Kabupaten Lamongan Tahun

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 BAB III ISU – ISU STRATEGIS

Keberadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

yang baik mutlak sangat

diperlukan dalam pembangunan daerah, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, karena masyarakat mempunyai kesempatan unutuk tumbuh berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN DPU BINA MARGA. Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Lamongan sebenarnya sudah dilaksanakan secara maxsimal, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan kabupaten dan pembangunan jalan pedesaan yang sudah secara bertahap dilakukan

pembangunan melalui

berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan terkendala dengan cepatnya usia fisiknya karena struktur tanah yang mudah bergerak, kwalitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, juga kapasitas pengguna jalan yang setiap tahun semakin meningkat sehingga usia teknis menjadi lebih pendek oleh karena itu pembangunan harus didahului dengan kajian teknis berupa study kelayakan. Pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas penanganan antara lain Pembangunan Ring Road Utara Lamongan dan Ring Road Selatan Babat dan Pembangunan Ply Over atau Under Pass dari Ring Road Utara Lamongan sampai dengan Ring Road Deket – Tambakboyo juga Peningkatan jalan menuju kawasan industri diwilayah Lamongan selatan pada tahap awal diperlukan DED, juga Pembangunan Jalan selatan Rel Kereta api dari Jalan Pahlawan sampai dengan Ring Road Selatan Babat juga membutuhkan prioritas penanganannya. Bab III - 1 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

3.2

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEGIATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH : Guna memperoleh gambaran yang jelas sebagai bahan acuan organisasi dalam menentukan langkah-langkah kedepan, perlu dilakukan analisis terhadap factor-faktor internal dan eksternal, yang merupakan factor pendukung dan penghambat organisasi. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka Kepala Daerah terpilih dalam mengemban tugas Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan selama masa bhaktinya telah menetapkan Visi yang merupakan pandangan jauh kedepan dari Kepala Daerah dalam membawa Daerah yang dipimpinnya, mencapai cita-citanya Visi tersebut adalah :” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING. “ Dalam mewujudkan Visi dimaksud telah ditetapkan 5 Misi yang merupakan rumusan Umum dan Upaya yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan merupakan salah satu unsur pelaksana teknis urusan Otonomi Daerah di bidang kebinamargaan mengemban Misi 3 “MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN“ Dengan tujuan

“Memantapkan sarana dan

prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.” Dalam Melaksanakan Misi ke 3 RPJMD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. dengan tujuan “ Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana jalan. Sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( Lima ) tahun kedepan adalah meningkatnya sarana infrasturktur daerah, dengan indikator Bab III - 2 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 a) Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. b) Meningkatnya jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik. c) Meningkatnya panjang jalan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu daerah disamping faktor kualitas lingkungan, Image dan budaya masyarakat setempat. Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah dan efisiensi usaha. Secara

nasional

kondisi

infrastruktur

masih

merupakan

faktor

problematik dalam meningkatkan usaha, demikian juga secara regional dan lokal diKabupaten Lamongan. Dengan demikian tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkwalitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan. Namun demikian dalam mewujudkannya masih banyak dijumpai kendala yang harus diatasi diantaranya adalah : 

Kendala alamiah yakni adanya wilayah rawan bencana di Kabupaten Lamongan, yaitu wilayah yang secara topografis mempunyai ketinggian o-7 m diatas permukaan laut, wilayah ini berpotensi

rawan terhadap resiko

banjir/tergengang. 

Kendala Perilaku Manusia berupa kurangnya kesadaran pemakai jalan untuk mentaati batas maksimum tonase yang diijinkan menjadi faktor dominan

Bab III - 3 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dalam memberikan kontribusi terhadap semakin cepatnya proses penurunan kinerja infrastruktur jalan disamping kendala alamiah. Pembangunan ruas jalan baru yakni Ring Road Utara Kota lamongan dan Ring Road selatan Kota Babat juga masih terkendala oleh belum tuntasnya pembebasan tanah. Demikian juga peningkatan kapasitas jalan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi dan kawasam khusus.

3.4

TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN KLHS Tujuan

,Fungsi

dan

Kedudukan

Penataan

Ruang

Wilayah

KabupatenTujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian,industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam danmelindungi masyarakat dari bencana alam. Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 1)

sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2) sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah; 3)

sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;

4)

sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.

Kedudukan RTRW Kabupaten dalam penyelengaraan pemerintahan daerah adalah :



Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral lainnya; c. Sebagai pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang; d. Sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah; e. Sebagai pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f.

Sebagai pedoman penataan ruang Kawasan Strategis;

g.

Perwujudan keserasian pembangunan antar sektor;

h. Perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembanguan di setiap WP. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: 1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata; 2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatanagropolitan; 3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah; 4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata; 5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan 6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang; 7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-industri; Bab III - 5 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Strategi tersebut meliputi : (1) Strategi untuk kebijakan Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata, meliputi: a. Memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari Pengembangan Gerbangkertosusila. b. Menetapkan pusat kegiatan perkotaan di wilayah tengah sebagai bagian dari pengembangan Perkotaan Nasional yaitu Perkotaan Lamongan bagian dari PKN kawasan Gerbangkertosusila; dan c. mengembangkan pusat pelayanan di wilayah utara untuk menunjang minat investasi melalui kegiatan industri dan pariwisata; (2) Strategi untuk kebijakan Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan, meliputi: a. mengembangkan wilayah selatan sebagai kawasan agropolitan; dan b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agropolitan. (3) Strategi untuk kebijakan pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah, meliputi : a. Mengembangkan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari trans utara Pulau Jawa sekaligus pendukung pengembangan pusat ekonomi di wilayah utara, pengembangan jalan arteri primer di utara dan kolektor primer sebagai penghubung dengan wilayah perkotaan di bagian selatan; b. Pengembangan jaringan transportasi wilayah selatan; Bab III - 6 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 c. Mengembangkan prasarana transportasi melalui peningkatan fungsi terminal tipe B di ibu kota kabupaten dan terminal tipe C di Kecamatan Paciran; d. Mengembangkan prasarana kereta api untuk menunjang penyelenggaraan kereta api komuter dan sistem jalur ganda (double track); dan e. Mengembangkan pelabuhan laut yang berorientasi terhadap kegiatan industri, perikanan. (4) Strategi untuk kebijakan pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata, meliputi: a. Meningkatkan penyediaan sumber daya energi untuk menunjang kebutuhan kegiatanindustri di wilayah pantura dan kegiatan lain yang berkembang di Kabupaten Lamongan; b. Melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata dan industri; c. Mengoptimalkan bendungan sebagai bangunan pengendali dan pencegahan banjir; d. Mengembangkan menara pemancar bersama BTS (Base Transceiver Station) secara terpadu yang didukung oleh kerjasama antar daerah; e. meningkatkan teknologi pengolahan limbah melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill dengan prinsipprinsip “3R” (reduce, reuse, recycle) serta prinsip pemulihan biaya (costrecovery) dalam pengelolaan sampah; dan f. Menyediakan air bersih sampai tingkat perdesaan dengan memanfaatkan dan pengolahan sumber air baku yang ada. g. meningkatkan kapasitas penampungan air pada waduk – waduk pertanian desa.



Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 4) Strategi untuk kebijakan pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan, meliputi: a. Mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai meliputi mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria; b. Melakukan pengelolaan DAS Bengawan Solo untuk kegiatan irigasi dan air baku bagi masyarakat Lamongan; c. Memelihara nilai dan fungsinya cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata; d. Melakukan reboisasi/penghijauan di DAS Bengawan Solo sebagai pencegahan bencana banjir; dan e. melakukan revitaslisasi kawasan sekitar pantai melalui pengembangan hutan mangrove dan vegetasi untuk mencegah gelombang pasang. 5) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang, meliputi : a. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat; b. Mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan; d. Meningkatkan budidaya perikanan darat melalui pengembangan secara intensifikasi; e. Mengendalikan secara ketat penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan; f. Menyediakan kawasan untuk kegiatan industri besar di pantai utara disertai pengolahan limbah dan penataan kawasan sekitar; g. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan home industri berbasis pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan; h. Memanfaatkan wisata alam khususnya alam laut sebagai wisata andalan; Bab III - 8 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 i. Mengembangkan wisata buatan yang menyatu dengan potensi alam khususnya wisata bahari dan wisata geologi; j. Membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; dan k. Menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dan perkotaan; 6) Strategi untuk kebijakan pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agropolitan, meliputi : a. Menyediakan tanah disertai lahan pengganti untuk pengelolaan kawasan sekitar pantura dalam bentuk kerjasama; b. Mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar; c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; dan d. Menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pelabuhan, pasar agrobis Babat dan kawasan agropolitan. 7) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur, meliputi : a. Mengembangkan pola ruang Kawasan Brondong dan Paciran sebagai kawasan permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan; b. Melindungi ekosistem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan; c. Meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian; d. Mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem pesisir;dan e. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; Bab III - 9 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 f. Menjadikan kawasan lindung sebagai obyek wisata dan penelitian ekosistem pesisir; dan g. Menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan bakau

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur/Jalan yang baik maka perlu dikenali berbagai permasalahan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dapat menghambat terhadap keberhasilan tercapainya tujuan ; Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan di Kabupaten Lamongan meliputi : 1. Perencanaan Pengembangan Wilayah Industri : a. Perencanaan Penyelidikan tanah guna pembangunan jalan lingkar Deket – Tambakboyo – Tikung. b. Perencanaan Pembangunan Jalan Baru Lamongan – Sukodadi. c. Perencanaan Pembangunan Jalan Layang ( Fly Over ) Jalan Ring Road Deket – Tambakboyo Jalan Nasional Gresik – Lamongan. 2. Wilayah rawan bencana Wilaya dengan ketinggian O – 7 M diatas permukaan laut berpotensi terhadap resiko banjir/tergenang. Apabila banjir/genangan air ini tidak segera diatasi maka akan berdampak terhadap ketidak lancaran arus lalu lintas dan mempercepat proses penurunan fungsi dan pelayanan jalan.



Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 3. Kawasan khusus. a. Kawasan Lamongan Intergrated Shearbase ( LIS ) LIS merupakan konsep sekaligus entitas yang menfasilitasi penggunaan sumber daya dan fasilitas explorasi – produksi dibidang migas. Berlokasi di tanjung

Pakis, didesa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan. LIS adalah kawasan sentra logistik terpadu bertaraf internasional yang melayani industri migas yang beroperasi di Jawa Timur dengan konsep One Stop Hypermarket yang dilengkapi dengan pelabuhan yang dapat digunakan merapat kapal berbobot 42.000 DWT, Warehouse, Helipad dan Base Camp seluas 5 ha. b. Kawasan Pelabuhan ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan) Pelabuhan ASDP berlokasi di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamopngan. ASDP dirancang melayani pelayaran rote Lamongan- Bawean, Lamongan – Balikpapan, Banjarmasin, Makasar dan Kupang. ASDP ditunjang dengan terminal terpadu yang bertujuan menfasilitasi terbentuknya sabuk penyebrangan yang meliputi Wilayah Utara, Tengah dan Selatan dalam rangka memenuhi standar pelayanan nasional maupun Internasional. c. Kawasan Wisata Bahari Lamongan ( WBL ) WBL. Merupakan sebuah kawasan wisata Bahari seluas 17 Ha guna memenuhi ranah hiburan bagi masyarakat Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia.



Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 Tempat Wisata ini terletak di tanjung Kodok desa Paciran Kecamatan Paciran

Kabupaten

Lamongan.

Perkembangnan

selanjutnya

WBL

diintegrasikan dengan tempat Wisata Goa Maharani yang dilengkapi dengan Kebun Binatang Mini yang dikenal dengan mazola. d. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Pelabuhan

Perikanan

Nusantara

Brondong

merupakan

pelabuhan

Perikanan terbesar kedua setelah Pekalongan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terletak di Desa Brondong Kec. Brondong Kabupaten . Lamongan, menempati areal seluas.10,63. Ha dan dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang seperti Cold Storage dan tempat pelelangan ikan. Perkembangan selanjutnya Desa Brondong dengan pelabuhan perikanan Nusantaranya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai kawasan minapolitan Perikanan tangkap dengan Paciran sebagai penyangga. e. Kawasan Minapolitan ( Perikanan Budi Daya ) Kabupaten Lamongan mampunyai potensi tambak/sawah tambak yang cukup luas dengan produksi ikan budi daya tidak kurang dari .36.628,78 ton ikan/tahun. Kaitan dengan hal tersebut Bupati Lamongan telah menetapkan Kec. Glagah sebagai kawasan Minapolitan Perikanan budi daya dengan kecamatan-kecamatan

sekitarnya sebagai kawasan

penyangga. f. Kawasan Agropolitan Kawasan Agropolitan ditetapkan di Kec. Ngimbang yang berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan merupakan pusat pertumbuhan diwilayah selatan dengan potensi bidang pertanian secara luas. Komoditas unggulan Bab III - 12 Pemerintah Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang dikembangkan meliputi tanaman tembakau, jagung, tebu dan ternak kecil maupun besar. Keberadaan dari kawasan-kawasan

khusus ini tentu memerlukan

dukungan infrastruktur yang cukup memadai baik dari sisi maupun kwantitas. Ruas-ruas

kwalitas

jalan yang memberikan akses langsung

kepada kawasan khusus dan pusat-pusat distribusi serta jalan-jalan penghubung

/

alternatifnya

perlu

dipertahankan

dan

ditingkatkan

kemantapan maupun kapasitasnya. Untuk ruas Jalan Laren – Blimbing yang merupakan jalan akses kawasan minapolitan Brondong yang berpotensi macet dilokasi pasar Blimbing perlu diupayakan

solusinya

dengan

membangun

jalan.

bypas

dengan

meningkatkan jalan. poros desa/lingkungan yang sudah ada. 4. Rendahnya

kesadaran pemakai jalan yang seringkali melanggar terhadap

ketentuan batas maxsimal muatan yang diijinkan ( Over Loading ) masih menjadi faktor dominan terhadap proses penurunan fungsi pelayan jalan. 5. Mengurangi dispariitas antar wilayah, antara kota dan desa, membuka isolasi desa terpencil dan memberikan akses pada pusat-pusat produksi unggulan pedesaaan dengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran dengan tetap melanjutkan penanganan jalan-jalan poros desa strategis, dan Jalan poros desa potensial serta Jalan Poros Desa. 6. Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Unsur penunjang yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan jalan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Alat-alat berat sebagai sarana pendukung kegiatan kebinamargaan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kabupaten Lamongan pada umumnya rata-rata usianya sudah tua sehingga kinerjanya tidak lagi optimal dalam mendukung kegiatan kebinamargaan yang cakupannya semakin luas Bab III - 13 Pemerintah Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan Tahun

Recommend Documents