KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN USAHA BUDIDAYA BABI RAMAH LINGKUNGAN
DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK 2013
KATA PENGANTAR
Penataan usaha budidaya babi ramah lingkungan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas ternak babi. Usaha dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Farming Practice (GFP) dan penerapan teknologi pengolahan limbah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penataan usaha budidaya babi ramah lingkungan perlu dilakukan penataan sistem budidaya yang mencakup penataan sistem kandang, pengolahan limbah, manajemen pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Dengan demikian perlu disusun pedoman pelaksanaan penataan usaha budidaya babi ramah lingkungan yang dapat dijadikan acuan teknis dalam pelaksanaaan penataan. Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan agar dapat dijadikan acuan bagi para petugas dilapangan, kelompok peternak/peternak babi dalam mengelola usahanya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, efektivitas dan produktivitas ternak babi serta tetap memperhatikan masalah pelestarian lingkungan.
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR……………………………………………………………… DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. DAFTAR TABEL………………………………………………………………….. DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………….. I.
II.
III.
IV.
i iii ii iii iii iv iii
PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………………. B. Tujuan dan Sasaran………………………………………………… C. Ruang lingkup………………………………………………………. D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan………………………………………. E. Jadwal Pelaksanaan………..………………………………………. F. Pengertian…………………………………………………………….
1 1 2 2 2 3
ORGANISASI PELAKSANA A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan..........…. B. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi...................... C. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab./Kota................... D. Kelompok ..................................................................…………….
4 4 5 5
PELAKSANAAN 126 5 A. Sosialisasi………………………….............................................. ………………………………… B. Seleksi……………………….…………………………………….. 5 6 56 1.. Kriteria Lokasi............................................................... 2.. Kriteria Kelompok......................................................... 6 7 3.. Seleksi, Validasi dan Penetapan Kelompok.......................... C. Pengembangan Budidaya Babi Ramah Lingkungan…………. 7 5 PENGADAAN SARANA PRODUKSI A. Sarana Produksi Budidaya Babi Ramah Lingkungan................. 8 ………....................... Proses Pengadaan...................................................................... B. 8 C. Serah Terima/Distribusi Sapronak............................................... 11
V.
PEMBINAAN………………………………………………………………
11
VI.
INDIKATOR KEBERHASILAN…………………………………………..
12
VII.
MONITORING, EVALUASI SERTA PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi…………………………..………………… B Pelaporan……………………………………………………………..
13 13 13
VIII. PENUTUP...............................................................................................
14
IX.
15
LAMPIRAN.............................................................................................
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1
Jadwal pelaksanaan kegiatan..............................................
2
Tabel 2
Proporsi penggunaan dana Pengembangan Budidaya Babi Ramah Lingkungan……………………………………….......
8
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1
Surat Perjanjian Kerjasama........................................
15
Lampiran 2
Berita Acara Penitipan Barang.....…………………….
18
Lampiran 3
Berita Acara Serah Terima Barang……………………
19
Lampiran 4
Laporan Perkembangan Kegiatan..................………
20
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Ternak babi dan atau produk olahannya cukup potensial sebagai komoditas ekspor nasional. Pasar komoditas ini masih terbuka lebar ke berbagai negara seperti Singapura dan Hongkong. Meskipun ekspor ternak babi berada di urutan kedua setelah ternak ayam, namun ternak babi belum menjadi komoditas unggulan pemerintah. Fokus perhatian pemerintah hingga saat ini masih dominan pada ternak ruminansia besar. Kegiatan usaha budidaya ternak babi di pemukiman penduduk yang semakin intensif akan menimbulkan permasalahan yang komplek terhadap lingkungan hidup. Permasalahan yang paling sering dijumpai dari peternakan babi adalah kotoran dan urine yang menyebabkan bau. Kesulitan pembuangan limbah kotoran ternak, urine dan permasalahan lingkungan sekitar usaha. Limbah organik yang dihasilkan di lahan peternakan seperti kotoran ternak sisa pakan lebih banyak menimbulkan masalah seperti penyakit ternak dan lingkungan dari pada keuntungan yang ditimbulkannya. Permasalahan lingkungan tersebut sebagian besar disebabkan oleh limbah organik yang tidak terurai dengan baik, sehingga menimbulkan masalah-masalah lingkungan seperti bau, gas beracun, hama penyakit dan lain-lain. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam rangka penataan usaha budidaya ternak babi yang ramah lingkungan dan dilakukan secara komersial sekaligus untuk memenuhi permintaan pasar, baik di dalam negeri maupun untuk tujuan pasar ekspor dipandang perlu dilakukan penataan kawasan peternakan babi yang ramah lingkungan.
B.
Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan a. Memperkuat modal usaha peternakan babi yang ramah lingkungan; b. Melakukan penataan usaha budidaya ternak babi yang ramah lingkungan; c. Meningkatkan populasi dan produksi usaha peternakan babi; d. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok.
2. Sasaran Sasaran Kegiatan adalah terlaksananya usaha budidaya babi yang ramah lingkungan dengan penerapan GFP budidaya ternak babi yang baik lebih optimal. C.
Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan penataan budidaya babi ramah lingkungan Pengadaan
ini
meliputi
sarana
;
Pengorganisaan,
produksi,
Pembinaan,
Pelaksanaan Indikator
kegiatan,
keberhasilan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Penutup. D.
Dasar Pelaksanaan Kegiatan 1. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2014. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2013.
E.
Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Penataan Budidaya Babi Ramah Lingkungan: Tabel -1: Jadwal pelaksanaan kegiatan BULAN NO
KEGIATAN
1
Persiapan
2
Koordinasi dan Sosialisai
3
Pelaksanaan CP/CL
4 5
Penetapan Kelompok Terpilih Pengadaan Barang
6
Monitoring dan Pembinaan
7
Pelaporan
J
F M A M
J
J
A S O N D
F.
Pengertian 1. Budidaya Babi Ramah Lingkungan adalah kegiatan pemeliharaan babi yang dilakukan oleh masyarakat maupun peternak babi baik perorangan atau kelompok di pedesaan dengan penerapan tata cara budidaya yang lebih baik dengan menerapkan teknologi pengelolaan limbah kotoran ternak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Farming Practice (GFP). 2. Penataan adalah suatu kegiatan yang mengatur tentang sistem pemeliharaan ternak (lokasi usaha, sistem perkandangan dan pengaturan pengelolaan limbah ternak). 3. Kelompok Sasaran adalah kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan antara lain kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi yang bergerak di bidang pertanian. 4. Petani Sasaran sebagai penerima dana penguatan usaha adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
BAB II ORGANISASI PELAKSANA
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok budidaya babi ramah lingkungan, dibentuk Tim Pelaksana baik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian maupun di masing-masing Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut:
A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tugas dan Peran sebagai berikut: 1. Menyusun pedoman pelaksanaan penataan budidaya babi ramah lingkungan; 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; 3. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi; 4. Melaporkan kinerja pelaksanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
kegiatan
kepada
Direktur
Jenderal
B. Dinas Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Tugas dan peran sebagai berikut: 1. Pedoman Pelaksanaan kegiatan Penataan Budidaya Babi Ramah Lingkungan diharapkan selanjutnya dijabarkan kedalam Petunjuk Pelaksanaan untuk mengakomodir aspek-aspek yang spesifik di daerah; 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan verifikasi kelompok sasaran; 4. Menetapkan kelompok pelaksana kegiatan melalui SK Kepala Dinas; 5. Menetapkan kriteria/persyaratan teknis ; 6. Membentuk tim pembina kegiatan, tim pegadaan dan tim penerima barang; 7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota; 8. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
C. Dinas Membidangi Peternakan Kabupaten/Kota Tugas dan peran sebagai berikut : 1. Memberikan rekomendasi terhadap usulan kelompok ternak calon pelaksana penataan budidaya babi ramah lingkungan ; 2. Melakukan seleksi kelompok sasaran (CP/CL) ; 3. Mengusulkan calon kelompok ternak pelaksana penataan budidaya babi ramah lingkungan kepada Dinas Provinsi; 4. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok agar dapat menjalankan usaha agribisnis peternakan dengan mengacu pada Good Farming Practices (GFP); 5. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan yang timbul di lapangan;
serta membantu menyelesaikan
6. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak. D. Kelompok Tugas dan peran sebagai berikut: 1. Mengajukan proposal permohonan kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota; 2. Melaksanakan kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan sesuai dengan pedoman; 3. Mengelola dan memanfaatkan sarana produksi untuk penataan budidaya babi; 4. Melaksanakan usaha budidaya ternak babi dengan mengacu pada good farming practices (GFP); 5. Meningkatkan kapasitas usaha peningkatan populasi ternak babi;
dan
kelembagaan
kelompok
melalui
6. Menerima saran/rekomendasi teknis, kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, Penyuluh Pertanian, Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten Kota, BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya; 7. Melakukan pencatatan lingkungan;
perkembangan
usaha
penataan
babi
ramah
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan budidaya babi secara berkala kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
BAB III PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan Penataan budidaya babi ramah lingkungan sebagai berikut :
A.
Sosialisasi Sosialisasi kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas ternak babi sehingga meningkatkan minat dan motivasi kelompok dalam penataan usaha termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim pembina di tingkat Pusat dan Provinsi serta Tim Teknis Kabupaten/Kota.
B.
Seleksi Kelompok Tani Ternak yang mengajukan proposal dan mendapat rekomendasi dari kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan memenuhi persyaratan lokasi dan kelompok dapat diproses untuk mengikuti seleksi. 1. Kriteria Lokasi a. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk penataan ternak babi b. Merupakan lokasi yang diarahkan untuk penataan kawasan/sentra produksi ternak babi c. Mempunyai potensi untuk dikembangkan, dilihat dari aspek teknis, sosial dan ekonomi masyarakat setempat d. Lokasi dan sekitarnya bukan daerah endemis 2. Kriteria Kelompok a. Kelompok telah mengembangkan usaha budidaya babi ramah lingkungan atau kelompok baru yang memiliki sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk penataan usaha budidaya ternak unggas lokal. Khusus untuk kelompok baru harus sudah menyiapkan kandang. b. Kelompok merupakan kelompok peternak babi yang sudah menjalankan usaha budidaya babi ramah lingkunganserta terdaftar pada dinas yang membidangi peternakan setempat; c. Kelompok diprioritaskan pada kelompok peternak babi yang sudah menyampaikan proposal yang sesuai dengan tujuan kegiatan dan direkomendasikan oleh dinas setempat. d. Kelompok harus melakukan kerjasama antar kelompok dalam suatu kawasan sehingga terjalin kerja sama antar subsistem secara terintegrasi; e. Mempunyai lahan/sarana untuk penataan usaha budidaya ternak babi;
f. Mempunyai struktur organisasi yang jelas (Identitas kelompok, pengurus dan anggota); g. Anggota berkoloni dalam suatu kelompok dalam menjalankan usahanya h. Pengurus dan anggota kelompok profesinya adalah petani peternak; i. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Tim Teknis/Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota, 3. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Kelompok a. Berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok selanjutnya dilakukan seleksi melalui CP/CL oleh tim teknis Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagai usulan calon kelompok pelaksana kegiatan penataan babi ramah lingkungan. b. Berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota selanjutnya dinas provinsi melakukan penilaian dan dilakukan verifikasi c. Hasil verifikasi lapangan selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan sebagai kelompok pelaksana kegiatan d. Penetapan kelompok dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi sebagai kelompok pelaksana kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungantahun 2013
C.
Penataan Budidaya babi ramah lingkungan Penataan budidaya babi ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok peternak diarahkan untuk menjadi unit usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, disamping menumbuhkan dan memperkuat sentra-sentra ternak babi. Sejalan dengan tujuan kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan dilakukan dalam bentuk usaha budidaya yang produktif seperti pembesaran untuk menghasilkan produksi daging atau anakan. Disamping itu kelompok juga harus mulai mempersiapkan sumber input khususnya ternak bibit yaitu dengan melakukan pengembangbiakan ternak babi unggul. Untuk mengembangkan usaha budidaya babi ramah lingkungan, fasilitasi yang di berikan dapat berupa pengadaan anakan babi atau babi calon induk, pakan ternak, vaksin dan obat-obatan, bahan dan peralatan biosekuriti. Agar kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh kelompok dapat berjalan dengan lancar serta membangun dinamika kelompok perlu diatur proporsi usaha dari alokasi yang disediakan untuk pengadaan ternak, pengadaan peralatan kandang, biodigester biogas, pengadaan pakan, pengadaan vaksin dan obat-obatan. Rincian alokasi penggunaan dana dapat dilihat pada tabel 2.
BAB IV PENGADAAN SARANA PRODUKSI
Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan melalui APBN untuk penataan budidaya babi ramah lingkungan. Anggaran tersebut dialokasikan melalui dana dekonsentrasi di dinas yang melaksanakan fungsi peternakan di tingkat Provinsi. A.
Sarana Produksi Budidaya Babi Ramah Lingkungan Dalam rangka memperkuat penataan usaha budidaya babi ramah lingkungan dilakukan melalui penguatan sarana usaha yang meliputi pengadaan ternak babi, peralatan kandang, pengadaan pakan, vaksin dan obat-obatan serta bahan dan alat biosekuriti. Tabel – 2: Proporsi penggunaan dana penataan budidaya babi ramah lingkungan
No.
Komponen Kegiatan
Proporsi (%)
1
Pengadaan Ternak
55
2
Pengadaan Peralatan Kandang
3
Pengadaan Peralatan Biodigester Biogas
15
4
Pengadaan Pakan Konsentrat
20
5
Pengadaan Vaksin dan obat-obatan
6
Pengadaan Bahan dan Peralatan Biosekuriti
5
5
B. Proses Pengadaan Proses pengadaan sarana produksi tersebut dilakukan melalui proses lelang yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor. 70 tahun 2012. Tahapan proses pengadaan meliputi : 1. Persiapan Agar proses kegiatan berjalan dengan lancar,efektif dan efisien pengadaan harus direncanakan dengan matang. Rencana pengadaan sarana produksi ini dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan (KAK) yang di susun oleh tim teknis. Di dalam KAK di jelaskan tentang tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, sfesifikasi teknis Barang, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
2. Pembentukan Tim Pengadaan Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 bahwa pengadaan barang dilaksanakan oleh tim yang di bentuk oleh pimpinan unit organisasi (KPA). Dalam proses pengadaan barang yang harus dibentuk meliputi : tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan/barang. a.
Tim pengadaan. Pembentukkan tim pengadaan barang terdiri dari 3-5 orang yang memenuhi persyaratan yaitu sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, yang meliputi unsur perencanaan, administrasi keuangan, dan teknis. Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: 1) 2) 3) 4)
Menyusun rencana pemilihan penyedia barang Menetapkan Dokumen pengadaan Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional 5) Menilai kualifikasi penyedia barang melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk b.
Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pembentukkan tim disesuaikan dengan kebutuhan dan volume pekerjaan dengan diutamakan petugas yang menangani penata usaha barang disamping unsur teknis. Tugas tim penerima barang 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak 2) Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Proses Pengadaan Proses pangadaan barang dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik (LPSE)/e-procurement.
Tahapan pengadaan barang berdasarkan sistem LPSE sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengumuman lelang Pemasukkan dokumen penawaran Evaluasi dan penilaian dokumen Penetapan dan pengumuman pemenang
Dalam proses pengadaan, khsususnya untuk pengadaan pakan konsentrat yang relatif mudah berubah kualitasnya jika disimpan terlalu lama, maka perlu direncanakan dengan baik jadwal waktu pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan agar tetap diperoleh kualitas pakan konsentrat yang tetap terjaga kualitasnya C. Serah Terima/Distribusi Sapronak Pemberdayaan terhadap kelompok peternak terpilih dilakukan melalui fasilitasi dalam bentuk natura (sarana produksi peternakan) yang diserahkan kepada kelompok untuk selanjutnya dikembangkan. Penyerahan sarana produksi yang dilakukan oleh pihak Rekanan atas nama Pemerintah kepada kelompok dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Barang (BAPB) dari Kelompok. Selanjutnya pihak rekanan mengajukan penyelesaian pekerjaan kepada Pemerintah yang dilampiri dengan Berita Acara Penitipan Barang dari kelompok. Sebelum menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Tim Penerima wajib melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian dari BAPB sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Apabila dari hasil pengecekan barang sesuai dengan BAPB, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK atas nama pemerintah kepada Kelompok Peternak Terpilih sebagai pelaksana kegiatan penataan budidaya unggas lokal di pedesaan. Di dalam SPK di jelaskan tentang : para pihak yang melakukan perjanjian, waktu dan tempat, dasar pelaksanaan, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan, jumlah dan jenis barang, penataan usaha, sanksi, perselisihan, force major, dan lain-lain. Setelah penyerahan barang/sarana produksi peternakan kepada kelompok terpilih yang dituangkan dalam BAST, maka dalam waktu sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak BAST harus dilakukan penghibahan dari Dinas Provinsi kepada kelompok penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. .
BAB V PEMBINAAN Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak babi. Pembinaan teknis meliputi penataan budidaya babi ramah lingkungan yang dapat dilakukan dalam bentuk usaha pembesaran, pengembangbiakan atau kombinasi diantaranya, dan dapat dikembangkan sebagai usaha khusus maupun terintegrasi dengan usaha subsektor/ sektor lain. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat dilakukan kerjasama dengan peternak maju, baik dalam hal pengadaan, tatalaksana, maupun pemasaran. Pembinaan usaha oleh pemerintah difokuskan kepada penataan usaha budidaya ternak babi ramah lingkungan. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok peternak budidaya babi ramah lingkungan searah dengan program penataan kawasan usaha peternakan yang telah ditetapkan. Penataan usaha budidaya babi ramah lingkungan di daerah akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat peternakan melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi, pasar, listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Disamping itu pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN Evaluasi keberhasilan terhadap implementasi kegiatan perlu dilakukan sebagai umpan balik penyempurnaan kegiatan dan akuntabilitas publik. Penilaian kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain : 1. Aspek teknis a. b. c. d.
Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam sekitar lokasi kelompok, seperti: bibit ternak, limbah tanaman untuk pakan ternak, bahan pakan lokal; Rekayasa teknologi produksi yang diaplikasikan secara efektif dan efisien seperti: mesin tetas, obat-obatan, alat dan mesin dsb; Perkembangan jumlah populasi dan kepemilikan ternak; Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui peningkatan populasi dan berkurangnya resiko kematian terhadap populasi ternak di kelompok tersebut.
2. Aspek Kelembagaan a. b. c. d. e. f. g. h.
Perkembangan jumlah anggota atau kelompok yang menerima manfaat; Perkembangan partisipasi kelompok/anggota dalam pengambilan keputusan; Mengakomodasi aspirasi anggota kelompok serta masyarakat sekitarnya; Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder, seperti dalam pengadaan pakan dan lain-lain; Meningkatnya keterlibatan kelompok/anggota dalam menanggulangi resiko usaha; Kelompok mampu melakukan analisa, merencanakan dan memonitor sendiri kegiatan-kegiatan yang dilakukannya; Tidak ada lagi pendampingan secara rutin dari pemeritah (kelompok mandiri); Mengukuhkan dan memperkuat sistem dan usaha kelompok.
3. Aspek Usaha a. b. c.
d. e. f.
Perkembangan permodalan kelompok, baik interal (dari usaha yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri); Kemampuan kelompok untuk mengakses sumber pembiayaan modal usaha dari sumber eksternal (perbankan, investasi masyarakat dan kemitraan, dll); Meningkatnya kapasitas usaha dan peran masyarakat di sekitar kelompok dalam mengembangkan usaha, memanfaatkan peluang usaha, seperti usaha jasa, usaha pupuk kandang, usaha pembesaran karkas unggas, usaha simpan pinjam, dsb; Perkembangan peningkatan pendapatan anggota kelompok; Perkembangan usaha dan peningkatan skala usaha kepemilikan ternak; Perkembangan usaha agribisnis masyarakat di sekitar kelompok tersebut.
BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan melalui penguatan sarana usaha, dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan usaha dan kelembagaannya, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana usaha, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi pada masingmasing jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan. Sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut meliputi : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja 2. Permasalahan/potensi masalah yang dihadapi di tingkat kelompok, kabupaten/kota dan provinsi. 3. Memberikan solusi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan. Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan sistem pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok di masa yang akan datang. B. Pelaporan Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan penataan kinerja usaha kelompok di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut : 1. Kelompok wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. 2. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok pelaksana kegiatan untuk disampaikan ke Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi setiap bulan dengan ditembuskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak. 3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan Propinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dan selanjutnya setiap triwulan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak.
BAB VIII PENUTUP Pedoman Pelaksanaan Penataan Budidaya babi ramah lingkungan ini disusun untuk dipedomani oleh pelaksana baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Pedoman pelaksanaan ini dapat di jabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan oleh dinas provinsi. Diharapkan dengan adanya Pedoman pelaksanaan ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kelompok pelaksana serta stakeholder terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuanketentuan yang berlaku.
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Lampiran - 1 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : .................................... ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS........ PROVINSI/KAB/KOTA DENGAN KELOMPOK TANI TERNAK ............................ DESA ....................., KECAMATAN ..................., KABUPATEN ............................ PROVINSI ....................................................................... TENTANG PENATAAN BUDIDAYA BABI RAMAH LINGKUNGAN TAHUN 2013 Pada hari ini ............... tanggal ................. bulan ..................... tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor Dinas....Prov/Kab/Kota, Jalan ..........No. Prov...Kab/Kota...... kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
......................
: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ......Prov/Kab/kota berdasarkan Keputusan No.................yang berkedudukan di Jalan ........... yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2.
………………
: Ketua Kelompok Tani Ternak…..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak…….yang berkedudukan di Desa/Kel…………………Kecamatan……………Ka bupaten/ Kota… Provinsi……..….yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Penataan Budidaya babi ramah lingkungan Tahun 2013 kepada Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 01806.1.238776 tanggal 5 Desember 2012 3. Pedoman Pelaksanaan Penataan Budidaya Babi Ramah LingkunganTahun 2013 4. Keputusan Kepala Dinas….Prov/Kab/Kota Nomor…….tanggal……. 2013 tentang Penetapan Nama Kelompok dan lokasi Penerima Dana Penataan Budidaya Babi Ramah Lingkungan Tahun 2013.
Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan sarana produksi Penataan Budidaya babi ramah lingkungan Tahun 2013 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN 1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya; 2. PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan; 4. Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA berkewajiban mengembangkan usahanya sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pemanfaatan sarana produksi Penataan Budidaya Babi Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan sarana produksi yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal.
Pasal 5 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
Pasal 6 FORCE MAJEURE 1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas……Kab/Kota……Provinsi…….dalam waktu 4 X 24 jam; 2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 6 ayat (1) adalah : a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7 LAIN-LAIN 1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 8 PENUTUP Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Kelompok
..........................................
PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Dinas.......Prop/Kab/Kota......
......................................... NIP..................................
Lampiran – 2
BERITA ACARA PENITIPAN BARANG
Pada hari ini ………..tanggal ………..bulan ……… tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat ………………….. telah dilakukan penitipan barang ………………….. antara : 1.
Nama Jabatan Alamat
: : :
………………..(pimpinan perusahaan penyedia barang) ....................... ………………………………………………………
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2.
Nama : ………………………. Jabatan : Ketua Kelompok…………………. Alamat : …………………………………………………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sarana produksi .........................................(rincian terlampir) sesuai dengan SPK No. …………. tanggal ………………………….. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi dimaksud dengan baik. Demikian berita acara penitipan barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
………………………………(nama) …………………………......(jabatan)
………………………………(nama) .............................................(ketua klp)
Lampiran - 3
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : ……………………………………….. Pekerjaan : Pengadaan Sarana Produksi....................................
Pada hari ini ………..tanggal ………..bulan ……… tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat ………………….. telah dilakukan serah terima ………………….. antara : 1.
Nama Jabatan Alamat
: : :
………………(pimpinan perusahaan penyedia barang) ..................... ………………………………………………………
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2.
Nama : ………………… (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) Jabatan : …………………. Alamat : …………………………………………………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sarana produksi .........................................(rincian terlampir) sesuai dengan SPK No. …………. tanggal ………………………….. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi dimaksud dengan baik. Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
…………………………(nama) ………………………….(ketua klp)
………………………………(nama) NIP..............................................
Lampiran - 4
LAPORAN KEGIATAN PENATAAN BUDIDAYA BABI RAMAH LINGKUNGAN
2013 Nama Kelompok Kab/Kota, Provinsi Laporan Triwulan
No. 1
Nama Anggota Kelompok 2
: : : I / II / III / IV
Awal 3
Perkembangan Ternak (ekor) Lahir Mati Jual Akhir 4 5 6 7
Diversifikasi Usaha Permasalahan Pupuk Organik Produk Olahan 8 9 10
Keterangan 11
……………………………………………………., tgl………………………………… Pembina Teknis Kelompok
Ketua Kelompok
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
Email :
[email protected]
