KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG JALAN KAYU AMBON NOMOR 78 LEMBANG BANDUNG 40391 TELP. (022)2786222 – 2785307, FAXIMILI (022) 2787271 Email :
[email protected] web site : www.banksperma.com
BERITA ACARA PENJELASAN/ AANWIJZING PEMILIHAN LANGSUNG PASCA KUALIFIKASI PEKERJAAN REHAB RUANG PEJABAT FUNGSIONAL BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor : 02006/PL.210/F2.J/02/2015 Tanggal : 2 Februari 2015 Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua ribu lima belas pukul 08.00 s.d selesai, Kami POKJA PEKERJAAN REHAB RUANG PEJABAT FUNGSIONAL BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG, telah melaksanakan Rapat Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) sebagai berikut: Satuan Kerja Kategori Metode Pengadaan Metode Dokumen Anggaran Nilai Pagu Paket
Balai Inseminasi Buatan Lembang Pengadaan Barang e-Lelang Umum Metode Kualifikasi Satu File Metode Evaluasi 2015 - APBN Rp 1.214.100.000,00 Nilai HPS Paket
Pascakualifikasi Sistem Gugur Rp 1.214.000.000,00
Telah melakukan penjelasan melalui web site http://www.lpse.jabarprov.go.id, untuk paket tersebut diatas dengan rincian pertanyaan peserta dan jawaban pokja terlampir. Demikian Berita Acara Aanwijzing ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani Pokja Pengadaan Nitrogen Cair Balai Inseminasi Buatan Lembang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional Balai Inseminasi Buatan Lembang
Ttd
Lampiran
Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket : Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional Sisa Waktu : 0 hari / 0 jam / 0 menit Pertanyaan Peserta Dokumen Bab Uraian Pengadaan LDP & Panitia yang terhormat, mohon untuk surat izin LDK ( gangguan di drop out / dihilangkan karena kita ini Surat Izin bukan perusahaan yang bergerak dibidang Gangguan pengadaan barang . Suart Izin gangguan diperlukan ) untuk perusahaan yang memproduksi barang seperti pabrik sepatu, pabrik spare part mobil karena mereka menghasilkan limbah dan seperti bengkel las menghasilkan kebisingan sehingga diperlukan izin gangguan. Sedangkan kami jasa konstruksi kami hanya menyediakan jasa dan pekerjaan dilakukan dilokasi pemberi kerja dan kantor kami hanya sebagai alamat perusahaan jasa dan yang terjadi di kantor hanya pekerjaan administrasi tidak ada pekerjaan yang menggagu lingkungan sekitar sehingga tidak diperlukan surat izin gangguan. tks Pengadaan LDP & Untuk Kode Sub Bidang yang diminta apakah tidak LDK BG009 ( bangunan Gedung lainnya ) ? Karena sesuai Kemen PU bahwa kode 21005 sejak agustus 2014 tahun lalu sudah tidak digunkaan lagi dan harus sudah dikonversi menjadi BG009 ( Bangunan Gedung lainnya ) , BG007 ( Bangunan Pendidikan ) , BG008 ( Bangunan Kesehatan ) untuk dapat mengikuti lelang di instansi pemerintah. tks Pengadaan SKA Dalam LDP diminta Site Manager dengan personil pendidikan S1 Arsitektur/Sipil dengan SKA inti minimal ahli madya pelaksana Arsitektur/Sipil. Yang jadi pertanyaan kami sejak tahun 2014 untuk SKA yang dikeluarkan untuk pekerjaan gedung adalah SKA ahli teknik bangunan gedung dengan tingkatan ada Muda, Madya dst. Jadi oleh karena itu mohon untuk SKA yang diminta adalah SKA yang sesuai yang dikeluarkan oleh asosiasi jasa konstruksi. tks Pengadaan Personil Panitia yang terhormat, dalam LDP diminta untuk Inti ( pelaksana gedung harus memiliki sertifikat SKA Pelaksana Sipil dengan tingkatan madya. Yang jadi
Pengirim 583148014 2 Feb 2015 13:12
583148014 2 Feb 2015 13:16
583148014 2 Feb 2015 13:27
583148014 2 Feb 2015 13:34
Pelaksana pertanyaan kami karena ini pekerjaan untuk Gedung ) kualifikasi kecil maka kami mohon untuk pelaksana gedung sertifikat yang diminta adalah sertifikat ahli teknik bangunan gedung - Muda. Karena sertifikat yang dikeluarkan asosiasi konstruksi untuk pekerjaan gedung adalah ahli teknik bangunan gedung. Mohon untuk sertifikat jangan madya melainkan muda saja. tks Untuk tenaga K3 apakah pendidikan yang diminta minimal harus STM/SMK /D3 bangunan ? tks Mohon pertanyaan dari rekanan di jawab selama masa sesi tanya jawab panitia , jangan ditumpuk dan setelah selesai baru dijawab. Agar kami rekanan memperoleh kejelasan tentang lelang proyek ini yang kami sangat berharap lelang ini dilaksanakan dengan benar dan tidak ada indikasi KKN dengan merekayasa semua persyaratan agar rekanan sulit mengikuti dan melengkapi persyaratan lelang sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. tks Untuk SPT tahun terakhir yang dimaksud adalah SPT tahun 2013 bukan ? karena SPT tahun 2014 masih dalam proses pelaporan sampai april 2015 disebabkan para rekanan masih mengumpulkan semua berkas pajak dari lelang tahun lalu. tks Untuk kelengkapan peralatan apakah truk bisa ? karena dalam LDP dimintya hanya roda 4 ( pick-up ). Mohon klarifikasinya.tks Panitia SPT tahun 2014 belum lapor saat ini panitia karena SPT tahun 2014 ini dilapor sampai April 2015. Yang sudah lapor SPT tahun 2013 yang masa pelaporan di Tahun 2014. Jangan-jangan lelang ini sudah dikondisikan ya panitia..., koq persyaratan SPT saja harus yang 2014 ? jangan-jangan semua persyaratan yang dibuat sudah disiapkan rekanan yang akan dikondisikan sehingga rekanan yang lain tidak bisa ikut karena persyaratan belum dapat dipenuhi. Bersikap jujur saja panitia buat persyaratan dan sesuai kenyataan dilapangan saja. Apa dasar panitia harus buat SPT tahun 2014 ? sedangkan pihak pajak saja memberi kesempatan bagi para pengusaha untuk menyampaikan SPT tahunan nya sampai akhir April 2015 ini karena mereka tahu bahwa perusahaan harus mengurus semua pajak-pajak untuk pekerjaan yang didapat tahun lalu agar SPT tahun 2014 bisa dilapor. Mohon ada kebijakan panitia, tks Koreksi untuk saat ini grade 2-4 sudah tidak ada lagi dan yang ada sesuai peraturan Kemen PU
583148014 2 Feb 2015 13:36 583148014 2 Feb 2015 13:39
583148014 2 Feb 2015 13:40
583148014 2 Feb 2015 13:42 583148014 2 Feb 2015 13:48
583148014
bahwa kualifikasi untuk perusahaan keil adalah K1 - K3. Tks Neraca yabg dilampirkan adalah Neraca Per 31 Des 2013 bukan? tks 1. Koreksi : Untuk persyaratan SBU Sub Bidang Bangunan-bangunan non perumahan Lainnya kode 21005 telah berubah menjadi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya dengan kode BG009 2. Untuk personil Pelaksana Bangunan Gedung mengapa diminta Ahli Madya Pelaksana Sipil ? karena untuk kelas kecil tenaga pelaksana cukup bersertifikat Keterampilan ( SKT Pelaksana gedung ) dengan pendidikan minimal STM/SMK. 3. Untuk garansi produk dan garansi pelaksanaan disebutkan untuk pemenang, apakah berarti dibuatnya nanti bila telah jadi pemenang ? 4. Di dalam dokumen tender ( C.15.1.c. Penyiapan Dokumen Penawaran ) disebutkan daftar kuantitas dan harga lengkap dengan rincian anggaran dan analisa harga sesuai format terlampir ( dalam bentuk PDF dan file MS Excel ) apakah harus dalam dua format tsb diuploadnya ? karena setahu kami file upload harus berbentuk PDF yang telah dienskripsi nantinya. 5. Dan untuk memudahkan penghitungan apakah dokumen RAB yang sekarang dalam bentuk PDF bisa kami peroleh dalam bentuk MS Excel ? Menanggapi pertanyaan nomer 1 dari rekanan : Untuk bisa dikeluarkannya SIUJK/SBU ya harus ada Ijin Gangguan, bukan hanya untuk pengadaan barang. Justru yang tidak perlu itu SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan ) karena telah ada SIUJK PENGADAAN Sertifikat Untuk pelaksana gedung kami harap SKA yang Pelaksana dilampirkan cukup SKA ahli teknik bangunan Gedung gedung muda karena sudah ada Site Manager dengan sertifikat keahlian Madya. Terima kasih Kepada rekanan ID 583276014 , persyaratan yang diminta untuk mengurus SBU dan SIUJK adalah surat keterangan domisili bukan surat izin gangguan. Dan kalau perusahaan anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi yang menghasilkan barang sepertispare part mobil, sepatu, makanan dll maka perusahaan anda wajib memiliki surat izin gangguan karean atas produksi yang anda hasilkan akan berpengaruh terhadap lingkungan dimana perusahaan anda berdiri. Sedangkan untuk jasa konstruksi tidak
2 Feb 2015 13:51 583148014 2 Feb 2015 13:52 583276014 2 Feb 2015 13:55
583276014 2 Feb 2015 14:00
583276014 2 Feb 2015 14:02 583292014 2 Feb 2015 14:11
583148014 2 Feb 2015 14:24
menghasilkan barang di lokasi usaha sehingga tidak diperlukan surat izin gangguan. Atau jangan-jangan anda yang punya proyek ini dan sudah dikondisikan ke perusahaan saudara sehingga anda menyebutkan untuk pengurusan SBU dan SIUJK diminta surat izin gangguan. Jangan mengada-ngada bung..., bersainglah dengan sehat. Kalau SIUP itu adalah surat izin usaha perdaganagan dan ini untuk pelelangan jasa konstruksi boleh diminta boleh tidak karena jasa konstruksi juga perdagangan dan yng didagangkan adalah jasa sehingga ia punya lagi yang namnya SIUJK dan SBU sedangkan untuk perusahaan dagang yang produksi barang dia tidak punya SIUJK dan SBU yang dia punya ya itu surat izin gangguan... Kpd Yth Panitia bila Site Manager sdh Ahli madya 583276014 ya Pelaksana cukup yang Muda saja kenapa harus 2 Feb 2015 14:26 seperti tender kelas besar ? ini perusahaan kelas kecil malah seharusnya cukup SKT pelaksana Gedung, peraturannya ada dan jelas. Penjelasan Panitia/Pokja ULP Dokumen Bab Uraian Pengirim 583148014, Untuk Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional SPT tahun terakhir 2 Feb 2015 13:42 yang dimaksud adalah SPT tahun 2014 583148014, Ralat : Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional ntuk SPT tahun 2 Feb 2015 13:44 terakhir yang dimaksud adalah SPT tahun 2013 Pengadaan LDP & 583148014, Surat Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional LDK ( Izin Gangguan (IG) 2 Feb 2015 14:17 Surat Izin tetap dipersyaratkan Gangguan sesuai dengan yang ) tercantum dalam Dokumen Pengadaan Pengadaan LDP 583148014, SKA Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional personil inti : Site 2 Feb 2015 14:19 Manager dengan pendidikan S1 Arsitektur/Sipil dengan SKA minimal ahli madya pelaksana Arsitektur/Sipil tetap sesuai dengan
Pengadaan LDP
Pengadaan LDP
Pengadaan LDP & LDK
Dokumen Pengadaan 583148014, Personil Inti ( SKA Pelaksana Gedung ) : Pelaksana Gedung harus memiliki sertifikat Pelaksana Sipil dengan tingkatan madya. tetap sesuai dengan Dokumen Pengadaan 583148014, Untuk Tenaga K3 yang dimaksud adalah D3 Bangunan 583148014, kendaraan minimal adalah roda empat 583148014. betul bahwa K1 - K3 menunjukkan untuk kualifikasi kecil, dokumen akan kami addendum 583148014, Kode Sub Bidang yang diminta kode 21005 akan dirubah dalam ADENDUM menjadi BG009 ( bangunan Gedung lainnya ) 583148014, grade 24 akan dirubah dalam ADENDUM menjadi K1 - K3 untuk perusahaan kecil 583148014, Neraca yang dilampirkan adalah Neraca Per 31 Des 2014 583276014, 1) betul, untuk persyaratan SBU Sub Bidang Bangunan-bangunan
Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional 2 Feb 2015 14:21
Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional 2 Feb 2015 14:23
Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional 2 Feb 2015 14:24 Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional 2 Feb 2015 15:49
Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional 2 Feb 2015 15:53
Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional 2 Feb 2015 15:57
Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional 2 Feb 2015 16:00
Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional 2 Feb 2015 16:04
non perumahan Lainnya kode 21005 telah berubah menjadii Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya dengan kode BG009, terima kasih atas masukannya 583276014, 2) Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional Untuk personil 2 Feb 2015 16:12 Pelaksana Bangunan Gedung sesuai dengan Dokumen Pengadaan ; 3) Untuk garansi produk dan garansi pelaksanaan dibuatnya nanti bila telah jadi pemenang ; 4) C.15.1.c. Penyiapan Dokumen Penawaran ) disebutkan daftar kuantitas dan harga lengkap dengan rincian anggaran dan analisa harga sesuai format terlampir ( dalam bentuk PDF ; 5) RAB yang sekarang tetap dalam bentuk PDF 583292014, Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional Sertifikat Pelaksana 2 Feb 2015 16:14 Gedung tetap sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan 583276014, Pokja Pekerjaan Rehab Ruang Pejabat Fungsional kualifikasi teknis 2 Feb 2015 16:17 sesuai dengan Dokumen Pengadaan Peserta (penyedia barang/jasa) Panitia/Pokja ULP
Catatan : Mohon maaf terjadi gangguan system di LPSE Jawa barat selama kurang lebih satu jam, sehingga mengganggu proses aanwijzing yang sedang berlangsung. Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir Untuk menjawab pertanyaan cukup dengan menyebutkan ID Peserta 02 Februari 2015 16:18 © 2006-2015 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
