KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Rencana Strategis ( Renstra ) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 dapat disusun. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 ini merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap, menyesuaikan dengan program pembaharuan peradilan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional Tahun 2015-2019. Rencana Strategis
merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan
Agama Tangerang lima tahun kedepan, kelak didalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manuasia ( SDM ) yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Tangerang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.
Tangerang, 16 Januari 2014 Panitera/Sekretaris, Pengadilan Agama Tangerang ttd
H. E. ALI MANSUR
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Kondisi Umum. 1. Pengadilan Agama Tangerang telah berjalan dan melangkah dalam tahun kelima dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaharuan dan perubahan. 2. Perubahan yang fundamental tersebut ditindak lanjuti dengan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan tehnologi informasi dalam percepatan . 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi: a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik
menyangkut
teknis
yudicial,
administrasi
peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3)
2
Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006
jo. KMA Nomor
KMA/080/VIII/2006). c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan
administrasi
umum
kesekretariatan
serta
pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor No. 3 Tahun 2006). e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). f.
Fungsi Lainnya : 1)
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006).
2)
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya
3
bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 4. Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini Renstra Tahun 20152019. 5. Renstra Pengadilan Agama Tangerang merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan
Pengadilan Agama Tangerang pada saat ini
adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau judicial reform dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019. 6. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Tangerang lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan
ke dalam
rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini kelak di dalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh
sarana
perkembangan
dan
prasarana
serta
memperhitungkan
lingkungan Pengadilan Agama Tangerang,
baik
lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. 7. Pengadilan Agama Tangerang sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
1.2
Potensi dan Permasalahan. A. Lingkungan Internal. Lingkungan internal Pengadilan Agama Tangerang diperhitungkan dapat menjadi menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dan pencapaian target rencana strategis ini. Strength (Kekuatan). Lingkungan
internal Pengadilan
Agama Tangerang
yang
kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah: -
Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
-
Tugas pokok, fungsi dan wewenang
Pengadilan Agama
Tangerang sudah jelas diatur; -
Struktur organisasi Pengadilan Agama Tangerang
yang
telah tertata dengan baik. -
Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Tangerang.
Weakness (Kelemahan). Lingkungan kemungkinan
internal menjadi
Pengadilan Agama Tangerang yang kelemahan
dalam
pelaksanakaan
rencana strategis ini adalah: -
Masih rendahnya etos kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Tangerang;
-
Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Tupoksi Pengadilan Agama Tangerang ;
-
Masih kurangnya tingkat kesejahteraan pegawai Pengadilan Agama Tangerang.
5
-
Perlu ditingkatkannya koordinasi diantara bidang-bidang pada Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan Tupoksinya.
B. Lingkungan Eksternal. Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat
dimanfaatkan sebaik-
baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.
Opportunity (Peluang). Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena : Adanya dukungan dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk membantu Pengadilan Agama Tangerang dalam melakukan reformasi peradilan/ judicial reform; Tersedianya
peraturan
perundang-undangan
yang
mendukung berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang). Berkembangnya
teknologi
informasi
dalam
rangka
e-
governance.
Threat (Ancaman). Adapun hal-hal yang menjadi ancaman dalam keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini adalah: Masih
adanya
sorotan
masyarakat
terhadap
kinerja
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang
6
perlu
ditingkatkan
(khususnya
Pengadilan
Agama
Tangerang); Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung dan
badan
peradilan
(khususnya
Pengadilan
Agama
Tangerang).
7
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG
2.1
Visi Pengadilan Agama Tangerang. Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan
Pengadilan
Agama Tangerang menetapkan visi sebagai berikut: ”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG TERHORMAT DAN BERMARTABAT.” Visi Pengadilan Agama Tangerang berkehendak mewujudkan : a. Tersedianya sumber daya manusia (khususnya PNS) Pengadilan Agama Tangerang yang profesional dan berintegritas. b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai. c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Pengadilan Agama Tangerang dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Asumsi Penetapan Visi. Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut : a. Kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang mencakup : -
Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
-
Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tangerang.
b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Tangerang selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang.
8
Dasar Pemikiran Penetapan Visi. Dasar pemikiran penetapan visi
Pengadilan Agama Tangerang
adalah sebagai berikut : a. Eksistensi Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. b. Pengadilan Agama Tangerang adalah mempunyai salah satu tugas
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
2.2
Misi Pengadilan Agama Tangerang. Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan prima dalam pola penyelesaian perkara dan pelayanan publik 2. Meningkatkan kinerja aparat Pegadilan Agama Tangerang dengan berbasis teknologi informasi 3. Mewujudkan lembaga peradilan yang dapat dijangkau oleh pencari keadilan (masyarakat) 4. Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
Asumsi Penetapan Misi. Misi
Pengadilan
Agama
Tangerang
ditetapkan
berdasarkan
asumsi- asumsi : a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undangundang
Nomor
17
Tahun
2003),
Sistem
Perencanaan
9
Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll. b. Adanya
kebijakan
pimpinan
Mahkamah
Agung
untuk
meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan. c. Adanya dukungan dari berbagai pihak
Dasar Pemikiran Penetapan Misi. Dasar pemikiran
misi
Pengadilan Agama Tangerang adalah
sebagai berikut : a. Kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah. b. Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung. c. Pengadilan
Agama
Tangerang
beserta
bagian-bagian
kepaniteraan dan kesekretariatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2.3
Tujuan. 1.
Meningkatnya penyelesaian perkara;
2.
Meningkatnya penyelesaian putusan maksimal 14 hari sejak dibacakan;
3.
Meningkatnya
penyelesaian
perkara
melalui
mediasi/penasehatan/perdamaian; 4.
Meningkatnya tertib administrasi perkara;
5.
Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
10
6.
Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan;
7.
Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat;
8.
Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan
9.
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan
10.
Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2.4
Sasaran Strategis Pengadilan Agama Tangerang. a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara; b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan tepat waktu; c. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi; d. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkara; e. Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu; f.
Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
g. Terwujudnya
peningkatan
akuntabilitas
dan
transparansi
peradilan.
11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung. Sebelas
tahun
sudah
program
pembaruan
peradilan
dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru (blue print) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari blue print yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana non APBN. Seperti
yang
telah
disampaikan
pada
laporan
tahunan
sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan
dan
Kelompok
Kerja
Pembaruan
Peradilan
untuk
mengkoordinasikan beragai program pembaruan dan mempercepat implementasin rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil (civil society). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Inforamasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan. Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga
12
peradilan di mata masyarakat yang manjadi fokus peningkatan (highlight): 1.
Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007
Tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk
memudahkan masyarakat khususnya para
pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website baik ditingkat
pusat maupun daerah, yang tidak hanya
menjelaskan profile umum pengadilan semata namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Lebih lanjut mengenai pengembangan medium website untuk akses publik ini akan dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi. Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung
secara bertahap memberikan informasi terkait dengan
kinerja Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan.
Saat
ini
Pengadilan
Agama
Tangerang
telah
menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Pengadilan Agama Tangerang mulai mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayanan informasi di tingkat pertama dengan membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang
13
dimuat
dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu
meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja Pengadilan Agama Tangerang sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya.
2. Program Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program
tersebut.
Melalui
peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7 Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam
program reformasi birokrasi pada tahun 2008 yaitu
pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, kegiatan tersebut diantaranya penegakan disiplin pegawai.
3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan jajaran peradilan yang berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku.selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas
umum
penyelenggaraan negara
yang
bersih,dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamh Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999. Salah
satu
kebijakan
penting
yang keluarkan oleh
Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada Komisi Pemberantasan
14
Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK.
4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan. Berbagai
rekomendasi
atas
cetak
biru
pembaruan
Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana rekomendasi
lainnya
sedang
berjalan
dan
dalam
tahap
perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah
Agung
pemetaan
tersebut
berkomitmen dengan
untuk
melakukan
menindaklanjuti percepatan
hasil
program
pembaruan. Sampai saat ini Mahklamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan
pedoman
reformasi
birokrasi
nasional.
Dalam
rangka
sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung ke depannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (one roof system). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
15
3.2
Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tangerang. Kebijakan Pengadilan Agama Tangerang adalah mendukung program reformasi judicial/ pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang, antara lain: 1. Program Keterbukaan Informasi Pengadilan. Sebagai tindaklanjut implemplementasi Surat Keputusan Ktua Mahkamah
Agung
Nomor
144/KMA/VIII/2007
Tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007 dilaksanakan
oleh
Pengadilan
Agama
Tangerang,
melalui
kebijakan: a. Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai secara bertahap di Pengadilan Agama Tangerang. b. Pembinaan dan pembentukan Tim yang melayani meja informasi. c. Pembinaan dan peningkatan koordinasi dengan unit kerja yang ada dalam Pengadilan Agama Tangerang dalam bidang teknologi informasi sehingga penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari icon/ pilot project
reformasi birokrasi
berjalan seperti yang diharapkan.
2. Program Pembinaan SDM. Sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Tangerang dalam melakukan pembinaan SDM
telah melakukan
kebijakan: a. Pembinaan dan pengawasan; b. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM; c. Pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin SDM.
16
3. Program Manajemen Keuangan. Sebagai bagian dari program reformasi judicial dan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu: a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang. b. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran. c. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/ barang milik negara. d. Pembinaan dan peningkatan pengadaan barang dan jasa.
4. Program Organisasi. Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Tangerang melakukan kebijakan, meliputi: a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tatalaksana. b. Pembinaan
dan
peningkatan
koordinasi
pembentukan
peningkatan kelas pengadilan. c. Pembinaan dan peningkatan fungsi dan peran Humas dalam pembinaan pelayanan kepada masyarakat. Adapun program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : A. TAHUN 2015. 1. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Tujuan dari program ini dimaksudkan untuk
membantu
kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.
17
Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan diantaranya adalah: 1)
Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
2)
Administrasi umum.
3)
Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana pengadilan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Sasaran
yang
akan
dicapai
pada
program
ini
adalah
terwujudnya dukungan sarana dan prasarana pada lembaga peradilan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Selanjutnya program-program tersebut di atas
dituangkan
berbagai kegiatan, disertai sasaran yang hendak dicapai dan
ke dalam indikator
keberhasilannya, sehingga menjadi panduan pelaksanaan per tahun Renstra Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019.
18
BAB IV PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang terus berubah. Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama Tangerang agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Agama Tangerang yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKA-KL Pengadilan Agama Tangerang. Renstra Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (one roof system). Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Agama Tangerang dapat menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat pencari keadilan, dalam hal tuntutan transparansi di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.
19
