P I O
N I R
Kata Pengantar Sesuai dengan mandat yang diamanatkan, BPKP telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai Auditor Internal instansi pemerintah. Dengan terbitnya PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP mendapat amanat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintahan khususnya dalam mengawal pemerintah derah menuju sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua Barat.
Profil Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat ini merupakan media untuk lebih memperkenalkan tugas dan fungsi BPKP kepada stakeholders di Provinsi Papua Barat yang dalam waktu tiga tahun keberadaannya berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong manajemen pemerintahan mencapai Good Governance and Clean Government. Kepala Perwakilan,
Sumitro, SE., Ak., MM., CA., CFrA.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, BPKP melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berkedudukan di Jalan Angkasa Mulyono – Amban Manokwari dan sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-713/K/SU/2012. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat dengan jumlah sebanyak 1 Pemerintahan Provinsi dan 13 Pemerintahan Daerah.
Visi, Misi dan Nilai-Nilai BPKP Visi BPKP Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpecaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas
Misi BPKP 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah uang profesional dan kompeten 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah.
Nilai-Nilai BPKP PIONIR Profesional Integritas Orientasi Pengguna Nurani dan Akal Sehat Independen Responsibel
5 AS Kerja Keras Kerja Cerdas Kerja Tuntas Kerja ikhlas Kerja dg integritas
Struktur Organisasi Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:
Sumber Daya Manusia
Kegiatan dan Layanan Produk Kegiatan utama yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dibagi dalam 3 kegiatan yaitu preventif, edukatif, dan represif dengan rincian sebagai berikut:
1. Preventif meliputi: a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern b. Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa c.
Sistem Informasi Manajemen Daerah
d. Reviu Laporan Keuangan melalui Bimbingan Teknis e. Asistensi Good Governance pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal f.
Asistensi Sistem Informasi Akuntansi Sektor BUMN/D
g. Pengembangan Manajemen Risiko h. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP i.
Pengembangan Fraud Control Plan
j.
Clearing House
2. Edukatif meliputi: a. Jasa Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor b. Program Anti Korupsi c.
Jasa Kediklatan Teknis Substansi bagi Auditor
d. Transfer Knowledge melalui Sinergi Pengawasan
3. Represif meliputi: a. Audit Investigatif b. Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah c.
Bantuan Keterangan Ahli
Capaian Tapkin 2013 No
Sasaran Strategis
Target
Realisasi
% Capaian
1
Meningkatnya Kualitas LKKL dan LKPD
68,70
122,65
178,53%
2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara
55,25
83,33
150,83%
3
Terselenggaranya SPM pada IPD dan terselenggaranya GG pada BUMN/BUMD
43,75
75,00
171,43%
4
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD, dalam Upaca Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
51,33
106,16
206,81%
5
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L/Pemda
3,44
19,15
556,19%
6
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada K/L, Pemda
8,33
16,67
200,08
7
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaaan keuangan
41,79
41,26
98,74
8
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
10,00
11,00
110,00%
Kerjasama Eksternal 1. Provinsi Papua Barat Dengan MoU Nomor: PRJ-1070/K/ D5/2006 tanggal 18 Okt 2006 2. Kab. Fak Fak Dengan MoU Nomor: 703/PW27/ 1/2012 tanggal 4 Jun 2012 3. Kab. Manokwari Dengan MoU Nomor: PRJ-43/PW27 /1/2012 tanggal 9 Jan 2012 4. Kab. Sorong Dengan MoU Nomor: 890/307/2013 dan MoU-527/PW27/3/2013 tanggal 1 April 2013 5. Kota Sorong Dengan MoU Nomor: 890/307/2013 dan MoU-527/PW27/3/2013 tanggal 30 April 2010 6. Kab. Raja Ampat Dengan MoU Nomor: 900/35/RA/2014 dan MoU-02/PW27/3/2014 tanggal 23 Januari 2014 7. Kab. Sorong Selatan Dengan MoU Nomor: 890/307/2013 dan MoU-527/PW27/3/2013 tanggal 16 Juli 2009 8. Kab. Teluk Bintuni Dengan MoU Nomor: MoU-1517/PW26/3/2009 tanggal 3 Agustus 2009 9. Kab. Teluk Wondama Dengan MoU Nomor: MoU-63/PW26/3/2009 tanggal 14 Januari 2009 10. Kab. Kaimana Dengan MoU Nomor: MoU-192/PW26/3/2010 tanggal 14 Januari 2010 11. Kab. Maybrat Dengan MoU Nomor: 900/255/2011 tanggal 28 November 2011 12. Kab. Tambraw Dengan MoU Nomor: MoU-58/PW27/1/2011 tanggal 28 November 2011
SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah di bentuk Satgas SPIP yang tertuang dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: PER-18.1/PW27/1/2013 tanggal 1 April 2013. Desain penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tertuang dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor PER-18.2/PW27/1/2013 tanggal 1 April 2013. Sampai dengan saat ini, kegiatan mapping berupa pelaksanaan diagnostic assesment penelitian tentang penerapan SPIP pada Perwakilan Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan sesuai Nota Dinas Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Papua Barat Nomor :ND-1823/PW27/3/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Hasil pemetaan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemetaan Nomor: LAP-1979/PW27/3/2013 tanggal 18 Oktober 2013. 3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bagian Tata Usaha dan penanganan risiko tersebut antara lain:
NO
PERNYATAAN RISIKO
PENANGANAN RISIKO
1
Risiko pengeluaran tidak didukung dengan bukti formal yang sah
2
Risiko pengeluaran melebihi anggaran yang tersedia
Penguatan proses reviu atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran Penguatan proses reviu atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran
3
Risiko DRPP tidak dapat digunakan dalam pengendalian perencanaan
Penguatan proses verifikasi oleh atasan dan peningkatan kapasitas pegawai
3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bidang Pengawasan IPP dan penanganan risiko tersebut antara lain:
NO
PERNYATAAN RISIKO
PENANGANAN RISIKO
1
Hasil audit tidak berkualitas
Penguatan proses reviu atasan dan PKS pedoman audit
2 3
LHA/KKA hilang Auditor kurang memahami audit pengadaan barang dan jasa
Pengarsipan dokumen Diklat / PKS
3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bidang APD dan penanganan risiko tersebut antara lain:
NO 1
2
3
PERNYATAAN RISIKO Risiko kurangnya pemahaman arti penting SPIP dari Pemda Risiko penyajian LKPD tidak sesuai SAP dan tidak dapat mengidentifikasi kelemahan SPIP Risiko pengelolaan keuangan daerah tidak akuntabel/ tidak sesuai ketentuan yang berlaku
PENANGANAN RISIKO Mengintensifkan sosialisasi dan komunikasi pentingnya SPIP kepada Pemda Workshop SAP kepada Inspektorat dan menyurati Inspektorat agar mengirim LHP PBJ Penyempurnaan SOP Kerjasama Perwakilan dengan Pemda dan peningkatan kapasitas PFA.
3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bidang AN dan penanganan risiko tersebut antara lain:
NO
PERNYATAAN RISIKO
PENANGANAN RISIKO
1
Risiko data yang diperoleh tidak memadai/tidak lengkap Risiko keterlambatan dalam pendistribusian laporan hasil reviu Risiko hasil Bimtek/ Konsultasi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya
Koordinasi dengan BUMD/BUL mengenai jadwal waktu penugasan Pengaturan mengenai batas waktu reviu
2
3
peningkatan kompetensi SDM lebih banyak.
3 (tiga) Risiko Tertinggi pada Bidang Investigasi dan penanganan risiko tersebut antara lain:
NO
PERNYATAAN RISIKO
PENANGANAN RISIKO
1
Instansi merasa tidak ada kewajiban untuk menerapkan FCP Pihak-pihak yang bersengketa tetap pada pendirian masing-masing HP dan atau Anggaran Biaya audit investigasi kurang memadai
Penguatan proses reviu atasan dan PKS pedoman audit
2
3
Pengarsipan dokumen
Diklat / PKS
Inovasi Perwakilan BPKP Prov. Pabar 1. LAKIP Perwakilan tahun 2013 dapat terbit tepat tanggal 31 Desember 2013 dan langsung diserahkan ke Pimpinan BPKP, sudah dirancang dukungan data kinerja yang terprogram. 2. Dalam rangka pengendalian risiko dalam penyelenggaraan SPIP: Selain diterbitkan ST dan Pengantar ST, juga dikirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ybs tentang besaran biaya yang akan menjadi beban mitra kerja. Ditegaskan bahwa biaya penggantian perjalanan dinas ditetapkan besaran lumpsum/uang harian sesuai standar biaya umum BPKP, sedang biaya hotel dan transport masih bisa berubah naik/turun sesuai bukti pembayaran (at cost). Dalam setiap penerbitan ST diberikan tulisan pada footer: “Pegawai BPKP tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas pengawasan. Keluhan mengenai penugasan agar kirim SMS ke nomor 0811470252” 3. Wilayah Papua Barat sebagai pionir pembentukan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI). Sudah disahkan susunan kepengurusan oleh Dewan Pimpinan Pusat AAIPI. 4. Untuk memberi motivasi kepada semua pegawai, tiap hari Senin pukul 07.50 Kaper memberi motivasi dan arahan kepada semua pegawai antara lain tentang konsep Pionir dan 5 As. Hal ini berdampak pada : Tapkin 2013 tercapai 100%. Tahun 2013 telah terjadi peningkatan opini LKPD dari 2 yang WDP menjadi 5 WDP. laporan yang diterbitkan oleh perwakilan tidak ada yang terlambat (tidak pernah ditegur oleh Rendal). Capaian penugasan Investigasi Perwakilan yang tinggi, yaitu realisasi audit investigasi 5 dari rencana 4 dan PKKN 13 dari rencana 4. 5. Untuk peningkatan kinerja dan kualitas output BPKP, diadakan raker dua kali dalam tahun 2013. 6. Perwakilan membuat Laboratorium SIMDA sangat bermanfaat dalam rangka menunjang pemberian konsultasi dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan di Daerah, serta peningkatan kapabilitas SDM BPKP. 7. Perwakilan mempunyai kolom Opini pada Harian “Radar Sorong” yang dimuat tiap hari Sabtu sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPKP.
Mitigasi Risiko
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengandung risiko, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. 2. Dari hasil identifikasi risiko, telah diidentifikasi sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) risiko dan dampak, yang terdiri dari Bagian Tata Usaha sebanyak 53 (lima puluh tiga) risiko/dampak, Bidang IPP 34 (tiga puluh empat) risiko/dampak, Bidang APD 38 (tiga puluh delapan) risiko/dampak, Bidang Akuntan Negara 44 (empat puluh empat) risiko/dampak dan bidang investigasi sebanyak 74 (tujuh puluh empat) risiko/dampak. 3. Dari hasil analisis risiko diperoleh profil risiko tiap Bagian dan Bidang yang dipetakan ke dalam kuadran I (kemungkinan kejadian tinggi dengan dampak rendah) sebanyak 9 (sebilan) risiko, kuadran II (kemungkinan kejadian tinggi dan dampak
tinggi) sebanyak 106
(seratus enam) risiko, kuadran III (kemungkinan kejadian rendah dan dampak rendah) sebanyak 54 (lima puluh empat) risiko dan kuadran IV (kemungkinan kejadian rendah namun dampak tinggi) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) risiko. 4. Penanganan risiko dengan strategi preventif dilakukan pada risiko yang berada di kuadran I dan III, penanganan risiko dengan strategi mitigatif dilakukan pada risiko pada kuadran
IV, sedangkan
penanganan risiko yang berada pada kuadran II dilakukan dengan strategi preventif dan mitigatif.
Reformasi Birokrasi
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Teknis Reformasi Birokrasi melalui:
Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor : KEP17.1/PW27/1/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, dan Nomor : KEP-18.2/PW27/1/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Penanggung jawab Reformasi Birokrasi adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Pejabat Struktural dan Fungsional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan (2010-2014) 1) Program Manajemen Perubahan Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BPKP Pusat.
3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). 4) Program Penataan Tatalaksana Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. 5) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. 6) Program Penguatan Pengawasan Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 7) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
kapasitas
dan
akuntabilitas kinerja. 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 9) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan.
Penghargaan Eksternal 1. Role Model Peningkatan Organisasi Yang Responsif dan Antisipatif 2. Juara I Lomba Anugerah Kehumasan dan Website 2013 3. Penghargaan dari Pemkab Raja Ampat atas Kerjasamanya sehingga LKPD Pemkab Raja Ampat Tahun 2012 memperoleh Opini WDP dari BPK-RI 4. Penghargaan dari Kepolisian Daerah Papua atas Bantuan dan Koordinasi dalam Penuntasan Kasus Tindak Pidana Korupsi 5. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sorong atas Fasilitasi pada Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Sorong, dan Polres Sorong Kota 6. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sorong atas Kerjasamanya sehingga LKPD Pemkab Sorong Tahun 2012 memperoleh Opini WDP dari BPK-RI 7. Penghargaan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat ats Kerjasama dalam EKPPD, Verifikasi dan Validasi Pelayanan Publik dan Pengawalan Proses Penerimaan CPNS 2013 8. Penghargaan Kepada Sumitro, SE.,AK.,MM.,CA.,CFrA. Sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan, Peningkatan Pelayanan Prima dan Pendapatan Target Penerimaan
