1
Dasar Hukum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perda Kabupaten Lamongan Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 44 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan. 2
TUGAS INSPEKTORAT Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
3
KEGIATAN PENGAWASAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 1. 2. 3. 4. 5.
Reviu RKA pada 43 SKPD dan 1 Reviu LKD Evaluasi Lakip pada 43 SKPD Program Kegiatan Pemeriksaan Reguler pada 64 SKPD Penanganan kasus pengaduan masyarakat (*2015= 30 kasus) Pemeriksaan di Insidentil pada 67 Lembaga Pendidikan dan 200 Desa 6. Pemantauan Pelayanan Publik pada 34 Puskesmas 7. Pengawasan pembangunan Daerah (Wasbangda) pada 190 kegiatan 8. Evaluasi Tindaklanjut Pemeriksaan (Penyelesaian 300 TLHP) 9. Monitoring dan Evaluasi (Kormonev)/Sosialisasi, Pembinaan dan Pencerahan Hukum Pada 6 wilayah eks pembantu Bupati 10. Gelar Pengawasan Daerah 4
DEFINISI PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 7 tahun 2008 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten / Kota
5
BENTUK – BENTUK PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN / KOTA Kegiatan pemeriksaan 2. Kegiatan Monitoring, dan 3. Kegiatan Evaluasi 1.
Hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati/walikota
6
RUANG LINGKUP PENGAWASAN DI DESA Administrasi Pemerintahan Desa; dan 2. Urusan pemerintahan Desa 1.
Pengawasan dilakukan terhadap : 1. Kebijakan Desa 2. Kelembagaan desa 3. Keuangan Desa 4. Kekayaan Desa
7
TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Untuk mengetahui apakah pelaksanan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Untuk menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, efektif Untuk menilai kehandalan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan 8
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dasar Hukum : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
9
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TRANSPARAN AKUNTABEL PARTISIPATIF TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s.d. 31 Desember
10
PERAN KEPALA DESA Dengan disahkan undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 membawa angin segar bagi Desa di Indonesia karena akan lebih banyak mengalirkan dana ke Desa, sehingga diharapkan penduduk di Desa bisa lebih sejahtera. UU Desa menempatkan para Kepala desa sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), sama seperti Kepala Dinas di lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten atau Provinsi.
11
KEWENANGAN KEPALA DESA SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa Menetapkan Bendahara Desa Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa Menetapkan petugas pengelola barang milik desa
12
TUGAS SEKRETARIS DESA SELAKU KOORDINATOR PTPKD Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa
13
BENDAHARA DESA (ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa)
TUGAS : Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjwabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
14
FUNGSI BPD BERKAITAN DENGAN KEPALA DESA Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
15
PUNGLI Pengertian : Pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan/dipungut. Presiden Joko Widodo : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dasar Hukum : Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016
16
TIM SATGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGLI KABUPATEN LAMONGAN NO 1
KEDUDUKAN DALAM SATGAS PENASEHAT
N A M A
JABATAN STRUKTURAL
1. H. FADELI, S.H., M.M.
BUPATI LAMONGAN
2. Dra. Hj.KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP
WAKIL BUPATI LAMONGAN
2
KETUA UMUM
DR. H. YUHROHNUR EFENDI, MBA
SEKRETARIS DAERAH
3
KETUA HARIAN I
Drs. AGUS SUYANTO, M.M.
INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN
4
KETUA HARIAN II
A.
ASISTEN TATA PRAJA
5
SEKRETARIS
1. Drs. ABDUL MUIZ, MM
6
ANGGOTA
FARIKH, SH, MM
2. YOSEP DWI PRIHANTONO, SH, MH
SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN KABAG HUKUM
MOCH. FAIZ JUNAIDI, SP, MP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUGENG WIDODO, S.Sos
Plt.ASISTEN ADMINISTRASI
Drs. ISMUNAWAN, M.M.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Drs. HERRY PRANOTO Drs. TONY TAMTAMA JATI, M.Si
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M.Si
KABAG PEMERINTAHAN
Drs. SETYO BASUKI, M.H
KABAG ORAGANISASI 17
CONTOH Kelengkapan SPJ yang harus dipenuhi : 1. Belanja Honorarium Panitia Kegiatan : - SK Panitia Kegiatan - SK Penerima Honorarium Panitia Kegiatan - Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Kegiatan (Sesuai dengan SAB) 2. Belanja ATK - Nota dari toko penyedia - Kwitansi Pembelian (Materai 3.000,- untuk pembelian sebesar >Rp. 250.000- Rp. 1.000.00; materai 6.000 untuk pembelian diatas Rp. 1.000.000,-) 18
3. Makanan dan minuman rapat : - Surat Undangan Rapat - Daftar Hadir (dilengkapi NIP untuk PNS dan No. KTP untuk Non PNS) - Notulen rapat - Nota Pembelian mamin - Kwitansi pembelian
19
4. Belanja Perjalanan Dinas - Surat undangan rapat - Surat Tugas - SPPD Dinas yang mengundang - Laporan Hasil Rapat - Kwitansi Penerimana biaya perjalanan Dinas (Uang Harian, uang makan, uang saku dan transport lokal) - Transport luar kota. (tiket + boarding jika menggunakan pesawat Udara) - Kwitansi biaya penginapan (Kalau Bermalam) Catatan: dalam satu hari, satu orang tidak boleh melaksanakan 2 perjalanan dinas 20
TEMUAN YANG SERING TERJADI DI PEMERINTAHAN DESA 1.
2. 3. 4. 5.
Buku Administrasi Desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembangunan belum dikerjakan secara tertib. Produk Hukum berupa Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa belum di inventarisasi dengan baik. Belum membuat ketetapan resmi tentang besaran uang perjalanan dinas dan honor panitia. Belum menunjuk secara resmi petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa. SPJ kegiatan pembangunan ADD dan DD belum dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
21
Lanjutan… TEMUAN YANG SERING TERJADI DI PEMERINTAHAN DESA 6. 7. 8. 9. 10.
Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RAB dan gambar. Papan Nama kegiatan tidak dipasang pada Lokasi Kegiatan Pembangunan Perubahan kegiatan pembangunan tidak disertai dengan Berita Acara. Belum dibuat Berita Acara serah terima pekerjaan dari Tim Pelaksana kepada Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) setiap semester belum dilaksanakan.
22
Rekomendasi & Sanksi Hasil Pemeriksaan kegiatan pengawasan yang
dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti Pemerintah Desa sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Desa yang tidak menindaklanjuti
rekomendasi dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perturan perundang-undangan
23
KONSEKUENSI HUKUM • APABILA TEJADI PENYALAGUNAAN WEWENANG, PENYELEWENGAN ATAU KESALAHAN LAINNYA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA, MAKA LEMBAGA TERSEBUT DAPAT DIBERIKAN SANKSI OLEH APARAT ATAU PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.
• APABILA HASIL TEMUAN TIDAK DITINDAKLANJUTI DALAM WAKTU 60 HARI MAKA AKAN DILAPORKAN KE APH. •
PENYELESAIAN TL TIDAK MENGHAPUS TUNTUTAN PIDANA
•
JANGAN SAMPAI KARENA KETIDAK TAHUAN TATA KELOLA KEUANGAN, MENGAKIBATKAN KEPALA DESA DAN PERANGKATNYA BERURUSAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM. 24
