STANDART OPERASIONAL PROSEDUR SUB. BAG. KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR SUB. BAG. KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

No.

1

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA KETERANGAN HARI KALENDER

Perencanaan Rencana Anggaran / Penyusunan Pagu Definitif dan Pembuatan DIPA Tahun berikutnya Tahap Usulan Anggaran / RKAKL Rapat pengumpulan data-data oleh Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Panitera Muda

Tertib Administrasi Keuangan

1

Merekap hasil rapat usulan


1

Membuat daftar usulan RKAKL dengan aplikasi untuk tahun berikutnya satker Pengadilan Negeri Sibolga


3

Merekap usulan RKAKL satker Pengadilan Negeri Sibolga dan mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan. (Melalui email)


3

8

JUMLAH

2

Administrasi Keuangan

a

Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari MA-RI


1

b

Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan


1

c

Mengagendakan surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris


1

d

Surat keluar/jawaban surat diselesaikan


1

JUMLAH

3

4

Pembuatan Program Kerja

Penelaan DIPA tahun berjalan


2

Penyusunan Program dan Jadwal Kerja sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran berjalan


2

JUMLAH

4

Pelaksanaan Anggaran

a

Gaji Induk

4

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), serta memasukan file gaji induk ke ADK


2

Membuat faktur pajak / surat setoran pajak (SSP)


1

Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya


1

1

Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar gaji dan kelengkapannya untuk di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / PPK


1

Membuat surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), serta memasukan file SPM ke ADK


1

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan ADK gaji dan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya


1

JUMLAH

b

7

Gaji Susulan / Kekurangan Gaji / Gaji Terusan Membuat daftar gaji susulan pegawai / kekurangan gaji / terusan gaji menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak, SK mutasi), dan memasukan file gaji tersebut ke ADK


2

Membuat faktur pajak / surat setoran pajak (SSP)


1

Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya


1

Pengajuan Daftar Gaji Susulan dan kelengkapannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / PPK


1

Membuat surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SPP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan memasukan file SPM ke ADK


1

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan File ADK gaji dan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)


1

JUMLAH

c

7

Uang Makan Membuat dan Mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian setiap bulannya


1

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK


1

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP), dan memasukan file SPM ke ADK. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)


1

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan File ADK SPM ke Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN)


1

JUMLAH

d

4

Uang Lembur Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


1

Membuat Daftar Absen Lembur


1

2

Penandatanganan oleh penerima / yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


1

Pembuat Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)


2

Penandatangan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pertanggungjawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran / PPK


1

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)


1

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)


1

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)


1

JUMLAH

e

9

Gaji Ke 13 (tiga belas) Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan memasukkan file gaji ke 13 ke ADK


1

Membuat faktur pajak/ Surat Setoran Pajak (SSP)


1

Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya


1

Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / PPK


1

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP), dan memasukan file SPM ke ADK


1

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)


1

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan file ADK gaji ke 13 dan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)


1

JUMLAH

f

7

Rapel Gaji dan Beras Membuat daftar rapel gaji dan beras Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan memasukan file rapel gaji ke ADK


3

Membuat faktur pajak / Surat Setoran Pajak (SSP)


1

Koreksi daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya


1

Pengajuan daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK


1

3

Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan memasukan file SPM ke ADK


1

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM), dan File ADK Rapel Gaji / beras dan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN)


1

JUMLAH

g

8

Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri Sibolga+A29 berdasarkan absen dari Sub Bag. Kepegawaian dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Medan


1

Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan


1

Daftar nominative remunerasi harus ditanda tangani oleh setiap orang yang menerima remunerasi

2

Mengkoordinir permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pengadilan Negeri Sibolga


3

Membuat Rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Sibolga dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi


2

Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Sibolga oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan beserta surat pengantarnya


1

Mengirim rekapitulasi remunerasi Pengadilan Negeri Sibolga ke Pengadilan Tinggi Medan


1

Mentransfer uang remunerasi kemasing-masing pegawai pada saat telah diterima dari Mahkamah Agung melalui pihak Bank


1

JUMLAH

h

12

Pengajuan Uang Persedian Membuat surat permohonan permintaan uang persediaan (UP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)


1



1

JUMLAH

i

2

Tambahan Uang Persediaan (TUP) Membuat surat permohonan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup


1

Pembuatan surat permohonan permintaan tambahan uang persediaan yang diajukan ke Kantor Wilayah Perbendahaan Negara


1

Membuat SPM tambahan uang persediaan (TUP) dengan kelengkapannya


1

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) tambahan uang persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN)


1

JUMLAH

4

4

j

Mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya


1

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)


1

JUMLAH

k

2

Pengajuan SPM Langsung Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya


2



1

JUMLAH

m

3

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menerima, membukukan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak pada bank persepsi dilaksanakan


2

Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris


1

Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya


1

JUMLAH

4

5

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

a

Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)


1

Pembuatan Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN


1

Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke aplikasi SAKPA.


2

Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN.


1

Mengirim Laporan ADK Sakpa dan Cetakan nya ke KPPN


2

Mengirim Laporan ADK Sakpa dan Cetakan nya serta Laporan Realisasi Anggaran Manual masing-masing Per Bulan ke Pengadila Tinggi Agama dan Pengadila Tinggi Medan


1

JUMLAH

b

8

Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan Laporan Realisasi Anggaran per Triwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi anggaran selama 3 bulan dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

JUMLAH


2

2

5

c

Laporan PP No. 39 Thn. 2006 (Aplikasi Bappenas) per triwulan Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri Medan dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)


2

Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 per Triwulan ke Pengadilan Tinggi Medan


1

JUMLAH

d

3

Laporan Semester dan CaLK (Catatan atas Lap. Keuangan) Membuat laporan semester melalui aplikasi SAKPA dan pembuatan CaLK semesteran


3

Mengirimkan laporan semester dan CaLK ke Korwil Pengadilan Tinggi Agama Medan dan ke Pengadilan Tinggi Medan


1

JUMLAH

e

4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan dan Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sibolga sesuai dengan data yang telah masuk


3

Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Medan


1

JUMLAH

6

Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

a

Buku Kas Umum

4

Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap lembarannya dan diparaf oleh Bendahara Pengeluaran


1

Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


2

JUMLAH

b

3

Buku Pembantu Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulannya


1

Buku Pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada direkening giro


1

Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi pembayaran surat setoran pajak (SSP)


1

Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu bank dan buku pembantu pajak sesuai kebutuhan


2

JUMLAH

7

5

Pembutan Laporan Keuangan Menyerahkan Laporan Keuangan akhir tahun ke Pengadilan Tinggi Medan setelah adanya Rekonsiliasi dari KPPN, setiap awal Januari

JUMLAH


3

3

6

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR SUB. BAG. KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Recommend Documents