RINGKASAN EKSEKUTIF Seluruh lokasi pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan di 6 Kecamatan Provinsi NTT telah menyelesaikan alur/tahapan perencanaan pada bulan November 2008. Seluruh kecamatan telah melaksanakan MAD - 2 (100%), Pertemuan Kabupaten (100%), MAD - 3 (100%) dan MD - 3 (100%). Saat ini pelaksanaan kegiatan pilot PNPM Agribisnis Perdesaan [SADI] Provinsi NTT memasuki tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu pembangunan sarana & prasarana pendukung kegiatan pengembangan agribisnis, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelompok tani. Total usulan kegiatan terdanai yang dikelola di 6 Kecamatan Lokasi SADI Provinsi NTT adalah 130 usulan kegiatan. Usulan kegiatan terdanai terbagi atas 13 usulan kegiatan sarana-prasarana (fisik) dan 117 usulan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat (non-fisik). Seluruh usulan kegiatan fisik terdanai terdapat di Kabupaten Ngada. Jumlah usulan kegiatan yang mencapai 130 tersebut tersebar di 67 Desa di 6 Kecamatan lokasi pilot SADI, atau dapat dikatakan terdapat 67 desa berpartisipasi (90,5 %) dari 76 Desa di lokasi pilot SADI. Sampai dengan 11 April 2009, perkembangan total Desa terdanai yang telah melakukan kegiatan MPJ - I sudah mencapai 40 Desa (50,7%) dari 67 Desa terdanai, atau naik sekitar 14,9 % dari laporan bulan sebelumnya. Sementara Desa yang telah melakukan kegiatan MPJ – II baru mencapai 17 Desa (25 %). Lambannnya perkembangan kegiatan di lapangan akan dijelaskan kemudian dalam laporan bulanan ini. Pada akhir Maret 2009, dilaporkan bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur (kegiatan fisik) pendukung agribisnis rata-rata sudah mencapai lebih dari 80 %. Hanya satu usulan kegiatan fisik yang perkembangannya sangat terlambat yaitu pembuatan pembangunan bendungan dan pengarah arus daerah irigasi sepanjang 200 M di Desa Bentengtawa-Kec. Riung Barat. Keterlambatan ini disebabkan karena cuaca yang masih belum memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan sarana-prasarana. Tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini dijelaskan secara tersendiri dalam dalam laporan ini. Sementara, kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dilakukan di Kec. Kuan Fatu, yaitu pembangunan kandang penggemukan sapi bali secara intensif untuk kebutuhan pendukung demonstrasi-plot. Pelaksanaan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas petani (non-fisik), berupa pelatihan pengembangan pertanian/agribisnis dan demplot, terdapat 38 pelaksanaan kegiatan pelatihan dari total 54 usulan kegiatan pelatihan di Kabupaten Ngada. Progress perkembangan kegiatan pelatihan berkisar antara 33,3 % bahkan terdapat usulan 10 usulan kegiatan pelatihan yang telah mencapai 100%. Sementara, perkembangan kegiatan non-fisik di Kabupaten TTS juga dalam proses pelaksanaan, dari 63 kegiatan yang menjadi usulan terdanai, saat ini perkembangan kegiatan pelatihan telah mencapai 60 – 85 %, meningkat sekitar 30 sampai 55 % dari laporan bulan sebelumnya. Berkaitan dengan pelibatan BDSP di Kab. TTS, dari 63 usulan kegiatan noninfrastruktur telah dilibatkan 21 BDSP (12 Lembaga dan 9 Tim Individu). Dari seluruh usulan kegiatan Pilot Program SADI di Provinsi NTT, total penyerapan BLM SADI Provinsi sampai dengan akhir Maret 2009 mencapai sebesar Rp. 3.888.350.511,- (56,81 %) terhadap total penerimaan BLM atau terjadi peningkatan sebesar 5,94 % dari bulan sebelumnya. Sementara, penyerapan DOK Provinsi mencapai sebesar Rp. 374.854.022,- (62,18 %) dari total penerimaan DOK atau terjadi peningkatan sebesar 4,49 % dari bulan sebelumnya. Sumber data: laporan bulanan FK-SADI bulan Maret 2009 dan hasil pemantauan KMN Propinsi NTT di lapangan terhadap rekonsiliasi rekening di lokasi pilot program. Dari pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan di 6 lokasi, beberapa permasalahan mendesak yang diidentifikasi yaitu: 1) Kekosongan FK PNPM Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Amanuban Selatan -Kab. TTS sangat menghambat percepatan dan mutu pelaksanaan kegiatan di lapangan; 2) Kegiatan pembuatan jalan tani di Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat yang masih 0 % yang menurut pengakuan pelaku konsultan di Kecamatan akibat dari cuaca yang masih belum mendukung, namun sebagai tindak lanjut akan dilakukan pemantauan oleh Fas.T-Kab. Ngada mengenai fakta yang terjadi di lapangan; 3) Belum adanya asupan modul pengembangan agribisnis untuk mendukung pencapaian mutu pelaksanaan kegiatan di lapangan berdampak pada kualitas analisa dan pemantauan pelaku di tingkat Provinsi yang belum dapat dilakukan dengan optimal; 4) Belum adanya mekanisme yang mengatur mengenai kerjasama antar pilar SADI (SP-1, SP-2, dan SP-3) berdampak pada pencapaian target yang diharapkan oleh program belum optimal, terutama dukungan dari SP-3 (ACIAR-BPTP). Beberapa permasalahan lain, rekomendasi dan tindak lanjut akan dibahas kemudian dalam Laporan ini.
1 | H a l a m a n
1.
PENDAHULUAN
1.1. GAM MBARAN UMU UM Selurruh wilayah di d 6 Kecamata an lokasi pilot program PN NPM Agribisniis Perdesaan / SADI di Pro ovinsi NTT telahh menyelesaikkan alur/taha apan perencanaan pada bulan b Novemb ber 2008, Seeluruh kecama atan telah mela aksanakan MA AD 2 (100% %), Pertemuan n Kabupaten (100%), MA AD 3 (100% %) dan MD 3 (100%). Penccairan BLM dii seluruh Kecamatan juga suudah mencapa ai 100%. Saa at ini memasukki tahapan pellaksanaan kegiatan yaitu pembangunan p n sarana & prasarana pendukung p keegiatan peng gembangan agribisnis, pela aksanaan kegiatan Pelatihann dan pelaksa anaan demplo ot. Pada a akhir Mareet 2009, dila aporkan kegia atan pembanngunan infrasttruktur (kegia atan fisik), terrutama di Kabuupaten Ngad da yaitu kegiatan pemba angunan Jalann Usaha Tani, Jembatan Titian, Salura an Irigasi, Ged dung Pos Penyuluhan Pertanian sudah menncapai lebih dari d 80 %. Sementara di Ka abupaten Timo or Tengah Selatan, pembang gunan infrastruktur dilakuka an di Kecama atan Kuan Fatu berupa Kanndang Demonnstrasi Plot budidaya Sapi sudah mencapa ai 85 %. Berka aitan dengan pembangunann infrastruktur,, 6 Desa di Kabupaten K Ngada telah melakukan MDSTT I. Perkemba angan yang paling p lambatt pembanguna an infrastruktuur ada di Desa a Bentengtawa a, Kec. Riung Barat, Kab. Ngada. N Hal inni karena loka asi pembanguunan yang ma asih banjir yang g menyulitkann proses pembangunan. Seementara, keg giatan pemba angunan infra astruktur di Kabupaten K Timoor Tengah Sela atan hanya dilakukan di Keec. Kuan Fatu,, yaitu pemba angunan Kanda ang penggem mukan sapi bali secara intensif sebagai penndukung pelakksanaan kegia atanDemonstra asi-Plot. Kegiiatan pengem mbangan kapa asitas kelomp pok tani di Prrovinsi NTT diilakukan dala am waktu yanng hampir bersamaan yaitu di Bulan Februari sampai dengan d akhir Maret M 2009. Dari segi alokkasi investasi BLM untuk kegiatan pengem mbangan ag gribisnis, di Provinsi NTTT memang lebih meneka ankan pada investasi peng gembangan kapasitas k sumber daya ma anusia. Hal inni berkaitan dengan d pola masyarakat Petani di wilayyah NTT yang g masih subsistten. Sehingga,, usulan kegiatan pelaksana aan Pilot SADII didominasi oleh o usulan kegiatan penguatan kapasitas dengan jumlah usulan seba anyak 117 (90 0 %). Hal ini b berbeda deng gan jumlah usula sarana-prasa an kegiatan pembangunan p arana yang ha anya sebesar 13 usulan keegiatan atau sekitar s 10 % da ari total usulan terdanai. Da ari hasil wawa ancara kepad da pelaku PNPPM Mandiri Peerdesaan di Kecamatan K Ama anuban Selata an, investasi BLM B SADI unttuk kegiatan pengembang gan kapasitass kelompok ta ani dinilai evekktif. Berikut merupakan penndapat para pelaku PNPM M Mandiri Perrdesaan di Keec. Amanubann Selatan, Kabuupaten Timor Tengah Selata an mengenai pelaksanaan p SADI: S “Pelaksanaan n PNPM ‐ AP di Kec. Amanuban Selatan sudah h cukup baik kkarena melengkkapi apa yang selama ini sudah dilakkukan oleh PNP PM ‐ MP. PNPM M – MP yang seelama kurang llebih 10 tahun terkon nsentrasi pada kegiatan fisik penunjang keg giatan ekonom mi, kesehatan m maupun pendidikan. PNPM – MP memang ma asih kurang dirasa d dalam melakukan inttervensi peningkatan kapasitas SDM M rumah tang gga miskin un ntuk dapat meengoptimalkan sarana prasarana ya ang sudah diban ngun. Ketika pa ada tahun 2008 8 PNPM – AP m memberikan inttervensi dalam penin ngkatan kapasitas SDM, dih harapkan saran na prasarana ekonomi yang g telah dibangun aka an dimanfaatka an oleh masya arakat secara leebih optimal ka arena perubahan pola piki selama proses pelatihan nr.“, Winfrit Ma andala, Ketua U UPK “Saya mengg ganggap bahwa a kita sudah membangun m dassar (fondasi) ya aitu sekolah ag gribisnis secara inform mal di desa masing‐masing m berkaitan den ngan adanya demplot. d Saya sangat terinspirasi bahwa b mereka a harus dipacu u di siklus beriikutnya dengan n penyediaan tenaga asistensi agriibisnis yang leb bih baik. Mung gkin setelah kiita buat shortliist BDSP yang terbaik pasca evalua asi nanti, kita bisa b melakukan n kontrak untukk proses penda ampingan selan njutnya. Sehingga kap pasitas kelomp pok bisa meniingkat lagi. Kita beharap Peeserta dapat m menjadi pioneer, menj njadi guru dan tempat belajarr di Desa itu sendiri. Saya berp rpikir bahwa keelompok yang saat ini dilatih dan dikeembangkan oleeh program PNPM – AP merup pakan modal po otensial bagi UPK karena k mereka a terlatih seccara akademiss. Saya yakin n bahwa UPK K akan memperhatikkan mereka, jan ngan sampai m mereka jatuh kee lembaga micrrocredit lain. Kiita yang melatih, nam mun nantinya mereka m pinjam m ke lembaga lai`n, itu khan sangat disaya angkan. Bahwa kelom mpok yang saatt ini dilatih dan n dikembangka an dalam progrram PNPM – A AP yang jelas akan masuk m dalam database d UPK sebagai kelom mpok potensial. Sehingga UP PK akan mendamping gi dan mengop ptimalkan merreka.”, Nickod demus Asbano o, FK PNPM M Mandiri Perdesaan Sumbeer: Transkrip Do okumen Hasil W Wawancara Mo onev SADI, 16 M Maret 2009
2 | H a l a m a n
Instrumentasi pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagai pendukung penguatan kapasitas pelaku dan alat pengendalian di lapangan masih lemah. Berkaitan dengan hal itu, pada Bulan Maret 2009, KMN Propinsi (Sp.SADI/Monev) melakukan pengembangan instrumentasi pendukung pelaksanaan kegiatan bagi FK SADI di lapangan. Selain pengembangan instrumentasi juga dilakukan kegiatan IST/OJT bagi FK-SADI yang umumnya dilakukan pada saat kunjungan lapangan. Kegiatan IST/OJT dilakukan dengan melibatkan resource person dari SP-2 (IFC-REDC NTT). Dari seluruh usulan kegiatan Pilot Program SADI di Provinsi NTT, total penyerapan BLM SADI Provinsi sampai dengan 11 April 2009 sebesar Rp. 3.888.350.511,- (56,81 %) terhadap total penerimaan BLM atau terjadi peningkatan sebesar 5,94 % dari bulan sebelumnya. Sementara, penyerapan DOK Provinsi sudah mencapai sebesar Rp. 374.854.000,- (62,18 %) dari total penerimaan DOK atau terjadi peningkatan sebesar 4,49 % dari bulan sebelumnya.1 1.2. KEGIATAN BULAN MARET 2009 Fokus kegiatan KMN Provinsi NTT selama Bulan Maret 2009 adalah: penyusunan sistem informasi keuangan penggunaan dana BLM dan DOK, supervisi kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh BDSP, IST/OJT FK SADI, penyusunan instrumentasi pendukung pelaksanaan kegiatan SADI bagi FK SADI dan kegiatan administrasi pelaporan. Secara lebih lengkap berikut disampaikan kegiatan pengelolaan Pilot Program SADI di KMN Provinsi NTT: No 1.
2.
3.
4.
Kegiatan Penyusunan sistem informasi keuangan penggunaan dana BLM dan DOK dan uji validasi di lapangan. Supervisi kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh BDSP. Penyusunan instrumentasi pendukung dan pelaksanaan IST/OJT tentang framework pelaksanaan SADI di Kab. TTS. Penyusunan instrumentasi audit pelaksanaan kegiatan SADI di lapangan.
Mitra Terlibat FMS Provinsi NTT.
Hasil Sampai dengan laporan ini dibuat, sistem informasi masih belum optimal dan masih dalam tahap pengembangan.
FK-SADI, Pendamping Loka, BDSP (Reomarni Mnune, LPM UNDANA, YPMD-NTT, YPPL, Yayasan Sutra) IFC-REDC NTT, Fas.Kab. dan FK-SADI Kab. TTS.
Pemahaman bersama mengenai konsep pelibatan BSP, dan umpan balik hasil observasi lapangan yang dilakukan melalui diskusi informal. RKTL penyusunan framework pelaksanaan program SADI oleh FK-SADI Kab. TTS yang direncanakan selesai pada pertengahan bulan April 2009.
-
Beberapa instrumen yg siap digunakan di lapangan yaitu: 9 Pelaksanaan Kegiatan SADI -UMUM-. 9 Bidang Sarana Prasarana Penunjang Pengembangan Agribisnis. 9 Kegiatan Pelibatan BDSP Dalam Pengembangan Agribisnis. 9 Pelaksanaan Kegiatan MDST. 9 Pengelolaan Masalah dan Kendala Pelaksanaan Program. 9 Kinerja Konsultan Lapangan. 9 Pengelolaan Laporan Keuangan UPK. 9 Pengelolaan Kegiatan Oleh TPK. 9 Upaya Pemanfaatan & Pemeliharaan Kegiatan. 9 Rekapitulasi Hasil Penilaian. Instrumentasi siap digunakan dan akan divalidasi pada kunjungan lapangan ke Kabupaten Ngada pada Bulan April 2009. 9 Input data dan konsolidasi data laporan mingguan 129 usulan kegiatan; 9 Analisa data laporan FK-SADI; 9 Penyusunan laporan perjalanan dinas, individu dan bulanan. 9 Tgl. 06 Maret 2009: No: 86/Memo/Korprov-NTT/PNPMMP/III/2009, tentang Laporan Bulanan FK – AP.
5.
Penyusunan instrumentasi TNA pelaku KAD dan TPK.
-
6.
Kegiatan administrasi pelaporan
-
7.
Diskusi informal strategi pengendalian program dan kebijakan pendukungnya.
dan
Internal KMN (Korprop. Sp.SADI/Monev)
1 Sumber: laporan bulanan FKSADI bulan Maret 2009 dan hasil pemantauan Sp. SADI/Monev NTT di lapangan
terhadap rekonsiliasi rekening di lokasi pilot program.
3 | H a l a m a n
No
Kegiatan
Mitra Terlibat 9
9
2.
Hasil Tgl. 17 Maret 2009: Memorandum Korprop. No. 269/KMN-PNPM MP/SADI/III/2009, tentang Dana BPNPMAP (BLM SADI). Tgl. 13 April 2009: Memorandum Korprov. No. 95/KMN-PNPM MP/SADI/IV/2009, tentang hasil kunjungan lapangan Spesialis SADI/Monev.
KEMAJUAN PROGRAM
2.1. Lokasi Program: Lokasi Kecamatan & Desa Berpatisipasi Dalam Pelaksanaan SADI Ta. 2008 Jumlah kecamatan berpartisipasi / lokasi pilot program yaitu di 2 Kabupaten dari total 20 Kabupaten di Provinsi NTT. Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Ngada dan Kabupaten TTS. Berikut merupakan data pendukung lokasi pelaksanaan SADI di Provinsi NTT Ta. 2008: Kabupaten Ngada Timor Tengah Selatan Total
∑ Total Kecamatan di NTT 9 32 41
∑ Lokasi Kecamatan SADI 3 3 6
∑ Total Desa di Lokasi SADI 39 35 74
∑ Desa Terdanai (berpartisipasi) 38 29 67
∑ Usulan Kegiatan Terdanai 67 63 130
Provinsi NTT memiliki total Desa dan Kelurahan yaitu sejumlah 2836 Desa dan Kelurahan2. Sementara, Desa berpartisipasi (terdanai) dalam program SADI di provinsi NTT hanya 67 dari total 74 Desa di lokasi Kecamatan pilot program SADI. Dari total Desa berpartisipasi (terdanai), terdapat 129 usulan kegiatan pengembangan agribisnis. 2.2. KEMAJUAN TAHAPAN KEGIATAN DAN USULAN KEGIATAN MASYARAKAT Pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan di Provinsi NTT pada Ta. 2008 mengampu 129 usulan kegiatan di 67 Desa berpartisipasi di 6 Kecamatan. Jumlah usulan kegiatan di lokasi pilot program Provinsi NTT dapat dibaca di tabel berikut: Tabel Jumlah Usulan Kegiatan SADI Provinsi NTT Kabupaten Kecamatan Ngada Golewa Aimere Riung Barat
Fisik 4 3 6 13
NonFisik 26 18 10 54
SubTotal 30 21 16 67
TTS
0 0 0 0 12 10 %
26 18 19 63 117 90 %
26 18 19 63 130
Mollo Utara Amanuban Selatan Kuan Fatu
Total Usulan kegiatan NTT: Persentase Usulan Kegiatan
Dari 130 usulan kegiatan di Provinsi NTT, dilakukan melalui serangkaian tahapan pelaksanaan. Berikut dilaporkan kemajuan rangkaian tahapan kegiatan pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan / SADI di Provinsi NTT sampai dengan 11 April 2009: NO 1 2 3 4 5 6
NAMA TAHAPAN MAD I MD I PELATIHAN KAD PENGGALIAN GAGASAN MDKP MD II
2 Sumber: Biro Pemdes Provinsi NTT, Jan’09
4 | H a l a m a n
KAB. NGADA
KAB. TTS
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTAL PERKEMBANGAN PROVINSI NTT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
NO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NAMA TAHAPAN TPU TV MAD II PERTEMUAN KABUPATEN MAD III MD III SALUR DANA I SALUR DANA II SALUR DANA III MDPJ I MDPJ II MDST PEMBENTUKAN TP PELATIHAN TP
KAB. NGADA
KAB. TTS
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 81,6% 68,4% 0,0% 68,4% 28,9% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 27,6% 0,0% 31,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL PERKEMBANGAN PROVINSI NTT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 89,6% 50,7% 0,0% 52,2% 16,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Keterangan : MAD = Musyawarah Antar Desa ; MD = Musyawarah Desa ; KAD = Kader Agribisnis Desa; PAGAS = Penggalian Gagasan; MDKP = Musyawarah Desa Khusus Perempuan ; PU = Penulisan Usulan ; TV = Tim Verifikasi; PK = Pertemuan Kabupaten ; MD PJ = Musyawarah Desa Pertanggungjawaban; MDST= Musyawarah Desa serah terima; TP = Tim Pemelihara.
Dibandingkan dengan laporan perkembangan kegiatan Bulan Februari 2009, perkembangan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan di Provinsi NTT mengalami peningkatan yang relative kecil. Perkembangan pelaksanaan tahapan kegiatan di Desa terdanai di Provinsi NTT dapat dibaca pada tabel berikut: TAHAPAN SALUR DANA I SALUR DANA II MPJ I MPJ II
KAB. NGADA (%) 21% 47% 24% 26%
KAB. TTS (%) 0% 0% 24% 0%
TOTAL PERKEMBANGAN (%) 12% 27% 24% 16%
Jika dilihat dari perkembangan tahapan lingkup Kabupaten, terjadi kenaikan di Kabupaten Ngada pada tahapan: penyaluran dana tahap pertama mengalami kemajuan sebesar 21 %, penyaluran dana tahap kedua mengalami kemajuan sebesar 47 %, musyawarah pertanggungjawaban pertama mengalami kenaikan sebesar 24 %, sementara musyawarah pertanggungjawaban kedua mengalami kenaikan sebesar 26 %. Pada pelaksanaan kegiatan infrastruktur terdapat pencapaian perkembangan kegiatan mencapai 80 s/d 100 %, kecuali pembangunan sarana bendungan dan pengarah arus irigasi di Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kab. Ngada yang masih mengalami kendala. Hal ini menjadi permasalahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Memorandum KMN Provinsi terhadap Kabupaten Ngada untuk melakukan investigasi dan mendorong percepatan perkembangan kegiatan di lapangan. Di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Golewa yang pada Bulan Januari 2009 masih belum mengalami perkembangan dalam kegiatan pengembangan kapasitas bagi kelompok tani yang lolos dalam usulan kegiatan, pada Bulan Maret 2009 kegiatan-kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh BDSP masih dalam proses pelaksanaan.
Kondisi Sebelum Intervensi Program (0 %)
Kondisi Setelah Intervensi Program (90 %)
Pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan agribisnis penangkapan ikan hasil laut di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Nilai investasi: Rp. 49.764.800,. Desa Kezewea merupakan satusatunya Desa yang mendistribusikan hasil tangkapan laut untuk kebutuhan pangan di Kecamatan Golewa dan sekitarnya. Selain dampak ekonomi program yaitu peningkatan jumlah distribusi hasil tangkapan laut, dampak yang dirasakan secara sosial adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat, peningkatan rasa saling berbagi antara komunitas Katolik yang merupakan mayoritas penduduk Katolik terhadap komunitas Muslim yang menjadi mayoritas di Desa Kezewea.
5 | H a l a m a n
Kondisi Sebelum Intervensi Program (0 %)
Kondisi Setelah Intervensi Program (70 %)
Pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan agribisnis jalan usaha tani sepanjang 1800 M di Desa Kelitey, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Nilai investasi: Rp. 348.341.500,. Desa Kelitey merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi komoditas mete dan kelapa/kopra. Sebelum intervensi program, para Petani biasa membawa hasil produksi mereka dengan cara memikul hasil produksi ke pasar.
Pembangunan infrastruktur Pos Penyuluhan Pertanian sebagai penunjang pengembangan agribisnis di Desa Inerie, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Nilai investasi: Rp. 348.341.500,. Desa Kelitey merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi komoditas mete dan kelapa/kopra. Sebelum intervensi program, para Petani biasa membawa hasil produksi mereka dengan cara memikul hasil produksi ke pasar.
“Ayo Mama, Isi Botolnya !!”, Seru para BapakBapak. Pembuatan pupuk cair, salah satu contoh dinamika “Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik” di Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere
“Biar Mama yang pegang, Bapa saja yang mainkan…..parangnya”, ungkap seorang ibu ketika melakukan kegiatan pencacahan sampah kebun sebagai bahan baku praktek pembuatan pupuk kompos di Desa Waebela, Kecamatan Aimere.
Sementara perkembangan tahapan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) masih belum terjadi perkembangan yang cukup berarti kecuali pada tahapan kegiatan musyawarah pertanggungjawaban tahap I yang mengalami kenaikan sebesar 24 %. Tahapan kegiatan musyawarah pertangungjawaban kegiatan diakibatkan karena pelaku Desa yang masih belum menghargai pentingnya sebuah Kesepakatan atas RKTL yang telah disusun bersama dengan para pelaku FK di Kecamatan. Untuk it, FK akan didorong untuk memberikan pendampingan dan menjadikan kendala tersebut sebagai sebuah lesson learn bersama dengan Pelaku di Desa.
6 | H a l a m a n
Dinamika pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan digambarkan dalam ragam foto berikut.
Penugasan kepada Partisipan Pelatihan untuk mencari jenis serangga dan hama tanaman di sekitar kebun mereka. Salah satu dinamika kegiatan Pelatihan Teknologi Pengolahan Kesuburan Tanah Pada Lahan Kering & Usaha Hortikultura Serta Pembuatan Pupuk dan Insektisida Organis di Desa Kakan, Kecamatan Kuan Fatu, Kab. Timor Tengah Selatan. Setelah itu, Peserta mendiskusikan temuan mereka bersama dengan BPP – Kec. Kuan Fatu selaku BDSP yang memenangkan proses lelang. Pembahasan dilakukan di out door sambil melepas lelah.
Mesin untuk mencacah sampah kebun ini merupakan bantuan dari Pemkab. Timor Tengah Selatan. Sebelum intervensi program, mesin pencacah ini tidak termanfaatkan selama kurun waktu hampir 2 tahun. Namun, setelah program PNPM Agribisnis Perdesaan dilaksanakan, DesaDesa di Kecamatan Kuan Fatu memanfaatkannya untuk praktek pembuatan pupuk kompos. Nampak dinamika Partisipan Pelatihan di Kec. Kuan Fatu mencacah sampah kebun dan mengaduk hasil proses pencacahan untuk difermentasi menjadi pupuk kompos.
2.3. KEMAJUAN PENYERAPAN DANA BLM PROGRAM & DOK PNPM AP/SADI Dari seluruh usulan kegiatan Pilot Program SADI di Provinsi NTT, total penyerapan BLM SADI Provinsi sampai dengan 11 April 2009 sebesar Rp. 3.888.350.511,- (56,81 %) terhadap total penerimaan BLM atau terjadi peningkatan sebesar 5,94 % dari bulan sebelumnya. Grafik disamping merupakan posisi penyerapan BLM PNPM Agribisnis Perdesaan di masing-masing Kabupaten lokasi pilot program. Total penerimaan mengalami kenaikan akibat bunga bank dan pengembalian rekening pokja pertanian kke rekening BLM PNPM – AP. Pengembalian rekening pokja pertanian akibat dari penutupan rekening pokja sesuai dengan Memorandum NMC Nomor ………………..
7 | H a l a m a n
Adapun penyerapan dana BLM PNPM AP / SADI di masing-masing Kecamatan ditampilkan pada tabel berikut: LOKASI PNPM AP PROV. NTT KABUPATEN NGADA Kec. Riung Barat Kec. Aimere Kec. Golewa SUBTOTAL BLM KAB. NGADA
PENERIMAAN
PENYERAPAN
% PENYERAPAN
1.100.100.000 1.344.543.526 1.100.200.000 3.544.843.526
421.215.600 964.571.975 587.795.000 1.973.582.575
38,29% 71,74% 53,43% 55,67%
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TTS) Kec. Amanuban Selatan Kec. Mollo Utara
1.100.100.000 1.100.000.000
459.907.136 605.061.300
Kec. Kuanfatu
1.100.000.000
849.799.500
41,81% 55,01% 77,25%
SUBTOTAL BLM KAB. TTS 3.300.100.000 TOTAL BLM PROVINSI NTT 6.844.943.526
1.914.767.936 3.888.350.511
58,02% 56,81%
Penyerapan di Kecamatan Amanuban Selatan mengalami kendala akibat ketiadaan FK Agribisnis Perdesaan sehingga mempengaruhi perkembangan pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan kegiatan di lapangan. Untuk itu sangat diharapkan dari pengambil keputusan di tingkat Nasional agar mempercepat proses rekruitmen FK AP di Kecamatan Amanuban Selatan. KMN Provinsi telah berupaya untuk melakukan rekruitmen dari FK PNPM Reguler cadangan, namun sudah 3 kali terjadi penolakan dari FK PNPM Reguler cadangan pra-tugas ketika diminta mengisi kekosongan FK AP di Kec. Amanuban Selatan. Kendala penyerapan di Kecamatan Riung Barat salah satunya adalah belum terealisasinya pembangunan saluran pengarah irigasi di Desa Bentengtawa (0 %). Berkaitan dengan ini, telah dikeluarkan Memorandum KMN Provinsi NTT No:95/Korprov-NTT/PNPM-MP/IV/2009 tentang percepatan pembangunan sarana di Desa Bentengtawa, Kec. Riung Barat, Kab. Ngada. Selain juga pelaksanaan pembangunan sarana fisik lain di Kec. Riung Barat yang pada umumnya masih mencapai 65 s/d 80 %. Sementara, penyerapan DOK Provinsi sudah mencapai sebesar Rp. 374.854.000,(62,18 %) dari total penerimaan DOK atau terjadi peningkatan sebesar 4,49 % dari bulan sebelumnya.3 Tingkat penyerapan DOK PNPM – AP yang paling rendah ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini akibat dari beberapa tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan misalnya seperti Musyawarah Desa Pertanggungjawaban IMDST, Pelatihan Tim Pemelihara, dan lainnya. Adapun penyerapan dana DOK PNPM AP / SADI di masing-masing Kecamatan ditampilkan pada tabel berikut: PENERIMAAN
LOKASI PNPM AP PROV. NTT KABUPATEN NGADA
PENYERAPAN
% PENYERAPAN
Kec. Riung Barat
100.000.000 55.028.300
55,03%
Kec. Aimere
102.835.000 89.897.800
87,42%
100.000.000 61.804.300 Kec. Golewa SUBTOTAL DOK KAB. NGADA 302.835.000 206.730.400
68,27%
61,80%
KABUPATEN TTS Kec. Amanuban Selatan
100.000.000 66.269.800
66,27%
Kec. Mollo Utara
100.000.000 52.854.300
52,85%
100.000.000 48.999.500 Kec. Kuanfatu SUBTOTAL DOK KAB. TTS 300.000.000 168.123.600 TOTAL DOK PROVINSI NTT 602.835.000 374.854.000
56,04% 62,18%
49,00%
3 Sumber: Hasil pemantauan laporan rekonsiliasi rekening tanggal 11 April 2009 Sp. SADI/Monev NTT
8 | H a l a m a n
Berkaitan dengan antisipasi terhadap sisa DOK PNPM AP/SADI, pada Bulan April 2009 direkomendasikan bagi masing-masing Kabupaten lokasi pilot program untuk mendorong pelaku FK – AP melakukan review terhadap DOK Ta. 2008. Selain itu juga mulai menyusun DOK PNPM AP / SADI Ta. 2009. 2.4. TINGKAT PARTISIPASI Tabel dibawah menggambarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan musyawarah di tingkat kecamatan, desa ataupun dusun lokasi pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan. Perimbangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan masih cenderung didominasi oleh laki-laki. Hal-hal berkaitan dengan isu budaya masyarakat, kesibukan antara aktivitas ekonomi dengan kepentingan program yang menjadi alasan mengapa tingkat partisipasi kaum laki-laki menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kab. Ngada (%)
Tahapan MAD I MD I Pagas MDKP MD II MAD II MAD III MD III MPJ I MPJ II MDST PELATIHAN TP
Kab. TTS (%)
Total Partisipasi (%)
Laki2
Perempuan
Laki2
Perempuan
Laki2
Perempuan
61% 55% 54%
39% 45% 46% 99% 48% 44% 39% 51% 43% 41% 0% 0%
62% 70% 58%
38% 30% 42% 98% 48% 46% 37% 43% 32% 0% 0% 0%
61% 60% 56%
39% 40% 44% 99% 48% 45% 40,98 49% 40% 41% 0% 0%
52% 56% 61% 49% 57% 59% 0% 0%
52% 54% 63% 57% 68% 0% 0% 0%
52% 60% 60,18 51% 60% 59% 0% 0%
Keterangan : MAD = Musyawarah Antar Desa ; MD = Musyawarah Desa ; KAD = Kader Agribisnis Desa; PAGAS = Penggalian Gagasan; MDKP = Musyawarah Desa Khusus Perempuan ; PU = Penulisan Usulan ; TV = Tim Verifikasi; PK = Pertemuan Kabupaten ; MD PJ = Musyawarah Desa Pertanggungjawaban; MDST= Musyawarah Desa serah terima; TP = Tim Pemelihara.
3.
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU
3.1. KOMUNIKASI-INFORMASI-EDUKASI WEBSITE Pembuatan website ini digunakan dengan tujuan sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pelaku konsultan dan transparansi perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM AP/SADI di Provinsi NTT. Sampai dengan tanggal 18 April 2009, blogsite http:nusataniterpadu sebagai media komunikasi, informasi dan edukasi telah dikunjungi sebanyak 4,258 kali. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan jumlah pengunjung yang mengakses sampai dengan 17 April 2009. Blog traffic details for http://nusataniterpadu.wordpress.com # TANGGAL PENGUNJUNG
GRAFIK
09/03/’09
3.117
217
31/03/’09
3.761
644
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||
17/04/’09
4.258
497
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari data yang masuk, secara umum pengunjung lebih banyak mengakses informasi mengenai isu teknologi tepat guna daripada informasi lain yang dimuat dalam website.
9 | H a l a m a n
PAPAN INFORMASI Sampai sejauh ini papan informasi desa sebagai media komunikasi, informasi dan edukasi di Desa masih belum menjadi fokus bagi pelaku FK AP. Untuk itu pada tanggal 08 April 2009, KMN Provinsi NTT telah memfasilitasi FK – AP mengenai Papan Informasi Sebagai Media Transparansi dan Pembelajaran Masyarakat di Desa. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tersedianya media informasi di masing-masing Desa lokasi pilot program PNPM AP/SADI. 3.2. TRAINING NEED ASSESSMENT Pada Bulan Maret 2009 dikembangkan sebuah instrumen Training Need Assessment bagi pelaku KAD. Berikut merupakan hasil penilaian FK AP terhadap KAD yang menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan di Desa-Desa lokasi pilot program. Berikut merupakan grafik rerata tingkat ketrampilan dan sikap pelaku program di Desa. Untuk sementara, TNA pada laporan Bulan April 2009 hanya menyajikan penilaian pelaku desa di Kabupaten Ngada. Grafik Penilaian Tingkat Ketrampilan dan Sikap Pelaku KAD (Kader Agribisnis Desa) di Kecamatan Aimere‐Kabupaten Ngada. Jumlah KAD = 12 orang SIKAP ‐ PERILAKU
TINGKAT KETRAMPILAN 6,2 6,0 6,3 6,5 5,8 6,5 5,8 6,0
1
2
3
4
5
6
7
8
6,8 7,0 6,6
6,3 5,3
9
6,5 6,6
5,6
1
10 11 12 13 14
2
6,1 6,1 5,9
3
4
5
5,8 5,8 5,8 5,3 5,5 5,7 5,2 5,3 5,3
6
7
8
9 10 11 12 13 14
Grafik Penilaian Tingkat Ketrampilan dan Sikap Pelaku KAD (Kader Agribisnis Desa) di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Jumlah KAD = 42 orang SIKAP ‐ PERILAKU
TINGKAT KETRAMPILAN 7,2 7,1 7,2 7,0 6,6
1
2
3
4
5
6,6
6,1 5,9 6,1 5,7 5,5 5,8 5,9 5,8 5,9
6
7
8
1
9 10 11 12 13 14
6,2
2
6,9 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 5,5
3
4
5
6
7
8
6,4 6,6
9 10 11 12 13 14
Grafik Penilaian Tingkat Ketrampilan dan Sikap Pelaku KAD (Kader Agribisnis Desa) di Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Jumlah KAD =12 orang SIKAP ‐ PERILAKU
TINGKAT KETRAMPILAN 7,0 6,8
1 NO 1 2
2
6,3 6,0 5,8 5,6 6,2 5,5 6,1 6,0
3
4
5
6
7
8
6,7 6,6 6,3
7,8 7,4
5,5
1
9 10 11 12 13 14
INDIKATOR PENILAIAN KETRAMPILAN KAD Pemahaman terhadap konsepsi, tujuan dan prinsip PNPM ‐ AP. Pemahaman alur tahapan PNPM‐AP dari proses
10 | H a l a m a n
2
6,7
3
7,2 7,1 7,1
4
5
6
6,2
7
6,7
8
7,6
6,6 6,8 6,8 6,5 6,9
9 10 11 12 13 14
INDIKATOR PENILAIAN KETRAMPILAN KAD Pelaku memiliki semangat utk memperoleh ketrampilan, pengetahuan, pengalaman dan pengembangan diri. Yang bersangkutan teguh memegang janji dan menghargai
NO
7
INDIKATOR PENILAIAN KETRAMPILAN KAD perencanaan (MMDD), pelaksanaan dan pelestarian Kemampuan komunikasi dlm proses sosialisasi dan menyampaikan pendapat. Kemampuan memfasilitasi pertemuan di tingkat desa dan dusun sesuai dgn prinsip POD. Kemampuan mengelola data pendukung agribisnis utk pengembangan ekonomi perdesaan. Kemampuan menulis (proposal usulan kegiatan, laporan dan bestpractice). Pemahaman thd pengelolaan keuangan program.
8
Kemampuan melakukan negoisasi dan memotivasi.
9
Kemampuan mengelola hubungan dgn stakeholders (aparat desa, jaringan LSM, KSM, dll). Kemampuan dlm melakukan pemantauan & evaluasi program.
3 4 5 6
10 11
Kemampuan dlm melakukan pengorganisasian kelompok.
12
Kemampuan pendampingan kelompok (pertemuan kelompok dan kunjungan anggota). Kemampuan mengelola administrasi program.
13 14
Pemahaman & ketrampilan bidang pengembangan agribisnis dan kewirausahaan skala perdesaan.
INDIKATOR PENILAIAN KETRAMPILAN KAD komitmen. Pelaku mengerjakan suatu hal melebihi harapan dan dengan menggunakan segenap daya. Pelaku kreatif dalam mengembangkan ide dan mampu mewujudkannya. Pelaku memiliki motivasi diri, konsisten dan produktif. Pelaku mampu mengintegrasikan antara tujuan organisasi & tujuan pribadi. Pelaku mampu mengelola konflik dlm diri maupun dalam kelompok secara positif. Pelaku bertanggungjawab atas suasana hati dan segala perbuatan yang telah dilakukan dan tidak menyalahkan orang lain melalui pembenaran‐pembenaran. Pelaku mampu memberikan kontribusi yg positif bagi tim/kelompok Pelaku disiplin dalam mengerjakan rencana yang sudah ditulis (mengabaikan penundaan dan hal lain yang membuang‐buang waktu). Pelaku mampu mengelola waktu dan mampu merumuskan prioritas kebutuhan. Pelaku mampu bekerjasama dengan pihak lain. Pelaku berupaya memberikan solusi bagi kebaikan semua pihak ‐tanpa memihak‐. Ketika mendengarkan, pelaku berupaya melihat suatu pandangan dari pihak lain, tidak hanya melihat pandangan dari diri pribadi semata (tidak egois).
Kesimpulan Hasil TNA di Kecamatan Aimere, Golewa, an Riung Barat Kabupaten Ngada: A. Rerata penilaian ketrampilan di Kecamatan Aimere menunjukkan bahwa pelaku Desa memiliki kelemahan dalam hal: 1) Kemampuan mengelola hubungan dgn stakeholders (aparat desa, jaringan LSM, KSM, dll); 2) Kemampuan dlm melakukan pengorganisasian kelompok; 3) Pemahaman thd pengelolaan keuangan program; 4) Kemampuan memfasilitasi pertemuan di tingkat desa dan dusun sesuai dgn prinsip POD. Sementara penilaian terendah terhadap sikap dan perilaku pelaku KAD yang menghambat kinerja program adalah tentang : 1) Kemampuan mengelola waktu dan mampu merumuskan prioritas kebutuhan; 2) Kemampuan bekerjasama dengan pihak lain.; 3) Kemampuan memberikan solusi bagi kebaikan semua pihak -tanpa memihak-; 4) Kemampuan mengintegrasikan antara tujuan organisasi & tujuan pribadi; B.
Rerata penilaian ketrampilan di Kecamatan Golewa menunjukkan bahwa pelaku Desa memiliki kelemahan dalam hal: 1) Kemampuan mengelola hubungan dgn stakeholders (aparat desa, jaringan LSM, KSM, dll).; 2) Kemampuan dlm melakukan pemantauan & evaluasi program.; 3) Kemampuan dlm melakukan pengorganisasian kelompok.; 4) Kemampuan mengelola administrasi program.. Sementara penilaian terendah terhadap sikap dan perilaku pelaku KAD yang menghambat kinerja program adalah tentang : 1) Pelaku mengerjakan suatu hal melebihi harapan dan dengan menggunakan segenap daya; 2) Pelaku kreatif dalam mengembangkan ide dan mampu mewujudkannya; 3) Pelaku memiliki motivasi diri, konsisten dan produktif.; 4) Pelaku mampu mengelola waktu dan mampu merumuskan prioritas kebutuhan;
C. Rerata penilaian ketrampilan di Kecamatan Riung Barat menunjukkan bahwa pelaku Desa memiliki kelemahan dalam hal: 1) Kemampuan melakukan negoisasi dan memotivasi.; 2) Pemahaman & ketrampilan bidang pengembangan agribisnis dan kewirausahaan skala perdesaan; 3) Kemampuan menulis (proposal usulan kegiatan, laporan dan best-practice); 4) Kemampuan mengelola data pendukung agribisnis utk pengembangan ekonomi perdesaan. Sementara penilaian terendah terhadap sikap dan perilaku pelaku KAD yang menghambat kinerja program adalah tentang : 1) Pelaku mampu mengelola konflik dlm diri maupun dalam kelompok secara positif.; 2) Pelaku berupaya memberikan solusi bagi kebaikan semua pihak -tanpa memihak-; 3) Yang bersangkutan teguh memegang janji dan menghargai komitmen; 4) Pelaku disiplin dalam mengerjakan rencana yang sudah ditulis (mengabaikan penundaan dan hal lain yang membuang-buang waktu). 4.
MASALAH & REKOMENDASI
4.1. PERMASALAHAN Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis di Provinsi NTT, secara garis besar dapat dilaporkan sebagai berikut:
11 | H a l a m a n
a.
Berkaitan pengelolaan DOK dan BLM: Lemahnya pemahaman FK-AP tentang mekanisme pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK, mengakibatkan lemahnya pengawasan FK-AP terhadap pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK; Sebagian UPK belum konsisten melakukan pencatatan keuangan per tanggal transaksi, baik DOK maupun BLM PNPM AP.
b.
Berkaitan dengan pengelolaan Program : Kekosongan FK-AP di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. TTS sangat menghambat pelaksanaan dan pengendalian program; Perkembangan kegiatan pembangunan sarana – prasarana yang relatif lamban terutama di Kec. Riung Barat; Perkembangan tahapan kegiatan MPJ I yang relatif lamban di Kecamatan Mollo Utara; Lemahnya asupan instrumentasi pendukung pengembangan agribisnis untuk kegiatan penguatan kapasitas pelaku program di Kecamatan dan Desa; Lemahnya framework (kerangka kerja) FK berbasis komoditas unggulan di tingkat Kecamatan; Lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan (kegiatan maupun keuangan) oleh FK-AP; Lemahnya dukungan kebijakan yang bisa menjadi rujukan dan kekuatan dalam melaksanakan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan (PTO dan Form-2x Pendukung); Belum tersedianya operasional kantor untuk administrasi dan kegiatan pendukung PNPM Agribisnis Perdesaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten; Kerjasama antara Spesialis di Provinsi dengan Faskab/T-Kab. dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan belum optimal akibat beban kerja pelaku di Kabupaten terhadp pengelolaan program lainnya; Belum adanya mekanisme yang mengatur sinergi antar pilar SADI yaitu SP-1;SP-2;SP-3 dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan; Belum adanya indikator awal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perumusan strategi dan pelaksanaan pengembangan agribisnis di lokasi pilot program; Laporan kegiatan mingguan yang seringkali tidak tepat waktu dan inkonsisten dari pelaku di Kecamatan.
4.2. REKOMENDASI Berkaitan dengan pengelolaan DOK dan BLM: a. Pengendalian, pemantauan dan pengawasan UPK secara berjenjang dari Spesialis SADI, Spesialis Monev, FMS Provinsi, dan Faskab/Fastekab harus lebih kontinu dilakukan setiap kunjungan ke lapangan; b. Penguatan kapasitas dalam hal pengelolaan administrasi keuangan bagi pelaku di kecamatan dan desa, harus selalu dilakukan oleh pihak yang berkompeten di PNPM MP. Berkaitan dengan pengelolaan program: a. Sesegera mungkin manajemen pengelola program PNPM Agribisnis Perdesaan mengisi kekosongan FK-AP di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. TTS; b. KMN – Provinsi mendorong pelaku program di tingkat kabupaten untuk memantau percepatan pelaksanaan program di lapangan melalui kunjungan lapangan dan penerbitan memorandum KMN Provinsi; c. Pengelola program perlu merancang sebuah sistem informasi keuangan yang kontekstual dengan mekanisme program SADI sehingga memudahkan UPK maupun TPK dalam memahami logika administrasi keuangan, melakukan OJT/IST, dan memvalidasi data keuangan program di lapangan; d. NMC perlu menunjang instrumentasi penguatan kapasitas pelaku yang memiliki focus pada pengembangan agribisnis dalam bentuk standar modul pembelajaran mandiri sesuai dengan karakteristik program SADI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan; e. Penyediaan biaya operasional kantor di Provinsi dan Kabupaten dalam Dipa pelaksanaan program PNPM AP Ta. 2009; f. Berkaitan dengan hasil TNA, didorong pelaku konsultan Kecamatan di Kabupaten Ngada untuk melakukan koordinasi dengan Fas.Kab./T-Kab. dn atau Spesialis SADI/Monev dalam menyusun kurikulum penguatan kapasitas pelaku sesuai dengan hasil TNA; g. Berkaitan dengan alokasi DOK PNPM Agrisbisnia Perdesaan / SADI Ta. 2008, didorong Fas.Kab./T-Kab. untuk menginstruksikan pelaku konsultan di lapangan agar melakukan review penggunaan DOK dan mulai merancang DOK PNPM Agribisnis Perdesaan / SADI Ta. 2009. 4.3. HASIL AUDIT BPKP KABUPATEN NGADA Secara umum, hasil audit BPKP di Kabupaten Ngada pada Bulan Maret 2009 menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan dana pada pengelolaan program PNPM Agribisnis Perdesaan / SADI di Kabupaten Ngada. Hal lain adalah minimnya partisipasi stakeholders terlibat sebagai BDSP dalam proses pelelangan jasa.
12 | H a l a m a n
Berikut merupakan resume hasil audit BPKP di Kabupaten Ngada: 1.
Kecamatan Aimere Masalah: Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian terlambat dari jadwal Rekomendasi: Telah direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memerintahkan Camat Aimere agar mendorong PjOK dan FK-SADI/FT melakukan pendampingan dan monitoring untuk menyelesaikan sisa pekerjaan fisik yang belum dilaksanakan, segera melakukan MDST sehingga dapat dimanfaatkan peruntukannya sampai dengan akhir April 2009;
2.
Kecamatan Golewa a. Masalah: Pelaksanaan MDST pada pembangunan jembatan titian di Desa Kezewea belum dilakukan Rekomendasi: Telah direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Ketua Pelaksana pada Tim Koordinasi PNPM Kab. Ngada agar memerintahkan Camat Golewa untuk mendorong PjOK dan FK-SADI/FT melakukan pendampingan dan monitoring untuk melakukan MDST sehingga dapat dimanfaatkan peruntukannya sampai dengan akhir April 2009, memmelakukan pelatihan tim pemelihara dan membuat daftar pemelihara serta menetapkan besaran iuran untuk pemeliharaan. b. Masalah: Pelaksanaan MDST pada pembangunan jembatan titian di Desa Kezewea belum dilakukan Rekomendasi: Telah direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Ketua Pelaksana pada Tim Koordinasi PNPM Kab. Ngada memerintahkan Camat Golewa untuk mendorong PjOK dan FK-SADI/FT melakukan pendampingan dan monitoring untuk kegiatan MDST sampai batas akhir April 2009 sehingga dapat dimanfaatkan peruntukannya, melakukan pelatihan tim pemelihara dan membuat daftar pemelihara serta menetapkan besaran iuran untuk pemeliharaan.
3.
Kecamatan Riung Barat Masalah: Pembangunan jaringan irigasi terlambat dari jadwal Rekomendasi: Telah direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memerintahkan Camat Riung Barat agar mendorong PjOK dan FK-SADI/FT melakukan pendampingan dan monitoring penyelesaian sisa pekerjaan fisik dan segera melakukan MDST sampai batas akhir April 2009 sehingga dapat dimanfaatkan peruntukannya.
13 | H a l a m a n
LAMPIRAN 1: JUMLAH AKTIVITAS, PEMANFAAT & PENGGUNAAN BLM PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN PROVINSI NTT No 1.1
Locations
Activities
Kec. Mollo Utara 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2
1.2
Kec. Aban Selatan
Number of Activities
Total Beneficiaries
Livelihood Demplot and training on peanut cultivation
6
90
Demplot and training on cattle breeding Training on growing soybean and processing/producing tofu and Demplot and training on growing orange Demplot and training on growing vegetable Demplot and training on growing Cassava and processing cassava chip Demplot and training on growing carrot and processing chip Demplot and training on growing onion Demplot and training on growing fish TOTAL
3 1 3 7 1 1 1 3 26
41 20 43 145 21 19 17 45 441
Infrastructure ‐ ‐ TOTAL
0 0 0
TOTAL FOR KECAMATAN MOLLO UTARA
26
BLM Used 2009 Jan
Feb
248.125.526,00 174.403.948,00 37.430.526,00 113.012.369,00 283.217.369,00 41.667.632,00 42.928.947,00 41.861.579,00 117.352.104,00 1.100.000.000,00 100%
Linkages SP2 SP3
Maret
124.000.000
158.777.800
114.400.000 10,40%
43.600.000 19.000.000 57.500.000 70.800.000 21.000.000 20.000.000 21.000.000 60.000.000 436.900.000 39,72%
54.862.000 22.232.900 67.211.150 162.762.250 24.851.250 26.950.000 24.428.900 69.955.900 612.032.150 55,64%
43.600.000
70.800.000
0 0 0 0% 1.100.000.000 100%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! 114.400.000 10,40%
#DIV/0! 436.900.000 39,72%
#DIV/0! 612.032.150 55,64%
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Livelihood 1 2 3 4 5 6
Training on chicken breeding Demplot and training on pig breeding Demplot and training on cattle breeding Demplot and training on goat breeding Training on growing horticulture Demplot and training on growing, post harvest and processing corn
1 1 8 2 2 2
37 30 279 78 72 74
40.267.368,00 43.109.474,00 676.189.414,00 90.185.440,00 88.548.318,00 93.651.216,00
0 0 0 0 0 0
7 8
Training for Farmer Water User Association (P3A) Demplot and training on growing orange TOTAL
1 1 18
30 25 625
20.267.368,00 47.781.402,00 1.100.000.000,00 100%
0 0 0,00 0
TOTAL
0 0
0 0 0% 1.100.000.000,00 100%
0 0 0% 0,00
1
Infrastructure ‐
TOTAL FOR KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
14 | H a l a m a n
Total Cost (Rp)
18
0%
17.854.000 18.854.000 0 18.859.000 107.607.250 207.386.230 0 54.646.632 16.010.000 55.202.009 0 61.883.868 7.923.250 149.394.500 13,58%
8.923.250 35.028.000 460.782.989 41,89%
0 0 0% 149.394.500,00 13,58%
0 0 0% 460.782.989,00 41,89%
√ √ √ √ √ √ √
No 1.3
Locations
Activities
Kec. Kuan Fatu 1 2 3 4
1
2.1
Kec. Golewa 1 2 3 4
1 2
2.2
Kec. Aimere
Total Beneficiaries
TOTAL
6 7 5 1 19
221 250 171 38 680
TOTAL
0 0
TOTAL FOR KECAMATAN KUAN FATU
19
Livelihood Training on dry land cultivation for horticulture Training on livestock breeding Training on coconut processing Training on chicken breeding
Infrastructure ‐
Livelihood Training on growing and processing cacao Training on growing and processing cashew Training on producing organic fertilizer Training on growing and processing coffee
Total Cost (Rp)
BLM Used 2009 Jan
Feb
Maret
321.081.500,00 601.653.700,00 134.239.500,00 43.025.300,00 1.100.000.000,00 100%
200.005.000 325.005.000 99.000.000 8.814.700 632.824.700 57,53%
297.005.000 525.005.000 129.000.000 38.814.700 989.824.700 89,98%
297.005.000 525.005.000 129.000.000 38.814.700 989.824.700 89,98%
0 0 0% 1.100.000.000,00 100%
0 0 0% 632.824.700,00 58%
0 0 0% 989.824.700,00 89,98%
0 0 0% 989.824.700,00 89,98%
11 1 3 11
225 27 65 235
175.984.500,00 19.935.500,00 36.197.800,00 318.565.200,00
0 0 0 0
19.377.500 12.576.500 7.864.500 0
61.965.000 45.238.500 23.615.500 45.789.000
TOTAL
26
552
550.683.000,00 50%
0 0,00%
39.818.500 7,23%
176.608.000 32,07%
TOTAL
3 1 4
6000 300 6300
TOTAL FOR KECAMATAN GOLEWA
30
6852
496.157.400,00 53.159.600,00 549.317.000,00 50% 1.100.000.000,00 100%
311.642.000 16.026.000 327.668.000 59,65% 327.668.000,00 30%
52.806.500 30.522.500 83.329.000 25,43% 123.147.500,00 11,20%
46.638.500 46.638.500 93.277.000 16,98% 269.885.000,00 24,54%
6
265
107.231.500,00
0
0
34.057.000
117 30
TOTAL
5 1 6 18
412
27.588.750,00 14.046.375,00 147.698.035,00 296.564.660,00 27%
0 0 0 0 0,00%
20.588.750 0 0 20.588.750 6,94%
15.257.550 0 15.027.000 64.341.550 21,70%
TOTAL
2 2 4
3000 3500 6500
TOTAL FOR KECAMATAN AIMERE
22
6912
679.782.500,00 123.652.840,00 803.435.340,00 73% 1.100.000.000,00 100%
146.299.500 61.315.400 207.614.900 25,84% 207.614.900,00 19%
210.006.000 44.729.200 254.735.200 31,71% 275.323.950,00 25,00%
552.312.000 106.044.655 658.356.655 81,94% 722.698.205,00 65,70%
Infrastructure Rehabilitation of farm road Construction bridge for fish market
1
Livelihood Training on growing and processing cacao
2 3 4
Training on producing organic fertilizer Training on producing coconut oil Training on growing and processing cashew
1 2
15 | H a l a m a n
Number of Activities
Infrastructure Rehabilitation of farm road Construction of 1 unit extention service Post
Linkages SP2 SP3
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
No 2.3
Locations
Activities
Kec. Riung Barat 1 2
1 2
16 | H a l a m a n
Number of Activities
Total Beneficiaries
Total Cost (Rp)
BLM Used 2009 Jan
Feb
Maret
Livelihood Training on growing of growing livestock feed materials and feed conservation Training on growing and processing of soybean TOTAL
4
77
117.926.400,00
18.867.800
0
67.779.300
5 9
477 554
224.865.100,00 342.791.500,00 31%
0 18.867.800 5,50%
0 0 0,00%
43.741.600 111.520.900 32,53%
Infrastructure Construction and rehabilitation farm road Construction of dam/dyke of rural irrigation
4 3
4000 3500
487.974.400,00 269.234.100,00
172.193.200 42.225.300
175.010.500 127.181.500
285.370.500 50.951.500
TOTAL
7
7500
336.322.000
16
7652
214.418.500 0,28 233.286.300,00 21,21%
302.192.000
TOTAL FOR KECAMATAN RIUNG BARAT
757.208.500,00 69% 1.100.000.000,00 100%
302.192.000,00 27,47%
447.842.900,00 40,71%
Linkages SP2 SP3
√ √
LAMPIRAN 2: RINCIAN PENGGUNAAN DOK PERENCANAAN & PELATIHAN MASYARAKAT PROVINSI NTT 1. Kab. Timor Tengah Selatan No Locations
Activities
1.1
Kec. Mollo Utara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.2
Kec. Amanuban Selatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.3
Kec. Kuan Fatu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 | H a l a m a n
Pelatihan kader Rakor kader Insentif kader Honor PL MKP Pelatihan TPU Verifikasi MAD Prioritas MAD Pendanaan Pelatihan TPK Pertemuan Pra Lelang Pertemuan BDSP dan TPK Pertemuan Kabupaten TOTAL FOR KECAMATAN MOLLO UTARA Pelatihan Dasar Kader Desa MKP dan MD I (alat peraga) Pelatihan TPU Pelatihan TV dan Verifikasi usulan MAD Prioritas usulan Survei dab Desain RAB MAD Penetapan usulan Transport Kader‐AP Rapat Koordinasi K‐AP Transport PL Transport pelaku ke Kabupaten Biaya Pertemuan kabupaten Pelatihan TPK dan PL TOTAL FOR KECAMATAN AMANUBAN SELATAN MAD Prioritas MAD Penetapan usulan MKP MDP MD Informasi Pagas Pertemuan Kabupaten Honor PL Honor KAD Verifikasi Desain dan RAB Pelatihan KAD Pelatihan PL Pelatihan TPK/TPU Pelatihan TP3 Konsumsi Rakor KAD dan IST TOTAL FOR KECAMATAN KUAN FATU
Total Cost (Rp) 4.888.625 593.000 19.500.000 5.500.000 25.000 1.208.500 5.922.500 2.750.000 1.738.000 5.939.000 1.077.000 650.500 4.000.000 53.792.125,00 7.737.600 328.900 31.450 2.152.600 1.790.750 2.026.000 1.271.000 34.365.000 1.111.250 6.500.000 902.400 5.000.000 5.300.000 68.516.950,00 1.500.000 1.500.000
700.000 5.000.000 5.500.000 19.000.000 3.609.500 2.000.000 2.451.000 2980000 4759000 48.999.500,00
2. Kab. Ngada No Locations
Activities
2.1
Kec. Golewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.2
Kec. Aimere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.3
Kec. Riung Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 | H a l a m a n
Mad Prioritas usulan Verifikasi usulan RAB dan Desain Transport PJOK Honor PL Insentif KPMD Pertemuan KPMD Pertemuan khusus Kabupaten Pelatihan KPMD Pelatihan PL Pelatihan Tim monitoring pelatihan TPK MAD Khusus TOTAL FOR KECAMATAN GOLEWA MAD Prioritas usulan MAD Pendanaan Honor PL Honor KPMD Rakor bulanan kader RAB dan DESIGN Verifikasi Papan informasi Pertemuan Kabupaten MAD Khusus Pelatihan kader Pelatihan TV Pelatihan PL pelatihan TPK Pelatihan Tim Monitoring Pelatihan UPK Pelatihan BKAD Rakor PJOK TOTAL FOR KECAMATAN AIMERE Pelatihan KPMD Pelatihan TPK Honor KPMD Honor PL Pelatihan Tim Verifikasi papan informasi desa Pelatihan PL RAB dan Desain MAD Prioritas papan informasi kecamatan Pertamuan Kabupaten MAD Pendanaan Biaya pertemuan kader Lainlain TOTAL FOR KECAMATAN RIUNG BARAT
Total Cost (Rp) 5.169.100 3.692.500 1.749.000 1.500.000 4.500.000 15.600.000 1.430.000 5.000.000 9.680.000 1.583.500 2.043.600 7.913.000 2.443.600 62.304.300,00 5.285.500 3.468.000 6.000.000 26.400.000 3.933.500 3.917.500 4.818.300 4.600.000 5.000.000 1.932.000 3.884.500 189.000 881.500 2.694.000 1.733.000 1.500.000 1.500.000 3.300.000 81.036.800 4.511.000 2.948.500 18.000.000 5.500.000 4.953.000 1.080.000 1.054.000 930.000 674.300 250.000 5.000.000 1.375.000 11.380.500 592.000 58.248.300,00
