KATA PENGANTAR. Lembang, Desember 2015 Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang, Drh. Oloan Parlindungan, M.P. NIP

KATA PENGANTAR Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perbendaharaan Negara, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah didalam menyelenggarakan pengendalian intern. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut, maka unit satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang sebagai salah satu satuan kerja eselon III Kementerian Pertanian telah membentuk Satuan Pengendalian Intern (Satlak PI) dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BIB Lembang Nomor : 45/Kpts/KP.340/F2.J/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang telah dirubah dengan SK Nomor : 109/Kpts/KP.340/F2.J/8/2013, tanggal 1 Agustus 2013. Menindaklanjuti berbagai peraturan pelaksanaan SPI serta Keputusan Kepala BIB Lembang tersebut diatas, Tim Satlak PI menyusun Petunjuk Teknis Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Juknis Satlak PI) Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Akhirnya kami mengajak mari kita luruskan niat, maksimalkan ikhtiar dan hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan dan hanya kepadaNya kita berserah diri. Salam SPI : Smart, Speed, Strict (Handal, Proaktif, Tegas)

Lembang, Desember 2015 Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang,

Drh. Oloan Parlindungan, M.P. NIP. 19641126 199203 1 001

Petunjuk Teknis Satlak PI – BIB Lembang

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................1 DAFTAR ISI ...............................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN.............................................................................3 A. Latar Belakang ............................................................................3 B. Dasar Hukum ..............................................................................4 C. Maksud dan Tujuan.....................................................................5 D. Ruang Lingkup ............................................................................5 E. Keluaran .....................................................................................6 BAB II VISI DAN MISI SATLAK PI BIB LEMBANG ....................................7 A. Visi ..............................................................................................7 B. Misi .............................................................................................7 C. Struktur Organisasi .....................................................................8 D. Tugas Pokok ...............................................................................9 E. Fungsi .........................................................................................9 F. Tujuan .........................................................................................9 G. Sasaran ....................................................................................10 H. Uraian Kerja Satlak PI ...............................................................10 1. Ketua ....................................................................................10 2. Anggota ................................................................................10 BAB III TATA KERJA PELAKSANAAN SATLAK PI ................................12 A. Mekanisme Pengendalian .........................................................12 B. Sistem Pelaporan ......................................................................12 C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satlak PI ........................14 BAB IV PELAKSANAAN PENGENDALIAN SPI .......................................15 A. Lingkungan Pengendalian .........................................................15 B. Penilaian Risiko ........................................................................21 C. Kegiatan Pengendalian .............................................................24 D. Informasi dan Komunikasi .........................................................27 E. Pemantauan Pengendalian Intern .............................................35 BAB V PENUTUP ....................................................................................42


2

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi kedudukan, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara, Menteri

Pertanian

bertanggung

jawab

terhadap

keberhasilan

pembangunan pertanian. Pembangunan

pertanian

ditujukan

untuk

mewujudkan

sistem

pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan, menumbuhkembangkan

ketahanan

pangan

dan

gizi

termasuk

divesifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan eksport produk pertanian serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan pertanian dan mencapai pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis dan tertib

dalam

penyelenggaraan

pemerintah,

keandalan

laporan

keuangan, pengamanan asset dan keraatan terhadap peraturan perundangan, maka Kementerian Pertanian memerlukan sistem yang memberi keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI), maka unit dan satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk


3

melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Penerapan SPI di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2015. Hal ini dikarenakan SPI mempunyai 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan asset Negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas Unsur : (a) lingkungan

pengendalian;

(b)

penilaian

risiko;

(c)

kegiatan

pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan Unsur-unsur SPI sebagaimana dimaksudkan di atas harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Tuntutan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mengamanatkan pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing menjadikan substansi juklak/juknis dirancang sedemikian rupa guna memberikan pembekalan yang memadai bagi pimpinan instansi serta pejabat berwenang lainnya agar dapat melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan SPI dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian di lingkungan masing-masing instansi. B. Dasar Hukum Petunjuk Teknis (Juknis) Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) di lingkungan Balai Inseminasi Buatan Lembang ini, merujuk pada :


4

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern; b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai. e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang. f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2010 tentang

Pedoman

Umum

Sistem

Pengendalian

Intern

di

lingkungan Kementerian Pertanian. g. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Peternakan (Maret 2010). C. Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) dalam melaksanakan tugasnya, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan kesatuan arah dalam melaksanakan pembinaan dan penilaian efektivitas implementasi SPI. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Juknis meliputi persiapan/perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pembinaan dan penilaian efektivitas implementasi SPI.


5

E. Keluaran Laporan hasil pembinaan dan penilaian kinerja SPI Balai Inseminasi Buatan Lembang.


6

BAB II VISI DAN MISI SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN BIB LEMBANG A. Visi Menjadikan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) BIB Lembang yang profesional, efektif dan efisien dalam melakukan pembinaan dan penilaian implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Balai Inseminasi Buatan Lembang. B. Misi 1. Melaksanakan pembinaan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam proses pelayanan teknis dan administrasi pada Balai Inseminasi Buatan Lembang. 2. Membantu Kepala Balai mendapatkan penilaian yang objektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Balai Inseminasi Buatan Lembang 3. Mendorong Kepala Balai meningkatkan prinsip tata kelola Balai Inseminasi Buatan Lembang yang efektif, efisien, ekonomis dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap jalannya kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang

Dalam mencapai Visi dan Misi tersebut diatas, Satlak PI harus mempunyai jiwa Smart (Handal), Speed ( Proaktif) dan Strict (Tegas) yang dilandasi dengan semangat : 1. Jujur, objektif dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab. 2. Loyal terhadap Balai Inseminasi Buatan Lembang, tetapi tidak terlibat secara sadar dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. 3. Tidak

terlibat

dalam

tindakan

atau

kegiatan

yang

dapat

mendiskreditkan Satlak PI atau Balai Inseminasi Buatan Lembang. Petunjuk Teknis Satlak PI – BIB Lembang

7

4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Balai Inseminasi Buatan Lembang, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara obyektif. 5. Melaksanakan

seluruh

komponen

pengendalian

dengan

menggunakan kempetensi professional yang dimilikinya. 6. Menguasai sepenuhnya Standard Pengawasan Intern, kegiatan dan peraturan Balai Inseminasi Buatan Lembang. 7. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum atau menimbulkan kerugian terhadap Balai Inseminasi Buatan Lembang. 8. Tidak

membocorkan

rahasia

kantor,

jabatan

atau

hasil

pengawasan internal. 9. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas. 10. Melaporkan hasil Pengawasan Internal kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang. C. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI) BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

Penanggungjawab Ketua

Anggota

Anggota

Gambar 1 : Struktur Organisasi Satlak PI


8

D. Tugas Pokok 1.

Membantu Kepala Balai dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Balai Inseminasi Buatan Lembang

2.

Mitra

kerja

Kepala

Balai

dalam

melaksanakan

dan

merekomendasikan penyempurnaan tata kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang. 3.

Menyusun laporan berkala (per tri wulan) dan laporan tahunan pelaksanaan SPI dan mengirimkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian

Pertanian

selaku

Pembina

SPI

Kementerian

Pertanian. E. Fungsi 1. Membina implementasi sistem pengendalian intern (SPI) 2. Menilai,

menguji,

mengevaluasi,

mereview,

memantau,

merekomendasikan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan SPI 3. Menyusun rencana kerja anggaran kegiatan pengendalian intern. 4. Penilaian dan pengujian kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang. 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPI kepada Kepala Balai. 6. Monitoring dan Evaluasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 7. Pendampingan pemeriksaan APIP. F. Tujuan 1. Terimplementasinya Sistem Pengendalian Intern 2. Terlaksananya kegiatan organisasi yang efektif, efisien, ekonomis dan taat aturan. 3. Terlaksananya pelaporan keuangan yang handal 4. Terlaksananya pengamanan asset Negara.


9

G. Sasaran 1. Menurunnya tingkat penyimpangan dan kerugian Negara. 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja. 3. Meningkatnya manajemen asset keuangan. 4. Mendukung dan ikut mempertahankan

opini BPK terhadap

laporan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5. Mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Balai Inseminasi Buatan Lembang. H. Uraian Kerja Satlak PI 1. Ketua a.

Menyusun rencana kerja

b.

Mengkoordinir

kegiatan

implementasi

SPI

mulai

dari

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan. c.

Mengevaluasi Petunjuk Teknis Satlak PI, guna perbaikan sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi

d.

Memonitor penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari APIP.

e.

Merangkap kerja sebagai Anggota Satlak PI

f.

Menatausahakan hasil pelaksanaan Satlak PI

g.

Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan triwulan dan tahunan implementasi SPI.

2. Anggota a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penilaian implementasi SPI sesuai perintah kerja. b. Membuat laporan kegiatan triwulan dan tahunan kegiatan Satlak PI c. Memberikan masukan dan saran perbaikan/peningkatan kepada Kepala Balai.


10

d. Memantau tindakan perbaikan hasil masukan dan saran perbaikan/peningkatan.


11

BAB III TATA KERJA PELAKSANAAN SATLAK PI

A. Mekanisme Pengendalian

1. Penyusunan rencana kerja Setiap awal tahun Satlak PI menyusun rencana kerja terdiri dari: a.Penyusunan jadual pertemuan; b.Penyusunan jadual pelaksanaan; c. Penetapan objek pengendalian; d.Penyusunan anggaran kegiatan; e.Pembuatan pelaporan kegiatan, dan f. Penyelesaian TLHP yang belum ditindaklanjuti.

2. Pelaksanaan Pengendalian a.Pelaksanaan kegiatan pengendalian, berasal dari instruksi Kepala Balai, usulan Satlak PI atau kegiatan pengendalian luar biasa akibat adanya suatu kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan tujuan SPI. b.Pelaksanaan pengendalian mengacu kepada Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang, dengan jangka waktu pelaksanaan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. c. Periode pelaksanaan pengendalian minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan diakhir bulan dalam triwulan tahun anggaran berjalan. B. Sistem Pelaporan

1. Laporan Hasil Pengendalian


12

Laporan hasil pengendalian yang dilaksanakan oleh Satlak PI minimal harus : a.Jelas, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan, dan dijamin kerahasiaannya b.Laporan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu 1 (satu) untuk disampaikan kepada Kepala Balai dan sisanya untuk arsip Satlak PI, disimpan oleh Ketua Satlak PI, dijamin kerahasiaannya dan terkendali (tidak boleh digandakan). c. Laporan dibuat dan diserahkan kepada Kepala Balai paling lambat 7(tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan tugas.

2. Rekomendasi Pimpinan Atas laporan pelaksanaan pengendalian yang dilaksanakan oleh Satlak PI, maka Kepala Balai dapat merekomendasikan hal-hal berikut : a. Mengulang atau tidak mengulang pengendalian yang dilakukan oleh Satlak PI b. Menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut c. Menyampaikan atau tidak, permasalahan yang ditemukan kepada atasan ataupun kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3. Format Laporan terdiri dari : a. Pendahuluan (latar belakang, dasar hukum, tujuan dan ruang lingkup) b. Hasil pengendalian terdiri dari permasalahan/kondisi faktual, penyebab akibat dari 5 (lima) unsur SPI. c. Kesimpulan dan saran d. Tanggapan


13

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satlak PI

Untuk dapat melaksanakan tata kerja pelaksanaan Pengendalian SPI yang baik, maka Satlak PI Balai Inseminasi Buatan Lembang menggunakan

dokumen

prosedur

(SOP)

dan

formulir

yang

selengkapnya tertuang dalam lampiran juknis dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Juknis Satlak PI ini.


14

BAB IV PELAKSANAAN PENGENDALIAN SPI

A. Lingkungan Pengendalian

Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Dalam menerapkan Unsur lingkungan pengendalian intern, Kepala Balai bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detil untuk menyesuaikan dengan kegiatan instansi pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu

dan

menjadi

bagian

integral

dari

kegiatan

instansi

pemerintah.

Lingkungan pengendalian adalah unsur pertama dalam sistem pengendalian intern pada PP 60 tahun 2008. Unit kerja/Satuan Kerja (Satker) harus memiliki suatu lingkungan yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi maupun keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal.

Kepala

Balai

wajib

menciptakan

dan

memelihara

lingkungan

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakkan intergritas dan nilai etika, komitmen terhadap kempetensi, kepemimpinan kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.


15

Pendelegasian

wewenang

dan

tanggung

jawab

yang

tepat,

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintahan terkait.

Guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap lingkungan pengendalian yang telah dibangun oleh unit kerja/satuan kerja diperlukan suatu langkah dan mekanisme pengujian dimaksudkan untuk mencocokkan pedum SPI dengan pelaksanaannya, sehingga dihasilkan informasi kinerja dan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya.


16

Table 1. penilaian Lingkungan Pengendalian No.

URAIAN

YA

A

ORGANISASI

1

Pimpinan telah menetapkan bagan organisasi di

TIDAK

unit kerja/satker yang bersangkutan 2

Kesesuaian organisasi dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja/satker

3

Organisasi

dilengkapi

mekanisme

dan

alur

pekerjaan 4

Bagan

organisasi

dilengkapi

dengan

rentang

kendali bagi pimpinan dalam organisasi 5

Organisasi diisi dengan personil berkompeten dalam menduduki jabatan

6

Pimpinan

melakukan

pemantauan

terhadap

operasionalisasi organisasi pada unit kerja/satker dalam pelaksanaan kegiatan 7

Organisasi dilengkapi dengan struktur organisasi dan uraian kerja (job description)

8

Organisasi didukung dan dilengkapi dengan sistem hubungan kerja yang intergasi antar bagian secara vertikal maupun horizontal

9

Organisasi dilengkapi dengan definisi wewenang dan pendelegasiannya

10

Struktur

organisasi

dan

uraian

tugasnya

disosialisasikan kepada seluruh personil/karyawan yang didalamnya. 11

Pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap organisasi yang telah ada guna penyempurnaan

12

Rekomendasi hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan organisasi


17

No.

URAIAN

YA

B

PROSEDUR

1

Pimpinan menetapkan prosedur tertulis (SOP) di

TIDAK

unit kerja/satker 2

SOP dibuat lengkap seluruh kegiatan sesuai dengan tupoksi

3

Kesesuaian organisasi

prosedur dalam

dengan

mendukung

kebutuhan pelaksanaan

kegiatan dan tupoksi dari unit kerja. 4

Efektifitas prosedur sebagai acuan kerja

5

Prosedur telah disusun secara sederhana, tidak bertele-tele, jelas dan fleksibel

6

Prosedur telah ditunjang dengan kebijakan secara tertulis

7

Prosedur disosialisasikan/dikomunikasikan kepada seluruh

karyawan/pegawai

pada

satuan

kerja/satker dan pengguna 8

Prosedur telah memuat pencatatan, pelaporan untuk

pelaksanaan

kegiatan,

pengelolaan

keuangan/asset. 9

Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada unit kerja/satker telah dibuat

10

Pimpinan melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap prosedur yang ada

11

Format/outline laporan meliputi kondisi, kendala dan rekomendasi

12

Hasil evaluasi prosedur dituangkan digunakan pimpinan

unit

kerja/satker

sebagai

bahan

penyempurnaan prosedur.


18

No.

URAIAN

YA

C.

SUMBER DAYA MANUSIA

1

Pimpinan menyediakan sarana guna menegakkan

TIDAK

integritas/nilai etika di unit kerja/satker. Dan seluruh pejabat struktural telah menyampaikan data kekayaan 2

Pimpinan menerapkan kompetensi SDM dalam organisasi di unit kerja/satker

3

Pimpinan

menggunakan

pertimbangan

risiko

dalam pengambilan keputusan dalam menerapkan manajeman berbasis kinerja. 4

Pimpinan mensosialisasikan uraian tugas kepada masing-masing personil pada unit kerja/satker

5

Pimpinan melakukan pembinaan karir/pola karir pegawai pada unit kerja/satker.

6

Pimpinan

menetapkan

pegawai

guna

system

meningkatkan

DIKLAT

bagi

kemampuan/

profesionalisme. 7

Pimpinan

menerapkan/

menetapkan

rumpun

jabatan bagi pegawai. 8

Pimpinan menetapkan kompetensi pegawai, mulai dari mekanisme penerimaan PNS sampai dengan pengkajian kinerja pegawai.

9

Pimpinan

melakukan

pemantauan/

evaluasi

terhadap penguasaan/ implementasi uraian tugas (jobs description) masing-masing personil 10

Pimpinan

dalam

menetapkan

personil

yang

mengelola keuangan/ asset Negara berdasarkan kompetensinya.


19

No.

URAIAN

YA

D

KEBIJAKAN

1

Pimpinan menetapkan kebijakan tertulis guna

TIDAK

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja/ satker. 2

Kebijakan telah sesuai dengan tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan

3

Kebijakan

pimpinan

telah

disosialisasikan/

dikomunikasikan kepada personil di unit kerja/ satker. 4

Pimpinan telah menetapkan KAK/TOR sebagai acuan dalam pemantauan kebijakan.

5

Pimpinan telah menyusun dan menetapkan tim berdasarkan

kompetensi

untuk

melakukan

pemantauan penerapan kebijakan. 6

Kebijakan digunakan

disusun

secara

sebagai

sederhana/ acuan

efektif

pelaksana

kegiatan/program. 7

Kebijakan telah dapat memberikan motivasi bagi PNS dalam pencapaian tujuan unit kerja/satker.

8

Kebijakan dapat meningkatkan disiplin pegawai

9

Ketepatan

penggunaan

perangkat

kerja

pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. 10

Kebijakan dapat diterima secara rasional di semua lapisan level organisasi

11

Kebijakan ketepatan/

telah

mendeskripsikan

keberhasilan

pencapaian

tingkat sasaran

kebijakan. 12

Kebijakan telah disahkan sebagai pedoman/ acuan pelaksanaan kegiatan/ program.


20

No. 13

URAIAN

YA

TIDAK

Kebijakan telah digunakan sebagai pedoman/ acuan pelaksanaan kegiatan/ program.

14

Pengelolaan

sumber

kebijakan

seperti

kepegawaian dan pelaksanaan program 15

Kebijakan telah dijabarkan kedalam juklak/ juknis kegiatan.

B. Penilaian Risiko

Risiko

didefinisikan

sebagai

kemungkinan

kejadian

merugikan

berdasarkan definisi tersebut terdapat juga tiga unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai risiko yaitu sebagai sesuatu kejadian tersebut masih merupakan bisa terjadi bisa tidak, serta bila kejadian terjadi akan menimbulkan kerugian.

Ditinjau dari penyebab terjadinya risiko dapat dikategorikan menjadi risiko keuangan dan risiko operasional. Risiko keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga dan mata uang asli, sedangkan risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non keuangan yaitu manusia, teknologi dan alam.

Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan risiko dapat dikategorikan menjadi risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang terjadi dari suatu kejadian yang hanya berakibat timbulnya kerugian dan tidak memungkinkan terjadinya keuntungan misalnya pada kejadian kebakaran. Adapun risiko alternative adalah risiko yang tidak

saja

memungkinkan

terjadinya

kerugian

tetapi


juga

21

memungkinkan terjadinya keuntungan misalnya risiko pada kegiatan investasi.

Ditinjau dari aktivitasnya yang dilakukan terdapat berbagai macam risiko

sesuai

dengan

aktivitas

yang

dilakukan

karena

dapat

menimbulkan risiko aktivitas-aktivitas antara lain perencanaan, pengadaan, perjalanan dinas dan lain-lain.

Pengelolaan risiko ini dapat dilakukan secara parsial oleh masingmasing unit kerja pelaksana kegiatan tetapi perlu dilakukan secara komprehensif agar risiko dapat dilakukan secara efektif, oleh karena itu diperlukan manajemen pengelola risiko.

Manajeman pengelola risiko adalah bagaimana menangani semua risiko yang ada di dalam instansi pemerintah tanpa memilih risiko tertentu saja tetapi pada semua risiko yang mengancam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Table 2. Penilaian Risiko NO.

URAIAN

A.

PENILAIAN RISIKO

1

Apakah setiap kegiatan telah dibuatkan TOR

2

Apakah setiap TOR yang dibuat telah memuat tujuan dan kegiatan yang selaras dengan renstra. Apakah TOR yang dibuat telah menguraikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilengkapi dengan alokasi sumber daya (SDM, Keuangan, Fisik) Apakah TOR yang dibuat telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan

3

4

YA TIDAK


22

No. 5 6

7 8

9

10

B. 1

YA TIDAK

URAIAN Apakah masing-masing kegiatan telah dilengkapi dengan indikator keberhasilan Apakah TOR telah menetapkan titik kritis dari tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan aktivitas yang paling dominan dalam pencapaian tujuan Apakah telah ditetapkan risiko terhadap titik kritis tahapan kegiatan Apakah dalam penetapan risiko telah memenuhi unsur kejadian, kemungkinan dan menimbulkan kerugian Apakah risiko yang ditetapkan telah dilengkapi dengan penyebab terjadinya risiko serta dampak yang akan terjadi Apakah penilaian risiko telah dituangkan dalam daftar risiko dan telah disahkan oleh penyusun maupun pemeriksa SPIP PENANGANAN RISIKO

C.

Apakah daftar penanganan risiko telah dibuat untuk masing-masing risiko yang telah ditetapkan Apakah penanganan risiko yang telah dibuat telah menghilangkan/pemperkecil penyebab terjadinya risiko Apakah telah dibuat prosedur penanganan risiko dari masing-masing titik kritis kegiatan Apakah penanganan risiko telah dituangkan dalam daftar penanganan risiko dan telah disahkan oleh penyusun kegiatan maupun pemeriksa SPIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO

1

Apakah mekanisme atau prosedur mengenai

2

3 4

pemantauan dan evaluasi risiko telah dibuat 2

Apakah

satker/

unit

kerja

telah

membuat

rekapitulasi risiko dan upaya penanganan risiko 3

Apakah satker/ unit kerja telah membuat jadwal pemantauan dan evaluasi risiko


23

No. 4

URAIAN

YA TIDAK

Apakah SPIP unit kerja/satker telah melakukan pemantauan

evaluasi

risiko

yang

telah

dituangkan dalam rekapitulasi risiko dan upaya penanganan risiko 5

Apakah laporan pemantauan dan evaluasi risiko yang telah dibuat dilengkapi dengan saran/ rekomendasi

6

Apakah saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti

C. Kegiatan Pengendalian

Unsur Pengendalian Intern yang ketiga adalah kegiatan pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah mengurangi risiko yang telah diidentifikasikan selama proses penilaian risiko. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti arahan ini diwujudkan dalam kebijakan dan prosedur secara tertulis yang memungkinkan

diambilnya

tindakan-tindakan

dengan

mempertimbangkan risiko yang terdapat dalam seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Tindakan-tindakan pengendalian tersebut dilaksanakan melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen. NO.

URAIAN

A.

KEGIATAN PENGENDALIAN

1

Pimpinan telah menetapkan visi, misi dan tujuan

YA TIDAK

organisasi secara tertulis di unit kerja/satker yang bersangkutan 2

Visi, misi dan tujuan mengacu pada tugas pokok


24

dan fungsi dari unit kerja/satker 3

Kegiatan pengendalian dapat digunakan secara efektif

sebagai

acuan

kegiatan

di

unit

kerja/satker 4

Penanggungjawab kegiatan telah

menyusun

KAK/TOR sebagai acuan dalam masing-masing kegiatan sebagai sarana untuk penilaian risiko 5

Pimpinan menetapkan prosedur dan kebijakan pada

unit

kerja/satker

guna

mendukung

pelaksanaan kegiatan dan tupoksi. 6

Pelaksanaan

pemantauan/evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

terhadap

pengendalian

telah

berjalan baik dan efektif 7

Pelaksanaan review atas kinerja dan unit kerja/ satker secara berkala/ berkelanjutan

8

Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia pada unit kerja/ satker

9

Pengendalian

atas

pengelolaan

system

informasi, seperti pengamanan system informasi, pengendalian atas akses dan pengembangan serta

perubahan

perangkat

lunak

di

unit

kerja/satker

No. 10

URAIAN

YA TIDAK

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, seperti

pemberantasan

akses

berdasarkan

tanggungjawab 11

Pimpinan telah melakukan pemisahan tugas sesuai

dengan

pemisahan

fungsi

yang


25

ditetapkan 12

Pimpinan

telah

melakukan

pengendalian

terhadap kelengkapan pemrosesan data 13

Pimpinan

telah

melakukan

pengendalian

terhadap akurasi pemrosesan data 14

Pimpinan telah melakukan pengendalian aplikasi seperti

pengendalian

otorisasi,

pengesahan

dokumen sumber, serta pengendalian fisik dan keuangan di unit kerja 15

Pimpinan telah melakukan pengendalian atas indikator dan ukuran kinerja

16

Pimpinan menunjuk/menetapkan personil untuk melakukan pemantauan indikator/ukuran kinerja

17

Pimpinan melakukan pemisahan fungsi dari masing-masing bagian/kegiatan

18

Pimpinan menunjuk/menetapkan otorisasi atas transaksi/kejadian penting pada unit kerja/satker

19

Pencatatan yang akurat/tepat atas transaksi/ kejadian di unit kerja/satker

20

Prosedur tetap pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

21

Akuntabilitas

terhadap

sumber

daya

dan

pencatatannya

No. 22

URAIAN

YA TIDAK

Dokumentasi yang baik atas SPI terhadap transaksi/ kejadian penting di unit kerja/ satker.

B.

PENGUATAN KEGIATAN PENGENDALIAN

1

Pimpinan menetapkan mekanisme/ prosedur penerimaan terhadap APIP dalam melakukan


26

pemeriksaan di instansi yang bersangkutan 2

Pimpinan menetapkan mekanisme atau prosedur penyedia data yang diperlukan oleh APIP dalam melakukan

pemeriksaan

di

instansi

yang

bersangkutan 3

Pimpinan menetapkan mekanisme atau prosedur konsultasi kepada APIP di unit kerja/satker

4

Pimpinan menetapkan mekanisme atau prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

5

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu

6

Pimpinan telah menunjuk/menetapkan personil untuk

penanganan

tindak

lanjut

hasil

perangkat

kerja

pemeriksaan APIP 7

Ketepatan

penggunaan

pendukung dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 8

Pendokumentasian hasil pelaksanaan tindak lanjut

hasil

pemeriksaan

APIP

guna

memudahkan pencarian apabila diperlukan 9

Pemanfaatan/tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh pimpinan guna memperbaiki manajemen di unit kerja/ satker

D. Informasi dan Komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi unit satker. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Guna mendukung kelancaran informasi


27

dan komunikasi dalam pelaksanaan informasi dan komunikasi dalam Program Kerja Audit (PKA) yaitu pencatatan dan pelaporan.

Table 4. Penilaian Informasi dan Komunikasi NO.

URAIAN

YA TIDAK

A.

INFORMASI

1

Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme/prosedur informasi

pada

tertulis unit

mengenai

kerja/satker

yang

bersangkutan 2

Mekanisme atau prosedur yang dibuat telah cukup

operasional

penyampaian satker,

sebagai

informasi

seperti

acuan

lingkup

memuat

dalam

unit

rencana

kerja/

evaluasi

berkala, kriteria/persyaratan yang digunakan dalam penyusunan dan penyampaian informasi, metodologi, dan sebagainya 3

Mekanisme/prosedur telah digunakan dalam penyusunan/penyampaian informasi pada unit kerja/satker

4

Penyusunan informasi menggunakan KAK/TOR yang

dibuat

khusus

untuk

masing-masing

pemantauan yang dilakukan NO. 5

URAIAN Penyampaian

informasi

YA TIDAK menggunakan

KAK/TOR yang dibuat khusus untuk masingmasing pemantauan yang dilakukan 6

Pengelola

informasi

dilakukan

oleh

para

personil yang kompeten


28

7

Pengolah

informasi

dilaksanakan

secara

periodik sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan. 8

Pengelola informasi telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pemantauan

9

Ruang

lingkup/frequensi

mencakup asset

informasi

pengendalian

Negara,

pemantauan

intern,

pelaksanaan

atas

telah

keuangan,

kegiatan

dan

tujuan

dan

pencapaian

sasaran organisasi, dengan memperhatikan/ mempertimbangkan

tahap

kegiatan

yang

dipantau 10

Pengelolaan informasi menggunakan perangkat daftar periksa (Check List), daftar quesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan

11

Pengelolaan

informasi

telah

menghasilkan

output berupa laporan 12

Materi

dalam

laporan

minimal

menyajikan

kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 13

Pengelolaan

informasi

dilakukan

dengan

menganalisa hasil dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

No. 14

URAIAN

YA TIDAK

Hasil pengelolaan informasi dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan Instansi Pemerintah atau pemberi tugas

15

Hasil pengelolaan informasi didokumentasikan sebagaimana mestinya dan dapat dengan Petunjuk Teknis Satlak PI – BIB Lembang

29

mudah didapat ketika diperlukan 16

Kelemahan

yang

ditemukan

selama

pengelolaan informasi segera ditindaklanjuti oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pihakpihak terkait lainnya 17

Kelemahan

yang

dikomunikasikan

ditemukan kepada

segera

pihak

yang

bertanggung jawab atas fungsi tersebut atau atasan langsungnya B

KOMUNIKASI

1

Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme

atau

proses

tertulis

mengenai

pelaksanaan komunikasi di lingkup unit kerja/ satker yang bersangkutan 2

Mekanisme yang dibuat minimal telah memuat tahapan/waktu pelaksanaan, susunan personil pelaksana, metodologi, dan sebagainya

3

Mekanisme/prosedur telah digunakan sebagai acuan dalam kegiatan komunikasi lingkup unit kerja/satker tersebut

4

Pengelolaan komunikasi telah sesuai SOP untuk masing-masing kegiatan

No. 5

URAIAN Informasi/komunikasi

telah

YA TIDAK dilakukan

oleh

personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat berwenang/pengalaman yang memadai 6

Pengelolaan

informasi/komunikasi

evaluasi

memahami secara memadai mengenai visi, misi


30

dan tujuan unit kerja/satker 7

Pengelola


memahami instansi

bagaimana

pemerintah

evaluasi

pengendalian seharusnya

intern

bekerja/

sebagaimana implementasinya 8

Evaluasi terhadap informasi dan komunikasi dilaksanakan secara periodik sesuai rencana dan

luasnya

program/kegiatan

yang

dilaksanakan 9

Evaluasi

terhadap


dilakukan pada saat adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran 10

Ruang lingkup informasi/komunikasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan

11

Frekuensi informasi/komunikasi didasarkan atas hasil

penilaian

risiko

dan

pemantauan

berkelanjutan

No. 12

URAIAN Evaluasi


YA TIDAK telah

menggunakan perangkat daftar (Check List), daftar quesioner, atau perangkat lainnya yang tepat atau dapat dipertanggungjawabkan 13

Evaluasi


telah


31

menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar penilaian pelaksanaan informasi 14

Kegiatan


menghasilkan output

telah

berupa laporan hasil

kegiatan 15

Evaluasi informasi/komunikasi telah menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan

16

Evaluasi kegiatan informasi/komunikasi telah menyajikan analisa 3E + 1T

17

Dalam laporan evaluasi informasi/komunikasi disajikan

kendala

dan

rekomendasi

untuk

mengatasi permasalahan yang dihadapi 18

Hasil

evaluasi


didokumentasikan

dengan

baik

sehingga

dengan mudah didapat ketika diperlukan 19

Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi kegiatan


segera

diselesaikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya NO. 20

URAIAN Kelemahan

yang

dikomunikasikan

YA TIDAK

ditemukan kepada

segera

pihak

yang

bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasannya langsung 21

Hasil

pemeriksaan

evaluasi

informasi/

komunikasi segera dilaporkan kepada pimpinan instansi Pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya


32

C

BENTUK DAN SARANA KOMUNIKASI

1

Unit kerja/satker telah memiliki mekanisme secara

tertulis

pengembangan

sebagai

prosedur

system

informasi

untuk dan

komunikasi 2

Mekanisme atau prosedur tersebut materinya telah cukup operasional untuk pengembangan sistem informasi/komunikasi

3

Mekanisme

atau

digunakan

prosedur

secara

pengembangan

tersebut

optimal

sistem

telah dalam


pada unit kerja/satker 4

Pimpinan unit kerja/satker telah menunjuk tim atau petugas khusus untuk memantau dan mengembangkan

sistem

informasi

dan

komunikasi 5

Pimpinan unit kerja/satker telah menindaklanjuti rekomendasi hasil monev yang dilakukan oleh petugas/pengelola sistem informasi/ komunikasi guna pengembangannya

NO. 6

URAIAN

YA TIDAK

Tindakan korektif di bidang sistem informasi/ komunikasi dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja/satker

dalam

jangka

waktu

yang

ditetapkan 7

Pimpinan unit kerja/satker telah menggunakan rekomendasi

hasil

monev

sistem

informasi/komunikasi atau review lainnya untuk memperkuat terciptanya pengendalian intern 8

Pimpinan unit kerja/satker telah mencegah


33

terjadinya kesalahan yang berulang di bidang informasi/komunikasi 9

Pimpinan unit kerja/satker telah memantau tindak lanjut atas rekomendasi tim pengelola sistem informasi/komunikasi

10

Pimpinan

unit

melaporakan

kerja/satker status

secara

pengembangan

berkala sistem



34

E. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil

audit

dan

diselenggarakan

review melalui

lainnya. kegiatan

Pemantauan pengelolaan

berkelanjutan

rutin,

supervisi,

pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan

tugas.

Evaluasi

terpisah

diselenggarakan

melalui

penilaian sendiri, review, dan pengujian efektifitas SPIP yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Sedangkan tindak lanjut rekomnendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi Pemerintah. Yang dimaksud dengan “evaluasi terpisah” adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian

risiko

dan

efektivitas

prosedur

pemantauan

yang

berkelanjutan. Evaluasi terpisah Instansi Pemerintah dilakukan dengan

mempertimbangkan

lingkup

dan

frekuensi

evaluasi,

metodologi, dan sumber daya. Dalam melalukan evaluasi terpisah apabila diperlukan evakuator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai seperti pembandingan (benchmarking), quesioner, bagan arus (flowchart), dan teknik kuantitatif.


35

Table 5. Penilaian Pemantauan Pengendalian Intern NO

URAIAN

YA TIDAK

A

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

1

Pimpinan telah memiliki mekanisme/prosedur tertulis mengenai pelaksanaan pemantauan berkelanjutan pada instansi pemerintah yang bersangkutan

2

Mekanisme atau prosedur yang dibuat telah cukup

operasional

pelaksanaan

sebagai

evaluasi

acuan

lingkup

dalam instansi

pemerintah tersebut, seperti memuat rencana evaluasi

berkala,

kriteria/persyaratan

yang

digunakan dalam pemantauan, metodologi, dan sebagainya 3

Mekanisme/prosedur telah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan lingkup instansi pemerintah yang bersangkutan

4

Pemantauan menggunakan KAK/TOR yang dibuat

khusus

untuk

masing-masing

pemantauan yang dilakukan 5

Pemantauan dilakukan oleh para personil yang kompeten

6

Pemantauan

dilaksanakan

secara

periodik

sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan 7

Pemantauan telah menggunakan kriteria atau persyaratan

yang

tepat

sebagai

dasar

pelaksanaan pemantauan


36

NO 8

URAIAN

YA TIDAK

Ruang lingkup dan frekuensi pemantauan telah mencakup asset

pengendalian

Negara,

pemantauan

intern,

pelaksanaan

atas

keuangan,

kegiatan

dan

tujuan

dan

pencapaian

sasaran organisasi, dengan memperhatikan/ mempertimbangkan

tahap

kegiatan

yang

dipantau 9

Pemantauan menggunakan perangkat daftar periksa (Check list), daftar quesioner, atau perangkat

lainnya

yang

tepat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan 10

Kegiatan

pemantauan

telah

menghasilkan

output berupa laporan hasil pemantauan 11

Materi

dalam

laporan

minimal

menyajikan

kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 12

Pemantauan dilakukan dengan menganalisa hasil pemantauan dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan

13

Hasil

pelaksanaan

dilaporkan

tepat

pemantauan

waktu

kepada

segera pimpinan

instansi Pemerintah atau pemberi tugas 14

Hasil

pemantauan

didokumentasikan

sebagaimana mestinya dan dapat dengan mudah didapat ketika diperlukan 15

Kelemahan

yang

pemantauan

segera

ditemukan ditindaklanjuti

selama oleh

pimpinan instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya


37

16

Kelemahan

yang

dikomunikasikan

ditemukan kepada

segera

pihak

yang

bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya B

EVALUASI TERPISAH

1

Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme atau prosedur tertulis mengenai pelaksanaan

evaluasi

lingkup

instansi

pemerintah yang bersangkutan 2

Mekanisme yang dibuat minimal telah memuat tahapan dan waktu pelaksanaan evaluasi, susunan personil, metodologi, dan sebagainya

3

Mekanisme/ Prosedur telah digunakan sebagai acuan dalam kegiatan evaluasi lingkup instansi pemerintah tersebut

4

Evaluasi menggunakan KAK/TOR yang dibuat khusus untuk masing-masing kegiatan evaluasi yang dilakukan

5

Tim evaluasi dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang berwenang dan pengalaman memadai.

6

Tim evaluasi mengenai

memahami secara

visi,

misi,

dan

memadai

tujuan

instansi

pemerintah serta kegiatannya 7

Tim

evaluasi

memahami

pengendalian

intern

seharusnya

bekerja

Instansi dan

bagaimana Pemerintah bagaimana

implementasinya


38

NO 8

URAIAN

YA TIDAK

Evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai rencana dan luasnya program/kegiatan yang dilaksanakan

9

Evaluasi dilakukan pada saat adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi

Pemerintah,

operasional

atau

atau

perubahan

pemrosesan

informasi

keuangan dan anggaran 10

Ruang

lingkup

dan

frekuensi

evaluasi

didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan 11

Evaluasi

menggunakan

perangkat

daftar

periksa (check list), daftar quesioner, atau perangkat

lainnya

yang

tepat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 12

Evaluasi

telah

menggunakan

kriteria

atau

persyaratan yang tepat sebagai dasar penilaian pelaksanaan evaluasi 13

Kegiatan evaluasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan

14

Evaluasi menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program/ kegiatan

15

Evaluasi menyajikan analisis terhadap 3E + 1T

16

Dalam laporan evaluasi disajikan kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi


39

NO 17

URAIAN

YA TIDAK

Hasil evaluasi didokumentasikan dengan baik sehingga

dengan

mudah

didapat

ketika

diperlukan 18

Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi segera diselesaikan oleh pimpinan instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya

19

Kelemahan

yang

dikomunikasikan

ditemukan

kepada

pihak-pihak

segera yang

bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya 20

Hasil pelaksanaan evaluasi segera dilaporkan kepada pimpinan instansi Pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya

C.

PENYELESAIAN AUDIT :

1

Instansi pemerintah telah memiliki mekanisme secara

tertulis

sebagai

prosedur

untuk

menindaklanjuti temuan hasil audit atau review lainnya 2

Mekanisme atau prosedur tersebut materinya telah cukup operasinal untuk menindaklanjuti temuan hasil audit atau reviewnya

3

Mekanisme

atau

digunakan

prosedur

secara

tersebut

optimal

telah dalam

menindaklanjuti temuan hasil audit dan hasil review lainnya 4

Pimpinan instansi telah menunjuk Tim atau petugas khusus untuk memantau penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan hasil review lainnya


40

NO 5

URAIAN Pimpinan

instansi

menindaklanjuti

YA TIDAK

pemerintah

seluruh

telah

temuan

dan

rekomendasi hasil audit dan hasil reviewnya 6

Tindakan korektif dilaksanakan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dalam jangka waktu yang ditetapkan

7

Pimpinan

Instansi

Pemerintah

telah

menggunakan rekomendasi hasil audit atau review lainnya guna memperkuat pengendalian intern 8

Pimpinan Instansi Pemerintah telah mencegah terjadinya temuan yang sama berulang terjadi pada tahun berikutnya

9

Pimpinan Instansi Pemerintah telah memantau tindak lanjut atas temuan hasil audit dan review serta rekomendasinya

10

Pimpinan Instansi Pemerintah secara berkala melaporkan status penyelesaian audit dan review

kepada

pimpinan

meyakinkan kualitas

dan

sehingga

dapat

ketepatan waktu

penyelesaian setiap rekomendasi


41

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun merujuk pada Pedum SPI Kementerian Pertanian dan Juklak SPI Direktorat Jenderal Peternakan dan beberapa literature lain yang relevan, yang disesuaikan dengan kondisi terkini dilingkungan Balai Inseminasi Buatan Lembang.

Dalam implementasinya, Sistem Pengendalian Intern harus dilaksanakan secara komprehensif dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan melibatkan seluruh pegawai serta pihak terkait, namun demikian Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) sangat diperlukan guna menilai,

menguji,

mengevaluasi,

me-review,

memantau,

merekomendasikan, membina serta menyusun laporan atas implementasi sistem pengendalian intern di Balai Inseminasi Buatan Lembang.

Juknis Satlak PI ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi personalia Satlak PI dalam menjalankan amanahnya guna memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Balai Inseminasi Buatan Lembang dan para pemangku kepentingan (stake holder) dalam upaya mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan serta senantiasa memenuhi prinsip-prinsip good governance.

Penyusun menyadari bahwa petunjuk teknis ini masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Juknis ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.


42

KATA PENGANTAR. Lembang, Desember 2015 Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang, Drh. Oloan Parlindungan, M.P. NIP

Recommend Documents