatan Proses Penanganan Korupsi se Indonesia. 2. Entry data perkara melalui SIMKARI. 3. Lapdu On-line. 4. Redesain Website.

Tahun 2010 Road Map RB tahun 2010-2014 Kepja No : KEP-066/A/JA/04/2012

Perubahan terhadap 8 area : 1. Manajemen perubahan 2. Penataan peraturan. 3. Penataan organisasi. 4. Penataan tata kelola. 5. Penataan SDM 6. Peningkatan pengawasan 7. Peningkatan akuntabilitas 8. Peningkatan pelayanan publik

Capaian antara lain : 1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, sosialisasi, penerbitan kode perilaku jaksa. 2. Pedoman Penyusunan peraturan (Perja 08/2013), data base perundangan di website. 3. Pembentukan organisasi (Perja 09/2011), analisa jabatan, evaluasi jabatan dan remunerasi. 4. Pembuatan SOP setiap bidang kerja. 5. Perja 049/2011 tentang pembinaan karir pegawai, profil assement. 6. Kanal pengaduan online, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 7. Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indeks Penilaian Kinerja Unit (IPKU). 8. Perja-032/2010 pelayanan informasi publik, pelatihan kehumasan. PerjaNo.11 tahun 2012 Tentang SOP pengelolaan Website Kejaksaan RI (saat ini baru terdapat 30 Kejati dan 85 Kejari yang ada dan aktif memiliki website)

 Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB tahun 2013 mencapai 70,33 %.  WTP untuk laporan keuangan sejak tahun 2013 hingga tahun 2014.  Peringkat ke-8 untuk pengelolaan web site versi Setneg (2012)  Peringkat 8 versi Komisi Informasi Pusat (2010), peringkat 5 pada tahun 2013.  Pemberian Remunerasi, kenaikan

tunjangan jaksa.

KONDISI OBYEKTIF YANG MASIH DIHADAPI…… Pola pikir • Budaya kerja yang belum baik • Minimnya pemahaman RB. • Tidak adanya role model

Peraturan Perundangan • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang belum maksimal • Regulasi yang masih kurang harmonis dan tumpang tindih

Organisasi

Tata Laksana

• Konstitusi yang belum mendukung Kelembagaan • Struktur organisasi yang belum optimal • Tugas dan fungsi unit organisasi yang tumpang tindih

• SOP yang belum maksimal dilaksanakan • Manajemen kearsipan yang belum maksimal

SDM

Pengawasan

Akuntabilitas

Pelayanan publik

• CAT yang belum menyeluruh • Kebutuhan Organisasi yang belum sinkron • Redistribusi pegawai belum maksimal

• WBK yang belum maksimal • WBS • Pengendalian gratifikasi

• LAKIP belum optimal • Monev anggaran yang belum optimal • Informasi website yang tidak maksimal

• Standar Pelayanan yang belum optimal dilaksanakan

Dasar HUKUM  Perpres 81 tahun 2010.  Perpres 2 tahun 2015.  Permenpan No. 11 tahun 2015.  Perja No. 04 tahun 2015

Manajemen Perubahan

Penguatan Sistem Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Kelembagaan Penguatan Tata Laksana Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Penguatan Perundang-Undangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Perlu Dukungan Seluruh Satuan Kerja Kejaksaan

REFORMASI BIROKRASI, PENGUATAN KAPASITAS, PENGELOLAAN SDM & INTEGRITAS SDM;

1. Internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan pelayanan.

       

Membentuk Tim Manajemen Perubahan; Melaporkan pelaksanaan kegiatan RB setiap triwulan. Internalisasi/sosialiasi RB di satuan kerja. Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai. Membuat perjanjian Kinerja untuk pejabat struktural. Mengisi SKP. Sosialisasi Kode Perilaku Penerapan Kode Perilaku melalui Waskat dan Wasnal.

2. Pengetahuan dan pemahaman pegawai Kejaksaan tentang RB yang masih kurang.

Evaluasi pelaksanaan RB secara berjenjang.

3. Belum adanya penerapan agen perubahan RB. 4. Peningkatan persepsi publik melalui public campaign dan budaya pelayanan prima.

 Menunjuk Agen Perubahan Daerah dengan SK Kajati / Kajari. Melakukan Public Campaign, misalnya:  Pers Release yang dilakukan setidaknya HBA dan Akhir tahun.  Penunjukkan duta Adhyaksa (masyarakat umum yang mampu mencitrakan Kejaksaan yang baik).

…. PENGELOLAAN SDM & INTEGRITAS SDM e-library dosir kepegawaian;

Terobosan-terobosan dalam rangka penguatan kapasitas, pengelolaan SDM dan integritas SDM Kejaksaan RI

Penguatan Tata Laksana • Melakukan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan • Melakukan analisa kebutuhan, peninjauan lokasi dan pengumpulan data pembentukan beberapa Kantor Kejari, peningkatan Tipe Kejari serta pembentukan Kantor Cabang Kejari • Evaluasi Jabatan untuk penyesuaian grading • Pembentukan Jabatan Struktural baru

public campaign diskusi, seminar

peran serta aktif dalam kegiatankegiatan sosial kemasyarakatan

Pembentukan Tim ULP LPSE Pembentukan Kejari & Cabjari baru Peningkatan Kejari tipe A ke tipe B Menghidupkan kembali Eselon V Teknis

Pengawasan 1. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan RI. 2. Penerapan Whistle Blowing System (WBS).

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja 4. Aparat Pengawasan sebagai Prime Mover dlm reformasi Kejaksaan RI

Menunjuk/memilih unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Sosialisasi WBS ke seluruh Satuan Kerja.

Sosialisasi SPIP di lingkungan unit kerja. Memberdayakan APIP secara optimal dengan terbitnya SEJA No. 004/A/JA/06/2016 tentang Pejabat Pengawasan Melekat dan Pejabat Pengawasan Fungsional sebagai Penggerak Utama (Prime Mover

Reformasi dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

Penguatan penerapan standar pelayanan publik di kejaksaan RI. Penerapan Standar Penyelenggaraan informasi publik di Kejaksaan RI Melakukan duplikasi terhadap inovasi pelayanan publik yang telah berhasil memberikan pelayanan publik terbaik.

Optimalisasi penerapan standar pelayanan publik pada unit kerja Kejaksaan berdasarkan PERJA No : PER011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI Sosialisasi SOP penyelenggaraan Informasi Publik Kejaksaan RI sesuai dengan PERJA No : PER-032/A/JA/08/2010 dan INSJA No : INS-001/A/JA/06/2011

Melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik yang berhasil memberikan pelayanan publik terbaik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik vide Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016

Pembentukan Unit Saber Pungli Kejaksaan di Kejagung dan Kejati

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEJAKSAAN RI TAHUN 2015-2016 Dasar: 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PERJA RI No. PER-32/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI; 3. INSJA RI No. INS-001/A/JA/06/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI;

STRUKTUR ORGANISASI Penanggungjawab : Wakil Jaksa Agung RI/Wakajati/Kajari; PPID : Kapus Penkum Kejagung RI/Asintel/Kasintel; Pejabat Informasi : Dir, Karo, Inspektur, Kapus, Sesbadiklat/ Asisten, Ka.TU/Eselon IV Petugas Informasi : Pejabat Eselon III Kejagung/Pejabat Eselon IV Kejati/staf Kejari; Petugas Meja Informasi: Staf Kapus Penkum/staf Kasi Penkum/ staf Kasi Intel;

ALUR PELAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PASAL 37 PERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

WAJA RI WAKAJATI

KAJARI Penanggung Jawab pada KEJARI

Penanggung Jawab pada KEJATI

Penanggung Jawab pada KEJAGUNG

JAKSA AGUNG RI

KOMISI INFORMASI PUSAT Diberikan Salinan Laporan

REFORMASI DALAM HAL SISTEM PENANGANAN PERKARA

Optimalisasi & Pembenahan Penanganan Perkara Pidum & Pidsus

 Perbaikan-perbaikan peraturan-peraturan dan Standard Operational Procedure (SOP) dalam rangka percepatan penanganan perkara pidum & pidsus;  pembenahan tata kelola penerimaan denda tilang sebagai PNBP yaitu dengan pelaksanaan e-tilang;  Pembentukan TP4P/TP4D;  Ditingkatkan peranan Jaksa Pengacara Negara;  Diadakan kerjasama penegakan hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan keberhasilan penegakan hukum;  Sistem komputerisasi dalam penanganan perkara Pidum : aplikasi inventarisasi berkas perkara, aplikasi barang bukti, dan aplikasi penuntutan;  mekanisme SMS Gateway dalam hal penanganan perkara pidum dan pidsus;  pembenahan dan perbaikan penyimpanan barang bukti dengan mengembangkan sistem barcode;  dst

Kemudahan dalam membayar Tilang

Pengembalian Barang Bukti kepada yang berhak

Pembentukan TP4  Telah mendorong percepatan pembangunan sekaligus peningkatan kesadaran anti korupsi.  Kementerian, Pemerintah Daerah, BUMN maupun BUMD Bahwa langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka reformasi Kejaksaan RI diharapkan sebagai bagian dari strategi pembenahan dan penguatan Kejaksaan secara kelembagaan kedepannya

Program Jaksa Masuk Sekolah

Januari-Mei 2016 telah dilaksanakan pada : 15 SD, 87 SMP, 225 SMA dan 4 perguruan Tingi serta dihadiri 74.687 orang

Dialog Hukum On-line Pelayanan Prima kepada Saksi

TINDAK - LANJUT  Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kejaksaan sesuai dengan PERJA No : PER-004/A/JA/03/2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI 2015-2019;  Melakukan analisa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan;  Secara bertahap melakukan evaluasi terhadap jabatan struktural yang tidak tepat lagi dalam rangka menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi;  Secara bertahap terus melakukan peningkatan kualitas SDM dengan menerapkan kode perilaku jaksa, standard minimum profesi jaksa, serta reward and punishment dan remunerasi;  Guna mendukung Nawa Cita Presiden dan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, lebih mengoptimalkan pelaksanaan SIMKARI;  Pengoptimalan tata kelola penerimaan PNBP;  Dengan berlakunya MEA dikawasan Asia Tenggara, maka peran Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara harus semakin ditingkatkan;

KESIMPULAN  Banyak perubahan yang berhasil diwujudkan Kejaksaan baik dengan program jangka pendek, program jangka menengah maupun program jangka panjang, antara lain : telah dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan dan remunerasi, dikembangkannya sistem WBS dan Kanal Pengaduan online serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dst;

 Bahwa reformasi Kejaksaan masih banyak kekurangan, akan tetapi cukup banyak terobosan-terobosan yang telah dilaksanakan antara lain : dirintisnya penyimpanan berkas secara digital (e-library), whistleblowing system (WBS) melalui website, e-mail, call center, sms, diadakan program layanan masyarakat baik melalui media elektronik lokal maupun media cetak didaerah, antara lain kolom tanya-jawab;  Bahwa langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka reformasi Kejaksaan RI diharapkan sebagai bagian dari strategi pembenahan dan penguatan Kejaksaan secara kelembagaan kedepannya