STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor Terbitan/Revisi

: .. / 2016 : ….

Standar Pelayanan ini tidak boleh disalin secara keseluruhan ataupun sebagian, atau diberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Tanggal Terbit Bagian Halaman ke Terbitan/Revisi ke Tanggal Revisi Paraf Kasubbag TU

: : I : : I/0 : :

KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR PELAYANAN LEMBAR PENGESAHAN


Disahkan oleh, Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Drh. Rr. Endang Ekowati NIP. 19620916 199403 2 001

Tanggal, ....... Diperiksa oleh, Kasubbag TU

Drh. Rr. Anik Winanningrum NIP. 19751221 200801 2 012

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


: : I : : I/0 : :

KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR PELAYANAN LEMBAR PENGESAHAN


Standar Pelayanan ini disusun/dimutakhirkan oleh : Nama

Tanda Tangan

Daftar isi

Daftar isi Kata pengantar Pendahuluan Sistem Manajemen Pelayanan- Persyaratan 1.Lingkup 1.1 Umum 1.2 Aplikasi 2. Acuan normatif. 3. Istilah dan definisi 4. Sistem Manajemen Pelayanan Publik 4.1 Dasar hukum 4.2 Persyaratan umum 4.3 sistem, mekanisme, dan prosedur 4.3.1 Umum 4.3.2 Pengendalian dokumen 4.3.3 Pengendalian rekaman 5. Tanggung jawab manajemen 5.1 Komitmen manajemen 5.2 Fokus pada pelayanan pengguna jasa 5.3 Kebijakan pelayanan public 5.4 Perencanaan 5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi 5.5.1 Kompetensi pelaksana 5.5.2 Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan; 5.5.3 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; 5.6 Tinjauan manajemen 6. Penyediaan sumberdaya 6.1 Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 6.2 Jumlah pelaksana; 6.3 Lingkungan kerja 7. Realisasi pelayanan 7.1 Perencanaan realisasi pelayanan 7.2 Proses yang berkaitan dengan pelayanan 7.3 Produk layanan 7.4 jangka waktu penyelesaian; 7.5 Biaya / Tarif 7.6 Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran 8. Pengukuran, analisis dan perbaikan 8.1 Umum 8.2 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 8.3 Pengawasan internal; 8.4 Evaluasi kinerja Pelaksana. 8.5 Perbaikan Lampiran

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Standar Pelayanan dapat terselesaikan dengan baik yang nantinya merupakan acuan dan pedoman pelayanan yang akan dilaksanakan oleh pegawai Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tetang Pelayanan Publik. Dengan program kerja reformasi birokrasi yang tengah digulirkan pemerintah maka setiap instansi pelayanan publik harus selalu meningkatkan kinerjanya agar semakin efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel. Standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas pelayanan dan sebagai informasi bagi masyarakat pengguna pelayanan di lingkungan Balai dan/atau diluar Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat luas. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya dokumen standar pelayanan ini, diharapkan standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertaninan.

Bogor, Kepala Balai,

Drh. Rr. Endang Ekowati NIP.19620916 199403 2 001

\


PANDUAN MUTU


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN 1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan harus menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi layanan yang jelas,tegas dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berupa pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Dalam memberikan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan. SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayaan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan. B. Maksud dan tujuan SPP ini merupakan acuan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, dengan tujuan penetapan untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan C. Sasaran Tecapainya kepuasan pengguna jasa atas pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan melalui penerapan Standar Pelayanan Publik.

D. Kesesuaian dengan sistem manajemen lain Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang telah menerapkan Standar

Pelayanan ISO 9001:2008 serta SNI ISO/IEC 17025 : 2008 sebagai laboratorium pengujian, wajib menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Sistem manajemen terkait dapat diselaraskan atau dipadukan dengan sistem manajemen pelayanan publik ini dengan memenuhi persyaratan standar ini. Penyesuaian sistem manajemen yang ada dimungkinkan bagi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan agar dapat menetapkan sistem manajemen mutu pelayanannya.


PANDUAN MUTU


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN SISTEM MANAJEMEN PELAYANAN - PERSYARATAN

1. Lingkup 1.1. Umum Dalam upaya menjadikan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas fungsi, maka perlu ditetapkan visi, misi, motto, nilai-nilai budaya,maklumat dan komitmen pelayanan sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam standar pelayanan publik dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam memberikan pelayanan.

VISI : Mewujudkan BPMSPH sebagai lembaga pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan nasional yang handal dan bertaraf internasional

MISI : • Meningkatkan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan dengan menerapkan persyaratan laboratorium yang diakreditasi; • Meningkatkan kompetensi dan kapasitas laboratorium dalam rangka menjamin keabsahan/validitas hasil pengujian dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal; • Melaksanakan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan; • Meningkatkan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dalam mewujudkan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;

rangka

• Meningkatkan pengembangan teknik dan metode pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana; • Meningkatkan jejaring kerja dengan pelanggan dan Stakeholders/lembaga terkait.

MOTTO : “Akurat dan Terjamin”

KEBIJAKAN MUTU PELAYANAN Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPMSPH merencanakan dan melaksanakan program pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan yang didukung sarana dan prasarana, personel kompeten secara profesional,cepat, tepat, aman, konsisten, transparan dan akuntabel sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga menjadi Laboratorium Referensi Nasional untuk Pengujian Mutu dan Keamanan Produk Hewan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Balai menjamin bahwa kebijakan Mutu diketahui dan dipahami oleh seluruh staf dan juga menjamin bahwa seluruh staf mampu bekerja sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu. BPMSPH akan terus menerus meninjau dan memperbaiki sistem manajemen mutu disetiap tingkat organisasi serta dalam seluruh aspek kegiatan pelayanan.


PANDUAN MUTU


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN

NILAI-NILAI BUDAYA : 1. Komitmen; 2. Keteladanan; 3. Profesionalisme; 4. Integritas; 5. Disiplin. MAKLUMAT PELAYANAN : “DENGAN INI KAMI SELURUH PEGAWAI BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN MENYTAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KEAMANAN DAN MUTU PRODUK HEWAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.”


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN

1.2. Aplikasi Semua persyaratan standar ini bersifat umum dan diterapkan pada Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan . 2. Acuan normatif 2.1.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2.1.2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian; 2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomoe 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2.1.7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 2.1.8 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE / M.PA / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 2.1.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 2.1.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 2.1.11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2.1.12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN 2. Acuan Normatif 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4.

PeraturanPemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

5.

PeraturanPemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6.

PeraturanPemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang PelayananPublik;

7. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE / M.PA / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan PelayananPublik; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan danPenetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Sertifikasi Produk HewanTata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di LingkunganKementerianPertanian. 12. Anonim. 2008.SNI ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Badan Standardisasi Nasional Jakarta; 13. Anonim. 2008. SNI ISO/IEC 17025:2008. Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian danLaboratorium Kalibrasi Badan Standardisasi Nasional Jakarta.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN 3. Istilah dan Definisi Istilah dan definisi mengacu kepada Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang standar pelayanan publik serta peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur tentang pelayanan publik. Beberapa istilah dan definisi pada standar pelayanan ini : 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan; 2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas; 3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya 4. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan 5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya 6. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. 7. Daging adalah bagian otot skeletal dari karkas ternak/hewan yang aman, layak, dan lazim dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging segar, daging segar dingin, atau daging beku; 8. Telur adalah telur yang dihasilkan oleh unggas yang beluum mengalami proses pengolahan dan pengeraman untuk dikonsumsi manusia 9. Susu adalah cairan yang berasal dri ambing ternak perah sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku yang kandungan alaminy tdiak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali proses pendinginan 10. Bioassay adalah suatu pengujan yang menggunakan m ikroorganisme untuk mendeteksi senyawa antibiotika yang masih aktif 11. Residu antibiotik adalah zat antibiotika termasuk metabolitnya yang terkandung dalam daging, telur, dan susu baik akibat langsung maupun tidak langsung dari penggunaan antibiotika

12. Cemaran mikroba adalah kontaminan jasad renik/mikroba pada daging, telur, dan susu serta hasil olahan yang dapat merusak produk dan atau membahayakn kesehatan manusia.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

SISTEM MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK 4.

Sistem Manajemen Pelayanan Publik

4.1 Dasar Hukum 14. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 16. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 18. PeraturanPemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 19. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 20. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang PelayananPublik; 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat; 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE / M.PA / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Sertifikasi Produk Hewan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan; 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN

4.2

Persyaratan Umum Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan harus menyusun, menetapkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen pelayanan publik dan terus menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan Standar Pelayanan yang ditetapkan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan harus : 1. Menentukan proses tahapan pelayanan untuk sistem manajemen pelayanan dan aplikasinya di seluruh Unit Layanan; 2. Menetapkan urutan dan interaksi proses tahapan pelayanan; 3. Menetapkan kriteria dan metode untuk memastikan operasional dan kendali proses tahapan pelayanan berjalan secara efektif; 4. Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi operasional dan pemantauan proses tahapan pelayanan;

untuk

mendukung

5. Memantau, mengukur, menganalisis proses tahapan pelayanan, dan mengimplementasikan tindakan untuk mencapai hasil yang direncanakan serta perbaikan berkesinambungan dari proses-proses;dan 6. Melakukan koreksi berkesinambungan dari proses pelayanan tersebut.

Proses tahapan pelayanan dikelola sesuai dengan persyaratan Standar yang telah ditetapkan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan prosedur dan Tata Cara Penerimaan dan pelayanan pengujian sampel produk hewan pada lampiran berdasarkan beberapa ketentuan : jenis sampel, target pengujian, metoda pengujian, waktu penyelesaian, dan tarif/biaya pelayanan.

Pada pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut : 4.2.1. Persyaratan administratif merupakan persyaratan yang berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas administrasi sebelum pelayanan diberikan seperti : mengisi buku tamu, membawa surat Pengantar/permohonan pengujian, mengisi surat kontrak pengujian dan mengisi tanda terima pengujian. 4.2.2. Persyaratan teknis merupakan kelengkapan yang berkaitan dengan teknis-teknis tertentu yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi/ditaati sebelum pelayanan diberikan maupun setelah pelayanan diberikan, sebagai berikut : a. Berat/bobot sampel/ contoh yang akan diujikan minimal 500 gram; b. kondisi sampel/contoh dalam kondisi aseptik; c. pemberian label untuk memberikan keterangan terhadap sampel/contoh.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN 4.3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 4.3.1. Prosedur Penerimaan Sampel 4.3.1.1. Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian sampel beserta dokumen kelengkapannya ditujukan kepada Kepala Balai melalui petugas penerimaan sampel; 4.3.1.2. Petugas menyampaikan informasi tentang layanan pengujian di BPMSPH 4.3.1.3. Pemohon mengisi formulir permohonan pengujian dan menyampaikan kepada petugas; 4.3.1.4. Petugas melakukan kaji ulang Permintaan pengguna jasa (Kondisi sampel, sub kontrak, SDM, Alat, Metode dll); 4.3.1.5. Patugas menyampaikan Informasi Hasil Kaji Ulang Permintaan Kepada Pelanggan; 4.3.1.6. Petugas melakukan Penimbangan Sampel; 4.3.1.7. Petugas melakukan Pemberian Kode sampel; 4.3.1.8. Staf Seksi Penyiapan sampel menyampaikan kontrak pengujian kepada Customer, sampel yg akan diuji diserahkan ke Seksi Penyiapan Sampel 4.3.1.9. Form kontrak pengujian yg sdh ditandatangani Customer diterima penerima surat, dan form tsb diberi kertas disposisi Kepala Balai 4.3.1.10. Form Disposisi tsb di paraf oleh MA (MA) 4.3.1.11. Disposisi Kepala Balai tentang Form Kontrak Pengujian tsb 4.3.1.12. Disposisi Kepala Balai tersebut diagendakan di surat masuk oleh penerima surat kemudian digandakan sebanyak karyawan yg mendapat disposisi (, Manajer Penyiapan Sampel, MT dan MA), dan dicatat dibuku ekspedisi 4.3.1.13. Melakukan Pencatatan pada buku induk penerimaan sampel; 4.3.2. Prosedur Penyiapan Sampel 4.3.2.1. Penyiapan Sampel Padat/Semi Padat 4.3.2.1.1. Manajer Penyiapan Sampel menerima Lembar Disposisi dari kepala balai atas permintaan pengujian 4.3.2.1.2. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Pemeriksaan Kemasan Sampel 4.3.2.1.3. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Pemeriksaan fisik kualitatif sampel 4.3.2.1.4. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan

Pembagian Sampel 4.3.2.1.5. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Pengemasan dan Pelabelan 4.3.2.1.6. Manajer Penyiapan Sampel mengajukan Form Surat Permohonan Pengujian (SPP) ke MA untuk melakukn pengujian sampel 4.3.2.1.7. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Distribusi Sampel 4.3.2.1.8. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Penyimpanan Arsip sampel 4.3.2.2. Penyiapan Sampel Cair 4.3.2.2.1 Manajer Penyiapan Sampel menerima Lembar Disposisi dari kepala balai atas permintaan pengujian 4.3.2.2.2. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Pemeriksaan Kemasan Sampel 4.3.2.2.3. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Pemeriksaan fisik kualitatif sampel 4.3.2.2.4. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Pembagian Sampel 4.3.2.2.5. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Pengemasan dan Pelabelan 4.3.2.2.6. Manajer Penyiapan Sampel mengajukan Form Surat Permohonan Pengujian (SPP) ke MA untuk melakukn pengujian sampel 4.3.2.2.7. . Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Distribusi Sampel 4.3.2.2.8. Pelaksana Seksi Penyiapan Sampel melakukan Penyimpanan Arsip sampel 4.3.3. Prosedur Pengujian 4.3.3.1. MA menerima lembar disposisi (LD) dari Kepala Balai atas permintaan pengujian 4.3.3.2. MA menugaskan Penyelia lab pengujian terkait 4.3.3.3. Penyelia lab terkit menugaskan kepada penguji 4.3.3.4. Penguji melaksanakan pengujian 4.3.3.5. Penguji melaporkan hasil pengujian kepada penyelia 4.3.3.6. Penyelia memeriksa hasil pengujian 4.3.3.7. Penyelia melaporkan hasil pengujian kepada MA 4.3.3.8. MA menyampaikan laporan hasil pengujian (LHP) kepada Seksi Penyiapan Sampel 4.3.3.9. Seksi Penyiapan Sampel membuat draft LHP 4.3.3.10. Konfirmasi LHP Final 4.3.3.11. Manajer Teknis menandatangani LHP 4.3.3.12. Dokumentasi Arsip LHP 4.3.4. Prosedur Pembuatan Laporan/Sertifikat Hasil Uji 4.3.4.1. Form rekapan hasil uji diperiksa oleh Manajer Tehnis kemudian ditandatangani, dan diserahkan ke Staf MA untuk dibuat rancangan Sertifikat HAsil Uji 4.3.4.2. Rancangan Sertifikat HAsil Uji ditulis tangan oleh Staf MA kemudian diserahkan ke MT 4.3.4.3. MT menyerahkan Rancangan Hasil Uji tsb ke Staf MT

4.3.4.4. Staf MT memverifikasikan Rancangan Hasil Uji tsb ke Penguji, Penyelia dan MT 4.3.4.5. Setelah Rancangan Hasil Uji diparaf oleh Penguji, Penyelia dan MT tsb, kemudian 4.3.4.1. Rancangan Hasil Uji tersebut diserahkan ke Staf MA untuk dibuat Sertifikat Hasil Uji yang resmi 4.3.4.1. Sertifikat Hasil Uji yang dibuat staf MA setelah jadi diparaf oleh MA 4.3.4.1. Sertifikat Hasil Uji yang sdh diparaf oleh MA kemudian dibawa ke MT oleh staf MA untuk ditanda tangani oleh MT tsb 4.3.4.1 Sertifikat Hasil Uji yang sudah ditandatangani oleh MT kemudian dibuatkan surat pengantar oleh staf MA 4.3.4.1. Surat Pengantar diparaf oleh MA 4.3.4.1. Surat Pengantar yang sudah di paraf MA ditandatangani oleh Kepala Balai 4.3.5. Penyampaian Sertifikat Hasil Uji kepada Pengguna jasa 4.3.5.1. Pengguna Jasa datang ke BPMSPH untuk mengambil hasil pengujian 4.3.5.2. Bendahara PNBP meminta bukti pembayaran dari pengguna jasa atau 4.3.5.3. bendahara PNBP membuuat kuitansi pembayaran 4.3.5.4 Staf MA menyerahkan LHU dan menerima pembayaran dari pengguna jasa 4.3.5.5. Untuk hasil pengujian yang dikirim, setelah ada bukti pembayaran dari PNBP, staf MA melakukan pengiriman hasil uji melalui jasa pengiriman.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN 5. Tanggung jawab Manajemen 5.1. Komitmen Manajemen Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memberi bukti komitmennya pada penyusunan dan implementasi sistem manajemen pelayanan serta perbaikan berkesinambungan keefektifannya dengan : a) Menginstruksikan ke seluruh personel pentingnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan; b) Menetapkan kebijakan pelayanan; c) Memastikan penetapan sasaran pelayanan setiap tahun; d) Melakukan tinjauan manajemen minimal satu tahun sekali; dan e) Memastikan tersedianya sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. 5.2. Fokus pada pelayanan masyarakat Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memastikan persyaratan pelayanan ditetapkan dan dipenuhi dengan sasaran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan pengguna jasa. 5.3. Kebijakan pelayanan publik Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memastikan kebijakan pelayanan : a) Sesuai dengan sasaran pelayanan; b) Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan memperbaiki keefektifan sistem manajemen pelayanan;

dan

terus

menerus

c) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran pelayanan; d) Dikomunikasikan dan dipahami; dan e) Ditinjau terus menerus. 5.4. Perencanaan 5.4.1. Sasaran Pelayanan Pengguna Jasa Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memastikan sasaran pelayanan memenuhi persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Sasaran pelayanan bersifat terukur dan konsisten dengan kebijakan pelayanan. 5.4.2. Perencanaan sistem manajemen pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memastikan : a) Perencanaan sistem manajemen persyaratan yang ditetapkan;

pelayanan

dilaksanakan

sesuai

b) Integritas sistem manajemen pelayanan dipelihara dengan memberi kodifikasi/revisi dokumen, pada sistem manajemen pelayanan yang direncanakan dan implementasinya.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN

5.5. Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memastikan tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan diinstruksikan ke seluruh personel yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan. 5.5.1. Kompetensi Pelaksana Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan : a) kompetensi personel yang persyaratan;

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

b) pelaksanaan pelatihan untuk pemeliharaan dan peningkatan kompetensi; c) penilaian keefektifan evaluasi kompetensi personel; d) personel yang relevan untuk pencapaian sasaran pelayanan; dan e) pemeliharaan rekaman s esuai pendidikan, pelatihan, k eterampilan dan pengalaman. 5.5.2. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memberikan Jaminan kepastian pelayanan setelah pengguna jasa memenuhi beberapa ketentuan yang dipersyaratkan di bidang perkarantinaan dan ketentuan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memberikan jaminan kepastian pelayanan terhadap pengguna jasa yang memenuhi ketentuan persyaratan :

1. membawa surat pengantar/permohonan pengujian, 2. mengisi surat kontrak pengujian dan mengisi tanda terima pengujian. 3. memenuhi prosedur, waktu dan biaya yang ditetapkan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memberikan pelayanan untuk : a. Pelayanan Administrasi Dokumen Penetapan pelayanan administrasi dokumen perhitungannya dimulai waktu penyerahan dokumen yang dipersyaratkan lengkap, dan absah serta diberikan tanda bukti cap pengesahan dan tanda tangan verifikator pada form penerimaan dokumen b. Pelayanan Teknis Penetapan pelayanan teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan perhitungannya dimulai waktu sejak sampel diserahkan kepada petugas penerimaan sampel untuk dilakukan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang diperlukan serta diberikan tanda

bukti cap pengesahan dan tanda tangan petugas Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan pada form permintaan pengujian dan sertifikat hasil uji.

5.5.3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh . Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: 1. Petugas keamanan; 2. Petugas pelayanan informasi; 3. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan Pengguna Jasa; 4. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; 5. Sarana peralatan dan obat P3K; 6. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 7. Ruang informasi (Customer service); 8. Sarana parkir; 9. Pengaturan parkir. 5.6. Tinjauan manajemen 5.6.1. Umum Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan peninjauan sistem manajemen pelayanan, pada periode minimal satu tahun sekali, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan pelayanan. Pelaksanaan tinjauan dilakukan meliputi penilaian peluang perbaikan, koreksi dan peningkatan pada sistem manajemen pelayanan. 5.6.2. Masukan untuk tinjauan manajemen Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan bahan masukan untuk melakukan tinjauan manajemen minimal mencakup informasi : a) Hasil audit; b) Umpan balik masyarakat; c) Kinerja proses dan kesesuaian pelayanan; d) Status tindakan preventif dan tindakan korektif; e) Tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu; f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen pelayanan; dan g) Saran - saran untuk perbaikan.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN

5.6.3. Keluaran dari tinjauan manajemen Keluaran dari tinjauan manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan: a) Perbaikan pada keefektifan sistem manajemen pelayanan dan prosesprosesnya; b) Perbaikan pada pelayanan berkaitan dengan persyaratan pelayanan; dan c) Sumber daya.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN

6. Penyediaan Sumberdaya 6.1. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana untuk mencapai kesesuaian persyaratan pelayanan. Sarana dan Prasarana mencakup antara lain : a) Kapasitas ruang pelayanan sesuai dengan jumlah pengguna jasa yang secara rutin mendapatkan pelayanan; b) Ruang kerja dan peralatan yang memenuhi kenyamanan dan keamanan serta menjamin terpeliharanya kesehatan petugas pelayanan; c) Tersedia jumlah dan jenis peralatan komputer dan program aplikasinya, genset sesuai kapasitas untuk memastikan proses pelayanan berjalan dengan mudah, cepat dan lancar; d) Tersedianya area dan sarana internet, pelayanan penggandaan, telekomunikasi. 6.2. Jumlah Pelaksana Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyediakan petugas pelayanan di 3 (tiga) lokasi Unit Pelayanan yaitu di Unit Pelayanan Penyiapan Sampel, Unit Pelayanan Teknis, Unit Pelayanan adminsitrasi. Jumlah personel yang tersedia masih kurang optimal. Namun demikian dengan jumlah personel yang ada diupayakan dapat memenuhi volume dan frekuensi pelayanan sehingga kepastian kelancaran, kemudahan penyelenggaraan pelayanan dapat dipenuhi. Penetapan pelaksana telah sesuai dengan jenis dan kompetensi proses tahapan pelayanan namun jumlah personel masih perlu ditingkatkan. Penetapan personel dilakukan melalui identifikasi jenis, tahapan dan jumlah aktifitas pelayanan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan kualifikasi aktifitas pelayanan seperti aktifitas petugas fungsional Medik Veteriner, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Paramedik Veteriner dan Arsiparis serta petugas fungsional umum seperti Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), operator telekomunikasi, caraka, dan pengadministrasi data hasil uji. 6.3. Lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyediakan sarana prasarana ruangan dan lingkungan kerja yang memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan. Pengelolaan kondisi lingkungan kerja memastikan terhadap kondisi bebas dari suara gaduh, suhu dan kelembaban yang baik serta pemberian pencahayaan yang cukup.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN

7. Realisasi pelayanan 7.1. Perencanaan realisasi pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan merencanakan dan mengembangkan proses realisasi tahapan pelayanan dapat berjalan dengan baik, mudah dan lancar mulai dari penerimaan dokumen sampai dilakukan pembebasan. Perencanaan realisasi pelayanan tersebut dilaksanakan secara konsisten dengan memenuhi persyaratan dalam sistem manajemen pelayanan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan rencana proses tahapan pelayanan untuk : a. Terpenuhinya sasaran dan persyaratan pelayanan bagi pengguna jasa; b. Penyediaan sumber daya khusus dalam proses pelayanan dan penanganan dokumen; c. Terlaksananya kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran sarana pelayanan; d. Tersedianya rekaman terdokumentasi yang memastikan bukti proses realisasi pelayanan memenuhi persyaratan. 7.2. Proses yang berkaitan dengan pelayanan pengguna jasa 7.2.1. Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan persyaratan pelayanan berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan pengguna jasa, asosiasi dan atau instansi lainnya : a. Persyaratan yang disepakati bersama pengguna jasa dalam persyaratan penyerahan dan kegiatan pasca pelayanan. b. Persyaratan y a n g d i t a m b a h k a n k a r e n a a d a n y a peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap pelayanan, seperti :......; c. Persyaratan tambahan yang dipersyaratkan yang wajib dipenuhi.



: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN STANDAR PELAYANAN

7.2.2. Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan melakukan peninjauan persyaratan berkaitan dengan pelayanan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan melakukan Tinjauan sebelum komitmen pada pemberian pelayanan kepada pengguna jasa (misalnya :............). Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memastikan : a. Persyaratan pelayanan ditentukan dan disepakati; b. Persyaratan kontrak yang berbeda diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan; dan c. Pihak ketiga memiliki kemampuan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan sertifikat akreditasi kompetensi. Untuk memastikan pelayanan yang disepakati, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyediakan formulir kesepakatan untuk ditandatangani pihak pengguna jasa. Setiap perubahan persyaratan pelayanan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memastikan dokumen perubahan relevan dan dipahami oleh personel yang terkait. Tinjauan resmi mencakup informasi pelayanan yang terdapat pada katalog, website, iklan dan media digital lainnya. 7.2.3. Komunikasi masyarakat Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyusun, menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi dengan pengguna jasa berkaitan dengan: a. Informasi pelayanan; b. Pertanyaan, penanganan kontrak atau pesanan, termasuk perubahan; dan c. Umpan balik pengguna jasa, termasuk keluhan masyarakat.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN 7.3. Produk Layanan Produk layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan berupa dokumen sertifikat hasil uji. Dalam penerbitan sertifikat hasil uji dilakukan melalui tahapan pelayanan berdasarkan alur penyelenggaraan pemberian pelayanan. Produk layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan berupa Sertifikat hasil uji meliputi pengujian : 1. Pengujian Cemaran Mikroba Pengujian Total Plate Count (TPC), E.coli, Coliform, Staphylococcus aureus, Kapang, Khamir, Salmonella sp, Salmonella Enteritidis, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Vibrio cholera, Campylobacter sp, Enterobacter, Cronobacter Sakazakii, Bacillus cereus, Aerob thermofilik, E coli O157, Brucella sp. 2. Pengujian Residu Obat Pengujian residu obat golongan Penisilin, Tetrasiklin, Aminoglikosida, Makrolida, Sulfa, Nitrofurans, Kloramfenikol, Quinolons, 3. Pengujian Konfirmasi Residu Antibiotik, Hormon dan GPS : - residu hormon (DES,TBA, MGA, Zeranol), - residu GPS (Ractopamine,Clenbuterol/salbutamol) - residu Antibiotik-antimikrobial 4. Pengujian Cemaran Kimia dan Toksin : - Foodborne toxin : Aflatoxin residue - cemaran kimia ; Formalin, boraks, melamin - Nitrit, pewarna sintetik 5. Pengujian Mutu - Fisik organoleptik, indeks ketidaklarutan, keasaman, lemak, kadar air, mineral, kadar abu, Protein, laktosa - Vitamin - omega 6. Pengujian Identifikasi Spesies Pengujian Spesies Sapi, Unggas, Tikus, Babi, Kambing. 7. Pengujian Residu Pestisida Pengujian residu organoklorin, organofosfat 8. Pengujian Logam Berat Pengujian Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, As, Mg, Ca, Mn, Co, Sn, Se.

7.4. Jangka waktu penyelesaian Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Waktu Pelayanan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam menyusun standar waktu pelayanan mengikutsertakan pengguna jasa dan pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna jasa dan pihak terkait yang mewakili dalam penetapan standar waktu pelayanan merupakan penerima manfaat Pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau komunitas yang diwakili tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan membahas dan menetapkan Standar Waktu Pelayanan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat selaras dengan kemampuan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Waktu penyelesaian pelayanan adalah waktu yang diukur menyelesaikan dokumen persyaratan dan pelaksanaan pengujian. Standar waktu Pelayanan Minimum (SPM) terdiri dari :

1. SPM untuk Penyiapan Sampel; 2. SPM pelaksanaan pengujian; 3. SPM pembuatan sertifikat hasil uji. Standar Waktu Pelayanan ditentukan berdasarkan kategori jenis sampel dan jenis pengujian. Penetapan Standar Waktu Pelayanan Minimum ditetapkan dengan melibatkan pelanggan dan pihak terkait. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan telah menetapkan Standar Waktu Pelayanan Minimum yang dapat dilihat pada Loket Pelayanan atau di akses melalui website Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan : www.bpmsph.org. Kemampuan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan meliputi antara lain : a. Kompetensi SDM pengelola laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan; b. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan; c. Dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan; Hasil pembahasan standar waktu pelayanan dituangkan dalam berita acara penyusunan Standar Pelayanan dilampiri daftar hadir peserta rapat. Standar Pelayanan yang telah dibahas dipublikasikan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan kepada pengguna jasa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara penyusunan Standar Pelayanan untuk mendapatkan tanggapan atau masukan. Pengguna jasa atau Pihak Terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan terhadap perubahan Standar waktu Pelayanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memperbaiki Standar Waktu Pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau Pihak Terkait. Standar Waktu Pelayanan yang telah diperbaiki selanjutnya ditetapkan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menjadi Standar waktu Pelayanan.


STANDAR PELAYANAN


: : I : : I/0 : :

STANDAR PELAYANAN 7.5. Biaya / Tarif Pelayanan Pengenaan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian yang pembayarannya langsung di setorkan kepada rekening Bendahara Penerima PNBP. Besaran tarif PNBP dapat dilihat di konter pelayanan atau di website Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Dalam hal pemberlakuan perubahan biaya/tarif pelayanan yang belum mendapatkan persetujuan dalam peraturan pemerintah harus menggunakan biaya/tarif pelayanan yang masih berlaku 7.6. Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan pemantauan dan pengukuran pelayanan menggunakan peralatan pemantau dan pengukur untuk memastikan kesesuaian pelayanan terhadap persyaratan yang ditetapkan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan proses pemantauan dan pengukuran dilakukan secara konsisten sesuai persyaratan pemantauan dan pengukuran. Pengendalian peralatan yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran pelayanan dilakukan terhadap akurasi fungsinya sebagai alat ukur penentuan standar pelayanan. Alat-alat yang bersifat pengukuran (berat, suhu, volume, kelembaban, konsentrasi, kebocoran), untuk memastikan keabsahan hasil dilakukan : a. Kalibrasi atau verifikasi atau keduanya pada periode waktu satu tahun sekali, sebelum dipakai, (standar pengukuran tertelusur ke standar pengukuran internasional atau nasional); b. Pengaturan akurasi alat; c. Identifikasi, pencatatan dalam kartu kontrol, dan pemberian stiker pada peralatan untuk status kalibrasinya; d. Pencegahan terhadap kerusakan dan penurunan fungsi selama penanganan, perawatan dan penyimpanan. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menilai, merekam keabsahan hasil pengukuran dan melakukan tindakan untuk memenuhi persyaratan pengukuran. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan memastikan perangkat pengolah data yang dipakai dalam pemantauan dan pengukuran persyaratan pe la yanan memenuhi akurasi pengukuran .

LAMPIRAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN No 1

2 3 4 5

JENIS SAMPEL

JENIS LAYANAN

Daging, Susu, Telur dan hasil olahannya

TARGET/IDENTIFIKASI

PERSYARATAN LAYANAN

Total Plate Count (TPC), E.coli, Coliform, Staphylococcus Persyaratan Administrasi : aureus , Kapang, Khamir, E Sakazakii, Bacillus cereus, Bakteri Pemohon membawa surat Pengantar/permohonan thermofilik anaerob, E coli O157, Brucella sp. pengujian, mengisi surat kontrak pengujian dan mengisi tanda terima pengujian. Persyaratan Teknis : Berat/bobot Daging, Susu, Telur Golongan Penisilin, Tetrasiklin, Aminoglikosida, Makrolida, Sulfa, sampel/ contoh yang akan dan hasil olahannya Nitrofurans, Kloramfenikol, Quinolons, diujikan 300 - 500 gram/ml, Daging dan Hati Sapi residu hormon (DES,TBA, MGA, Zeranol), sampel/contoh dalam kondisi aseptik, sampel diberi label untuk memberikan keterangan Daging dan Hati Sapi residu GPS (Ractopamine,Clenbuterol/salbutamol) terhadap sampel/contoh. Daging, Susu, Telur residu Antibiotik-antimikrobial dan hasil olahannya

WAKTU PENYELESAIAN

PNBP/TARIF LAYANAN

Four Plate, MPN, Isolasi Identifikasi,Serotyping, ELISA, PCR.

7 - 25 hari

Rp 40.000,- s.d. Rp 500.000,-

Bioassay, HPLC

7 - 30 hari

Rp 150.000,- s.d. Rp 300.000,-

5 - 25 hari

Rp 300.000,- s.d. Rp 375.000,-

25 hari 30 hari

Rp 300.000,- s.d. Rp 375.000,Rp 250.000,- s.d. Rp 300.000,-

7 - 25 hari 7 hari

Rp 250.000,Rp 50.000,- s.d. Rp 300.000,-

7 hari

Rp 60.000,- s.d. Rp 150.000,-

7 - 10 hari

Rp 50.000,- s.d. Rp 350.000,-

ELISA, HPLC ELISA ELISA, HPLC ELISA, HPLC KUALITATIF, GRAVIMETRI/TITRIMETRI

Susu Daging, Susu, dan olahannya Abon, kornet

Aflatoxin residue Formalin, boraks, melamin

9

Daging, Susu, Telur dan hasil olahannya

Fisik organoleptik, indeks ketidaklarutan, keasaman, lemak, kadar air, mineral, kadar abu, Protein, laktosa

10

Vitamin (A,B1, B2, C, D, E)

HPLC

25 hari

Rp 300.000,-

11

Daging, Susu, Telur dan hasil olahannya Telur

Omega

HPLC

25 hari

Rp 210.000,-

12

Daging dan olahannya Identifikasi Spesies : Sapi, Unggas, Tikus, Babi, Kambing

ELISA, PCR

7 hari

Rp 250.000,-

13

Daging, Susu

Residu organoklorin, organofosfat

GC, ECD

26 - 27 hari

Rp 500.000,-

14

Daging, Susu

Logam Berat :Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, As, Mg, Ca, Mn, Co, Sn, Se

AAS

25 hari

Rp 100.000,-

6 7 8

Nitrit, pewarna sintetik

SPEKTROFOTOMETRI GRAVIMETRI, KJELDAL,DLL

STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Recommend Documents