PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

SA

BI DUA K SA DAYUA NG

RENSTRA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR TAHUN 2013-2018

PEMERINTAH KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Ranperda). Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis SKPD yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Kecamatan Pariaman Timur sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan sampai pada tingkat desa/kelurahan. Kedudukan Camat sebagai pelaksana program penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Camat dalam Rencana strategis Kecamatan Pariaman Timur. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Kecamatan Pariaman Timur yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana strategis kecamatan Pariaman Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di kecamatan baik unsur pimpinan, unsur staf sekretaris camat maupun unsur pelaksana program.

RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

1


1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Timur Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk membantu pengambil kebijakan dalam membuat keputusan dan tindakan sekaligus sebagai acuan bagi seluruh komponen Kecamatan Pariaman Timur dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Timur Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Walikota Pariaman yaitu Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama sebagai akselerasi pencapaian visi Pariaman 2005-2025. b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Kecamatan Pariaman Timur.

1.3 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013, antara lain sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-


2


Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


3


Nomor 4663); 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025

22.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);


4


23. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);

1.4 Hubungan Renstra Kecamatn Pariaman Timur dengan RPJMD 2013-2018 Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013 -2018 yang merupakan penjabaran visi, misi Walikota dan Wakil Walikota hasil pemelihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 merupakan pedoman bagi Kecamatan Pariaman Timur dalam menyusun Renstra Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 ayat 1 Renstra-SKPD merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatn Pariaman Timur Tahun 2013-2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 40 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah, Ayat (4) yaitu Sistematika Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Hubungan Renstra dengan RPJMD 2013-2018 1.5 Sistematika Penulisan BAB II TUGAS DAN FUNGSI Kecamatn Pariaman Timur 2.1 Struktur Organisasi Kecamatn Pariaman Timur 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

5


2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatn Pariaman Timur 2.4 Pelayanan Umum Kecamatn Pariaman Timur 2.5 Evaluasi Kinerja Kecamatan Pariaman Timur 2004-2009 BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH 3.1 Kondisi Umum SKPD Masa Kini 3.1.1 Pelayanan Umum Kecamatn Pariaman Timur 3.1.2 Evaluasi Kinerja Kecamatn Pariaman Timur 2004-2009 3.2 Kondisi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3 Kondisi Penataan Ruang 3.4 Isu Strategis 3.5 Kondisi yang diharapkan dan Proyeksi ke Depan BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN 4.1 Visi Kecamatan Pariaman Timur 4.2 Misi 4.3 Strategi 4.4 Kebijakan 4.5 Tujuan dan sasaran BAB V VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN BAB VI PENUTUP

BAB II RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

6


TUGAS DAN FUNGSI 2.1 Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretariat , membawahkan ; a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan 3. Seksi Pemerintahan 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Seksi Kesejahteraan Sosial 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Baros adalah sebagai berikut : RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

7


CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUB. BAGIAN KEUANGAN

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Kecamatan (Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 24 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan)

2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapannya 2.2.1. Susunan Kepegawaian Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Pariaman Timur sebanyak : 17 orang yang terdiri dari: 1. Golongan III

: 14 orang

a. Golongan III.d

: 6 orang

b. Golongan III.c

: 1 orang

c. Golongan III.b

: 3 orang


8


d. Golongan III.a 2. Golongan II

: 4 orang : 3 orang

a. Golongan II.d

: 1 orang

b. Golongan II.c

: 1 orang

c. Golongan II.b

: 1 orang

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Pariaman Timur yang menduduki Jabatan Struktural adalah : 1. Camat ( Eselon III.a )

: 1 orang

2. Sekertaris Camat ( Eselon III.b ) : 1 orang 3. Kepala Seksi ( Eselon IV.a )

: 4 orang

4. Kepala Subbagian ( IV.b )

: 2 orang

2.2.2 Kelengkapannya ( Sarana dan Prasarana Kantor ) Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Pariaman Timur didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain : 1. Gedung kantor

: 1 unit

2. Aula

: 1 unit

3. Musola

: 1 buah

4. Kendaraan roda 4 (empat)

: 1 buah

5. Kendaraan roda 2 (dua)

: 4 buah

6. Penyejuk Ruangan

: 7 buah

7. Printer

: 4 Buah

8. Mesin ketik

: 3 buah

9. Computer ( PC )

: 4 unit

10. LAPTOP

: 3 Unit

11. Meja kerja

: 3 buah

12. Kursi kerja

: 20 buh

13. Meja rapat

: 1 buah

14. Pesawat telepon

: 1 buah

15. Pesawat HT

: 1 buah

16. Felling Cabinet

: 5 buah


9


17. Lemari

: 12 buah

18. Telpon fax

: 1 buah

19. Meja podium

: 1 buah

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nonor. 5 Tahun 2008 tanggal. 3 Maret 2008 pada BAB III tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pasal 3 Kedudukan Tugas, Camat mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut : I. Camat. 1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat b. Mengoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketenteraman

dan

keterlibatan umum c. Mengoordinasikan penerapan danpenegakan peraturan perundangundangan d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum e. Megoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 3. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

10


4. Kecamatan dipimpin oleh Camat 5. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melak…………….. Sekretaris Daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan dengan Peraturan Nomor 24 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : 1. Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagain urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu di Bidang Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas Pemerintah lalinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menyusun dan merumuskan kebijakanteknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan kecamatan meliputi pembinaan, penataan ketatausahaan, penyusunan program Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas Pemerintah lainya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. b. Mengkoordinasikan Sekretaris, para Kepala Seksi dan kelompaok jabatan fungsional dilingkungan Kecamatan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. c. Membagi tugas kepada sekretaris, para Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang permasalahanya d. Mengarahkan sekretaris, para Kepala Seksi kelompok jabatan fungsional dilingkungan Kecamatan agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.


11


e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris, para Kepala kelompok jabatan fungsional guna mengetahui perkembangan dan permasalahannya. f. Merumuskan masalah yang timbul dilingkungan Kecamatan untuk merumuskan konsep lebih lanjut. g. Mengendalikan pengelolaan pelayanan Bidang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku agar ada kesesuaian dengan rencana yang telah di tetapkan . h. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait penyusunan dan perumusan kegiatan Kecamatan baik rutin maupun pembangunan agar terdapat kesesuaian dalam penetapannya. i.

Meneliti dan memaraf konsep serta menandatangani surat yang menjadi kewenangannya berdasarkan data dan peraturan perundangundang yang berlaku.

j.

Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan per undang-undang yang berlaku sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.

k. Membuat laoran kagiatan Kecamatan secara periodik dengan mendudukan data, informasi dn laporan setiap bagian, seksi dan kelomppok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan. l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota baik lisan maupun tertulis

II. SEKRETARIS 1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluluh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum, kepegawain, perlengkapan keuangan. 2. Urain Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

12


a. Menyusun rencana kegiatan secretariat baik rutin maupun pembangunan sebagai bahan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan kesekretariatan Kecamatan. b. Membagi tugas kepada Kasubag dilingkungan secretariat Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan. c. Memberi petunjuk kepada Kasubag di lingkungan secretariat kecamatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. d. Mengkoordinasi para Kasi dan Kasubag di lingkungan secretariat Kecamatan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerja sama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. e. Memeriksa hasi kerja dan menilai prestasi kerja para Kasi dan Kasubbag dilingkungan kecamatan agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan penbinaan dan peningkatan karir. f. Mengatur pengelolaan program dan pelaporan, administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan Kecamatan sesuai dengan peraturan per undang-undang yang berlaku. g. Meneliti dan memaraf konsep di lingkungan Kecamatan untuk terdapat kesesuaian dengan petunjuk dan peraturan per undangundang yang berlaku. h. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dengan masing-masing kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala jabatan fungsional di lingkungan kecamatan. i.

Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di bidang kesekretariatan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.

j.

Menyusun dan membuat laporan kegiatan secretariat Kecamatan baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.


13


k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan. III.SUB BAGIAN UMUM 1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelengarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrsi umum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kejesahtaraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan. 2. Uraian tugas sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menghimpun dan mengolah peraturan per undang- undang, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan- bahan lainya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan sebaga pedoman dan landasan kerja. b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk masalah. c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berpedoman kepada rencana strategis Kecamatan. d. Melaksanakan administrasi surat masuk dan suat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpan berkas kerja, kepegawian, data dan bahan, peggadaan serta mendistribusikanya. e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingungan Kantor Kecamatan. RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

14


f. Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas. g. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan Keputusan Kantor Kecamatan. h. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor. i.

Menyiapkan barang dan perlengkapan Kantor Kecamatan.

j.

Memelihara DP3, menyusun DUK, dan Bazetting Pegawai.

k. Menyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pension pegawai. l.

Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen.

m. Mengusulkan penempatan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Bendahara. n. Mengkoordinir pembuatan laporan mutasi barang. o. Menyiapakan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai. p. Menyiapkan bahab usulan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar,diklat structural dan fungsional. q. Menyiapkan bahan pegawai yang ditempatkan dan akan pindah. r. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel. s. Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan Kantor Kecamatan. t. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan pegawai. u. Memberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan dan tugas tenaga fungsional. v. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/pemberian tanda kehormatan pegawai. w. Menyiapkan laporan pegawai yang mengikuti diklat, bintek, sosialisasi dan sejenisnya ke BKD secara berkala. x. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

15


y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. IV.SUB BAGIAN KEUANGAN Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program Keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan Uraian Tugas Sub Bagian Keunagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menghimpun dan mengelolah peraturan perundang-undang, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja. b. Menginvetarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah. c. Menghinpun dan mengkoordinir penyusunan anggaran berbisnis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berpedoman kepada rencana strstegis Kecamatan. d. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran. e. Mengkoordinasikan pembuatan laporan SPJ Bendahara. f. Menyelanggarakan anggaran belanja Kantor Kecamatan dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan. g. Mengkordinir penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas, dan transpor serta kesejahteraan pegawai. h. Mengkoordiasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kinerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi. i.

Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan.

j.

Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. V. SEKSI PEMERINTAHAN RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

16


1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan ursan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan- kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kepandudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan daerah lingkup Kecamatan, pengkoordiniran kegiatan pemungutan pajak (PBB) dan rekomendasi akta catatan sipil dan melakukan proses administrasi pemberian reomendasi perizinan sporadik tanah. 2. Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana pada ayat (1) adalah : a. Menghimpun dan mengolah peraturan per undang-undang, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan Pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja. b. Menginvertarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pemerintahan serta menyiapan bahan petunjuk pemecah masalah. c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbisnis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan berpedoman kepada rencana strategis Kecamatan. d. Mengkordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan : i. Urusan pemerintahan di kelurahan-kelirahan ii. Urusan kependudukan dan ketenagakerjaan iii. Pengelolaan pendapatan daerah lingkup Kecamatan iv. Kegiatan pemungutan pajak (PBB) v. Penyuluhan umum vi. Pengumpulan data dan pemberian rekomendasi penyusunan risalah tanah vii. Penanggulangan bencana e. Melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadic f. Melakukan proses administrasi Pejabat Pembuat Akte (PPAT) dan pemberian rekomendasi akte catatan sipil; g. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan dengan unit kerja /instansi terkait h. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan i.

Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Camat


17


VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaan urusan ketentraman dan ketertiban dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan,mengkoordinasikan, evaluasi dan pelapora urusan ketentraman,ketertiban umum,perlindungan masyarakat,pengawasan, dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase dan persampahan serta penanggulangan bencana. 2. Uraian Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) adalah : a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dan landasan kerja; b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum; c. Menyusun rencana, program kerja dan menyusun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berpedoman kepada rencana strategis Kecamatan; d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan ketentraman, ketertiban umum, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan; e. Memantaau setiap kegiatan masyarakat yang bersifat hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta kegiatan-kegiatan yang menjurus pada perbedaan unsure suku, ras, agama, antar golongan ( SARA ) baik organisasi partai politik, organisasi massa, organisasi kepemudaan, dan organisasi lainnya yang bias membahayakan keamanan dan ketertiban di Kecamatan serta pelanggaran Peraturan Daerah; f. Mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana persamahan, pembuangan air limbah dan pengaliran drainase daerah permukiman; RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

18


g. Melakukan pembinaan tertib lingkungan; h. Mengkoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan dengan unit kerja/instansi terkait; i.

Mengkoordinasikan pengawasan dan penertiban bangunan;

j.

Melakukan pelaksanaan rekomendasi peijinan tertentu di lingkungan Kecamatan;

k. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

VII. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijaka, mengkoordinasikan ,evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa . 2. Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan , pedoman , petunjuk teknis, datadan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dan landasan kerja; b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ; c. Menyusun rencana , program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berpedoman kepada rencana strategis Kecamatan ; d. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olah raga ; e. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga di Kecamatan dengan unit kerja/ instansi terkait; RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

19


f. Mengkoordinasikan penumbuhkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda; h. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

VIII. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan Kesejahteraan Sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan social, kesehatan, melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi Kartu Dispensasi Nikah dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik. a. Menghimpun dan mengelah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan kesejahteraan sosialal sebagai pedoman dan landasan kerja b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan social serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi kesejahteraan social berpedoman kepada rencana strategis kecamatan d. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat desa dibidang kesejahteraan sosial e. Mengkoordinasikan pembinaan pekerja social masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial f. Mengkoordinasikan pendataan kader generasi muda untuk mengikuti diklat usaha kesejahteraan sosial (UKS) g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program usaha ekonomi produktif bantuan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar dan lanjut usia RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

20


h. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan kelompok sosial masyarakat i.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembentukan kelompok usaha bersama

j.

Melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi kartu dispensasi nikah, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan surat keterangan berkelakuan baik

k. Mengkoordinasikan penumbuh kembangan lembaga sosial kemasyarakatan l.

Mengkoordinasikan kegiatan yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial

m. Mengkoordinasikan kegiatan keagamaan, KB, kesehatan dan organisasi masrakat lainya dikecamatan dengan unit kerja/instansi terkait n. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

IX. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Kelompok jabatan fungsional pada kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 2. Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana kecamatan b. Menyelenggarakan kebijakan teknis pelayanan khusus dan penunjang kegiatan c. Menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana kecamatan.


21


BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pariaman Timur saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan Visi dan Misi serta rancangan Renstra Kecamatan berikutnya: 3.1 Identifikasi permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pariaman Timur perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Pariaman Timur adalah : a. Masih kurangnya jumlah sumberdaya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan b. Belumtersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain pengelolaan keuangan/pembukuan, teknis bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan. c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi f. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negative bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

22


Berdasarkan evaluasi kinerja SKPD Kecamatan Pariaman Timur yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pemerintahan sebagai berikut : a. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan dari Walikota kepada Camat Pariaman Timur, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan perundang-undangan berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada di wilayah kecamatan

yang

meliputi

:

potensi

kelembagaan

pemerintahan,

potensi

kelembagaan non kepemerintahan, potensi wilayah dan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalan mencapai tujuan visi Walikota Pariaman. b. Optimalisasi

partisipasi

masyarakat

dan

kalangan

dunia

usaha

dalam

penyelenggaraan pembangunan wilayah terlebih pada pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. c. Pelayanan prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di pemerintah Kota Pariaman yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima, yauitu pelayanan yang cepat, akurat dan memiliki legalitas hukum. Dengan pelayanan prima tersebut diharapkan dapat membangun kembali citra PNS yang mahir, terampil dan berwibawa sebagai pelayan, pengayom dan pembimbing masyarakat. d. Meningkatkan kinerja kecamatan agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur kecamatan. e. Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM kecamatan. Aparatur pemerintah adalah SDM kecamatan dan merupakan factor penting dalam rangka menjalanan tugas pokok dan fungsi. Oleh karenanya, maka dari sisi kuantitas dan kualitas SDM yang ada harus memadai dalam rangka mewujudkan citra PNS dan penyelenggaraan yang baik. f. Peningkatan kegiatan koordinasi dengan Dinas/Instansi/pihakterkait dan masyarakat terkait dengan pokok dan fungsi jabatan hanya sebagai coordinator yang berdampak pada terbatasnya kewenangan yang berlanjut kepada kurang maksimalnya perencanaan program dan kegiatan dan minimnya alokasi anggaran yang diterima untuk pelaksanaan pelayanan publik. RENSTRA Kecamatan Pariaman Timur 2013-2018

23


g. Melaksanakan kegiatan penataan administrasi desa dan kelurahan dalam implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang desa dan kelurahan.

BAB. V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 VISI Visi keberhasilan pembangunan Kecamatan Pariaman Timur didefinisikan sebagai deskripsi mengenai

bagaimana

organisasi

akan

tampak

ketika

organisasi

berhasil

mengimplementasikan strateginya yang memuat misi, filosofi dan nilai-nilai inti, criteria kinerja, standar etik organisasi, yang diharapkan organisasi. Rumusan visi Kecamatan Pariaman Timur tahun 2013-2018 berlandasan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta mengacu kepada visi pembangunan Walikota Pariaman yaitu : ’PARIAMAN SEBAGAI TUJUAN KOTA WISATA DAN EKONOMI KRETIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA’. Mengacu pada konsepsi visi diatas maka Kecamatan Pariaman Timur dengan seluruh anggota organisasinya telah berkotmitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Walikota Pariaman yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan visi Kecamatan Pariaman Timur

yaitu : “ Meningkatkan Sistem pelayanan prima Guna

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Bernuansa Ihsan”. Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi yang terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.


24


5.2 MISI Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan organisasi. Selain itu, pemahaman mengenai tujuan akan sangat membantu untuk memperluas misi menjadi visi keberhasilan. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi merupakan suatu pernyataan, tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang, atau sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pariaman Timur. Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka menengah dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kecamatan Pariaman Timur sebagai berikut : 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 3. Meningkatan koordinasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan agama

5.3 TUJUAN Tujuan adalah penjabaran/inplementasi dari pernyataan misi yang berisi hasil akhir yang akan di dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Pariaman Timur menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Mewujudkan sistem pelayanan prima. 2. Meningkatnya tertip penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa. 3. Meningkatnya sinergi antara aparat pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan dalam meningkatkan potensi perekonomian masyarakat skala kecil dan potensi ekonomi lainnya. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dengan pola kehidupan yang berbudaya, beriman dan bertaqwa


25


5.4 SASARAN 1. Terselenggaranya pelayanan prima 2. Terwujudnya kompetensi dan profesionalisme aparatur aparat pemerintah 3. Meningkatnya daya saing usaha potensi ekonomi masyarakat skala kecil dan berkurangnya angka kemiskinan 4. Terciptanya masyarakat kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa.

5.4 STRATEGI

5.5 KEBIJAKAN


26

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

Recommend Documents