Insert : UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Saya Senantiasa Mengutamakan Kesehatan Penderita

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

Insert :

36 UU RI No. 14 Tahun 20 tentang tan eseha Tenaga K

MERS (Midle East Respiratory Syndrome) / 02 Juli 2015 Vol.19 No. 3

Sonografi Muskuloskeletal / 09

25 Tempat Wisata yang Paling sering Dikunjungi di Dunia / 20 ISSN : 14106450

Direktur dan Jajaran Direksi RSUD Dr. Soetomo serta Redaksi Majalah Mimbar Mengucapkan : Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H | Maaf Lahir dan Batin

Halal Bihalal 1 Syawal 1436 H, RSUD Dr. Soetomo 2015

Kamis, 30 Juli 2015

Halal Bihahal 1436 H keluarga besar RSUD Dr. Soetomo kali ini dengan Plt. Direktur RSUD Dr. Soetomo dr. Harsono, tampak atas Jajaran Direksi beserta pejabat struktural dengan ketua panitia duduk empat dari kanan drg. Sri Wahjulien K, M. Searah jarum jam Direktur beserta Ibu dan para Wakil Direktur, Direktur beserta Ibu, Dekan FK. Unair beserta ibu dan Tim kembar Siam RSUD Dr. Soetomo dengan bapak & Ibu Kembar lima hasil iseminasi (3 & 6 dari kiri), Prof. R. Prajitno Prabowo, dr, SpOG (K) berjabat tangan dengan ibu Direktur, para Purnabakti Mantan Wakil Direktur dan mantann pejabat Struktural, mantan Wakil Direktur Marsianto, dr, SpOG(K) beserta ibu dan mantan Kasubbag TU Bambang W. Wiryadinata, dr, dari kiri Wakil Instalasi PKRS & Humas Didi Aryono Budiyono, dr, SpKJ(K),Hardiono,dr, SpAn,KIC,Prof. Dr.Kuntaman, dr,MS,SpMK(K), & Khayin Mashudi P, SH, MM, mantan Wakil Direktur Dr . Mujib Affan,, M.Kes beserta ibu (tengah) dan para karyawan-karyawati RSUD Dr. Soetomo menikmati hidangan yaitu Tahu Campur, Kimlo Solo, Bakso dan Tahu Telor, tidak ketinggalan es cincau sebagai penutup hidangan.

daftar isi


juli 2015 Vol. 19 No. 3

24

02

BERITA UTAMA

Restiningsih, S.Keb.Bd

MERS

26 RUANG WANITA

06

KARYA BHAKTI H. Didi Aryono Budiyono, dr., SpKJ(K)

08

TOKOH

27

RUANG UNIK & LUCU

28

INSPIRASI Wijoto, dr, SpS(K)

09

• Sup Jamur Es • Nugget Ayam

ARTIKEL KESEHATAN 1. USG bisa untuk otot dan sendi

11 BERITA FOTO

kuis mimbar

COVER : Tampak dari kiri Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum, Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, AK, M.Sc, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi,ME, Wakil Direktur Penunjang Medik RSUD Dr. Soetomo Dra. Sri Widayati, Apt, SpFRS dan Kepala Instalasi PKRS & Humas RSUD Dr. Soetomo Sunarso Suyoso, dr, SpKK(K) di Stand RSUD Dr. Soetomo pada Gelar Pameran Pelayanan Publik Nasional tanggal 14-16 Juni di GOR Kabupaten Sidoarjo.

Dari Redaksi Saat ini penyakit MERS memang belum ada di Indonesia walaupun telah ada pasien kecurigaan MERS yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo dan hasilnya negatif, namun kita harus waspada dan mengenal gejala-gejala kecurigaan MERS, dapat dibaca di Berita Utama. Ultra Sonografi Muskuloskeletal yang telah dikembangkan di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo, maka kita perlu mengetahuinya apa manfaat USG Muskuloskeletal tersebut. Sering kita mengalami nyeri kepala ternyata kita perlu mengenal tanda bahaya nyeri kepala tersebut dapat dibaca dikolom artikel kesehatan. Dan masih banyak artikel yang menarik lainnya yang perlu dibaca. Jangan lupa mengisi kuis mimbar terutama Sudoku obat anti pikun. Selamat Idul Fitri 1436 H dan maaf lahir batin.

Susunan Redaksi 1. Seputar Soetomo

18

Pelindung : Plt. dr. Harsono - Direktur RSUD Dr. Soetomo Penasehat : Drs. Pungky Hendriastjarjo, MAk - Wakil Direktur Umum dan Keuangan • Dr. Kohar

BERITA BAGIAN

Hari Santoso, dr., SpAn, KIC, KAP - Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan • Dra. Sri Widayati, Apt, SpFRS - Wakil Direktur Penunjang Medik • Bangun Trapsila Purwaka, dr., SpOG(K) - Wakil Direktur Pendidikan Profesi & Penelitian. Pimpinan Redaksi : Sunarso Suyoso, dr., Sp.KK(K) - Kepala Instalasi PKRS & Humas Wakil Redaksi : Didi Aryono Budiyono, dr., Sp.KJ(K) - Wakil Kepala Instalasi PKRS & Humas

Hospital Expo XI Tahun 2015

20

Dewan Redaksi : Roestiniadi Djoko Soemantri, dr., Sp.THT (K) • Pranawa, dr., Sp.PD.KGH, Agus Hariyanto, dr., SpA (K), Syaiful Islam, dr., Sp.S, Dr. Esti Handayani, dra. Apt.MARS • Rahayu Warni Kusasih, SKM • Rama Krishna, SKM • Tutik Murniati, SE. • Ruri Mustikarani,

SEKILAS INFO

• •

25 tempat wisata yang paling sering dikunjungi di Dunia Mengenal 10 Tanda Nyeri Kepala

S.Sos • Yasta Dwi Amanda, SKM Tata Usaha : Widyowati, Zainal Mutakin, S.Sos, Susana Shinta A. Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6 - 8 Surabaya • Telp. 5501086, 5501088, 5501123 • eMail: [email protected] • Website: www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id • Foto-foto : ZM

Redaksi menerima sumbangan foto atau karangan, berupa tulisan ilmiah, pengalaman kerja, ide cerita, anekdot, suka duka dan lain-lain yang menyangkut kesehatan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah, tanpa mengubah isi. juli 2015 mimbar 1

berita utama

MERS

(Middle East Respiratory Syndrome) / 2012 dan Jordan-N3 / 2012) sedangkan kasus baru secara genetik berbeda pada umumnya (Clade B). Virus tumbuh mudah pada sel Vero dan sel LLC-MK2.

M

ERS (Middle East Respiratory Syndrome), juga dikenal sebagai flu Camel, adalah virus infeksi saluran pernapasan baru diidentifikasi yang disebabkan oleh MERS coronavirus (MERS-CoV). MERS-CoV adalah betacoronavirus berasal dari kelelawar. Unta telah terbukti memiliki antibodi untuk MERS-CoV, tetapi sumber yang tepat dari infeksi pada unta belum diidentifikasi. Sebuah Strain dari MERS-CoV dikenal sebagai HCoV-EMC / 2012 ditemukan di orang yang terinfeksi pertama di London pada tahun 2012 ditemukan memiliki 100% cocok dengan kelelawar makam Mesir. Tanda dan Gejala Laporan awal membandingkan virus untuk Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), dan telah disebut sebagai seperti virus SARS Arab Saudi. Pasien pertama, Pada bulan Juni 2012, dengan tujuh hari demam, batuk, dahak, dan sesak napas. Satu review dari 47 kasus yang dikonfirmasi laboratorium di Arab Saudi memberi gejala yang muncul paling umum seperti demam pada 98%, batuk pada 83%, sesak napas di 72% dan mialgia/nyeri otot di 32% dari pasien. Ada juga gejala gastrointestinal sering dengan diare di 26%, muntah di 21%, sakit perut di 17%. 72% dari pasien diperlukan ventilasi mekanis. Ada 3,3 laki-laki untuk setiap perempuan. Satu studi dari wabah berbasis rumah sakit, MERS diperkirakan memiliki masa inkubasi 5,5 hari (95% confidence interval 1,9-14,7 hari). MERS dapat berkisar dari penyakit tanpa gejala ke parah pneumonia mengarah ke sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS). Gagal ginjal , disseminated intravascular coagulation (DIC) dan perikarditis juga telah dilaporkan. Penyebab Virologi Sindrom MERS disebabkan yang baru diidentifikasi oleh MERS coronavirus (MERS-CoV), spesies baru dengan RNA untai tunggal yang termasuk dalam genus betacoronavirus yang berbeda dari SARS coronavirus dan coronavirus influenza. Genomnya filogenetis yang diklasifikasikan menjadi dua clades, clades A dan B. kasus Awal MERS yang dari Clade A cluster (EMC 2 mimbar juli 2015

Transmisi Unta Sebuah studi yang dilakukan antara tahun 2010 dan 2013, di mana kejadian MERS dievaluasi dalam 310 unta dromedaris, mengungkapkan titer tinggi antibodi untuk MERS-CoV dalam serum darah hewan tersebut. Sebuah studi lebih lanjut sequencing MERSS-COV dari penyeka hidung unta dromedaris di Arab Saudi dan ditemukan mereka memiliki urutan identik dengan sequencing sebelumnya dan isolat pasif manusia. Beberapa unta individu juga ditemukan memiliki lebih dari satu varian genomik di nasofaring mereka. Ada juga laporan dari seorang pria Arab Saudi yang menjadi sakit tujuh hari setelah menerapkan obat topikal ke hidung beberapa unta sakit dan kemudian ia dan salah satu unta ditemukan memiliki strain identik MERS-COV. Hal ini masih belum jelas bagaimana virus ditularkan dari unta ke manusia. Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan menghindari kontak dengan unta dan dianjurkan makan daging unta yang dimasak penuh, susu unta dipasteurisasi, dan untuk menghindari minum air kencing unta. Kencing unta dianggap sebagai obat untuk berbagai penyakit di Timur Tengah. Kementerian Pertanian Saudi telah menyarankan orang-orang untuk menghindari kontak dengan unta atau memakai masker pernapasan ketika di sekitar unta. Untuk menanggapi “beberapa orang menolak untuk mendengarkan saran pemerintah” dan mencium unta mereka, menentang nasihat pemerintah. Antara orang Ada bukti yang terbatas, tetapi tidak berkelanjutan penyebaran MERS-CoV dari orang ke orang, baik dalam rumah tangga maupun di layanan kesehatan seperti rumah sakit. Sebagian besar transmisi telah terjadi “dalam keadaan kontak dekat dengan pasien yang sakit parah dalam pelayanan kesehatan atau rumah tangga” dan tidak ada bukti penularan dari kasus tanpa gejala. Kelompok kasusnya telah berkisar antara 1 sampai 26 orang, dengan rata-rata 2,7. Diagnosis Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, definisi kasus interim adalah bahwa kasus dikonfirmasi diidentifikasi pada seseorang dengan tes laboratorium positif oleh ”diagnostik molekuler termasuk baik positif PCR pada setidaknya dua target genom tertentu atau target yang positif tunggal dengan sequencing pada yang kedua.” Organisasi Kesehatan Dunia Menurut WHO, kasus yang mungkin adalah • seseorang dengan demam, infeksi saluran pernapasan, dan bukti pneumonia atau sindrom gangguan pernapasan akut

dan pengujian untuk MERS-CoV tidak tersedia atau negatif pada spesimen tunggal yang tidak memadai dan orang tersebut memiliki link langsung dengan kasus yang telah dikonfirmasi. • Seseorang dengan penyakit pernapasan, demam akut dengan klinis, bukti radiologis, atau histopatologi dari penyakit parenkim paru (misalnya pneumonia atau gangguan Sindrom pernapasan akut) dan tes laboratorium MERS-CoV yang meyakinkan (yaitu, positif tes skrining tanpa konfirmasi) dan warga atau wisatawan ke negara-negara Timur Tengah di mana virus MERS-CoV diyakini beredar di 14 hari sebelum timbulnya penyakit. • Seseorang dengan penyakit pernapasan demam akut dan setiap gejala yang parah dan tes laboratorium MERS-CoV yang meyakinkan (yaitu, tes skrining positif tanpa konfirmasi) dan pasien memiliki langsung epidemiologi-link dengan kasus MERS-CoV yang telah dikonfirmasi. Pusat Pengendalian Penyakit Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) merekomendasikan menyelidiki setiap orang dengan : • Demam dan pneumonia atau sindrom gangguan pernapasan akut (berdasarkan bukti klinis atau radiologis) dan disetujui dengan : o Ada kunjungan wisata dari negara-negara di atau dekat Semenanjung Arab dalam waktu 14 hari sebelum onset gejala, atau o kontak dekat dengan wisatawan dengan gejala yang ada demam dan penyakit pernapasan akut (tidak harus pneumonia) dalam waktu 14 hari setelah bepergian dari negara di atau dekat Semenanjung Arab atau o anggota dari sekelompok pasien dengan penyakit akut pernapasan (misalnya demam dan pneumonia yang membutuhkan rawat inap) etiologi yang tidak diketahui di mana MERS-CoV sedang dievaluasi, dalam konsultasi dengan departemen kesehatan negara bagian dan lokal. • Demam dan gejala penyakit pernapasan (tidak harus pneumonia, misalnya batuk, sesak napas) dan berada di fasilitas kesehatan (sebagai pasien, pekerja, atau pengunjung) dalam waktu 14 hari sebelum onset gejala di suatu negara atau wilayah di atau dekat Arab Peninsula di mana kasus-kesehatan terkait baru-baru ini MERS telah diidentifikasi. • Demam atau gejala penyakit pernapasan (tidak harus pneumonia, misalnya batuk, sesak napas) dan kontak dekat dengan kasus MERS yang dikonfirmasi sementara kasus yang sakit. Radiologi Temuan X-ray thorax/ dada cenderung menunjukkan bilateral infiltrat konsisten dengan pneumonitis virus dan ARDS. Lobus lebih rendah cenderung lebih terlibat. CT scan menunjukkan interstitial infiltrat.


MERS coronavirus di bawah mikroskop elektronik

Pengujian laboratorium Kasus MERS telah dilaporkan memiliki jumlah sel darah putih yang rendah, dan khususnya limfosit yang rendah. Untuk pengujian PCR, yang WHO merekomendasikan memperoleh sampel dari saluran pernapasan bagian bawah melalui lavage bronchoalveolar (UUPA), sampel sputum atau aspirasi trakea, seperti ini memiliki viral load tertinggi. Ada juga telah memanfaatkan penelitian sampel pernafasan atas melalui swab nasofaring. Beberapa sangat sensitif, konfirmasi real-time RT-PCR tes ada untuk identifikasi cepat sebagai MERS-CoV dari sampel pasien yang diturunkan. Tes ini berusaha untuk memperkuat UpE (unsur target hulu dari gen E), pembacaan terbuka bingkai 1B (target gen ORF1b) dan pembacaan terbuka bingkai 1A (target gen ORF1a). WHO merekomendasikan target UpE untuk skrining tes seperti itu sangat sensitif. Selain itu, sequencing hemi untuk amplikon menargetkan RdRp (hadir di semua coronavirus) dan gen nukleokapsid (N) fragmen (khusus untuk MERS-CoV) dapat dihasilkan untuk konfirmasi melalui sequencing. Laporan dari polimorfisme yang potensial pada gen N antara isolate, perlunya untuk karakterisasi berdasarkan urutan sequencing. WHO merekomendasikan algoritma pengujian adalah untuk memulai dengan UpE RT-PCR dan jika konfirmasi positif kemudian konfirmasi dengan ORF 1A assay atau RdRp atau uji urutan gen N. Jika kedua UpE dan uji sekunder positif itu dianggap kasus dikonfirmasi positif. Protokol untuk biologis yang aman imunofluoresensi tes (IFA) juga telah dikembangkan; Namun, antibodi terhadap betacoronaviruses diketahui bereaksi silang dalam genus. Ini secara efektif membatasi penggunaannya untuk aplikasi konfirmasi. Sebuah uji protein-microarray berbasis lebih spesifik juga telah dikembangkan yang tidak menunjukkan reaktivitas silang terhadap sampel populasi dan serum diketahui positif bagi betacoronaviruses lainnya. Karena validasi terbatas dilakukan selama ini dengan tes serologi, bimbingan WHO adalah bahwa “kasus di mana laboratorium pengujian telah melaporkan hasil uji serologi positif dengan tidak adanya pengujian PCR atau sequencing, dianggap kemungkinan kasus infeksi MERS-CoV, jika memenuhi kondisi lainnya itu sesuai definisi kasus.” Pencegahan Sementara mekanisme penyebaran MERS-CoV saat ini tidak diketahui, berdasarkan pengalaman dengan coronavirus sebelumnya, seperti SARS, WHO saat ini merekomendasikan bahwa semua individu datang ke dalam kontak dengan juli 2015 mimbar 3

berita utama tersangka MERS (selain tindakan pencegahan standar) harus : • Memakai masker medis • Memakai pelindung mata (yaitu kacamata atau pelindung wajah) • Kenakan gaun berlengan panjang bersih, tidak steril, dan sarung tangan (beberapa prosedur mungkin memerlukan sarung tangan steril) • Membersihkan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan atau sekelilingnya dan segera setelah pembuangan alat pelindung diri (APD) Untuk prosedur yang membawa risiko aerosolisasi, seperti intubasi, WHO merekomendasikan bahwa penyedia layanan juga: • Kenakan respirator partikulat, dan saat meletakkan pada respirator partikulat sekali pakai, selalu memeriksa segel • Memakai pelindung mata (yaitu kacamata atau pelindung wajah) • Kenakan gaun dan sarung tangan lengan panjang yang bersih, non-steril, (beberapa prosedur ini memerlukan sarung tangan steril) • Memakai celemek kedap untuk beberapa prosedur dengan yang mungkin ada cairan yang bervolume banyak yang mungkin menembus gaun • Melakukan prosedur di ruang berventilasi yang memadai; yaitu minimal 6 sampai 12 pertukaran udara per jam dalam fasilitas dengan ruang ventilasi mekanik dan setidaknya 60 liter / detik / pasien di fasilitas dengan ventilasi alami • Batasi jumlah orang yang hadir di ruangan untuk jumlah minimum yang absolut diperlukan untuk perawatan pasien • Membersihkan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan nya dan setelah pembuangan APD. Durasi infeksi pasien juga tidak jelas diketahui sehingga berapa lama pasien harus diisolasi, tetapi rekomendasi saat ini selama 24 jam setelah resolusi gejala. Dalam wabah SARS virus tidak dikultur dari pasien setelah resolusi gejala mereka. Hal ini diyakini bahwa penelitian SARS yang ada dapat memberikan template yang berguna untuk mengembangkan vaksin dan terapi terhadap infeksi MERS-COV. Bakal vaksin sedang menunggu uji klinis. Pengobatan Meskipun MERS-CoV telah terbukti menyerang produksi interferon (IFN) endogen, pengobatan dengan eksogen tipe I dan III IFN (IFN-α dan IFN-λ), masing-masing telah efektif mengurangi replikasi virus in vitro. Ketika kera rhesus diberikan interferon-α2b dan ribavirin dan terkena MERS, mereka mengembangkan kurang pneumonia dari hewan kontrol. Lima pasien sakit kritis dengan MERS di Arab Saudi dengan ARDS dan pada ventilator diberi interferon-α2b dan ribavirin tapi semua berakhir dengan kematian. Perawatan dimulai pada akhir penyakit (rata-rata 19 hari setelah masuk rumah sakit) dan sudah gagal uji steroid sehingga masih harus dilihat apakah mungkin memiliki manfaat awal perjalanan penyakit. Terapi lain yang diusulkan adalah penghambatan virus protease atau enzim kinase. Para peneliti sedang menyelidiki sejumlah cara untuk memerangi wabah MERS coronavirus, termasuk menggunakan interferon, klorokuin, klorpromazin, loperamide, dan lopinavir, serta agen lain seperti asam mikofenolat dan camostat. Pada dasarnya saat ini belum ada pengobatan yang dapat mematikan virus korona penyebab MERS. Namun, selain terapi suportif sesuai parahnya penyakit, maka ada lima obat yang kini coba digunakan di beberapa negara. Obat2 ini belum benar2 teruji secara ilmiah, tapi sudah mulai digunakan, yaitu : 4 mimbar juli 2015

1. Plasma konvalesens, yaitu darah dari pasien yang yang sembuh dari MERS dianggap punya zat anti 2. Ribavirin, suatu jenis antivirus 3. Protease inhibitor dengan nama Kaletra, yang biasa dipakai mengobati HIV AIDS 4. Beta interferon, yang pernah dipakai mengobati SARS 5. Interferon alfa 2 A Selain itu, jenis obat lain yang kadang2 digunakan meliputi Nitazoxanide, Cyclosporin A, Immunoglobulin Intravena dan Dipeptidyl Peptidase 4 (DPP4, atau dikenal dgn CD 26). Epidemiologi

Filipina Pada bulan April 2014, MERS muncul di Filipina dengan kasus yang diduga pekerja asing di luar negeri. Beberapa dugaan kasus yang melibatkan individu-individu yang berada di penerbangan yang sama sebagai kasus awal tersangka sedang dilacak tetapi percaya telah tersebar di seluruh negeri. Lainnya diduga MERS yang meninggal di provinsi Sultan Kudarat sehingga Departemen Kesehatan memberikan peringatan. Konfirmasi kasus MERS dan kematian Dari September 2012 hingga 10 Maret 2015, dan Juni 2015 Kasus Kematian Kematian Total WHO 1227 449 37% Total ECDC 1082 439 41% Dilaporkan kasus yang dikonfirmasi per negara Arab Saudi 1029 452 44% Korea Selatan 166 32 17,5% Uni Emirat Arab 74 10 14% Jordan 19 6 32% Qatar 10 4 40% Oman 5 3 60% Iran 5 2 40% Inggris 4 3 75% Jerman 3 1 33% Kuwait 3 1 33% Aljazair 2 1 50% Tunisia 3 1 33% Prancis 2 1 50% Spanyol 2 0 0% Belanda 2 0 0% Filipina 2 0 0% Amerika Serikat 2 0 0%


Yunani Malaysia Turki Yaman Austria Mesir Italia Lebanon Thailand Total dilaporkan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1342

1 1 1 1 0 0 0 0 0 513

0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 38%

Arab Saudi MERS juga dalam wabah pada bulan April 2014 di Arab Saudi, di mana MERS telah dilaporkan sejak 2012 yaitu terinfeksi 688 orang dan 282 kematian. Menanggapi kasus dan kematian yang baru dilaporkan, maka empat dokter di Rumah Sakit Jeddah Raja Fahd mengundurkan diri yang menolak untuk mengobati pasien MERS karena takut terinfeksi, pemerintah telah mengganti Menteri Kesehatan dan mendirikan tiga pusat pengobatan. 18 lebih kasus dilaporkan pada awal Mei. Pada bulan Juni 2014, Arab Saudi mengumumkan 113 kasus sebelumnya yang tidak dilaporkan dari MERS, merevisi jumlah korban tewas menjadi 282. Amerika Serikat Pada tanggal 2 Mei 2014, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menegaskan diagnosis pertama MERS di Amerika Serikat di Indiana. Pria yang didiagnosis adalah seorang pekerja perawatan kesehatan dari Arab Saudi seminggu sebelumnya, dan dilaporkan berada dalam kondisi yang baik. Seorang pasien kedua yang juga melakukan perjalanan dari Arab Saudi dilaporkan di Orlando, Florida pada 12 Mei 2014. Pada 14 Mei 2014, para pejabat di Belanda melaporkan kasus pertama telah muncul. Pada Sabtu, 17 Mei, 2014, seorang pria dari Illinois yang merupakan rekan bisnis dari kasus AS pertama (ia telah bertemu dan berjabat tangan dengan petugas kesehatan Indiana) dinyatakan positif MERS coronavirus, Dr. David Swerdlow dari pusat CDC mengatakan kasus yang merasa baik dan belum diperiksa dan belum membutuhkan perawatan medis, belum dianggap kasus resmi dan pedoman pencegahan tidak berubah. Uji laboratorium menunjukkan bukti infeksi masa lalu dalam darahnya. Korea Selatan (2015) Pada bulan Mei 2015, kasus pertama di Korea Selatan dikonfirmasi pada seorang pria yang mengunjungi Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Seorang pria lain dari Korea Selatan, yang bepergian ke China, didiagnosis sebagai kasus pertama di Cina . Sejauh ini, tidak ada warga China telah ditemukan terinfeksi. Pada 17 Juni 2015, 19 orang di Korea Selatan telah meninggal akibat wabah ini, dengan 162 kasus yang dikonfirmasi infeksi. Setidaknya telah ada 6508 yang dikarantina. Pada berita Jakarta Post 24 Juni 2015 dinyatakan 175 kasus yang terkonfirmasi, 27 meninggal, 54 sembuh, dan 94 masih diobati yang mana 16 nya mendapat perawatan life support machine. 2805 orang masih dalam karantina, turun sekitar seperempatnya dari Senin 22 Juni 2015. Pada 27 Juni yang meninggal 32 kasus MERS.

Thailand (2015) Kasus pertama MERS adalah pasien pria dari Oman usia 75 tahun yang berobat ke Bangkok untuk penyakit jantung di RS Bumrungrad yang terkenal dengan pasien-pasien Internasionalnya yang mana 20% nya pasien dari Timur Tengah. Sekarang pasien tersebut di Rawat di Institut Penyakit Infeksi Bamrasnaradura dan telah membaik dan 3 keluarganya yang dikarantina dinyatakan negatif. 58 staf RS Bumrungrad telah dikarantina dalam observasi. Sampai sekarang ada 176 orang yang kontak dengan pasien dari Oman tersebut, 94 nya diketemukan dan dimonitor sampai 14 hari dan belum ada kasus baru yang dicurigai lagi sesudah itu. Di Airport Suvarnabhumi dipasang 4 thermoscaning di terminal F untuk penumpang yang datang dari 7 negara yang ada infeksi MERS nya yaitu Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iran, Jordan dan Korea Selatan. Setiap hari ada 30.000 pengunjung yang datang melalui lapangan terbang Suvarnabhumi. Dibagikan ke penumpang masker dan gel tangan yang datang dari 37 Airlines dari negara-negara Timur Tengah dan Korea Selatan, dan diperiksa juga Taxi Airport. Diadakan tempat parkir pesawat disamping kedatangan pesawat dari negara-negara risiko tinggi tersebut. Indonesia (2015 Ada 2 pasien yang diduga menderita MERS namun setelah diperiksa ternyata hasilnya negatif semua, yaitu : 1. Anak usia 2 tahun dirawat di RSPI Sulianti Suroso Jakarta negatif MERS CoV dan Influenza, yang kontak juga diperiksa hasilnya negatif, gejalanya timbul 15 hari setelah pasien kembali dari wisata ke Korea Selatan bersama orang tuanya. Gejala MERS tampak tersering dalam 14 hari, kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP-PL) dr. H. Mohamad Subuh, MPPM 2. Pasien dari China yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya juga dinyatakan bukan MERS setelah pemeriksaan Laboratorium PCR di Lab BSL 3 Balitbangkes Jakarta. Selanjutnya dia menyatakan bahwa umumnya pasien MERS adalah dewasa diatas 40 tahun, namun anak-anak dapat juga terkena. Data-data menyatakan saat ini umur pasien MERS semakin berkurang setiap tahun. Statistik menyatakan tidak ada anak-anak yang terkena MERS. 2014 yang terkena sekitar umur 55 tahun, 2015 ini turun ke umur 49 tahun. dr. H. Mohamad Subuh, MPPM juga menyatakan angka kematian MERS 47% pada 2014 dan 39% pada 2013. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI Prof. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE yang juga sebagai Anggota WHO Emergency Committe on MERS CoV menyatakan Indonesia harus sangat hati-hati bila keluar negeri terutama yang menunaikan Umroh dan Haji ke Saudi Arabia, negara yang virusnya pertama terdeteksi pada tahun 2012. Sebaiknya saat masih di Indonesia periksa ke dokter untuk penyakit kronis yang diderita yaitu Paru, Jantung dan Ginjal karena dapat meningkatkan terkena infeksi MERS. Prof. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE mengingatkan selain panduan preventif dasar seperti cuci tangan cara WHO dan pemakaian masker, sebaiknya juga menjauhi dari Unta, jangan berfoto atau naik Unta, jangan minum susu Unta dan jangan berkunjung ke peternakan Unta. Sumber : 1. Wikipedia, ensiklopedia, 2. The Jakarta Post June 22, 2015, 3. The Jakarta Post June 24, 2015, 4. The Jakarta Post June 26, 2015, dan 5. www.litbang.depkes.go.id

juli 2015 mimbar 5

karya bhakti

HIDUP ITU INDAH Bersama tutor di Kobe dari kiri ke kanan : Didi (INA), Prof Allan (USA), DR Mellisa(USA), dr. Sherchan (Nepal)

Bersama Bapak Gubernur Jawa Timur, DR. H. Soekarwo.

H. Didi Aryono Budiyono, dr., SpKJ(K) Kepala IRNA Jiwa/Psikiatri

M

enapak usia 65 tahun merupakan dambaan setiap orang khususnya PNS. Dr H. Didi Aryono Budiyono, Sp.KJ(K), sangat mensyukurinya meski waktu masih berakhir beberapa hari lagi di akhir bulan Agustus 2015. Menapak tilas, kilas balik perjalanan panjang yang ditekuni bagi dirinya yang lahir di Kota Gudeg Jogjakarta. Masa kecil yang bahagia harus berakhir begitu cepat ketika ayahnya wafat saat dirinya menapak kelas III SD. Keadaan berubah cepat untuk mampu bertahan ketika pensiun almarhum ayah sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup bersama ibu dan adik bungsu-nya yang masih belum sekolah, sementara beberapa kakak yang baru berkarir mempunyai arti besar dalam hidupnya. Berada di utara kampus UGM di kota Jogja harus menempuh jalan kaki bersekolah ke kota adalah sebuah peristiwa yang amat memorabilia baginya. Inspirasi dan semangat kakak-kakak amat memacu dirinya yang tertatih-tatih. Perjalanan panjang selepas kuliah menjadi dokter dan diabdikan di Kabupaten Probolinggo bersama isteri yang dicintainya; dr. Hj. Sri Murtiwi, Sp.PD KEMD, sungguh kenikmatan tersendiri ketika sepasang dokter umum yang suami isteri asli Jawa Tengah dan harus bertugas di kawasan yang berbahasa Madura di Jawa Timur yang belum pernah dipelajarinya. Namun setelah menekuni cukup panjang akhirnya cukup fasih berbahasa Madura, malahan kini di RS Dr. Soetomo sering ditampilkan jika teman-teman dokter lain yang menghadapi pasien tidak mampu berbahasa Madura maka dr. Didi diminta menterjemahkannya atau menanganinya. Selepas INPRES di Puskesmas dr. Didi AB menempuh pendidikan Spesialisasi Psikiatri di UNAIR, sedang isterinya, dr. Hj Sri Murtiwi menempuh Ilmu Penyakit Dalam. 6 mimbar juli 2015


Menerima Sertifikasi Disaster Management dari Prof DR Sakamoto dalam Disaster Management di Kobe University Jepang.

Country Report di depan peserta International Meeting Disaster Management di Kobe University, Kobe,Jepang.

Selama berkarir di RSUD Dr. Soetomo/FK UNAIR dr. Didi AB mendalami beberapa sub-spesialisasi yaitu di bidang Psikiatri Bencana, Consultation Liaison Psychiatry (CLP) & Psikosomatik, Psikiatri Bencana (Disaster Psychiatry), serta Psikiatri Kultural, Psikiatri Forensik. Maka tidak heran jika tugas yang ditempuh cukup menantang terutama di daerah terpapar bencana di beberapa tempat di Indonesia. Daerah yang amat parah akibat bencana alam katastrofik di Indonesia yaitu di Aceh ketika terdampak bencana tsunami terdahsyat di dunia dalam abad ini. Hal itu menjadi lengkap ketika dirinya ditugaskan belajar mendalami bencana psikiatrik di Kobe University/JICA. Ternyata setelah ditekuni bahwa menghadapi bencana itu indah; sebuah keniscayaan, dihadapi dan disyukuri karena manusia itu menjadi kecil, nista dan tak berdaya di hadapan Ilahi Rabbi Tuhan YME. Syukur yang lain yaitu pernah terjadinya sebuah episode dimana dr. Didi AB diamanahi 4 (empat) tugas yang saat itu sekaligus dirangkap yaitu : 1. Ketua Dep/SMF Ilmu Kedokteran Jiwa.

Briefing staf IRNA JIWA dalam antisipasi disaster FOKUS K3RS.

Bangga merengkuh Sang Merah Putih di Kobe University, Jepang.

2. Ketua PDSKJI (Perhimp. Dr. Sp. Kedokt. Jiwa Indonesia) Cabang Surabaya. 3. Ketua RW Taman Indah, dan 4. Ketua Rukun Kifayah (Rukun Kematian) di tempat kediamannya. Ternyata yang paling sulit sekaligus rumit adalah Ketua Rukun Kematian; karena kejadian kematian seseorang umumnya mendadak, tanpa persiapan menuntut penatalaksanaan segera, bersifat keagamaan dan sosial, misalnya saat ini mencari makam cukup rumit dan sulit. Terjadinya kematian tentu tidak pernah ada pengalaman dan proses wafat seseorang manusia, hal itu rahasia Sang Ilahi Rabbi Tuhan YME. Sebagai Ketua Rukun Kematian harus mengatur mempersiapkan warga yang wafat, baik masalah suku, maupun agama apapun, waktu yang mendesak dan sebagai Ketua RW harus dirangkapnya maka harus memberi kata sambutan saat pelepasan jenasah. Demikianlah sekelumit pengalaman hidup yang mudahmudahan menjadi inspirasi bagi pembaca khususnya temanteman di RSUD Dr. Soetomo dan FK UNAIR. (Liputan Tim PKRS)

Bersama keluarga besar: dr. Didi AB.,SpKJ(K), dr Sri Murtiwi, SpPD KEMD, putra-putri, menantu, keluarga, serta cucu.

juli 2015 mimbar 7

inspirasi Mimbar edisi kali ini menampilkan rubrik Inspirasi untuk pertama kali yaitu Wijoto, dr, SpS (K) sebagai Ketua SMF Neurologi, berikut perjalanan hidupnya …. RIWAYAT PENDIDIKAN Tahun 1959-1965 lulus SDN Lowayu Gresik, Tahun 19651968 lulus SMPN 1 Gresik, Tahun 1968-1970 lulus STM Siang Pawiyatan Surabaya, Tahun 1970-1972 lulus SPK Gresik, Tahun 1974-1976 lulus SMA Muhammadiyah Gresik dan Tahun 1976-1985 menyandang gelar S-1 FK Unair kemudian melanjutkan spesialis Tahun 1989-1995 PPDS Neurologi FK Unair.

Wijoto, dr, SpS(K)

RIWAYAT PEKERJAAN Pertama kali bekerja sebagai PNS Pemda Kabupaten Gresik dan menjabat Kepala Puskesmas Kedamaian Gresik. Sebagai Tenaga paramedis diruangan Seruni A, Seruni B, dan Bappenkar RSUD Dr. Soetomo. Setelah lulus S1 FK Unair menjadi Dokter jaga UGD Medik RSUD Dr. Soetomo. belajar di FK Unair dan bekerja sebagai perawat Kemudian menjadi Sekretaris Departemen/ SMF Neurologi ditambah mengajar di SMA Sunan Giri mata ajar Biologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sekarang menjabat Kepala selama dua tahun. Departemen/SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 7. Setelah lulus FK tahun 1985, turun SK diangkat Ketua Divisi Neuro behaviour Departemen/ SMF Neurologi dari tenaga paramedic menjadi tenaga medis, lalu RSUD Dr. Soetomo, Koordinator Pelaksanaan Pemeriksaan melanjutkan tugas sebagai dokter UGD Medik RSUD Pilkada di bidang Neurobehaviour, dan Seksi Dakwah Bina Dr. Soetomo. Rohani Agama Islam RSUD Dr. Soetomo. 8. Melanjutkan sekolah sebagai PPDS Neurologi tahun 1989 dan lulus tahun 1995. KELUARGA 9. Melanjutkan minat konsultan di bidang  Istri : Dra. Siti Sri Murni, MSi Neurobehaviour.  Anak : 1. dr. Dima Sari Wynirito, Sp.M KESAN DAN PESAN Menantu : dr. YudhiAdrianto, SpS Kesan Cucu : Naura Zalfa Alya Adrianto Tugas sebagai dokter di RSUD Dr. Soetomo sangat Muh. Zayyan Attar Adrianto kompleks, mulai dari urusan administrasi, pelayanan, 2. Radix Ara Winyrito pendidikan, manajemen, penelitian, dan lain-lain Menantu : Dewi Budiarti sehingga sulit mengatur waktu. Beban kerja juga tinggi Cucu : Nabila Nur Putri Radix terutama saat tugas datang pada saat yang bersamaan. Tapi, bagaimanapun tetap terasa menyenangkan karena RIWAYAT HIDUP sesuai dengan cita-cita dan harapan. Senang mengerjakan 1. Beliau mendapatkan nilai terbaik semasa menempuh tugas-tugas yang ada karena ingin Neurologi terus pendidikan di SPK Gresik sehingga langsung diangkat berkembang menjadi institusi yang member pendidikan menjadi PNS di kabupaten Gresik dan menjabat kepala dan pelayanan terbaik. Saat ini cita-cita pelan-pelan mulai Puskesmas Kedamaian. Namun, nilai terbaik tidak terwujud dengan adanya divisi Neurointervensi, Sleep menjamin adanya kemudahan selama menjabat, justru Disorders, Neurointensive Care, Pain, dan lain-lain. merasa mendapat banyak halangan dan tantangan. 2. Kesulitan selama menjabat kepala Puskesmas Pesan memberikan motivasi tambahan untuk kembali 1. Betapapun beratnya pekerjaan dan tugas, jika itu menempuh pendidikan SMA Muhammadiyah di Gresik dilaksanakan bersama-sama dalam susasana yang demi mencapai cita-cita sebagai dokter. saling membantu, maka tidak satupun pekerjaan yang 3. Selama sekolah beliau tetap menggunakan waktu luang menjadi berat. yang ada untuk bekerja di Puskesmas Pembina. 2. Semua langkah dan keputusan yang kita ambil 4. Setelah lulus SMA Muhammadiyah Gresik, beliau hendaklah diputuskan atas dasar panduan iman, melanjutkan pendidikan di FK Unair, namun tetap pulangjangan semata-mata atas dasar akal. pergi Surabaya-Gresik untuk memenuhi tanggung jawab 3. Terima kasih kepada guru-guru saya khususnya bertugas di Puskesmas. kepada Prof. dr. Troeboes Poerwadi, SpS(K) dan Alm. 5. Mendapat pengalaman buruk yaitu difitnah di tempat Prof. Karjadi sebagai Direktur RSUD. Dr. Soetomo kerja sehingga tidak mendapat gaji selama 4 bulan, Surabaya serta teman-teman perawat yang selama namun diberikan kemudahan oleh Allah SWT, yaitu ini membantu dan member dorongan moril kepada diterima bekerja di RSUD Dr. Soetomo sebagai perawat saya dalam menempuh pendidikan di FK. Unair sambil honorer tahun 1977. merangkap bekerja sebagai perawat. 6. Tahun 1977, menikah dengan sang istri, sambil terus

Ketua SMF Neurologi

8 mimbar juli 2015

artikel kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

“USG bisa untuk otot dan sendi?”: Sonografi Muskuloskeletal Paulus Rahardjo, Divisi Muskoloskeletal Radiologi, Dept./SMF Radiologi – RSUD Dr. Soetomo

S

ebelum saya mengikuti kursus praktek sonografi muskuloskeletal (MSK) di luar negeri di tahun 1998, tidak pernah terpikirkan bahwa metode pemeriksaan sonografi, lengkapnya disebut “ultrasonografi”, bisa dipakai untuk memeriksa, otot, tendon, ligamen, sendi dan permukaan tulang. Dokter spesialis radiologi, memang berkompeten untuk mengoperasikan alat sonografi, seperti pemeriksaan kandungan, liver, pancreas, kandung empedu, limpa, ginjal dan kandung kemih. Kompetensi ini hasil pelatihan berjenjang selama lebih dari tiga tahun dalam kurun masa pendidikan radiologi. Sonografi muskuloskeletal adalah teknik “baru” yang berkembang pesat yang mendapatkan popularitas karena kemampuannya mengevaluasi penyakit sendi dan jaringan lunak. Kota Sidney yang menyelenggarakan pesta olahraga dunia (Olympic Games 2000), sudah menyediakan para pakar sonografi MSK di venue pertandingan untuk melakukan pemeriksaan-segera pada atlit yang cedera untuk menentukan apakah atlit tersebut bisa melanjutkan bertanding atau harus berhenti. Gambar USG-MSK biasanya digunakan untuk membantu mendiagnosis kelainan di bawah ini: • Robekan tendon atau tendinosis pada nyeri bahu. • Kelainan tendon Achilles di pergelangan kaki, serta tendon lainnya di seluruh tubuh. • Robekan, tumor, koleksi cairan dalam otot. • Keseleo (sprain) sampai robekan ligamen. • Peradangan atau penumpukan cairan dalam bursa dan sendi. • Perubahan awal pada radang sendi - rheumatoid dan gouty arthritis. • Penjepitan saraf seperti sindrom carpal tunnel. • Benjolan atau tumor jinak dan ganas jaringan lunak di pemukaan tubuh. • Kista ganglion sendi dan ganglion selaput tendon • Hernia otot (robekan fascia otot). • Benda asing pada jaringan lunak (seperti serpihan kaca/ kayu – yang tidak tampak pada foto sinar-x). • Dislokasi sendi panggul pada bayi baru lahir (di luar negeri merupakan skrining standar). • Cairan dalam sendi panggul pada anak-anak (infeksi). • Kelainan otot leher pada bayi dengan tortikolis (leher memutar). Pelayanan Sonografi MSK di RSUD Dr. Soetomo Setelah menyiapkan diri dengan tiga pelatihan intensif berjenjang di luar negeri, pelayanan Sonografi MSK baru dimulai sejak dua tahun yang lalu, tepatnya sejak alat sonografi high resolusion tersedia di unit Pelayanan USG lantai dua Gedung Pusat Diagnositik. Saat ini kami memiliki tiga sonografi high resolusion. Pelayanan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari sejawat dokter dari Rehabilitasi Medis, Ortopedi, Neurologi, Reumatologi, tim Patologi Muskuloskeletal

dan tim Sport Clinic. Setelah pemeriksaan selesai, pasien akan kembali ke dokter pengirim dengan gambar sekaligus ekspertis, atau hasil tertulis, yang dipakai untuk menentukan pengobatan atau tindakan berikutnya, atau mengevaluasi hasil dari pengobatan atau tindakan yang sudah dilakukan. Sebagai pusat pelayanan sonografi MSK di Indonesia Timur kami mulai menerima rujukan dari luar kota, bahkan luar pulau. Selain itu, pada bulan Februari 2015, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi untuk pertamakalinya di Indonesia mengadakan Training for Trainers untuk Sonografi MSK selama tiga hari untuk mencetak pakar dalam pendidikan sonografi kelas nasional yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Lantai tiga di Gedung Pusat Diagnostik RSUD Dr. Soetomo. Keunggulan Sonografi MSK Dari kualitas gambar yang dihasilkan, secara umum sonografi memang berada di bawah MRI, tetapi keuntungan dari sonografi adalah: alatnya tersedia di hampir semua fasilitas pelayanan radiologi, waktu pemeriksaan yang relatif cepat, biayanya yang lebih rendah dari MRI, kemampuan multiplanar, dan kemampuan untuk melakukan pencitraan dengan pasien bergerak, dan dengan mudah dapat membandingkan dengan bagian tubuh yang sama di sisi seberangnya. Kemajuan teknologi telah menghadirkan transduser frekuensi tinggi dengan resolusi yang luar biasa. Juga kemampuan Power Doppler sangat bermanfaat untuk mendeteksi peningkatan dan dilatasi pembuluh darah kecil pada infeksi dan keradangan. Dan semuanya bisa kita lakukan di Instalasi Radiologi. Keterbatasan USG Muskuloskeletal USG-MSK memiliki kesulitan menembus tulang dan, karena itu, hanya bisa melihat permukaan luar dari tulang. Untuk memvisualisasikan struktur internal tulang atau sendi tertentu, modalitas pencitraan lain seperti MRI biasanya digunakan. Ada juga keterbatasan kedalaman yang dapat ditembus oleh gelombang suara. Oleh karena itu, struktur yang lebih dalam pada pasien yang lebih besar (gemuk), tidak dapat terlihat dengan mudah. USG-MSK tidak mampu untuk menentukan penyebab nyeri punggung bawah. Prosedur Pendaftaran dan Pemeriksaan Pasien datang membawa formulir permintaan pemeriksaan radiologi yang telah terisi, mendaftar dan menyelesaikan persyaratan administrasi di loket lantai satu GPDT/ GDC. Pemeriksaan dilakukan di lantai II yang bisa diakses melalui tangga dari lobby lantai dasar atau lewat lift. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dokter akan memeriksa hasil-hasil pemeriksaan radiologi sebelumnya. Untuk hampir semua kondisi klinis, hasil pemeriksaan sonografi MSK ditetapkan setelah mengevaluasi dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya, utamanya foto polos. Jadi, jangan lupa membawa hasil juli 2015 mimbar 9

pemeriksaan radiologi sebelumnya. Dokter akan menanyakan lokasi dan lamanya keluhan. Bagian yang nyeri bisa langung ditunjukkan oleh pasien dan langsung pula diperiksa tepat di atas bagian yang dikeluhkan. Perbandingan dapat dilakukan dengan bagian yang sama di sisi yang berbeda. Pasien diminta menggerakkan sendinya dan pemeriksaan dilakukan secara dinamis dan real-time.

mengering akan menjadi bubuk. Gel-USG tidak akan menimbulkan noda atau menghitamkan pakaian. Waktu penyelesaian pemeriksaan tergantung dari bagian yang diperiksa. Biasanya dibutuhkan waktu 15-30 menit. Dan selama pemeriksaan pasien dan dokter dapat terus berkomunikasi.

Prosedur Pemeriksaan USG-MSK Posisi pasien dapat duduk atau berbaring. Dokter akan membantu dan meminta pasein untuk memposisikan bagian tubuh yang diperiksa, atau pemeriksaan dilakukan sewaktu pasien menggerakan bagian yang diperiksa. Untuk USG bayi dan anak-anak, dilakukan dengan anak berbaring di tempat pemeriksaan. Setelah posisi pasien tepat dokter akan mengoleskan gel-USG yang berbasis air ke daerah tubuh yang sedang diperiksa. Gel membantu transduser melakukan kontak dengan permukaan tubuh dan menghilangkan celah udara antara transduser dan kulit yang dapat memblokir aliran gelombang suara masuk ke dalam tubuh pasien. Transduser akan digeser beberapa kali sampai dokter mendapatkan gambar yang diinginkan (Gambar 1.). Biasanya tidak ada rasa sakit yang ditimbulkan dari pemeriksaan. Pasien mungkin merasa tekanan ringan atau nyeri ringan akibat dari posisi tubuh yang diminta oleh dokter. Setelah pencitraan selesai, gel-USG akan dihapus dari kulit pasien. Setiap bagian yang belum terhapus akan

Pemeriksaan yang paling sering diminta Pemeriksaan nyeri bahu merupakan pemeriksaan yang paling sering dilakukan. Dari statistik, 66 persen dari polulasi akan mengalami nyeri bahu. Dari pengalaman selama dua tahun terakhir ini, kami menemukan bahwa ada profesi tertentu yang lebih sering mengalami nyeri sendi bahu. Dan profesi itu adalah guru yang menulis di papan tulis, pekerja salon yang menservis pelanggan dengan posisi lengan dan siku jauh dari tubuh, juga pada dokter gigi dengan alasan yang sama. Juga pekerja industri rokok tertentu yang melinting rokok secara manual dengan gerakan berulang sampai ribuan kali dalam sehari. Kadang-kadang juga dokter yang memeriksa USG dengan posisi yang salah untuk waktu yang lama. Dengan sonografi MSK ditentukan apakah ada robekan tendon, dan apakah robekan itu total atau parsial. Temuan ini tentu saja menentukan terapi selanjutnya (Gambar 2.)

Gambar 1: Aplikasi pemeriksaan ultrasonografi bahu. Bagian tubuh yang akan diperiksa diberi gel untuk menjamin kontak antara transduser yang dipegang dokter dengan permukaan kulit pasien. (Foto koleksi Dr. Paulus Rahardjo)

Gambar 3 : Pelatihan USG-MSK PPDS Radiologi sebagai kompetensi dasar seorang dokter spesialis radiologi lulusan FK UNAIR-RSUD Dr. Soetomo (Foto koleksi Dr. Paulus Rahardjo)

Sumber yang bisa dibaca selanjutnya: h t t p : / / w w w. a j r o n l i n e . o r g / d o i / f u l l / 1 0 . 2 2 1 4 / ajr.175.3.1750637

Gambar 2: Gambar kiri adalah gambar tendon supraspinatus (SST) yang normal, sedangkan gambar kanan tampak robekan tendon (anak panah). GT= greater tuberosity, HH= humeral head (Foto koleksi Dr. Paulus Rahardjo)

10 mimbar juli 2015

seputar soetomo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

RSUD Dr. Soetomo bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendirikan Pojok Donor Darah di Lingkungan Kantor Pemprov Jatim. Ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh RSUD Dr. Soetomo dalam upaya peningkatan pelayanan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan darah. “Setetes darah dapat menyelamatkan nyawa orang lain,” ungkap Sekda Prov Jatim Dr. H Akhmad Sukardi, MM saat meresmikan Pojok Darah di Klinik Kesehatan Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Jumat tanggal 26 Juni 2015).

Penye ra Pelaya han bayi te rla n Dr. Ko an Medik R ntar oleh W h S a kepad ar Hari San UD Dr. Soe dir toso, d a Dina tomo, r, Sp.A s Sosia diwak n.K ili lP pada S oleh Ibu Dw rov. Jawa T IC, i imur, elasa A n ti n i 30 Jun i 2015 .

amata cinder erima R RI, Pius n e m mo DP r. Soeto omisi IX omisi IX SUD D gan Kerja K unjungan K 2015. R r tu k ei a r M Direk im Kunjun a in 11 at ac tua T o, Sen .Si, sa dari Ke ang, SIP, M Dr. Soetom an UD Lustril I ke RS DPR R

Penan d Graha atangan MO Amerta U Pela Dr. So etomo pada Selas yanan Kard io a denga n piha 30 Juni 201 grafi di GRIU k ke-3 5 anta . ra RS UD

Direktur RSUD Dr. Soetomo, dr. Dodo Anondo, MPH, menyerahkan cinderamata secara simbolis kepada Direktur Utama PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, Drs. Rusdi Rosman, MBA, Apt.. dalam acara penandatanganan MoU dengan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, PT. Syslab, PT. Darya Varia Laboratoria Tbk, dan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) pada Rabu 27 Mei 2015.

Penyerahan Piala pemenang lomba MTQ KORPRI Provinsi Jawa Timur dari RSUD Dr. Soetomo oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo, dr. Dodo Anondo, MPH. Juara I Putri Cabang Tartil Al Qur’an, Mariyatul Qibtiyah, Apt., Sp.FRS dan Juara II Putri Cabang Tilawah Al Qur’an, Binafsih, SST. juli 2015 mimbar 11

seputar soetomo Kegiatan di Bulan Ramadhan 1436 H di RSUD Dr. Soetomo

Pembagian takjil untuk buka puasa oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH kepada salah satu keluarga pasien Ruang Bona pada Sabtu 27 Juni 2015.

Pelaksanaan Sholat Tarawih bersama Direktur, Staf dan Karyawan pada Sabtu 27 Juni 2015 dengan penceramah Dr. KH. Achmad Imam Mawardi Dosen IAIN Sunan Ampel & Pimpinan Pondok Pesantren Kota ‘Alif Laam Miim’ Surabaya.

Tampak kiri Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, MPH menandatangani prasasti peresmian renovasi Masjid Annur RSUD Dr. Soetomo pada Pengajian Akbar dalam rangka memperingati Isro Mi’roj dengan penceramah Dr. KH Ma’ruf Islamuddin diiringi group sholawat Walisongo Sragen Jawa Tengah pada Rabu 13 Mei 2015.

Lomba Klomca Kapita Selekta Puasa Ramadhan ke 12 diselenggarakan pada Rabu 8 Juli 2015 tampak ketua Panitia Dr.H.Imam Susilo, dr, SpPA(K) bersama para pemenang dari kiri yaitu Jingle terbaik dari GBPT dan juara 1 dari Instalasi Gizi, II. SMF Penyakit Dalam, III Instalasi Farmasi dan Harapan I dari GBPT, II Instalasi Rehabilitasi Medik dan III dari Instalasi Patologi Anatomi.


Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan RI, Prof. Dr. Akmal Taher, dr., Sp.U (K), memberikan pengarahan menujuRS terakreditasi JCI kepada Kepala Bidang/ Bagian/ SMF/ Instalasi di Hall GPDT saat berkunjung ke RSUD Dr. Soetomo pada Jum’at 12 Juni 2015.

Pelepa sa Sukard n balon oleh Se i, (kanan Direktur RSU kda Prov. Ja ), seba D Dr. S ti gai sim oetomo m (tengah), H (Joint C bol .A (k o Kamis mmittee Intern Pencananga iri), Dekan FK . n Pelak 11 Jun ational) Unair i 2015 s an di RSU D Dr. S aan JCI oetomo pada

ky Drs. Pung r euangan, eda moto K p & se m it u n kan 2 u T ktur Um Wakil Dire o, M.Ak., menyerah n dalam rangka HU dia jarj sih Hendriast da 2 pemenang un alah Retia . enang ad pa a scoopy ke Amerta ke 12. Pem ak mendampingi K ha mp r., Ta d . , p e so to .K n d GRIU Gra a m idaryati, A merta, Prof. Heru S kapan & dan Nia W Perleng Graha A n ia IU g R a G B . si b Instala Juni 2015 n Ka. Su ) Onk., da Selasa 30 a (K d G a p .O p T. S it, S irul Wang Aset, Cho

Kegiatan Workshop Manajemen Resiko RS dalam rangka Musrenbang RSUD Dr. Soetomo Th. 2015. Tampak jajaran direksi, para pejabat struktural, dan para Kepala Instalasi saat sesi desk tanggal 22-24 Mei 2015 di Hotel Horison Malang. juli 2015 mimbar 13

seputar soetomo

Instalasi PKRS & Humas RSUD Dr. Soetomo Go-Public

Kunjungan Mahasiswa D3 Keperawatan Poltekes Surabaya ke Museum RSUD Dr. Soetomo pada pokok bahasan Antropologi Kesehatan dengan topic Sejarah Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan dibagi menjadi 2 sesi pada Senin-Selasa tanggal 20-21 April 2015

Pemberian cindera mata dari Mahasiswa D3 Keperawatan Poltekes.

Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo, dr, MPH sedang memberikan materi pada Bimtek PKRS & Humas, Rabu 27 Mei 2015.

hidin r. Wa UD D 2015. S R i ei dar mas -12 M & Hu nggal 11 S R a K t kP da Bimte rto pa taan o Mojoke in m r Pe son o Hu Sudir

Permintaan Bimtek PKRS & Humas dari RS PKU Muhammadiyah Gombong pada tanggal 21-22 April 2015.

Pemberian “Bantuan Biaya Hidup” oleh PT.Sido Muncul Tbk kepada 700 pasien kurang mampu di RSUD Dr.Soetomo. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Saefullah Yusuf, kepada Plt.Direktur RSUD Dr.Soetomo, dr.Harsono.Turut menyaksikan dr.Dodo anondo,MPH.pada Sabtu 3 Juli 2015. Tampak baju merah Donny Kesuma maskot Kuku Bima Energi. 14 mimbar juli 2015


Ka RSU mis, 23 A DD pril masa r. Soetom 2015 Dha r o–F rangk k meng K Un ma Wan ola a “Hidu memperin h Ikan. L air meng ita Persat uan omb adak p Se gat seba hat deng i Hari Kar a ini diad an lomba akan tini 2 gai S an M Anak umber P engolah 015 deng dalam ro d a dan I II SM tein”. Jua an Konsu n tema F Ke m r a si Ik I d seha tan K ari IIDI, II an ulit & I Kelam rna in..

anita Dharmaw mo n Kantor Peresmia n RSUD Dr. Soeto , dr, o d n o n Persatua A ktur Dodo an bunga oleh Dire ting penggun n nita a MPH d harmawa . D a tu e K h 15 le 0 o 2 i ti n la u e J m in 15 pada Sen

1

2

3

1. Buka puasa bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) RSUD Dr. Soetomo & DWP FK. Unair dengan anak-anak Panti Asuhan Darul Aytan Zainuddin Jl. Geluran PLN I/17 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 24 Juni 2015, 2. Hj.Hendun Masrufah, sedang tausjiah dihadapan Yapi dan DWP RSDS, 3. Hj.Maskurin, Ketua Yayasan Yapi Zainudin menerima sumbangan. juli 2015 mimbar 15

seputar soetomo

Gubernur Jatim Pakde Karwo mengunjungi IGDROI I Lt. 3 (bezuk pasien) pada 26 Juni 2015 sekaligus Sidak IGD bersama Direktur RSDS dr. Dodo dan Wadir Yan Med RSDS dr. Kohar.

Foto yang jarang; 3 mantan Direktur RSDS Prof. Dikman, Dr. Slamet, dr. Abdus Syukur rapat bersama dalam suatu rapat di RS UA, 26 Juni 2015.

Manajemen IGD RSDS dengan seragam barunya bersama Pembina/ Sesepuh IGD RSDS Prof Abdus Syukur, dr., SpB(K)(Dig) juga mengucapkan Selamat Berlebaran & Mohon Maaf Lahir Batin 1436 H.

Tim futsal bedah umum FK Unair/RSUD Dr. Soetomo sebagai Juara II Dekan FK Unair Cup 2015 foto bersama di lapangan futsal Kampus C Unair.

Workshop Osteosynthesis Fracture Maxillo Facial telah diselenggarakan di Malang FK Unibraw, 12 Mei 2015 dalam rangka P2B2 PABI ke XIII diikuti oleh dokter spesialis bedah seluruh Indonesia untuk meningkatkan kompetensi keahlian. Tampak para peserta foto bersama dengan para Instruktur Dokter Bedah Kepala Leher FK Unair/RSUD Dr. Soetomo.

Pelatihan ATLS (Advance Trauma Life Support) Mei 2015 di Ruang G Oval IGD RSUD Dr. Soetomo. Foto bersama antara para instruktur ATLS dengan peserta. Instruktur yang berasal dari RSUD Dr. Soetomo dr. Agung Prasmono, dr. April Mustika, dr. Urip Murtedjo.

Tim penanggulangan bencana RSUD Dr. Soetomo (dr. Suhudi, dr. Urip Murtedjo, dr. Chris Yoga, dr. April Mustika, dr. Teddy, dr. Marta). Foto bersama di helipad (lapangan kecil helikopter) di atas Gedung IGD RSUD Dr. Soetomo.

Audiensi organisasi profesi PABI (Persatuan Ahli Bedah Indonesia) dengan Menkes RI Prof. Nila Djuwita Muluk, 6 Mei 2015. Nampak foto bersama Menkes RI dengan Prof. Paul Tahalele (Ketua PP IKABI dan dr. Urip Murtedjo (Ketua PP PABI) dari RSUD Dr. Soetomo.

16 mimbar juli 2015

KEGIATAN PAGUYUBAN SUMBER WARAS IRJ


Dalam rangka memperingati hari kartini 2015 diadakan lomba berbusana kebaya dan mensosialisasikan cuci tangan sehat pada saat pertemuan PKK.

Memperingati HUT Paguyuban Sumber Waras diadakan lomba mengambar dan menghias wajah ,usia boleh tua tapi senyum selalu terukir dibibir.Paguyuban Sumber Waras berdiri tanggal 21 Mei 2002 diketuai oleh Ibu Nunik Sriwahyuni yang dihadiri sekitar 40-50 ibu-ibu dari berbagai kalangan.Setiap pertemuan diisi kegiatan dan penyuluhan kesehatan oleh dokter yang bertugas di IRJ.Pertemuan diadakan minggu III setiap bulan di ruang kartini IRJ lt.IV

Dalam kegiatan Customer Relationship Management (CRM ) di IRJ yang dilakukan setiap tahun untuk memberikan pendekatan kepada pasien-pasien yang telah mendapat pelayanan di IRJ. Penyaji CRM kali ini dari Poli Pre Eklampsia & HPP dengan harapan pasien dan keluarga dapat mengerti dan pencegahan pre eklampsia dengan melihat faktor resiko dan riwayat ibu seperti abortus berulang,hipertensi,diabetes mellitus,lupus dll. juli 2015 mimbar 17

berita bagian

Hospital Expo XI Tahun 2015 Oleh: Seksi Pemasaran

R

SUD Dr. Soetomo adalah salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik RSUD Dr. Soetomo wajib memberikan informasi mengenai berbagai pelayanan kesehatan yang ada kepada masyarakat luas. Dengan adanya perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan menuntut kepuasan pelayanan yang tinggi khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan, maka rumah sakit memandang perlu memberikan perhatian yang serius dan menempatkan Pemasaran sebagai program prioritas. Rumah sakit berkomitmen untuk senantiasa berupaya meningkatkan mutu dan mengembangkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain RSUD Dr. Soetomo sebagai Pusat rujukan wilayah Indonesia Timur serta rumah sakit Pendidikan mempunyai berbagai produk pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh institusi kesehatan, institusi pendidikan maupun masyarakat luas. Produkproduk pelayanan, pelatihan dan penelitian kesehatan tersebut belum semuanya diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pemasaran yang tepat, terarah, dan terkoordinir. Salah satu upaya pemasaran yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pameran. Diharapkan melalui kegiatan pameran ini institusi kesehatan, institusi pendidikan, maupun masyarakat luas dapat lebih mengenal produk layanan yang ada di RSUD Dr. Soetomo. Adapun salah satu pameran rutin yang diikuti oleh RSUD Dr. Soetomo yaitu Hospital Expo yang diselenggarakan

18 mimbar juli 2015

oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. Tahun 2015 ini ialah tahun ke-sebelas terselenggaranya Hospital Expo dan kali keenam bagi RSUD Dr. Soetomo mengikuti pameran tersebut. Pameran Hospital Expo XI ini diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 21–23 April 2015 dan bertempat di Hotel Shangri-La Surabaya. Pada pameran ini, RSUD Dr. Soetomo menyajikan lima materi pelayanan yang lebih difokuskan pada pelayanan rujukan dari Rumah Sakit lain yang tergabung dalam PERSI, yaitu : 1. Ruang Isolasi Khusus Ruang Isolasi Khusus merupakan bagian dari IRNA Medik yang memberikan pelayanan perawatan pasien dengan H5NI, H1N1 & penyakit-penyakit menular lainnya yang membutuhkan perawatan dan ruangan khusus dengan tujuan mencegah / meminimalkan penularan dan Memudahkan perawatan pasien dengan penyakit tersebut untuk mengisolasikan. 2. Diklat Mandiri Diklat Mandiri merupakan kegiatan pelatihan yang dirancang khusus untuk tenaga-tenaga kesehatan rumah sakit. Berbagai paket pelatihan telah disiapkan untuk menampung kebutuhan rumah sakit dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. 3. Sterilisasi dan Binatu Pelayanan Sterilisasi dan Binatu di RSUD Dr. Soetomo ditunjang oleh teknologi mesin yang modern serta staf yang profesional berusaha untuk membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan


sterilisasi bagi rumah sakit, poliklinik dan instansi kesehatan lain dengan memberikan pelayanan sterilisasi dan binatu. 4. Patologi Anatomi Laboratorium Patologi Anatomi yang ada di RSUD Dr. Soetomo memiliki fungsi yang sangat vital sebagai penentu bagi kelanjutan tindakan medik yang akan diberikan pada pasien. Bentuk pemeriksaan yang diberikan antara lain : FNAB / Sitologi Aspiratif, Sitologi Exfoliative, Histopatologi, Histokimia, Imunohistokimia dan Frozen Section 5. Graha Amerta Gedung Rawat Inap Utama – Graha Amerta adalah unit pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo yang diperuntukan bagi masyarakat yang menginginkan kepuasan tersendiri. Gedung ini merupakan pengembangan dari paviliun RSUD Dr. Soetomo yang dikelola secara profesional dan dilengkapi dengan peralatan medis, penunjang medis yang mutakhir serta memiliki fasilitas medis yang siap 24 jam dalam menerima pasien dan melakukan tindakan medis. Selain kelima materi tersebut yang disajikan, juga ada demontrasi dari pemenang Persi Awards Tahun 2014 dari Graha Amerta yang berjudul “Perananan Densus 2013 Dalam Penanganan Penggantian Infus Di Rawat Inap Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo Surabaya”. Tujuan dari demonstrasi ini adalah untuk berbagi inovasi di bidang pelayanan kesehatan agar rumah sakit lain juga bisa menerapkan. Inovasi pelayanan kesehatan ini menjelaskan tentang kasus tetesan infus di kamar pasien yang akan habis atau macet yang bisa mengirimkan sinyal ke nurse station yang selanjutkan akan segera ditindaklanjuti oleh perawat yang bertugas.

Kunjungan Staf Ahli Kemenkes Chairul Radjab Nasution dr, SpPD, K-GEH, FINASIM, FACP, M.Kes, Ketua Umum Pengurus Pusat PERSI Dr. dr. Sutoto, M.Kes dan Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS didampingi oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo dr. Dodo Anondo, MPH Ke Stan RSUD Dr. Soetomo

Pengunjung stan RSUD Dr. Seotomo

Jumlah pengunjung pada pameran Hospex XI tahun 2015 ini sebanyak 181 pengunjung yang berasal dari Rumah Sakit lain, Instansi pendidikan, perusahaan farmasi, dan masyarakat umum. Tamutamu VIP yang berkunjung ke stand pameran RSUD Dr. Soetomo yaitu Kementerian Kesehatan, Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua Persi Pusat dan Ketua Persi Jatim. Dalam kesempatan ini kami membuka peluang bagi unit kerja yang telah siap secara internal dan memerlukan publikasi pelayanan, dapat menyampaikan usulan kepada Bidang Pemasaran & Rekam Medik untuk kegiatan tahun 2016. Semoga dengan berpartisipasinya RSUD Dr. Soetomo dalam pameran-pameran kesehatan dapat lebih meningkatkan citra positif RSUD Dr. Soetomo. juli 2015 mimbar 19

sekilas info No. 1 Pengu Grand Bazaa njung Tiap Tar, Istanbul hun : 9 1.250.0 0

0

25 o City 00 Mexic : 85.000.0 , lo a c n ó u Z h a e Th pT No. 2 unjung Tia g n Pe

No. 3 Times Square, New York City Pengunjung Tiap Tahun : 50,000,000

rk, New York City No. 4 Central Pa Tahun : 40.000.000 Pengunjung Tiap

n, D.C. ation, Washingto No. 5 Union St Tahun : 40.000.000 Pengunjung Tiap

No. 6 Las Vegas Strip Pengunjung Tiap Tahun : 30.500.000

5


No. 7 Meiji Jingu Shrine, Tokyo Pengunjung Tiap Tahun : 30.000.000

No. 8 PengunSensoji Temp le jung Tia p Tahun, Tokyo : 30.00 0.000

Tempat Wisata yang Paling Sering Dikunjungi di Dunia No. 10 Grand Central Terminal, New York City Pengunjung Tiap Tahun : 21,600,000

No. 9 Niagara Falls, New York and Ontario Pengunjung Tiap Tahun : 22.000.000

City Mexico hun : No. 11 njung Tiap Ta Pengu ,000 20,000 juli 2015 mimbar 21

sekilas info No. 13 Fa Pengu neuil Hall Ma njung T rk iap Tah etplace, Bos to un : 18 ,000,00 n 0

No. 12 Disney World’s Magic Kingdom, Orlando, Florida Pengunjung Tiap Tahun : 18,588,000

No. 15 Disneyland Park, Anaheim, California Pengunjung Tiap Tahun : 16,202,000

No. 17 G

No. 14 eyland Tokyo Disng Pengunjun : Tiap Tahun 17,214,000

No. 16 Forbidden City, Beijing Pengunjung Tiap Tahun : 15,340,000

olden Ga

te Nation al Rec Pengunjureation Area, Sa n ng Tiap T ahun : 1 Francisco 4,289,12 1

22 mimbar juli 2015

No. 18 Tokyo Disney Sea Pengunjung Tiap Tahun : 14,084,000


No. 19 Notre Dame Cathedral, Paris Pengunjung Tiap Tahun : 14,000,000

No. 20 San Fr Golden Gate Park, Pengu ancisco njung T iap Tah un : 13 No. 21 Balboa Park, San Diego Pengunjung Tiap Tahun : 12,000,000 to 14,000,000

No. 22 South Street Seaport, New York City Pengunjung Tiap Tahun : 12,000,000

No. 24 Lake B Epcot, Walt Pengu uena Vista, FDisney World njung T Resort, iap Tahlorida un : 11 ,229,00 0

,000,00

0

No. 23 San Antonio River Walk, San Antonio, Texas Pengunjung Tiap Tahun : 11,500,000

No. 25 St. Peter’s Basilica, Vatican City, Italy Pengunjung Tiap Tahun : 11,000,000 juli 2015 mimbar 23

tokoh

Pada edisi kali ini Mimbar menampilkan sosok tokoh yang menjadi pemenang lomba budaya malu aparatur dengan kategori terbaik Keperawatan. RIWAYAT PEKERJAAN 1 Januari 2014 s/d sekarang bekerja di Ruang Merpati RSUD Dr. SOETOMO Surabaya PENGALAMAN SELAMA BEKERJA DI RSUD Dr. SOETOMO - Selama bekerja di Ruang Merpati banyak pengalaman yang saya dapat. Ibu hamil, bersalin dan nifas adalah sesuatu yang fisiologis namun ternyata banyak sekali yang menjadi patologis. Hampir sebagian besar kematian ibu dapat terjadi ketika ibu berada dalam masa nifas. Prinsipnya jangan pernah menganggap jika bayi sudah lahir ibunya sudah dalam fase aman justru saat itulah fokus kita lebih berat yaitu pada kesehatan ibu dan bayinya. SUKA DAN DUKA SELAMA BEKERJA SUKA : - Belajar sambil bekerja - Dapat menyalurkan hoby menari melalui kegiatan-kegiatan di IRNA OBGYN - Rekan kerja yang amat sangat solid dan friendly. DUKA : - Komplain pasien yang sangat komplek - Transfer pasien bayi setelah lahir SC yang kurang efisien PESAN-PESAN - Tanggap terhadap kondisi pasien - Bekerja dengan niat membantu sesama - Merawat pasien adalah seni sehingga jangan terlalu kaku yang penting tahu evidence based nya. - Budayakan selalu Budaya Malu Aparatur - Kedisiplinan adalah awal dari kesuksesan

24 mimbar juli 2015

Restiningsih, S.Keb.Bd Pemenang Lomba Budaya Malu – Ruang Merpati Irna Obgyn RSUD Dr. Soetomo SELAIN BEKERJA DI RS BEKERJA DI MANA SAJA - Home care pijat bayi dan pijat ibu hamil - Home business “Jely Art” - Event Organizer “SHE24” RIWAYAT PENDIDIKAN 1997-2002 : SDN NGRONGGO VIII KEDIRI 2002-2005 : SMPN 1 KEDIRI 2005-2008 : SMAN 2 KEDIRI 2008-2013 : PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN FAK. KEDOKTERAN UNAIR RIWAYAT HIDUP Lahir di Kediri 29 Juli 1989, anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan (Bpk Basuki dan Ibu Sri Purwani). 24 April 2015 dipersunting oleh Wahyu Aji Cahya Romadhon (Staf Bank Mega Syariah Pusat).

sekilas info Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

MENGENAL 10 TANDA BAHAYA

NYERI KEPALA

Hanik Badriyah Hidayati, dr, SpS Staf Departemen Neurologi FK UNAIR-RSUD Dr. Soetomo Surabaya

N

yeri kepala adalah keluhan tersering saat pasien datang ke dokter, baik ke dokter umum maupun dokter saraf. 90% nyeri kepala tidak membahayakan, karena terkategori sebagai nyeri kepala primer. 10% sisanya terkategori sebagai nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala primer adalah nyeri kepala yang terjadi saat tidak ditemukan adanya kerusakan struktural maupun metabolik yang mendasarinya, sedangkan nyeri kepala sekunder adalah nyeri kepala yang terjadi saat didapatkan adanya kerusakan struktural atau sistemik.1,2,3 Banyak pasien takut nyeri kepalanya berbahaya. Ada 10 tanda bahaya nyeri kepala. Berikut adalah 10 tanda bahaya nyeri kepala1: 1. Gejala sistemik seperti panas badan, menggigil, keringat malam, kaku kuduk, penurunan berat badan, ruam, atau menggigil. 2. Faktor risiko sekunder seperti kanker dan infeksi 3. Kejang 4. Gejala/ abnormalitas neurologi seperti: gangguan lapang pandang, gangguan visus, pandangan dobel, buta sesaat, gangguan cara berjalan (gait), adanya muka merot, pelo, lemah separuh badan, atau defisit neurologi fokal lain. 5. Onset yang mendadak atau kronik progresif (makin lama makin berat) 6. Usia tua (≥ 50 tahun)

7.

Nyeri kepala yang progresif, misalnya: makin meningkat durasi atau frekuensinya 8. Nyeri kepala yang muncul pada perubahanposisitertentu 9. Papil edema 10. Faktor pencetus seperti: batuk, mengejan, bersin, aktivitas seksual, dan manuver valsava. Bila nyeri kepala disertai salah satu dari 10 tanda bahaya ini, maka perlu waspada, mungkin nyeri kepala yang sedang terjadi bukanlah nyeri kepala primer. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan diagnostik, mulai dari pemeriksaan laboratorium, CT scan kepala atau bahkan MRI kepala.1 DAFTAR PUSTAKA 1. Grosberg BM, Friedman BW, Solomon S, 2013. Approach to the Patient with Headache in Robbins MS, Grosberg BM, Lipton RB (Eds), Headache. Hong Kong, Wiley Blackwell: 16-25. 2. Kelompok Studi Nyeri Kepala PERDOSSI, 2013. Diagnostik dan Penatalaksanaan Nyeri Kepala. Airlangga University Press : 1 – 44 3. Solomon S, Grosberg BM, 2013. Diagnosis and Subtypes of Migraine in Robbins MS, Grosberg BM, Lipton RB (Eds), Headache. Hong Kong, Wiley Blackwell: 57-61.

Hari Besar Kesehatan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TANGGAL 9 Juli 12 Juli 17 Juli 23 Juli 01 Agustus 01-07 Agustus 15 September 16 September 17 September 21 September 24 September 28 September 30 September 04-12 September

KETERANGAN Hari Keluarga Nasional Hari Diabet Nasional Hari Saka Bakti Husada Hari Anak Nasional Hari Remaja Asia Pekan ASI Se- Dunia Hari Peduli Limfoma se- Dunia Hari Pangan Nasional Hari Palang Merah Indonesia Hari Alzheimer se- Dunia Hari Jantung se- Dunia Hari Rabies se- Dunia Hari Hati Sedunia Pekan Peduli Hepatitis B Sumber :

Kalender Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2011 Kalender 2013, Tabloid Gaya Hidup Sehat, edisi XIII-41, 4 Januari 2013 april 2015 mimbar 25

ruang wanita

NUGGET AYAM BAHAN : • 500 gr daging ayam, fillet, haluskan • 2 butir telur • 5 lembar roti putih • Air matang • 5 siung bawang putih, haluskan • ½ sdt merica bubuk • 1 sdt garam • Kaldu ayam secukupnya ( jika suka )

SUP JAMUR ES (5 Porsi) BAHAN : • 100 gr Jamur es • 100 gr wortel, potong dadu 2 cm • 100 gr fillet daging ayam, potong dadu 2 cm • 100 gr kacang polong • 2 batang daun bawang, potong bulat 1 cm • 5 butir bakso ikan, belah menjadi 4 bagian • 1 liter kaldu cair • 2 sdm minyak goreng BUMBU HALUS : • 3 siung bawang putih, cincang • ½ buah bawang bombay, cincang • Merica bubuk dan garam • 1 sdt kaldu bubuk CARA MEMBUAT : 1. Rendam jamur es hingga mekar, tiriskan, iris kasar 2. Panaskan minyak, tumis bawang bombay hingga harum 3. Masukkan daging ayam, wortel dan bakso, tumis hingga layu, tuangkan kaldu cair, aduk dan didihkan 4. Masukkan jamur es, kacang polong, daun bawang, garam, merica dan kaldu bubuk. Masak hingga matang, angkat 5. Tuang sup ke mangkuk, taburi seledri cincang, Sajikan Energi Per Porsi : Energi : 182,62 kkal, Lemak : 9,55 gr,

26 mimbar juli 2015

Protein : 7,22 gr Karbohidrat :23,8 gr

Bahan Pelumar : • 2 butir telur, kocok lepas • 150 gr tepung roti CARA MEMBUAT : 1. Rendam roti tawar tampa pinggir ke dalam air matang hingga jadi lunak, lalu peras 2. Campurkan dengan daging ayam yang sudah digiling, telur, bawang putih dan bumbu. Aduk hingga tercampur rata 3. Masukkan adonan tadi kedalam loyang yang dioles dengan minyak goreng, ratakan adonan tersebut 4. Kukus kurang lebih selama 20 menit, lalu angkat dan dinginkan 5. Potong dan bentuk sesuai yang diinginkan. Lalu celupkan ke dalam telur dan gulingkan kedalam tepung roti 6. Goreng nugget pada minyak goreng yang sudah dipanaskan, masak hingga matang 7. Tanda sudah matang warnanya agak kuning keemasan, lalu angkat dan tiriskan. Resep oleh : Tim Gizi RSUD Dr. Soetomo

ruang unik & lucu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

PANIK

DIGOSOK

Dengan penuh kekhawatiran, seorang pria dengan kursi rodanya menelusuri lorong rumah sakit menuju pintu keluar sesaat sebelum operasi, sesaat setelah dokter bedah mendatanginya. Suster kepala yang rnelihatnya, menghentikannya dan bertanya, "Ada apa?' Pria itu berkata, "Aku dengar suster yang merawatku berkata, 'Yang sebentar lagi kamu jalani adalah operasi sederhana, tidak perlu panik. Aku yakin operasinya akan berjalan dengan baik.'" "Suster itu hanya berusaha menghiburmu.. Apa yang membuatmu begitu khawatir?" "Suster itu tidak berbicara denganku. la berbicara dengan dokternya!" SMF Bedah Plastik Harap Maklum

Seorang pasien datang ke Poli Rehabilitasi Medik RS dr. Soetomo dengan keluhan nyeri pada leher sarnpai bahu kanannya. Setelah diperiksa, didapatkan spasme otot uppertrapezius kanan dan kiri. Pasien direncanakan untuk diberikan terapi USD. Dokter : Ibu, dari pemeriksaan yang saya lakukan, saya rnendapatkan ada kekakuan pada otot bahu kanan dan kiri. Inilah sumber dan nyeri yang saat ini Ibu rasakan. Untuk mengurangi kekakuan ini saya rencanakan untuk pemberian USD. Jadi nanti bahu kanan dan kiri ibu akan digosok... Tiba-tiba pasien memotong pembicaraan.. Pasien : Jadi dokter mau menyeterika bahu saya ?? Saya kesini ingin sembuh Dok.. bukan malah ditambah luka.. Dokter : ibu, pemberian terapi USD atau Ultrasound Diathermy itu adalah dengan cara digosok. Jadi nanti bahu ibu akan digosok dengan alat yang telah diberi jel. Jadi bukan diseterika. Ibu nanti akan merasakan sedikit hangat, dan nyerinya akan hilang. Pasien : ohh gitu ya Dok... Nurdiana, dr - INSTALASI REHABILITASI MEDIK

Suatu hari di ruangan kami Ruang THT ada pasien akan MRS, usianya pun hampir mendekati usia lanjut, dia datang bersama istrinya, pasien ini tidak pernah MRS di RSU Dr. Soetomo. Pasien : Sus, saya mau ngamar katanya setelah dari dokternya disuruh ke perawatnya Perawat : Iya pak, bapak memakai jaminan apa ? Pasien : JPS sus (Perawat membuatkan pengantar untuk mengurus jaminannya) Perawat : Pak ini bapak mengurus status masuk RS sama ngurus jaminannya ya Pasien : dimana sus ? Perawat : lni kertas kuning bapak mengurus ke team pengendali sedangkan kertas putih surat masuk RS ngurusnya di GDC pak Pasien : DTC nggih sus (dengan bahasa aslinya) Perawat : GDC pak bukan DTC Pasien : Lha iya sus DTC (dengan nada meninggi) Perawat : bukan DTC pak tapi GDC Gedung Diagnostik Center sebelabnya IRD Pasien : oalah gedung baru itu toh Perawat : iya pak (Perawat hanya bisa tersenyum, Makium pasien kami banyak yang bermasalah dengan pendengarannya) Keesokan harinya pasien bapak ini akan diperiksakan laboratoriumnya, perawat telah usal mengambil sampel darah, dan memberikan kepada keluarganya seorang ibuibu tua Perawat : Bu, bapak akan diperiksakan darahnya. Ini ibu bawa ke GDC lantai 1 bagian lahoratorium Kelg pasien : Nggih sus (Keluarga pasien berangkat rupanya ibu ini tidak kembali - kembali, setelah beberapa jam akhirnya kembali) Perawat : sudah dikirim bu, kok lama bu kembalinya Kelg pasien : (Dengan bahasa aslinya bercerita), Aduh kesel kulo sus, Wau kulo ngeteraken darah lewat pintu ngajeng niku lho sus, Lha kok pintu ne buka nutup piambak toh sus. Kulo badhe lewat buka piambak, Iha kulo wedhi pas kulo lewat pintune nutup lha menggke kulo kecepit. Akhir e kulo ancang ancang sus kulo unggahaken sewek kulo ben mboten tibo terus kulo loncat. Lha kok ternyata teng lebet pun wonten tiyang katah toh sus Perawat : lha niku pintu otomatis bu Kelg pasien : Lha teng daerah kulo mboten wonten koyok ngonten sus Perawat : Tersenyum sambil pergi.

Suatu pagi dr. Y sedang kena jaga di ruang skrening lantai 1 Instalasi Rawat Jalan. Kemudian datang becak yang membawa dua penumpang 2 orang laki-laki muda, yang kalau melihat penampilan dan bajunya seperti dari sebuah pondok pesantren. Salah seorang pemuda tersebut sakit dan berjalan masuk ke loket pendaftaran dengan di papah temannya. Wajah pemuda tersebut pucat dan tangannya memegang dada. dr Y segera tanggap dan menghampiri pasien tersebut Dr. Y : pak mau ke poll mana ? Pemuda 1 : mau berobat dok ! Dr. Y : ya pak, masnya ini sesak sepertinya. Pemuda 2 : ya dok badan saya gak karu-karuan, dada saya ndredek. Dr. Y : ayo pak berbaring didalam sini dulu pak Dr. Y segera mempersilahkan pasien tersebut masuk ruang skrening dan duduk di tempat tidur, dan juga diberikan oksigen karena pernafasan pasien agak cepat. Dr. Y kemudian menganamnesa keluarga dan pasien tersebut Dr. Y : ini cerita gimana pak Pemuda 1 : gini dok tadi malam teman saya ini ke doker X karena sudah 3 hari badannya meriang, kemudian diberi obat. Sampai di rumah obatnya diminum tapi tidak membaik tapi malah jadi seperti ini. Semalam tidak bisa tidur, katanya jantungnya berdebar-debar dan keringat dingin terus Dr. Y : coba saya lihat obatnya Obatnya segera dicek ternyata tidak ada yang mencurigakan hanya antipiretik biasa dan tidak kadaluarsa Dr Y : sampean minumnya gimana mas? Pemuda 2 : Ya seperti ditulisannya saya minum 3 butir Dr. Y : Lho tulisannya minumnya 3 kali dalam sehari, sekali minum 1 tablet Pemuda 2 : endak dok 1 kali 3 (1 X 3) Dr. Y : ya endak mas wong jelas-jelas 3 kali 1 (3X1) Pemuda 1 : lya mas ini bacanya ya 3 x 1, bacanya dari kiri mas bukan darl kanan. Maaf bu dokter kakak saya biasanya baca kitab kuning jadi ini mungkin karena sakit keliru dibaca dari kanan juga......... Dr. Y : ya Allah pak ini kan tulisan biasa pak, bukan tulisan arab........ya sudah ayo saya periksa lain kali hati-hati ya pak...................

SMF Kesehatan THT & KL

Ari Suwandari - InstalasI Rawat Jalan

SALAH BACA

juli 2015 mimbar 27

kuis mimbar

Tebak Siapa Dia

?

?

? Tulis nama lengkap dan unit kerjanya !!!

ak : bat 6 minggu eja redaksi paling lam dim ai mp sa hir ak ter • Jawaban terbitan setelah terbit. majalah “Mimbar” mumkan pada diu ng na me Pe • berikutnya. di ganggu gugat. mutlak tidak dapat njukkan • Keputusan juri sendiri dengan menu mengambil hadiah rus ha ng na me Pe • 88 kartu identitas. PKRS Telp. 1086-10 di kantor Instalasi il mb dia t pa da h • Hadia pada Jam kerja. . 75.000,Hadiah sebesar Rp

Ketentuan meneb

Su Doku Teka-Teki abad ini :

Kita dipersilahkan mengisi kotak-kotak itu dengan angka mulai dari 1 sampai 9. Syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka di dalam satu kolom, juga di dalam satu baris, serta didalam setiap kotak parsial 3 x 3. Sebagai patokan awal, beberapa kotak telah diisi dengan angka-angka pembuka, kita kemudian melanjutkan.

3

6

2

1

8

7

9

5

4

8

9

1

3

4

5

2

6

7

7

5

4

7

9

2

6

8

3

1

4

5

9

8

1

2

6

7

3

2

8

3

6

7

4

5

1

9

1

7

6

5

3

9

4

8

2

7

3

4

2

5

8

1

9

6

9

1

8

4

6

3

7

2

5

6

2

5

7

9

1

3

4

8

1. Suharti Komite Dalin RSUD Dr. Soetomo 2. Umiyati Bagian Penerimaan RSUD Dr. Soetomo

Jawaban “Kuis Mimbar” Vol. 19, No.2 : Tebak Siapa Dia: Imam Husni Bagian Radio Medik (IRD Lantai 3) RSUD Dr. Soetomo

Pemenangnya :

1. Agus Prasetyo, AMAK Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo 2. Muhammad Fahrul Instalasi Farmasi RSUD Dr. Soetomo

3

7 9

1

4 5

2

7

Pemenang Su Doku : Pemenangnya :

1

5

9

Jawaban Su Doku

28 mimbar juli 2015

9

4 2

8

5 8

4

8 3 2

3

9

4

9 3

Angket Berhadiah Artikel apa yang paling anda senangi pada edisi Mimbar edisi ini : 1. ...................................................................... ...................................................................... 2. ...................................................................... ...................................................................... Pemenang Angket Berhadiah : 1. Sri Sasmitaningrum Ruang Anak (Artikel Kesehatan & Sekilas Info) 2. Intan Permata Instalasi Sanitasi Lingkungan (Berita Utama & Sekilas Info)

7

7

6 6

8

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG

TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat; c. bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan; d. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan pelindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan; e. bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undangundang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 4. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh

juli 2015 mimbar

i

Pemerintah dan/atau masyarakat. 5. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik. 6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan. 7. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi. 8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. 9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. 10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masingmasing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. 11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. 12. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. 13. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. 14. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi. 15. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. 16. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. 17. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut. 18. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan. 19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

ii

mimbar juli 2015

Pasal 2 Undang-Undang ini berasaskan: a. Perikemanusiaan; b. manfaat; c. pemerataan; d. etika dan profesionalitas; e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; f. keadilan; g. pengabdian; h. norma agama; dan i. pelindungan. Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan; b. mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan; d. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan. BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap: a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan; b. perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan c. pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik. Pasal 5 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang untuk: a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; b. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan; c. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; d. mendayagunakan Tenaga Kesehatan; e. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan; f. melaksanakan kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan g. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di luar negeri dan Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di Indonesia. Pasal 6 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi berwenang untuk: a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan; c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan; d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan; f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan. Pasal 7 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk: a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi; b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan; c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan; d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan; f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan. BAB III KUALIFIKASI DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN Pasal 8 Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas: a. Tenaga Kesehatan; dan b. Asisten Tenaga Kesehatan. Pasal 9 (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 10 (1) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. (2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 11 (1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: a. tenaga medis; b. tenaga psikologi klinis; c. tenaga keperawatan; d. tenaga kebidanan; e. tenaga kefarmasian; f. tenaga kesehatan masyarakat; g. tenaga kesehatan lingkungan; h. tenaga gizi; i. tenaga keterapian fisik; j. tenaga keteknisian medis; k. tenaga teknik biomedika; l. tenaga kesehatan tradisional; dan m. tenaga kesehatan lain. (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis. (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan. (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien. (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. (14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri. Pasal 12 Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. BAB IV PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDAYAGUNAAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Pasal 14 (1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional. (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan. (3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan Tenaga Kesehatan.

juli 2015 mimbar iii

Pasal 15 Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan harus memperhatikan faktor: a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga Kesehatan; b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan; c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; d. kemampuan pembiayaan; e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan f. kebutuhan masyarakat. Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Pengadaan Pasal 17 (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan. (2) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan. (3) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi. (4) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan: a. keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; b. keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 (1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. (3) Pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri. (4) Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (5) Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan berkoordinasi dengan Menteri. (6) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 (1) Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. (2) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan setelah

iv

mimbar juli 2015

berkoordinasi dengan Menteri. Pasal 20 (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan. (2) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi. (4) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pasal 21 (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri. (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bagian Ketiga Pendayagunaan Pasal 22 (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri. (3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan. Pasal 23 (1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi. (2) Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan cara: a. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil; b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau c. penugasan khusus. (3) Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menempatkan Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI. (4) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (5) Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penempatan dokter pascainternsip, residen senior, pascapendidikan spesialis dengan ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 24 (1) Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan Tenaga Kesehatan. (2) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi. Pasal 25 (1) Pemerintah dalam memeratakan penyebaran Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk mengikuti seleksi penempatan. (2) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi penempatan dapat diikuti oleh Tenaga Kesehatan lulusan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 26 (1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi dan kewenangannya. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 27 (1) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau promosi. (2) Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa dan pelindungan dalam pelaksanaan tugas. (3) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Kesehatan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 28 (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan Kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di daerah khusus berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagai Tenaga Kesehatan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 29 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 30 (1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. (2) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. (3) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan, kepala daerah dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja. Pasal 31 (1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelatihan Tenaga Kesehatan, program dan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 32 (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri. (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

juli 2015 mimbar

v

Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA Pasal 34 (1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsil masingmasing Tenaga Kesehatan. (3) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. (4) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. (5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 35 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Pasal 36 (1) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki tugas: a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan; b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan; dan c. membina dan mengawasi konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. Pasal 37 (1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: a. melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan; b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan; c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan; d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan. Pasal 38 Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai wewenang: a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan; b. menerbitkan atau mencabut STR; c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan;

vi

mimbar juli 2015

d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan. Pasal 39 Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Pasal 40 (1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia merupakan pimpinan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. (2) Keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; c. Organisasi Profesi; d. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan; e. asosiasi institusi pendidikan Tenaga Kesehatan; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan g. tokoh masyarakat. Pasal 41 Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Pasal 42 Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden. BAB VI REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN Bagian Kesatu Registrasi Pasal 44 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. (5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. memiliki STR lama; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan

ketentuan etika profesi; e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. Bagian Kedua Perizinan Pasal 46 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP. (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya. (4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki: a. STR yang masih berlaku; b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan c. tempat praktik. (5) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat. (6) SIP masih berlaku sepanjang: a. STR masih berlaku; dan b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 47 Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik. Bagian Ketiga Pembinaan Praktik Pasal 48 (1) Untuk terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan pelindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan praktik terhadap tenaga kesehatan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya. Bagian Keempat Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan Pasal 49 (1) Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan praktik, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Tenaga Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin berupa: a. pemberian peringatan tertulis; b. rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan. (3) Tenaga Kesehatan dapat mengajukan keberatan atas

putusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VII ORGANISASI PROFESI Pasal 50 (1) Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan. (2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi. (3) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 51 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Kesehatan, setiap Organisasi Profesi dapat membentuk Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan. (2) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi. (3) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi. BAB VIII TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI DAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Pasal 52 (1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi. (2) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penilaian kelengkapan administratif; dan b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik. (3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. (4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (5) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia memperoleh STR. (6) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (7) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada

juli 2015 mimbar vii

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Pasal 53 (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai dengan persyaratan. (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan b. ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat. Pasal 54 (1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi. (2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penilaian kelengkapan administratif; dan b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik. (3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan; b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. (4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dengan surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan Sertifikat Kompetensi. (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 55 (1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR Sementara dan SIP. (2) STR sementara bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya. (3) Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Praktik di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna Tenaga Kesehatan warga negara asing. (4) SIP bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Tenaga Kesehatan warga negara asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN Pasal 57 Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; c. menerima imbalan jasa; d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan

viii mimbar juli 2015

kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 58 (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan. Pasal 59 (1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/ atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu. BAB X PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 60 Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk: a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki; b. meningkatkan Kompetensi; c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi; d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Pasal 61 Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 62 (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya. (2) Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat Kompetensi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 63 (1) Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 64 Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin. Bagian Ketiga Pelimpahan Tindakan Pasal 65 (1) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. (2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan; b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan; c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional Pasal 66 (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. (2) Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masingmasing jenis Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri. (3) Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (4) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67 (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dapat melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. (3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Bagian Kelima Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan Pasal 68 (1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut. (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya mencakup: a. tata cara tindakan pelayanan; b. tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan. (5) Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. (6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 69 (1) Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia. (2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus diinformasikan kepada masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut. Bagian Keenam Rekam Medis Pasal 70 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan. (2) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Penerima Pelayanan Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. (3) Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. (4) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 71 (1) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

juli 2015 mimbar

ix

(2) Dalam hal dibutuhkan, Penerima Pelayanan Kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketujuh Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan Pasal 73 (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. (2) Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedelapan Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan Pasal 74 Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 75 Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 76 Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok Tenaga Kesehatan di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 77 Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 78 Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 79 Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 80 Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan

x

mimbar juli 2015

dengan melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya. Pasal 81 (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diarahkan untuk: a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; b. melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 82 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administratif. (3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan izin. (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 83 Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 84 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 85 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 86 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 87 (1) Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. (2) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bukti Registrasi dan perizinan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 88 (1) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR Tenaga Kesehatan. Pasal 89 Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Pasal 90 (1) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terbentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (3) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 92 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 93 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 94 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) menjadi sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Pasal 95 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan. Pasal 96 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 298

juli 2015 mimbar

xi

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN I. UMUM Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pembukaan UUD 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah Pembangunan Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Upaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah, maupun pendayagunaannya, Tantangan pengembangan Tenaga Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah: 1. pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk pembangunan kesehatan; 2. regulasi untuk mendukung upaya pembangunan Tenaga Kesehatan masih terbatas; 3. perencanaan kebijakan dan program Tenaga Kesehatan masih lemah; 4. kekurangserasian antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis Tenaga Kesehatan; 5. kualitas hasil pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan pada umumnya masih belum memadai; 6. pendayagunaan Tenaga Kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan Tenaga Kesehatan berkualitas masih kurang; 7. pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan; 8. pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatas; 9. pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan; 10. sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan masih terbatas; 11. sistem informasi Tenaga Kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu; dan 12. dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain belum cukup. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerja sama lintas sector, dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.

xii mimbar juli 2015

Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, serta ketersediaan Tenaga Kesehatan tersebut. Pengadaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, termasuk swasta. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan, termasuk peningkatan karier. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui Uji Kompetensi, Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan. Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, penguatan sistem informasi Tenaga Kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam rangka memberikan pelindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras serta tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap orang. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas” adalah bahwa pengaturan tenaga kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme Tenaga

Kesehatan dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus bertujuan untuk menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas pengabdian” adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan diarahkan agar Tenaga Kesehatan lebih mengutamakan kepentingan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas pelindungan” adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus memberikan pelindungan yang sebesar-besarnya bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “Asisten Tenaga Kesehatan” adalah tenaga yang memiliki kualifikasi di bawah Diploma Tiga bidang kesehatan dan bekerja di bidang kesehatan. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Tenaga kesehatan tradisional yang termasuk ke dalam Tenaga Kesehatan adalah yang telah memiliki body of knowledge, pendidikan formal yang setara minimum Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional. Huruf m Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Jenis perawat antara lain perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Tenaga teknis kefarmasian meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Cukup jelas. Ayat (14) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “disusun secara berjenjang” adalah perencanaan yang dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional. Ayat (3) Pemetaan Tenaga Kesehatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara pendataan, pengkajian, atau cara lain. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

juli 2015 mimbar xiii

Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Izin meliputi izin pembentukan institusi pendidikan baru, penambahan jurusan, dan program studi baru. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis” adalah pembinaan teknis keprofesian untuk mencapai standar profesi atau standar Kompetensi berdasarkan kurikulum dalam proses pendidikan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pembinaan akademik” antara lain berupa pemberian izin penyelenggaraan, kurikulum, sistem penjaminan mutu internal, dan akreditasi. Ayat (5) Koordinasi dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan dimaksudkan agar Tenaga Kesehatan dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Aspek pemerataan merupakan upaya distribusi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Aspek pemanfaatan merupakan proses pemberdayaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Aspek pengembangan merupakan proses pengembangan Tenaga Kesehatan yang bersifat multidisiplin dan lintas sektor serta lintas program untuk meratakan dan meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan. Pasal 23 Ayat (1) Penempatan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk mendayagunakan Tenaga Kesehatan pada daerah yang dibutuhkan, terutama daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, serta rumah sakit

xiv mimbar juli 2015

kelas C atau kelas D di kabupaten/kota yang memerlukan pelayanan medis spesialistis serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh tenaga kesehatan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor sehingga Tenaga Kesehatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor tersebut antara lain: a. kondisi geografis, meliputi daerah terpencil, sangat terpencil, daerah tertinggal, tidak diminati, serta perbatasan dan kepulauan; b. masalah kesehatan/pola penyakit; c. sarana, prasarana, dan infrastruktur yang tersedia; d. rasio Tenaga Kesehatan dengan luas wilayah; e. daerah rawan konflik atau bencana; f. indeks pembangunan kesehatan masyarakat daerah; g. kemampuan fiskal daerah; dan h. lama pengabdian di daerah penempatan. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pelindungan dalam pelaksanaan tugas” adalah pelindungan terhadap tenaga kesehatan berupa keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam menjalankan tugasnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karier Tenaga Kesehatan yang dilakukan secara transparan dan terbuka. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam suatu pelatihan terdapat komponen

kurikulum, pelatih, peserta, dan penyelenggara yang masingmasing harus memenuhi standar tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Fungsi pengaturan merupakan pengaturan dalam bidang teknis keprofesian. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah setiap orang yang mempunyai reputasi dan kepedulian terhadap kesehatan. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain berupa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Praktik Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal (inspanningsverbintenis) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. Pasal 62 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kewenangan berdasarkan Kompetensi” adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain: a. apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian; b. perawat memiliki kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan secara mandiri dan komprehensif serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan Tenaga Kesehatan lain sesuai dengan kualifikasinya; atau c. bidan memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu kondisi tidak adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk. Tenaga Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya, antara lain adalah: a. perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu; atau

juli 2015 mimbar xv

b. tenaga teknis kefarmasian yang memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam batas tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam ketentuan ini, antara lain adalah perawat, bidan, penata anestesi, tenaga keterapian fisik, dan keteknisian medis. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan adalah penerima pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Apabila penerima pelayanan kesehatan tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan (under curatele), persetujuan atau penolakan tindakan pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan nyawa Penerima Pelayanan Kesehatan, tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah Penerima Pelayanan Kesehatan sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan segera diberi penjelasan. Dalam hal Penerima Pelayanan Kesehatan adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya, sedangkan tindakan pelayanan kesehatan harus diberikan, penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama saat Penerima Pelayanan Kesehatan telah sadar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “program Pemerintah” adalah program yang merupakan keharusan

xvi mimbar juli 2015

untuk dilaksanakan, antara lain imunisasi dan upaya lain dalam rangka pengendalian penyakit menular, serta penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar biasa serta kegiatan surveilans. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5607

Insert : UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Recommend Documents