RINGKASAN EKSEKUTIF. Page 1

Page |1

`KONSULTAN MANAJEMEN NASIONAL Kantor Propinsi Nusa Tenggara Timur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan Alamat : Jl.Anggur No. 10A, Kebun Raja I, Naikoten I Kupang – NTT Telp/Fax : (0380) 823937 E‐mail : [email protected] http://nusataniterpadu.wordpress.com

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PILOT PROGRAM PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN PROPINSI NTT Sampai Dengan Bulan Oktober 2008 Lampiran: 1 Lembar

RINGKASAN EKSEKUTIF “Dalam bidang budidaya pertanianlah, tulang punggung perekonomian berkelanjutan menjadi sebuah ukuran kemenangan atau kekalahan”, - Gunner Myrdal, Nobel Laureate in Economics

S

ampai dengan bulan Oktober 2008, tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan sudah 100% menyelesaikan tahapan kegiatan perencanaan. Pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua dalam bulan Oktober, sudah dilaksanakan pelatihan TPK di 5 Kecamatan, Kecuali Kecamatan Amanuban Selatan yang akan melakukan pelatihan TPK direncanakan tanggal 27 Oktober 2008. Keterlambatan ini disebabkan belum adanya FK AP yang mengelola pelaksanaan program di Kecamatan Amanuban Selatan. Pada bulan yang sama, Spesialis PNPM AP bekerjasama dengan IFC dan ACIAR melakukan proses shortlist terhadap 83 BDSP (Business Development Service Provider) yang kemudian dikirimkan kepada Fas. Kab.‐FK AP‐TPK untuk ditindaklanjuti. TPK didampingi oleh FK Agribisnis Perdesaan (seterusnya: FK‐AP) dan Pendamping Lokal Agribisnis Perdesaan (seterusnya:PLA) kemudian akan melakukan penilaian terhadap short list BDSP dan kemudian mengirimkan TOR dan outline proposal ke BDSP hasil penilaian awal. Diharapkan pada akhir Oktober 2008, sudah dapat dilakukan proses pelelangan. Pada proses pelelangan, setiap BDSP yang mengajukan proposal, diundang untuk mempresentasekan hasil kegiatannya yang berkaitan dengan jenis pelatihan yang akan dipilihnya. BDSP yang lolos dalam proses pelelangan akan melakukan penandatanganan kontrak dengan TPK. Kegiatan Pelatihan akan dilaksanakan pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 dan disesuaikan dengan kalender musim, misalnya: pelatihan bulan Maret, dilakukan pelatihan tentang Hijauan Makanan Ternak (HMT), karena pada saat ini, belum tersedia cukup hijauan makanan ternak.

Untuk mendukung sinergi pola perencanaan pembangunan partisipatif, pada Bulan September dan Oktober telah dilakukan pengembangan jaringan dengan ragam pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian yang sama dalam hal pengembangan pertanian di Propinsi NTT. Beberapa pemangku kepentingan tersebut yaitu Yayasan TLM, PUSKUD, Zeth Malelak, BPTP Naibonat, AusAID, Yayasan Lensa Mandiri, FAO, UNICEF, Oxfam, Care Interntional, Badan Bimas Ketahanan Pangan, dan PIDRA. Salah satu isu yang menjadi topik pembahasan adalah mengenai isu ketahanan pangan dan gizi buruk di Propinsi NTT.

Laporan Perkembangan Pilot Program SADI Propinsi NTT Oktober 2008

Page |2 Kesenjangan informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan seringkali menghambat perkembangan kegiatan di lapangan. Beberapa upaya yang selama ini dilakukan untuk meminimalkan kendala tersebut, KMN Propinsi NTT melakukan pengembangan blogsite di http://nusataniterpadu.wordpress.com yang berisi mengenai informasi dan bahan wacana mengenai pengembangan konsep agribisnis. Selain itu juga memberikan penguatan pada saat kunjungan lapangan dan forum Rakor Propinsi. Masalah‐masalah yang dihadapi sampai dengan bulan September 2008 : 1). FK‐AP Kecamatan Amanuban Selatan, sejak 14 Mei sampai dengan saat ini masih belum ada. Hal ini berdampak pada percepatan dan mutu pelaksanaan kegiatan di lapangan; 2). Gaji konsultan dan FK yang tidak tepat waktu serta biaya SPPD tenaga Konsultan yang belum terbayarkan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini seringkali mendimotivasional pelaksana program; 3). Belum adanya biaya opersional kantor untuk PNPM‐AP baik di Provinsi maupun Kabupaten yang berdampak terhadap mutu dukungan instrumentasi pelaku di lapangan, misalnya: ketersediaan modul‐modul pelatihan pelaku (Kader, Pendamping lokal, TPK); 5). Ketidaksepahaman antara BDSP dan TPK berkaitan dengan peran dan implikasinya terhadap pagu dana yang telah ditetapkan dalam SPC; 7). Phase Out PNPM MP di beberapa Lokasi PNPM‐AP pada tahun anggaran 2009 yang berimplikasi terhadap ketiadaan FT dan kegiatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kegiatan agribisnis. 8) Beban Fas.Kab. PNPM MP yang berdampak pada lemahnya pemahaman, inovasi dan fokus pengembangan konsep agribisnis sesuai dengan potensi dan permasalahan di lokasi pilot program. Sebagai tindak lanjut dari perkembangan kegiatan yang ada di lapangan, pada bulan Oktober 2008 ini Spesialis PNPM AP KMN Propinsi NTT akan melakukan beberapa kegiatan dengan fokus: 1). Melakukan OJT dan IST pada saat kunjungan lapangan dan Rakor Kabupaten, khususnya untuk Kecamatan Amanuban Selatan dan Riung Barat sebagai Kecamatan yang dinilai lemah dalam hal pencapaian progress; 2). Melakukan pengembangan jaringan dengan pemangku kepentingan yang dapat memberikan dukungan kegiatan di lapangan; 3). Melakukan konsolidasi dengan pihak ACIAR dan IFC khususnya berkaitan dengan pengetahuan baik on‐farm maupun off‐farm sesuai dengan komoditas yang menjadi potensi; 4). Memfasilitasi pengelolaan kegiatan Rakor Provinsi terutama berkaitan dengan BDSP dan hubungannya dengan pelatihan kelompok tani.


Page |3

1. PENDAHULUAN 1.1. GAMBARAN UMUM

T

ahun 2008 merupakan tahun transisi dari Kebijakan PPK menuju pada Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk didalamnya adalah perubahan kebijakan politik, kebijakan administrasi dan keuangan. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat perubahan kebijakan tersebut –termasuk didalamnya adalah pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan‐ mulai dari kebijakan dekosentrasi, perbantuan dan kebijakan lainnya yang berdampak kepada keterlambatan gaji bagi Kons/fasilitator, Keterlambatan Pencairan dana DOK, Revisi DIPA dll. Dengan segenap daya, pelaksanaan PNPM AP di Propinsi NTT telah mencapai 100 % tahap pelaksanaan kegiatan perencanaan. Isu utama yang mewarnai aktivitas pada bulan Oktober 2008 adalah pelelangan BDSP, persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan hasil MAD Pendanaan, pemantauan dan evaluasi mutu kegiatan di lapangan, pengembangan jaringan dan dukungan penguatan terhadap pelaku di lapangan. Tabel 1 merupakan gambaran usulan kegiatan terdanai di lokasi pilot program PNPM AP di Propinsi NTT. Tabel 1: Gambaran Usulan Terdanai Kegiatan PNPM AP di Propinsi NTT No

Kabupaten

Kecamatan

1

TTS (Timor Mollo Utara Tengah Selatan)

2

Ngada

∑ Usulan Terdanai 26

Komoditas

Kacang tanah, Sapi Bali, Kacang Kedelai, Jeruk Keprok, Hortikultura (sayur), Ubi Kapuk, Bawang, Ikan Air Tawar. Amanuban 17 Ayam buras, babi, Sapi bali , Selatan Kambing, Hortikultura, Jagung, Padi. Kuan Fatu 19 Hortikultura (sayur), Sapi Bali, Kelapa (kopra), Ayam buras. Sub Total 62 Usulan Kegiatan Golewa 30 Kakao, Mente, Kopi, Ikan.

Keterangan Dominasi komoditas hortikultura

Dominasi komoditas peternakan Dominasi komoditas peternakan

Dominasi komoditas perkebunan Aimere 20 Kakao, Mente, Kelapa (kopra). Dominasi komodidtas perkebunan Riung Barat 19 Kacang Kedelai, Padi, Sapi, Kacang Dominasi komoditas hijau, Kemiri. peternakan dan tanaman pangan. Sub Total 69 Usulan Kegiatan Total ∑ Usulan Terdanai 131 Usulan Kegiatan Sumber: Laporan hasil MAD Pendanaan 6 Kecamatan Pilot PNPM AP Prop. NTT Okt. 2008, data diolah.

Usulan kegiatan dalam tabel 1 bukan hanya menyangkut pengembangan kapasitas kelompok tani, namun juga ada usulan kegiatan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agribisnis di lokasi pilot program. Dari keseluruhan usulan tedanai yang menjadi titik kritis adalah kedalaman proses pendampingan dari FK AP terhadap kelompok tani di desa terdanai. Salah satu kelemahan dari kelompok tani di lokasi pilot program adalah lemahnya modal sosial dan manajemen kelompok tani. Menimbang banyaknya kelompok tani yang diampu oleh FK AP dan kesulitan kondisi geografis di lokasi pilot maka direkomendasikan agar FK AP mengoptimalkan BDSP terpilih untuk mendampingi kelompok tani yang ada, selain itu juga mengoptimalkan kapasitas pelaku PNPM AP di tingkat desa yaitu KAD dan TPK.


Page |4 1.2. Kegiatan KMN Propinsi NTT Bulan September s/d 15 Oktober 2008 Kegiatan KMN Popinsi NTT pada bulan September s/d 15 Oktober 2008 terutama adalah memberikan dukungan bagi pelaku di lapangan mengenai persiapan proses pelelangan BDSP, pemantauan dan evaluasi mutu kegiatan, pengembangan jaringan pemangku kepentingan pendukung, penyusunan instrumentasi pendukung pelaksanaan lelang BDSP, dan pengembangan sistem informasi perkembangan kegiatan dan wacana pendukung pelaksanaan program. Tabel berikut menggambarkan kegiatan KMN Propinsi NTT: Tabel 2: Kegiatan KMN Propinsi NTT Bulan September s/d 15 Oktober 2008 No

Kegiatan

Pelaku Yang Terlibat Fas.Kab, FK AP, dan PLA

1.

IST/OJT tentang pemahaman konsepsi BDSP.

2.

Pemantauan & Evaluasi: FGD dengan topik evaluasi kegiatan Pagas, Depth Interview, observasi kegiatan MAD Pendanaan.

PLA dan FK AP, Ketua Kelompok Tani, Fas.Kab./T‐ Kab.

3.

Pemantauan kegiatan pelatihan UPK di Kab. Ngada Pengembangan jaringan: Field visit, diskusi, depth interview

UPK dan KPMD/KAD di Kabupaten Ngada World Bank (Roger Montgomery, William Ruscoe, Rilus Kinseng, Rohandi), AusAID (Richard Manning), IFC Lensa Mandiri, TLM, Puskud, PIDRA, BPTP.

4.

5.

Pengembangan jaringan: Workshop ketahanan pangan dan Gizi Buruk di Propinsi NTT.

Hasil, Rekomendasi & Tindak Lanjut Catatan: Fas.Kab., FK AP dan PLA perlu mendalami konsepsi BDSP dan pelibatannya dalam pelaksanaan Pilot Program PNPM AP. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Penguatan terhadap Fas.Kab dalam hal konsepsi BDSP. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan penguatan materi mengenai BDSP pada Forum Rakor Propinsi NTT Bulan November 2008 dan memberikan bahan pendukung mengenai BDSP yang dapat diakses secara online di http://nusataniterpadu.wordpress.com Hasil: PLA dan FK AP mengungkapkan secara bebas dan melakukan analisa permasalahan pada proses penggalian gagasan. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Penguatan terhadap FK Ap dan Penlok berfokus pada hasil analisa permasalahan proses penggalian gagasan. Sebagai tindak lanjut telah disampaikan hasil analisa dalam Forum Rakor Propinsi bulan Oktober 2008 dan OJT pada saat Field Visit. Hasil: Penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan baik.

Hasil: 1) sinergi pemangku kepentingan dalam isu pengembangan agribisnis, transfer knowledge, dukungan pelaksanaan kegiatan dan diseminasi PNPM AP, dan penguatan wacana mengenai isu ketahanan pangan, gizi buruk dan asuransi komoditas pertanian di wilayah NTT. 2) Kelompok tani mengetahui musim paceklik dan cara mengantisipasinya. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Ragam data menunjukkan bahwa kasus rawan pangan di Provinsi NTT perlu diwaspadai. Sebagai tindak lanjut, KMN akan menginformasikan isu rawan pangan di forum rakor sebagai wacana dan mendiseminasikannya secara online. Departemen Hasil: 1) sinergi pemangku kepentingan dalam isu Pertanian, FAO, pengembangan agribisnis, 2) transfer knowledge, 3) Unicef, Oxfam, dukungan pelaksanaan kegiatan dan diseminasi Care PNPM AP, 4) penguatan wacana mengenai isu International, ketahanan pangan dan gizi buruk di wilayah NTT, 5) WVI, Yayasan Alfa Laporan Konsultasi Bank Dunia


Page |5 Omega, AusAID, Departemen Kesehatan, CWS, IFAD, Save the Children.

6.

7.

Pengembangan sistem informasi pendukung kegiatan PNPM AP secara online Rakor Propinsi NTT bulan September 2008.

Konsultan MIS World Bank.

Fas. Kab/T‐Kab., Pendamping UPK daan PjoKab.


Rekomendasi & Tindak Lanjut: Ragam data menunjukkan bahwa kasus rawan pangan di Provinsi NTT perlu diwaspadai. Cukup menyedihkan ketika alokasi dana PNPM per Kecamatan yang berkisar antara 2 s/d 3 M masih belum mampu mengantisipasi permasalahan pangan. Sebagai tindak lanjut, KMN akan menginformasikan isu rawan pangan di forum rakor sebagai wacana dan mendiseminasikannya secara online. Hasil: update informasi, rate kunjungan per 15 Oktober 2008: 1500 Kunjungan sejak launching Bulan Agustus 2008. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Tetap konsisten melakukan up‐date informasi. Hasil: Koordinasi dan konsolidasi hasil temuan di lapangan, pembahasan materi prosedur pelelangan BDSP. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Tetap konsisten melakukan up‐date informasi.

Page |6

2. KEMAJUAN PROGRAM artisipasi sebagai ciri dari pemberdayaan terus dipantau dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan. Tingkat partisipasi masyarakat secara kualitatif belum dapat diukur secara spesifik. Saat ini, tingkat partisipasi baru dapat diukur secara kuantitatif, yaitu banyaknya peserta musyawarah yang hadir baik laki‐laki maupun perempuan. Banyaknya peserta musyawarah dari kalangan rumah tangga miskin juga dipantau dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dari kalangan tersebut. Berikut merupakan jumlah tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan sampai Bulan Oktober 2008:

P

2.1. Tingkat Partisipasi Tabel 3: Tingkat Partisipasi Pelaksanaan PNPM AP Tk. Kecamatan di Kab. Ngada per 15 Oktober 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahapan MAD I MD I Latih Kader Pagas MDKP MD II TPU TV MAD II Pertemuan Kabupaten MAD III MD III

lk 87 1323 21 579 164 1103 21 11 96 39

pr 72 1204 21 447 1471 887 42 3 67 8

Golewa RTM %lk 132 54,72 2439 52,35 42 50 1026 56,43 1520 9,94 1778 55,43 63 33,33 14 78,57 163 58,9 82,98

61 846

53 947

114 1793

53,51 47,18


%pr 45,28 47,65 50 43,57 80,06 44,57 66,67 21,43 41,1 17,02

%RTM 83,02 96,52 100 100 92,97 89,35 100 100 100

lk 55 511 18 1271 0 206 58 12 32 39

Kabupaten Ngada Riung Barat pr RTM %lk %pr 25 80 73,33 26,67 257 768 66,54 33,46 12 30 60 40 1260 2531 50,22 49,78 524 524 0 100 530 545 27,99 72,01 65 121 47,93 52,07 6 18 66,67 33,33 26 58 55,17 44,83 8 82,98 17,02

46,49 52,82

100 100

28 792

11 871

39 1863

71,79 42,51

28,21 57,49

%RTM 100 100 100 100 100 74,05 100 100 100

lk 75 753 36 1212 119 898 24 24 68 39

pr 43 641 24 916 907 604 12 12 59 8

Aimere RTM %lk 98 63,56 1350 54,02 60 60 2128 56,95 1026 11,6 1502 59,79 36 66,67 36 66,67 66 53,54 82,98

%pr 36,44 35,98 40 43,05 88,4 40,21 33,33 33,33 46,46 17,02

%RTM 83,05 96,84 100 100 100 100 100 100 51,97

100 100

43 453

21 349

64 802

33,81 43,52

100 100

67,19 56,48

Page |7

Tabel 4 : Tingkat Partisipasi Pelaksanaan PNPM AP Tk. Kecamatan di Kab. TTS per 15 Oktober 2008 No

Tahapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kabupaten TTS

MAD I MD I Latih Kader Pagas MDKP MD II TPU TV MAD II Pertemuan Kabupaten MAD III MD III

lk 72 791 14 2910 104 540 15 20 93 39

pr 56 365 12 2116 539 393 19 4 67 5

Mollo Utara RTM %lk 138 52,17 950 68,43 26 53,85 4361 57,90 520 16,17 747 57,88 28 44,12 24 83,33 134 58,13 88,64

45 212

32 115

63 327

58,44 64,83

%pr 47,83 31,57 46,15 42,10 83,83 42,12 55,88 16,67 41,87 11,36

%RTM 100 82,18 100 86,77 80,87 80,06 82,35 100 83,75

lk 60 518 14 1543 0 321 36 11 70 39

41,56 35,17

81,82 100

42

pr 17 189 16 1026 493 330 24 69 5

Amanuban Selatan RTM %lk %pr 77 77,92 22,08 707 73,27 26,73 30 87,5 46,67 2500 60,06 39,94 479 0 100 642 49,31 50,69 60 60 40 11 100 139 50,36 49,64 88,64 11,36

%RTM 100 100 53,33 97,31 97,16 98,62 100 100 100

lk 20 337 8 818 16 380 14 14 48 39

pr 20 149 6 738 463 409 7 7 38 5

Kuanfatu RTM %lk 40 50 430 69,34 14 57,14 1489 52,57 463 3,34 757 48,18 21 66,67 21 66,67 75 57,14 88,64

%pr 50 30,64 42,86 41,43 96,66 51,82 33,33 33,33 42,86 11,36

%RTM 100 88,48 100 95,69 96,66 95,94 100 100 89,28

15

50

87,72

50 207

34 211

84 418

40,48 50,48

100 100

73,68

26,32

59,52 49,52

Tabel 5: Tingkat Partisipasi Pelaksanaan PNPM AP Tk. Kabupaten per 15 Oktober 2008 No

Tahapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MAD I MD I Latih Kader Pagas MDKP MD II TPU TV MAD II Pertemuan Kabupaten MAD III MD III

Ngada lk 217 2587 75 3062 283 2207 103 47 196 39 132 2091


pr 140 2102 57 2623 2902 2021 117 21 152 8 85 2167

RTM 310 4557 90 5685 3070 3814 220 68 287 217 4258

%lk 60,78 55,17 56,82 53,86 8,86 52,20 46,82 69,12 56,32 82,98 60,83 49,11

TTS %pr 39,22 44,83 43,18 46,14 91,14 47,80 53,18 30,88 43,68 17,02 39,17 50,89

%RTM 100 97,18 68,18 100 96,39 90,21 100 100 76,72 100 100

lk 152 1646 36 5271 120 1241 65 45 201 39 137 419

pr 93 703 34 3880 1495 1132 50 11 174 5 81 326

RTM 245 2087 70 8350 1462 2146 109 56 348 197 745

%lk 62,04 70,07 51,43 57,60 7,43 52,30 56,52 80,36 63,6 88,64 62,84 56,24

%pr 37,96 29,93 48,57 42,40 92,57 47,70 43,48 19,63 36,4 11,36 37,16 43,76

%RTM 100 88,85 100 91,25 90,53 90,43 94,78 100 92,8 90,37 100

Page |8 Tabel 6: Tingkat Partisipasi Pelaksanaan PNPM AP Tk. Propinsi per 15 Oktober 2008 Provinsi Nusa Tenggara Timur No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahapan MAD I MD I Latih Kader Pagas MDKP MD II TPU TV MAD II Pertemuan Kabupaten MAD III MD III

lk 369 4233 111 8333 403 3448 168 92 397 78

pr 233 2805 91 6503 4397 3153 167 32 326 13

RTM 565 6644 160 14035 4532 5960 329 124 615

% lk 61,30 60,14 54,95 56,17 8,4 52,23 50,15 74,19 54,91 85,71

% pr 38,70 39,86 44,05 43,83 91,6 41,77 49,85 25,81 45,09 14,29

% RTM 93,85 94,40 79,21 94,60 94,42 90,29 98,21 100 85,06

269 2510

166 2493

414 5003

61,84 50,17

38,16 49,83

95,17 100

Berikut merupakan hasil analisa tingkat partisipasi di dua Kabupaten lokasi PNPM AP Propinsi NTT : 1. Kabupaten Ngada. Musyawarah Antar Desa Pendanaan dan Musyawarah Desa Informasi, terbaca bahwa persentase tingkat kehadiran laki‐laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini mungkin disebabkan karena proses kegiatan bersamaan dengan musim persiapan lahan untuk kegiatan pertanian, dan umumnya kaum perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan persiapan lahan. 2. Kabupaten TTS. MAD Pendanaan dan Musyawarah Desa Informasi sudah dilaksanakan di 3 Kecamatan, namun pelaksanaan di Kecamatan Amanuban Selatan mengalami keterlambatan, hal ini akibat dari ketiadaan FK AP. Sehingga, data partisipasi MD informasi untuk Kecamatan Amanuban Selatan belum dapat ditampilkan karena sedang dalam proses perhitungan. Secara umum, jumlah partisipasi laki‐laki lebih tinggi dari perempuan, hal ini mungkin saja disebabkan karena faktor budaya, dimana kaum perempuan lebih banyak meluangkan waktu di kebun dan rumah. Secara umum, data yang termuat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik, dimana pada proses MAD, persyaratannya adalah 6 orang perdesa, 3 laki‐laki dan 3 perempuan. Pada tabel terlihat bahwa, partisipasi laki‐laki melebihi ketentuan, yang seharusnya untuk 79 desa, kehadiran sebanyak 237 orang (pada tabel 269 orang), sedangkan perempuan yang seharusnya 237 orang juga, yang hadir hanya 166 orang atau sebesar 70% . Meskipun demikian, angka ini dinilai cukup baik untuk mewakili keterwakilan perempuan dalam pertemuan MAD.

2.2. Tingkat Penyerapan BLM PNPM AP Propinsi NTT Pencairan Dana BLM sedang dalam proses pengajuan ke KPPN, dan diharapkan sudah cair pada minggu ke empat bulan Oktober 2008, sebesar 40%. Tabel 7 : Capaian Penyerapan BLM PNPM Agribisnis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 No Provinsi Capaian Penyerapan BLM TA 2008 Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) Persentase (%) Laporan Perkembangan Pilot Program SADI Propinsi NTT Oktober 2008

Page |9 1

NTT Kecamatan Mollo Utara 1.100.000.000 Kecamatan Kuanfatu 1.100.000.000 Kecamatan Amanuban 1.100.000.000 Selatan Kecamatan Golewa 1.100.000.000 Kecamatan Aimere 1.100.000.000 Kecamatan Riung Barat 1.100.000.000 Total 6.600.000.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.3 Progress Penyerapan DOK Tahun 2008 Tabel 8: Capaian Penyerapan DOK PNPM Agribisnis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Provinsi Capaian Penyerapan DOK TA 2008 Jumlah Pagu Penyerapan Persentase Kecamatan (Rp) (Rp) (%) NTT Perencanaan Kegiatan 6 390.000.000 166.092.100 42,59 Pelatihan 6 210.000.000 61.530.125 29,30 Total 6 600.000.000 227.622.225 37,94 Penggunaan dana DOK, untuk Kabupaten Ngada dapat dirinci sebagai berikut : 1. Kecamatan Golewa : Total : Rp.37.3661.600; teridir dari Perencanaan : Rp. 27.106.600, pelatihan : Rp. 10.255.000; 2. Aimere: total : 50.292.000, terdiri dari : Perencanaan : Rp. 40.045.500; Pelatihan Rp. 10.246.500 3. Kecamatan Riung Barat : total : Rp.38.722.000, yang terdiri dari : Perencanaan , Rp. 28.204.000; dan pelatihan Rp. 10.518.000; Penggunaan dana DOK, untuk Kabupaten TTS dapat dirinci sebagai berikut : 1. Kecamatan Mollo Utara : Total Rp. 41.427.625, terdiri dari ; Perencanaan , Rp. 29.403.000; dan Pelatihan, Rp. 12.024.625. 2. Kecamatan Kuanfatu : total Rp. 22. 499.000, teridir dari Perencanaan ; Rp. 16.438.500; Pelatihan : Rp. 6.060.500 3. Kecamatan Amanuban Selatan : total : Rp. 37.320.000, teridir dari; Perencanaan : Rp.24.894.500; Pelatihan Rp. 12.425.500,‐

2.4 Tahapan dan Alur Tabel 9: Tahapan/alur Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT Sampai dengan 20 Oktober 2008 No 1 2 3 4 5

Tahapan MAD I MD I Latih KPMD PAGAS MDKP

Kecamatan/Desa Yang Telah Melaksanakan Jumlah Kec Persentase (%) Jumlah Desa Persentase (%) 6 100 74 100 6 100 74 100 6 100 74 100 6 100 74 100 6 100 74 100


P a g e | 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MD II PU VU MAD II MAD III MD III Cair BLM Salur BLM MDST

6 6 6 6 6 6

100 100 100 100 100 100

74 74 74 74 74 74

100 100 100 100 100 100

Proses perencanaan akhir yaitu MAD Pendanaan untuk 6 Kecamatan. MD Informasi sudah dilaksanakan di 74 Desa. Pengajuan SPPB pada saat ini sedang dalam proses. Sedangkan untuk kegiatan sarana prasarana sudah dalam proses pengerjaan, dan akan selesai pada Desember 2008.


P a g e | 11

3.PENGENDALIAN

K

egiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pemantauan, pelaporan, dan pemeriksaan melalui mekanisme kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pelaku PNPM AP di KMN Propinsi NTT.

3.1.

Permasalahan di Lapangan

Beberapa permasalahan internal antara lain sebagai berikut: No Masalah 1 Ketiadaan FK‐AP

Keterangan Sedang Pelatihan Pra Tugas FK

2

Modul PNPM‐MP sebagian tidak cocok untuk pelatihan masyarakat (PNPM‐AP)

3 4

5

6

7

Rekomendasi Satker PMD Pusat, perlu menganggarkan dana untuk pelatihan pra tugas FK‐AP yang berstatus cadangan. Modul‐modul Perlu pengadaan modul‐ pelatihan modul pelatihan masyarakat belum masyarakat ada Keterlambatan Pembayaran gaji gaji mengacu ke SOP Operasional Supaya dialokasikan Kantor PNPM‐AP operasional PNPM‐AP, tidak ada terutama di tingkat Provinsi dan Kabupaten

Sampai saat ini SOP sebagai pedoman pembayaran gaji tidak berlaku. Anggaran operasional di tingkat provinsi untuk mendukung kegiatan operasional pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan dalam memfasilitasi kebutuhan FK – AP meliputi kegiatan administrasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan jaringan pendukung bagi pelaku kegiatan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Anggaran operasional di tingkat kabupaten untuk mendukung kegiatan administrasi Fas‐ Kab/T‐Kab dan memfasilitasi kebutuhan koordinasi dan konsolidasi dengan FK; FK belum OJT dan IST setiap Fasilitasi masyarakat, berbeda dengan fasilitasi memahami teknik kunjungan lapangan oleh dalam kelas. fasilitasi Sp.SADI dan Monev SADI RKTL sering molor FK perlu membuat Sering terbentur dengan kegiatan‐kegiatan strategi untuk kegiatan‐ budaya dan tradisi masyarakat. kegiatan lapangan, agar dapat diselesaikan. Proses Perekrutan Pihak PMO SADI supaya Keterlambatan perekrutan BDSP 1 bulan. BDSP tidak sesuai mengacu pada RKTL dengan RKTL

3.2.

Kondisi Pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan

Isu penting terkait dengan kondisi pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan di masing‐masing kecamatan adalah 1) kekosongan FK Agribisnis Perdesaan di Kec. Amanuban Selatan; 2) Keterlambatan gaji dan tunjangan Konsutan PNPM Agribisnis Perdesaan di tingkat Provinsi dan Kecamatan; 3) keterlambatan biaya transportasi bagi PLA dan KAD. Kondisi Pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan selanjutnya dapat dibaca pada tabel berikut: Tabel 7: Rekapitulasi kondisi pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT per Oktober 2008 No Nama Jabatan Tgl. Status Gaji Laporan Perkembangan Pilot Program SADI Propinsi NTT Oktober 2008

P a g e | 12 Mobilisasi 27‐Nov‐ 2007

1

Maria Regina Tan

Sp SADI

2

Christianto

Sp MONEV

27‐Nov‐ 2007

3

‐

1‐Feb‐2008

4

Dominggus Oematan Djohardjo M Rato Padeda Jacobus Wara Simon Todeng Ediltrudis T. Unge

FK‐SADI, Kec. Amanuban Selatan FK‐SADI, Kec. Mollo Utara FK‐SADI, Kec. Kuan Fatu

1)Keterlambatan Gaji; 2)Biaya OSA/ILT SPPD Bulan Juni, Juli, Agustus dan biaya transportasi belum terbayar oleh PT. Amytas 1)Keterlambatan Gaji; 2)Biaya OSA/ILT SPPD Bulan Juni, Juli, Agustus dan biaya transportasi belum terbayar oleh PT. Amytas Belum ada FK AP pengganti.

1‐Feb‐2008

Keterlambatan Gaji

1‐Feb‐2008

Keterlambatan Gaji

1‐Feb‐2008

Keterlambatan Gaji

1‐Feb‐2008

Keterlambatan Gaji

1‐Feb‐2008

1)Keterlambatan Gaji; 2) SP1 terkait dengan indikasi tindakan indisipliner.

5

6 7 8

FK‐SADI, Kec. Aimere FK‐SADI, Kec. Golewa FK‐SADI, Kec. Riung Barat

Saran: 9 Pengambil kebijakan program PNPM Mandiri hendaknya segera merekrut dan menetapkan personil FK Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Amanuban Selatan; 9 Pengambil kebijakan program PNPM Mandiri hendaknya memberikan dukungan kebijakan dalam manajeme gaji konsultan dan perjalanan dinas para pelaksana Pilot Program SADI.

3.3.

Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Keberhasilan

Usulan kegiatan dari masing‐masing Desa di 6 Kecamatan lokasi pilot program telah diperoleh melalui serangkaian tahapan kegiatan penggalian gagasan. Untuk melangkah ke tahap selanjutnya, alangkah baik jika mempertimbangkan beberapa hal dalam upaya untuk menyusun strategi pelaksanaan pilot program. Beberapa hal berikut sebaiknya menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis di wilayah NTT berdasarkan atas hasil observasi, penggalian gagasan dan proses live‐in di lokasi pilot program: a. Hambatan Modal sosial kelompok masyarakat tani. Kelompok tani hanya berkegiatan jika ada proyek dari pihak pemerintah dan atau LSM dan setelah proyek selesai maka kelompok tani juga mandeg. Kelompok juga belum memiliki sistem manajemen kelembagaan yang solid melalui kesepakatan/komitmen bersama, aturan kelompok, pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam bentuk jadwal pertemuan, kepercayaan (trust) dan tanggungjawab bersama serta sistem pendukung sosial lainnya. Situasi ini terlebih ditemui di desa‐desa terpencil yang memiliki intensitas yang rendah dalam berhubungan dengan kelompok sosial lainnya. b. Keterbatasan infrastruktur pendukung agribisnis ‐terutama jalan produksi, saluran irigasi‐, mayoritas lokasi pilot program memiliki hambatan dalam hal jalan produksi/pasar. Jika ditinjau dari segi potensi SDA, 6 (enam) lokasi pilot program di Provinsi NTT memang sangat menjanjikan, namun keterisolasian menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam proses pengembangan agribisnis di Provinsi NTT. Sinergi dengan PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dalam bidang pmebangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pendidikan mutlak diharapkan; c. Keterbatasan pemahaman konsep agribisnis. Keterbatasan pemahaman pelaku program di tingkat Desa dan Kecamatan menyebabkan kurangnya daya imajinasi dalam mengembangkan potensi agribisnis berdasarkan atas komoditas yang menjadi pilihan dalam proses pelaksanaan penggalian gagasan; d. Hambatan budaya, yang dimaksud dengan hambatan budaya adalah budaya kerja masyarakat petani yang cenderung hidup dalam lingkungan feodal. Pola tani yang dilakukan masih cenderung subsisten, tradisional, belum cukup mampu mengelola waktu untuk usaha peningkatan potensi Laporan Perkembangan Pilot Program SADI Propinsi NTT Oktober 2008

P a g e | 13

e.

pertanian, para petani juga masih belum cukup mampu dalam merencanakan lahan, dan mendayagunakan potensi pendukung usaha agribisnis. Ego sektoral pelaku SKPD dalam pengembangan agribisnis di wilayah perdesaan. Tidak dibutuhkan data lagi bahwa isu mengenai sinergi pelaku pembangunan masih relevan untuk terus diupayakan. Melalui forum musrenbang sejak dari Desa sampai Kabupaten diharapkan dapat terjadi dialog‐dialog bagi pelaku pembangunan untuk mengambil peran dan bersinergi.


P a g e | 14

4. PENUTUP Kesimpulan. Dari hasil kegiatan program yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Rekruitmen FK‐AP untuk Kecamatan Amanuban Selatan mutlak dilakukan, mengingat padatnya pengelolaan kegiatan di lapangan; 2. MAD Pendanaan sudah dilaksanakan di semua lokasi Pilot SADI. 3. MD Informasi sudah dilaksanakn di semua desa, sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008. 4. Pelatihan TPK sudah dilaksanakn di 5 Kecamatan, sedangkan 1 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kuanfatu akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008. 5. Pengiriman TOR dan outline proposal ke BDSP sedang dalam proses, dan direncanakan pelelangan BDSP dilaksanakan pada akhir Oktober 2008. 6. Pelatihan – pelatihan akan dilaksanakan pada bulan November – Maret 2009. Saran 1. Biaya Operasional kantor Provinsi dan Kabupaten untuk PNPM Agribisnis Perdesaan, supaya diadakan; 2. Sesegera mungkin melakukan proses penempatan FK‐AP pasca pelatihan pra‐tugas; 3. Perlu adanya dukungan modul‐modul khusus tentang PNPM Agribisnis Perdesaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan; 4. BDSP yang akan dilelang, diminta untuk presentase tentang kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan; 5. Perlu ada PTO khusus tentang Agribisnis Pertanian; 6. Perlu mempertimbangkan Fas.Kab. khusus yang menangani PNPM Agribisnis Perdesaan. Demikian disampaikan perkembangan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT sampai dengan Bulan Oktober 2008. Tak dapat ditolak ketika dalam laporan ini banyak kekurangan karena masih banyak hal yang belum dapat disajikan secara rinci dan dianalisa secara kritis dan mendalam. Kritik dan saran senantiasa diharapkan dari semua pihak, sehingga dokumen Laporan ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.


P a g e | 15 Lampiran 1: Galeri Produk Instrumentasi dan Kegiatan PNPM AP Propinsi NTT Penyusunan dokumen alternative rujukan panduan laporan bulanan

Penyusunan leaflet monitoring dan evaluasi partisipatif

Penyusunan dokumen alternative rujukan panduan evaluasi kinerja FK Agribisnis Perdesaan

Penyusunan leaflet monitoring dan evaluasi partisipatif (Diadopsi di Tk. Nasional)

Pengembangan sistem informasi pendukung pelaksanaan kegiatan PNPM AP dalam bentuk Blogsite di http://nusataniterpadu.wordpress.com


P a g e | 16

Diskusi kelompok dan wawancara di Desa Naip bersama dengan Kepala Desa, Kader Agribisnis Desa, Pendamping Lokal Agribisnis, Ketua TPK dan perwakilan dari Kelompok Tani Taloitan, Paloilmonit, dan Tsium Tetus. Usulan Kegiatan: Pelatihan dan Pembuatan Percontohan Budidaya Kambing

Wawancara di kandang yang nantinya akan dijadikan percontohan kegiatan budidaya sapi di Desa Noemuke

Wawancara dan observasi di kandang yang nantinya akan dijadikan percontohan kegiatan budidaya kambing di Desa Noemuke

Foto bersama di depan lokasi kandang percontohan budidaya kambing di Desa Noemuke

Kegiatan konsolidasi usulan kegiatan di Desa Oebelo

Keterlibatan Mahasiswa Unkris Artha Wacana dalam kegiatan review usulan kegiatan

Lokasi kandang percontohan budidaya sapi di Desa Oebelo

Diskusi informal dengan PLA (Pendamping Lokal Agribisnis, Kades, KAD (Kader Agribisnis Desa), Ketua TPK, dan Kelompok Tani Oehonis di Desa Kiubaat.


P a g e | 17

Peserta Workshop Pengembangan Agribisnis Perdesaan di Kab. Ngada, 08 April 2008

Bpk. Henra Agustiana ‐IFC‐, banyak mengulas tentang best practice praktek system pemasaran dalam upaya pengembangan agribisnis skala perdesaan.

Padang savanna yang luas dimanfaatkan oleh warga untuk mengembangkan budidaya Peternakan Sapi di Desa Keligejo Kec. Aimere. Selain Sapi, komoditas Kemeiri dan Jambu Mente banyak diupayakan di wilayah ini.

Yakobus Wara –FK Agribisnis Perdesaan‐ melakukan wawancaradengan salah satu Petani (Bapak Tinus) Kemiri di Desa Keligejo Kec. Aimere.

DESA WAEBELAKEC. AIMERE

Lokasi perjalanan di Desa tersulit – Desa Waebela Kec. Aimere melalui padang savanna dan mengharuskan Pelaku berjalan kaki kurang lebih 8 jam menuju lokasi Desa. Akses jalan produksi bagi komoditas pertanian menjadi isu utama di Desa ini, integrasi pengelolaan antara PNPM dan Dinas terkait menadi penting

Pemantauan kegiatan Penggalian gagasan di Desa Ngara, Riung Barat. Alat transportasi yang umum digunakan di Desa ini adalah jalan kaki dan Kuda, jalan produksi juga menjadi isu utama untuk mengembangkan potensi agribisnis di wilayah yang dikelilingi dengan padang savanna ini. Kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk mengupayakan keterisolasian Desa mutlak dibutuhkan.


P a g e | 18

Pendampingan terhadap tim verifikasi usulan pada pengisian form-form verifikasi lapangan. Kegiatan verifikasi usulan kegiatan dimulai pada Pkl. 11.00 WITA s/d 24.00 WITA.

Pembacaan hasil verifikasi usulan kegiatan oleh tim verifikasi pada proses MAD II.

Salah satu partisipan diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hasil tim verifikasi.

Partisipan dari kelompok perempuan memberikan penilaian terhadap usulan antar desa.

Tim Sekertariat dari pendamping lokal, UPK, dan kader melakukan penghitungan terhadap hasil prioritisasi yang dilakukan oleh perwakilan utusan desa.

Lelah…namun kamipun akhirnya tersenyum ketika kebersamaan tiba pada saat foto bersama setelah kegiatan MAD II selesai selama kurang lebih 21 Jam.


P a g e | 19

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PILOT PROGRAM PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN PROPINSI NTT Sampai Dengan Bulan Oktober 2008


RINGKASAN EKSEKUTIF. Page 1

Recommend Documents