BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

1

BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, telah ditetapkan bahwa pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi hingga tahun 2025 dibagi menjadi tahapan tiap lima tahunan, sesuai dengan tahapan RPJKP. Untuk tahapan lima tahunanantara 2010 – 2014, diharapkan keadaan birokrasi sudah berhasil mencapai peningkatan berikut ini pada tahun 2014: a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; b. Kualitas pelayanan publik. 2

c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. d. Profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah dan antar pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Pada tahun 2011 seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, dan pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan ditargetkan seluruh Kementerian/Lembaga telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi juga diperluas sampai dengan ke daerah, sehingga pada tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. Untuk mencapai sasaran tersebut khususnya di Kementerian Kesehatan, maka disusunlah Road Map ini sebagai pedoman bagi implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan. Secara harfiah, Road Map dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, road map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Road Map ini berisi rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2014. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, Road Mapini juga menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target atau indikator pencapaiannya. Road Map ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi Reformasi

3

Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga berhasil mencapai berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.1.

GAMBARAN KONDISI DAN PERMASALAHAN SAAT INI

Berikut ini akan dipaparkan tentang berbagai kondisi nyata birokrasi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan. 1.1.1.

Pelayanan Publik

Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait area perubahan Pelayanan Publik adalah : a) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, belum optimal. b) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, belum optimal. c) Adanya perbedaan perlakuan pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Askes atau asuransi sosial lainnya dan masyarakat umum. d) Keterlibatan masyarakat dalam

proses pembuatan kebijakan

pelayanan, pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan pelayanan sudah dilakukan, namun belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

1.1.2.

Akuntabilitas Kinerja

Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan area perubahan Akuntabilitas Kinerja adalah : a) Sistem manajemen kinerja organisasi Kementerian Kesehatan belum terpadu

dan

terintegrasi

4

sehingga

kesinambungan

proses

perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja di level Kementerian sampai ke unit eselon 1 dan 2 belum optimal. b) Evaluasi kinerja hanya dilakukan pada akhir tahun tanpa adanya sistem pemantauan kinerja. Hal ini menyebabkan kualitas dari capaian kinerja tidak dapat diperbaiki jika ada kinerja yang masih belum tercapai. c) Penyusunan laporan kinerja cenderung untuk pemenuhan formalitas pelaporan, dan kurang berisikan analisis kinerja.

1.1.3.

Tata Laksana

Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait area perubahan Tata Laksana adalah : a) Unit pengelola tatalaksana masih belum berfungsi secara optimal dalam hal pengelolaan proses bisnis organisasi. b) Belum adanya pengelolaan, pengawasan, dan perbaikan yang efektif terhadap proses bisnis Kementerian Kesehatan. c) Unit pengelola data, informasi, dan teknologi informasi masih belum berfungsi secara optimal. d) Penggunaan Information and Communication Technology (ICT) masih belum optimum dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis organisasi. e) Pemanfaatan data dari ICT belum optimal untuk menyusun kebijakan pembangunan kesehatan.

1.1.4.

Perundang-undangan

Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait area perubahan Perundang-undangan adalah :

5

a) Penyusunan peraturan perundang-undangan belum terintegrasi antar Unit sehingga memungkinkan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi. b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan belum efektif. c) Proses penyusunan dan manajemen peraturan perundang-undangan belum didukung oleh ICT

d) Belum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang kondusif untuk menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.1.5.

Pengawasan

Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait area perubahan Pegawasan adalah : a) Akuntabilitas pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b) Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

belum

sepenuhnya

diterapkan. c) Peran APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) hanya sebagai watch dog.

1.1.6.

Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait area perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah : a) Sistem pengelolaan SDM Aparatur belum berdasarkan kompetensi. b) Belum ada sistem penilaian kinerja individu pegawai berdasarkan pencapaian indikator kinerja dan kompetensi.

6

c) Belum adanya Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi untuk menunjang proses / kegiatan manajemen SDM. d) Sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai belum sesuai dengan bobot, kompleksitas, kondisi pekerjaan, dan kinerja.

1.1.7.

Pola Pikir dan Budaya Kerja

Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja adalah : a) Disiplin pegawai dalam bekerja masih kurang, antara lain disiplin jam kerja dan perjalanan dinas. b) Profesionalisme pegawai dalam bekerja masih kurang, antara lain disiplin jam kerja, kejujuran, akuntabilitas, dan kompetensi. c) Efektivitas proses kerja masih belum optimal (kurang komitmen dan konsistensi).

d) Komunikasi dan kerjasama antar Unit belum optimal.

1.1.8.

Organisasi

Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait area perubahan Organisasi adalah : a) Adanya indikasi duplikasi tugas dan fungsi. b) Pembagian unit kerja tidak mendukung proses kerja yang efektif. c) Pembagian beban kerja antara pusat dan daerah belum optimal. d) Organisasi belum diisi oleh sumber daya manusia yang tepat kuantitas dan kualitasnya.

7

1.2.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI 2012-2014

Pada dasarnya rencana program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2011-2014 ini merupakan rencana pembenahan atas kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan. Adapun rencana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 tersebut adalah sebagai berikut. 1.2.1.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah: a) Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas. b) Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. c) Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA. d) Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu. e) Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan). f)

Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pelayanan kesehatan.

1.2.2.

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah: a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2. b) Pendampingan

penyusunan

laporan

Kementerian dan Eselon 1. c) Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA.

8

Akuntabilitas

Kinerja

1.2.3.

Program Penataan Tatalaksana

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan Tatalaksana adalah: a) Penguatan unit tatalaksana sesuai dengan kebutuhan (strategic, fokus pada proses bisnis). Lihat area perubahan “Organisasi”. b) Pemetaan proses bisnis. c) Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis). d) Audit Kepatuhan terhadap Proses secara Periodik. Lihat area perubahan Pengawasan. e) Program perbaikan (improvement) proses bisnis. f)

Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi.

g) Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi. h) Pembangunan atau Pengembangan e-Government.

1.2.4.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan Peraturan Peundang-undangan adalah: a) Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. b) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundang-undangan.

c) Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

9

1.2.5.

Program Penguatan Pengawasan

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penguatan Pengawasan adalah: a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan. b) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent. c) Pengembangan

Sistem

Pengelolaan

Pengaduan

Masyarakat

Terpadu.

1.2.6.

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah: a) Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai berbasis Kompetensi. b) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. c) Assessment Individu berdasarkan Kompetensi. d) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. e) Pembangunan/ Pengembangan Database Pegawai. f)

Pengembangan

pendidikan

dan

Pelatihan

Pegawai

berbasis

Kompetensi. g) Pengembangan Pola Karir.

1.2.7.

Program Manajemen Perubahan

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Manajemen Perubahan adalah: a) Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan. b) Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan.

10

c) Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. d) Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (Pro-Poor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih). e) Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan. f)

Penyusunan “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan.

g) Pemutakhiran

mekanisme

“reward

&

punishment”

untuk

meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya.

1.2.8.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah: a) Restrukturisasi/Penataan

tugas

dan

fungsi

unit

kerja

pada

Kementerian Kesehatanberdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja. b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat pada Kementerian Kesehatan. c) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan.

1.2.9.

Program Monitoring dan Evaluasi

Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Monitoring dan Evaluasi adalah: 1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Kementerian Kesehatan : a. Penyusunan Formasi dan Koordinasi Tim Manajemen Perubahan b. Pembekalan/Pelatihan Manajemen Perubahan 2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Kementerian Kesehatan 11

a. Penyusunan

Strategi

Manajemen

Perubahan

Kementerian

Kesehatan b. Penyusunan Strategi Komunikasi dalam rangka Manajemen Perubahan Kementerian Kesehatan 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan a. Penyusunan

Kajian Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen

Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan c. Evaluasi pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

12

1.3

ANGGARAN

Seluruh Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan akan dilaksanakan dari tahun 2011 sampai 2014 dengan estimasi total anggaran sebesar Rp 657.326.330.492 (Enam ratus lima puluh tujuh milyar, tiga ratus dua puluh enam juta, tiga ratus tiga puluh ribu, empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Perkiraan kebutuhan alokasi anggaran per tahun anggaran untuk pembiayaan keseluruhan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2011-2014 adalah: 

Tahun 2011 sebesar Rp. 59.548.952.994



Tahun 2012 sebesar Rp. 182.171.231.193



Tahun 2013 sebesar Rp. 213.909.239.411



Tahun 2014 sebesar Rp. 201.696.906.894

Adapun rincian estimasi anggaran dari keseluruhan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut. A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO 1.

2.

NAMA KEGIATAN Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan)

ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

500.000.000

1.123.030.000

646.525.000

700.000.000

500.000.000

1.100.000.000

600.000.000

700.000.000

13

NO 3.

4.

5.

6.

NAMA KEGIATAN Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu Penerapan standar pelayanan informasi (Perpustakaan ,PTRC, dan Pojok Informasi) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan

ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

500.000.000

1.000.000.000

600.000.000

700.000.000

500.000.000

412.890.000

813.510.000

1.000.000.000

30.000.000

1.107.360.700

1.122.980.000

1.235.278.000

990.000.000

990.000.000

4.773.015.000

5.325.278.000

10.000.000

2.040.000.000

1.080.000.000

5.823.280.700

17.961.573.700

Tabel 1.1 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

14

B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO 1.

2.

3.

NAMA KEGIATAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2 Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Eselon 1 Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA


ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

177.120.000

-

40.000.000

-

199.160.000

-

40.000.000

-

82.140.000

700.000.000

150.000.000

-

458.420.000

700.000.000

230.000.000

1.388.420.000

Tabel 1.2 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

15

C. Program Penataan Tatalaksana

NO

NAMA KEGIATAN

1.

Pemetaan proses bisnis.

2.

Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis) Program perbaikan (improvement) proses bisnis. Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi. Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi Pembangunan atau Pengembangan eGovernment.

3.

4.

5.

6.


ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP) -

2013 (RP)

2014 (RP)

145.560.000

-

-

99.160.000

290.875.000

-

-

14.175.000

75.040.000

190.050.000

-

145.290.000

-

-

-

2.056.232.500

322.387.500

-

2.900.000.000

16.506.606.900

4.550.000.000

-

2.900.000.000

18.967.024.400

5.238.302.500

190.050.000

27.295.376.900

Tabel 1.3 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Tatalaksana

16

D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

NO 1.

2.

3.

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

2011 (RP)

Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan. Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan.


2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

14.485.000.000

14.485.000.000

14.485.000.000

-

250.000.000

1.000.000.000

1.400.000.000

-

600.000.000

1.000.000.000

1.900.000.000

-

15.335.000.000

16.485.000.000

17.785.000.000

49.605.000.000

Tabel 1.4 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

17

E. Program Penguatan Pengawasan

NO 1.

2.

3.

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu


2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

8.114.920.000

13.653.980.000

13.653.980.00 0

-

37.634.393.000

36.527.183.000

36.527.183.00 0

-

1.065.000.000

16.315.000.000

16.315.000.00 0

46.814.313.000

66.496.163.000

46.814.313.000

-

160.124.789.000

Tabel 1.5 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan

18

F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

2011 (RP)

Penataan Sistem Rekrutmen pegawai Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Assessment Individu berdasarkan Kompetensi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pembangunan/ Pengembangan database pegawai Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi Pengembangan Pola Karir


2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

8.253.000.000

8.253.000.000

8.253.000.000

-

610.995.000

639.770.000

658.995.000

180.000.000

865.364.000

895.364.000

1.085.364.000

-

1.044.275.000

580.375.000

561.385.000

132.700.000

787.750.000

557.750.000

459.750.000

53.094.562.99 4

62.334.689.093

73.619.809.911

88.343.771.894

420.690.000

420.690.000

420.690.000

-

53.827.952.99 4

74.316.763.093

84.966.758.911

99.362.265.894

312.473.740.892

Tabel 1.6 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

19

G. Program Manajemen Perubahan

NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

NAMA KEGIATAN Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih) Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan Penyusunan “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan. Pemutakhiran mekanisme “reward & punishment” untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya.

ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

904.575.000

1.185.000.000

1.405.000.000

-

991.227.000

1.140.000.000

1.305.000.000

-

795.571.000

935.000.000

1.090.000.000

-

1.800.000.00 0

250.000.000

-

-

400.000.000

950.000.000

-

-

-

1.900.000.000

-

-

1.650.000.000

-

-

20

NO

NAMA KEGIATAN


ANGGARAN 2011 (RP) -

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

6.541.373.000

6.360.000.000

3.800.000.000

16.701.373.000

Tabel 1.7 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

21

H. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

NO 1.

2.

3.

NAMA KEGIATAN Restrukturisasi/Pe nataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Kesehatan berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat pada Kementerian Kesehatan. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan.


ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

89.000.000

4.410.000.000

5.725.000.000

5.730.000.000

642.000.000

5.065.057.000

8.325.000.000

8.330.000.000

50.000.000

4.160.000.000

13.940.000.000

13.970.000.000

781.000.000

13.635.057.000

27.990.000.000

28.030.000.000

70.436.057.000

Tabel 1.8 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan dan Penguatan Organisasi

22

I.

NO 1.

2.

3.


NAMA KEGIATAN Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan


ANGGARAN 2012 (RP)

2013 (RP)

140.000.000

425.000.000

140.000.000

475.000.000

2014 (RP)

160.000.000

280.000.000

900.000.000

1.340.000.000

Tabel 1.9 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi

23

160000000

Keterangan : Estimasi Anggaran untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi sudah dialokasikan ke dalam Estimasi Anggaran di masing-masing kegiatan terkait. Angaran untuk persiapan pelaksanaan Evaluasi Menyeluruh (pada tahun 2012 dan 2013) sudah tercakup dalam anggaran untuk kegiatan Evaluasi

24

1.4. OPTIMALISASI ANGGARAN DAN RENCANA PENGHEMATAN Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran dan rencana penghematan yang diharapkan dengan adanya penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan adalah: A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO

NAMA KEGIATAN

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN

PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH

BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.)

1.

Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas

Sosialisasi dilakukan per regional

Biaya perjalanan dinas berkurang

2.

Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (balai kesehatan)

Sosialisasi stándar pelayanan kesehatan digabung melalui pertemuan teknis lainnya

Mengurangi biaya pertemuan dan perjalanan dinas.

Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA

 Perolehan informasi dari manual ke on line melalui web :

 Mengurangi pencetakan buku pedoman

Pencetakan buku : Rp. 40.000.000

 Mengurangi biaya pertemuan dan perjalanan dinas.

Pertemuan: Rp. 250.000.000 / paket meeting.

Mempercepat dan kepastian layanan pada pelanggan

Dari sisi publik menghemat waktu pengurusan

3.

Rp. 200,000,000

Rp. 300.000.000 (13 Balai kesehatan)

.

www.buk.go.i d  Pertemuan sosialisasi digabungkan dengan pertemuan teknis lainnya 4.

Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu

Merubah pelayanan manual menjadi online

25

NO

NAMA KEGIATAN



5.

Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan)

Merubah pelayanan perpustakaan manual menjadi online

Mengurangi biaya perjalanan masyarakat ke perpustakaan

6.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Memanfaatkan teknologi dalam survey kepuasan pasien secara on line.

Mengurangi biaya survey

Tabel 1.10 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

26

BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) perijinan Rp. 66 juta/bulan . (100 org klien x 30.000 x 22 hr kerja). Dari sisi publik , dengan e-book akan menghemat biaya fotocopy dan transport publik datang ke perpustakaan sebesar Rp. 45 juta/bulan. ( 2000 pengunjung online/bln x Rp. 15.000 dan 300 pengunjung datang x Rp. 50.000).

Rp. 100.000.000 /UPT (Rp.100.000.000 x 32 UPT = 3,2 M)

B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO

NAMA KEGIATAN



1.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2

Penyusunan laporan secara bersama dengan sistem regional dan fasilitasi penyusunan , akan terdapat penghematan anggaran kesalahan dan pengiriman

Mengurangi tingkat kesalahan substansi penyusunan laporan dan pengiriman

2.

Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Eselon 1

Sistem pendampingan penyusunan dan evaluasi secara periodic dan regional akan menghemat anggaran evaluasi

Pendampingan penyusunan dan evaluasi akan menjaga substansi laporan dan kualitas hasil

3.

Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA

Pemanfaatan Juklak yang terintegrasi akan mengurangi kegiatan yang tidak berkontribusi pada pencapaian IKU

Seluruh kegiatan diarahkan untuk berfokus pada pencapaian IKU dan sasaran organisasi sehingga berpotensi ke dalam penghematan

27


3,7 M/thn (rincian terlampir)

NO

NAMA KEGIATAN




anggaran Pemanfaatan sistem e-gov untuk Manjemen Kinerja akan mengurangi pengeluaran dalam rangka penyusunan LAKIP

Kualitas Laporan Akunta-bilitas Kinerja terstandard dengan adanya Juklak yang integrated dan Tim Pendampingan Proses Penyusunan dan Evaluasi Penilaian Potensi penggunaan waktu untuk aktivitas yang lebih produktif, misal analisis Laporan Potensi perolehan skor minimal berada pada grade B

Tabel 1.11 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

28

8,8 M ( dari 17 M menjadi 8,2 M) *) rincian terlampir

C. Program Penataan Tatalaksana

NO

NAMA KEGIATAN




1.


 Terpetakannya tugas dan fungsi Kemenkes sesuai visi dan misi organisasi

 Masing-masing unit kerja jelas tugas dan fungsinya, sehingga mengurangi kegiatan pertemuan/ rapat koordinasi

Rp 1,5 milyar (eselon II Pusat 52, dan ± 100 UPT) dengan asumsi kegiatan Rakon 1 x 10 juta per-tahun

2.

Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis)

 Penyederhanaan prosedur/ birokrasi

 Pelaksanaan tugas/ pelayanan tidak tergantung salah satu bidang/ pejabat/ pegawai

Rp 1,6 milyar (penyusunan kebijakan menjadi lebih cepat) dengan asumsi 8 unit utama x 200 juta per-tahun

 Penyederhaaan pelaksanaan tugas dan fungsi

 Pelaksanaan tugas fleksibel

3.

Program perbaikan (improvement) proses bisnis.

 Evaluasi Proses Bisnis (analisis dan perbaikan tatalaksana)

 Efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur

Rp 500 juta (mengurangi waktu pertemuan/ konsinyasi/rapat berdasarkan waktu yang tertera dalam SOP)

4.

Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi

 Membuat IT komunitas / Team think tank IT

 Jika IT Komunitas ini sudah terbentuk dan berjalan serta SIKDA Generik

Penghematan setelah diimplementasikan secara Nasional tahun 2013 = Rp. 1.817.000,- terdiri

29

NO


NAMA KEGIATAN informasi.

PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH diimplementasi kan akan bermanfaat antara lain dalam hal kemudahan mengorganisir SDM IT di unit di unit-unit yg bertanggungjaw ab terhadap data, informasi dan teknologi informasi

 Membangun Sistem yang interoperable dan terintegrasi dengan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas, RS dan dinas kesehatan yg terpadu (SIKDA Generik)

 Capacity building terhadap SDM terpadu  Penghematan untuk pengadaan software, hardware dan infrastruktur  Output Data menjadi satu pintu yang realtime, akurat dan akuntable Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi



Membuat PP SIK



Membuat Roadmap SIK



Membuat Pedoman SIK

Pembangunan atau Pengembangan e-



Membangun Aplikasi eOffice

30



System yang terintegrasi



Pembangunan dan penggunaan

BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) dari Rp. 690.000.000,(pelatihan), + Rp. 1.028.000,(pengadaan komputer dan perangkatnya)

NO


NAMA KEGIATAN Government.



Membagun master plan eGov



Memperluas dan menstabilkan koneksi online

31

PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH eGovernment akan menghasilkan transparansi, efisiensi, cepat, efektif, akuntabilitas dan terstandarisasi dalam proses penyelenggara an pemerintahan di kementerian kesehatan 

Kemudahan Akses



Dengan penyusunan Master plan memudahkan pelaksanaan analisis kepentingan berbagai sistem aplikasi yang direncakanan sehingga anggaran dapat diutamakan untuk pengembanga n system aplikasi yang lebih prioritas



Selain itu pengembanga n dan


NO

NAMA KEGIATAN


PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH pemanfaatan system aplikasi dalam eGov dapat meningkatkan penghematan sumber daya di berbagai satker, misalnya dalam hal penggunaan alat penghematan tulis, kertas, dan sarana lainnya. Namun hal ini baru dapat dirasakan setelah aplikasi selesai dibangun dan dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1.12 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Tatalaksana

32


D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

NO

NAMA KEGIATAN

1.

Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

2.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan. Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan.

3.




Penyusunan Peraturan perundang undangan yang lebih baik dan sistematis, akan terjadi penghematan dari biaya pembahasan yang lebih singkat Pengembangan elibrary

Mengurangi biaya rapat dan konsinyering

 Mengurangi biaya fotokopi dan lemari arsip  Efisiensi tempat

200.000.000

Pengiriman peraturan dalam bentuk CD peraturan perundangundangan

Mengurangi biaya fotokopi dan cetakan

600.000.000

Tabel 1.13 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

33

4.000.000.000

E. Program Penguatan Pengawasan

NO

1.

2.

3.

NAMA KEGIATAN Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN - Pembentukan ULP - Penerapan Zona Integritas menuju WBK - Penerapan join audit - Konsultasi pengadaan barang/jasa

- Penerapan Sistim Informasi Dumas Terpadu



- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien

- Penghematan 5 – 10%

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien


Tabel 1.14 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan

34


F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO

NAMA KEGIATAN


1.

Penataan Sistem Rekrutmen pegawai

Perubahan mekanisme dari manual menjadi online

2.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

(tidak diperlukan diklat Diklat Karena dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan kompetensinya) (Rekrutmen pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan organisasi (lebih sedikti))

3.

Assessment Individu berdasarkan Kompetensi

Membuat peta kompetensi pegawai

4.

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

Penerapan Sistem penilaian kinerja pegawai (SKP)

5.

Pembangunan/ Pengembangan database pegawai

Mengintegrasikan system pengelolaan data 35



Adanya pengurangan anggaran untuk pengadaan ATK, berkurangnya potensi terjadinya KKN. pengurangan biaya rekrutmen) (pengurangan pembayaran gaji) (Pengurangan anggaran diklat)

Perlu kesepakatan besaran anggaran dasar tahun 2013.

Memudahkan dalam pelaksanaan pola rotasi dan promosi pegawai Memudahkan perhitungan tunjangan kinerja Penilaian kinerja lebih transparan dan objektif Manajemen SDM Aparatur tertata lebih baik

Rp. 91 milyar (asumsi rekrutmen pegawai dikurangi menjadi 1000 orang dari 4000)*

NO

NAMA KEGIATAN




kepegawaian Peningkatan kompetensi para pejabat Penghematan biaya diklat Penerapan alur Penempatan 7 karir sesuai dengan kompetensi Peningkatan kinerja organisasi NOTE : *Gaji Pokok Golongan IIIa + tunjangan kinerja kelas 6 X 12 bulan (2.064.000 + 6.

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi Pengembangan Pola Karir

TNA berdasarkan peta kompetensi individu

5.566.000) x 12 bulan = 91.560.000.000 Tabel 1.15 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

36

G. Program Manajemen Perubahan

NO

1.

2.

3.

4.


NAMA KEGIATAN Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan

a.

Rapat koordinasi pembentukan tim b. Penentuan kriteria c. Pemilihan anggota tim d. Penetapan SK tim Adhoc Penyusunan a. Rapat Pedoman koordinasi tim Manajemen MP Perubahan b. Pengumpulan bahan c. Penyusunan draft d. Pembahasan draft pedoman MP e. Penetapan Pedoman f. Pencetakan pedoman MP g. Sosialisasi Pedoman MP Sosialisasi dan a. Rapat Internalisasi koordinasi Manajemen b. Pengumpulan Perubahan dalam bahan Rangka Reformasi c. Penyusunan Birokrasi. bahan sosialisasi d. Pembahasan strategi sosialisasi e. Sosialisasi Penjabaran Nilaia. Rapat nilai Budaya koordinasi Organisasi (Pro-Poor, b. Pengumpulan 37



Terbentuknya tim yang dapat membantu mempermudah kerja tim reformasi birokrasi

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi RB lebih efektif dan efisien

Pelaksanaan Manajemen Perubahan lebih terstruktur.

Pelaksanaan perubahan lebih efektif dan efisien

Adanya pemahaman tentang perubahan dalam Reformasi Birokrasi

Rendahnya resistensi yang terjadi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

Perubahan sikap dan perilaku

205,293,227,717.95* )

NO


NAMA KEGIATAN Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih)

5.

Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan

6.

Penyusunan “Delegation of Authority” di Kementerian

bahan Penyusunan draft penjabaran nilai-nilai d. Pembahasan draft penjabaran nilai-nilai e. Penetapan penjabaran nilai-nilai f. Pencetakan penjabaran nilai-nilai g. Sosialisasi penjabaran nilai-nilai a. Rapat koordinasi b. Pengumpulan bahan c. Penyusunan draft “Code of Conduct” d. Pembahasan draft “Code of Conduct” e. Penetapan “Code of Conduct” f. Pencetakan “Code of Conduct” g. Sosialisasi penjabaran nilai-nilai a. Rapat koordinasi b. Pengumpulan bahan



c.

38

Peningkatan disiplin pegawai

10,602,150,000**)

Adanya kejelasan dalam pendelegasaian wewenang

Pelaksanaan wewenang kebijakan lebih efektif dan efisien

NO

NAMA KEGIATAN Kesehatan.

7



Peningkatan kinerja organisasi yang disebabkan tingginya prestasi kerja pegawai

1,179,380,944,000** *)

c.

Pemutakhiran mekanisme “reward & punishment” untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya.

Penyusunan draft “Delegation of Authority” d. Pembahasan draft “Delegation of Authority” e. Penetapan “Delegation of Authority” Pencetakan “Delegation of Authority” f. Sosialisasi “Delegation of Authority” Pemberian reward dan punishment didasarkan atas prestasi kerja pegawai


Keterangan : * = diukur berdasarkan temuan hasil audit APF ** = Diperoleh dari estimasi 30% x 5437 x 2,5 jam x 5 hari x 52 minggu x Rp. 10.000 ( 30% asumsi pegawai yang terlambat X jumlah pegawai kemkes pusat X asumsi jumlah jam terlambat X 5 hari kerja X jumlah minggu dalam 1 tahun X standar uang lembur golongan I ) *** = 30% x Rp. 3.931.269.812.000 (belanja pegawai) Belanja pegawai akibat righsizing (organisasi yg tepat dengan jabatan dan jumlah pegawai yang tepat)

Tabel 1.16 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

39

H. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

NO

1.



Restrukturisasi/P 1. Melakukan

1. Efisiensi dan

NAMA KEGIATAN

enataan tugas

analisis

efektifitas

dan fungsi unit

terhadap

struktur

kerja pada

tugas dan

organisasi

Kementerian

fungsi unit

Kemenkes

Kesehatan

kerja dan

yang right

berdasarkan

menggabung

sizing

evaluasi

kan /

organisasi,

merampingk

proses bisnis dan

an struktur /

analisis beban

unit kerja

kerja.

yang


Rp. 20 Milyar

memiliki beban kerja rendah

Besaran anggaran

dengan

2. Hasil ABK

disesuaikan

fungsi yang

terkait

dengan

mirip

jumlah

perhitungan

dan/untuk

kebutuhan

tugas dan

Pokja Penguatan pegawai yang SDM Aparatur ideal dapat

fungsi yang

menjadi

tumpang

dasar

tindih.

penghemata

menghindari

2. Melakukan

n biaya

ABK secara

belanja

simultan

pegawai 40

NO

NAMA KEGIATAN




untuk unit kerja yang serumpun

2.

Penguatan unit

Melakukan

Efisiensi dan

Besaran anggaran

kerja yang

analisis terhadap

efektifitas

disesuaikan

menangani

pelaksanaan

pelaksanaan

dengan

fungsi organisasi, tugas dan fungsi

tugas dan fungsi

perhitungan

tatalaksana,

unit kerja yang

di unit kerja yang Pokja Tatalaksana

kepegawaian

menangani

menangani

dan diklat serta

fungsi organisasi, fungsi organisasi,

pelayanan publik

tatalaksana,

tatalaksana,

pada

kepegawaian,

kepegawaian,

Kementerian

diklat dan

diklat dan

Kesehatan.

pelayanan publik

pelayanan publik, dengan adanya SDM yang kompeten, penggunaan aplikasi secara on line, menurangi penggunaan ATK dan FC, dll

Tabel 1.17 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan dan Penguatan Organisasi

41

I.

NO

1.


NAMA KEGIATAN Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan




 Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara simultan untuk kegiatan Reformasi Birokrasi yang masih saling terkait dan dalam waktu pelaksanaan yang sama dalam program Reformasi Birokrasi yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran monitoring  Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Monitoring sebesar 10%

 Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan yang juga berdampak pada optimalisasi anggaran  Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan

Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

42

NO

NAMA KEGIATAN




sebesar 10% 2.

Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

 Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara simultan untuk kegiatan Reformasi Birokrasi yang masih saling terkait dan dalam waktu pelaksanaan yang sama dalam program Reformasi Birokrasi yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran evaluasi  Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Evaluasi sebesar 10%

43

 Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan yang juga berdampak pada optimalisasi anggaran  Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan


NO

NAMA KEGIATAN




sebesar 10% 3.

Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

 Pelaksanaan evaluasi menyeluruh dapat dilakukan secara simultan karena dilakukan bersamaan pada semester 2 tahun 2014 untuk kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran evaluasi menyeluruh  Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Evaluasi Menyekuruh sebesar 10%

44

a) Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan yang juga berdampak pada optimalisasi anggaran secara keseluruhan b) Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan


NO

NAMA KEGIATAN


PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan sebesar 10%

Tabel 1.18 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi

45


1.5 Kriteria Keberhasilan Berikut ini dipaparkan tentang kriteria keberhasilan dari pelaksanaan kegiatankegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2011 – 2014. A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas

2. Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan)

3. Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

1. Tersusunnya pedoman akreditasi Puskesmas 2. Tersusunnya instrument standar akreditasi Puskesmas 3. Tersusunnya jadwal pelaksanaan sosialisasi akreditasi Puskesmas 1. Tersusunnya standar pelayanan pada seluruh Fasyankes 2. Tersusunnya jadwal dan terlaskananya sosialisasi standar pelayanan 3. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan

Tersosialisasinya Pedoman Akreditasi di 33 provinsi

1. Tersusunnya standar pelayanan pada proses perijinan RS 2. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan proses perijinan. 3. Tersusunnya standar feedback terhadap hasil mintoring dan evaluasi terhadap RS.

Terimplementasinya standar pelayanan pada proses Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA

46

Terimplementasinya standar pelayanan pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

4. Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) 5. Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, & Perpustakaan). 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

Tersedianya pedoman standar pelayanan.

Terimplementasinya standar pelayanan pada Unit Layanan Terpadu

Tersedianya pedoman standar pelayanan

Terimplementasinya standar pelayanan dalam pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan)

1. Tersedianya pedoman kerjasama masyarakat 2. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama dengan masyarakat

Adanya kerjasama dengan masyarakat dalam pelayanan publik, terutama pada proses perencanaan dan pengawasan pelayanan.

Tabel 1.19 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

47

B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2

1. Tersedianya pedoman LAKIP 2. Tersedianya jadwal kegiatan evaluasi penyusunan LAKIP

2. Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Eselon 1


3. Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA

1. Terbentuknya pedoman standar manajemen kinerja 2. Tersusunnya kegiatan evaluasi sistem manajemen kinerja

HASIL (OUTCOME) Tersusunnya LAKIP Tingkat Eselon 2 sesuai dengan Permenpan No. 29 Tahun 2010 dan mengacu pada Permenpan No. 35 Tahun 2011. Tersusunnya LAKIP Kementerian dan Eselon 1 sesuai dengan Permenpan No. 29 Tahun 2010 dan mengacu pada Permenpan No. 35 Tahun 2011 dengan disertai proses pendampingan penyusunan LAKIP Triwulan dan proses pendampingan penilaian evaluasi tengah tahun untuk Tingkat Eselon 1 Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja Organisasi yang terintegrasi dengan RENSTRA, RAP, RAK dan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Kesehatan, yang mencakup proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja .

Tabel 1.20 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

48

C. Program Penataan Tatalaksana INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Penguatan unit tatalaksana sesuai dengan kebutuhan (strategic, fokus pada proses bisnis). Lihat area perubahan “Organisasi”. 2. Pemetaan proses bisnis

3. Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis) 4. Audit Kepatuhan terhadap Proses secara Periodik. Lihat area perubahan Pengawasan 5. Program perbaikan (improvement) proses bisnis 6. Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi

7. Pengembangan

KELUARAN (OUTPUT) 1.

Terbentuknya unit tatalaksana sesuai kebutuhan (baik secara level organisasi, maupun kualitas dan kuantitas SDM).

1. Tersedianya dan tersosialisasikannya proses bisnis level 0 dan level 1 ke semua Satker. 1. Tersedianya dan tersosialisasikannya SOP berdasarkan proses bisnis ke semua pegawai

HASIL (OUTCOME) Berfungsinya unit tatalaksana sesuai kebutuhan yang dapat dilihat dari hasil output dan kinerja unit terkait

Berfungsinya bisnis level 0 dan 1 di semua Staker

Terinformasikannya SOP ke semua pegawai di Kementerian

1. Tersedianya rencana audit dan terlaksananya audit sesuai dengan yang direncanakan

Terlaksananya Audit sesuai rencana dan target

1. Tersedianya program perbaikan (improvement) proses bisnis 1. Tersedianya pedoman penguatan SDM 2. Tersusunnya jadwal pelatihan, diklat bagi SDM 3. Tersedianya pedoman evaluasi kegiatan penguatan unit dan SDM 1. Tersedianya kebijakan dan

Terlaksananya program perbaikan tersebut disertai penyesuaian SOP terkait. Meningkatnya SDM IT secara kualitas dan kuantitas, untuk dapat menjawab kebutuhan berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi informasi Tersosialisasikannya

49


kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi 8. Pembangunan atau Pengembangan eGovernment

KELUARAN (OUTPUT) NSPK berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi informasi 1. Tersedianya aplikasi egovernment yang direncanakan dan terintegrasi.

HASIL (OUTCOME) kebijakan dan NSPK berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi informasi Terimplementasikannya egovernment secara menyeluruh di Kementerian

Tabel 1.21 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Tatalaksana

50

D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

1. Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

1. Tersedianya pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan 2. Tersedianya jadwal penyusunan peraturan perundang-undangan 3. Tersusunnya jadwal sosialisasi peraturan perundang-undangan

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan 2. Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan

1. Tersedianya dan terimplementasinya Sistem Informasi Manajemen untuk peraturan perundangundangan. 1. Terbentuknya tim sosialisasi dan internalisasi 2. Tesusunnya jadwal kegiatan dan evaluasi kegiatan

HASIL (OUTCOME) 1. Teridentifikasinya dan terpetakannya produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang tidak sinkron dan tidak harmonis. 2. Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang undangan pada Kementerian Kesehatan. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen untuk kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan meningkat . Terinformasikannya peraturan perundangundangan di bidang kesehatan secara efektif.

Tabel 1.22 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

51

E. Program Penguatan Pengawasan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan

1.

2.

3.

2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent 3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu

1.

1.

2.

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

Tersedianya pedoman umum penyelenggaraan SPIP Tersusunnya jadwal sosialisasi penerapan SPIP Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan SPIP

Tersedianya Pedoman Umum Penyelenggaran SPIP Kementerian Kesehatan, dan terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh jajaran Kementerian

Tersusunnya jadwal monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

Tersusunnya standar penanganan pengaduan masyarakat Tersedianya jadwal monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat

Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tertanganinya dan terselesaikannya pengaduan masyarakat secara terpadu

Tabel 1.23 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penguatan Pengawasan

52

F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



Assessment Individu berdasarkan Kompetensi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pembangunan/ Pengembangan database pegawai

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

KELUARAN (OUTPUT) Terumuskan sistem seleksi (seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, tes psikologi, sistem penilaian, dll). Tersedianya sistem seleksi dengan menuju pada penerapan sistem online. Tersusunnya program orientasi pegawai baru untuk Kementerian Kesehatan. Tersedianya Standar Kompetensi bagi seluruh Jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Tersusunnya sistem standar kompetensi jabatan di database (online). Tersedianya informasi peta profil kompetensi individu secara komprehensif dan akurat. Tersedianya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel. Tersedianya sistem Aplikasi Online yang terintegrasi sehingga tersedia data yang akurat, up-dated dan mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan organisasi. Tersusunnya program Diklat berbasis kompetensi secara optimal dan berdasarkan pada hasil assessment/kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan 53

HASIL (OUTCOME) Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

Tersedianya profil kompetensi untuk masingmasing jabatan di dalam organisasi.

Tersedianya informasi profil kompetensi individu secara komprehensif dan akurat. Terwujudnya sistem penilaian kinerja individu yang objektif, transparan dan akuntabel. Berjalannya sistem informasi pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel.

Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh


KELUARAN (OUTPUT) kompetensi pegawai.

Pengembangan Pola Karir

Tersusunnya pola karir untuk Kementerian Kesehatan.

HASIL (OUTCOME) seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. Berjalannya pengembangan karir yang efektif dan optimal bagi jajaran Kementerian Kesehatan.

Tabel 1.24 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

54

G. Program Manajemen Perubahan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan

2. Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi 4. Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih) 5. Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan 6. Penyusunan “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan


Tersedianya pedoman pembentukan tim AdHoc 2. Tersedianya jadwal kegiatan tim AdHoc Tersusunnya Pedoman Manajemen Perubahan Kementerian. 1.

2.

1.

Terbentuknya tim sosialisasi dan internalisasi Tesusunnya jadwal kegiatan dan evaluasi kegiatan Tersusunnya nilai Budaya Organisasi Kementerian dan pedoman penerapan

1. Tersusunnya nilai “Code of Conduct” Kementerian dan pedoman penerapan 2. Tersusunnya jadwal sosialisasi 1. Adanya pedoman “Delegation of Authority” yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

55

HASIL (OUTCOME) Berfungsinya Tim AdHoc Manajemen Perubahan dalam melaksanakan strategi komunikasi untuk setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Digunakannya Pedoman Manajemen Perubahan untuk melaksanakan perubahan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Penerapan nilai-nilai Kementerian Kesehatan dalam budaya kerja

Penerapan “Code of Conduct” dengan tepat dan menyeluruh di Kementerian termasuk UPT Penerapan “Delegation of Authority” secara tepat dan terarah


7. Pemutakhiran mekanisme “reward & punishment” untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya

KELUARAN (OUTPUT) 1. Tersusunnya pedoman peraturan dan sistem “reward and punishment”

HASIL (OUTCOME) Penerapan mekanisme ‘reward and punishment”.

Tabel 1.25 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Manajemen Perubahan

56

H. Program Penataan dan Penguatan Organisasi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

1. Restrukturisasi/Pen ataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Kesehatan berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja.

1.

Tersedianya peta tugas dan fungsi serta kewenangan unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), yang disusun berdasarkan hasil evaluasi organisasi terhadap pedoman evaluasi tugas dan fungsi, proses bisnis dan ABK pada organisasi Kementerian Kesehatan

1. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan

1.

Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang efektif dan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

2. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan

1.

Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik yang efektif dan mampu 57

HASIL (OUTCOME) 1.

1.

Meningkatknya efisiensi birokrasi pada Kementerian Kesehatan ( dapat diukur dengan IKU, ABK, Indeks Kepuasan Konsumen/Stakeholde r)

Meningkatknya efisiensi birokrasi pada Kementerian Kesehatan ( dapat diukur dengan IKU, ABK, Indeks Kepuasan Konsumen/Stakeholder) .

1. Meningkatnya jumlah layanan dan penyelesaian permasalahan yang


publik pada Kementerian Kesehatan

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

berhubungan dengan pelayanan publik serta meningkatknya tingkat kepuasan pelayanan publik .

Tabel 1.26 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan dan Penguatan Organisasi

58

I.

Program Monitoring dan Evaluasi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1.

2.

3.

Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

Tersedianya Laporan Monitoring pelaksanaan atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Tersedianya Laporan Evaluasi Tahunan atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Tersedianya Laporan Evaluasi Lima Tahunan atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun agar diperoleh hasil/outcome dari masing-masing kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai yang telah ditetapkan dalam kriteria keberhasilan

Tabel 1.27 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Monitoring dan Evaluasi

59

61

Pada dasarnya, reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik. Proses perubahan ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi. Terkait dengan proses perubahan ini, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dalam rangka reformasi birokrasi. Berikut ini akan dipaparkan tentang berbagai kondisi nyata birokrasi saat ini di Kementerian Kesehatan yang mencakup masalah-masalah yang dihadapi dan juga kondisi yang diinginkan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Berdasarkan pemahaman dan analisis terhadap kondisi dan permasalahan ini, maka dapat dipaparkan langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

62

2.1 KONDISI BIROKRASI YANG TERKAIT DENGAN 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN 2.1.1. Area Perubahan Terkait Pelayanan Publik Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini. KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIINGINKAN

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, belum optimal.

Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kepuasan masyarakat.

Kualitas pelayanan perijinan masih belum memenuhi harapan masyarakat.

Proses pelayanan yang memenuhi standar pelayanan yang sudah ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat.

Adanya perbedaan perlakuan pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Askes atau asuransi sosial lainnya dan masyarakat umum.

Terjadinya kesetaraan perlakuan pelayanan kesehatan bagi semua anggota masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan pelayanan sudah dilakukan, namun belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mulai dari proses perencanaan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, sampai pada pengawasan pelayanan.

Tabel 2.1 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diinginkan Terkait Area Perubahan Pelayanan Publik

63

2.1.2. Area Perubahan Terkait Akuntabilitas Kinerja Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini. KONDISI SAAT INI


Sistem manajemen kinerja organisasi Kementerian Kesehatan belum terpadu dan terintegrasi sehingga kesinambungan proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja di level Kementerian sampai ke unit eselon 1 dan 2 belum optimal.

Terimplementasinya sistem manajemen kinerja organisasi Kementerian Kesehatan yang menjadi standar baku bagi Kementerian dan berbagai unit di bawahnya dalam proses perencanaan kinerja (IKU), pemantauan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja hanya dilakukan pada akhir tahun tanpa adanya sistem pemantauan kinerja. Hal ini menyebabkan kualitas dari capaian kinerja tidak dapat diperbaiki jika ada kinerja yang masih belum tercapai.

Terlaksananya proses pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (pelaporan setiap triwulan, dan evaluasi pada bulan keenam dengan proses pendampingan) agar tindakan perbaikan dapat dilakukan segera untuk berbagai indikator kinerja yang belum tercapai.

Penyusunan laporan kinerja cenderung untuk pemenuhan formalitas pelaporan, dan kurang berisikan analisis kinerja.

Tersedianya SDM Pengelola yang memiliki kompetensi untuk melakukan analisis pencapaian kinerja dan memberikan usulan perbaikan kinerja yang relevan.

Tabel 2.2 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diinginkan Terkait Area Perubahan Akuntabilitas Kinerja

64

2.1.3. Area Perubahan Terkait Tata Laksana Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini. KONDISI SAAT INI


Unit pengelola tatalaksana masih belum berfungsi secara optimal dalam hal pengelolaan proses bisnis organisasi.

Adanya unit tatalaksana yang kompeten dan berkapasitas, dengan wewenang yang cukup untuk mengelola proses bisnis.

Belum adanya pengelolaan, pengawasan, dan perbaikan yang efektif terhadap proses bisnis Kementerian Kesehatan.

Adanya identifikasi, pengelolaan, dan pengawasan proses bisnis dan prosedur kerja Kemenkes yang optimal untuk mencapai peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan Kementerian Kesehatan.

Unit pengelola data, informasi, dan teknologi informasi masih belum berfungsi secara optimal.

Adanya unit pengelola data, informasi, dan teknologi informasi yang memadai untuk memastikan optimalnya pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi di Kementerian Kesehatan.

Penggunaan Information and Communication Technology (ICT) masih belum optimum dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis organisasi.

Tersedianya sistem e-Government yang terpadu untuk menunjang proses bisnis yang efektif dan efisien.

Pemanfaatan data dari ICT belum optimal untuk menyusun kebijakan pembangunan kesehatan.

Berbagai data dan informasi yang diperoleh dari sistem ICT dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengambil keputusan dan menyusun kebijakan pembangunan kesehatan.

Tabel 2.3 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diinginkan Terkait Area Perubahan Tatalaksana

65

2.1.4. Area Perubahan Terkait Perundang-undangan Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini. KONDISI SAAT INI


Penyusunan peraturan perundangundangan belum terintegrasi antar Unit sehingga memungkinkan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi.

Tertatanya peraturan perundangundangan Kementerian Kesehatan sehingga menjamin integrasi, kejelasan, konsistensi, dan efektifitas.

Pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan belum efektif.

Terlaksananya peraturan perundangundangan di bidang kesehatan secara efektif.

Proses penyusunan dan manajemen peraturan perundang-undangan belum didukung oleh ICT

Adanya sistem manajemen peraturan perundang-undangan yang efektif dan didukung oleh ICT (Information and Communication Technology).

Belum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang kondusif untuk menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terbentuknya peraturan perundangundangan yang kondusif untuk menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.4 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diinginkan Terkait Area Perubahan Perundang-undangan

66

2.1.5. Area Perubahan Terkait Pengawasan Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini. KONDISI SAAT INI


Akuntabilitas pengelolaan keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan

belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum sepenuhnya diterapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 60 Tahun 2008).

Peran APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) hanya sebagai watch dog.

APIP berperan lebih sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent.

Tabel 2.5 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diinginkan Terkait Area Perubahan Pengawasan

67

2.1.6. Area Perubahan Terkait Sumber Daya Manusia Aparatur Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini. KONDISI SAAT INI


Sistem pengelolaan SDM Aparatur Pengelolaan SDM berbasis kompetensi, baik dalam seleksi, promosi/rotasi, dan belum berdasarkan kompetensi. pengembangan individu sehingga mencerminkan kualitas SDM yang profesional. Belum ada sistem penilaian kinerja individu pegawai berdasarkan pencapaian indikator kinerja dan kompetensi.

Terlaksananya penilaian kinerja individu Pegawai yang obyektif dan transparan berbasis kinerja dan kompetensi.

Belum adanya Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi untuk menunjang proses / kegiatan manajemen SDM.

Terimplementasinya Sistem Informasi Manajemen yang menunjang berbagai proses manajemen SDM, seperti pelatihan, karir, kehadiran, kompetensi, dan lainnya.

Sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai belum sesuai dengan bobot, kompleksitas, kondisi pekerjaan, dan kinerja.

Terciptanya sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai Kementerian Kesehatan yang menjamin keadilan internal.

Tabel 2.6 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diinginkan Terkait Area Perubahan SDM Aparatur

68

2.1.7. Area Perubahan Terkait Pola Pikir dan Budaya Kerja Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini. KONDISI SAAT INI Disiplin pegawai dalam bekerja masih kurang, antara lain disiplin jam kerja dan perjalanan dinas. Profesionalisme pegawai dalam bekerja masih kurang, antara lain disiplin jam kerja, kejujuran, akuntabilitas, dan kompetensi.

KONDISI YANG DIINGINKAN Pegawai Kesehatan secara aktif dan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mematuhi berbagai aturan yang berlaku.

Efektivitas proses kerja masih belum optimal (kurang komitmen dan konsistensi).

Pelaksanaan pekerjaan yang efektif, efisien, dan produktif.

Komunikasi dan kerjasama antar Unit belum optimal.

Terjadinya sinergi yang baik antara Unit yang ada di Kementerian Kesehatan.

Tabel 2.7 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diinginkan Terkait Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

69

2.1.8. Area Perubahan Terkait Organisasi Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat disajikan dalam tabel berikut ini. KONDISI SAAT INI Adanya indikasi duplikasi tugas dan fungsi. Pembagian unit kerja tidak mendukung proses kerja yang efektif.

KONDISI YANG DIINGINKAN Organisasi Kementerian Kesehatan dibangun berdasarkan proses bisnis agar tepat fungsi dan menjamin integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

Pembagian beban kerja antara pusat dan daerah belum optimal. Organisasi belum diisi oleh sumber daya manusia yang tepat kuantitas dan kualitasnya.

Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

Tabel 2.8 Analisis Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diinginkan Terkait Area Perubahan Organisasi

70

2.2 PERMASALAHAN KRITIS TERKAIT DELAPAN AREA PERUBAHAN 2.2.1. Area Perubahan Terkait Pelayanan Publik Saat ini belum terdapat standar pelayanan masyarakat pada Unit Layanan Terpadu (ULT) dan Puskesmas. Sehingga, pelayanan terhadap masyarakat dilakukan dengan berbagai

“standar” pada masing-masing unit yang kerap memicu munculnya

keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Sebagai Kementerian yang berfungsi melayani publik dalam hal kesehatan, faktor pelayanan menjadi sangat penting mengingat proses bisnis yang dilakukan akan menghasilkan jasa layanan. Oleh karena itu, standar pelayanan yang baku diharapkan akan menurunkan jumlah keluhan sebagai tolok ukur kualitas proses bisnis yang dilaksanakan.

2.2.2. Area Perubahan Terkait Akuntabilitas Kinerja Pada kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pokja akuntabilitas kinerja pada Kementerian Kesehatan, menemukan beberapa area kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Diperlukan pedampingan penyusunan dan evaluasi laporan akuntabilitas untuk setiap eselon dan ;

2. Belum terjadinya sinkronisasi SAKIP dengan Renstra Penyusunan laporan akuntabilitas berperan penting dalam meilhat sejauh mana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kualitas yang ditetapkan termasuk dalam ketentuan dan prosedur yang berlaku. Hal ini akan mempengaruhi mutu layanan pada masyarakat.

71

2.2.3. Area Perubahan Terkait Tata Laksana Permasalahan kritis yang terdapat pada area perubahan tata laksana yaitu : 1. Belum terpetakannya Proses Bisnis. Pemetaan proses bisnis menjadi penting jika Kementerian ingin mencapai kinerja yang diinginkan. Latar belakangnya adalah setiap kegiatan unit/ satker perlu dihubungkan secara tepat sehingga menjadi satu rangkaian kegiatan yang efektif dan efisien dan bukan sebaliknya. Hambatan birokrasi yang terjadi sering disebabkan proses bisnis secara tepat sehingga birokrasi tidak efisien dan rumit. Hal ini yang perlu menjadi fokus dan segera dibenahi. 2. Prosedur dan operasional Kementerian belum mengandallkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sebenarnya dapat memudahkan proses bisnis yang terjadi baik dari sisi keuangan, efisiensi waktu dan sumber daya yang diperlukan. Perlunya Kementerian beradaptasi dengan egovernment sehingga perkerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, paperless dan menggunakan SDM yang lebih sedikit. Dan yang paling penting, dengan menggunakan e-government, pekerjaan dapat dilakukans lebih cepat. 3. Perlunya pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi. Dengan penerapan e-government secara bertahap, Kementerian perlu menerbitkan ketentuan norma, standar, prosedur, kinerja terutama yang berhubungan dengan data, informasi dan teknologi informasi. Kementerian perlu mengelola aliran informasi atau pemanfaatan data untuk mencegah keluarnya informasi yang tdiak tepat atau bersifat rahasia. Teknologi yang diergunakan semestinya memberikan manfaat bagi publik dalam hal keterbukaan informasi menkipun tetap diperlukan pengelolaan informsi.

72

2.2.4. Area Perubahan Terkait Perundang-undangan Pada area terkait peraturan perundang-undangan, area kritis yang perlu diperhatikan adalah belum tertatanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Penataan peraturan perundangundangan menjadi penting karena peraturan adalah landasan hukum dari fungsi dan tanggungjawab yang dilakukan Kementerian. Peraturan perundangan berfungsi sebagai pandauan bagi Kementerian untuk bertindak dan disisi lain sebagai payung hukum atas kegiatan/ tindakan. Selain itu, dengan tertatanya peraturan perundang-undangan, kinerja Kementerian akan semakin baik karena fungsi dan tanggungjawab terpapar dengan jelas.

2.2.5. Area Perubahan Terkait Pengawasan Pada kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan menemukan beberapa area kritis terkait pengawasan, yaitu : 1. Perlunya peningkatan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan. Untuk menyiasati kondisi ini, diperlukan penerapan sistem pengawasan internal yang baik dan peningkatan fungsi aparat pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran prosedur. Peran aparat pengawas juga perlu ditingkatkan sehingga menjadi konsultan intenal dan pengelola kontrol kualitas terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan. 2. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terpadu. Sebagai Kementerian yang melayani publik, peran kontrol masyarakat menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja Kementerian. Sehingga diperlukan satu sistem yang berfungsi sebagai saluran publik untuk melakukan kontrol atas pelanggaran yang terjadi. Sistem ini akan mendukung upaya peningkatan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan serta peran aparat pengawasan internal dalam melaksanakan tugasnya.

73

Kedua area kritis diatas menjadi fokus pada area pengawasan mengingat fungsi kontrol pokja pengawasan agar proses kegiatan berlangsung transaparan dan accountable dalam melayani publik.

2.2.6. Area Perubahan Terkait Sumber Daya Manusia Aparatur Pada kegiatan area perubahan yang terkait sumber daya manusia, area kritis yang perlu menjadi perhatian adalah: 1. Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi mutlak diperlukan karena penempatan SDM yang tepat akan mempengaruhi terselenggaranya kegiatan sesuai kualitas dan target yang ditetapkan. Dengan demikian, hasil output kegiatan dapat ditingkatkan lebih baik dengan penempatan SDM yang seuai kompetensi jabatan yang diperlukan. 2. Perlunya penerapan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SKP). Dalam rangka meningkatkan kinerja kementerian, salah satu faktor pendukung adalah kinerja pegawai. Oleh karena itu, perlu disusun sistem evaluasi penilaian kinerja sehingga dapat diperoleh cara untuk meningkatkankinerja pegawai. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.

2.2.7. Area Perubahan Terkait Pola Pikir dan Budaya Kerja Area kritis terkait dengan pola pikir dan budaya kerja pada kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Belum

tersusunnya

penyusunan

Pedoman

Manajemen

Perubahan.

Penyusunan pedoman perlu dilakukan agar perubahan yang dilakukan sesuai aturan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. 2. Belum terjabarnya nilai-nilai Budaya Organisasi (Pro-Poor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih). Sebagai salah satu poin penting dalam kegiatan Reformasi

74

Birokrasi, penjabaran nilai budaya perlu dilakukan untuk menciptakan Kementen yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan berkualitas pada publik.

2.2.8. Area Perubahan Terkait Organisasi Pada kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pokja organisasi pada Kementerian Kesehatan menemukan beberapa area kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Perlunya dilakukan evaluasi tugas dan fungsi Unit Kerja di Lingkungan Kemenkes/UPT.

Hal ini perlu dilakukan mengingat fungsi Kementerian

Kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga penting dilakukan evaluasi dalam fungsi unit kerja sehingga unit kerja dapat berfungsi optimal dalam melayani masyarakat

2. Perlunya dilakukan penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan. Penguatan unit kerja yang menangani internal Kementerian Kesehatan perlu dilakukan agar business process berjalan maksimal. Sedangkan penguatan fungsi pelayanan publik mutlak dilakukan melihat tanggungjawab Kementerian Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

75

2.3 RENCANA UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN KRITIS TERKAIT 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN 2.3.1. Area Perubahan Terkait Pelayanan Publik Rencana yang dilakukan untuk untuk mengatasi permasalahan kritis standar pelayanan masyarakat pada Unit Layanan Terpadu (ULT) dan Puskesmas: Proses ISO 9001 : 2008 : 

Gap analysis



Training Penyusunan Dokumen



Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu



Penyusunan Instruksi Kerja dan Rencana mutu



Implementasi ISO 9001:2008



Pelatihan dan praktek audit Internal



Manajemen Review



Sertifikasi & Pendampingan audit Sertifikasi



Penyusunan pedoman akreditasi puskesmas



Penyusunan instrumen akreditasi puskesmas



Ujicoba



Penyempurnaan pedoman dan instrumen akreditasi puskesmas



Pembentukan tim akreditasi puskesmas



Sosialisasi pedoman dan instrumen akreditasi puskesmas di 33 provinsi

2.3.2. Area Perubahan Terkait Akuntabilitas Kinerja 1. Diperlukan pedampingan penyusunan dan evaluasi laporan akuntabilitas untuk setiap eselon. Langkah-langkah yang perlu dilakukan : 

Pembentukan tim



Penyusunan jadwal pendampingan dan



evaluasi triwulan dan semester 76



Pelaksanaan pendampingan sekaligus bedah



laporan dan evaluasi capaian



Pelaksanaan evaluasi tengah tahun



Koordinasi penyusunan disertai pendampingan penyusunan unit eselon 1 pada unit eselon 2 dan UPTnya



Fasilitasi penyusunan bersama secara regional



Koordinasi pelaporan hasil penyusunan untuk laporan akuntabilitas kinerja tingkat eselon 1 dan Kementerian

2. Belum terjadinya sinkronisasi SAKIP dengan Renstra. Sehubungan dengan area kritis ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut : 

Pengumpulan daftar inventarisasi masalah hasil evaluasi



Koordinasi dengan unit eselon 1 dan unit penanggungjawab sistem (sistem perencanaan dan sistem evaluasi serta kementerian/ lembaga terkait)



laporan persiapan ke pimpinan



Pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi



Penyampaian dan penyebarluasan hasil sinkronisasi



Penyampaian bahan rekomendasi pada tim penyusun Renstra dan tim evaluasi (itjen/tim yang dibentuk khusus)

2.3.3. Area Perubahan Terkait Tata Laksana 1. Pemetaan Proses Bisnis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya : 

Identifikasi Visi, Misi, dan Renstra Kemenkes;



Identifikasi Tugas dan Fungsi Unit Organisasi di lingkungan Kemenkes saat ini;



Identifikasi Tugas dan Fungsi Unit Organisasi di lingkungan Kemenkes yang akan datang 77

2. Pembangunan atau Pengembangan e-Government. Langkah-langkah yang perlu dilakukan: 

Penyediaan modul-modul eGov (e-Office)



Pembangunan infrastruktur (aplikasi, data center)



Pembangunan data warehouse

3. Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi 

Penyusunan Roadmap Pengembangan SIK



Penyusunan Pedoman SIK dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SIK (2012)



Penyusunan tata kelola (manajemen) TI: a. IT strategy dan planning 

Penyusunan grand design dan masterplan TI, 2012



Penyusunan juknis atau SOP terkait tata kelola TI, 2012-dst

b. IT transformation/change management 

Penyusunan dokumentasi TI, 2013



Penyusunan modul pelatihan TI, 2013

c. IT risk dan security 

Penyusunan business impact dan disaster recovery plan (DRP), 2013



Penyusunan disain data center (reconfigure), 2012

d. IT governance compliance 

Penyusunan peraturan (SK/Permen) untuk kepatuhan tata kelola TI, 2013

e. IT audit 

Assessment/audit penerapan TI, 2012



Assessment SIK di daerah, 2012

78



Penyediaan infrastruktur jaringan system informasi dan data center serta pengembangannya, 2012-dst

2.3.4. Area Perubahan Terkait Perundang-undangan Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : 

Inventarisasi, pemetaan dan kajian peraturan perundang-undangan.



Melakukan perencanaan regulasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan

2.3.5. Area Perubahan Terkait Pengawasan Perlunya peningkatan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan. Dalam hal ini adalah penerapan SPIP dan peningkatan peran APIP. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain : 

Sosialisasi



Pelatihan



Pemetaan & pendampingan pelaksanaan



Pembentukan unit layanan pengadaan ULP



Monitoring & Evaluasi



Pembentukan tim konsultasi pengadaan barang/jasa



Pembentukan tim penyelesaian kerugian negara



Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan



Pendampingan penyusunan LK



Reviu LK



Inventarisasi BMN



Pelaksanaan Audit berbasis resiko 79



Percepatan penyelesaian TL LHP & penyelesaian TPTGR

Selain itu, terdapat area kritis lain yaitu pengembangan sistem pengaduan masyarakat terpadu. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi area kritis tersebut yaitu : 

Pembentukan tim pengelolaan



Penyusunan Pedoman



Sosialisasi Pedoman



Pelatihan



Penanganan Dumas

2.3.6. Area Perubahan Terkait Sumber Daya Manusia Aparatur Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi area kritis pada SDM aparatur yang berhubungan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan adalah : 

Penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional.



Penyusunan kamus standar kompetensi bidang



Penyusunan kamus standar kompetensi teknis

Selanjutnya, untuk mengatasi area kritis dalam penerapan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SKP), perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

Penyelesaian (penyempurnaan) aplikasi



Sosialisasi penggunaan aplikasi SKP



Uji coba pada beberapa satker percobaan

80

2.3.7. Area Perubahan Terkait Pola Pikir dan Budaya Kerja Terdapat dua area kritis yang dalam area perubahan ini, yaitu : 1. Belum tersusunnya penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan. Langkahlangkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya adalah : 

Sosialisasi peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai



Pemberlakuan sistem absensi dengan elektronik



Penerapan “code of conduct”



Penerapan “reward and punishment”

2. Belum terjabarnya nilai-nilai Budaya Organisasi (Pro-Poor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih). Untuk mengatasi area kritis ini perlu dilakukan : 

Rapat Pembahasan Draft awal Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi di Lingkungan Pokja I RB



Pembahasan draft Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi antar Pokja RB di Kemenkes



Finalisasi, sosialisasi dan implementasi Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi



Evaluasi implementasi Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi

81

2.3.8. Area Perubahan Terkait Organisasi Pada area ini terdapat dua area kritis yang menjadi perhatian yaitu : 1. Perlunya dilakukan evaluasi tugas dan fungsi Unit Kerja di Lingkungan Kemenkes/UPT. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya adalah : 

Penyusunan pedoman evaluasi tugas dan fungsi



Pelaksanaan evaluasi secara bertahap



Workshop hasil evaluasi



Penyusunan peta tugas dan fungsi

2. Perlunya dilakukan penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan. Untuk mengatasi area kritis ini adalah sebagai berikut : 

Analisis kondisi saat ini



Penyusunan strategi penguatan unit kerja



Pelaksanaan penguatan unit kerja



Monev hasil penguatan unit kerja

82

83

Bab 3 ini merupakan substansi dari Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, yaitu konsolidasi Rencana Aksi dari setiap Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dalam rangka membenahi kondisi saat ini dan permasalahan nyata yang dihadapi serta juga mencapai kondisi yang diinginkan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Pembahasan Rencana Aksi secara lebih detil juga disajikan dalam lampiran, yaitu Rencana Aksi dari setiap kegiatan Birokrasi Kementerian Kesehatan.

3.1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

3.1.1. Pencapaian Program dan Kegiatan s.d. 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terkait Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut.

84

NO. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

KEGIATAN PADA AREA PERUBAHAN

DESKRIPSI KEADAAN

STATUS

Penerapan standar pelayanan pada Rumah Sakit (PIC : BUKR)

Standar teknis rumah sakit dalam hal pelayanan, sarana prasarana, dan SDM sudah diterapkan. Pedoman akreditasi dan klasifikasi rumah sakit sudah digunakan.

Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas (PIC : BUKD)

Sudah ada standarisasi pelayanan Puskesmas, tapi Pedoman Akreditasi Puskesmas dalam Proses

Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan) (PIC : BUKR)

Sudah ada standarisasi pelayanan di Balai Kesehatan, namun instrumen akreditasi belum seluruhnya ada

Kuning

Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Laboratorium Kesehatan) (PIC : BUKR)

Standar pelayanan di Laboratorium Kesehatan sudah ada dan sudah diterapkan.

Hijau

Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA (PIC : BUKR)

Standard Operating Procedure untuk pelayanan perijinan rumah sakit masih dalam proses penyusunan

Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (PIC : Binfar & Alkes)

Standard Operating Procedure untuk pelayanan perijinan kefarmasian dan alat kesehatan sudah ada dan sudah diimplementasikan.

Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu (PIC : Puskom)

Standard Operating Procedure belum ada secara keseluruhan.

Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan) (PIC : Puskom)

Standard Operating Procedure belum ada secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (PIC :

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, dan

Hijau

Kuning

Kuning

Hijau

Kuning

Kuning

85

Kuning

NO.


DESKRIPSI KEADAAN

Promkes, PP&PL, Puskom)

pengawasan pelayanan sudah dilakukan, namun belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

STATUS

Tabel 3.1 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Keterangan: •

Status ‘Hijau’ berarti program dan kegiatan yang dinilai sudah selesai dilaksanakan, dengan hasil yang sesuai dengan yang dimandatkan dalam program dan kegiatan reformasi birokrasi

•

Status “Kuning” berarti program dan kegiatan yang dinilai masih berlangsung atau sedang dilaksanakan

•

Status “Merah” berarti bahwa program dan kegiatan yang dinilai belum atau akan dilaksanakan.

Manfaat yang Dirasakan atas Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Saat Ini Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah memberikan beberapa manfaat yang dirasakan oleh publik yaitu sebagai berikut. NO 1.

NAMA KEGIATAN Penerapan standar pelayanan pada Rumah Sakit

MANFAAT YANG DIRASAKAN 1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dirasakan oleh masyarakat dengan perubahan standar akreditasi versi 2007 yg berorientasi pd dokumen dan dapat hanya dibuat oleh seorang konsultan  versi 2012 yang berorientasi pada proses pelayanan dan harus dibuktikan dgn implementasi. 2. Tertatanya sistem pelayanan kesehatan dengan adanya pedoman/SOP pelayanan kesehatan internal RS sehingga petugas kesehatan menjalankan tugas secara seragam sesuai standar internal

86

NAMA KEGIATAN

NO

MANFAAT YANG DIRASAKAN

2.

Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)

3.

Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat. 2. Tertatanya sistem pelayanan laboratorium kesehatan di internal laboratorium kesehatan 1.

2. 3.

Kemudahan akses mendapatkan informasi perijinan kefarmasian dan alat kesehatan bagi masyarakat Kemudahan klien dalam melakukan proses perijinan kefarmasian dan alat kesehatan Tertatanya mekanisme proses perijinan internal Kementerian Kesehatan

Tabel 3.2 Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Briokrasi dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.1.2. Rencana Kegiatan Adapun rencana kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah: 1. Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas 2. Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan) 3. Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA 4. Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu (ULT). 5. Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan).

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

87

3.1.3. Kriteria Keberhasilan Berikut ini adalah Kriteria Keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pencapaian kegiatan-kegiatan di atas. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

1. Tersusunnya pedoman akreditasi Puskesmas 2. Tersusunnya instrument standar akreditasi Puskesmas 3. Tersusunnya jadwal pelaksanaan sosialisasi akreditasi Puskesmas 1. Tersusunnya standar pelayanan pada seluruh Fasyankes 2. Tersusunnya jadwal dan terlaskananya sosialisasi standar pelayanan 3. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan

Tersosialisasinya Pedoman Akreditasi di 33 provinsi

3. Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA

1. Tersusunnya standar pelayanan pada proses perijinan RS 2. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan proses perijinan. 3. Tersusunnya standar feedback terhadap hasil mintoring dan evaluasi terhadap RS.

Terimplementasinya standar pelayanan pada proses Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA

4. Penerapan standar pelayanan

Tersedianya pedoman standar pelayanan.

Terimplementasinya standar pelayanan pada Unit Layanan

2. Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan)

88

Terimplementasinya standar pelayanan pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan)


KELUARAN (OUTPUT)

di Unit Layanan Terpadu (ULT) 5. Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, & Perpustakaan). 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

HASIL (OUTCOME) Terpadu

Tersedianya pedoman standar pelayanan

Terimplementasinya standar pelayanan dalam pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan)

1. Tersedianya pedoman kerjasama masyarakat 2. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama dengan masyarakat

Adanya kerjasama dengan masyarakat dalam pelayanan publik, terutama pada proses perencanaan dan pengawasan pelayanan.

Tabel 3.3 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Pencapaian yang Realistis Selain kegiatan pengembangan standar pelayanan minimal, pokja pelayanan publik pada kegiatan Reformasi Birokrasi mengadakan sasaran pencapaian sebagai berikut:

NO

SASARAN PENCAPAIAN YANG REALISTIS

NAMA KEGIATAN

1.


2.

Penerapan standar pelayanan pada

2011 -

Tersedianya draft revisi standar

2012

2013

2014

Uji coba pedoman akreditasi puskesmas di 4 provinsi Tersedianya draft instrumen

Tersedianya pedoman dan tim akreditasi Puskesmas

Tersosialisasinya pedoman akreditasi puskesmas di 33 provinsi Penerapan standar pelayanan

89

Uji coba stándar pelayanan

NO

NAMA KEGIATAN

SASARAN PENCAPAIAN YANG REALISTIS 2011

2012

2013

2014

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan)

pelayanan Balai Kesehatan

akreditasi Balai Kesehatan

Balai Kesehatan

Balai Kesehatan

3.


Tersedia standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA

implementasi standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA

Evaluasi standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA

4.

Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu (ULT)

Penerapan standard pelayanan di ULT mencapai 90 %

-

-

5.


Tersedianya petunjuk pelaksanaan PTRC

Penerapan stándar pelayanan di PTRC

Penerapan stándar pelayanan di Pojok Informasi

6.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

Terbentuknya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

ujicoba standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA Penerapan stándar pelayanan di ULT (ISO 9001:2008, Manajemen Mutu) Penerapan stándar pelayanan di Perpustakaa n (ISO 9001:2008 Manajemen Mutu) Terbentuknya Pos Malaria Desa (Posmaldes)

Terbentuknya Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu

Terbentuknya Pos Pelayanan TB

90

NO


NAMA KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

PTM)

kesehatan Terbentuknya kerja sama dengan ormas /LSM (18) dan dunia usaha (20) dalam mendukung program kesehatan

Terbentuknya kerja sama dengan ormas/LSM dan dunia usaha (22) dalam mendukung program kesehatan

Terbentuknya kerja sama dengan ormas/LSM (25) dan dunia usaha (27) dalam mendukung program kesehatan

Terbentuknya kerja sama dengan ormas/ LSM (30) & dunia usaha (35) dalam mendukung program kesehatan

Terbentuknya Dewan Pengawas di semua RS Vertikal




Tabel 3.4 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.1.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.1.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut. NO 1

AGENDA PRIORITAS

PERTIMBANGAN

Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu (ULT)

1. Banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan perijinan. 2. Belum ada sasaran mutu pelayanan sesuai

91

NO

AGENDA PRIORITAS

PERTIMBANGAN harapan pelanggan

2


Banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar

Tabel 3.5 Agenda Prioritas dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sedangkan langkah-langkah yang memadai yang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut: NO 1

2

NAMA KEGIATAN AGENDA PRIORITAS Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu (ULT).


LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN Proses ISO 9001 : 2008 : -

Gap analysis Training Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu Penyusunan Instruksi Kerja dan Rencana mutu Implementasi ISO 9001:2008 Pelatihan dan praktek audit Internal Manajemen Review Sertifikasi & Pendampingan audit Sertifikasi Penyusunan pedoman akreditasi puskesmas Penyusunan instrumen akreditasi puskesmas Ujicoba Penyempurnaan pedoman dan instrumen akreditasi puskesmas Pembentukan tim akreditasi puskesmas Sosialisasi pedoman dan instrumen akreditasi puskesmas di 33 provinsi

Tabel 3.6 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

92

3.1.5 Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Rencana aksi program pelayanan publik yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan adalah Pengembangan sistem pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan. Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan untuk Area Perubahan/Program pelayanan publik adalah sebagai berikut:

NO 1.

2.

3.

4.

5.

NAMA KEGIATAN Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Balai Kesehatan) Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu Penerapan standar pelayanan informasi (Perpustakaan

ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

500.000.000

1.123.030.000

646.525.000

700.000.000

500.000.000

1.100.000.000

600.000.000

700.000.000

500.000.000

1.000.000.000

600.000.000

700.000.000

500.000.000

412.890.000

813.510.000

1.000.000.000

30.000.000

1.107.360.700

1.122.980.000

1.235.278.000

93

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

NO

2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

10.000.000

1.080.000.000

990.000.000

990.000.000

4.773.015.000

5.325.278.000

,PTRC, dan Pojok Informasi) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

6.

2.040.000.000


5.823.280.700

17.961.573.700

Tabel 3.7 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: 

Mekanisme Efisiensi: terkait dampak penghematan dari proses untuk melakukan efisiensi anggaran



NO

Penghematan yang diperoleh: terkait dampak penghemantan dari output

NAMA KEGIATAN



1.


Sosialisasi dilakukan per regional

Biaya perjalanan dinas berkurang

2.

Penerapan standar pelayanan pada

Sosialisasi stándar pelayanan

Mengurangi biaya pertemuan dan

94

BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) Rp. 200,000,000

Rp. 300.000.000

NO

3.

NAMA KEGIATAN




Fasilitas Pelayanan Kesehatan (balai kesehatan)

kesehatan digabung melalui pertemuan teknis lainnya

perjalanan dinas.


 Perolehan informasi dari manual ke on line melalui web : www.buk.go.id

 Mengurangi pencetakan buku pedoman

Pencetakan buku : Rp. 40.000.000

 Pertemuan sosialisasi digabungkan dengan pertemuan teknis lainnya

 Mengurangi biaya pertemuan dan perjalanan dinas.

Pertemuan: Rp. 250.000.000 / paket meeting.

Dari sisi publik menghemat waktu pengurusan perijinan Rp. 66 juta/bulan . (100 org klien x 30.000 x 22 hr kerja). Dari sisi publik , dengan e-book akan menghemat biaya fotocopy dan transport publik datang ke perpustakaan sebesar Rp. 45 juta/bulan.

.

4.

Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu

Merubah pelayanan manual menjadi online

Mempercepat dan kepastian layanan pada pelanggan

5.


Merubah pelayanan perpustakaan manual menjadi online

Mengurangi biaya perjalanan masyarakat ke perpustakaan

95

(13 Balai kesehatan)

NO

NAMA KEGIATAN



BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) ( 2000 pengunjung online/bln x Rp. 15.000 dan 300 pengunjung datang x Rp. 50.000).

6.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Memanfaatkan teknologi dalam survey kepuasan pasien secara on line.

Mengurangi biaya survey

Tabel 3.8 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

96

Rp. 100.000.000 /UPT (Rp.100.000.000 x 32 UPT = 3,2 M)

3.2. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 3.2.1. Pencapaian Program dan Kegiatan sampai dengan 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai

berikut. NO.

KEGIATAN

1

2

3

URAIAN

STATUS

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sudah tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan 2009 adalah CC.

Kuning

Pengembangan Sistem Manajemen KInerja Organisasi

Beberapa unsur Sistem Manajemen Kinerja Organisasi sudah tersedia, seperti Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Pencapaian sudah ada. Namun dokumen Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja belum terintegrasi.

Kuning

Kementerian Kesehatan sudah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) di level Kementerian dan Eselon 1 dan Eselon 2.

Hijau

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian.

Tabel 3.9 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Keterangan: •


•


•


97

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah memberikan beberapa manfaat yang dirasakan oleh kementerian seperti:

NO 1.

NAMA KEGIATAN (Status Hijau) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian.

MANFAAT YANG DIRASAKAN 1. Menjadi sumber utama penetapan kegiatan 2. Menjadi acuan pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan

Tabel 3.10 Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Briokrasi dalam Program Akuntabilitas

3.2.2. Rencana Kegiatan Secara umum, Reformasi birokrasi dibidang akuntabilitas kinerja tahun 2011-2014 terdiri dari 3 (Tiga) program utama, yaitu: 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2. 2. Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Eselon 1 3. Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA.

3.2.3. Kriteria Keberhasilan Berbagai hasil yang direncanakan untuk dicapai dari setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi, tidak terkecuali dalam reformasi birokrasi di area akuntabilitas kinerja mengacu pada kriteria keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Keberhasilan dalam reformasi ini adalah:

98


KELUARAN (OUTPUT)

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2


2. Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Eselon 1


3. Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA

1. Terbentuknya pedoman standar manajemen kinerja 2. Tersusunnya kegiatan evaluasi sistem manajemen kinerja

HASIL (OUTCOME) Tersusunnya LAKIP Tingkat Eselon 2 sesuai dengan Permenpan No. 29 Tahun 2010 dan mengacu pada Permenpan No. 35 Tahun 2011. Tersusunnya LAKIP Kementerian dan Eselon 1 sesuai dengan Permenpan No. 29 Tahun 2010 dan mengacu pada Permenpan No. 35 Tahun 2011 dengan disertai proses pendampingan penyusunan LAKIP Triwulan dan proses pendampingan penilaian evaluasi tengah tahun untuk Tingkat Eselon 1 Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja Organisasi yang terintegrasi dengan RENSTRA, RAP, RAK dan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Kesehatan, yang mencakup proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja .

Tabel 3.11 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

99

Sasaran Pencapaian yang Realistis Berikut akan dipaparkan mengenai tahapan pencapaian sasaran pertahun dalam kegiatan pokja Akuntabilitas Kinerja:

NO 1.

NAMA KEGIATAN


2012

2013

2014

Penyusunan 1. Tersedianya Juklak Laporan penyusunan Akuntabilitas dan Kinerja penetapan Tingkat Eselon kinerja di lingkungan 2

1. Tersedianya laporan Akuntabilitas Kinerja seluruh unit eselon II dan UPT Pusat di Unit eselon I Kementerian Kesehatan bernilai ratarata B (100%) 2. Tersedianya bahan kajian penyempurn aan Juklak Penyusunan dan Tapja (100%)

1.Tersedianya Juklak Penyusunan dan Penetapan kinerja yang disempurna kan (100%) 2. Tersedianya laporan Akuntabilitas Kinerja seluruh unit eselon II dan UPT Pusat di Unit eselon I Kementerian Kesehatan bernilai ratarata A (100%)

1. Tersedianya laporan Akuntabilita s Kinerja seluruh unit eselon II dan UPT Pusat di Unit eselon I Kementerian Kesehatan bernilai rata-rata A (100%)

Pendampinga n penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Eselon 1

1. Terlaksana1. Terlaksananya 1. Terlaksananya kegiatan kegiatan nya kegiatan pendampinga pendampinga pendamping n secara n secara an secara terkoordinasi terkoordinasi terkoordinasi untuk untuk untuk penyusunan penyusunan penyusunan laporan laporan laporan akuntabilitas akuntabilitas akuntabilitas kinerja di unit kinerja di unit kinerja di eselon I, II eselon I, II unit eselon I, dan UPT dan UPT II dan UPT beserta beserta beserta evaluasinya evaluasinya evaluasinya setiap setiap setiap triwulan triwulan triwulan (100%) (100%) (100%) 2. Terlaksanany 2. Terlaksananya 2. Terlaksanaa koordinasi koordinasi nya kegiatan kegiatan koordinasi

Kementerian kesehatan (100%) 2. Tersedianya laporan Akuntabilitas Kinerja seluruh unit eselon II di Unit eselon I Kementerian Kesehatan , bernilai rata – rata B (100%)

2.

1. Tersusunnya Tim Pendamping penyusunan dan evaluasi lintas unit organisasi eselon I (100%) 2. Tersosialisa sinya program dan rencana kerja tim pendampin gan ke unit eselon I dan

100

NO

NAMA KEGIATAN

SASARAN PENCAPAIAN YANG REALISTIS 2011 Eselon II serta UPT (100%)

3.


2012

2013

2014

evaluasi tengah tahun bersama Itjen di unit eselon I (100%)

evaluasi tengah tahun bersama Itjen di unit eselon I (100%)

kegiatan evaluasi tengah tahun bersama Itjen di unit eselon I (100%)

1. Terkumpul- 1. Terkumpulnya nya informasi informasi tamba-han inventarisasi inventarisasi masalah masalah SAKIP (50%) SAKIP hasil midterm review renstra (100%) 2. Terlaksananya kegiatan koordinasi antar unit eselon I (Internalisasi Kementerian) dan benchmark dengan Kementerian/ Lembaga lain (100%) 3. Terkumpulny a bahan dasar penyusunan Juklak SIM kinerja (100%)

1. Tersusunnya Juklak SIM Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan (100%) 2. Persiapan pelaksanaan e_Gov SIM Manajemen Kinerja (100%) 3. Pelaksanaan e_Gov Manajemen Kinerja (50%)

1. Terimplemen e_Gov Manajemen Kinerja (100%) 2. Tersusunnya Juklak Evaluasi Sistem e_Gov Manajemen Kinerja (100%) 3. Terevaluasinya Sistem Manajemen Kinerja secara periodik (75%)

Tabel 3.12 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

101

3.2.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.2.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut: NO 1

AGENDA PRIORITAS

PERTIMBANGAN

Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan sekaligus evaluasi

Penyusunan dan evaluasi

secara periodic (triwulan, semester dan akhir tahun)

laporan akuntabilitas

akan mempermudah unit melaksanakan penyusunan

kinerja unit eselon 1

laporan secara komprehensif, benar dan saling terintegrasi serta diperolehnya pengawasan dan capaian kinerja yang akurat

2

Penyusunan laporan

Pelaksanaan penyusunan laporan unit esselon 2 dan

akuntabilitas kinerja

unit mandiri yang benar dan akurat sesuai tahapan

tingkat eselon 2 dan unit

akan memberi dampak positif bagi peningkatan

mandiri

kualitas akuntabilitas kinerja tingkat eselon I dan Kementerian Kesehatan

3

Pelaksanaan sinkronisasi

Pengintegrasian serta koreksi dari hasil kegiatan

SAKIP dengan Renstra

sinkronisasi SAKIP dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem evaluasi akan memberi kemudahan dan tertatanya sistem yang baik, sekaligus kehadiran dan integrasi sistem dengan kementerian/lembaga lain akan mewujudkan pelaksanaan sistem terpadu yang tidak berulang. Hasil pelaksanaan kegiatan ini juga dapat menjadi bahan dasar penyusunan Renstra Kemenkes berikutnya

Tabel 3.13 Agenda Prioritas Kegiatan dalam Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sedangkan langkah-langkah yang memadai yang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut:

102

NO

NAMA KEGIATAN AGENDAPRIORITAS

1

Pendampingan penyusunan dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja eselon 1

2

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit eselon 2 dan UPT

3

Sinkronisasi SAKIP dengan Renstra

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN 1. Pembentukan tim 2. Penyusunan jadwal pendampingan dan evaluasi triwulan dan semester 3. Pelaksanaan pendampingan sekaligus bedah laporan dan evaluasi capaian 4. Pelaksanaan evaluasi tengah tahun 1. Koordinasi penyusunan disertai pendampingan penyusunan unit eselon 1 pada unit eselon 2 dan UPTnya 2. Fasilitasi penyusunan bersama secara regional 3. Koordinasi pelaporan hasil penyusunan untuk laporan akuntabilitas kinerja tingkat eselon 1 dan kementerian 1. Pengumpulan daftar inventarisasi masalah hasil evaluasi 2. Koordinasi dengan unit eselon 1 dan unit penanggungjawab sistem (sistem perencanaan dan sistem evaluasi serta kementerian/ lembaga terkait) 3. laporan persiapan ke pimpinanan 4. Pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi 5. Penyampaian dan penyebarluasan hasil sinkronisasi 6. Penyampaian bahan rekomendasi pada tim penyusun Renstra dan tim evaluasi (itjen/tim yang dibentuk khusus)

Tabel 3.14 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

3.2.5. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Waktu pelaksanaan, tahapan kerja, penanggung jawab dan rencana anggaran secara detil sebagaimana pada Formulir 3 terlampir.

103

Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan untuk Area Perubahan/Program Akuntabilitas Kinerja adalah :

NO 1.

2.

3.

NAMA KEGIATAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2 Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Eselon 1 Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA


ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

177.120.000

-

40.000.000

-

199.160.000

-

40.000.000

-

82.140.000

700.000.000

150.000.000

-

458.420.000

700.000.000

230.000.000

1.388.420.000

Tabel 3.15 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan/program Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

104

NO

NAMA KEGIATAN

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALI-SASI ANGGARAN

PENGHEMAT-AN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH

1.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2

Penyusunan laporan secara bersama dengan sistem regional dan fasilitasi penyusunan , akan terdapat penghematan anggaran kesalahan dan pengiriman

Mengurangi tingkat kesalahan substansi penyusunan laporan dan pengiriman

2.

Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Eselon 1

Sistem pendampingan penyusunan dan evaluasi secara periodic dan regional akan menghemat anggaran evaluasi

Pendampingan penyusunan dan evaluasi akan menjaga substansi laporan dan kualitas hasil

3.


Pemanfaatan Juklak yang terintegrasi akan mengurangi kegiatan yang tidak berkontribusi pada pencapaian IKU

Seluruh kegiatan diarahkan untuk berfokus pada pencapaian IKU dan sasaran organisasi sehingga berpotensi ke dalam penghematan anggaran

105


3,7 M/thn (rincian terlampir)

NO

NAMA KEGIATAN

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALI-SASI ANGGARAN

Pemanfaatan sistem e-gov untuk Manjemen Kinerja akan mengurangi pengeluaran dalam rangka penyusunan LAKIP

PENGHEMAT-AN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH


Kualitas Laporan Akunta-bilitas Kinerja terstandard dengan adanya Juklak yang integrated dan Tim Pendampingan Proses Penyusunan dan Evaluasi Penilaian

8,8 M ( dari 17 M menjadi 8,2 M) *) rincian terlampir

Potensi penggunaan waktu untuk aktivitas yang lebih produktif, misal analisis Laporan Potensi perolehan skor minimal berada pada grade B Tabel 3.16 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

106

Berikut ini adalah rincian penghematan anggaran yang dihasilkan dari program Akuntabilitas. Data Penghematan : 1. Dengan Proses Pendampingan : Rata-rata penyusunan per satker = 155 satker x 100.000.000 = 15,5 M/tahun Jika dengan proses pendampingan penyusunan maka akan ada pemotongan tahapan kegiatan sbb: a. Penyusunan draft = 33 jt ( dilakukan di satkernya) b. Pembahasan

= 10 jt ( dengan sistem pendampingan regional

dari 33 jt menjadi 10 jt ) c. Finalisasi

= 33 jt ( dilakuan di satkernya)

Maka akan terjadi penghematan dari anggaran 100 jt – 76 jt = 24 jt/thn Dari 24 jt x 155 satker = 3,7 M/thn 2. Dengan Sistem e-Gov

Detil Penghematan Anggaran yang Diperoleh dengan Penerapan penyusunan bersama dengan sistem pendampingan dan penggunaan e-Gov Sistem Manajemen Kinerja Alokasi Anggaran tanpa Sistem E-Gov Manajemen Kinerja No. 1

Alokasi Anggaran dengan Sistem E-Gov Manajemen Kinerja

Aktivitas/Kegiatan

Anggaran

No.

Penyusunan laporan kinerja seluruh Satker di Kemenkes

Rp 15,5 milyar

Note: Anggaran penyusunan laporan kinerja per satker (meliputi penyusunan draft, pembahasan, penyempurnaan dan

Aktivitas/Kegiatan Penyusunan laporan kinerja seluruh Satker di Kemenkes

Note: Anggaran hanya dibutuhkan untuk:  Rapat Koordinasi (2x/tahun) (2 x 40 org x Rp 5 jt= 400 jt) 107

Anggaran Rp 6,6 milyar

Alokasi Anggaran tanpa Sistem E-Gov Manajemen Kinerja finalisasi)  Rp 100

Alokasi Anggaran dengan Sistem E-Gov Manajemen Kinerja  Rapat Monitoring Triwulanan (4 x 40 org x Rp 10 jt= 1,6 M)  Honor Tim Pengelolaan Sistem (10 or x Rp 6 jt=60 jt)  Pendampingan Monitoring KInerja ke Satker (100 satker x 4 or x Rp 10 jt=4 M )  Finalisasi penyusunan LAKIP (Rp 40jt/Satker  155 Satker)(Rp 620 jt)

juta Total terdapat 155 Satker

2

Penggandaan laporan kinerja seluruh Satket di Kemenkes

Rp 1,5 milyar

Penggandaan laporan kinerja seluruh Satket di Kemenkes

Anggaran untuk penggandaan laporan per satker  Rp 10 juta

TOTAL

Rp 1,5 milyar

Anggaran untuk penggandaan laporan per satker  Rp 10 juta Rp 17 milyar

TOTAL

Data dari Unit Utama tentang anggaran persatker : 1. GIZI KIA : satker di pusat = 100 jt satket di daerah = 75 juta 2. BUK satker di pusat = 200 jt satket di daerah = 50 - 75 juta 108

Rp 2,8 milyar

3. P2PL satker di pusat = 100 jt satket di daerah = 75 juta

4. PPSDM satker di pusat = 200 jt satket di daerah = 50 juta

5. Litbang satker di pusat = 100 jt satket di daerah = 75 juta

6. Binfar Alkes satker di pusat = 200 jt satket di daerah = 100 juta

7. Setjen satker di pusat = 100 jt

8. Itjen satker di pusat = 100 jt

109

3.3 PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA 3.3.1. Pencapaian Program dan Kegiatan sampai dengan 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terkait Program Penataan Tatalaksana adalah sebagai berikut. NO. 1

2

3

4

5

6

7

8


DESKRIPSI KEADAAN

STATUS

Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Masih berproses, dan masih menggunakan dasar PermenPAN 2008 (belum berdasarkan proses bisnis yang terpetakan sesuai dengan PermenPAN Nomor 12 tahun 2011)

Kuning

Pembangunan atau Pengembangan eGovernment

Masih berproses. Masing-masing unit mempunyai aplikasinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Masih perlu adanya integrasi.

Kuning

Pemetaan proses bisnis level 0-1

Sudah dilaksanakan pemetaan proses bisnis level 0 -1

Kuning

Membangun aplikasi Proses Bisnis eQPR

Sudah dilaksanakan, masih dalam penyempurnaan kegiatan yang akan dilakukan tahun yang akan datang

Kuning

Pembentukan Tim “Think Tank” Penataan Tatalaksana

Belum dibentuk, masih dalam perencanaan tahun yang akan datang

Kuning

Pelatihan eQPR bagi Tim Think Tank/pengelola IT unit utama

Sudah dilaksanakan pertemuan, belum dilaksanakan pelatihan pengelola IT

Kuning

Workshop Proses Bisnis ke seluruh pimpinan dan pokja RB di Kementerian Kesehatan

Belum dilaksanakan, masih dalam perencanaan tahun yang akan datang

Implementasi

Belum dilaksanakan, masih dalam perencanaan tahun yang akan datang

110

Kuning

Kuning


NO. 9

Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

DESKRIPSI KEADAAN

STATUS

Seluruh Unit Utama Kemenkes sudah berproses, dan terus dalam perbaikan dengan menggunakan dasar PermenPan No. 21/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP dan Permenkes 1626 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan SOP-AP di lingkungan Kemenkes (belum berdasarkan proses bisnis yang terpetakan sesuai dengan PermenPAN No. 12 tahun 2011).

Kuning

Tabel 3.17 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana Keterangan: •


•


•


Manfaat yang Dirasakan atas Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Saat Ini Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah memberikan beberapa manfaat yang dirasakan oleh internal kementerian seperti :

NO 1.

NAMA KEGIATAN Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.

MANFAAT YANG DIRASAKAN Dengan adanya SOP, maka: -

Pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dapat terstandarisasi. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai. 111

NO

NAMA KEGIATAN

MANFAAT YANG DIRASAKAN -

-

-

Membantu pegawai lebih menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Tabel 3.18 Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Briokrasi dalam Program Tatalaksana

3.3.2. Rencana Kegiatan Berikut ini adalah detail dari kegiatan-kegiatan terkait penataan tatalaksana: 1. Penguatan unit tatalaksana sesuai dengan kebutuhan (strategic, fokus pada proses bisnis). Lihat area perubahan “Organisasi”. 2. Pemetaan proses bisnis. 3. Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis) 4. Audit Kepatuhan terhadap Proses secara Periodik. Lihat area perubahan Pengawasan.. 5. Program perbaikan (improvement) proses bisnis. 6. Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi. 7. Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi 8. Pembangunan atau Pengembangan e-Government.

112

3.3.3. Kriteria Keberhasilan


1. Penguatan unit tatalaksana sesuai dengan kebutuhan (strategic, fokus pada proses bisnis). Lihat area perubahan “Organisasi”. 2. Pemetaan proses bisnis

3. Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis) 4. Audit Kepatuhan terhadap Proses secara Periodik. Lihat area perubahan Pengawasan 5. Program perbaikan (improvement) proses bisnis 6. Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi


Terbentuknya unit tatalaksana sesuai kebutuhan (baik secara level organisasi, maupun kualitas dan kuantitas SDM).

1. Tersedianya dan tersosialisasikannya proses bisnis level 0 dan level 1 ke semua Satker. 1. Tersedianya dan tersosialisasikannya SOP berdasarkan proses bisnis ke semua pegawai

HASIL (OUTCOME) Berfungsinya unit tatalaksana sesuai kebutuhan yang dapat dilihat dari hasil output dan kinerja unit terkait

Berfungsinya bisnis level 0 dan 1 di semua Staker

Terinformasikannya SOP ke semua pegawai di Kementerian

1. Tersedianya rencana audit dan terlaksananya audit sesuai dengan yang direncanakan

Terlaksananya Audit sesuai rencana dan target

1. Tersedianya program perbaikan (improvement) proses bisnis 1. Tersedianya pedoman penguatan SDM 2. Tersusunnya jadwal pelatihan, diklat bagi SDM 3. Tersedianya pedoman evaluasi kegiatan

Terlaksananya program perbaikan tersebut disertai penyesuaian SOP terkait. Meningkatnya SDM IT secara kualitas dan kuantitas, untuk dapat menjawab kebutuhan berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi

113


7. Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi 8. Pembangunan atau Pengembangan eGovernment

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

penguatan unit dan SDM 1. Tersedianya kebijakan dan NSPK berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi informasi 1. Tersedianya aplikasi egovernment yang direncanakan dan terintegrasi.

informasi Tersosialisasikannya kebijakan dan NSPK berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi informasi Terimplementasikannya egovernment secara menyeluruh di Kementerian

Tabel 3.19 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Tatalaksana

Sasaran Pencapaian yang Realistis Berikut akan dipaparkan mengenai tahapan pencapaian sasaran pertahun dalam kegiatan pokja Tatalaksana:

NO 1.

NAMA KEGIATAN Pemetaan proses bisnis.

SASARAN PENCAPAIAN YANG REALISTIS 2011  Persiapan identifikasi proses bisnis

2012

2013

2014

 Pemetaan Proses Bisnis Level 0-1  Pemaparan Proses Bisnis Level 0-1 kepada Pejabat Kemenkes

 Penyusunan Proses Bisnis Level 2-4

 Terpetakannya Proses Bisnis di lingkungan kemenkes

114

NO

NAMA KEGIATAN

2.


3.


4.



2012

2013

2014

 Tersusunnya Permenkes 1626 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP di lingkungan Kemenkes (Belum berdasarkan Proses Bisnis)

 Tersusunnya rancangan SOP-AP di masingmasing Unit Kerja Kemenkes (Belum berdasark an Proses Bisnis)

 Tersusunnya rancangan SOP-AP di masingmasing Unit Kerja Kemenkes (Berdasar kan Proses Bisnis)

 Tersosialisasi nya SOPAP kepada pegawai Kemenkes

 Dilaksanakannya Review Proses Bisnis Level 0-1 di lingkungan Kemenkes

 Dilaksanakannya Evaluasi Proses Bisnis pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkes

 Implementa si SIKDA Generik  Tersedia Protokol pertukaran data  Tersedia minimal data set  Tersedia Master

 Implementa si SIK yang standar dan terintegrasi  Implementa si transaksional data

 Pembangun -an sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas, RS dan dinas kesehatan (SIKDA Generik)

 Uji coba SIKDA Generik  Penyiapan protokol pertukara n data  Penyusunan minimal data set  Pengem-

115

NO


NAMA KEGIATAN

2011

2012

2013

bangan Master Patient Index

2014

Patient Index

Tabel 3.20 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Penataan Tatalaksana

3.3.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.3.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Penataan Tatalaksana adalah sebagai berikut. NO 1

AGENDA PRIORITAS Pemetaan Proses Bisnis

PERTIMBANGAN -

2

3

Pembangunan atau Pengembangan eGovernment

-

Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi

-

-

Memberikan panduan dan arah strategis bagi Kebijakan Kementerian Terpetakannya proses bisnis Kemenkes berdasarkan visi, misi dan Renstra Kemenkes akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Kemenkes Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Kementerian Meningkatkan kinerja Kementerian dalam pelayanan publik Memberikan pedoman dan memperlancar kegiatan proses bisnis

Tabel 3.21 Agenda Prioritas Kegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana

116


NAMA KEGIATAN AGENDAPRIORITAS Pemetaan Proses Bisnis

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN 1. 2. 3.

2

3

Pembangunan atau Pengembangan eGovernment Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi

1. 2. 3. 1. 2. 3.

4.

Identifikasi Visi, Misi, dan Renstra Kemenkes; Identifikasi Tugas dan Fungsi Unit Organisasi di lingkungan Kemenkes saat ini; Identifikasi Tugas dan Fungsi Unit Organisasi di lingkungan Kemenkes yang akan datang; Penyediaan modul-modul eGov (eOffice) Pembangunan infrastruktur (aplikasi, data center) Pembangunan data warehouse Penyusunan Roadmap Pengembangan SIK Penyusunan Pedoman SIK dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SIK (2012) Penyusunan tata kelola (manajemen) TI: a. IT strategy dan planning  Penyusunan grand design dan masterplan TI, 2012  Penyusunan juknis atau SOP terkait tata kelola TI, 2012-dst b. IT transformation/change management  Penyusunan dokumentasi TI, 2013  Penyusunan modul pelatihan TI, 2013 c. IT risk dan security  Penyusunan business impact dan disaster recovery plan (DRP), 2013  Penyusunan disain data center (reconfigure), 2012 d. IT governance compliance  Penyusunan peraturan (SK/Permen) untuk kepatuhan tata kelola TI, 2013 e. IT audit  Assessment/audit penerapan TI, 2012  Assessment SIK di daerah, 2012 Penyediaan infrastruktur jaringan system informasi dan data center serta

117


NO

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN pengembangannya, 2012-dst

Tabel 3.22 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana

3.3.5. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan untuk Area Perubahan/Program Penataan Tatalaksana adalah:

NO

NAMA KEGIATAN

1.


2.

Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis) Program perbaikan (improvement) proses bisnis. Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi. Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi

3.

4.

5.

ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP) -

2013 (RP)

2014 (RP)

145.560.000

-

-

99.160.000

290.875.000

-

-

14.175.000

75.040.000

190.050.000

-

145.290.000

-

-

-

2.056.232.500

322.387.500

-

118

NO 6.

NAMA KEGIATAN Pembangunan atau Pengembangan eGovernment.


ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

2.900.000.000

16.506.606.900

4.550.000.000

-

2.900.000.000

18.967.024.400

5.238.302.500

190.050.000

27.295.376.900

Tabel 3.23 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Tatalaksana

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan/program penataan tatalaksana adalah sebagai berikut:

NO

NAMA KEGIATAN




1.


 Terpetakannya tugas dan fungsi Kemenkes sesuai visi dan misi organisasi

 Masing-masing unit kerja jelas tugas dan fungsinya, sehingga mengurangi kegiatan pertemuan/ rapat koordinasi

Rp 1,5 milyar (eselon II Pusat 52, dan ± 100 UPT) dengan asumsi kegiatan Rakon 1 x 10 juta per-tahun

2.


 Penyederhanaan prosedur/ birokrasi

 Pelaksanaan tugas/ pelayanan tidak tergantung salah satu bidang/ pejabat/ pegawai

Rp 1,6 milyar (penyusunan kebijakan menjadi lebih cepat) dengan asumsi 8 unit

119

NO

NAMA KEGIATAN


 Penyederhaaan pelaksanaan tugas dan fungsi



 Pelaksanaan tugas fleksibel

utama x 200 juta per-tahun

3.


 Evaluasi Proses Bisnis (analisis dan perbaikan tatalaksana)

 Efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur

Rp 500 juta (mengurangi waktu pertemuan/ konsinyasi/rapat berdasarkan waktu yang tertera dalam SOP)

4.


 Membuat IT komunitas / Team think tank IT

 Jika IT Komunitas ini sudah terbentuk dan berjalan serta SIKDA Generik diimplementasi kan akan bermanfaat antara lain dalam hal kemudahan mengorganisir SDM IT di unit di unit-unit yg bertanggungjaw ab terhadap data, informasi dan teknologi informasi

Penghematan setelah diimplementasikan secara Nasional tahun 2013 = Rp. 1.817.000,- terdiri dari Rp. 690.000.000,(pelatihan), + Rp. 1.028.000,(pengadaan komputer dan perangkatnya)

 Membangun Sistem yang interoperable dan terintegrasi dengan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas, RS dan dinas kesehatan yg terpadu (SIKDA Generik)

 Capacity building terhadap SDM 120

NO


NAMA KEGIATAN

PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH terpadu  Penghematan untuk pengadaan software, hardware dan infrastruktur  Output Data menjadi satu pintu yang realtime, akurat dan akuntable

Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi



Membuat PP SIK



Membuat Roadmap SIK



Membuat Pedoman SIK

Pembangunan atau Pengembangan eGovernment.



Membangun Aplikasi eOffice



Membagun master plan eGov



Memperluas dan menstabilkan koneksi online

121



System yang terintegrasi



Pembangunan dan penggunaan eGovernment akan menghasilkan transparansi, efisiensi, cepat, efektif, akuntabilitas dan terstandarisasi dalam proses penyelenggara an pemerintahan di kementerian kesehatan



Kemudahan Akses


NO

NAMA KEGIATAN


122

PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH 

Dengan penyusunan Master plan memudahkan pelaksanaan analisis kepentingan berbagai sistem aplikasi yang direncakanan sehingga anggaran dapat diutamakan untuk pengembanga n system aplikasi yang lebih prioritas



Selain itu pengembanga n dan pemanfaatan system aplikasi dalam eGov dapat meningkatkan penghematan sumber daya di berbagai satker, misalnya dalam hal penggunaan alat penghematan tulis, kertas, dan sarana lainnya. Namun hal ini


NO

NAMA KEGIATAN


PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH baru dapat dirasakan setelah aplikasi selesai dibangun dan dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 3.24 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Tatalaksana

123


3.4 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.4.1. Pencapaian Program dan Kegiatan s.d. 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terkait Program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut. KEGIATAN PADA AREA PERUBAHAN

NO. 1

Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan

DESKRIPSI KEADAAN Terindentifikasinya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Tersedianya peta peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kementerian Kesehatan Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang undangan pada Kementerian Kesehatan

STATUS Kuning

Kuning

Kuning

Tabel 3.25 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Keterangan: •


•


•


124

Manfaat yang Dirasakan atas Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Saat Ini Adapun manfaat yang dirasakan/diperoleh dari kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan yang telah dilakukan (status kuning) adalah: NO 1.

NAMA KEGIATAN


Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan

-

-

-

Tertatanya peraturan perundang-undangan sehingga terinventarisasi peraturan perundangundangan yang tumpang tindih, tidak harmonis dan tidak sinkron, dan dapat dilakukan regulasi dan deregulasi lebih lanjut. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan perundangundangan. Adanya acuan dan pedoman bagi stakeholder dan petugas kesehatan dalam meningkatkan pembangunan kesehatan.

Tabel 3.26 Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Briokrasi dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.4.2. Rencana Kegiatan Pada program penataan peraturan perundang-undanan terdapat beberapa kegiatan, yaitu: 1. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan 3. Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan

125

3.4.3. Kriteria Keberhasilan Berikut ini adalah kriteria keberhasilan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam area penataan perundang-undangan: INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

1. Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

1. Tersedianya pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan 2. Tersedianya jadwal penyusunan peraturan perundang-undangan 3. Tersusunnya jadwal sosialisasi peraturan perundang-undangan

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan 2. Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan

1. Tersedianya dan terimplementasinya Sistem Informasi Manajemen untuk peraturan perundangundangan. 1. Terbentuknya tim sosialisasi dan internalisasi 2. Tesusunnya jadwal kegiatan dan evaluasi kegiatan

HASIL (OUTCOME) 1. Teridentifikasinya dan terpetakannya produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang tidak sinkron dan tidak harmonis. 2. Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang undangan pada Kementerian Kesehatan. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen untuk kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan meningkat . Terinformasikannya peraturan perundangundangan di bidang kesehatan secara efektif.

Tabel 3.27 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

126

Sasaran Pencapaian yang Realistis Sasaran pencapaian yang realistis dari setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam area perubahan Penataan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

NO

NAMA KEGIATAN


2012

2013

2014

1.


Dilakukannya pemetaan peraturan perundangundangan bidang kesehatan.

Dilakukanny a pemetaan peraturan perundangundangan bidang kesehatan.

Tersusunnya pemetaan peraturan perundangundangan bidang kesehatan.

2.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan.

Pembuatan software sistem informasi manajemen Hukum

Proses pengadaan Sistem Informasi Manajemen Peraturan Perundangundangan.

3.

Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan.

Pembentukan sistem jaringan dan dokumentasi hukum kemenkes melalui website kemenkes Penyebarluasa n informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan

Tertatanya berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Adanya Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan.


Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan dapat dilaksanakan secara efektif.

Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan dapat dilaksanakan secara efektif.

127

Tabel 3.28 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.4.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.4.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut. NO 1

AGENDA PRIORITAS

PERTIMBANGAN


- Agar terindentifikasi peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh Kementerian kesehatan. - Agar tersedia peta peraturan perundangundangan yang harmonis atau sinkron di lingkungan Kementerian Kesehatan . - Agar terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang undangan pada Kementerian Kesehatan yang kondusif untuk menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.29 Agenda Prioritas dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


NAMA KEGIATAN AGENDAPRIORITAS Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN -

Inventarisasi, pemetaan dan kajian peraturan perundang-undangan. Melakukan perencanaan regulasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

128

NO 2

NAMA KEGIATAN AGENDAPRIORITAS Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundang-undangan.


Peningkatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum Analisis terhadap sistem ICT yang akan dikembangkan. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundang-undangan ICT (Information and Communication Technology). Peningkatan sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana Peningkatan informasi peraturan perundangundangan yang efektif dan efisien . Peningkatan advokasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan agar dapat terimplementasi dengan baik.

-

3


-

Tabel 3.30 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.4.5. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan untuk Area Perubahan/Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

NO 1.

NAMA KEGIATAN Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian

ANGGARAN 2011 (RP)

-

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

14.485.000.000

14.485.000.000

14.485.000.000

129

NO

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

Kesehatan.

2.

3.



-

250.000.000

1.000.000.000

1.400.000.000

-

600.000.000

1.000.000.000

1.900.000.000

-

15.335.000.000

16.485.000.000

17.785.000.000

49.605.000.000

Tabel 3.31 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan/program penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

NO

1.

NAMA KEGIATAN Penataan berbagai peraturan perundang-

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN Penyusunan Peraturan perundang

PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH Mengurangi biaya rapat dan konsinyering

130

BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 4.000.000.000

NO

NAMA KEGIATAN undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

2.

3.


MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN undangan yang lebih baik dan sistematis, akan terjadi penghematan dari biaya pembahasan yang lebih singkat Pengembangan elibrary

Pengiriman peraturan dalam bentuk CD peraturan perundangundangan


 Mengurangi biaya fotokopi dan lemari arsip  Efisiensi tempat

200.000.000

Mengurangi biaya fotokopi dan cetakan

600.000.000

Tabel 3.32 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

131


3.5 Program Penguatan Pengawasan 3.5.1. Pencapaian Program dan Kegiatan s.d. 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terkait Program Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut. KEGIATAN PADA AREA PERUBAHAN

NO. 1

2

3

DESKRIPSI KEADAAN

STATUS

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan

Sosialisasi dan pendidikan SPIP sudah dilakukan namun implementasi SPIP di Satker Eselon 2 SPIP belum terlaksana dengan optimal.

Kuning

Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent

Beberapa kegiatan consulting seperti pendampingan penyusunan laporan dan kegiatan QA seperti pelatihan dan sosialisasi telah dilakukan namun belum menyeluruh.

Kuning

Pelaksanaan pengadaan menggunakan LPSE

Seluruh pengadaan menggunakan LPSE (layanan pengadaan secara elektronik)

Kuning

Tabel 3.33 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Penguatan Pengawasan Keterangan: •


•


•


Manfaat yang Dirasakan atas Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Saat Ini Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah memberikan beberapa manfaat yang dirasakan oleh internal kementerian seperti : 132

NAMA KEGIATAN

NO 1.

SPIP

MANFAAT YANG DIRASAKAN -

2.

Peningkatan Peran APIP

-

Pengamanan Aset (Inventarisasi Aset) Hasil temuan pelanggaran menurun) Ketaatan dalam menindaklanjuti temuan hasil audit meningkat Laporan Keuangan dapat diandalkan (accountable; status dari disclaimer ke WDP) Keterbukaan informasi pengadaan Barang/Jasa, Efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Laporan Keuangan dapat diandalkan (accountable; status dari disclaimer ke WDP) Hasil survei Integritas Pelayanan Publik Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PM) Kemudahan dalam konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Ditambahkan mengenai Dumas + Dokumentasi harus ada Tabel 3.34 Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Briokrasi dalam Program Penguatan Pengawasan

3.5.2. Rencana Kegiatan Adapun rencana kegiatan dalam Program Pengawasan adalah: 1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan 2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent 3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu

133

3.5.3. Kriteria Keberhasilan Berikut ini adalah kriteria keberhasilan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam area Pengawasan: INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan

1.

2.

3.

2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent 3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu

1.

1.

2.

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

Tersedianya pedoman umum penyelenggaraan SPIP Tersusunnya jadwal sosialisasi penerapan SPIP Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan SPIP

Tersedianya Pedoman Umum Penyelenggaran SPIP Kementerian Kesehatan, dan terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh jajaran Kementerian

Tersusunnya jadwal monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

Tersusunnya standar penanganan pengaduan masyarakat Tersedianya jadwal monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat

Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tertanganinya dan terselesaikannya pengaduan masyarakat secara terpadu

Tabel 3.35 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penguatan Pengawasan 134

Sasaran Pencapaian yang Realistis Selain kegiatan pengembangan SPIP, pokja penguatan pengawasan pada kegiatan Reformasi Birokrasi mengadakan sasaran pencapaian sebagai berikut :

NO


NAMA KEGIATAN

1.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan

2.

Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent -

2011 -

Tersediany a pedoman umum penyelengg araan SPIP Kemenkes (100%)

Terlaksanana ya pendampinga n penyusunan laporan keuangan (100%) Terlaksanany a reviu

2012

2013

2014

- Tersedianya SOP penyelengg araan SPIP pada Unit Utama (100%) - Terlaksanan ya SPIP Kemenkes, Unit Utama & Jenis Unit Pelaksana Teknis (25%) - Terlaksanan ya monitoring & evaluasi Penerapan SPIP pada masingmasing Unit Utama & UPT (25%) - Terlaksanan aya pendampin gan penyusuna n laporan keuangan (100%) - Terlaksanan ya reviu

- Terlaksanany a SPIP Kemenkes, Unit Utama & Jenis Unit Pelaksana Teknis (75%) - Terlaksanany a monitoring & evaluasi Penerapan SPIP pada masingmasing Unit Utama & UPT (50%)

- Terlaksanany a SPIP Kemenkes, Unit Utama & Jenis Unit Pelaksana Teknis (100%) - Terlaksanany a monitoring & evaluasi Penerapan SPIP pada masingmasing Unit Utama & UPT (100%)

- Terlaksanana ya pendamping an penyusunan laporan keuangan (100%) - Terlaksanany a reviu

- Terlaksananya pendampinga n penyusunan laporan keuangan (100%) - Terlaksananya reviu laporan keuangan (100%)

135

NO


NAMA KEGIATAN

2011

-

-

-

3.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu

-

laporan keuangan (100%) Terlaksanany a Audit Berbasis Resiko (RBIA) (50%) Terbentuknya tim konsultasi pengadaan barang/jasa (100%) Terlaksanany a konsultasi lapo-ran keuangan, pengadaan barang/jasa, penyelesaian tindak lanjut hasil audit & penyelesaian TPTGR (100%)

Penyusunan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat terpadu

2012

-

-

-

-

-

laporan keuangan (100%) Terlaksanan ya Audit Berbasis Resiko (RBIA) (75%) Terbentukn ya tim konsultasi pengadaan barang/jasa (100%) Terlaksanan ya konsultasi laporan keuangan, pengadaan barang/jasa , penyelesaia n tindak lanjut hasil audit & penyelesaia n TPTGR (100%) Tersedianya pedoman pengelolaa n pengaduan masyarakat terpadu Sosialisasi dan uji coba Pedoman 136

2013

2014

laporan keuangan (100%) - Terlaksanany a Audit Berbasis Resiko (RBIA) (85%) - Terbentukny a tim konsultasi pengadaan barang/jasa (100%) - Terlaksanany a konsultasi laporan keuangan, pengadaan barang/jasa, penyelesaia n tindak lanjut hasil audit & penyelesaia n TPTGR (100%)

- Terlaksananya Audit Berbasis Resiko (RBIA) (100%) - Terbentuknya tim konsultasi pengadaan barang/jasa (100%) - Terlaksananya konsultasi laporan keuangan, pengadaan barang/jasa, penyelesaian tindak lanjut hasil audit & penyelesaian TPTGR (100%)

- Tertanganin ya Pengaduan masyarakat secara terpadu 100% - Tersedianya Sistem Informasi Manajemen

- Sosialisasi SIM Investigasi - Tertanganinya Pengaduan Masyarakat secara terpadu (100%) - Reviu Pedoman

NO

NAMA KEGIATAN


2012

2013

2014

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu - Terbentukn ya Tim Penangana n Pengaduan Masyarakat terpadu Kementeria n Kesehatan - Tertanganin ya Pengaduan Masyarakat yang dikirimkan ke Inspektorat Jenderal

Investigasi - Membangun Whistleblow er System

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu

Tabel 3.36 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Penguatan Pengawasan

3.5.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.5.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut.

137

NO

AGENDA PRIORITAS

1

Penerapan SPIP

2

Peningkatan Peran APIP sbg QA & CA

PERTIMBANGAN -

3

Pengembangan Sistem Pengelolaan Dumas Terpadu

-

Mengamankan aset Meningkatan Kepatuhan Meningkatkan efisiensi Meningkatkan keandalan laporan keuangan Meningkatkan keandalan laporan keuangan Meningkatkan Hasil Integritas Pelayanan Publik Meningkatkan Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PM) Kemudahan dalam konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Percepatan penanganan pengaduan lebih komprehensif

Tabel 3.37 Agenda Prioritas dalam Program Pengawasan

Sedangkan langkah-langkah yang memadai yang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut: NO

NAMA KEGIATAN AGENDA PRIORITAS

1

Penerapan SPIP

2

Peningkatan Peran APIP sbg QA & CA


3

Pengembangan Sistem

-

Sosialisasi Pelatihan Pemetaan & pendampingan pelaksanaan Pembentukan unit layanan pengadaan ULP Monitoring & Evaluasi Pembentukan tim konsultasi pengadaan barang/jasa Pembentukan tim penyelesaian kerugian negara Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Pendampingan penyusunan LK Reviu LK Inventarisasi BMN Pelaksanaan Audit berbasis resiko Percepatan penyelesaian TL LHP & penyelesaian TPTGR Pembentukan tim pengelolaan

138

NO

NAMA KEGIATAN AGENDA PRIORITAS Pengelolaan Dumas Terpadu


Penyusunan Pedoman Sosialisasi Pedoman Pelatihan Penanganan Dumas

Tabel 3.38 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Penguatan Pengawasan

3.5.5. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan untuk Area Perubahan/Program penguatan pengawasan adalah sebagai berikut :

NO 1.

2.

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent

2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

8.114.920.000

13.653.980.000

13.653.980.00 0

-

37.634.393.000

36.527.183.000

36.527.183.00 0

139

NO 3.

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu


2011 (RP)

2012 (RP)

-

-

2013 (RP)

2014 (RP)

1.065.000.000

16.315.000.000

16.315.000.00 0

46.814.313.000

66.496.163.000

46.814.313.000

160.124.789.000

Tabel 3.39 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan/program penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:

NO

1.

2.

NAMA KEGIATAN Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kesehatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN - Pembentukan ULP - Penerapan Zona Integritas menuju WBK - Penerapan join audit - Konsultasi pengadaan barang/jasa

140



- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien



NO

NAMA KEGIATAN




- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien


Agent 3.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu

- Penerapan Sistim Informasi Dumas Terpadu

Tabel 3.40 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan

141

3.6 PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 3.6.1. Pencapaian Program dan Kegiatan s.d. 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terkait Program Penataan Sistem Manajemen SDM adalah sebagai berikut. NO. 1

KEGIATAN Penataan Sistem Rekrutmen

URAIAN Belum tampak standar alat tes untuk CPNS yang mengukur kompetensi, baru ada terkait dengan potensi dan tes kematangan. Metodologi, alat tes dan pengetesan diserahkan kepada pihak ketiga (vendor).

2

3

Analisis Jabatan

Evaluasi Jabatan

STATUS

Pedoman orientasi pegawai baru belum ada . Telah dilaksanakan analisis jabatan yang menghasilkan informasi jabatan untuk seluruh jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Sedang dilakukan Penyempurnaan aplikasi e-Urjab berdasarkan PermenPAN dan RB No. 33 Tahun 2011 dan PerKa BKN No. 12 Tahun 2011 serta pelatihan Analisis Jabatan pada April 2011 telah menghasilkan informasi jabatan dan peta jabatan yang sudah diverifikasi MenPAN dan RB serta BKN. Informasi jabatan yang ada dalam aplikasi akan disesuaikan dengan format terbaru hasil pelatihan Analisis Jabatan namun tidak merubah substansi secara keseluruhan. Sudah dilakukan evaluasi jabatan yang menghasilkan peringkat dan harga jabatan untuk jabatan struktural dan fungsional di Kementerian Kesehatan dan disetujui oleh MENPAN dan BKN. 142

Kuning

Hijau

Hijau

NO. 4

KEGIATAN Standar Kompetensi Jabatan

URAIAN (terlampir) Belum ada standar kompetensi jabatan. Kamus standar kompetensi dasar dan bidang baru akan dibuat 2012.

5

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi

STATUS

Kuning

Sudah ada draft pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan. Sudah ada tempat untuk assessment centre. Mekanisme dan pelaksanaan competency assessment untuk berbagai jabatan di Kemkes sedang dalam proses penyempurnaan. Sarana sudah ada namun perlu distandarkan.

Kuning

Program sertifikasi Assessor sudah dilakukan. 6

7

8


Pembangunan / Pengembangan Database Pegawai

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi

Sistem Penilaian Kinerja masih menggunakan DP III Hasil penilaian kinerja belum dikaitkan dengan pengembangan individU dan promosi/mutasi. Mulai di 2012 disusun draft Sistem Penilaian Kinerja yang terintegerasi dengan hasil kerja dalam analisis jabatan Sudah ada sistem database pegawai, tetapi belum terintegrasi dengan lengkap (belum mencakup transaksional HR proses) dan baru ada keterkaitan dengan diklat dan jenjang karir, penghargaan dan kedisiplinan. Proses analisis kebutuhan pelatihannya masih belum dikaitkan dengan hasil assessment dan penilaian kinerja. Perlu penyempurnaan sistem evaluasi hasil pelatihan. Perlu penyempurnaan modul pelatihan berbasis kompetensi. 143

Merah

Kuning

Kuning

NO.

KEGIATAN

URAIAN

STATUS

Sudah ada metodologi penyusunan diklat berbasis kompetensi. Tabel 3.41 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Keterangan: •


•


•


Manfaat yang Dirasakan atas Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Saat Ini Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah memberikan beberapa manfaat yang dirasakan sebagai berikut. NO

NAMA KEGIATAN

1.

Analisis Jabatan

2.

Evaluasi Jabatan

MANFAAT YANG DIRASAKAN Tersedianya peta jabatan dan informasi jabatan yang berisi identitas jabatan, uraian jabatan dan syarat jabatan untuk pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya peta jabatan dan informasi jabatan dapat digunakan sebagai bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Tersedianya peringkat dan harga setiap jabatan baik yang struktural maupun fungsional untuk penentuan besaran tunjangan kinerja. Dengan diketahuinya kelas dan harga masing-masing jabatan diharapkan setiap pegawai dapat berkontribusi untuk organisasi sesuai tugas dan 144

NO

NAMA KEGIATAN

MANFAAT YANG DIRASAKAN tanggung jawabnya (kelas dan harga jabatannya) dan tidak ada lagi pelaksanaan tugas yang tumpang tindih karena masing-masing jabatan sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Tabel 3.42 Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Briokrasi dalam Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

3.6.2. Rencana Kegiatan Berdasarkan hasil Analisis Status Kegiatan pada Area SDM Aparatur maka dapat diketahui bahwa beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi

terkait area SDM

Aparatur yang masih berstatus kuning dan merah, yang berarti berbagai kegiatan tersebut masih berlangsung atau sedang berjalan. Karena itu, maka pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2011 sampai 2014 ini sedang dan akan disusun rencana kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Penataan Sistem Rekrutmen pegawai 2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 3. Assessment Individu berdasarkan Kompetensi 4. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu 5. Pembangunan/ Pengembangan database pegawai 6. Pengembangan

pendidikan

kompetensi 7. Pengembangan Pola Karir

145

dan

pelatihan

pegawai

berbasis

3.6.3. Kriteria Keberhasilan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



Assessment Individu berdasarkan Kompetensi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pembangunan/ Pengembangan database pegawai


KELUARAN (OUTPUT) Terumuskan sistem seleksi (seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, tes psikologi, sistem penilaian, dll). Tersedianya sistem seleksi dengan menuju pada penerapan sistem online. Tersusunnya program orientasi pegawai baru untuk Kementerian Kesehatan. Tersedianya Standar Kompetensi bagi seluruh Jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Tersusunnya sistem standar kompetensi jabatan di database (online). Tersedianya informasi peta profil kompetensi individu secara komprehensif dan akurat. Tersedianya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel. Tersedianya sistem Aplikasi Online yang terintegrasi sehingga tersedia data yang akurat, up-dated dan mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan organisasi. Tersusunnya program Diklat berbasis kompetensi secara optimal dan berdasarkan pada hasil assessment/kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan

146

HASIL (OUTCOME) Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

Tersedianya profil kompetensi untuk masingmasing jabatan di dalam organisasi.

Tersedianya informasi profil kompetensi individu secara komprehensif dan akurat. Terwujudnya sistem penilaian kinerja individu yang objektif, transparan dan akuntabel. Berjalannya sistem informasi pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel.

Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh


KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

kompetensi pegawai.

Pengembangan Pola Karir

Tersusunnya pola karir untuk Kementerian Kesehatan.

seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. Berjalannya pengembangan karir yang efektif dan optimal bagi jajaran Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.43 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Sasaran Pencapaian yang Realistis Sasaran pencapaian yang realistis dari setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam area perubahan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah sebagai berikut.

NO 1.

2.

NAMA KEGIATAN Penataan Sistem Rekrutmen pegawai



2012

Pengembanga n dan penyempurna an system rekrutmen online

Draft pola orienta si pegaw ai baru

Telah tersedianya draft kompetensi

Penerapan alat tes berbasis kompetensi Tersedianya kamus kompetensi jabatan 147

2013

2014

Finalisasi dan Sosialisasi pola orientasi pegawai baru

Pelaksanaan pola orientasi pegawai baru

Tersedianya kamus kompetensi jabatan

Tersedianya standar kometensi seluruh

NO

NAMA KEGIATAN


2012

2013

jabatan

stuktural

fungsional

3.


Pelatihan anggota Unit Pelaksana Assessment SDM (sertifikasi assessor)

Penyusunan metode assessment kompetensi teknis dan manajerial

Pembangunan system aplikasi database hasil assessment

4.


Analisis persiapan untuk pembuatan aplikasi

Pembuatan aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Individu yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi kepegawaian

Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan

5.


Pembangunan Aplikasi EUrjab

Pembangun an aplikasi Analisis Jabatan dan Sistem Penilaian Kinerja pegawai

Pengembanga n riwayat kompetensi pegawai (jabatan structural)

148

Absen elektronik

2014 jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (Human asset value mapping) peta profil kompetensi individu di lingkungan kementerian Kesehatan Setiap pegawai di Kementerian Kesehatan sudah dapat menggunakan aplikasi ini secara online dan menjadi pertanggunja waban kinerja pegawai secara individu Pengembanga n riwayat kompetensi fungsional (seluruh pegawai)

NO 6.

7


NAMA KEGIATAN Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi Pengembangan Pola Karir

2011

2012

2013

2014

Tersusunnya draft pedoman Diklat pegawai berbasis kompetensi Tersusunnya Draft pola karir untuk pegawai kementerian kesehatan

Tersedianya pedoman Diklat pegawai berbasis kompetensi Tersusunnya pola karir untuk pegawai kementerian kesehatan

Pengembanga n kurikulum dan modul diklat sesuai dengan kebutuhan Sosialisasi mekanisme pola karir kepada seluruh pegawai kementerian kesehatan

Pengembanga n kurikulum dan modul diklat sesuai dengan kebutuhan Penerapan dan pelaksanaan pola karir di lingkungan Kementerian Kesehatan

Tabel 3.44 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

3.6.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.6.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah sebagai berikut. NO 1

AGENDA PRIORITAS Penerapan sistem penilaian kinerja pegawai

PERTIMBANGAN  



(penilaian kinerja pegawai menjadi transparan dan obyektif) setiap pegawai mempunyai target kinerja dan tanggungjawab atas apa yang dikerjakan sesuai tugas dan fungsinya di organisasi. Sebagai dasar pemberian Reward & Punishment termasuk untuk Promosi/rotasi dan Diklat. 149

NO

AGENDA PRIORITAS

PERTIMBANGAN Sehingga pegawai terpacu untuk terus meningkatkan kinerja

2

Penyusunan standar kompetensi jabatan









Agar ada kejelasan dan ketegasan tentang standar kompetensi yang diperlukan untuk setiap jabatan/posisi di Kementerian Kesehatan sehigga tiap orang punya kesempatan untuk menduduki jabatan/posisi tersebut. Agar proses pengangkatan pejabat dan pegawai dapat disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan dan posisi yang akan diisi. Sebagai dasar untuk perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas organisasi TNA bagi pegawai yang menduduki jabatan tertentu dapat dilakukan lebih akurat setelah dibandingkan dengan kompetensi individu yang bersangkutan

Tabel 3.45 Agenda Prioritas dalam Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur



LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN

1

Penyusunan standar kompetensi jabatan

  

Penyusunan kamus kompetensi jabatan Penyusunan standar kompetensi Penyusunan standar kompetensi bidang/teknis

2

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)

  

Penyelesaian (penyempurnaan) aplikasi Sosialisasi penggunaan aplikasi SKP uji coba pada beberapa Satker percontohan

Tabel 3.46 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 150

Selain kegiatan prioritas di tahun 2012-2014 diatas, ada beberapa kegiatan lainnya yang disarankan untuk dilakukan pada periode reformasi birokrasi selanjutnya, yaitu : 

Penyusunan kurikulum diklat yang berbasis kompetensi inti.



Penyusunan modul diklat yang berbasis kompetensi inti.



Penyusunan kurikulum diklat yang berbasis kompetensi teknis.



Penyusunan modul diklat yang berbasis kompetensi teknis.



Pembangunan infrastructure untuk kegiatan assessment centre.



Pelatihan bersertifikasi untuk pegawai yang menjalankan fungsi assessment centre.

3.6.5. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

NO 1.

2.

3.

NAMA KEGIATAN Penataan Sistem Rekrutmen pegawai Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Assessment Individu berdasarkan Kompetensi

ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

8.253.000.000

8.253.000.000

8.253.000.000

-

610.995.000

639.770.000

658.995.000

180.000.000

865.364.000

895.364.000

1.085.364.000

151

NO 4.

5.

6.

7

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

2011 (RP)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pembangunan/ Pengembangan database pegawai Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi Pengembangan Pola Karir


2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

1.044.275.000

580.375.000

561.385.000

132.700.000

787.750.000

557.750.000

459.750.000

53.094.562.99 4

62.334.689.093

73.619.809.911

88.343.771.894

420.690.000

420.690.000

420.690.000

-

53.827.952.99 4

74.316.763.093

84.966.758.911

99.362.265.894

312.473.740.892

Tabel 3.47 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan/program Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah sebagai berikut:

NO

1.

NAMA KEGIATAN Penataan Sistem Rekrutmen pegawai

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN Perubahan mekanisme dari manual menjadi online

152

PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH Adanya pengurangan anggaran untuk pengadaan ATK, berkurangnya

BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) Perlu kesepakatan besaran anggaran dasar tahun 2013.

NO

NAMA KEGIATAN




potensi terjadinya KKN. 2.


(tidak diperlukan diklat Diklat Karena dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan kompetensinya) (Rekrutmen pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan organisasi (lebih sedikti))

pengurangan biaya rekrutmen) (pengurangan pembayaran gaji) (Pengurangan anggaran diklat)

3.


Membuat peta kompetensi pegawai

4.


Penerapan Sistem penilaian kinerja pegawai (SKP)

5.


6.


Mengintegrasikan system pengelolaan data kepegawaian TNA berdasarkan peta kompetensi individu

Memudahkan dalam pelaksanaan pola rotasi dan promosi pegawai Memudahkan perhitungan tunjangan kinerja Penilaian kinerja lebih transparan dan objektif Manajemen SDM Aparatur tertata lebih baik

153

Peningkatan kompetensi para pejabat Penghematan biaya diklat

Rp. 91 milyar (asumsi rekrutmen pegawai dikurangi menjadi 1000 orang dari 4000)*

NO

7

NAMA KEGIATAN Pengembangan Pola Karir

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN Penerapan alur karir



Penempatan sesuai dengan kompetensi Peningkatan kinerja organisasi

Tabel 3.48 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

154

3.7 PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN 3.7.1. Pencapaian Program dan Kegiatan s.d. 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terkait Program Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut. KEGIATAN PADA AREA PERUBAHAN

NO.

DESKRIPSI KEADAAN

1

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

Tim telah dibentuk

2

Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi

Strategi Manajemen Perubahan telah disusun dan Strategi Komunikasi sedang dalam proses penyempurnaan.

Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi

Sosialisasi dan Internalisasi dilakukan berdasarkan inisiatif masing-masing Unit.

3

STATUS Hijau Kuning

Kuning

Tabel 3.49 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Manajemen Perubahan Keterangan: •


•


•


Manfaat yang Dirasakan atas Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Saat Ini Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah memberikan beberapa manfaat yang dirasakan oleh internal kementerian seperti.

155

NO 1.

NAMA KEGIATAN Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

MANFAAT YANG DIRASAKAN a. b.

c.

Memudahkan koordinasi antar Pokja dalam Tim Reformasi Birokrasi Memudahkan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Memastikan rencana dan pelaksanaan perubahan sesuai yang ditetapkan (perubahan pola pikir, cara kerja dan budaya kerja)

Tabel 3.50 Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Briokrasi dalam Program Manajemen Perubahan

3.7.2. Rencana Kegiatan Berdasarkan hasil Analisis Status Kegiatan pada Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), maka dapat diketahui bahwa ada beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi terkait area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) yang masih bersatus kuning dan merah, yang berarti berbagai kegiatan tersebut masih berlangsung atau sedang berjalan maupun belum atau akan dilaksanakan. Karena itu, maka pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2012 samapai 2014 ini akan disusun rencana kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan. 2. Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi 4. Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (Pro-Poor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih) 5. Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan 156

6. Penyusunan “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan 7. Pemutakhiran mekanisme “reward & punishment” untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya

3.7.3. Kriteria Keberhasilan Adapun kriteria keberhasilan dari pelaksanaan rencana kegiatan Reformasi Birokrasi

terkait Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen

Perubahan) Kementerian Kesehatan adalah: INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan

2. Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi 4. Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih)


Tersedianya pedoman pembentukan tim AdHoc 2. Tersedianya jadwal kegiatan tim AdHoc Tersusunnya Pedoman Manajemen Perubahan Kementerian. 1.

2.

1.

Terbentuknya tim sosialisasi dan internalisasi Tesusunnya jadwal kegiatan dan evaluasi kegiatan Tersusunnya nilai Budaya Organisasi Kementerian dan pedoman penerapan

157

HASIL (OUTCOME) Berfungsinya Tim AdHoc Manajemen Perubahan dalam melaksanakan strategi komunikasi untuk setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Digunakannya Pedoman Manajemen Perubahan untuk melaksanakan perubahan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Penerapan nilai-nilai Kementerian Kesehatan dalam budaya kerja


5. Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan 6. Penyusunan “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan 7. Pemutakhiran mekanisme “reward & punishment” untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

1. Tersusunnya nilai “Code of Conduct” Kementerian dan pedoman penerapan 2. Tersusunnya jadwal sosialisasi 1. Adanya pedoman “Delegation of Authority” yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 1. Tersusunnya pedoman peraturan dan sistem “reward and punishment”

Penerapan “Code of Conduct” dengan tepat dan menyeluruh di Kementerian termasuk UPT Penerapan “Delegation of Authority” secara tepat dan terarah

Penerapan mekanisme ‘reward and punishment”.

Tabel 3.51 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Manajemen Perubahan

Sasaran Pencapaian yang Realistis Berikut akan dipaparkan mengenai tahapan pencapaian sasaran per tahun dalam kegiatan pokja Manajemen Perubahan:

NO 1.

NAMA KEGIATAN Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan

SASARAN PENCAPAIAN YANG REALISTIS 2011 Tersusunnya draft Tim Adhoc Manajemen

2012 Diterbitkanny a SK Tim Assessor dan Oembangun 158

2013

2014

NO

NAMA KEGIATAN

SASARAN PENCAPAIAN YANG REALISTIS 2011 Perubahan

2.

Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan

Tersusunnya draft awal pedoman Manajemen Perubahan Tersusunnya bahan rencana sosialisasi

3.

Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi.

4.

Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih)

Tersusunnya konsep Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih)

5.

Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan

Tersusunnya draft “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan

2012 Integritas (UPbI) serta Tim Agen Perubahan (Agent of Change) Tersusunny a final pedoman Manajemen Perubahan Dilaksanakann ya sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi Tersusunnya rencana dan pelaksanaan Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (Pro-Poor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih) Penetapan, sosialisasi dan pelaksanaan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan

159

2013

2014

Tersusunnya pengembangan pedoman Manajemen Perubahan Dilaksanakanny a sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Tersusunnya pengembangan pedoman Manajemen Perubahan Dilaksanakanny a sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih)

Pelaksanaan dan Evaluasi Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih)

Pelaksanaan dan Pengembangan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan

Pelaksanaan dan evaluasi “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan

NO


NAMA KEGIATAN

2011

6.


Tersusunnya draft “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan.

7

Pemutakhiran mekanisme “reward & punishment” untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya.

Inventarisasi peraturan terkait “reward & punishment” 1. UU 43 1999 2. PP 53 2010 3. PP 46 2011

2012

2013

Penetapan, sosialisasi dan pelaksanaan “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan. Penyusunan dan pengembanga n 1. Sistem kinerja 2. Pola karir dan pola rotasi

Pelaksanaan dan Pengembangan “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan. Penerapan dasar untuk reward & Punishment 1. Sistem kinerja 2. Pola karir dan pola rotasi

2014 Pelaksanaan dan evaluasi “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan reward dan punishment

Tabel 3.52 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Manajemen Perubahan

3.7.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.7.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut. NO

AGENDA PRIORITAS

1

Disiplin Pegawai masih kurang

2

Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih)

PERTIMBANGAN Disiplin pegawai merupakan salah satu hal yang penting sebagai indikator kinerja organisasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi merupakan norma dasar untuk lebih meningkatkan kualitas pola pikir, cara kerja dan budaya kerja di Kementerian Kesehatan

160

Tabel 3.53 Agenda Prioritas dalam Program Manajemen Perubahan


2

NAMA KEGIATAN AGENDA PRIORITAS Disiplin pegawai masih kurang

Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih)

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN a. b. c. d. a. b. c. d.

Sosialisasi peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai Pemberlakuan sistem absensi dengan elektronik Penerapan “code of conduct” Penerapan “reward and punishment” Rapat Pembahasan Draft awal Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi di Lingkungan Pokja I RB Pembahasan draft Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi antar Pokja RB di Kemenkes Finalisasi, sosialisasi dan implementasi Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi Evaluasi implementasi Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi

Tabel 3.54 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Manajemen Perubahan

3.7.5. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Adapun Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penaggung Jawab dan Rencana Angaran dari setiap kegiatan dalam Program Manajemen Perubahan di Kementerian Kesehatan akan disajikan dalam Lampiran. Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan untuk Area Perubahan/Program Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) adalah sebagai berikut. 161

NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

NAMA KEGIATAN Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi (ProPoor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih) Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan Penyusunan “Delegation of Authority” di Kementerian Kesehatan. Pemutakhiran mekanisme “reward & punishment” untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya.

ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

-

904.575.000

1.185.000.000

1.405.000.000

-

991.227.000

1.140.000.000

1.305.000.000

-

795.571.000

935.000.000

1.090.000.000

-

1.800.000.00 0

250.000.000

-

-

400.000.000

950.000.000

-

-

-

1.900.000.000

-

-

1.650.000.000

-

-

162

NAMA KEGIATAN

NO

ANGGARAN 2011 (RP) -


2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

6.541.373.000

6.360.000.000

3.800.000.000

16.701.373.000

Tabel 3.55 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Manajemen perubahan

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut: 

Mekanisme Efisiensi : terkait dampak penghematan dari proses untuk melakukan efisiensi anggaran



NO

Penghematan yang diperoleh : terkait dampak penghematan dari output MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

1.

Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan

2.

Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan

a.

Rapat koordinasi pembentukan tim b. Penentuan kriteria c. Pemilihan anggota tim d. Penetapan SK tim Adhoc a. Rapat koordinasi tim MP b. Pengumpulan bahan c. Penyusunan 163



Terbentuknya tim yang dapat membantu mempermudah kerja tim reformasi birokrasi

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi RB lebih efektif dan efisien

Pelaksanaan Manajemen Perubahan lebih terstruktur.

Pelaksanaan perubahan lebih efektif dan efisien

NO


NAMA KEGIATAN

draft Pembahasan draft pedoman MP e. Penetapan Pedoman f. Pencetakan pedoman MP g. Sosialisasi Pedoman MP Sosialisasi dan a. Rapat Internalisasi koordinasi Manajemen b. Pengumpulan Perubahan dalam bahan Rangka Reformasi c. Penyusunan Birokrasi. bahan sosialisasi d. Pembahasan strategi sosialisasi e. Sosialisasi Penjabaran Nilaia. Rapat nilai Budaya koordinasi Organisasi (Pro-Poor, b. Pengumpulan Inklusif, Responsif, bahan Efektif, Bersih) c. Penyusunan draft penjabaran nilai-nilai d. Pembahasan draft penjabaran nilai-nilai e. Penetapan penjabaran nilai-nilai f. Pencetakan penjabaran nilai-nilai g. Sosialisasi penjabaran nilai-nilai



Adanya pemahaman tentang perubahan dalam Reformasi Birokrasi

Rendahnya resistensi yang terjadi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

Perubahan sikap dan perilaku

205,293,227,717.95* )

d.

3.

4.

164

NO

5.


NAMA KEGIATAN Penyusunan “Code of Conduct” Kementerian Kesehatan

a. b. c.

d.

e.

f.

g.

6.


a. b. c.

d.

e.

f.

Rapat koordinasi Pengumpulan bahan Penyusunan draft “Code of Conduct” Pembahasan draft “Code of Conduct” Penetapan “Code of Conduct” Pencetakan “Code of Conduct” Sosialisasi penjabaran nilai-nilai Rapat koordinasi Pengumpulan bahan Penyusunan draft “Delegation of Authority” Pembahasan draft “Delegation of Authority” Penetapan “Delegation of Authority” Pencetakan “Delegation of Authority” Sosialisasi “Delegation of Authority”

165



Peningkatan disiplin pegawai

10,602,150,000**)

Adanya kejelasan dalam pendelegasaian wewenang

Pelaksanaan wewenang kebijakan lebih efektif dan efisien

NO

7

NAMA KEGIATAN Pemutakhiran mekanisme “reward & punishment” untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya.




Pemberian reward dan punishment didasarkan atas prestasi kerja pegawai

Peningkatan kinerja organisasi yang disebabkan tingginya prestasi kerja pegawai

1,179,380,944,000** *)

Tabel 3.56 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan Keterangan : * = diukur berdasarkan temuan hasil audit APF ** = Diperoleh dari estimasi 30% x 5437 x 2,5 jam x 5 hari x 52 minggu x Rp. 10.000 ( 30% asumsi pegawai yang terlambat X jumlah pegawai kemkes pusat X asumsi jumlah jam terlambat X 5 hari kerja X jumlah minggu dalam 1 tahun X standar uang lembur golongan I ) *** = 30% x Rp. 3.931.269.812.000 (belanja pegawai) Belanja pegawai akibat righsizing (organisasi yg tepat dengan jabatan dan jumlah pegawai yang tepat)

166

3.8

PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

3.8.1. Pencapaian Program dan Kegiatan s.d. 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terkait Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah sebagai berikut. NO. 1

2


DESKRIPSI KEADAAN

STATUS

Restrukturisasi/Penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Kesehatan.

Sudah ada peta tugas dan fungsi serta pemetaan kewenangan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Namun, kegiatan restrukturisasi berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja belum dilaksanakan untuk menjamin tepat fungsi dan tepat ukuran.

Kuning

Berbagai kegiatan untuk menguatkan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat sedang berjalan di setiap unit secara independen. Rencana penguatan unit yang terintegrasi sedang dalam proses penyusunan.

Kuning

Penguatan unit kerja menangani fungsi organisasi , tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.

Tabel 3.57 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi Keterangan: •


•


167

•


Manfaat yang Dirasakan atas Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Saat Ini Adapun manfaat yang dirasakan/diperoleh dari kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan yang telah dilakukan adalah: NO 1.

2.

NAMA KEGIATAN


Restrukturisasi/Penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Kesehatan berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan.

-

Belum dirasa manfaatnya oleh karena evaluasinya baru akan dimulai tahun 2012

Dengan disusunnya SOP dan pelaksanaan e-gov, maka : pelaksanaan tugas menjadi jelas, transparan, cepat, terarah dan terukur. Meningkatnya kepuasan masyarakat. Memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi bidang kesehatan.

Tabel 3.58 Manfaat yang Dirasakan dari Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Briokrasi dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi

3.8.2. Rencana Kegiatan Berdasarkan hasil Analisis Status Kegiatan pada Area Perubahan Organisasi, maka dapat diketahui bahwa beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi

terkait area

perubahan Organisasi yang masih berstatus kuning, yang berarti berbagai kegiatan tersebut masih berlangsung atau sedang berjalan. Karena itu, maka pada Road 168

Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2012 sampai 2014 ini akan disusun rencana kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Restrukturisasi/Penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Kesehatan berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja. 2. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan.

3. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan.

3.8.3. Kriteria Keberhasilan Adapun kriteria keberhasilan dari pelaksanaan rencana kegiatan Reformasi Birokrasi terkait Area Perubahan Organisasi Kementerian Kesehatan adalah: INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Restrukturisasi/Pen ataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Kesehatan berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja.


Tersedianya peta tugas dan fungsi serta kewenangan unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), yang disusun berdasarkan hasil evaluasi organisasi terhadap pedoman evaluasi tugas dan fungsi, proses bisnis dan ABK pada organisasi 169

HASIL (OUTCOME) 1.

Meningkatknya efisiensi birokrasi pada Kementerian Kesehatan ( dapat diukur dengan IKU, ABK, Indeks Kepuasan Konsumen/Stakeholde r)


KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

Kementerian Kesehatan

2. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan 3. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan

1.

1.

Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang efektif dan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik yang efektif dan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

1.

Meningkatknya efisiensi birokrasi pada Kementerian Kesehatan ( dapat diukur dengan IKU, ABK, Indeks Kepuasan Konsumen/Stakeholder) .

1. Meningkatnya jumlah layanan dan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan publik serta meningkatknya tingkat kepuasan pelayanan publik .

Tabel 3.59 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Sasaran Pencapaian yang Realistis Sasaran pencapaian yang realistis dari setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam area perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi adalah sebagai berikut.

170

NO

NAMA KEGIATAN

1.

Restrukturisasi /Penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Kesehatan berdasarkan evaluasi organisasi, analisis proses bisnis dan analisis beban kerja.

2.

Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik (yanblik)pada Kementerian Kesehatan.


2012

Telah tersedianya Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes No 1144/Menkes/ Per/ VIII/2010

1. Tersedianya pedoman evaluasi tugas dan fungsi pada Kemkes/UP T 2. Terlaksanan ya evaluasi tugas dan fungsi terhadap 4 unit utama di lingkungan Kemkes 1. Rakon Ortala, 1. Tersusunnya yanpublik, strategi kepegawaian penguatan dan diklat unit kerja 2. Peningkatan ortala, kemampuan yanblik, SDM Ortala, kepegawaia yanblik, n dan diklat kepegawaian 2. Rapat dan diklat koordinasi ortala, yanblik, kepegawaia n dan diklat 3. Peningkatan kemampuan SDM Ortala, yanblik, kepegawaia n dan diklat 4. Penyediaan fasilitas

2013

2014

Terlaksananya evaluasi tugas dan fungsi terhadap 4 unit utama di lingkungan Kemkes

1. Tersusunnya peta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kemkes/UPT 2. Tersusunnya rekomendasi penataan Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes

1. Evaluasi unit kerja Ortala, yanblik, kepegawaian dan diklat 2. Rapat Koordinasi Ortala, yanblik, kepegawaian dan diklat 3. Peningkatan kemampuan SDM Ortala, yanblik, kepegawaian dan diklat 4. Penyediaan fasilitas

1. Evaluasi Unit Kerja Ortala, yanblik, kepegawaian dan diklat 2. Rapat Koordinasi Ortala, yanblik, kepegawaian dan diklat 3. Peningkatan kemampuan SDM Ortala, yanblik, kepegawaian dan diklat 4. Penyediaan fasilitas

Tabel 3.60 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi 171

3.8.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.8.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah sebagai berikut. NO 1

2

AGENDA PRIORITAS Evaluasi Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Kemenkes/UPT Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan.

PERTIMBANGAN - Agar didapatkan gambaran organisasi saat ini sebagai acuan bentuk organisasi Kementerian Kesehatan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. - Agar pelaksanaan tugas di unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien

Tabel 3.61 Agenda Prioritas Kegiatan dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi



1

Evaluasi Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Kemenkes/UPT

2

Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat serta pelayanan publik pada Kementerian Kesehatan.


Penyusunan pedoman evaluasi tugas dan fungsi Pelaksanaan evaluasi secara bertahap Workshop hasil evaluasi Penyusunan peta tugas dan fungsi Analisis kondisi saat ini Penyusunan strategi penguatan unit kerja Pelaksanaan penguatan unit kerja Monev hasil penguatan unit kerja

172

Tabel 3.62 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi

3.8.5. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan untuk Area Perubahan/Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah:

NO 1.

2.

3.

NAMA KEGIATAN Restrukturisasi/Pe nataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Kesehatan berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat pada Kementerian Kesehatan. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik pada

ANGGARAN 2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

89.000.000

4.410.000.000

5.725.000.000

5.730.000.000

642.000.000

5.065.057.000

8.325.000.000

8.330.000.000

50.000.000

4.160.000.000

13.940.000.000

13.970.000.000

173

ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

NO

2011 (RP)

2012 (RP)

2013 (RP)

2014 (RP)

13.635.057.000

27.990.000.000

28.030.000.000

Kementerian Kesehatan. 781.000.000


70.436.057.000

Tabel 3.63 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan/program penataan dan penguatan organisasi adalah sebagai berikut:

NO

1.



Restrukturisasi/P 1. Melakukan

1. Efisiensi dan

NAMA KEGIATAN

enataan tugas

analisis

efektifitas

dan fungsi unit

terhadap

struktur

kerja pada

tugas dan

organisasi

Kementerian

fungsi unit

Kemenkes

Kesehatan

kerja dan

yang right

berdasarkan

menggabung

sizing

evaluasi

kan /

organisasi,

merampingk

proses bisnis dan

an struktur /

analisis beban

unit kerja yang 174


Rp. 20 Milyar

NO

NAMA KEGIATAN

kerja.




memiliki beban kerja rendah dengan

2. Hasil ABK

Besaran anggaran

fungsi yang

terkait

disesuaikan

mirip

jumlah

dengan

dan/untuk

kebutuhan

perhitungan

menghindari tugas dan

pegawai yang Pokja Penguatan ideal dapat SDM Aparatur

fungsi yang

menjadi

tumpang

dasar

tindih.

penghemata

2. Melakukan

n biaya

ABK secara

belanja

simultan

pegawai

untuk unit kerja yang serumpun

2.

Penguatan unit

Melakukan

Efisiensi dan

Besaran anggaran

kerja yang

analisis terhadap

efektifitas

disesuaikan

menangani

pelaksanaan

pelaksanaan

dengan

fungsi organisasi, tugas dan fungsi

tugas dan fungsi

perhitungan

tatalaksana,

unit kerja yang

di unit kerja yang Pokja Tatalaksana

kepegawaian

menangani

menangani

dan diklat serta

fungsi organisasi, fungsi organisasi,

pelayanan publik

tatalaksana,

tatalaksana,

pada

kepegawaian,

kepegawaian,

Kementerian

diklat dan

diklat dan 175

NO

NAMA KEGIATAN

Kesehatan.


pelayanan publik


pelayanan publik, dengan adanya SDM yang kompeten, penggunaan aplikasi secara on line, menurangi penggunaan ATK dan FC, dll

Tabel 3.64 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan dan Penguatan Organisasi

176


3.9 PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI 3.9.1. Pencapaian Program dan Kegiatan s.d. 2011 Adapun analisis status pencapaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terkait Program Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut. NO.

KEGIATAN

URAIAN

STATUS

1


 Pada dasarnya, kegiatan Monitoring pelaksanaan atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan telah dilakukan sejak awal Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

Kuning


 Pada dasarnya, kegiatan Evaluasi pelaksanaan atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan telah dilakukan sejak awal Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

Kuning


 Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan belum dilakukan karena kegiatan ini terkait dengan penilaian lima tahunan yang dilakukan pada semester 2 tahun 2014

Merah

2

3

Tabel 3.65 Pencapaian dan Status Kegiatan dalam Program Monitoring dan Evaluasi Keterangan: •


•


•

Status “Merah” berarti bahwa program dan kegiatan yang dinilai belum atau akan dilaksanakan. 177

Manfaat yang Dirasakan atas Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Saat Ini Adapun manfaat yang dirasakan/diperoleh dari kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan yang telah/sedang dilakukan (status hijau) adalah belum ada manfaat yang seutuhnya dapat dirasakan karena kegiatan Reformasi Birokrasi terkait Program Monitoring dan Evaluasi belum ada yang berstatus hijau (telah selesai dilaksanakan). Namun, ada beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi yang masih berlangsung atau sedang dilaksanakan (berstatus kuning), yang sementara sudah dapat dirasakan manfaatnya yaitu sebagai berikut: 

Adanya kejelasan tentang proses pemantauan kegiatan Reformasi Birokrasi secara lebih efektif terkait dengan adanya pelaksanaan monitoring atas beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi.



Adanya kejelasan tentang proses evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi secara lebih efektif terkait dengan adanya pelaksanaan evaluasi atas beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi .

3.9.2. Rencana Kegiatan Berdasarkan hasil Analisis Status Kegiatan pada Program Monitoring dan Evaluasi, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi terkait Program Monitoring dan Evaluasi yang masih bersatus kuning dan merah, yang berarti berbagai kegiatan tersebut masih berlangsung atau sedang berjalan maupun belum atau akan dilaksanakan. Karena itu, maka pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2012 samapai 2014 ini akan disusun rencana kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut: 


178







3.9.3. Kriteria Keberhasilan Adapun kriteria keberhasilan dari pelaksanaan rencana kegiatan Reformasi Birokrasi terkait Program Monitoring dan Evaluasi di Kementerian Kesehatan adalah: INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1.

2.

3.

Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

Tersedianya Laporan Monitoring pelaksanaan atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Tersedianya Laporan Evaluasi Tahunan atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Tersedianya Laporan Evaluasi Lima Tahunan atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

179

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun agar diperoleh hasil/outcome dari masing-masing kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai yang telah ditetapkan dalam kriteria keberhasilan

Tabel 3.66 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Monitoring dan Evaluasi

Sasaran Pencapaian yang Realistis Sasaran pencapaian yang realistis dari setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam Program Monitoring dan Evaluasi atas keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut.

NO

NAMA KEGIATAN


2013

2014

1.


 Terlaksananya persiapan monitoring atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi  Pelaksanaan monitoring atas beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

 Terlaksananya monitoring atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

 Meningkatkannya efektivitas pelaksanaan monitoring atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

2.


 Terlaksananya persiapan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi  Pelaksanaan evaluasi atas beberapa

 Terlaksananya evaluasi atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

 Meningkatkannya efektivitas pelaksanaan evaluasi atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

180

NO


NAMA KEGIATAN

2012

2013

2014

kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 3.

 Terlaksananya evaluasi menyeluruh atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan


Tabel 3.67 Sasaran Pencapaian Kegiatan yang Realistis dalam Program Monitoring dan Evaluasi

3.9.4. Agenda Prioritas Selaras dengan paparan pada butir 3.9.2 tentang Rencana Kegiatan, maka kegiatan prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2012-2014 terkait Program Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut. NO 1

AGENDA PRIORITAS Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

PERTIMBANGAN Karena kegiatan monitoring pelaksanaan atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan merupakan kegiatan yang penting untuk dapat memantau dan memastikan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun agar diperoleh hasil/outcome dari

181

NO

2

AGENDA PRIORITAS

PERTIMBANGAN


masing-masing kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai yang telah ditetapkan dalam kriteria keberhasilan Karena kegiatan evaluasi pelaksanaan atas kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan merupakan kegiatan yang penting untuk dapat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dapat diperoleh hasil/outcome dari masing-masing kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai yang telah ditetapkan dalam kriteria keberhasilan

Tabel 3.68 Agenda Prioritas Kegiatan dalam Program Monitoring dan Evaluasi





 Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan  Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Monitoring untuk setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Birokrasi Kementerian Kesehatan  Pemahaman lebih mendalam tentang Metodologi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring pelaksanaan atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan  Koordinasi rencana pelaksanaan Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan  Pengumpulan Data terkait Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan  Analisis Data dan Kebutuhan akan Monitoring

182

NO



  









  2


pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Penyusunan Pedoman dan Prosedur Monitoring Penyusunan Tool/Perangkat Monitoring Persiapan bahan Bimbingan Teknis/pembekalan Pedoman dan Perangkat Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Koordinasi jadwal Bimbingan Teknis Pedoman dan Perangkat Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Pembekalan tentang Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan kepada Tim Monev Bimbingan Teknis tentang Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan kepada Tim Monev Penyempurnaan Prosedur dan Pedoman Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Pelaporan Hasil Monev terkait Monitoring

 Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan  Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Evaluasi untuk setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Birokrasi Kementerian Kesehatan  Pemahaman lebih mendalam tentang Metodologi Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan  Koordinasi rencana Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan  Pengumpulan Data terkait Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian

183

NO


LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN 

  







 

Kesehatan Analisis Data dan Kebutuhan akan Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Penyusunan Pedoman Evaluasi pelaksanaan Penyusunan Tool/Perangkat Evaluasi pelaksanaan Persiapan bahan Bimbingan Teknis/Pembekalan Pedoman dan Perangkat Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan kepada Tim Monev Koordinasi jadwal Bimbingan Teknis Pedoman dan Perangkat Evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Pembekalan/Bimbingan Teknis tentang Prosedur dan Pedoman Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan kepada Tim Monev Penyempurnaan Prosedur dan Pedoman Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Pelaporan hasil Monev terkait Evaluasi

Tabel 3.69 Langkah-langlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Monitoring dan Evaluasi

3.9.5. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung Jawab dan Rencana Anggaran Adapun Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penaggung Jawab dan Rencana Angaran dari setiap kegiatan dalam Program Monitoring dan Evaluasi di Kementerian Kesehatan akan disajikan dalam Formulir 3, seperti terlampir.

184

Dari Rencana Aksi Kegiatan dapat disimpulkan bahwa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan untuk Program Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut.

NO 1.

2.

3.

NAMA KEGIATAN Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan


ANGGARAN 2012 (RP)

2013 (RP)

140.000.000

425.000.000

140.000.000

475.000.000

2014 (RP)

160.000.000

280.000.000

900.000.000

1.340.000.000

Tabel 3.70 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi

185

160000000

Keterangan : Estimasi Anggaran untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi sudah dialokasikan ke dalam Estimasi Anggaran di masing-masing kegiatan terkait. Angaran untuk persiapan pelaksanaan Evaluasi Menyeluruh (pada tahun 2012 dan 2013) sudah tercakup dalam anggaran untuk kegiatan Evaluasi

Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam Program Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut.

NO

1.

NAMA KEGIATAN Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan




 Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara simultan untuk kegiatan Reformasi Birokrasi yang masih saling terkait dan dalam waktu pelaksanaan yang sama dalam program Reformasi Birokrasi yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran monitoring  Target

 Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan yang juga berdampak pada


186

NO

NAMA KEGIATAN

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Monitoring sebesar 10%

2.


 Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara simultan untuk kegiatan Reformasi Birokrasi yang masih saling terkait dan dalam waktu pelaksanaan yang sama dalam program Reformasi Birokrasi yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran evaluasi  Target penghematan yang dapat 187



optimalisasi anggaran  Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan sebesar 10%  Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan yang juga berdampak pada optimalisasi


NO

3.

NAMA KEGIATAN




diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Evaluasi sebesar 10%

anggaran  Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan sebesar 10% a) Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan yang juga berdampak pada

 Pelaksanaan evaluasi menyeluruh dapat dilakukan secara simultan karena dilakukan bersamaan pada semester 2 tahun 2014 untuk kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran evaluasi menyeluruh  Target penghematan 188



NO

NAMA KEGIATAN

MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Evaluasi Menyekuruh sebesar 10%

PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH optimalisasi anggaran secara keseluruhan b) Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan sebesar 10%

Tabel 3.71 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi

189


3.10 Keterkaitan Agenda Prioritas Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan keterkaitan di antara berbagai agenda prioritas di semua area perubahan.

3.11 Quick Wins Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya 190

produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan berbagai hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan quick wins. Melalui quick wins atau disebut juga low hanging fruit diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing. Untuk mengawal dan memandu pelaksanaan quick wins, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya. Karena ini, program quick wins harus memenuhi kriteria berikut ini: 1.

Merupakan program atau aktivitas Reformasi Birokrasi.

2.

Merupakan bagian utama (core business) dari peran/tupoksi dan karakteristik K/L dan Pemda.

3.

Mendorong perbaikan yang lebih besar.

4.

Memberi nilai perbaikan dan perubahan secara organisasional.

5.

Merupakan aktivitas nyata dan manfaat perbaikan serta perubahan dapat dirasakan secepatnya oleh para stakeholders.

191

Beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam pemilihan program quick wins adalah: 1.

Pengungkit. Program/inisiatif yang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat.

2.

Mudah dan Cepat. Program/inisiatif yang dipilih harus mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan.

3.

Motivasi. Mengingat program/inisitif mudah dikerjakan dan cepat dicapai, maka diharapkan dapat memotivasi individu/kelompok di dalam Kementerian Kesehatan untuk melanjutkan pekerjaan yang lebih berat (Reformasi Birokrasi).

4.

Memperbaiki. Program/inisitif yang dipilih dapat memperbaiki sistem dan mekanisme kerja secara organisasional di Kementerian Kesehatan.

5.

Meyakinkan. Program/inisitif yang dipilih harus dapat meyakinkan pemangku kepentingan dengan cara program/inisiatif tersebut segera dapat memberikan manfaat yang diinginkan.

6.

Nyata. Artinya memberikan manfaat nyata sesuai dengan harapan internal dan eksternal.

7.

Independen. Program/inisitif yang dipilih hendaknya di bawah kontrol penuh Kementerian Kesehatan dan keberhasilannya tidak tergantung secara dominan pada kementerian, lembaga dan Pemda lainnya.

Berdasarkan kritera dan prinsip di atas, maka Kementerian kesehatan telah mengidentifikasi beberapa program quick wins sebagai berikut: 1. Peningkatan dalam PTRC (Pusat Tanggap dan Respons Cepat), yang merupakan terobosan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan bidang kesehatan 2. Peningkatan mutu (waktu, akurasi, kualitas) dalam proses layanan pada Unit Layanan Terpadu (ULT) 3. Rekruitmen secara online untuk pengadaan CPNS, dokter/dokter gigi/bidan PTT, TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia), yang bersifat transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta mudah diakses. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang ketiga program Quick Wins tersebut.

192

QUICK WINS Peningkatan dalam Pusat Tanggap dan Respon Cepat (PTRC)

I. LATAR BELAKANG Kebijakan Reformasi Birokrasi telah dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Disain Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025. Kebijakan operasional dari Reformasi Birokrasi diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014. Inheren di dalam reformasi birokrasi adalah pelaksanaan sejumlah program yang diberi label sebagai Quick Wins. Sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Inilah intisari dari program Quick Wins. Secara definisi, Quick Wins adalah adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar. Quick wins untuk suatu Kementerian/Lembaga dapat mengambil suatu bentuk tertentu, yakni: organization quick wins, regulation quick wins atau human resource quick wins. Dalam konteks demikian, Kementerian Kesehatan telah memutuskan bahwa salah satu Quick Wins yang akan dijalankan untuk tahun 2012 adalah Peningkatan dalam Pusat Tanggap Respons Cepat (PTRC). Adanya PTRC sejalan dan sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU N0. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Quick Wins ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja di ranah layanan publik, khususnya pada pemberian informasi yang akurat dan cepat di bidang kesehatan.

193

Aspek kinerja utama dari PTRC, sesuai dengan namanya, adalah mampu memberikan informasi yang berkualitas dengan cepat (deliver the quality information promptly) kepada publik peminta informasi (user). Saat ini, walaupun upaya tanggapan telah dilakukan, namun belum ada suatu mekanisme untuk mengetahui kualitas dari tanggapan yang disampaikan oleh PTRC. Fokus PTRC pada Quick Wins adalah untuk melakukan peningkatan (improvement) terhadap kualitas tanggapan, yang mencakup dua hal: (1) waktu respons dan (2) kesesuaian tanggapan dengan inquiry yang disampaikan oleh user.

II. TUJUAN Tujuan dari Quick Wins ini adalah pemberdayaan Pusat Tanggap dan Respon Cepat untuk memastikan agar informasi yang diterima user dari PTRC sesuai dengan pemintaan (inquiry) yang disampaikan serta diperoleh dalam tenggat waktu yang layak, sesuai dengan jenis inquiry-nya.

III. SASARAN Sasaran dari Quick Wins adalah sebagai berikut: 

Kementerian Kesehatan akan 1) memiliki unit PTRC yang mampu menjadi corong penyampaian informasi publik yang berkualitas dengan waktu respon yang cepat kepada masyarakat.



Masyarakat akan: 1) Memiliki awareness bahwa terdapat suatu instusi pemerintah (dalam lingkup Kementerian Kesehatan) yang memiliki fungsi untuk secara cepat menanggapi permintaan informasi kesehatan yang diajukan oleh publik; 2) dapat memperoleh informasi kesehatan yang akurat; 3) dapat memperoleh tanggapan yang cepat dan berkualitas terhadap inquiry yang mereka sampaikan kepada PTRC.

194

IV. KELUARAN Keluaran (deliveables) yang diharapkan dapat diperoleh dengan tergarapnya Quick Wins ini adalah: 1) Terbangunnya suatu mekanisme untuk dapat menelusuri dan merekam (track and record) tingkat kualitas informasi yang disampaikan serta waktu tanggap yang dibutuhkan untuk penyampaian informasi tersebut. 2) Terbangunnya suatu mekanisme untuk dapat melakukan analisis terhadap data kualitas dan waktu tanggap yang terekam guna peningkatan lebih lanjut (continuous improvement). 3) Tersedianya standard operating procedure/panduan/manual sebagai pedoman untuk mengoperasikan PTRC yang dapat memenuhi tujuan dan sasaran sebagaimana yang tersebut di atas. 4) Tersedianya Standard Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam menentukan pemenuhan kinerja PTRC.

V. HASIL YANG AKAN DICAPAI Hasil yang akan dicapai mencakup: a. Kementerian Kesehatan dapat memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan memenuhi target waktu tanggap yang dibutuhkan dan dapat secara akurat menjawab pertanyaan masyarakat. b. Kementerian Kesehatan dapat mengidentifikasi jenis informasi apa saja yang relatif sering dicari oleh masyarakat dan dapat menyusun mekanisme information retrieval yang efektif. c. Masyarakat dapat mengandalkan PTRC sebagai one-stop place untuk mendapatkan informasi apapun terkait dengan pelayanan kesehatan di Indonesia. d. Sistem yang terbangun dapat ikut membantu pembentukan masyarakat yang melek informasi kesehatan, dan selanjutnya menjadi masyarakat yang peduli akan kesehatan.

195

VI. KRITERIA KEBERHASILAN Tolok ukur keberhasilan dari Quick Wins Peningkatan dalam Pusat Tanggap Respon Cepat dapat dipilah ke dalam dua fase, yakni (1) fase pengembangan sistem dan (2) fase implementasi sistem. 1) Fase Pengembangan Sistem Pada fase pengembangan sistem, tolok ukur dilihat dari kemajuan (progress) penyempurnaaan terhadap PTRC. Berikut adalah butir pekerjaan yang akan digarap dalam Fase Pengembangan Sistem: a) Pengembangan Mekanisme Penelusuran Kualitas Tanggapan Ini adalah suatu mekanisme untuk mengetahui tanggapan dari responden tentang kualitas informasi yang mereka terima terkait dengan inquiry yang disampaikan ke PTRC. Kualitas didefinisikan sebagai kesesuaian antara informasi yang diterima dengan inquiry yang mereka ajukan ke PTRC. Kriteria keberhasilan dari butir pekerjaan ini adalah: i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %) ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) iii. Diperoleh deliverables berupa perangkat survey untuk penelusuran kualitas tanggapan. b) Pengembangan Sistem Database PTRC untuk Pembaharuan Data dan Informasi Butir pekerjaan ini merupakan penyempurnaan terhadap sistem yang ada dalam hal pembaharuan informasi yang terdapat dalam database PTRC. Dengan adanya pembaharuan ini, maka data dan informasi yang terekam dalam sistem akan selalu diperbaharui berdasarkan tanggapan yang diperoleh dari responden berdasarkan butir a) di atas. Selanjutnya, tersedianya data dan informasi yang lebih lengkap akan mendorong pemenuhan waktu tanggap yang lebih baik. Kriteria keberhasilan dari butir pekerjaan ini adalah:

196

i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %) ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) iii. Diperoleh deliverables berupa sistem database PTRC berbasis web yang memiliki kemampuan pembaharuan data dan informasi, serta fungsi retrieve (tarik data atau informasi) yang user-friendly. c) Pengembangan Sistem Analisis Data dan Informasi Item pekerjaan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari tersedianya Sistem Database PTRC. Data dan informasi yang berada Sistem Database PTRC dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendalaman (insight) tentang pola (pattern) permintaan inquiry dari masyarakat. Selanjutnya dapat dipetakan mengenai bagaimana pola kualitas dan waktu tanggapan terhadap inquiry tersebut. Adanya sistem untuk pendalaman pola semacam ini akan bermanfaat untuk upaya peningkatan yang berkelanjutan. Kriteria keberhasilan dari butir pekerjaan ini adalah: i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %) ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) iii. Diperoleh deliverables berupa Sistem Analisis Data dan Informasi Berbasis Web dengan fitur analisis yang komprehensif

197

3) Fase Implementasi Sistem Pada Fase Implementasi Sistem, yang menjadi tolok ukur keberhasilan adalah efektifitas dari tanggapan yang disampaikan dalam memenuhi kebutuhan informasi kesehatan dari masyarakat. Berikut adalah tolok ukur yang akan digunakan a) Tingkat pemenuhan waktu tanggap inquiry Terpenuhinya target waktu tanggap, sesuai dengan media yang digunakan untuk mengajukan inquiry informasi kesehatan:

No 1

Media

Data kontak  kontak @depkes.go.id

E-mail

Waktu Tanggap Sesuai SPM

 [email protected] 2

Pengaduan

(021) 500567

Sesuai SPM

3

HP/SMS

0812 8156 2620

Sesuai SPM

4

Fax

(021) 5292 1669

Sesuai SPM

5

Surat

PTRC Kementerian Kesehatan

Sesuai SPM

Kriteria keberhasilan yang digunakan adalah sbb.:

No.

Pemenuhan Waktu Tanggap

Tingkat Keberhasilan

1

≥ 90 % s.d. 100 % sesuai SPM

Baik

2

≥ 80 % hingga 90 % sesuai SPM

Cukup

3

≥ 70 % hingga 80 % sesuai SPM

Kurang

4

< 70 % sesuai SPM

Buruk

198

b) Tingkat kualitas tanggapan yang disampaikan Tolok ukur ini mengukur perspesi masyarakat terhadap kualitas tanggapan yang mereka terima. Penggunaan tolok ukur keberhasilan ini untuk menyeimbangkan persepsi antara PTRC dan masyarakat atas kualitas tanggapan. Kriteria keberhasilan yang digunakan adalah sbb.: Skor

Makna

4

Tanggapan melebihi ekspektasi

3

Tanggapan sesuai ekspektasi

2

Sebagian besar tanggapan memenuhi ekspektasi

1

Hanya sebagian tanggapan memenuhi ekspektasi

VII. RENCANA KERJA Rencana kerja yang menggambarkan pelaksanaan Quick Wins ini sejak tahap persiapan hingga terpenuhinya seluruh deliverables ada di dalam Lampiran.

199

QUICK WINS Peningkatan Mutu Proses Layanan pada Unit Layanan Terpadu (ULT) I. LATAR BELAKANG Reformasi Birokrasi merupakan suatu proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk kurun waktu 2010-2014, sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah: (1). Meningkatnya kualitas pelayanan publik (2). Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (3). Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Setiap Kementerian/Lembaga perlu mengidentifikasi wujud peningkatan kualitas pada area pelayanan publik. Program peningkatan kualitas ini, selanjutnya, dapat ditetapkan sebagai salah satu Program Quick Wins, yaitu suatu program, yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi, dengan durasi waktu pelaksanaan kurang dari 1 tahun serta dapat menghasilkan suatu deliverables yang manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh stakeholder terkait. Quick Wins merupakan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar. Suatu Kementerian/ Lembaga menggulirkan Quick Wins dengan harapan keberhasilan pelaksanaannya dapat menjadi penghela bagi bergulirnya program lain, dengan karakteristik yang lebih kompleks, yang tercakup dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Salah satu bentuk layanan publik dari Kementerian Kesehatan adalah layanan yang diberikan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT). Terdapat 8 jenis layanan yang diberikan, diantaranya: pelayanan upaya kesehatan, layanan kepegawaian, dan pengaduan dan permohonan informasi. ULT sendiri sudah beroperasi mulai tgl. 26 April 2010, dan diresmikan oleh Ibu Menkes RI pada tgl. 3 Desember 2011. Setelah 200

beroperasi lebih dari satu tahun, dan dari hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh sejumlah isu yang dinilai mengurangi efektivitas layanan yang diberikan ULT, yakni: (1). Kurang disiplinnya petugas loket sehingga pelayanan tidak tepat waktu. (2). Pada saat jam sibuk, kapasitas tempat duduk tidak memadai, sehingga client berdiri atau menunggu diluar. (3). Petugas loket kurang menguasai substansi dan tidak semua permintaan dapat sepenuhnya diselesaikan di ULT, sehingga masih memerlukan rujukan ke unit terkait. Unit belum sepenuhnya berkeinginan kuat menyelesaikan dokumen melalui ULT. Dalam konteks demikian, Kementerian Kesehatan telah memutuskan bahwa salah satu Quick Wins yang akan dijalankan untuk tahun 2012 adalah Peningkatan Mutu Proses Layanan pada Unit Layanan Terpadu (ULT). Pemilihan Program Quick Wins ini sejalan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU N0. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dijadikannya hal ini sebagai Quick Wins mencerminkan upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja di ranah layanan publik, khususnya pada pelayanan administratif kesehatan untuk publik.

II. TUJUAN Tujuan dari Program Quick Wins “Peningkatan Mutu Proses Layanan pada Unit Layanan Terpadu (ULT)” adalah untuk menstandarisasi seluruh layanan yang diberikan pada ULT sehingga layanan yang diberikan bersifat tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Dengan adanya standarisasi, maka customer dapat memperoleh kepastian terhadap 3 aspek layanan tersebut.

III. SASARAN Sasaran dari Program Quick Wins “Peningkatan Mutu Proses Layanan pada Unit Layanan Terpadu (ULT)” adalah sebagai berikut: (1). Kementerian Kesehatan akan:

201

a. memiliki Unit Layanan Terpadu dengan layanan yang komprehensif dan pemenuhan mutu (quality) yang konsisten. (2). Masyarakat akan: a. memperoleh kepastian (assurance) akan mutu layanan yang diperolehnya dari Unit Layanan Terpadu b. dapat mengetahui dengan persis durasi waktu (cycle time) yang dibutuhkan untuk memproses suatu layanan c. memperoleh kepastian atas biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh layanan yang diberikan oleh Unit Layanan Terpadu d. memiliki persepsi yang positif atas layanan yang diberikan oleh Unit Layanan Terpadu

IV. KELUARAN Keluaran (deliveables) yang diharapkan dapat diperoleh dengan tergarapnya Quick Wins ini adalah: 5) Diperolehnya standarisasi ISO untuk seluruh layanan yang menjadi cakupan dari Unit Layanan Terpadu 6) Tersedianya personil pelaksana pada Unit Layanan Terpadu yang mampu memberikan layanan sesuai dengan standard ISO. 7) Terbangunnya kapabilitas personil ULT untuk melakukan pemrosesan layanan secara lebih independen, yakni mengurangi rujukan terhadap unit kerja terkait.

V. HASIL YANG AKAN DICAPAI Hasil yang akan dicapai mencakup: e. Kementerian Kesehatan dapat memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan memenuhi target waktu proses serta standard kualitas yang dibutuhkan. 202

f. Masyarakat dapat mengandalkan Unit Layanan Terpadu sebagai one-stop service place untuk seluruh jenis layanan yang menjadi cakupannya.

VI. KRITERIA KEBERHASILAN Tolok ukur keberhasilan dari Quick Wins Peningkatan Mutu Proses Layanan pada Unit Layanan Terpadu (ULT) dapat dipilah ke dalam dua fase, yakni (1) Fase Pengembangan Standard Layanan dan (2) Fase Implementasi Standard Layanan. 4) Fase Pengembangan Standard Layanan Pada fase pengembangan sistem, tolok ukur dilihat dari kemajuan (progress) pengembangan standarisasi layanan ULT. Berikut adalah butir pekerjaan yang akan digarap dalam Fase Pengembangan Standard Layanan: a) Penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) Inti dari kegiatan ini adalah melakukan penyempurnaan terhadap seluruh SOP yang dijadikan rujukan bagi personil ULT untuk melaksanakan tugasnya. Termasuk yang menjadi garapan di sini adalah menyusun peta proses (proses mapping) dari seluruh jenis layanan. Peta proses akan menggambarkan alur proses secara komprehensif, diawali dengan diterimanya permintaan layanan dari customer oleh ULT dan berakhir pada pemenuhan layanan tersebut oleh ULT. Kriteria keberhasilan dari item pekerjaan ini adalah: i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %) ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) iii. Diperoleh deliverables berupa SOP dan Peta Proses untuk seluruh layanan yang menjadi cakupan ULT. b) Perolehan Standard Kualifikasi ISO Butir pekerjaan ini adalah mengajukan seluruh layanan ULT untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Untuk memastikan agar sertifikasi ISO ini dapat dipertahankan, maka personil pelaksana harus memiliki

203

kompetensi yang memadai. Dengan demikian, perlu dikembangkan suatu bentuk training untuk membekali pesertanya agar dapat menmberikan layanan sesuai dengan standard ISO. Aspek pelatihan yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan kepada para trainer yang mengajarkan standard layanan tersebut. Kriteria keberhasilan dari butir pekerjaan ini adalah: i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %) ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) iii. Diperoleh deliverables berupa: (1) sertifikasi ISO untuk seluruh layanan ULT; (2) tersedianya sejumlah personil yang telah dibekali ketrampilan sebagai trainer dalam hal pemenuhan standard layanan berbasis ISO; dan (3) tersedianya personil pelaksana ULT yang telah dibekali dengan ketrampilan pemberian layanan sesuai standard ISO. c) Penyusunan Perangkat Survei Kepuasan Pelanggan Ini adalah suatu mekanisme untuk mengetahui tanggapan dari responden tentang kualitas layanan yang mereka terima. Survei ini berguna untuk menangkap persepsi pelanggan terhadap layanan yang mereka terima, di mana persepsi ini akan dilihat dari 2 dimensi: tingkat kualitas suatu layanan dan tingkat kepentingan layanan tersebut di mata pelanggan. Salah satu hal yang dapat digali dari survei ini adalah Kementerian Kesehatan dapat mengidentifikasi mana saja layanan yang dianggap penting di mata pelanggan, namun masih belum memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan. Survei ini akan menjadi landasan bagi upaya peningkatan layanan yang berkelanjutan. Kriteria keberhasilan dari item pekerjaan ini adalah: i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %) ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) 204

iii. Diperoleh deliverables berupa perangkat survei kepuasan pelanggan

5) Fase Implementasi Standard Layanan Pada Fase Implementasi Sistem, yang menjadi tolok ukur keberhasilan adalah efektifitas dari kinerja layanan yang diberikan oleh ULT. Kinerja layanan akan dievaluasi dari sejumlah dimensi, yakni: mutu layanan, fleksibilitas layanan dan biaya per pemberian layanan. Berikut adalah tolok ukur yang akan digunakan a) Indeks Mutu Layanan (Service Quality Index) Indeks Mutu Layanan merupakan suatu tolok ukur kinerja layanan yang bersifat komprehensif. Tolok ukur ini merupakan suatu indeks komposit, di mana evaluasi akan mencakup 5 dimensi sebagai berikut: i. Reliability ii. Assurance iii. Tangible iv. Empathy v. Responsiveness Terhadap setiap dimensi penilaian tersebut, akan digunakan suatu skala Likert untuk menentukan level kinerja yang telah dicapai, dengan rentang skor dari 1 sampai dengan 5. Skor 5 menunjukkan aspek kinerja sangat memuaskan, sementara skor 1 menunjukkan aspek kinerja sangat tidak memuaskan. b) Indeks Fleksibilitas Layanan Indeks Fleksibilitas Layanan dapat dilihat dari dua sisi, yakni fleksibilitas pemenuhan permintaan (demand flexibility) dan fleksibilitas kecepatan layanan (delivery speed flexibility). Fleksibilitas pemenuhan permintaan mengukur apakah Unit Layanan Terpadu memiliki tingkat infrastruktur dan sumber daya 205

yang fleksibel di dalam memenuhi variasi permintaan. Fleksibilitas kecepatan layanan memiliki dua komponen, yakni waiting time (waktu yang dilalui seorang pelanggan untuk menunggu dilayani) dan processing time (waktu untuk memproses seorang pelanggan). c) Biaya per Pemberian Layanan Tolok ukur ini akan menghitung berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk memproses suatu jenis layanan tertentu. Penggunaan tolok ukur ini adalah untuk memastikan bahwa level layanan yang diberikan masih dalam koridor mutu yang diharapkan sembari menjaga biaya pada level optimal.

VII. RENCANA KERJA Rencana kerja dari Quick Wins ini ada dalam Lampiran.

206

QUICK WINS Rekruitmen Secara Online I. LATAR BELAKANG Reformasi Birokrasi adalah suatu proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi berlangsung untuk kurun waktu 2010 sampai dengan 2025. Tahap pertama dari Program Reformasi Birokrasi berlangsung dari 2010 sampai dengan 2014. Salah satu sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk kurun waktu ini adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah (1) Indeks Persepsi Korupsi dan (2) Opini BPK. Target pada 2014 untuk indikator tersebut adalah masing-masing 5 (skala 0 – 10) dan Wajar Tanpa Perkecualian untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Jelaslah, bahwa menjadikan Kementerian/Lembaga sebagai suatu organisasi yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah niat luhur dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi mencakup perubahan di sejumlah area, di antaranya adalah Tatalaksana, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik. Keberhasilan di dalam menjalankan perubahan di sejumlah area ini berperan penting dalam memberangus KKN. Salah satu unsur penting di dalam meminimalkan KKN adalah dengan menciptakan transparansi pada seluruh bentuk layanan publik yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Transparansi dapat diperoleh dengan pemanfaatan teknologi informasi. Setiap Kementerian/Lembaga perlu mengidentifikasi bagaimana transparansi dapat diwujudkan pada area pelayanan publik. Program peningkatan transparansi ini, selanjutnya, dapat ditetapkan sebagai salah satu Program Quick Wins, yakni suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar. Program Quick Wins sering dianalogikan sebagai low hanging fruits, artinya program yang dapat segera dipetik manfaatnya dalam jangka pendek (biasanya kurang dari satu tahun). Program Quick Wins digulirkan, agar dapat menjadi penggerak momentum awal, yang selanjutnya dapat menjadi penarik bagi 207

pelaksanaan program-program lainnya, dengan karakteristik yang lebih kompleks, yang tercakup dalam Road Map Reformasi Birokrasi dari Kementerian/Lembaga. Dengan latar belakang seperti tersebut di atas, maka Kementerian Kesehatan menetapkan Rekruitmen Online sebagaia salah satu Quick Wins-nya. Yang tercakup dalam Rekruitmen Online adalah pengadaan CPNS, dokter/dokter gigi/bidan PTT, dan TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia). Dengan proses rekruitmen yang bersifat online (berbasiskan teknologi informasi), maka interaksi antara recruiter dan recruitee, yang berpotensi menimbulkan katabeletje, dapat diminimalkan. Pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan rekruitmen terhadap seorang calon pelamar dapat dilakukan dengan lebih obyektif. Pada akhinya, Sistem Rekruitmen Online akan mendorong terciptanya perekutan tenaga yang kompeten berbasiskan meritokrasi .

II. TUJUAN Tujuan dari Program Quick Wins “Rekrutmen Online” adalah untuk memperoleh CPNS, dokter/dokter gigi/bidan PTT, TKHI (Tenaga Kesehatan Haji) yang terampil dan kompeten (berdasarkan merit) melalui mekanisme rekruitmen yang bersifat transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta mudah diakses. Sifat rekrutmen yang semacam itu didapat dari pemanfaatan teknologi informasi.

III. SASARAN Sasaran dari Program Quick Wins “Rekrutmen Online” adalah sebagai berikut: (1). Kementerian Kesehatan akan: a. memiliki suatu sistem perekrutan yang bersifat merit-based (berdasarkan prestasi pada pelamar) b. memiliki kepastian bahwa dalam setiap proses rekrutmen yang dilakukan, maka hanya pelamar dengan kualifikasi terbaiklah yang akan direkrut sebagai tenaga kerja

208

c. memiliki suatu evidence bahwa salah satu upaya untuk memberangus kolusi dan nepotisme telah termanifestasikan dalam wujud rekrutmen pegawai (2). Masyarakat akan: a. mendapatkan kepastian bahwa setiap pelamar akan memiliki kesempatan yang sama untuk direkrut b. memahami bahwa pertimbangan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan di dalam merekrut mereka, semata-mata berdasarkan prestasi yang mereka miliki c. memiliki pandangan yang positif terhadap Kementerian Kesehatan dalam upaya kementerian ini membentuk dirinya sebagai organisasi yang bebas KKN

IV. KELUARAN Keluaran (deliveables) yang diharapkan dapat diperoleh dengan tergarapnya Quick Wins ini adalah: (1). Program Rekrutmen Online yang berfungsi sepenuhnya dalam proses rekrutmen terhadap CPNS, dokter/dokter gigi/bidan PTT, TKHI (Tenaga Kesehatan Haji) (2). Tersedianya juklak/juknis untuk pelaksanaan rekrutmen online

V. HASIL YANG AKAN DICAPAI Hasil yang akan dicapai mencakup: a. Kementerian Kesehatan dapat memastikan bahwa seluruh individu yang diperoleh dari hasil rekrutmen adalah mereka yang memiliki kualifikasi terbaik sesuai dengan posisi yang mereka lamar. b. Kementerian Kesehatan dapat memastikan bahwa rekrutmen dilakukan melalui suatu proses yang berbasiskan meritokrasi 209

c. Masyarakat, terutama kandidat yang melamar, dapat memastikan bahwa mereka memiliki kesetaraan dalam proses rekrutmen dan mereka dapat secara legawa memahami bahwa hanya kandidat terbaiklah yang pada akhirnya akan direkrut d. Sistem Rekrutmen Online dapat secara signifikan memangkas biaya dan mereduksi waktu proses yang yang timbul dalam mekanisme perekrutan secara manual

VI. KRITERIA KEBERHASILAN Tolok ukur keberhasilan dari Quick Wins Rekrutmen Online dapat dipilah ke dalam dua fase, yakni (1) Fase Pengembangan Sistem dan (2) Fase Implementasi Sistem. 1) Fase Pengembangan Sistem Pada fase pengembangan sistem, tolok ukur didasarkan pada kemajuan (progress) dari penyempurnaan Sistem Rekrutmen Online. Berikut adalah item pekerjaan yang akan digarap dalam Fase Pengembangan Sistem: a. Perluasan Akses pada Sistem dan Penyempurnaan Fitur Penapisan Inti dari kegiatan ini adalah melakukan penyempurnaan terhadap Sistem Rekrutmen Online (SRO) yang sudah ada sedemikian sehingga para pelamar dari wilayah manapun di Republik Indonesia dapat mengakses SRO dengan kecepatan akses yang wajar. Adanya fitur ini memungkinkan kandidat terbaik di seluruh wilayah tanah air memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses rekrutmen. Penyempurnaan Fitur Penampisan akan memungkinkan proses seleksi berjalan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mengantisipasi jumlah pelamar yang dapat mencapai ribuan, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang handal untuk melakukan penyaringan yang dapat menghasilkan shortlisted candidate. Dengan demikian, kerja tim rekrutmen selanjutnya cukup berfokus pada hasil saringan ini. Kriteria keberhasilan dari butir pekerjaan ini adalah: i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %)

210

ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) iii. Diperoleh deliverables berupa (1) Sistem Rekrutmen Online yang accessible dari seluruh wilayah di Indonesia dengan bandwith yang wajar. Secara teknis, pengujian accessibility ini dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode sampling tertentu. (2) Suatu sistem yang secara otomatis melakukan penapisan pada data pelamar yang terinput dalam database sistem untuk menayangkan short-listed candidates berdasarkan sekumpulan kriteria tertentu. b. Perolehan Sertifikasi ISO Butir pekerjaan ini adalah mendapatkan sertifikasi ISO untuk layanan Rekrutmen Online. Adanya sertifikasi ISO ini menjamin bahwa proses rekrutmen online berjalan secara konsisten sesuai dengan juklak/juknis yang berlaku. Inheren dalam tahapan ini adalah terdapat sejumlah personil pelaksana yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan rekrutmen secara online. Kriteria keberhasilan dari butir pekerjaan ini adalah: i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %) ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) iii. Diperoleh deliverables berupa: (1) sertifikasi ISO untuk layanan Rekrutmen Online; dan (2) tersedianya personil pelaksana layanan Rekrutmen Online yang telah dibekali dengan ketrampilan pemberian layanan sesuai standard ISO. c. Penyempurnaan Juklak/Juknis Inti dari kegiatan ini adalah melakukan penyempurnaan terhadap seluruh Juklak dan Juknis yang menjadi landasan pengoperasian SRO. Termasuk yang menjadi garapan di sini adalah menyusun peta proses (proses mapping) dari layanan Rekrutmen Online. Peta proses akan menggambarkan alur proses secara komprehensif, 211

diawali dengan diaksesnya situs Rekrutmen Online oleh pelamar hingga yang bersangkutan menerima konfirmasi bahwa lamaran yang di-upload sudah terekam dalam database SRO. Selanjutnya, sang pelamar akan menerima pemberitahuan tentang proses berikutnya yang akan dijalani dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan (timely manner). Kriteria keberhasilan dari butir pekerjaan ini adalah: i. Tingkat kemajuan penggarapan pekerjaan dibandingkan dengan milestone proyek (target: ≥ 90 %) ii. Tingkat penggunaan anggaran pekerjaan dibandingkan dengan rencana (target: ≥ 90 % dan ≤ 100 %) iii. Diperoleh deliverables berupa SOP dan Peta Proses untuk seluruh layanan SRO.

2) Fase Implementasi Sistem Pada Fase Implementasi Sistem, yang menjadi tolok ukur keberhasilan adalah efektifitas dari kinerja Sistem Rekrutmen Online. Kinerja layanan akan dievaluasi dari sejumlah dimensi, yakni: Persentase Pemenuhan Waktu Rekrutmen dan Indeks Kualitas Recruitee. Berikut adalah uraian dari tolok ukur yang akan digunakan: a) Persentase Pemenuhan Waktu Rekrutmen Waktu Rekrutmen didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mengisi suatu posisi tertentu, sejak posting posisi tersebut pada situs web layanan Rekrutmen Online hingga posisi tersebut terisi. Berdasarkan rule-of-thumb yang umum digunakan dalam proses rekrutmen, Waktu Rekrutmen yang baik adalah 2 bulan (60 hari kalender). Persentase Pemenuhan Waktu Rekrutmen menghitung proporsi Waktu Rekrutmen yang dapat dilaksanakan dalam durasi waktu tersebut untuk seluruh rekrutmen yang dilangsungkan dalam satu tahun kalender. Tabel berikut berisikan kriteria keberhasilannya:

212

No.

Persentase Pemenuhan Waktu Rekrutmen


1

≥ 90 % s.d. 100 %

Baik

2

≥ 80 % hingga 90 %

Cukup

3

≥ 70 % hingga 80 %

Kurang

4

< 70 %

Buruk

b) Indeks Kualitas Recruitee Indeks Kualitas Recruitee merupakan suatu tolok ukur yang mencerminkan keberhasilan dari proses rekrutmen online. Hasil rekrutmen yang tepat akan terefleksikan dari kinerja sang recruitee. Setelah melalui masa percobaan atau pembinaan, setiap recruitee perlu memiliki sejumlah indikator kinerja individu. Jumlah indikator kinerja berkisar antara 7 – 10 buah per individu. Enam bulan setelah masa pembinaan, dihitung berapa skor kinerja per individu berdasarkan pencapaian indikator kinerja masing-masing. Selanjutnya, Indeks Kualitas Recruitee didefinisikan sebagai rata-rata dari skor indikator kinerja untuk seluruh individu (recruitee). Tabel berikut berisikan kriteria keberhasilannya:

No.

*)

Indeks Kualitas Recruitee *)


1

≥ 100 % s.d. 110 %

Cemerlang

2

≥ 85 % s.d. 100 %

Baik

3

≥ 75 % hingga 85 %

Cukup

4

≥ 65 % hingga 75 %

Kurang

5

< 65 %

Buruk

Catatan: Indeks Kualitas Recruitee dipangkas (capping) pada angka 110% 213

VII. RENCANA KERJA Rencana kerja dari Quick Wins Rekrutmen Online ada di dalam Lampiran.

214

BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents