RENCA NA KER JA INSPEK TORAT KOTA P ARIAMA N TAHUN 2015
DISUSUN OLEH :
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor.23 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka Inspektorat Kota Pariaman dituntut untuk menyusun rencana startejik untuk masa 2013-2018. Dimana dalam dokumen tersebut visi dan misi organisasi telah ditetapkan. Sejumlah tujuan stratejik, sasaran stratejik, program dan kegiatan telah dijabarkan dan akan diimplementasikan selama periode 2013-2018 demi pencapaian visi dan misi tersebut. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana stratejik 2013-2018, maka disusunlah Rencana Kerja untuk setiap tahunnya. Dimana Rencana Kerja menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif pada setiap indikator kinerja, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja tahun 2015 Inspektorat Kota Pariaman merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2015. Rencana Kerja 2015 ini merupakan sebuah komitmen bagi organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, Rencana
Kerja 2015 ini merupakan rujukkan dari
seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional Inspektorat Kota Pariaman INSPEKTUR KOTA PARIAMAN
H.INDRA SAKTI,SH,MM NIP.19660101 198903 1 017
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR …….……………………………………………………………………………………….… i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………..…………...ii BAB
III PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …………………..………………………………………………………….. 1 1.2 Landasan Hukum……………………………………………………………..…………… 2 1.3 Maksud dan Tujuan ……….…………………………………………..…………….….… 3 1.4 Sistematika …………..………………………………………………………………….…… 4
BAB
III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014 dan Capaian Renstra Inspektorat …………………………………………………….. 6 2.2 Analisa Kinerja Inspektorat……………..…………………………………………….. 12 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat ………. 16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat …………………………………………….19 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 ………………………………………………….23 BAB IV
RENCANA KERJA 2015 ………….…………………………………………………………..27
BAB
PENUTUP ….……..……………………………………………………………………………..32
V
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan
hal
tersebut,
cakupan
perencanaan
pembangunan
nasional
perlu
memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam sangat
pelaksanaan
dibutuhkan
pembangunan,
sebagai
bentuk
keterlibatan
tindak
lanjut
stakeholder teknis
dari
di
daerah dokumen
perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu,
SKPD
sebagai
stakeholder
di
daerah
perlu
menjamin
terlaksananya
pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategi 1
(Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Inspektorat Kota Pariaman melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015. Renja Inspektorat mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) INSPEKTORAT Kota Pariaman Tahun 2013-2018, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018. Adapun visi INSPEKTORAT Kota Pariaman seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ”MENJADI PENGAWAS YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE )”. Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi INSPEKTORAT Kota Pariaman tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Mewujudkan peran dan kualitas pengawasan yang akuntabel dan bebas KKN 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan Renja INSPEKTORAT dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan INSPEKTORAT Kota Pariaman tahun 2015 dengan mengarah
pada
pencapaian
sasaran-sasaran
pembangunan
Kota
Pariaman
khususnya dan Nasional pada umumnya. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Renja INSPEKTORAT Kota Pariaman Tahun 2015 adalah : a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
2
c. Peraturan
Daerah
Kota Pariaman Nomor
23 Tahun 2012,
tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; d. Peraturan Daerah Kota P a r i a m a n Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
Nomor 8 Tahun 2014, tentang Daerah ( RPJPD ) Kota Pariaman
2005-2025;
e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Pariaman Tahun 2013-2018. f. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renja INSPEKTORAT Kota Pariaman
Tahun 2015 disusun dengan
maksud sebagai berikut : a. Menetapkan
dokumen
perencanaan
yang
memuat
program
dan
kegiatan INSPEKTORAT Kota Pariaman Tahun 2015. b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2015. Sedangkan tujuan penyusunan Renja INSPEKTORAT Kota Pariaman Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kota Pariaman Tahun 2015. Dengan tetap memperhatikan RKPD. 2. Renja
berisikan
program
dan
kegiatan
beserta
proyeksi
terhadap
pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kota Pariaman Tahun 2015 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
3
1.4.
SISTEMATIKA BAB I
: PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja INSPEKTORAT Kota Pariaman Tahun 2015, sehingga substansi pada bab–bab
berikutnya dapat dipahami
dengan baik. BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan
Renja
SKPD
Tahun
2014
dan
Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja INSPEKTORAT 2014 dan perkiraan capaian tahun dikaitkan
dengan
INSPEKTORAT
pencapaian Kota
berdasarkan
realisasi
TAHUN
2015. Selanjutnya target
Renstra
Pariaman
Tahun
2013-2018
program
dan
kegiatan
pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan INSPEKTORAT, Berisikan kajian terhadap capaian berdasarkan
kinerja
indikator
pelayanan
kinerja
yang
INSPEKTORAT, sudah
ditentukan
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. 2.3. Isu-Isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi
INSPEKTORAT, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas INSPEKTORAT Kota Pariaman Tahun 2015. BAB III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan
dan
Sasaran
Renja
perumusan tujuan dan rumusan
isu-isu
INSPEKTORAT,
sasaran
didasarkan
berisikan atas
penting penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi INSPEKTORAT
Kota Pariaman yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra. 4
3.2 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun 2015, rekapitulasi program
dan
kegiatan
serta penjelasan jika rumusan
program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV
: Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Inspektorat Kota Pariaman, pagu indikatif , sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ; ( Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2015 dan Prakiraan Maju tahun 2017 ) Terlampir ;
BAB V
: PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2014 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT. Renja Inspektorat Kota Pariaman pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap
hasil
kinerja
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan
oleh
Inspektorat Kota Pariaman selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil
(outcome). Indikator-indikator tersebut
dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. B. Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2014 Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2014 Pada Tahun 2014
Inspektorat
Kota
Pariaman
menerima
anggaran
sebesar
Rp.5.947.553.636,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 program dan 28 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar dengan
capaian
kinerja
fisik
sebesar
93 %
Rp 4.801.428.360,dan capaian
kinerja
keuangan sebesar 80,73 %. Perhatikan tabel berikut :
6
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri atas 10 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.325.536.000,-
Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar
Rp 318.342.471,- atau 97,79 %.
Pada pelaksanaan program ini, seluruh
indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian
kinerja
keuangan
atas
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini : Pencapaian Kinerja No.
Kegiatan Target
Realisasi Satuan
Anggaran (Rp)
Realisasi Keuangan (Rp)
(%)
1
Penyediaan jasa surat menyurat
12
12
Bulan
2,000,000
1,999,960
100.00
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12
12
Bulan
70,000,000
65,564,381
93.66
12
12
Bulan
75,300,000
74,900,000
99.47
12
12
Bulan
7,500,000
7,493,500
99.91
12
12
Bulan
20,000,000
19,999,200
100.00
12
12
Bulan
15,000,000
15,000,000
100.00
3 4 5 6
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12
12
Bulan
10,000,000
9,996,750
99.97
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12
12
Bulan
5,000,000
3,500,000
70.00
12
12
Bulan
20,736,000
20,736,000
100.00
12
12
Bulan
100,000,000
99,152,680
99.15
325,536,000
318,342,471
97.79
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan 10 konsultasi keluar daerah Jumlah 9
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini terdiri atas 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 315.508.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.277.771.128,-
atau
88,04
%.
Pada
pelaksanaan
program
ini, 7
seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :
No.
Pencapaian Kinerja
Kegiatan
Realisasi
Satuan
6
6
Unit
29,400,000
21,135,000
71.89
11
11
unit
85,000,000
83,500,000
98.24
1
1
Tahun
47,500,000
47,485,000
99.97
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
9
9
Unit
132,758,000
104,851,128
78.98
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
26
26
Unit
20,850,000
20,800,000
99.76
315,508,000
277,771,128
88.04
4
5
2 3
Realisasi Keuangan
Target
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1
Anggaran (Rp)
Jumlah
(Rp)
(%)
3) Program Peningkatan / Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,-.
Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar
Rp 19.999.200,- atau 100 %. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan / Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :
8
Pencapaian Kinerja No.
1
Kegiatan Target
Realisasi
Satuan
6
6
Dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi Keuangan (Rp)
(%)
20,000,000
19,999,200
100.00
20,000,000
19,999,200
100.00
4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
dan
Program ini terdiri atas 8 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.701.111.500,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.1.348.857.128,- atau 79,29 %. Pada pelaksanaan program ini, terdapat 3 indikator kinerja keluaran (output) kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2014 hanya sebesar 32.95 % hal ini disebabkan, karena kegiatan ini direalisasikan pada Anggaran Belanja
Perubahan Tahun 2014. Dengan
adanya pergantian Pimpinan (Presiden dan Menteri), maka sebagian aturanpun berganti, sehingga menyulitkan untuk berkomunikasi dengan Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta untuk melaksanakan kegiatan ini, akibatnya jadwal yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pada kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan kegiatan ini direalisasikan sejumlah
59,95 % yang tidak terealisasi adalah belanja
perjalanan dinas luar derah hal ini disebabkan karena rapat-rapat koordinasi keluar daerah untuk kegiatan tindak lanjut 2014 dibatasi hanya beberapa Kabupaten/Kota dan undangan yang disampaikan tersebut terlambat diterima. Disamping itu kegiatan Penyusunan dan Implementasi SPIP realisasi 69,86 %, rendahnya realisasi dana disebabkan karena perjalanan luar daerah dan belanja transportasi dan akomodasi banyak tidak terpakai karena kegiatan 9
berdasarkan SE Menpan RB Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/ Rapat diluar kantor. Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini : Pencapaian Kinerja No.
Kegiatan Target
Realisasi
Satuan
1
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
75
67
LHP
2
Penanganan kasus / khusus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
23
16
Kasus
3
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
2
2
4
Review Laporan keuangan pemrintah daerah
1
5
Monitoring dan evaluasi pengawasan (koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif)
6
Penyusunan dan implementasi SPIP
Monitoring dan evaluasi Kepatuhan pelaksanaan LP2P Sosialisasi Penilaian 8 Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7
Jumlah
Anggaran (Rp) 750,322,500
Realisasi Keuangan (Rp)
(%)
642,349,000
85,61
203,764,000
193,334,400
94.88
Jenis
155,780,000
93,384,980
59.95
1
Dokumen
74,275,000
74,025,000
99.66
2
2
Laporan
125,114,000
94,097,708
75.21
7
7
SKPD
233,334,000
163,000,000
69.86
1
1
Dokumen
87,977,000
65,419,840
74.36
1
0
Dokumen
70,545,000
23,246,200
32.95
1,348,857,128
79.29
1,701,111,500
5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa / Aparatur Pengawasan Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 659.429.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 489.172.658,- atau 74,18 %. Pada pelaksanaan program ini, terdapat 1 10
indikator kinerja keluaran (output) kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 68,35 % hal ini disebabkan dengan adanya perubahan harga satuan biaya perjalanan dinas luar daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 dan adanya Auditor tidak dapat ikut Diklat. Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan dapat diuraikan lebih lanjut
pada tabel dibawah ini :
Pencapaian Kinerja No.
Kegiatan Target Realisasi Satuan
Pelatihan pengembangan 1 tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan 2 dan penilaian akuntabilitas kinerja 3 Penilaian angka kredit Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi Keuangan (Rp)
(%)
33
32
Orang
96,484,000
95,789,200
99.28
32
31
Orang
529,195,000
361,683,458
68.35
17
17
Orang
33,750,000
31,700,000
93.93
659,429,000
489,172,658
74.18
6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 65.004.000,-.
Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar
Rp. 28.497.000,- atau 43,84 %. Pada pelaksanaan program ini dapat kami jelaskan bahwa pada kegiatan ini yang tidak terpakai yakni belanja perjalanan dinas luar untuk teknisi, belanja jasa konsultan jaringan dan belanja hardware sisfohasrik sebagai untuk berjaga-jaga guna pemeliharaan alat system 11
informasi yang ada pada Inspektorat
Kota Pariaman, indikator kinerja
keluaran (output) kegiatan bersangkutan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di Inspektorat dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :
No. 1
Pencapaian Kinerja
Kegiatan
Target
Realisasi
Satuan
2
2
laporan
Penyusunan sistem infor-masi hasil pemeriksaan Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi Keuangan (Rp)
(%)
65,004,000
28,497,800
43.84
65,004,000
28,497,800
43.84
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
Inspektorat
Kota
Pariaman
merupakan
Perangkat
Daerah
yang
mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman, susunan organisasi Inspektorat Kota Pariaman terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kota Pariaman ( Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan /Kantor, Lembaga Teknis Daerah), juga dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah maupun Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012, secara konkrit Inspektorat Kota Pariaman mempunyai tugas: “ Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kota, Pelaksanaan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.”
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kota Pariaman mempunyai fungsi : a. Perencanaan Program Pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Sesuai dengan fungsi dimaksud Inspektorat Kota Pariaman mempunyai kegiatan dan kewenangan dalam hal ; Pemeriksaan dibidang
aparatur,
perlengkapan dan administrasi keuangan pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
Struktur Organisasi : Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012
13
Berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perda Kota Pariaman Nomor 04 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pariaman No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah, struktur Organisasi inspektorat adalah sebagai berikut : (1) Susunan Organisasi : a. Inspektur. b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum; c. Inspektur Pembantu terdiri dari : 1. Inspektur Pembatu Wilayah I; 14
2. Inspektur Pembatu Wilayah II; 3. Inspektur Pembatu Wilayah III; 4. Inspektur Pembatu Wilayah IV; d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 1. Jabatan Fungsional Auditor; 2. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD); (2) Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada
Inspektur. (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sesuai dengan Tugas pokok Inspektorat Kota Pariaman yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, maka untuk mengetahui Kinerja Inspektorat Kota Pariaman dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Dalam Lampiran IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2009-2013 bahwa Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Pariaman untuk optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan adalah : 1. Prosentase Jumlah Kasus Yang Tertangani 2. Prosentase
Pengembalian
Kerugian
Negara/Daerah
ke
Kas
Negara/ Daerah
15
Analisis Kerja Inspektorat tahun 2014 sebagaimana tebel berikut ini : Tabel 1 : Analisa Kinerja Inspektorat Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2014
NO
Urusan
Sasaran
1
Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Optimali sasi fungsi konstruk tif pengaw a-san
2.3
Indikator
Realisasi Capaian
Target tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Prosentase 1. Pengawasan jumlah Internal pemeriksaan (75 Obrik yang untuk 51 tertangani kali penugasan )
Prosentase pengembali an Kerugian Daerah ke Kas Daerah
ISU-ISU
Target Renstra SKPD
PENTING
67 Objek Pemeriksaan untuk 44 kali penugasan
Proyeksi Proyeksi Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2015
75 Objek Pemeriksaan
80 Objek Pemeriksaan
65 %
70 %
2. Pemeriksa 16 an kusus Pemeriksaan /Khusus Kasus/Khu sus 65 % 80,22 %
PENYELENGGARAAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
INSPEKTORAT : Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pariaman : a. Kondisi Internal. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kota berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2007, berkedudukan dibawah
16
Catat an Anali sis
dan
bertanggungjawab
kepada
Bupati/Walikota
dan
secara
teknis
adiministratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kota Pariaman (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas, BPKP adalah pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Menteri Dalam Negeri sebagai pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), oleh karena itu kedua lembaga tersebut selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas terhadap pejabat fungsional tersebut. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara. Kondisi Internal dapat dilihat sebagai berikut : Kekuatan ( Strenght) : 1. Eksistensi
dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-
Undang 2. Kriteria / Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap 3. Adanya dukungan pimpinan 4. Adanya motivasi aparat/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok 5. Lingkungan kerja yang kondusif 6. Mekanisme kerja jelas Kelemahan ( Weakness ) : 1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Terbatasnya personil Auditor / Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan 17
3. Terbatasnya dana operasional 4. Kurangnya kompetensi aparat pengawas 5. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. b. Kondisi Ekternal : Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut : Peluang (Opportunity): 1. Adanya Otonomi Daerah 2. Adanya Program diklat fungsional dan diklat teknis 3. Adanya tindak lanjut dari objek pemeriksaan 4. Adanya kerjasama dan sikap transparan dari objek pemeriksaan 5. Adanya dukungan dari organisasi lembaga kemasyarakatan Ancaman / Tantangan ( Threat ) : 1. Tuntutan Good Governance 2. Adanya ego sektoral instansi 3. Peran serta masyarakat masih rendah 4. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data kepada aparat pemeriksa 5. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindaklanjuti secara cepat,tepat dan tuntas.
18
B A B III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk : 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah. 3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan
pelaksanaan
sistem
pengendalian
intern
secara
berkelanjutan. 5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang memang harus disebarluaskan kepada masyarakat. 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun
pada tahun 2013-2018. Dengan 19
dirumuskannya tujuan stratejik ini maka Inspektorat
Kota Pariaman dapat
secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kota Pariaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi
telah
dicapai,
mengingat
tujuan
stratejik
diformulasikan
berdasarkan pada visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan stratejik yang ditetapkan, akan memiliki indikator kinerja (Performance Indicator) yang terukur. Adapun tujuan stratejik dari Inspektorat Kota Pariaman
2013-2018
yang berdasarkan pada visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan anggaran dan operasi pada SKPD. 2. Meningkatkan sumberdaya pengawasan yang bersih dan professional. Sasaran stratejik Inspektorat Kota Pariaman merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam 1 (satu) periode dan pengalokasikan dana dalam 5 (lima) tahun,
melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih
lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional Organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian 20
sasaran
yang
ditetapkan.
Secara
keseluruhan
sasaran
dan
program
Inspektorat Kota Pariaman dapat dijabarkan sebagai berikut: Tujuan – 1 : Meningkatkan pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan anggaran dan operasi pada SKPD. Sasaran
Program
1. 1. Terlaksananya pembinaan
1. Peningkatan system
terhadap unit kerja dan
pengawasan internal dan
pemerintahan desa , serta
pengendalian pelaksanaan
penanganan kasus/khusus
kebijakan KDH
pengaduan dari instansi dan masyarakat 2. 3. 2. Ditindaklanjutinya penyimpangan atas kegiatan yang tidak mencapai sasaran
Tujuan – 2 : Meningkatkan
sumberdaya
pengawasan
yang
bersih
dan
professional Sasaran 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengawasan 2. Ketersediaan data yang akurat
Program 1. Peningkatan profesioalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi imformasi
21
Untuk mencapai sasaran stratejik maka disusunlah kegiatan untuk masing-masing program dengan kegiatan-kegiatan, dimana program dan rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tujuan Stratejik 1 1.Meningkatkan pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan anggaran dan operasi pada SKPD. SASARAN STRATEJIK 1. Terlaksananya
PROGRAM 1. Peningkatan
pembinaan terhadap
system
unit kerja dan
pengawasan
pemerintahan desa,
internal dan
serta
pengendalian
penanganan/penyelesa
pelaksanaan
ian kasus/khusus
kebijakan KDH.
pengaduan dari
KEGIATAN 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala. 2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah. 3. Penyusunan dan implementasi SPIP.
instansi dan
4. Monitoring dan evaluasi
masyarakat
pengawasan (koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif). 5. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 6. Evaluasi LAKIP. 7. Monitoring dan Evaluasi kepatuhan pelaksanaan LP2P. 8. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). 22
2. Ditindaklanjutinya
1. Tindaklanjut hasil temuan
penyimpangan atas
pengawasan.
kegiatan yang tidak mencapai sasaran.
Tujuan Stratejik 2 Meningkatkan sumberdaya pengawasan yang bersih dan profesional SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
STRATEJIK 1. Meningkatkan
1. Peningkatan
1. Pelatihan pengembangan
kualitas sumber
profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
daya aparat
tenaga pemeriksa
pengawasan
pengawasan
dan aparatur pengawasan
2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 3. Penilaian angka kredit
2. Ketersediaan data 2. Optimalisasi
1. Penyusunan sistem imformasi
pemamfaatan
yang akurat
hasil pemeriksaan
teknologi imformasi
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Untuk tahun 2015, yang mana tahun kedua dari rencana jangka menengah daerah dan Inspektorat Kota Pariaman, implementasi dari
rencana
stratejik 2013 – 2018 mencakup pelaksanaan kegiatan sebanyak 6 program untuk mendukung
2 (dua)
sasaran stratejik, untuk
melaksanakan aktivitas secara 23
keseluruhan pada Rencana Kerja SKPD tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 3.721.766.000,- sedangkan untuk kegiatan guna pelaksanaan Indikator Kerja Utama terdiri dari 2 Sasaran Stratejik dan 3 program dengan jumlah anggaran Rp. 2.863.016.000,- yang berasal dari Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015. Adapun untuk tahun 2015 indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut : 1. Terlaksananya pembinaan terhadap unit kerja dan pemerintahan desa, serta penanganan / penyelesaian kasus/khusus pengaduan dari instansi dan masyarakat. 2. Ditindaklanjutinya penyimpangan atas kegiatan yang tidak mencapai sasaran. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengawasan. 4. Ketersediaan data yang akurat.
Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Pariaman Selama tahun 2015, target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan benchmark / Standar dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja 2015 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :
24
Tabel : Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 NO 1 1.
SASARAN STRATEJIK
TARGET ANGGARAN (Rp.)
INDIKATOR KERJA
TARGET 2014
2 3 Terlaksananya 1. Pelaksanaan pembinaan Pengawasan terhadap unit Internal secara kerja dan berkala pemerintahan desa serta 2. Penanganan kasus penanganan/ pengaduan penyelesaian dilingkungan kasus/khusus pemerintah daerah pengaduan dari instansi dan masyarakat 3. Penyusunan dan implementasi SPIP
4 1. Jumlah obrik yang dilakukan pembinaan
5 60 SPT
6 900.000.000,-
2. Jumlah kasus /khusus pengaduan dari instansi dan masyarakat yang dapat diselesaikan
30 LHP
200.516.000,-
3. Pengimplementasi an Unsur-unsur SPIP pada SKPD yang sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
7 SKPD
200.000.000,-
4. Monitoring dan evaluasi pengawasan ( koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif)
4. Tidak terjadinya tupang tindih pemeriksaan antara Inspektorat Kota, Propinsi, BPKP dan Itjen.
6 laporan
190.000.000,-
5. Review Laporan keuangan pemerintah daerah
5. Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP
1 Dok
92.000.000,-
6. Evaluasi LAKIP
6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
27 Laporan
75.000.000,-
7. Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan LP2P Monitorialuasi
7. Tersedianya laporan pajakpajak pribadi PNS Kota Pariaman
1 Dok
75.500.000,-
KEGIATAN
25
8. Penilai an Mandiri Pelaksaan Reformasi Birokrasi
8. Jumlah peserta Sosialisasi penilaianmandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
100 orang
125.000.000,-
2.
Ditindaklanjuti nya penyimpangan atas kegiatan yang tidak mencapai sasaran
1. Tindaklanjut hasil temuan pengawasan
1. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjut
65 %
180.000.000,-
3.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengawasan
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Pelatihan Kantor Sendiri yang diikuti oleh seluruh PNS
33 Org
110.000.000,-
2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
2. Jumlah aparatur pengawas yang mempunyai serifikasi
35 org
600.000.000,-
3. Penilaian angka kridit
3. Tersusunnya PAK Pejabat Fungsional
1.
1. Database hasil pemeriksaan
4.
Ketersediaan data yang akurat
Penyusunan Sistem Informasi hasil Pemeriksaan
17 org 4 laporan
JUMLAH
45.000.000,70.000.000,-
2.863.016.000,-
26
B A B IV RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PROVINSI : SUMATERA BARAT KOTA : PARIAMAN SKPD : INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
1.20.06
1 20
1.20.06
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 20
1.20.06
BELANJA LANGSUNG
1 20
1.20.06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
KEGIATAN : Penyedian jasa surat menyurat
1 20
1.20.06
01
01
1 20
1.20.06
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 20
1.20.06
01
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.06
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9
10
INSPEKTORAT
1 20
1 20
Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana )
01
08
Terlaksananya pelayanan administrasi dengan baik dan tepat waktu Tersedianya meterai ,perangko dan benda pos lainnya Tersedianya dana untuk pembayaran tagihan telepon, air,dan listrik Terlaksananya pe ngelolaan keuangan dengan baik Terjaminnya kebersihan kantor
347.750.000
360.000.000,-
Inspektorat
1 tahun
2,750,000
APBD
1 Tahun
3.000.000,-
Inspektorat
1 tahun
70,000,000
APBD
1 Tahun
80.000.000,-
Inspektorat
1 tahun
85,000,000
APBD
1 tahun 85.000.000,-
8,000,000 Inspektorat
1 tahun
APBD
1 tahun
8.000.000,-
27
1 20
1.20.06
01
10
1 20
1.20.06
01
11
1 20
1.20.06
01
12
1 20
1.20.06
01
15
1 20
1.20.06
01
17
1 20
1.20.06
01
18
1 20
1.20.06
02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor. Inspektorat
1 tahun
25,000,000
APBD
1 tahun
25.000.000,-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Termanfaatkannya barang cetakan dan penggandaan
Inspektorat
1 tahun
19,000,000
APBD
1 tahun
20.000.000,-
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Tersedianya penerangan kantor
Inspektorat
1 tahun
7,000,000
APBD
1 tahun
8.000.000,-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perun dang-undangan
Inspektorat
1 tahun
6,000,000
APBD
1 tahun
6.000.000,-
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Tersedianya makanan dan minuman rapat
Inspektorat
1 tahun
15,000,000
APBD
1 tahun
15.000.000,-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terselengggaranya koordinasi dan kon sultasi antar instansi
Inspektorat
1 tahun
110,000,000
APBD
1 tahun
110.000.000,-
Ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan
455.000.000
240.000.000,-
KEGIATAN : 1 20
1 20
1.2.06
1.20.06
02
02
05
10
Ispektorat Pengadaan Kend.dinas/operasion al
Tersedianya kendaraan dinas/opeeasonal
Pengadaan Mobiler
Tersedianya mobiler
300.000.000
APBD
20.000.000
APBD
1 unit Kend Roda 4 dan 4 unit kend roda 2 Inspektorat
10 unit
Guna Kelancara n Pemeriks aan reguler/ka sus/ khusus
5 unit kend roda 2
4 unit
90.000.000,-
10.000.000,-
28
kantor
1 20
1.20.06
02
24
Pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas /operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
1 20
1.20.06
02
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya mesin tik, komputer,lap top dan infokus
1 20
1.20.06
03
1 20
1.20.06
03
02
1 20
1.20.06
03
03
1
20
1 20
1.20.06
06
1 20
1.20.06
06
1 20
1.20.06
20
01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian dinas beserta kelengka pannya Pakaian kerja lapangan
Inspektorat
1 tahun
115,000,000
APBD
1 tahun
120.000.000,-
Inspektorat
25 unit
20,000,000
APBD
25 unit
20.000.000,-
Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas harian ( PDH) Tersedianya pakaian dinas 1.20.06 lapangan
Program : Peningkatan /pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KEGIATAN : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
36.000.000
-
Inspektorat
36 stel
18.000.000
APBD
-
-
Inspektorat
36 stel
18.000.000
APBD
-
-
03
02
Tersedianya biaya untuk lembur
20.000.000 Tersedianya biaya lembur untuk pembuatan laporan keuangan,LAKIP,RK A,DPA dan RENJA
Inspektorat
5 Dokumen
20,000,000
22.000.000,-
APBD
5 Dokumen
22.000.000,-
PROGRAM : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
Berkurangnya temuan pemeriksaan BPK RI berindikasikan kerugian
2.038.016.000
2.069.000.000 ,-
29
kebijakan KDH
1 20
1.20.06
20
01
1 20
1.20.06
20
02
1 20
1.20.06
20
06
1 20
1.20.06
20
09
1 20
1.20.06
20
10
1 20
1.20.06
20
11
1 20
1.20.06
20
12
keuangan negara/daerah
KEGIATAN : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler berdasarkan PKPT Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus/khusus
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Penyusunan dan Implementasi SPIP
Inspektorat
51 LHP
900,000,000
APBD
LHP
912.000.000,-
Inspektorat
24 kasus
200,516,000
APBD
30 LHP
201.000.000,-
Persentase temuan yang ditindaklanjuti
Inspektorat
2 kali
180,000,000
APBD
2 kali
180.000.000,-
Implementasi SPIP bagi SKPD
Inspektorat
60 orang
200,000,000
APBD
60 orang
204.000.000,-
Inspektorat
6 laporan
190,000,000
APBD
6 Laporan
192.000.000,-
Inspektorat
1 dokumen
92,000,000
APBD
1 dokumen
95.000.000,-
Inspektorat
27 Laporan
75,000,000
APBD
27 Laporan
77.000.000,-
Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
Jumlah obrik yang dievaluasi dan dimonitoring
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah laporan keuangan SKPD yang direview
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
Jumlah Laporan hasil evaluasi
1 20
1.20.06
20
13
Monitoring dan Evaluasi kepatuhan pelaksanaan LP2P
Tersedianya laporan pajak - pajak pribadi PNS Kota Pariaman
Inspektorat
1 dokumen
75.500,000
APBD
1 dokumen
78.000.000,-
1 20
1.20.06
20
14
Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Jumlah peserta workshop evaluasi
Inspektorat
100 orang
125,000,000
APBD
100 0rang
130.000.000,-
30
Reformasi Birokrasi
1 20
1.20.06
PROGRAM :
21
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 20
1.20.06
21
01
1
20
1.20.06
21
02
1
20
1.20.06
21
03
1 20
1.20.06
23
1 20
1.20.06
23
penilaianmandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
KEGIATAN : Pelatihan pengembang -an tenaga pemeriksa dan aparatur pengawa -san Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Penilaian Angka Kredit
Kualitas rekomen dasi yang dihasilkan dan ketepatan pe nyelesaian laporan hasil pemeriksaan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa kantor sendiri Terciptanya aparat pengawasan yang profesional Tersusunnya PAK Pejabat Fungsional
755.000.000
Inspektorat
35 orang
110,000,000
Inspektorat
35 orang
600.000,000
APBD
35 orang
615.000.000,-
Inspektorat
19 Orang
45,000,000
APBD
20 Orang
45.000.000,-
PROGRAM: Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
02
KEGIATAN : Penyusunan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan
775.000.000,-
APBD
36 Orang
70.000.000
Database hasil pemeriksaan
Jumlah……………………….
Inspektorat
2 laporan
70,000,000 3.721.766.000,-
115.000.000,-
70.000.000
APBD
2 Laporan
70.000.000 3.536.000.000 ,-
.
31
BAB V PENUTUP Rencana Kerja Inspektorat Kota Pariaman tahun 2015 disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Visi dan Misi Inspektorat Kota Pariaman menuju “Menjadi Pengawas Yang Profesional Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance )”. Visi dan Misi Inspektorat Kota Pariaman tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak. Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat kami harapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kota Pariaman yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.
Pariaman,
Maret 2015
INSPEKTUR KOTA PARIAMAN
INDRA SAKTI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19660101 198903 1 017
32
