PERANAN KINERJA APARATUR PENGAWAS DALAM PENCAPAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DI UNIT KERJA INSPEKTORAT KUTAI KARTANEGARA

eJournal Administrative Reform, 2014, 2 (3): 1561-1573 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2014

PERANAN KINERJA APARATUR PENGAWAS DALAM PENCAPAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DI UNIT KERJA INSPEKTORAT KUTAI KARTANEGARA Rini Astuti1, Sutadji 2, Aji Ratna Kusuma3 Abstract The purpose of the study was to describe the role of performance in the achievement of Administrative Supervisory Control Annual Work Program (CAWP) at Work Inspectorate Unit Kutai regency. The results showed the performance of the regulatory apparatus (Auditor/P2UPD) in carrying out supervisory duties in good value, but the performance still has to be supported with additional education and training that supports the task of monitoring, whereas towards the achievement of 2013, CAWP not optimal, due to the lack of maturation of the planning activities CAWP supervision and not CAWP, resulting in the realization of supervision, often CAWP activities are not carried out on time and also there are some checks that could not be realized obrik implementation of the examination. Activity monitoring is not a major obstacle CAWP implementation, and need to be more mature planning related scheduling and supervision CAWP not CAWP that next year CAWP performance can be further improved. Keywords: Performance, Supervisor Apparatus, Control Annual Work Program (CAWP) Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan Peran Kinerja Aparatur Pengawas dalam Pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penelitian menunjukkan kinerja aparatur pengawas (Auditor/P2UPD) dalam melaksanakan tugas pengawasan di nilai baik, namun kinerja tersebut masih harus didukung dengan penambahan pendidikan dan pelatihan yang menunjang tugas pengawasan, sedangkan terhadap capaian PKPT tahun 2013 belum optimal, dikarenakan kurang matangnya perencanaan kegiatan pengawasan PKPT dan Non PKPT, sehingga dalam merealisasikan 1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 3, 2014: 1561-1573

pelaksanaan pengawasan, seringkali kegiatan PKPT dilaksanakan tidak tepat waktu dan juga terdapat beberapa obrik pemeriksaan yang tidak terealisasi pelaksanaan pemeriksaannya. Kegiatan pengawasan Non PKPT menjadi hambatan utama terlaksananya PKPT, dan perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang terkait penyusunan jadwal pengawasan PKPT maupun Non PKPT agar ditahun berikutnya capaian PKPT dapat lebih ditingkatkan. Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Pengawas, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pendahuluan PKPT adalah rencana pengawasan tahunan yang disusun secara sistematis oleh setiap unit kerja pengawasan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. Salah satu pedoman penyusunan PKPT tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Dalam peraturan ini disebutkan bahawa ruang lingkup penyusunan PKPT terdiri dari : sasaran pemeriksaan, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang diperiksa, ruang lingkup pemeriksaan, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, jumlah tenaga, anggaran pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa “Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT”. Tujuan penyusunan PKPT adalah untuk menghindari inefisiensi penggunaan sumberdaya aparatur pengawas. Oleh karena itu penyusunan PKPT harus didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Inspektorat Kutai Kartanegara merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang menyelenggarakan fungsi pengawasan. Sejak tahun 2011 di Inspektorat Kutai Kartanegara memiliki dua jabatan fungsional, yakni jabatan fungsional Auditor dan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Inspektorat Kutai Kartanegara juga telah melakukan penyusunan program kerja pengawasan tahunan. Program Kerja Pengawasan terdiri dari Program Kerja Pengawasan (PKPT) dan Non PKPT. Di dalam PKPT Inspektorat Kutai Kartanegara diuraikan secara rinci mengenai ruang lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, SKPD yang diperiksa, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, jumlah tenaga pemeriksa, dan jumlah laporan yang diterbitkan. Namun pada realisasi pelaksanaanya, tak jarang ditemukan fakta yang bertolak belakang yaitu adanya ketidaksesuian antara rencana kerja pengawasan dengan realisasi yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dari laporan capaian realisasi keuangan Inspketorat Kutai Kartanegara Tahun 2013, yaitu penyerapan anggaran pengawasan berkala yang tidak maksimal dan adanya sejumlah obrik yang tidak terealisasi sesuai target. Fakta tersebut mendorong penulis untuk melakukan 1562

Peran Kinerja Aparatur Pengawas Dalam Pencapaian Program Kerja (Rini Astuti)

kajian lebih mendalam terhadap kinerja aparatur pengawas dalam melaksanakan PKPT di Inspektorat Kutai Kartanegara. Judul penelitian ini adalah “Peran Kinerja Aparatur Pengawas dalam Pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Unit Inspektorat Kutai Kartanegara”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil atau keberhasilan kerja aparatur pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tahun 2013 yang termuat dalam PKPT Inspektorat Kutai Kartanegara. Kerangka Dasar Teori Pengertian Peran Menurut Rivai (2004) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Konsep tentang peran menurut Komarudin (1994) adalah sebagai berikut : 1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. 2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu sistem. 3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya. 5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan definisi peran adalah pola perilaku yang merupakan keterlibatan seseorang dengan jabatan atau fungsi tertentu dan diharapkan dapat memberikan sesuatu yang diharapkan sesuai dengan fungsi yang diperankannya. Pengertian Kinerja Kinerja berasal dari pengertian performance. Rivai dan Fawzi (2005) menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Sedangkan Mangkunegara (2000) secara lebih sederhana merumuskan bahwa baik tidaknya kinerja seorang pegawai dapat dilihat dan diukur dari tiga hal, yaitu melalui hasil kerja, sikap atau perilaku kerja dan kompetensi. Terkait dengan hasil kerja secara individu tersebut, maka Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Memperhatikan sejumlah konsep mengenai kinerja yang dikemukakan para pakar tersebut di atas, maka penulis memahami bahwa kinerja aparatur pengawas yang merupakan variabel penelitian ini, adalah suatu keberhasilan seorang pengawas dalam melaksanakan tugasnya pada periode waktu tertentu, yang dapat dikaji melalui hasil kerja, sikap / perilaku kerja dan kompetensinya. 1563


Pelaksanaan tugas aparatur pengawas di Inspektorat Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari visi misi Inspektorat Kutai Kartanegara sebagai lembaga pengawasan. Adapun Visi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah: “Mewujudkan Lembaga dan Aparatur yang Efektif dan Efisien untuk Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”. Dari visi tersebut di atas diharapkan agar semua aparatur pengawas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, tangguh dalam melaksanakan tugas seharihari yang menjadi tanggungjawabnya serta mempertanggungjawabkan hasil yang telah dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (Rencana Kerja Inspektorat, 2012). Penilaian Kinerja Menurut Sulistyani, dkk (2009), penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam penelitian yang ini dibahas adalah kinerja aparatur pengawas, aparatur pengawas merupakan suatu jabatan fungsional dalam lembaga pengawasan, aparatur pengawas adalah seorang pegawai yang telah dinyatakan lulus dari ujian sertifikasi JFA (jabatan fungsional auditor) sesuai jenjangnya, sehingga menduduki jabatan tertentu dalam tingkatan fungsional pengawas. Secara berjenjang, penilaian kinerja aparatur pengawas dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab penugasan diwenangkan pada jabatan-jabatan fungsional tersebut, hasil kerja anggota tim akan dinilai oleh ketua tim, hasil kerja ketua tim akan dinilai oleh pengendali teknis (supervisor), hasil keja pengendali teknis (supervisor) akan dinilai oleh manager audit/pengendali audit/Inspektur/pimpinan lembaga APIP (Sjamsuddin dkk, 2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Peran kinerja sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan pemerintah, tetapi untuk memimpin manusia merupakan hal yang cukup sulit. Menurut Davis (dalam Mangkunegara, 2006), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja faktor tersebut berasal dari faktor kemampuan, motivasi, individu, serta lingkungan organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut : 1. Faktor Motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) pegawai dalam menghadapi situasi kerja diperusahaan (situasion). 2. Faktor Individu Yaitu kecerdasan emosi/Emotional Quotient (EQ). 3. Faktor Lingkungan Organisasi

1564


Menurut Stern (dalam Mangkunegara, 2006) faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Aparatur Pengawas Aparatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat, alat (negara,pemerintah), para pegawai (negeri), alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari (Anonim, 2013). Yang dimaksud aparatur pengawas adalah aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki tugas pokok sebagai pengawas dan melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan. Ditambahkan oleh Suyatmo (1998) ada tiga kelompok atau tiga jenis keahlian yang diperlukan oleh setiap pengawas, yakni : 1. Keahlian atau pengetahuan yang menyangkut objek yang diawasi; 2. Keahlian tentang teknik atau cara melakukan pemeriksaan; 3. Keahlian dalam menyampaikan hasil pengawasan/pemeriksaan. Aparatur pengawas dilingkungan pemerintahan lebih dikenal dengan sebutan pengawas internal pemerintah atau APIP yaitu Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terdiri dari BPKP (bertanggungjawab kepada Presiden), Itjen Departemen/LPND (bertanggungjawab kepada tiap-tiap Menteri/Pimpinan LPND), dan Inspektorat/Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Menurut Susmanto (2008), Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi quality assurance). Pengawasan Pengertian atas kata “Pengawasan” yang telah ada dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrol dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dijelaskan oleh Bohari (1992), pengertian pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan, kesulitan dan pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semua. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Repubik Indonesia Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa pengertian pengawasan ditinjau dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 1565


rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance). Bentuk-bentuk pengawasan oleh aparatur pengawas intern pemerintah (Anonim, 2011) diuraikan secara singkat sebagai berikut : 1. Audit : adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 2. Review : adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 3. Evaluasi : adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 4. Pematauan : adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Kegiatan pengawasan lain yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan seperti sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Pengawasan harus menjamin koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan Program Kerja Pengawasan di Inspektorat Kutai Kartanegara Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah program yang berisi recana kegiatan pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang menjabarkan tentang Ruang lingkup Pemeriksaan, Sasaran pemeriksaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, jumlah tenaga,anggaran pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Pedoman program kerja pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahtahun 2013 tertuang dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013. Secara garis besar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013 yang disusun oleh Inspektorat Kutai Kartanegara terdiri dari : a. Ruang lingkup pemeriksaan pada tahun 2013 di titikberatkan pada 7 (tujuh) jenis pemeriksaan yaitu : Pengelolaan Keuangan SKPD, Pengelolaan Keuangan Pemkab, Pengelolaan Penerimaan Dana BOS, Pengawasan Kinerja, 1566


Evaluasi LPPD SKPD dan Pemkab Tahun 2012, Pengawasan Bantuan ADD Tahun 2012, Administrasi Umum Pemerintahan. b. Sasaran pemeriksaan pada tahun 2013 dititikberatkan pada Review Laporan Keuangan (Neraca,LRA, Calk), Pengawasan BOS pada SD dan SMP, Evaluasi LAKIP SKDP, Evaluasi LPPD, Pemeriksaan Pertanggungjawaban ADD Tahun 2012,Pengawasan Kinerja tahun berjalan SKPD Tahun 2013, Pemeriksaan Kinerja Tahun 2013. Menurut Baswir (1999) manfaat yang diharapkan dari keberadaan PTKP ini adalah sebagai berikut : a. Dihindarinya sejauhmungkin tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. b. Terarahnya ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan sesuai dengan petunjuk Menko Ekuin/Wasbag. c. Dikuranginya inefesiensi dan pemborosan penggunaan tenaga pemeriksaan yaitu dengan jalan menentukan standar Hasil Pemeriksaan (HP) untuk setiap jenis pemeriksaan. d. Karena rencana kerja dikaitan dengan hasil pemeriksaan yang tersedia, maka penyusunan rencana kerja yang melebihi kemampuan yang diharapkan dapat dihindari. Peran Kinerja Aparatur Pengawas Dalam Pencapaian PKPT Kinerja aparatur pengawas adalah serangkaian aktivitas kerja atau apa yang diperlihatkan oleh seorang aparatur pengawas dalam melaksanakan penugasan pengawasan. Keberhasilan kerja aparatur pengawas bukan hanya dilihat dari seberapa banyak tugas pemeriksaan atau banyaknya temuan, tetapi juga dillihat dari ketepatan perencanaan kegiatan pengawasan dan realisasi pelaksanaan rencana pengawasan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan manajemen kinerja aparatur pengawas melalui perencanaan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan. Dijelaskan secara singkat oleh Sjamsuddin,dkk (2007) bahwa garis besar tujuan program kerja pengawasan adalah untuk mensinergikan rencana kegiatan pengawasn APIP. Dari pendapat yang diutarakan oleh Sjamsuddin, dkk (2007) dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja yang diharapkan dari seorang aparatur pengawas atau (auditor intern) dalam pencapaian PKPT adalah kemampuan untuk dapat merealisasikan setiap rencana pengawasan yang telah ditetapkan didalam PKPT. Kinerja yang diharapkan oleh seorang aparatur pengawas dalam pencapaian pelaksanaan PKPT antara lain : 1. Keahlian dan keterampilan aparatur pengawas Hal ini telah diatur dalam Standar Umum APIP tertuang di dalam Permenpan Nomor 5 Tahun 2008, yaitu : a. Standar 2200, menyebutkan seorang auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

1567


b. Standar 2210, menyebutkan auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1 dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodic. c. Standar 2220, menyebutkan seorang auditor harus memiliki kompetensi teknis, seperti auditing, akuntansi,administrasi pemerintahan dan komunikasi. Auditor juga harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (fraud). d. Standar 2230, menyebutkan auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan(continuingprofessional education). 2 Kedisiplinan aparatur pengawas dalam melaksanakan jadwal pemeriksaan pelaksanaan jadwal pemeriksaan Kedisiplinan yang dimaksud adalah disiplin dalam melaksanakan hari penugasan (sesuai dengan waktu/hari penugasan) dan disiplin dalam penyelesaian laporan. Kedisiplinan melaksanakan tugas ini akan dapat dipantau melalui kertas kerja harian atau kerta kerja pemeriksaan (KKP) yang dibuat oleh masing – masing aparatur pengawas. 3 Laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil pengawasan yang baik haruslah memenuhi syarat antara lain : tepat waktu, tepat penerima, tepat isi dan tepat saji (Sjamsuddin, dkk, 2007). Pembahasan Peran Kinerja Aparatur Pengawas dalam Pencapaian PKPT Tahun 2013 Adapun laporan yang dibuat oleh tim pemeriksa ini sebelum diserahkan kepada SKPD yang menjadi obrik pemeriksaan, akan di evaluasi terlebih dahulu oleh Inspektur pembantu pada masing – masing wilayah pemeriksaan, hal ini dilakukan guna menghindari adanya laporan pemeriksaan yang memuat salah saji temuan, salah saji rekomendasi temuan, ataupun salah dalam menuangkan redaksi kalimat laporan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 234 laporan pemeriksaan telah dibuat pada tahun 2013 oleh tim pemeriksa (aparatur pengawas). Isi laporan di anggap handal, apabila didukung dengan bukti – bukti yang akurat termasuk didalamnya uraian kondisi permasalahan temuan yang dituangkan aparatur pengawas dalam kertas kerja hariannya Selain melalui hasil kerja berupa laporan pemeriksaan, pengukuran kinerja aparatur pengawas juga dilihat melalui sikap / perilaku aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. dalam pelaksanaan PKPT, seorang aparatur pengawas dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap hasil pekerjaannya dengan cara menuangkan setiap langkah pemeriksaan pada program kerja pemeriksaan (PKP), kemudian langkah kerja tersebut di tuang kembali dalam kertas kerja harian atau kertas kerja pemeriksaan (KKP).

1568


Kompetensi aparatur pengawas, dari hasil penelitian diketahui bahwa aparatur pengawas di Inspektorat Kutai Kartanegara berjumlah sebanyak 40 (empat puluh orang), terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang auditor dan 15 (lima belas) orang P2UPD, semua aparatur pengawas telah dibekali dengan kemampuan dasar (keahlian khusus) dalam hal pengawasan, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagai Auditor dan P2UPD. Namun demikian, dilihat dari latar belakang pendidikan aparatur pengawas yang masih sangat beragam, dinilai masih kurang memadai dan kurang sesuai dengan ketentuan standar APIP. Oleh karena itulah, kompentensi aparatur pengawas masih perlu ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan – pelatihan khusus. Pencapaian PKPT Tahun 2013 di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan Tahun 2013 di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan apa yang diharapkan pada PKPT Tahun 2013, terkecuali untuk pelaksanaan Evaluasi LPPD. Penyusunan ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan pada PKPT 2013, telah disesuaikan dengan kebijakan pengawasan, awal tahun 2013. Berkenaan dengan capaian obrik atau SKPD yang diperiksa, hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian realisasi obrik pemeriksaan tahun 2013 tidak sesuai dengan perencanaan PKPT Tahun 2013. Hal tersebut terjadi bukan dikarenakan oleh faktor kesengajaan dari aparatur pengawas, tetapi adanya penugasanpenugasan pemeriksaan Non PKPT (di luar dari perencanaan yang telah dirumuskan dalam PKPT Tahun 2013 yang telah disusun oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara) yang bersifat mendesak untuk lebih diutamakan pelaksanaannya oleh aparatur pengawas di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun penyebab tidak terealisasinya rencana obrik pemeriksaan dikarenakan adanya perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dan diluar dugaan. Misalnya ada perintah khusus dari Bupati atau Sekretaris Dearah yang menginginkan adanya pemeriksaan dengan penambahan obrik pemeriksaan terkait sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, sehingga obrik pemeriksaan biasanya akan bertambah dari jumlah yang telah direncanakan. Untuk ketepatan pelaksanaan jadwal pemeriksaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merealisasikan ketepatan waktu jadwal pemeriksaan tahun 2013, aparatur pengawas di Inspektorat Kutai Kartanegara kerap keluar dari jadwal yang telah dirumuskan di dalam PKPT Tahun 2013, yang dikarenakan adanya kegiatan pemeriksaan Non PKPT yang kerap kali jadwalnya memotong jadwal pelaksanaan PKPT. Hal ini terjadi karena adanya penambahan (perpanjangan) waktu pelaksanaan pemeriksaan tertentu, keadaan seperti ini biasanya disebabkan oleh adanya keadaan tertentu misalnya didapati masalah khusus pada saat pemeriksaan dilakukan sehingga tim harus melakukan

1569


pendalaman masalah dan memerlukan penambahan waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan tersebut. Mengenai jumlah laporan pemeriksaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah laporan hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh aparatur pengawas di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan jumlah obrik atau SKPD yang diperiksa. Hal ini juga didukung dengan diberlakukan sanksi jika terjadi keterlambatan yang disengaja oleh tim pemeriksaa dalam penyelesaian laporan pemeriksaan. Setiap pemeriksaan yang dilakukan tentunya diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaannya yang kemudian diserahkan untuk diperiksa, diinventarisir dan didistribusikan pada para pihak yang terkait Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Aparatur Pengawas dalam Pencapaian PKPT Tahun 2013 1. Faktor Pendukung kinerja aparatur pengawas dalam pencapaian PKPT Tahun 2013, antara lain : a. Kompetensi sumberdaya aparatur berupa kemampuan dasar pengawas (Auditor dan P2UPD) dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Auditor dan Sertifikat P2UPD. b. Ketersediaan anggaran pemeriksaan yang sesuai dan memadai dengan jumlah kegiatan pengawasan pada PKPT Tahun 2013 2. Faktor yang menghambat kinerja aparatur pengawas dalam pencapaian PKPT Tahun 2012, antara lain : a. Jumlah aparatur pengawas tidak sebanding dengan jumlah obrik / SKPD yang akan diperiksa. b. Adanya kegiatan pemeriksaan Non PKPT yang seringkali mengganggu jadwal pelaksanaan PKPT Kesimpulan Dari hasil penelitian, didapatkan fakta bahwa kinerja aparatur pengawas di Inspektorat Kutai Kartanegara berperan dalam pencapaian PKPT tahun 2013, peranan tersebut ditunjukkan melalui hasil kerja berupa penyelesaian laporan pemeriksaan, sikap/perilaku kerja berupa tanggung jawab dan kedsiplinan, dan kompetensi aparatur pengawas di bidang pengawasan dibuktikan dengan keahlian dasar aparatur pengawas berupa sertifikasi Auditor dan P2UPD. Hal ini sesuai dengan teori kinerja, bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara,2000). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain : 1. Kinerja aparatur pengawas berperan dalam pencapaian PKPT tahun 2013, hasil/prestasi kerja aparatur pengawas ditunjukkan dengan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan tepat waktu, tepat isi, lengkap, akurat, objektif, 1570


2.

3.

4.

5.

6.

ringkas, jelas, dan laporan telah di reviu secara berjenjang oleh pimpinan di Inspektorat guna penjaminan kualitas hasil pemeriksaan, hal sesuai kaedah pelaporan APIP Permenpan No 42 Tahun 2011. Sikap kerja/perilaku ditunjukkan melalui sikap tanggung jawab dan kedisiplinan/ketaatan melaksanakan uraian tugas yang dimuat dalam program kerja pemeriksaan (PKP) dan kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja harian (KKP). Namun, sayangnya KKP belum di ukur secara objektif (kualitas & kuantitas) guna menilai kinerja per orangan pada tim pemeriksa). Kompetensi aparatur pengawas didukung dengan kepemilikan sertifikasi pengawas yaitu Auditor dan P2UD. Namun ditinjau dari latar belakang pendidikan aparatur pengawas, masih belum memadai dengan bidang pengawasan, oleh karena itu kompentensi aparatur pengawas masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna menunjang skill (kemampuan) dasar tersebut. Capaian PKPT Tahun 2013 belum optimal, realisasi obrik (SKPD) tidak sesuai dengan target yang direncanakan pada PKPT, dan jadwal pemeriksaan tidak tepat waktu. Hal ini bukan karena faktor kesengajaan dari aparatur pengawas melainkan adanya kegiatan pengawasan diluar PKPT (Non PKPT) yang harus segera dilaksanakan oleh aparatur pengawas pada saat yang bersamaan dengan jadwal pelaksanaan PKPT. Faktor pendukung kinerja aparatur pengawas dalam pencapaian PKPT adalah tersedianya aparatur pengawas yang memiliki keahlian dasar pengawasan dibuktikan dengan adanya sertifikasi sebagai auditor dan P2UPD. Di dukung pula dengan perencanaan anggaran yang memadai, sebesar Rp. Rp. 6.634.565.600 ( Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah). Faktor penghambat kinerja aparatur pengawas dalam pencapaian PKPT adalah kurangnya jumlah tenaga pemeriksa yang bersertifikasi (Auditor dan P2UPD), dan adanya kegiatan Non PKPT yang pelaksanaannya bersamaan dengan jadwal pelaksanaan PKPT sehingga menghambat ketepatan waktu pelaksanaan PKPT.

Saran-saran 1. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas (Auditor dan P2UPD) melalui kegiatan pendidikan pelatihan, bimbingan tekhnis pengawasan, sosialisasi, dengan tujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman kepada Auditor dan P2UPD terhadap tugas pokok pemeriksaan/pengawasan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 2. Menambah jumlah tenaga pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam bidang pengawasan. 1571


3. Kertas Kerja Pemeriksaan atau Kertas Kerja Harian (KKP) sebaiknya di ukur secara objektif (kualitas & kuantitas), agar pimpinan dapat memperoleh informasi akurat terhadap penilaian kinerja individu dari aparatur pengawas dan juga dapat memastikan ketaatan aparatur pengawas terhadap pelaksanaan uraian tugas yang termuat dalam program kerja pemeriksaan (PKP). 4. Perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sebaiknya di evaluasi ulang dan mempertimbangkan jadwal kegiatan pengawasan Non PKPT, agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal pelaksanaan PKPT maupun Non PKPT, dan sebaiknya jadwal PKPT dilaksanakan secara konsisten oleh tim pemeriksa, sehingga dapat memaksimalkan hasil capaian pelaksanaan PKPT ditahun selanjutnya. Daftar Pustaka Anonim. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ------------ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Repubik Indonesia Nomor 220 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya. ------------ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013. ------------ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. ----------- Pengertian Evaluasi. http : // gurunyailmu.blogspot.com pengertianevaluasi.html diakses tanggal 2 Desember 2013 Anwar Prabu Mangkunegara.2000. Evaluasi Kinerja SDM. PT Refika Aditama, Jakarta. Anwar Prabu Mangkunegara.2006. Evaluasi Kinerja SDM. PT Refika Aditama, Jakarta. Bohari.H. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Rajawali. Jakarta. Komaruddin. 1994, Ensiklopedia Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta. Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teory ke Praktik. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta. Sulistyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori, dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik. Graha Ilmu. Jakarta. Sjamsuddin,.dkk, 2007. Manajemen Pengwasan. Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasn BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis. Bogor.

1572


Siagian, Sondang. P.1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara. Suyamto.1998. Norma dan Etika Pengawasan. Sinar Grafika. Jakarta. Susmanto,Bintang.2008. Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (online) http://www.menkokesra.go.id/content/view/ diakses tanggal 11 Desember 2013. Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi Mohd Basri. 2005. Performance Appraisal Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

1573

PERANAN KINERJA APARATUR PENGAWAS DALAM PENCAPAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DI UNIT KERJA INSPEKTORAT KUTAI KARTANEGARA

Recommend Documents