MENGEMBANGKAN :
KEPEMIMPINAN APARATUR KEJAKSAAN YANG EFEKTIF MELALUI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Dr.H. Darmono Disampaikan dalam “2012 Indonesia Knowledge Festival” di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Hotel Jakarta Selasa tanggal 10 Juli 2012
1. Korupsi bisa terjadi karena kebutuhan (corruption by need), 2. Korupsi karena perilaku yang rakus (corruption by greed) 3. Korupsi karena terpaksa / kecelakaan (corruption by accident)
• Sistem pengawasan yang lemah • Kepemimpinan yang tidak efektif • Sistem Politik & Hukum dalam Ketatanegaraan Sehingga perlu perbaikan, perubahan dalam rangka penyelenggaraan dari semua aspek yang : 1. Terkait kelembagaan-kelembagaan, 2. Terkait dengan tata laksana, 3. Terkait dengan Sumber Daya Manusianya
• Upaya perubahan yang menyangkut semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik • Permasalahan yang timbul adalah sejauh mana penyelenggaraan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan dan dapat mencapai sasaran sebagaimana diharapkan
Menciptakan birokrasi pemerintah yang : • Profesional dengan karakteristik, • Berintegrasi, • Berkinerja tinggi, • Bebas dan bersih KKN, • Mampu melayani publik, • Netral, sejahtera, berdedikasi, • Memegang teguh nilai-nilai dasar & kode etik aparatur negara
LANDASAN RBK GRAND DESIGN
PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
ROAD MAP
PERMENPAN & RB NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014 PERMENPAN & RB NOMOR 7 - 15 TAHUN 2011
PEDOMANPEDOMAN
1. PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2. PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA 3. PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH 4. PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN 5. KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI 6. PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS) 7. PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK WINS 8. PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMENT) 9. MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PerMenPAN&RB No.53/2011 Tentang Pedoman QA & Monev
BASE LINE PELAKSANAAN RB K/L
7
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi suatu keharusan bagi Kejaksaan Republik Indonesia agar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya memiliki rasa : • ‘sense of belonging’, • ’sense of responsibility’ • ‘sense of crisis’
• Tingkat kualitas pelayanan publik yang dirasakan belum optimal sehingga belum memenuhi harapan masyarakat (publik); • Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja belum menunjukkan hasil yang signifikan (belum meratanya tingkat produktifitas kinerja dari semua satuan kerja); • Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih sangat minim sehingga masyarakat belum dapat mengakses semua informasi tentang penanganan perkara; • Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.
• Aspek Kelembagaan ( Organisasi ) Mewujudkan organisasi Kejaksaan yang modern, ramping, tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing), dengan mengutamakan pada pelayanan publik
• Aspek Tatalaksana Penyusunan standar prosedur operasional atau sering disebut dengan S.O.P
• Aspek SDM Dengan Membangun Tri Tata Perubahan Pola Pikir (Mind Set) / Tata Pikir yang Cerdas Perubahan Budaya Kerja ( Culture Set ) Perubahan Perilaku / Tata Laku ( Behavior )
Doktrin Tri Krama Adhyaksa • Satya : kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia; • Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab – bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan terhadap sesama manusia; • Wicaksana : bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.
– Tunggal : setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan (een en ondeelbaar), – Mandiri : setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya menyadari bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang diberikan kekuasaan sebagai penuntut umum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, negara dan pemerintah, – Mumpuni : setiap warga Kejaksaan wajib melakukan tugasnya dengan prakarsa sendiri dan membangun serta mengembangkan kerja sama dengan badan negara terutama di bidang penegakan hukum dengan dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan dan keakraban untuk mencapai keberhasilan.
• Jaksa adalah insan yang beriman & bertaqwa kepada Tuhan YME. • Jaksa mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama pencari keadilan serta menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. • Jaksa dalam melaksanakan tugas & kewajiban melindungi kepentingan umum. • Jaksa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengabdiannya dengan mengindahkan disiplin ilmu hukum.
• Jaksa berlaku adil dalam memberikan pelayanan pencari keadilan. • Jaksa senantiasa memupuk serta mengembangkan kemampuan profesional, integritas pribadi dan disiplin yang tinggi. • Jaksa berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif dan bijaksana dalam tata pikir, tata tutur dan tata laku. • Jaksa senantiasa membina kader Adhyaksa dengan semangat ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.
