GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 140 / 26 / III /2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 GUBERNUR GORONTALO, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan atas
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
di
Provinsi
Gorontalo Tahun 2016, perlu adanya rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; b. bahwa
untuk melaksanakan
ketentuan
Pasal (1) dan
Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman
penyelenggaraan
Pembinaan Pemerintahan
dan
Pengawasan
Daerah,
rencana
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam Rencana Pengawasan Tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016; Mengingat
: 1. Undang-undang Pembentukan
Nomor Provinsi
38
Tahun
Gorontalo
2000
(Lembaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2. Undang-Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33 Antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Tahun
(Lembaran
2007
Nomor
Negara
19,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4693); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman
Tata
Cara
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo; 11. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di
Lingkungan
Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016; Goron Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Program
Kerja
Pengawasan
Tahunan
Inspektorat
Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. KEDUA
: Dalam
pelaksanaan
Program
Kerja
Pengawasan
Tahunan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Inspektorat Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada
Gubernur
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. 2
KETIGA
: Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT
: Biaya
yang
timbul
akibat
pelaksanaan
Keputusan
ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016
dan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan diGorontalo pada tanggal 14 Maret 2016 GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE
Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo 2. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo 3. Yth. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo
3
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 140 / 26 / III /2016 TANGGAL : 14 Maret 2016 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016
INSPEKTORAT
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 I.
PENDAHULUAN Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah lembaga teknis dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo, yaitu melaksanakan pengawasan fungsional/intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dan pengawasan atas pengelolaan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan
dan
kegiatan
pengawasan
lain
terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok
ukur
yang
telah
ditetapkan
secara
efektif
dan
efisien
untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
di
atas,
lanjut
hasil
Gorontalo
yaitu
Inspektorat Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; b. menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; c. melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; d. melaksanakan
koordinasi
pengawasan
dan
tindak
pengawasan. Berkenaan
dengan
tugas
Inspektorat
Provinsi
menyusun rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016, guna menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun. II.
POKOK–POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN Sesuai dengan kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016, tujuan
dan
penajaman
pengawasan
Inspektorat
Provinsi
Gorontalo
Tahun 2016 adalah sebagai berikut : A. Kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, meliputi: 1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain : a. Pengelolaan tugas dan fungsi,
keuangan, barang, kepegawaian
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; 4
b. Review rencana kerja anggaran; c. Review laporan keuangan ; d. Review laporan kinerja instansi pemerintah; e. Evaluasi sistem pengendalian internal; f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ; g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat
Utama
/
Inspektorat
Lembaga
Pemerintah
Non
Kementerian, Inspektorat Provinsi; h. Pemeriksaan hibah / bantuan sosial; i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; j. Tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan; dan k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur. 2. Kegiatan
pengawasan
dalam
rangka
percepatan
menuju
good
governance, clean goverment, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota meliputi : a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) Evaluasi
periodik
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
(setiap
triwulan); 3) Pembangunan zona integritas; 4) Pengendalian gratifikasi; 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 6) Penanganan pengaduan masyarakat ; 7) Penguatan Whistle Blowing System; 8) Penanganan benturan kepentingan; dan 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutannya; c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 3. Kegiatan Penunjang Pengawasan meliputi : a. Penyusunan perundang - undangan dibidang pengawasan; b. Penyusunan pedoman / standar dibidang pengawasan; c. Koordinasi program pengawasan; d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati / Walikota, antara lain mengenai
hal-hal
yang
dianggap
strategis
di
lingkungan
pemerintah kabupaten / kota. B. Kegiatan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten / Kota meliputi : 1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 5
pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. 2. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang difokuskan pada : a. Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban dana desa; b. Pembinaan wawasan kebangsaan dan penangan konflik sosial; c. Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data
kependudukan,
pemanfaatan
dan
penyajian
database,
penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota ; d. Pemetaan dan peanggulangan bencana kabupaten / kota dan pencegaham serta pengendalian kebakaran dan; e. Penyelesaian batas daerah. C. Pengawasan Umum di Kabupaten / Kota yang difokuskan pada: 1. Pembagian urusan pemerintah, kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah, yang berkaitan dengan penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral. 2. Keuangan daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya
serta
pemanfaatan
penyelenggaraan
pemerintah
aset
daerah
daerah
dan
dalam
mendukung
dukungan
anggaran
pilkada Tahun 2017. 3. Pembangunan
dan
keuangan
daerah,
yang
berkaitan
dengan
konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan
daerah
terhadap
urusan
pendidikan,
kesehatan, pekerjaaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. 4. Pelayanan publik di daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perizinan
kepada
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
(PTSP)
dan
ketepatan waktu penyelesaian perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 5. Kebijakan daerah, yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang mejadi pelayanan dasar. 6. Kepegawaian daerah, yang berkaitan dengan mutasi pegawai di daerah menjelang pilkada 2017, pembinaan jabatan fungsional di Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan rekruitmen serta pemberhentian dalam jabatan. 6
D. Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi meliputi: 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja; 2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah; 3. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja; 4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja; 5. Pemeriksaan program unggulan 6. Pemeriksaan dana BOS 7. Probity Audit 8. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 9. Pemeriksaan
terpadu
dengan
Inspektorat
Jenderal
Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan 10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. E. Kegiatan
Pengawasan
Governance,
Clean
Dalam
Rangka
Goverment,
Percepatan
Menuju
Good
Pelayanan
Publik
Pada
Dan
Pemerintahan Provinsi : 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan: a. PMPRB online; b. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi c. Pembangunan zona integritas. 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan; 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; 4. Pemantauan penerimaan CPNS; 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 6. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. F. Kegiatan Penunjang Pengawasan 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan; 2. Rapat koodinasi pengawasan; 3. Tugas lain sesuai perintah Gubernur. G. Laporan Pelaksanaan Pengawasan 1. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan 2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 7
III.
RUANG LINGKUP PENGAWASAN Ruang
lingkup
pengawasan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 meliputi : A. Administrasi Umum Pemerintahan ; 1. Kebijakan daerah 2. Kelembagaan 3. Pegawai daerah 4. Keuangan daerah 5. Barang daerah B. Urusan Pemerintahan 1. Urusan wajib 2. Urusan pilihan C. Pengawasan Lainnya, meliputi : 1. Dana Dekonsentrasi 2. Tugas Pembantuan 3. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota 4. Pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi 5. Pelaksanaan PMPRB 6. Pengelolaan Dana BOS IV.
SASARAN PENGAWASAN Pelaksanaan mengacu
pada
tugas kebijakan
pengawasan pengawasan
Inspektorat yang
Provinsi
berlaku
di
Gorontalo Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada yaitu : 1. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan aparat pengawasan fungsional di daerah 2. Kuantitas dan kualitas / kemampuan operasional aparat pengawasan atau Sumber Daya
Manusia (SDM)
3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Provinsi Gorontalo 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 5. Dukungan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam sasaran pemeriksaan pengawasan dan hasil–hasil pengawasan. Adapun sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah : 1. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai; 2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana; 3. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula; 4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat. 8
Disamping sasaran pengawasan yang ditetapkan secara terprogram, juga direncanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan insidentil terhadap : 1. Pelimpahan
kasus
pengaduan
masyarakat
melalui
lembaga
Departemen/Non Departemen 2. Pelimpahan pemeriksaan reguler atas pelaksanaan program melalui APBN Lembaga Kementerian / Non Kementerian V.
OBYEK PENGAWASAN Obyek pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 sebagai berikut : A. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi B. Perusahaan Daerah C. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai Pasal 37 dan 38 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu : 1.
Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi: a. Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan d. Hukum e. Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah; dan f.
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis)
2. Bidang
Pembangunan,
meliputi
SKPD
yang
menangani
/
membidangi : a. Administrasi Pembangunan b. Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah c. Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan d. Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis) 3. Bidang
Kemasyarakatan,
meliputi
SKPD
yang
menangani
/
membidangi : a. Pemberdayaan Masyarakat Desa b. Kependudukan dan Catatan Sipil c. Pemberdayaan Perempuan 4. Pelaksanaan
Tugas
Pembantuan
dari
APBD
Provinsi
kepada
Kabupaten / Kota dan Desa 5. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dengan sumber anggaran dari APBN dan berdasarkan pelimpahan / Joint Audit. VI.
PERSONIL DAN DANA PENDUKUNG A. Personil 9
Jumlah tenaga pengawas yang direncanakan untuk melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan sesuai
jumlah tenaga
yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini sebanyak 77 orang, terdiri dari : 1. Inspektur
: 1 orang
2. Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah : 5 orang 3. Kepala Sub Bagian
: 3 orang
4. Staf Administrasi a. Bersertifikat JFA
: 8 orang
b. Tidak bersertifikat JFA
: 16 orang
c. Tugas belajar
: 3 orang
5. Tenaga Pengawas a. Bersertifikat JFA dan telah menjadi auditor:
12
orang
b. Bersertifikat JFA dan belum ditetapkan sebagai auditor
: 29 orang
B. Dana Pendukung Dana
yang
dialokasikan
pada
Inspektorat
Provinsi
Gorontalo
Tahun 2016 Rp. 6.090.000.000,00 terdiri dari kegiatan pengawasan Rp.3.450.825.000,00
dan
penunjang
pengawasan
Rp. 2.639.175.000,00. Terinci sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengawasan a Pengawasan Berkala/Reguler SKPD Pemerintah Provinsi b Pengaduan/issue penting/ perintah Kepala Daerah yang memerlukan penanganan segera Pengawasan Reguler c Kab/Kota d Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah e Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTP f Pengawasan Program Strategis Pemda
: Rp. 1.407.254.000,00
: Rp.
259.314.000,00
: Rp.
223.000.000,00
: Rp.
200.000.000,00
: Rp.
297.694.000,00
: Rp.
154.000.000,00
: Rp.
295.058.000,00
h Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan : Rp. i Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : Rp.
74.255.000,00
g Kegiatan penceghan korupsi
540.250.000,00
Daerah
Rp.3.450.825.000,00
Sub Total Dana Pengawasan
10
2. Kegiatan Penunjang Pengawasan a Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran b Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran c Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur d Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja e Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan f Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional, dan Nasional Sub total Dana Penunjang Pengawasan JUMLAH
Rp.
715.686.000,00
Rp.
788.250.000,00
Rp.
610.704.000,00
Rp.
100.000.000,00
Rp.
65.000.000,00
Rp.
359.535.000,00 Rp. 2.639.175.000,00 Rp. 6.090.000.000,00
C. Jumlah Hari Pengawasan Hari efektif tahun 2016 sebanyak 256 hari (diluar jumlah hari cuti bersama dan hari libur). Sehingga hari efektif pengawasan dalam tahun 2016 yang tersedia sebanyak 18.944 hari. Jumlah hari efektif tersebut diperoleh dari hasil perkalian antara hari efektif tahun 2016 dan jumlah pegawai, dan dimanfaatkan seluruhnya untuk kegiatan pengawasan sebagaimana diuraikan pada lampiran II. D. Hasil pengawasan yang direncanakan untuk diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak 246 LHP/Laporan, terdiri dari : 1 Pengawasan Reguler SKPD 2 Probity Audit 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Evaluasi AKIP SKPD Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota Reviu LAKIP Reviu RKA Reviu LKPD Pengawasan Dana Hibah Pengawasan dana BOS Pengawasan kas berkala Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pembinaan SKPD Pendampingan audit keuangan dari BPK Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik SKPD Penanganan kasus pengaduan/issue penting/perintah Kepala Daerah yang memerlukan penanganan segera
: :
69 LHP 4 LHP
: : : : : : : :
35 2 1 35 1 10 6 6
LHE LHE LHR LHR LHR LHP LHP LHP
: : :
1 LHE 1 LHP 1 LHP
:
10 LHP
:
33 LHP
11
16 17 18
Pengawasan Reguler Kab/Kota : Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota : Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTP :
6 LHP 6 LHE 8 LHP
19
Pengawasan program/kegiatan strategis pemda
:
3 LHP
20
Monitoring dan evaluasi hasil penilaian risiko
:
1 LHP
21
Assessment LPPD Pemprov
:
1 LHP
22
Monitoring tindak lanjut rekomendasi perbaikan data kinerja untuk penyusunan LPPD : 6 LHP JUMLAH 246 LHP
VII. PENUTUP Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2016 disusun untuk menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas- tugas Pengawasan di Provinsi Gorontalo. GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE
12
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 140 / 26 / III /2016 TANGGAL : 14 Maret 2016 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016
INSPEKTORAT
RINGKASAN JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 No
Bulan
Kegiatan Pengawasan
1.
Januari
Pengawasan Kas Berkala Pembinaan SKPD Penanganan Kasus
2.
Februari
Review Laporan Keuangan Pendampingan Audit Keuangan dari BPK Pengawasan Dana Bos
3.
Maret
April
SKPD Pemprov Gorontalo SKPD Pemprov Gorontalo Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Pemprov Gorontalo
1 LHR
Pemprov Gorontalo
1 LHP
1 Kota / 5 Kabupaten
6 LHP
Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Penanganan Kasus Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Monitoring Tindak Lanjut 1 Kota dan 5 Kabupaten Rekomendasi Perbaikan Data Kinerja untuk Penyusunan LPPD Assessment LPPD Pemprov LPPD Pemprov Gorontalo
1 LHE
Probity Audit
SKPD Pemprov Gorontalo
1 LHP
Penanganan Kasus
Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Pemprov Gorontalo SKPD Pemprov Gorontalo
3 LHP
Reviu atas LAKIP Evaluasi AKIP 4.
Obyek Pengawasan
Target Jumlah Laporan 1 LHP 1 LHP 3 LHP
Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Evaluasi Penilaian Mandiri Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
3 LHP
1 LHE 6 LHP
1 LHP
1 LHR 35 LHE 1 LHP 1 LHE 1 LHE
13
Penanganan Kasus
5.
6
7
8.
Mei
Juni
Juli
Agustus
Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera 1 Kota, 1 Kab
3 LHP
Probity Audit SKPD Pemprov Gorontalo Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Penanganan Kasus Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Pengawasan Reguler SKPD Pemprov Gorontalo Pengawasan Reguler 1 Kab Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo
1 LHP 1 LHE
Pengawasan Reguler
Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD EKPPD Kab/ Kota 1 Kota, 5 Kabupaten Penanganan Kasus Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Pengawasan Dana Hibah 10 Instansi / Organisasi Penerima Dana Hibah Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Penanganan Kasus Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Monitoring Tindak Lanjut SKPD Pemprov Gorontalo Hasil Pelaksanaan RTP Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Evaluasi AKIP 2 Kabupaten Probity Audit SKPD Pemprov Gorontalo Penanganan Kasus
9.
Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera September Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Pengawasan Reguler 1 Kabupaten Monitoring dan Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Hasil Penilaian Risiko
2 LHP
3 LHP
34 LHP 1 LHP 1 LHP 1 LHE 6 LHE 3 LHP
10 LHP 1 LHE 3 LHP
4 LHP 1 LHP 1 LHE 2 LHE 1 LHP 3 LHP
1 LHP 1 LHE 1 LHP 1 LHP 14
Penanganan Kasus
10 .
11 .
12
Oktober
November
Desember
Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Pengawasan Reguler 2 Kabupaten Pengawasan 3 Kegiatan/SKPD Program/Kegiatan Strategis Pemda Reviu RKA SKPD Pemprov Gorontalo Probity Audit SKPD Pemprov Gorontalo Penanganan Kasus Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Monitoring & Evaluasi SKPD Pemprov Gorontalo Pelaksanaan Kegiatan Fisik / Non Fisik SKPD Pengawasan Reguler SKPD Pemprov Gorontalo Penanganan Kasus Pengaduan / issue penting / perintah kepala daerah yang memerlukan penanganan segera Pengawasan Kas Berkala SKPD Pemprov Gorontalo Monitoring Tindak Lanjut SKPD Pemprov Gorontalo Hasil Pelaksanaan RTP
3 LHP
1 LHE 2 LHP 3 LHP 35 LHR 1 LHP 3 LHP
1 LHE 35 LHP 3 LHP
1 LHP 4 LHP
GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE
15
16
