PEMERINTAH KOTA PARIAMAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

11


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU A.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 Km2 dan luas lautan 282,56 km2, dengan panjang garis pantai 12,00 Km2 yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 : Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman No

Kecamatan

Ibu Kota

1 2 3 4

Kelurahan

Pariaman Utara Naras Pariaman Tengah Pariaman Pariaman Selatan Kurai taji Pariaman Timur Sei,Pasak Kota Pariaman Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2012

16 16

Desa 17 6 16 16 55

Luas Daerah(Km2) 23.35 15.68 16.82 17.51 73.36

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut: 1)

Sebelah Utara

: Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)

2) Sebelah Selatan

: Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Pd. Pariaman)

3) Sebelah timur

: Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Pd. Pariaman)

4) Sebelah Barat

: Samudra Indonesia


12


Gambar 2.1 : Peta Administrasi Kota Pariaman

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kota Pariaman secara geografis terletak pada 0° 33’00” - 0°40’43‘’ Lintang Selatan dan 100°10‘ 33’’ - 100° 10’55” Bujur Timur. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis lintas Sumatera Bagian Barat yang menghubungkan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat. Letak geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya merupakan faktor strategis bagi kota ini. Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang tinggi. Dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan pariwisata pantai akan menjadi semakin penting. 2.1.1.3 Topografi Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Dan memiliki 6 buah pulau-pulau kecil : Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

13


Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh tiga buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan. Tabel 2.2 : Kondisi Topografi Kota Pariaman No 1 2 3 4

Kondisi Topografi Datar - (0-2%) Bergelombang - (3-15%) Curam - (16-40%) Sangat Curam - (>40%)

Jumlah (ha) Sumber : Profil Kota Pariaman

Pariaman Utara 2.479 0 366 0

Pariaman Tengah 2.313 64 0 0

Pariaman Selatan 1.994 120 0 0

2.845

2.377

2.114

Jumlah (Ha) 6.786 184 366 0 7.336

2.1.1.4 Geologi Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian Pantai Barat Pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tuna vulkan. Dan memiliki dengan kondisi tanah yang relatif subur yang sangat berpotensi untuk dikembangkan pada kegiatan pertanian. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Folkal Datar. 2.1.1.5 Klimatologi (Iklim) Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan rata-rata pertahun mencapai angka sekitar 336 mm dengan lama hari hujan 199 hari. Suhu rata-rata 25,14°Celcius, dengan kelembaban udara rata-rata 86,57% dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berhawa cukup panas, hal ini disebabkan karena secara geomorfologi wilayah Kota Pariaman berada di daerah pesisir pantai dengan panjang garis pantai sekitar 12,00 Km dan ketinggian rata-rata 0-15 M dpl sehingga suhu ratarata pada siang hari cukup panas dan kelembaban yang cukup tinggi Tabel 2.3 : Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan Kecamatan Ketinggian (dpl) Pariaman Selatan 0 – 10 Pariaman Tengah 0 – 10 Pariaman Timur 5 – 15 Pariaman Utara 0 – 10 Kota Pariaman 0 - 15 Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2013


Panjang Garis Pantai (Km) 3,30 4,30 0,00 4,40 12,00

14


2.1.1.6 Penggunaan Lahan Lahan Kota Pariaman dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pertanian, perdagangan, perumahan maupun pembangunan berbagai fasilitas pelayanan, pemanfaatan wilayah dan status penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut Tabel 2.4: Kota Pariaman Menurut Wilayah dan Status Penggunaan Lahan No

Jenis Penggunan Lahan

Luas (Ha)

Persentase

1

Pemukiman

1.294

17,64

2

Sawah

2.835

37,28

3

Kebun Campuran

2.487

33,90

4

Perkebunan

536

7,31

5

Hutan

3

0,04

6

Lain-lain

194

2,64

7.336 Ha

100 %

Jumlah

Sumber : Kantor Pertanahan Nasional Kota Pariaman

Kemampuan tanah berdasarkan drainase sebagian besar wilayah Kota Pariaman termasuk kategori tidak pernah tergenang. Sementara itu dari segi kedalaman efektif tanah hampir keseluruhan wilayahnya adalah lebih dari 90 cm dan termasuk kawasan budidaya. Belum ada kawasan lindung di Kota Pariaman. Pemerintah Pariaman berharap nantinya bila RDTR telah selesai disusun maka akan ada kawasan lindung. Strategi dasar pengembangan Kota Pariaman ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan pengembangan kawasan kota sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan yang telah digariskan. Jadi pada dasarnya strategi ini, sebagai media dalam menentukan rencana pengembangan kota lebih lanjut agar sesuai dengan apa yang dimiliki atau keadaan potensi dan masalah di wilayah perencanaan. 2.1.2

Potensi Pengembangan Wilayah Secara teoritis, struktur internal Kota Pariaman dikembangkan dengan konsep

pengembangan Kota Pariaman sebagai Kota Pariwisata dan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Konsep pengembangan tersebut didukung dengan pengembangan wilayah terbangun yang mempunyai potensi lahan lebih luas untuk kegiatan terbangun yang lebih intensif. Struktur ruang Kota Pariaman dibentuk oleh jaringan dan komponen ruang. Jaringan yang dominan membentuk struktur ruang adalah jaringan jalan. Kriteria perencanaan struktur jalan yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan jalan arteri provinsi sebagai “keran” aliran pergerakan dan pemicu kegiatan-kegiatan ekonomi bagi penduduk Kota Pariaman pada umumnya.


15


Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan Kota Pariaman, maka dirumuskan konsep pengembangan struktur ruang kota yang dasar pemikirannya terutama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1.

Dapat meminimalisasi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.

2.

Mengoptimalkan sistem jaringan jalan dan pola ruang yang sudah ada dan sudah terbentuk.

3.

Mengoptimalkan sumberdaya yang ada.

4.

Menyiapkan Kota Pariaman sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Metropolitan Padang Dan Sekitarnya

Berdasarkan pemikiran tersebut maka konsep pengembangan struktur ruang Kota Pariaman adalah seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini Gambar 2.2 Konsep Pengembangan Struktur Ruang Kota Pariaman 2030

2.1.3

Wilayah Rawan Bencana Litologi dan struktur geologi yang tersebar di wilayah Kota Pariaman merupakan media

yang sangat berperan dalam menentukan intensitas bencana di wilayah ini. Kemampuan masingmasing litologi dalam meneruskan gelombang gempa berbeda satu dengan yang lainnya. Endapan yang bersifat lepas (unconsolidated) merupakan litologi yang mudah meneruskan gelombang gempa. Lokasi-lokasi dimana terdapat struktur geologi, terutama patahan dan kekarkekar merupakan daerah yang lebih rentan terhadap terjadinya gempa. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi dan karakteristik geologi, tanah dan batuan serta pengamatan ke beberapa lokasi di wilayah Kota Pariaman, diperoleh karakteristik kebencanaan Kota Pariaman. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

16


2.1.3.1 Bencana Gempa Bumi Daerah Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Kota Pariaman merupakan Daerah Rawan Gempa Bumi karena berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar (Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia) dan Patahan (Sesar) Semangko. Didekat pertemuan lempeng terdapat Patahahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismik aktif. 2.1.3.2 Bencana Tsunami Tsunami merupakan rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km perjam, terutama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi didasar laut. Kota Pariaman terletak di sepanjang pesisir pantai barat sumatera yang dimungkinkan besarnya potensi Tsunami. 2.1.3.3 Likuifaksi Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah yang berupa pasir berbutir halus (0,075 ->0,50 mm), relatif seragam, bersifat lepas dan dalam keadaan jenuh air (muka air tanahnya dangkal) mendapat goncangan hebat akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, maka tegangan airpori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya dukung tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi nol (Kawamura, M, 1989). Berdasarkan data geologi teknik dan analisis citra satelit di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, lapisan pasir halus yang berpotensi terjadi likuifaksi adalah pada Satuan Pasir yang terbentuk dari endapan pantai, pematang pantai, pematang sungai dan gosong-gosong sungai. 2.1.3.4 Bencana Banjir Bencana Banjir dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi, tipe dan karakter daerah, kondisi daerah, tangkapan air sedikit, kurangnya kualitas dan kuantitas drainase dan kurangnya pengelolaan daerah konservasi. Secara umum bencana banjir di Kota Pariaman disebabkan oleh kondisi drainase yang kurang baik. 2.1.4

Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2011 tercatat sebanyak 80.711 jiwa, yang

terdiri dari 39.743 jiwa laki-laki dan 40.968 jiwa perempuan.Dengan wilayah seluas 73,36 Km², kepadatan penduduk Kota Pariaman pada tahun 2011 adalah sebanyak 1.100 jiwa per Km². Kecamatan Pariaman Tengah adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni sebanyak 1.886 jiwa per Km². Rincian luas daerah, jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah berikut: RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

17


Tabel 2.5 :Jumlah Penduduk Kota Pariaman Tahun 2011 Kecamatan Luas(km²) JumlahPenduduk Pariaman Selatan 16,82 16.375 Pariaman Tengah 15,68 29.568 Pariaman Timur 17,51 15.167 Pariaman Utara 23,35 19.601 Jumlah 73,36 80.711 Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2013

Kepadatan(org/km²) 974 1.886 866 839 1.100

Tabel 2.6:Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2011

Sumber: Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2012

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan besaran nilai PRDB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.


18


Tabel 2.7 : Perkembangan PDRB Kota Pariaman Tahun 2008 - 2012 Tahun 2009 2010 2011

PDRB ADHB (Milyar Rupiah) 1.399,44 1.581,37 1.783,16

PDRB ADHK (Milyar Rupiah) 685,60 721,66 764,82

Pertumbuhan (%) 4,47 5,26 5,98

2012

2.028,89

810,85

6,02

2013

2.181,10

844,35

6,30

Sumber : PDRB Kota Pariaman Tahun 2012

Perekonomian Kota Pariaman Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku (PDRB ADHB) Kota Pariaman selama Kurun waktu Lima tahun terakhir nominalnya selalu meningkat dari tahun ketahun masing-masing sebesar Rp.1.274,80 Milyar (2008), Rp. 1.399,44 Milyar (2009), Rp. 1.581,37 Milyar (2010), Rp.1.783,16 Milyar (2011),2.028,89 Milyar (2012), dan di prediksikan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 Nilai PDRB ADHB masing-masing Rp.2181,10 Milyar dan Rp.2.370,29 Milyar Nilai didalam PDRB ADHB ini masih dipengaruhi oleh perubahan harga , sehingga belum dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, kita gunakan PDRB atas dasar harga konstan (2000), dimana angka pertumbuhan yang dihasilkan benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah nilai produksi sektoral dan sudah bebas dari pengaruh harga. Sedangkan perekonomian Kota Pariaman berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang mana komponen konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah masih menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman. PDRB ADHK Kota Pariaman mengalami meningkat dari tahun ketahun seperti yang dapat dilihat yakni tahun 2008 Rp. 656,25 Milyar, tahun 2009 sebesar Rp. 685,60 Milyar, Tahun 2010 sebesar Rp. 721,66 Milyar , Tahun 2011 sebesar Rp. 764,82 Milyar dan pada Tahun 2012 Sebesar Rp.810,84 Milyar. Dan diprediksikan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 Nilai PDRB ADHK masing-masing Rp.844,35 Milyar dan Rp.883,19 Milyar.


19


Tabel 2.8 : Pertumbuhan dan Peranan Ekonomi Sektoral Terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2008 – 2012 (%) Lapangan Usaha

Pertumbuhan Masing-masing Sektor Terhadap PDRB ADHK 2008 2009

(1)

(2)

(3)

Peranan Masing-masing Sektor Terhadap PDRB ADHB

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pertanian

28,01 28,00 28,07 28,02 27,71

28.18

27.61

28.13

27.97

27,53

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

1,67

1,48

1.76

1.68

1.58

1.49

1,41

12,33 12,20 12,10

11.37

11.31

11.14

11.11

11,06

Listrik, dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Total

1,62

12,65 12,49

1,58

1,53

1,29

1,29

1,31

1,32

1,34

1.36

1.32

1.27

1.24

1,21

8,49

8,53

8,69

8,88

9,07

8.32

8.65

9.08

9.43

9,82

11,85 11,84

11,81

11,80 11,77

10.69

10.94

10.95

11.08

11,26

11,86 11,98

12,06

12,11 12,21

15.61

15.88

15.62

15.51

15,45

8,71

8,83

7.72

7.73

7.67

7.70

7,72

15,54 15,43 15,48

14,98

14,88

14,56

14,46

14,54

100

100

100

100

100

8,45

8,52

15,71 15,71 100

100

8,61

100

100

100

Sumber : PDRB Kota Pariaman 2012

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat pertumbuhan dan peranan ekonomi sektoral terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2008 – 2012. Perkembangan dari sektor ataupun sub sektor tersebut memiliki nilai tambah dalam pembentukan PDRB. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Kota Pariaman dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Tabel 2.9 :Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Tahun 2008-2012 NO 1 2 3 4

LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

2008 5,03

PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 2009 2010 2011 4,45 5,53 5,78

2012 4,85

1,34

1,24

2,43

2,66

2,78

5,97

3,15

3,9

4,91

5,10

Listrik, Gas dan Air Bersih

5,06

4,16

6,72

7,02

7,45

5

Bangunan

6,62

4,95

7,17

8,39

8,28

6

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

6,33

4,4

5,87

5,77

5,49

5,51

5,97

6,34

6,95

5,43

5,38

6,34

7,18

7,52

5,87

4,46

4,09

5,23

6,36

7 8 9

Jasa-jasa


4,98

20


Rata-rata

5,59

4,47

5,26

5,98

6,02


2.2.1.2 PDRB Perkapita Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan perkapita yang merupakan salah satu indikator dari kondisi perekonomian di Kota Pariaman juga dapat dilihat dari dua konsep, yaitu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Pertumbuhan pendapatan per kapita menurut harga berlaku sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata mencapai 10,81%. Dilihat dari nominalnya, tahun

2011

telah mencapai

Rp.21.097.500,-

sedangkan

pada

tahun

2012

sebesar

Rp.23.826.720-. Dengan demikian maka dibanding tahun 2011, pendapatan perkapita tahun 2012 telah meningkat sebesar 12,94%. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Pariaman yang cukup signifikan Tabel 2.10 : Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2008-2012 NO

TAHUN

1

2008

PENDAPATAN PERKAPITA Nilai(Rp) 15.708.250

2

2009

17.003.250

8,24

3

2010

18.950.460

11,45

4

2011

21.097.500

11,33

5

2012

23.826.720

12,94

Rata-Rata Pertumbuhan

Nilai(%) 10,07

10, 81


2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

salah

satu

indikator perkembangan aktivitas

perekonomian dimana barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tenaga kerja,

teknologi, dsb,

sedangkan faktor eksternal dapat berupa investasi dari luar daerah dan ekspor ke luar daerah. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

21


Selama periode 2008-2012 pertumbuhan ekonomi per sektor di Kota Pariaman menunjukan angka yang fluktuatif namun selalu positif. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59% dan tahun 2012 sebesar 6,02%, diprediksikan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman masing-masing 6,18 % dan 6,41 % artinya kedepan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman bisa mengalami peningkatan. 2.2.1.4 Tingkat Inflasi Inflasi Kota Pariaman ditahun2008 sebesar 8,47%dan untuktahun2009 Inflasi Kota Pariaman turun menjadi s ebesar 4,92 % . Jika dibandingkan dengan Inflasi Nasional, Inflasi Kota Pariaman tahun pada tahun ini sangat jauh lebih rendah dimana Inflasi Nasional pada tahun itu adalah sebesar 6,96 %, tahun 2011 sebesar 6,39 % dan tahun 2012 inflasi sebesar 7,33 % dan diprediksikan tahun 2013 dan tahun 2014 tingkat inflasi Kota Pariaman diprediksikan sebesar masing-masing 6,65 % dan 6,57 %. 2.2.2

Fokus Kesejahteraan Sosial.

2.2.2.1 Kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai amanat Milenium Development Goals (MDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, 2) pemerataan pendidikan dasar, 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi tingkat kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup, 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Tabel 2.11 : Perkembangan Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kota Pariaman Tahun 2008-2012 No Uraian Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 1 Tingkat 5,85 5,52 4,44 4,37 % 4,48 Pengangguran 2

Tingkat Kemiskinan

%

5,33

5,48

5,90

5,66

5,01

3

IPM

%

73,43

74,05

74,74

74,98

75,23

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2012


22


2.2.2.2 Ketenagakerjaan Indikator keberhasilan pembangunan daerah juga ditentukan oleh persentase angkatan kerja yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran. Walaupun jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pemerintah berupaya terus mengimbanginya dengan upaya perluasan kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru dengan berbagai upaya baik langsung maupun melibatkan pihak swasta. Membenahi fasilitas dan infrastruktur serta regulasi juga memberikan dampak ketertarikan calon investor datang ke Kota Pariaman, sehingga penambahan investasi dari pihak swasta ini dapat menyerap tenaga kerja yang semakin banyak. Dalam kurun waktu tahun 2008-2012 urusan ketenagakerjaan telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan antara lain, penyusunan data base tenaga kerja daerah, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja serta penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, pembangunan di Kota Pariaman menggambarkan kinerja yang cukup baik. Berikut perkembangan angkatan kerja yang bekerja

dan yang

menganggur di Kota Pariaman periode 2008 s/d 2012, sebagai berikut. Tabel 2.12 : perkembangan angkatan kerja yang bekerja dan yang menganggur di Kota Pariaman periode 2008 - 2012 No 1

Uraian Angkatan Kerja

2

Bekerja

3

Tdk Berkerja

4

% pengangguran

2008 30.575

2009 32.569

2010 34.344

2011 35.791

2012 36.460

27.605

29.760

31.932

33.379

33.989

2.970

2.809

2.412

2.412

2.471

5,85

5,52

4,44

4,37

4,48

Sumber: SIPD Kota Pariaman

Dari tabel di atas dapat dilihat, dalam periode 5 (lima) tahun terakhir tercatat bahwa persentase pengangguran di Kota Pariaman adalah rata-rata adalah sebesar 4.93% dengan angka tertinggi adalah pada tahun 2008 sebesar 5,85%, dan paling rendah pada tahun 2011 sebesar 4,37%. Selama periode 2008 s/d 2012 tingkat pengangguran berkurang 1,37%. Kondisi tahun 2012 jika dilihat persentase angkatan kerja menurut

kelompok umur,

terlihat bahwa sebagian besar angkatan kerja yang bekerja terdapat pada kelompok umur 25-44 tahun dengan persentase sebesar 24,86 %, diikuti oleh kelompok umur 25-34 tahun sebesar 22,34 % dan kelompok umur 45-54 tahun sebesar 21,64 %. Persentase terkecil untuk angkatan kerja yang bekerja terdapat pada kelompok umur 60-64 tahun sebesar 3,35 %. Sedangkan kelompok umur angkatan kerja yang menjadi pengangguran paling banyak terdapat pada RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

23


kelompok umur 25-34 tahun dengan persentase sebesar 58,07 % dan yang paling sedikit berada pada kelompok umur 45-64tahun ke atas dengan persentase sebesar 0 %. 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Kepemudaan Olahraga Dalam era otonomi daerah, pengeloaan kekayaan budaya juga merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah di dalam pengelolaan kekayaan budaya akan berdampak pada semakin menurunnya kualitas pengelolaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik, sehingga kualitas pelayanannya belum optimal. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah, semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi mengakibatkan semakin terbukanya peluang pembauran dan komunikasi serta informasi yang lintas wilayah budaya. Oleh karena itu membangun ketahanan budaya dan nilai-nilai inti lokal sangat diperlukan sehingga arus informasi dan komunikasi yang lintas budaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks inilah peran kelembagaan adat sangat dibutuhkan untuk menjaga keututahan nilai-nilai budaya lokal. Pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai ungkapan budaya perlu diusahakan dengan tujuan agar mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, memperkuat jati diri daerah, meningkatkan apresiasi dan kreatifitas seni masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan seni budaya serta memberikan inspirasi dan gairah membangun. Upaya ini tentu saja perlu didukung oleh iklim serta sarana dan prasarana yang memadai. Pada sisi kepemudaan Olahraga Kebijakan diarahkan pada upaya mengembangkan keserasian kebijakan dan pemberdayaan sehingga dapat tercipta keserasian pembangunan antara masyarakat dengan pemerintah. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan peningkatan peran serta masyarakat. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pada wilayah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pemuda dapat dengan pengembangan manajemen wawasan dan kreativitas pemuda; pengembangan kemitraan dan kewirausahaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). Kebijakan kepemudaan dilaksanakan dengan memfasilitasi aktivitas kepemudaan baik lintas internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Upaya yang ada dengan mengadakan pertukaran pemuda antar kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan yang berupa koordinasi dilakukan meliputi antar dinas instansi terkait maupun dengan lembaga non pemerintah. Sedangkan pembinaan yang berkaitan langsung dengan kepemudaan meliputi pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

24


Kelembagaan organisasi kepemudaan belum dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kapasitas generasi muda. Akibatnya berpengaruh terhadap rendahnya minat dan motivasi generasi muda untuk bergabung dan mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelembagaan organisasi kepemudaan. Rendahnya peran serta generasi muda dalam kelembagaan tersebut

kerena

kurang

optimalnya

kegiatan

pemberdayaan

kelembagaan

organisasi

kepemudaan. Kegiatan pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan yang selama ini dilaksanakan masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan, ditambah kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan program pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan secara integratif dan berkelanjutan. Pembangunan olah raga di Kota Pariaman masih rendah. Kondisi ini dapat ditingkatkan melalui pembibitan, pembinaan, dan pemanduan bakat yang terarah dan berkesinambungan, yang disertai dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana olahraga yang memadai dan peningkatan profesionalisme manajemen organisasi olah raga daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun demikian masalah pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olah raga masih menghadapi permasalahan, antara lain minat masyarakat khususnya generasi muda untuk mengembangkan prestasi olah raga masih rendah, kualitas atlet masih rendah serta terbatasnya pemandu bakat olah raga. Potensi yang dimiliki oleh Kota Pariaman dalam mengembangankan peran pemuda adalah tersedianya kelembagaan organisasi kepemudaan, adanya komitmen pemerintah provinsi untuk mengembangkan peran karang taruna dan organisasi kepemudaan di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat, adanya sarana dan prasarana olahraga walaupun masih berskala lokal, dan dimilikinya klub-klub olahraga. 2.3

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran aspek pelayanan umum di Kota Pariaman dapat diuraikan atas focus pelayanan urusan wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

25


kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan di lingkungan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1) Bidang Urusan Pendidikan Analisis aspek pelayanan umum bidang urusan pendidikan sudah dijelaskan pada fokus kesejahteraan sosial bidang pendidikan. Dalam sub bab tersebut sudah dilakukan analisis terhadap indikator bidang pendidikan Kota Pariaman yang meliputi APK, APM, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Bersekolah dan Angka Putus Sekolah.

2) Bidang Urusan Kesehatan Analisis aspek pelayanan umum bidang urusan kesehatan sudah dijelaskan pada fokus kesejahteraan sosial bidang kesehatan. Dalam sub bab tersebut sudah dilakukan analisis terhadap indikator bidang kesehatan Kota Pariaman yang meliputi Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Prevalensi Bayi Kurang Gizi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan.

3) Urusan Pekerjaan Umum Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagian sudah diuraikan dalam Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Infrastruktur Dasar di antaranya akses air minum layak, Sanitasi/Drainase dan Sarana dan prasarana tranportasi a) Prasarana air bersih/air minum Dalam lingkup air bersih dan sarana lingkungan suatu permukiman perlu dilakukan peningkatan dan percepatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pendorong pencapaian kualitas lingkungan yang lebih baik seperti yang juga menjadi sarasarn dalam salah satu program Millenium Development Goals (MDG’s) yang telah dicanangkan PBB, yang sasarannya pada tahun 2015 adalah mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum mendapat pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai baik perkotaan maupun di perdesaan. Sumberdaya air berupa sungai juga terdapat di Kota Pariaman. Pada umumnya sungai di Kota Pariaman mengalir dari wilayah timur laut ke barat daya. Potensi pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kota Pariaman pada umumnya relative besar karena dangkalnya air tanah di wilayah ini sehingga memudahkan penduduk dalam pengggunaaannya.ilayah yang lebih tinggi ke wilayah dataran di bagian barat daya. Pola pengaliran sungai yang relatif paralel menunjukkan RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

26


perubahan morfologi yang konsisten. Pada daerah pantai aliran sungai umumnya berubah membentuk pola aliran sejajar pantai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Mangor yang berhulu di Kecamatan Pariaman Selatan dan melewati Kecamatan Pariaman Tengah. Panjang sungai Batang Piaman adalah 12,00 Km, Batang Manggung 11,50 Km, dan Batang Mangor 11,80 Km. Kebutuhan air minum di Kota Pariaman sangat mendesak. Dengan kapasitas yang ada saat ini yang tidak berimbang dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani karena masih banyak rumah tangga yang memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidupnya selain itu penyediaan sistem air minum juga diarahkan untuk menunjang fungsi pengembangan kota. Sementara, pada tahun perencanaan, kebutuhan akan air minum cenderung meningkat, seiring dengan bertambahnya penduduk. Dengan demikian, rencana pengembangan utilitas air minum diarahkan pada: a.

Pencarian sumber air minum alternatif, misalnya dengan membuat DAM, membuat reservoir, atau memanfaatkan sungai kecil.

b.

Peningkatan sistem jaringan distribusi

c.

Penambahan dan perbaikan sistem pelayanan sambungan ke rumah-rumah sehingga persebaran pelayanan air minum dapat meliputi seluruh masyarakat. Kondisi infrastruktur air minum di Kota Pariaman :

a.

Pelayanan air minum masih dilayani oleh PDAM Kab. Padang Pariaman.

b.

Cakupan pelayanan mencapai 35,50% dan tingkat kehilangan air 52% (Data MDG’s 2010)

c.

Sumber air bersumber dari Lubuk Bonta Kab. Padang Pariaman dengan kapasitas terpasang sebesar 50 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 37,25 liter/detik

d.

Sumber air bersih didalam Kota Pariaman sedang dibangun Water Treatment Plan (WTP) di Desa Cubadak Mentawai.

e.

Upaya pemenuhuan kebutuhan air minum bagi penduduk yang belum terlayani PDAM antara lain menggunakan sumur gali atau mata air disekitar tempat tinggalnya. Untuk rencana sistem penyediaan air minum di masa mendatang lebih dikonsentrasikan

di pusat kota yang juga merupakan pusat kegiatan lokal yaitu di seluruh Kecamatan Pariaman Tengah dan pada pusat-pusat unit lingkungan. Rencana sistem tersebut juga diakomodasi oleh sarana pengangkutan air bersih berupa truk tangki. Sedangkan untuk air minum pada daerahRKPD Kota Pariaman Tahun 2015

27


daerah pinggiran kota Pariaman akan dibangun sumur bor, tepatnya di daerah Simpang Tigo Surau Pasar, Kampung Baru (Kecamatan Pariaman Utara) dan Sungai Sasak (Kecamatan Pariaman Tengah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.13 : Perkiraan kebutuhan air minum di Kota Pariaman Tahun 2030

Kecamatan

Pariaman Utara Pariaman Tengah Pariaman Selatan Pariaman Timur Jumlah

Jumlah Rumah Tangga 2030

4.991

Jumlah kebutuhan air untuk sambungan rumah @230 L/RT/hari 1.147.930

Jumlah kebutuhan air untuk kran umum @30 L/hari

Kebutuhan sambungan kran umum

549.036

748.686

6.487

Kebutuhan sambungan rumah (RT)

5.123

1.178.290

705.132

788.499

7.747

3.928

903.440

432.075

589.193

5.892

2.139

491.970

209.978

201.678

3.155

15.520

3.721.630

1.707.241

2.328.056

23281

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kota Pariaman, 2012

Perkembangan kebutuhan air minum di Kota Pariaman untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Namun dari data yang ada terlihat bahwa persentase penduduk Kota Pariaman yang dapat akses air bersih mengalami fluktuatif tiap tahunnya, hal ini bergantung kepada kemampuan PDAM sebagai unit pengelolaan dan penyediaan air minum di Kota Pariaman. b) Drainase Sistem drainase yang belum tertata dengan baik akan menimbulkan genangan air yang dapat menganggu aktivitas masyarakat. Sampah yang dibuang oleh masyarakat kedalam drainase menjadikan kapasitas pengaliran menjadi lebih kecil dan menganggu fungsi saluran drainase itu sendiri. Demikian pula dengan kesempatan pengaliran yang rendah pada beberapa saluran menimbulkan sedimentasi yang juga menjadi penyebab berkurangnya kapasitas pengaliran. Sebaran tingkat/tingkat pelayanan drainase : 1.

Tingkat Pelayanan drainase 20 % dan belum seluruh bagian wilayah kota terlayani sistem drainase yang baik.

2.

Kawasan perumahan formal maupun swadaya sudah memiliki jaringan drainase, baik primer/skunder, sedangkan perumahan khusus nelayan belum memiliki drainase.

3.

Sistem drainase bertumpu pada empat (empat) sungai utama, yaitu Batang Manggung,


28


Batang Piaman, Batang Jirak, dan Batang Mangor. Kualitas drainase Kota Pariaman : 1.

Sistem drainase yang ada belum terencana dan tertata rapi.

2.

Saluran drainase banyak dibangun secara parsial akibat perencanaan yang tidak menyeluruh.

3.

Banyak kondisi drainase yang sudah tua, tidak memadai atau mampu menampung limpasan air hujan, serta sudah tertutup dan rusak.

4.

Jaringan drainase yang ada mengikuti pola jaringan alami jalan berupa saluran terbuka/tertutup dan mengalir secara gravitasi.

5.

Pada beberapa tempat merupakan jaringan drainase dari daerah irigasi.

6.

Masih banyak jaringan drainase yang memanfaatkan saluran alam/saluran terbuka yang terbuat dari tanah.

7.

Terdapat beberapa lokasi genangan antara lain Kawasan Marunggi Pariaman Selatan (150 Ha), Naras Pariaman Utara (35 Ha), Pauh Koto Kaciak Pariaman Tengah (15 Ha) dan Simpang Palung-Cimparuh-Lapai (By Pass) (200 Ha) Tabel 2.14 : Daerah Genangan Kota Pariaman

NO

Lokasi Genangan

1.

Kawasan Marunggi Pariaman Selatan Kawasan Naras Pariaman utara Kawasan Pauh Koto Kaciak Pariaman Tengah Kawasan Simpang PalungCimparuh-Lapai (by Pass)

2. 3. 4.

c)

Periode Genangan

Lama Genangan (jam)

Tinggi Genangan (cm)

Luas Genangan

Drainase Primer yang dibutuhkan (M’)

¼ Tahunan

8

60-150

150

4.500

Tahunan

6

40-80

35

2.500

Tahunan

4

40-70

15.

4.000

½ Tahunan

6

90-100

200

6.000

Sarana dan Prasarana Transportasi Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi

kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

29


terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam merekat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari aspek kepentingan publik, sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara mengemban fungsi pelayanan publik dalam skala domestik maupun internasional. Pengembangan transportasi harus didasarkan pada pengembangan yang berkelanjutan (sustainability), yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan. Perencanaan jangka pendek harus didasarkan pada pandangan jangka panjang, sehingga tidak terjadi perencanaan “bongkar-pasang”. Permasalahan transportasi selalu terjadi hampir diseluruh kota-kota besar di dunia, dan bahkan sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Penyebabnya antara lain: mulai terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, urbanisasi yang cepat, tingkat kedisiplinan lalu lintas yang rendah, semakin jauh pergerakan manusia setiap harinya, dan mungkin juga sistem perencanaan transportasi yang kurang baik. Akibatnya kemacetan, tundaan, kecelakaan, gangguan kesehatan, dan permasalahan lingkungan yang tidak dapat dihindari lagi. Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan lalulintas, parkir, angkutan umum, polusi dan masalah ketertiban lalulintas. Kemacetan lalulintas akan selalu menimbulkan dampak negatif, baik terhadap pengemudinya sendiri maupun ditinjau dari segi ekonomi

dan

lingkungan.

Bagi pengemudi kendaraan, kemacetan akan menimbulkan

ketegangan (stress). Selain itu juga akan menimbulkan dampak negatif ditinjau dari segi ekonomi yang berupa kehilangan waktu karena waktu perjalanan yang lama serta bertambahnya biaya operasi kendaraan (bensin, perawatan mesin) karena seringnya kendaraan berhenti. Selain itu, timbul pula dampak negatif terhadap lingkungan yang berupa peningkatan polusi udara karena gas racun CO serta peningkatan gangguan suara kendaraan (kebisingan). Pedal rem dan gas yang silih berganti digunakan akan menyebabkan penambahan polusi udara serta kebisingan karena deru suara kendaraan. Kemudian untuk menghilangkan stress, para pengemudi akan lebih sering menggunakan klakson sehingga menimbulkan kebisingan. Masalah transportasi perkotaan yang lain adalah masalah parkir. Masalah ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja. Tidak ada fasilitas parkir di dekat pasar-pasar. Beberapa supermarket hanya mempunyai tempat parkir yang begitu sempit, yang hanya dapat menampung beberapa kendaraan roda empat saja. Beberapa gedung pertunjukan/gedung RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

30


bioskop bahkan tidak mempunyai fasilitas parkir untuk kendaraan roda empat. Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah fasilitas angkutan umum. Angkutan umum perkotaan, yang saat ini didominasi oleh angkutan bus dan mikrolet masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal (mass rapid transit) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum perkotaan. Berdesak-desakan di dalam angkutan umum sudah merupakan pandangan sehari-hari di kota-kota besar. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Orang-orang berdasi masih enggan memakai angkutan umum, karena comfortability angkutan umum yang masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu. Pembangunan transportasi jalan di Kota Pariaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2008 jalan yang merupakan jalan nasional adalah sepanjang 14,415, tahun 2009-2012 panjang jalan nasional berkurang menjadi 14,075 Km . Untuk jalan dengan status jalan provinsi, pada tahun 2008 terdapat sepanjang 9,285 Km, tahun 2009 sepanjang 7,950 Km, tahun 2010 meningkat menjadi 9,450 Km, tahun 2011 tercatat sepanjang 9,175 Km dan tahun 2012 menurun menjadi 18,9 Km. Sedangkan jalan dengan status jalan kota mengalami peningkatan selama periode 2008-2012, dimana pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 panjang jalan kota adalah sepanjang 258,850 Km dan tahun 2010 meningkat menjadi 380,055 Km. Tahun 2011 tercatat sepanjang 397,916 Km , terakhir tahun 2012 menjadi 398,726 Km. Sehingga dapat disimpulkan terjadi peningkatan jumlah jalan Kota sebesar 35 % dari 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.15 : Perkembangan panjang jalan menurut status tahun 2008-2012 (Km). TAHUN 2008

PANJANG MENURUT STATUS (Km) Negara Propinsi Kota 258,850 14,415 9,285

2009

14,075

7,950

258,850

2010

14,075

9,450

380,055

2011

14,075

9,175

397,916

2012

14,075

18,90

398,726

Sumber : Pariaman Dalam Angka, beberapa edisi

Dilihat dari jenis permukaan jalan yang terdapat di Kota Pariaman selama periode 20082012 menunjukkan kondisi bahwa sebagian besar jalan-jalan mempunyai permukaan berupa aspal. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi jalan menurut jenis permukaan di Kota Pariaman RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

31


sudah berada dalam kondisi yang cukup baik. Pada tahun 2008 persentase jalan dengan jenis permukaan aspal sebesar 69,24 %, tahun 2009 meningkat menjadi 73,24 %, tahun 2010 juga mengalami peningkatan menjadi 76,06 %, tetapi di tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 58,19 % dan kembali meningkat pada tahun 2012 yaitu 60,77%. Untuk jalan dengan jenis permukaan kerikil mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 persentase jalan dengan jenis permukaan kerikil adalah sebesar 13,72 %, tahun 2009 berkurang menjadi 9,83 %, dan tahun 2010 menjadi sebesar 7,87 %, serta tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 13,66 %. Kondisi pada tahun 2011 bisa disebabkan oleh pembukaan jalan baru dan peningkatan status sebagian jalan dengan permukaan tanah menjadi kerikil. Data terakhir pada tahun 2012 menjadi 13,10%. Perkembangan jalan dengan jenis permukaan tanah selama periode tahun 2008-2010 mengalami penurunan. Hal ini memperlihatkan kondisi bahwa pembangunan jalan di Kota Pariaman sudah berada pada jalur yang tepat dan sesuai dengan perkembangan kota. Pada tahun 2008 jalan dengan jenis permukaan tanah tercatat sebesar 17,03 %, tahun 2010 sebesar 16,06 % dengan perkembangan per tahun adalah sebesar 1,85 %. Kenaikan persentase jalan dengan jenis permukaan tanah hanya terjadi pada tahun 2011 yaitu tercatat sebesar 28,15 % dan tahun 2012 sebesar 26,13%. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya pembangunan jalan baru di Kota Pariaman selama tahun 201-2012. Tabel. 2.16 : Persentase panjang jalan tahun 2008-2012 menurut jenis permukaan (%). TAHUN 2008

Presentase panjang jalan menurut jenis permukaan (%) Aspal Kerikil Tanah 69,25 13,72 17,03

2009

73,24

9,83

16,93

2010

76,06

7,87

16,06

2011

58,19

13,66

28,15

2012

60,77

13,10

26,13

Sumber : Pariaman Dalam Angka, beberapa edisi.

Peningkatan kualitas jalan pada suatu wilayah akan sangat menentukan kelancaran jalur distribusi barang sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Semakin baik kualitas jalan yang ada di suatu wilayah maka akan semakin lancar distribusi barang dan pada akhirnya akan dapat meningkatpan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Perkembangan persentase jalan menurut kondisinya di Kota Pariaman pada tahun 20082012 menunjukkan kondisi yang cukup fluktuatif. Namun secara keseluruhan selama periode RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

32


waktu ini didapatkan angka bahwa kondisi jalan yang baik di Kota Pariaman rata-rata adalah sebesar 43,79 %, jalan dengan kondisi sedang rata-rata sebesar 13,24 %, jalan dengan kondisi rusak rata-rata sebesar 9,88% dan jalan dengan kondisi rusak berat rata-rata sebesar 32,59 %. Tabel 2.17 : Persentase jalan di Kota Pariaman tahun 2008-2012 menurut kondisi (%). TAHUN

Presentase Jalan Menurut Kondisi Sedang Rusak

Baik

Rusak Berat 29,26

2008

44,70

15,02

11,02

2009

44,03

15,85

11,16

28,95 27,68 2010

47,09

14,02

11,21

2011

42,43

10,88

8,21

10,41

8,82

38,49 38,57 2012 42,20 Sumber : Pariaman Dalam Angka, beberapa edisi

2.3.1

Layanan Urusan Pilihan

2.3.1.2 Perindustrian Perkembangan industri kecil dan industri rumah tangga berperan pula menggiatkan perekonomian Pariaman. Usaha pembuatan perabot dan perlengkapan rumah tangga, industry makanan, tekstil, dan pakaian jadi juga menyerap tenaga kerja. Selain itu terdapat pula industry kerajinan yang merupakan khas Kota Pariaman berupa kerajinan sulaman indah dan bordir yang berpotensi mempercepat pergerakan ekonomi. Kecamatan Pariaman utara merupakan sentra produksi untuk kerajinan khas Kota Pariaman (Sulaman indah dan bordir) yang terletak di Desa Nareh. Para pengrajin yang dengan segala ketekunannya, sangat mudah ditemui di rumah-rumah penduduk. Komoditas yang sekaligus berfungsi sebagai cendramata itu telah merambah hingga mancanegara khususnya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Australia Tabel 2.18 : Tabel Industri Kota Pariaman Tahun 2012 No

Jenis Industri

Formal

Non Formal

Jumlah

1

Industi Pangan

96

248

344

2

Industri Sandang

80

225

305

3

Industri Bangunan & Bahan Bangunan

140

88

228

4

Industri Logam & Elektronika

40

120

160

5

Industri Kerajinan

225

300

525

Jumlah

581

981

1562

Sumber : Dinas Koperindag, BPS 2011


33


2.3.1.2 Perdagangan Sektor perdagangan Kota Pariaman dapat menumbuhkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada khusunya dan peningkatan PDRB, atau memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman pada umumnya. Saat ini pasar di Kota Pariaman aktivitasnnya mengalami peningkatan baik dari jumlah pedagang, pengunjung, variasi usaha maupun volume barang yang di jelaskan dalam table berikut ini : Tabel 2.19 : Tabel jumlah pedagang berdasarkan jenis usaha Kota Pariaman Tahun 2007-2011 No

Tahun

Pedagang Kecil

Pedagang Menengah

Jumlah

1

2009

369

79

10

458

2

2010

151

52

1

204

3

2011

168

16

7

191

4

2012

106

16

3

125

25

6

159

5 2012 128 Sumber : Dinas Koperindag, BPS 2013

2.4

Pedagang Besar

Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan, nasional atau international. Aspek-aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinventasi dan sumber daya manusia. 2.4.1

Kemampuan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan ekonomi daerah ini dapat dilihat dari perkembangan produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha DPRB Kota Pariaman dibawah ini.


34


Gambar 2.3 : Perkembangan kontribusi sektor pembangunan dalam PDRB ADHBKotaPariaman jangka waktu 5 tahun terakhir (2008-2012) 30 28.18

28.13

27.61

27.97

Pertanian

27.53

Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan

25 20 15

15.61 14.98

15.88 14.88

15.62 14.56

15.52 14.46

15.45 14.54

Listrik, gas & air bersih Bangunan

10

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi

5 0 2008

2009

2010

2011

2012

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Infrastruktur adalah suatu sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. maksudnya adalah infrastruktur disini merupakan penghubung atau mediator antara lingkungan alam sebagai tempat dimana infrastruktur itu berdiri dengan sistem ekonomi dan sosial yang merupakan objek dimana segala aktivitas manusia terjadi. pembangunan infrastruktur sudah barang tentu diharapkan akan menjadi driving force bagi pengembangan ekonomi, ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.Pembangunan infrastruktur adalah merupakan Public Service

Obligation, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada fase awal pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah. Dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, manajemen operasionalnya juga membutuhkan cost yang tinggi. Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara berkembang dalam pemenuhan infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting dan vital dalam mendukung ekonomi, sosial– budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai modal sosial masyarakat dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. 2.4.3

Iklim Berinvestasi Iklim investasi Kota Pariaman di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi

internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

35


dalam proses perizinan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi. Sedangkan dari sisi eksternal di pengaruhi oleh tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, dan regulasi perbankan. 2.4.4

Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Penduduk Penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2011 tercatat sebanyak 80.711 jiwa, yang terdiri dari 39.743 jiwa lakilaki dan 40.968 jiwa perempuan. Penduduk dalam jumlah yang besar merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi suatu daerah dalam meningkatkan daya saing daerah terutama penduduk yang berkualitas dan produktif. Proses dan kegiatan pembangunan penduduk merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena penduduk bukan saja berperan sebagai pelaksana tapi juga menjadi sasaran pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian pertambahan penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas penduduk itu sendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah tersebut. 2.4.4.2Tingkat Ketergantungan

Rasio Ketergantuangan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Dependency Ratio

=

Penduduk 0-14 Tahun + Penduduk 65 Tahun keatas Penduduk 15-64 Tahun

Jenis rasio ketergantungan menurut tingkat usia yaitu : 1. Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. 2. Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk usia 65 tahun keatas dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi presentase Rasio Ketergantungan menunjukan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan presentase Rasio Ketergantungan yang semakin RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

36


rendah menunjukan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. B.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan Realisasi RPJMD Point utama yang diuraikan disini adalah mencakup uraian dari hasil evaluasi status dan

kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan Realisasi RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD yang dillakukan masing-masing SKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/ pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian taget kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD, meliputi; 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan 2. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan 3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.


37


AGENDA I : PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA

Agar peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengamalan ajaran agama di Kota Pariaman dapat dicapai, maka ditetapkan dua sasaran, yaitu sasaran pertama adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama dan adat; dan sasaran kedua adalah meningkatnya keamanan dan ketertiban umum. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN, PENGAMALAN TERHADAP

AJARAN

AGAMA DAN ADAT Tujuan yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, peningkatan prestasi dan kompetensi keagamaan, serta pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan agama dan lembaga adat. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.20 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (satu) Tahun 2013 No

Indikator kinerja

1

Jumlah TPA yang aktif

2

Persentase sarana ibadah yang berfungsi Lembaga sosial keagamaan dan pendidikan agama yang dibina

3

Satuan

Rencana

Realisasi

Unit

97

97

Capaian (%) 100

%

100

90

90

Lembaga

97

97

100

Rata-rata capaian

96,67

Dari table 2.20 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2013 sebesar 96,67%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 1 diatas kategori 85%-100%. Berdasarkan 3 (tiga) indikator sasaran yang diukur diatas, ketiga indicator tersebut telah mencapai target yang diharapkan. Tabel 2.21 : Perkembangan Jumlah Sarana & Prasarana Peribadatan di Kota Pariaman No

Uraian

Satuan

2012

2013

1

Jumlah masjid

Buah

64

74

Ket. naik

2

Jumlah mushalla

Buah

216

216

tetap

Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan pada jumlah mesjid dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 keberadaan mesjid masih kurang untuk menampung umat muslim beribadah, RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

38


terutama setelah memasuki bulan ramadhan. Apalagi disetiap tahunnya, jumlah penduduk Kota Pariaman mengalami peningkatan. Sehingga Pemerintah Kota Pariaman berupaya menambah mesjid untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya. PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN & PENDIDIKAN AGAMA SERTA ADAT Berikut tabel Perkembangan Lembaga Pendidikan Agama dan Adat Kota Pariaman tahun 2012 dan 2013: Tabel 2.22 : Perkembangan Lembaga Pendidikan Agama dan Adat di Kota Pariaman No

Uraian

Satuan

2012

2013

1

Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Buah

4

4

Ket. Tetap

2

Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Buah

6

6

Tetap

3

Jumlah Madrasah Aliyah (MA)

Buah

1

1

Tetap

4

Jumlah Jemaah Haji

Orang

120

82

Turun

5

Jumlah Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Buah

12

12

Tetap

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Lembaga Pendidikan Agama dan Adat tahun 2013 sama dengan tahun sebelumnya. Terutama pada sekolah-sekolah, untuk saat ini masih mampu menampung siswa-siswi yang ingin mendalami ilmu agama. Kemudian untuk jumlah jama’ah haji Kota Pariaman mengalami penurunan. Hal ini bukan semata karena warga Kota Pariaman yang tidak berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji, ataupun pelayanan dari istansi terkait buruk sehingga masyarakat pergi ke daerah lain. Melainkan memang kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengurangi kuota jemaah haji yang mau berangkat sebesar 20%. Dukungan program dan kegiatan pada sasaran ini adalah Program Pengembangan nilai budaya, kegiatan berupa fasilitasi pemberangkatan haji, Program Peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan keagamaan non formal dengan kegiatan Pembinaan guru MDA dan TPA, Monitoring dan evaluasi program peningkatan kesejateraan social dan Pelaksanaan wirid PNSD. SASARAN 2

: MENINGKATNYA KEAMANAN & KETERTIBAN UMUM

Upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat, Kantor Satpol PP dan BPBD serta didukung oleh unit kerja terkait. Capaian Indikator Kinerja selama 2013 terlihat seperti pada tabel di bawah ini


39


Tabel 2.23 :Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (dua) Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian (%) 0

1

Berdirinya Polmas

%

0

2

Menurunnya tingkat kriminalitas

kali

-

3

Jumlah pelanggaran Perda yang ditertibkan Orsospol, Ormas dan LSM yang dibantu Peningkatan aktifitas LSM & Ormas Jumlah bencana kebakaran Masyarakat yang mendapat penyuluhan mitigasi bencana

Kasus

6

Tidak terbentuk (karena Polmas bagian dari POLRI) Satpol.PP hanya menindak pelangaran Perda bukan kriminalitas (kejahatan) 3

Buah

10

8

80

Buah

32

40

125

Kasus

100

42

42

Orang

1000

1420

142

4 5 6 7

Capaian rata-rata

-

50

87,8

Dari table 2.23 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2013 sebesar 87,8%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 2 diatas kategori 85%-100%. Tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa sasaran tidak terealisasi dengan baik. Polmas telah menjadi bagian dari POLRI sehingga pada tahun 2013 sasaran tersebut tidak bisa dijalankan. Begitu pula dalam rangka penurunan tingkat kriminalitas, Satpol PP Kota Pariaman pada tahun 2013 hanya dapat menindak pelanggaran Perda bukan kriminalitas. Capaian penertiban pelanggaran Perda pada tahun 2013 mengalami penurunan dari rencana semula yang ditetapkan. Penurunan yang sama juga terjadi pada indikator Orsospol, Ormas dan LSM yang dibantu, hal ini disebabkan LSM tidak boleh mengambil dana bantuan karena sebagian besar pengurusnya adalah Pegawai negeri Sipil. Namun keterbatasan itu tidak menjadi penghambat bagi sebagian besar LSM untuk beraktifitas sesuai dengan keberadaannya. Terlihat dari capaian rencana peningkatan aktifitas LSM pada tahun 2013 sebesar 125 persen. Jumlah bencana kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Pariaman yang direncanakan sebanyak 100 kasus tapi terealisasi sebanyak 42 kasus. Hal ini disebabkan masyarakat Kota Pariaman selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan terjadinya bencana kebakaran. Mengenai Masyarakat yang mendapat penyuluhan mitigasi bencana yang direncanakan pada tahun 2013 sebanyak 1000 orang dan terealisasi sebanyak 1420 orang, hal ini disebabkan karena Kota Pariaman berada di daerah pesisir pantai yang rawan terhadap gempa dan tsunami. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

40


Pada tahun 2013 ini Pemerintah Kota Pariaman Mengadakan penyuluhan mitigasi bencana khusus untuk masyarakat yang berada di pesisir pantai sekitar Kota Pariaman. Upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan sasaran 2 ini dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal -

Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran Pelanggaran Perda

-

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegakan Perda

2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam -

Simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami

-

Forum pengurangan resiko bencana

-

Operasional penanggulangan bencana

-

Pengadaan atribut TRC penanggulangan bencana

-

Pendidikan dan pelatihan tim reaksi cepat

-

Pelatihan pengurangan resiko bencana terpadu bagi Desa dan Kelurahan

-

Pembuatan plank peringatan daerah rawan bencana

-

Pendidikan dan peltihan bencana alam bagi siswa SLTA

-

Pembuatan bahan sosialisasi bahaya bencana

-

Penyediaan, pengadaan sarana penanggulangan bencana

PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS & PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Dalam usaha pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mengadakan kerjasama dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI) dalam teknik pencegahan kejahatan dengan memfasilitasi kegiatan KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) Kota Pariaman. Kegiatan KOMINDA melibatkan beberapa instansi yang ada di Kota Pariaman, seperti Kepolisian (Polresta Pariaman), TNI (Kodim 0308), serta Kejaksaan Negeri Pariaman. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain kegiatan penyuluhan hukum. Di samping itu dilaksanakan pula kegiatan penerangan hukum serta keteladanan dan kepeloporan aparat penegak hukum dalam mematuhi ketentuanketentuan hukum. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, demi tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga yang taat pada hukum.


41


Tabel 2.24 : Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran Perda di Kota Pariaman No

Uraian

1

Penyidikan perkara pelanggaran Perda

Satuan

2012

2013

Kasus

89

0

Ket. Dalam PERDA dibunyikan bahwa penyidikan adalah wewenang PPNS, sedangkan pada tahun 2013 Satpol-PP belum memiliki PPNS

Kantor Satpol PP Kota Pariaman terus konsentrasi melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang sebagai penegak peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwako) yang sudah diterbitkan akan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain intens melaksanakan pembenahan secara internal, Satpol PP Kota Pariaman juga rutin melaksanakan berbagai penertiban kemasyarakatan dilapangan. Mengingat kesuksesan setiap pelaksanaan tugas yang diemban setiap anggota mulai berawal dari sana. Tugas Satpol PP cukup banyak seperti penetiban para pedagang kaki lima (PKL), peredaran minuman keras (miras), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pajak galian C. Hal ini dilakukan agar keindahan kota serta rasa ketentramanan masyarakat dapat terus terjaga. Pada tahun 2012 terdapat 89 kasus penyidikan tingkat pelanggaran yang dilakukan oknum masyarakat, namun pada tahun 2013 ini, sebagaimana diatur didalam Perda bahwa penyidikan adalah wewenang PPNS, kasus-kasus pelanggaran Perda yang muncul tidak bisa untuk dilakukan penyidikan dikarenakan belum dibentuknya PPNS dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Tabel 2.25 : Angka kriminalitas dan Penyuluhan Hukum di Kota Pariaman No

Uraian

1

Angka kriminalitas dan gangguan

2

Penyuluhan hukum kepada masyarakat

Satuan

2012

2013

Kasus

383

79

Ket. Turun

Kali

10

0

Turun

Tabel diatas menunjukkan penurunan angka kriminalitas terutama yang bersinggungan dengan Perda Kota Pariaman. Namun hal itu belum cukup jika tidak diiringi dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tidak adanya penyuluhan hukum ditahun 2013 berpotensi meningkatnya kembali angka kriminalitas di Kota Pariaman pada tahun berikutnya. Beberapa kendala yang dhadapi seperti banyaknya masyarakat yang menganggap remeh penyuluhan hukum, perencanaan dari instansi terkait kurang baik dan lainnya sehingga pada tahun 2013 kegiatan penyuluhan tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu pada tahun depan akan dilakukan perencanaan yang lebih baik agar kegiatan ini dapat berjalan lagi demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Pariaman.


42


PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Melalui pembinaan dan pemeriksanaan administrasi bantuan Parpol yang telah dilaksanakan setiap tahunnya diharapkan agar proses pemberian bantuan kepada partai politik yang ada di DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang ditemui adanya sebagian parpol yang menerima bantuan ada yang belum paham mengenai sistem maupun cara keuangan di pemerintah, sehingga dalam memberikan laporan keuangan belum memenuhi standar keuangan. Solusinya Pemerintah Kota Pariaman seharusnya memberikan penyuluhan kepada masing-masing partai politik. Esensi yang ingin dicapai pada program ini adalah memberikan pendidikan politik dan pemahaman yang baik akan kepada semua pihak dengan indikator dan pencapaiannya terlihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.26 :Peningkatan Aktifitas Orsospol, Ormas dan LSM di Kota Pariaman No

Uraian

Satuan

2012

2013

1

Jumlah Partai Politik yang dibantu

Buah

12

12

Ket. Tetap

2

Peningkatan aktifitas LSM & Ormas

Buah

25

40

naik

Pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi di Kota Pariaman, karena melalui cara inilah mereka menyadari bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana yang efektif dan efesien bagi perwujudan kesejahteraan di setiap aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik dan akhirnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik secara maksimal. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Pariaman selama beberapa tahun terakhir telah melakukan kegiatan-kegiatan pengukuran ketinggian daerah dan mempublikasikannya, membuat peta evakuasi, membangun dan memperbaiki ruas jalan yang mendukung proses evakuasi, menyebarkan informasi dan sejenisnya, menentukan lokasi evakuasi, menyediakan infrastruktur di area evakuasi, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi melakukan simulasi dan pelatihan penanganan bencana, dan membentuk posko Satlak penanggulangan bencana di Kecamatan. Esensi yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan indikator dan pencapaiannya terlihat dalam tabel dibawah ini :


43


Tabel 2.27 :Penyuluhan Mitigasi Bencana di Kota Pariaman No

Uraian

1

Masyarakat yang mendapat penyuluhan mitigasi bencana/simulasi Tsunami

Satuan

2012

2013

Orang

6200

1420

Ket. Turun

Pasca bencana gempa besar pada tahun 2009, penyuluhan mitigasi gempa kepada masyarakat mulai berkurang. Selain untuk penghematan anggaran, penyuluhan sudah hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sejak tahun 2010 hingga sekarang, jumlahnya berkurang secara perlahan. Diharapkan masyarakat sekarang ini telah memiliki wawasan terhadap bencana gempa atau tsunami. Terlihat pada table 2.28 diatas dimana terjadi pengurangan terhadap masyarakat yang mendapat penyuluhan. Untuk meningkatkan pengetahuan pelajar dalam menghadapi bencana diadakan kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami Bagi Sekolah-Sekolah Pinggir Pantai, bertujuan untuk meningkatkan kesiagaan siswa dalam menghadapi bencana serta meningkatkan persentase pemahaman mereka terhadap bencana. Tabel 2.28 : Jumlah Bencana Kebakaran di Kota Pariaman No 1

Uraian Jumlah bencana kebakaran

2012

2013

Ket.

36

42

Naik

Tahun 2013, tingkat kebakaran untuk wilayah Kota Pariaman meningkat daripada tahuntahun sebelumnya yaitu sebanyak 42 kejadian. Tahun berikutnya akan terus bertambah seiring dengan pembangunan fisik dan aktifitas masyarakat Kota Pariaman yang semakin banyak. Hal ini merupakan tugas UPTD Pemadam Kebakaran sebagai satuan yang berperan dalam hal ini agar kedepannya dapat lebih mensosialisasikan lagi tentang pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat. Menurut data kebakaran yang tercatat pada UPTD Pemadam Kebakaran Kota Pariaman, 90% penyebab kebakaran adalah kelalaian masyarakat menyepelekan hal yang dapat mengakibatkan bencana kebakaran. Untuk itu diminta kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran ini salah satunya dengan cara keseriusan masyarakat untuk mengikuti program Pemerintah Kota Pariaman khususnya UPTD Pemadam Kebakaran yang akan terus dilaksanakan sampai masyarakat dapat mengerti betapa pentingnya tindakan kewaspadaan dan tanggap terhadap bencana. Permasalahan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran sudah menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Pariaman, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha di Kota Pariaman tentang bahaya kebakaran. Selain itu Pemerintah RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

44


Kota Pariaman juga melengkapi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran berupa Mobil Pemadam kebakaran sebanyak 2 unit serta kelengkapan petugas pemadam kebakaran.


45


AGENDA II : PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH YANG APIK, BERSIH NYAMAN DAN MENYENANGKAN Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti pesta budaya tabuik, pesta pantai dll. Dalam kerangka tersebut Pemerintah Kota Pariaman berperan sebagai regulator dan fasilitator pengembangan wisata daerah dengan menetapkan pengembangan Resort Wisata terpadu dengan event wisata yang berwawasan lingkungan. Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang. Agar

pengembangan

kepariwisataan

daerah

yang

apik,

bersih,

nyaman

dan

menyenangkan di Kota Pariaman dapat dicapai, maka ditetapkan dua sasaran, yaitu sasaran pertama adalah tersedianya resort wisata terpadu dengan event wisata yang berwawasan lingkungan; dan sasaran kedua adalah berkembangnya kebebasan berkreasi dalam seni budaya dengan mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya minangkabau. SASARAN 3

: TERSEDIANYA RESORT WISATA TERPADU DENGAN EVENT WISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Adapun Analisa pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman dengan melakukan metodologi skala pengukuran untuk masing-masing indikator kinerja pada kegiatan yang dilakukan tahun 2013 dengan menggunakan pengukuran kinerja melalui indikator

input, output, outcome seperti yang tergambar pada tabel indikator dibawah ini :


46


Tabel 2.29 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 (tiga) Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

Kawasan wisata ditata dan dikembangkan

Kawasan

11

11

Capaian (%) 100

2

Jumlah SDM pelaku wisata yang dibina

Orang

-

-

-

3

Sarana & prasarana wisata direvitalisasi

4

Pulau yang dijadikan kawasan wisata

5 6 7

Unit

5

5

100

Kawasan

4

4

100

Kunjungan wisatawan asing

Orang

1000

435

43,5

Kunjungan wisatawan domestik Tingkat hunian

Orang %

500.000 75

1.000.000 45

200 60

Capaian rata-rata

86,21

Dari table 2.29 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis 3 tahun 2013 sebesar 86,21%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 3 diatas kategori 85%-100%. Dari ke tujuh indikator kinerja sasaran tersebut Kinerja sasaran yang menyangkut kunjungan wisatawan domestik melebihi dari rencana yang ditetapkan, dimana pada tahun 2013 kunjungan wisatawan domestik diharapkan sebesar 500.000 orang tetapi terealisasi sebesar 1.000.000 orang. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Pariaman terus dan selalu membenahi pusat-pusat wisata yang ada agar para wisatawan nyaman berkunjung di daerah kota pariaman, seperti tiap hari minggu diadakan pesta pantai dengan berbagai macam kegiatan wisata berupa pagelaran seni dll, adanya pusat penangkaran penyu, wisata kuliner dan para pengunjung yang berdomisili di Kota Padang bias memanfaatkan Kereta Api Wisata yang langsung menuju daerah wisata pantai Kota Pariaman. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai target kinerja sasaran strategis 3 (tiga) dengan melaksanakan program Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan kegiatan : -

Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata, akan meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan berwisata di daerah Kota Pariaman.

-

Pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata Dengan terpeliharanya sarana dan prasarana di lokasi objek-objek wisata yang ada di kota Pariaman akan menimbulkan kenyamanan terhadap pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan :

-

Pelaksanaan promosi pariwisata nusanta di dalam dan luar negeri

-

Pembinaan dan pengembangan sanggar seni

-

Dukungan dan pelaksanaan Tour de Singkarak RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

47


PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA Kota Pariaman memiliki panjang garis pantai lebih kurang 12,7 Km. Dengan pesona pantai yang indah, Kota Pariaman bergiat untuk pengembangan potensi kepariwisataannya dengan membenahi objek wisata pantai serta wisata budaya dan sejarah/religius. Objek wisata pantai di Kota Pariaman yang banyak dikunjungi setiap hari sabtu-minggu dan hari libur adalah Pantai Gandoriah, Pantai Kata dan Pantai Pasir Sunur. Selain keindahan pantai dan hembusan angin laut, pengunjung juga dapat melakukan wisata kuliner dengan menikmati nasi sek (santai, enak, kenyang) dengan sala lauak serta gulai kepala ikan. Disamping objek wisata pantai, terdapat juga pusat penangkaran penyu yang ada di daerah pantai pauh, di Kota Pariaman juga terdapat wisata budaya yang terkenal dengan Pesta Budaya Tabuik yang merupakan salah satu dari 7 (tujuh) grand event pesta budaya nasional. Prosesi pesta budaya tabuik digelar setiap tahun yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 10 Muharam. Sedangkan objek wisata historis-religius, telah dikembangkan resort wisata pulau Anso Duo yang terletak 2 mil dari pantai, Guci Besar Badano di Desa Sungai Rotan dan Meriam Kuno di Kelurahan Kampung Pondok. Tabel 2.30 : Objek dan Jenis Wisata Kota Pariaman No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Objek wisata Pantai Gandoriah Pantai Kata Pulau Pandan Pulau Anso Pantai Belibis Talao Manggung Talao Pauh Pasir Sunur Guci Badano Pesta Budaya Tabuik Pesta pantai

Lokasi Pariaman Tengah Pariaman Tengah Pariaman Tengah Pariaman Tengah Pariaman Tengah Pariaman Utara Pariaman Utara Pariaman Selatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Kota Pariaman

Jenis Wisata Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata religi Wisata budaya Wisata bahari

Jarak dari Pusat Kota O km 1 km 3 km 2,5 km 6 km 4 km 1 km 4 km 4 km Pusat kota Pusat kota

Sarana dan prasarana lain yang ikut menunjang kepariwisataan Kota Pariaman bagi pengunjung yang berada di luar daerah bisa memanfaatkan fasilitas penginapan, hotel dan kelembagaan kepariwisataan yang ada di Kota Pariaman.


48


Tabel 2.31 : Jumlah Penginapan di Kota Pariaman No 1

Nama Hotel Nan Tongga

2 3 4 5 6 7 8

Jumlah kamar 42

Jumlah Tempat Tidur 84

11 8 21 16 15 5 11

22 16 42 32 30 10 22

Wisma Esra Wisma Cindua Mato Hotel Syariah Safira Hotel Atami Wisma Bundo Kanduang Wisma Putri Bungsu Hotel Tazkia

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam pengembangan pemasaran pariwisata berupa pengadaan brosur dan pamflet tempat-tempat objek wisata beserta keunggulan-keunggulannya, melaksanakan promosi di dalam dan luar negeri, melakukan pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan mendukung pelaksanaan Tour De Singkarak. Selama tahun 2013 telah dilakukan peningkatan pelayanan berupa pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata, pembinaan para pelaku wisata, promosi dan pemasaran obyek wisata melalui penyebaran informasi, studi banding dan pembinaan kesenian tradisional. Selain itu Pemerintah Kota Pariaman membuat pergelaran seni dan budaya di Pantai Gandoriah setiap hari minggu/libur. Dibandingkan kinerja tahun sebelumnya, indikator kunjungan wisatawan asing dan wisatawan domestik cenderung mengalami penaikan seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.32 : Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Pariaman No.

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

2013

1

wisatawan asing

Orang

83

121

435

Naik/ Turun Naik

2

wisatawan domestik

Orang

640.710

750.000

1.000.000

Naik

SASARAN 4: BERKEMBANGNYA KEBEBASAN BERKREASI DALAM SENI BUDAYA DENGAN MENGACU PADA ETIKA, MORAL ESTETIKA & AGAMA SERTA NILAI-NILAI BUDAYA MINANGKABAU Pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kapasitas fiskal, namun juga pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya ini juga masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah, antara lain karena keterbatasan informasi. Pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

49


Di samping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Banyak hal yang harus dibenahi untuk menunjang bangkitnya kebudayaan daerah, seperti berbagai penyediaan fasilitas dan infrastruktur, kegiatan promosi merupakan hal penting lain yang harus dilakukan untuk meyakinkan wisatawan asing maupun lokal bahwa Kota Pariaman layak untuk dikunjungi. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta didukung oleh unit kerja terkait. Capaian kinerja selama 2013 terlihat seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 2.33 :Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 (Empat) Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

Buah

5

2

Sanggar

15

16

106,7

Kali

5

2

40

4

Jumlah dan jenis budaya yang dikelola Jumlah sangggar budaya yang dibina dan dikembangkan Jumlah event wisata & budaya yang dilaksanakan Terbangunnya Rumah Tabuik

Capaian (%) 40

Unit

0

0

0

5

Meningkatnya PAD sektor Pariwisata

%

40

86,6

216,5

6

Terpeliharanya nilai-nilai & benda% benda peninggalan bersejarah yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan Capaian rata-rata

20

48

240

2 3

128,6

Dari table 2.33 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis 4 tahun 2013 sebesar 128,6%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 4 diatas kategori 85%-100%. Dari beberapa potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun asing serta meningkatkan PAD. Guna mewujudkan sasaran di atas, pemerintah Kota Pariaman telah mentargetkan indikator kinerja dalam rencana kinerja, yaitu jumlah kunjungan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Tabel 2.34 :Share Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kota Pariaman, (dalam juta) No

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

Ket.

1

Hotel

Rupiah

633,15

703,69

Naik

2

Restoran

Rupiah

13.798,63

14062,41

Naik

3

Hiburan & rekreasi

Rupiah

5.727,39

6143,67

Naik


50


AGENDA III : PENINGKATAN KECERDASAN INTELEKTUAL, SPRITUAL DAN EMOSIONAL MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA & BERKUALITAS DENGAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dan strategis dalam membangun sumber daya manusia cerdas dan berkualitas tinggi yang merupakan persyaratan mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Melihat pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa, Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya untuk terus-menerus meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi segenap anak bangsa melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, antara lain perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Agar peningkatan kecerdasan intelektual, spritual & emosional melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat di Kota Pariaman dapat dicapai, maka ditetapkan dua sasaran, yaitu sasaran pertama adalah Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan dan sasaran kedua adalah Meningkatnya kualitas pemuda & pembangunan Olahraga. SASARAN 5 : MENINGKATNYA PERLUASAN, PEMERATAAN & KUALITAS PENDIDIKAN Salah satu agenda dari pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman adalah meningkatkan perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan. Pemerataan pendidikan merefleksikan dua hal yaitu : pertama semakin panjangnya rata-rata pendidikan masyarakat dan kedua adalah semakin berkurangnya jumlah mereka yang tidak dapat membaca huruf latin dan menulis. Kedua hal ini juga menjadi indikator dalam pencapaian indeks pembangunan manusia untuk bidang pendidikan. Jika kedua aspek ini dicapai maka jelas secara ekonomi akan memberikan pengembalian sosial yang besar. Mencermati visi pembangunan jangka panjang Kota Pariaman adalah Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, hal ini perlu sekali diarahkan dan disinergikan dengan visi pendidikan daerah yaitu menjadikan Pendidikan Kota Pariaman yang mampu memberikan pelayanan, aksesibilitas, berkualitas dan profesional kepada masyarakat dan daerah diluar Pariaman. Sesuai dengan arah pendidikan nasional, pembangunan pendidikan daerah, khususnya Kota Pariaman dapat diarahkan kepada 3 (tiga) aspek utama, yaitu : pertama, pencapaian aspek perluasan kesempatan pendidikan; kedua, pemerataan kualitas pendidikan,


51


dan ketiga, pelaksanaan pelayanan pendidikan yang mengacu kepada prinsip Good Education

Govermance (GEC). Esensi yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan kapasitas pendidikan yang menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan pelayanan pendidikan, pembangunan aspek kuantitas kepada aspek peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan daya saing daerah. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikaan, Pemuda dan Olahraga. Capaian kinerja selama 2013 terlihat seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 2.35 :Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5 (Lima) Tahun 2013 NO 1 2

INDIKATOR KINERJA % Cakupan PAUD Jumlah Kelompok PAUD

SATUAN

RENCANA

REALISASI

%

100

97.89

CAPAIAN (%) 97.89

unit

95

93

97.89

3

Peningkatan APK SD

%

2

1.54

77

4

Peningkatan APK SMP

%

2

0.9

45

5

Peningkatan APM SD

%

1

0.53

53

6

Peningkatan APM SMP

%

5

3.77

75.4

1:8

7

Rasio sekolah - kelas SD

rasio

1:6

97.06

8

Rasio sekolah - kelas SMP

rasio

1:14

1:12

97.30

9

Rasio sekolah - guru SD

rasio

1:15

1:10

93.33

10

Rasio sekolah - guru SMP

rasio

1:40

1:37

97

11

Rasio ruang kelas-murid SD

rasio

1:32

1:30

97.83

12

Rasio ruang kelas-murid SMP

rasio

1:40

1:38

98

13

Rasio murid - sekolah SD

rasio

250:1

198:1

79.20

14

Rasio murid - sekolah SMP

rasio

430:1

412:1

95.81

15

Peningkatan APM SMA

%

1

0.21

21

16

Peningkatan APK SMA

%

10

5.13

51.3

Rasio ruang kelas-murid SMA

rasio

1:40

1:32

92

18

Rasio sekolah - kelas SMA

rasio

1:15

1:13

97.33

19

Rasio murid - sekolah SMA Jumlah Sekolah Yang mempunyai sarana labor Jumlah Sekolah Yang mempunyai sarana Perpustakaan

rasio

700:1

550:1

78.57

sekolah

50

sekolah

80

rasio

1:5

1:3

96.92

17

20 21

30 75

60 93.75

22

Rasio buku teks dengan siswa

23

Guru berkualifikasi SD

%

0

0

0

24

Guru berkualifikasi SMP

%

0

0

0

25

Guru berkualifikasi SMA

%

5

2.19

43.8

26

Rasio guru-siswa SD

rasio

1:14

1:14

100

27

Rasio guru-siswa SMP

Rasio

1:14

1:14

100

28

Rasio guru-siswa SMA

Rasio

1:11

1:11

100

29

Tingkat Kelulusan SD

%

100

100

100


52


30

Tingkat Kelulusan SMP

%

100

99.27

99.27

31

%

100

99.72

99.72

32

Tingkat Kelulusan SMA Jumlah siswa yang melanjutkan ke PTN

%

65

33

Keterserapan tamatan SMK

%

75

60

80

34

Jumlah SMP/SMA SBI Jumlah sekolah yang terakreditasi Jumlah pelatihan manajemen pendidikan

Unit

0

0

0

Sekolah

90

Kegiatan

10

%

95

Kegiatan

2

- PKBM

Orang

650

600

92.31

- Paket A, B, C

Orang

250

221

88.4

- KF

Orang

0

0

0

%

100

98

98

35 36 37 38

Tingkat Kehadiran siswa Jumlah pembinaan yang dilakukan oleh pengawas

39

Jumlah peserta PLS

40

Tingkat Melek Huruf

48.11

85 10 92 2

Capaian rata-rata

74.02

94.44 100 96.84 100

77,89

Dari table 2.35 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 40 (empat puluh) indikator kinerja sasaran strategis 5 tahun 2013 sebesar 77,89%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 5 diatas kategori 69%-84%. Dari indikator kinerja tersebut di atas pada umumnya telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana hampir semua target yang ditetapkan telah tercapai maksimal. Beberapa indikator pendidikan seringkali ditunjukkan dengan rasio-rasio yang juga dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi dan kualitas pendidikan. Untuk

menghasilkan

generasi

yang

maju

ditentukan

oleh

kehandalan

institusi

penyelenggara pendidikan. Karena itu, pembangunan manusia dilakukan adalah untuk pemenuhan kebutuhan intelektual dengan pendidikan yang mampu memenuhi emosional dan spritual. Peningkatan kualitas manusia juga sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan pendidikannya. Kelembagaan pendidikan diarahkan dikelola dengan menerapkan prinsip tata kelola pendidikan yang baik (good education govermance). ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) Salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan suatu daerah adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah daerah tersebut. Tabel dibawah ini akan memperlihatkan angka partisipasi sekolah dan perkembangannya di Kota Pariaman.


53


Tabel 2.36 : Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kota Pariaman NO

INDIKATOR

2012

2013

1

APK SD

100.08

101.62

2

APK SMP

82.52

83.42

3

APK SMA

85.39

90.52

KET

Dari table 2.36 dapat dilihat, pada Pemerintah Kota Pariaman capaian indikator kinerja persentase angka partisipasi kasar (APK) pada pendidikan dasar tahun 2013 termasuk kategori penilaian 85%-100% dengan rata-rata 101,62% dengan prediket keberhasilan sangat baik. Artinya, dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Pariaman pada tingkat pendidikan dasar telah berhasil dengan baik. Menyangkut indikator tentang peningkatan APK SD, SMP, SMA dan SMK sesuai dengan tabel diatas bahwa dengan adanya penambahan bangunan fisik sekolah baik baik berupa penambahan kelas maupun bangunan unit sekolah baru terjadilah penambahan daya tamping pada sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA dan SMK. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) Sementara itu untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dapat dilihat perkembangan pekembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun ke tahun. Tabel 2.37 : Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kota Pariaman NO

INDIKATOR

2012

2013

1

APM SD

83.68

84.21

2

APM SMP

59.03

62.80

3

APM SMA

56.90

57.11

KET

Indikator kinerja tentang peningkatan APM SD, SMP, SMA dan SMK adalah dengan bertambahnya Pergeseran nilai APK dan APM ini kemungkinan disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk secara keseluruhan dan meningkatnya daya tampung sekolah untuk anak usia SD/MI dan SMP/MTs, dan dibarengi oleh meningkatnya aspirasi anak, orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan. Disamping itu, berbagai upaya juga telah diaksanakan oleh pemerintah untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, bahkan untuk kota Pariaman lebih ditingkatkan lagi dengan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Berbagai macam bantuan telah diberikan misalnya pemberian dana BOS, BOSDA, dana transisi dan retrival. Adanya program tersebut membantu orang tua (terutama untuk keluarga miskin) dalam meringankan biaya pendidikan anak-anak mereka. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

54


PEMERATAAN GURU Permasalahan yang terjadi pada pemerataan guru, dapat terlihat pada tabel rasio sekolah dengan guru ternyata rasio masih cukup signifikan. Namun dalam kenyataan sekarang : a.

Pemerataan guru setiap sekolah belum tepat karena ada penumpukan pada beberapa sekolah, sedangkan pada sekolah lain terjadi kekurangan guru.

b.

Belum meratanya penyebaran guru ke sekolah-sekolah

menurut bidang studi yang

dibutuhkan. Solusi pemecahan masalah yang ditempuh adalah : a.

Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu mendata kembali kebutuhan guru pada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

b.

Perlu diadakan pemerataan guru disetiap sekolah sesuai yang dibutuhkan.

RASIO SEKOLAH DENGAN JUMLAH MURID Permasalahan juga terjadi penumpukan murid pada sekolah-sekolah favorit, sedangkan ada beberapa sekolah yang muridnya sangat kurang, hal ini banyak terjadi karena masyarakat ingin anaknya sekolah pada sekolah yang mereka anggap mutunya lebih bagus. Solusi pemecahan masalah adalah perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang rayonisasi penerimaan murid. JUMLAH SEKOLAH YANG MEMPUNYAI SARANA LABOR Berdasarkan data yang diperoleh peningkatan dan penambahan tentang sarana labor untuk TK,SD,SMP,SMA dan SMK dapat bertambah dari tahun ke tahun, namun belum mencukupi seperti tuntut kebutuhan sekolah. Pembangunan sarana labor belum memenuhi tuntutan kebutuhan sekolah. Pembangunan sarana labor untuk sekolah di Kota Pariaman yang telah dialokasikan pada APBD hanya sebatas rehap dan pembangunan gedung baru bersumber dari dana APBD Propinsi dan pusat, sehingga alokasinya sangat terbatas untuk mendapatkannya. Pembangunan sarana labor merupakan faktor penunjang bagi mutu pendidikan Apalagi bagi sekolah kejuruan. Sehingga pihak sekolah bersama komite dapat : 1. Kerja sama pihak sekolah dengan komite untuk mencari mencari donatur/ pemerhati pendidikan terhadap pembangunan sarana pedidikan. 2. Mengalokasikan pada APBD Daerah.


55


GURU BERKUALIFIKASI TINGKAT SD Kualifikasi guru tingkat Sekolah Dasar sangat mendukung proses PBM disekolah, untuk itu kualifikasi perlu agar kesesuaian tingkat pengajaran pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan tingkat pengetahuan, di Kota Pariaman dianalisis hampir mendekati kesempurnaan dalam standarisasi kualifikasi cukup menjadi perhatian baik dari Pusat, Provinsi maupun

daerah

setempat. Permasalahan yang dihadapi : -

Belum semua guru mendapatkan kualifikasi sesuai jenjang pendidikan.

-

Alokasi kegiatan untuk kualifikasi sangat kecil jumlahnya.

-

Pelaksanaan kualifikasi tidak sepenuhnya dikelola oleh daerah masing-masing.

Solusi yang dapat dilakukan : -

Meningkatkan volume peserta kualifikasi pada jenjang pendidikan.

-

Melakukan sistim sharing dalam kegiatan kualifikasi.

-

Menyerahkan pelaksanaan kegiatan ke tingkat daerah masing-masing.

GURU BERKUALIFIKASI TINGKAT SMP Kualifikasi guru tingkat Sekolah Menengah Pertama sangat mendukung proses PBM disekolah, untuk itu kualifikasi perlu agar kesesuaian tingkat pengajaran pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan tingkat pengetahuan, di Kota Pariaman dianalisis hampir mendekati kesempurnaan dalam standarisasi kualifikasi cukup menjadi perhatian baik dari pihak Provinsi maupun daerah setempat. Permasalahan : -


-


-


Solusi yang dapat ditempuh : -

Meningkatkan Volume peserta kualifikasi pada jenjang pendidikan.

-


-

Menyerahkan pelaksanaan kegiatan ke tingkat daerah masing-masing

GURU BERKUALIFIKASI TINGKAT SMA Kualifikasi guru tingkat Sekolah Menengah Atas sangat mendukung proses PBM disekolah, untuk itu kualifikasi perlu agar kesesuaian tingkat pengajaran pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan tingkat pengetahuan, di Kota Pariaman dianalisis hampir mendekati kesempurnaan dalam


56


standarisasi kualifikasi cukup menjadi perhatian baik dari pihak Provinsi maupun

daerah

setempat. Permasalahan yang dihadapi : -


-


-


Solusi yang dapat ditempuh : -


-


-


GURU BERKUALIFIKASI TINGKAT SMK Kualifikasi guru tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sangat mendukung proses PBM disekolah, untuk itu kualifikasi perlu agar kesesuaian tingkat pengajaran

pendidikan dapat

terlaksana sesuai dengan tingkat pengetahuan, di Kota Pariaman dianalisis hampir mendekati kesempurnaan dalam standarisasi kualifikasi cukup menjadi perhatian baik dari pihak Provinsi maupun daerah setempat. Permasalahan : -


-


-


Solusi : -


-


-


TINGKAT KELULUSAN Pada Tingkat Pendidikan Dasar di upayakan kelulusan mencapai 100% ini sesuai dengan pencanangan Pemerintah terhadap penuntasan Wajar

9 tahun memperhatikan tingkat

kemampuan siswa. Pada tahun 2012 dilakukan pelaksanaan uji coba ujian nasional SD yang materi masih di sesuaikan dengan daerah masing-masing, 25% dan 75% dari Provinsi. Dalam rangka meningkatkan angka kelulusan siswa di Kota Pariaman, terdapat beberapa solusi yang ditempuh, antara lain :


57


a. Dalam menghadapi UASBN/UN sekolah sebagai pelaksana, membuat strategi khusus pencapaian materi yang akan di UASBN/UN kan, sehingga materi dapat di mengerti oleh siswa b. Mengadakan remedial teaching terhadap mata pelajaran yang belum tuntas c. Bagi siswa yang tidak ikut ujian UASBN/UN diupayakan untuk mengikuti ujian susulan di sekolah. d. Sekiranya tidak lulus pada ujian UASBN/UN diupayakan ditampung dalam Paket A, B, atau C. JUMLAH SISWA YANG MELANJUTKAN KE PTN Berdasarkan data yang diperoleh, tamatan SMA,SMK di daerah Kota Pariaman, cukup banyak yang mendapat tempat pada PT baik secara langsung maupun dengan PMDK, PT favorit tetap saja menjadi prioritas dari tamatan SMA/SMK. Permasalahan yang ditemui : -

Tamatan Sekolah SMA,SMK yang telah selesai mengikuti ujian kurang berminat mengikuti bimbingan belajar perguruan tinggi.

-

Belum ada lembaga favorit mampu menarik minat tamatan untuk bimbingan belajar ke perguruan tinggi

-

Kurang perhatian alumni memberikan informasi terhadap Perguruan tinggi

-

Kepala Sekolah kurang dapat mengkoordinat tamatan untuk masuk PT yang favorit.

Solusi pemecahan masalah -

:

Pihak Sekolah dapat mengkordinir tamatan melalui pemberian informasi terhadap PT yang ada di daerah dan luar daerah.

-

Memberikan motifasi pada tamatan terhadap PT yang diminati dengan bekerjasama dengan Bimbingan belajar PT dan alumni sekolah tersebut.

JUMLAH SEKOLAH TERAKREDITASI Pelaksanaan akreditasi diberikan kewenangan ke daerah semenjak tahun 2005, dan Sebelumnya di selenggarakan oleh pusat melalui Dinas Pendidikan. keterbatasan ketenagaan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan belum memenuhi standar dari biaya pelaksanaan dialokasikan sangat minim. Permasalahan yang ditemui : -

Akreditasi Sekolah dilakukan apabila sekolah yang bersangkutan mengusulkan untuk dilaksanakan akreditasi sedangkan sebelumnya ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pusat/Provinsi.


58


-

Belum semua sekolah siap untuk diakreditasikan.

-

Minimnya tenaga asesor untuk kegiatan akreditasi sekolah

-

Sedikitnya alokasi dana untuk kegiatan akreditasi.

Solusi pemecahan masalah : -

Membuat Program Pelatihan asesor didaerah masing-masing dengan biaya APBD sendiri.

-

Melakukan sosialisasi ke sekolah Negeri dan swasta tentang pentingnya akreditasi sebuah lembaga sekolah.

-

Melakukan akreditasi kepada sekolah-sekolah yang belum pernah akreditasi dan telah habis masa akreditas

SASARAN 6

: MENINGKATNYA KUALITAS PEMUDA & PEMBANGUNAN OLAHRAGA

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan landasan utama bagi proses terwujudnya pembangunan yang baik, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang strategis untuk berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu aspek penting dari sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya proses pembangunan daerah adalah generasi muda yang sehat, berkarakter dan memiliki etos kerja yang baik serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk peningkatan peran serta kepemudaan dan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga guna mendukung pembangunan sektor-sektor lainnya yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemasyarakatan. Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan

kecakapan

hidup

pemuda,

dan

pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 20123dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.38 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 6 (enam) Tahun 2013 No 1

Jumlah organisasi pemuda yang dibina

Buah

2

2

Capaian (%) 100

2

Jumlah cabang olahraga yang dibina

Buah

3

1

33,3

3

Penyediaan sarana & prasarana Unit olahraga Pemeliharaan sarana & prasarana Unit olahraga Capaian rata-rata

1

1

100

36

36

100

4

Indikator Kinerja


Satuan

Rencana

Realisasi

83,33

59


Dari table 2.38 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 6 tahun 2013 sebesar 83,33%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 6 diatas kategori 69%-84%. PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembenahan organisasi kepemudaan di Kota Pariaman telah dilakukan dengan merevitalisasi organisasi kepemudaan dan pengutamaan pelayanan kepemudaan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tujuannya adalah mendorong organisasi-organisasi kepemudaan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan undang-undang tersebut. Saat ini mulai nampak menurunnya kuantitas dan kualitas kegiatan kepemudaan di daerah. Penurunan ini disinyalir sebagai akibat kurangnya dukungan pemerintah bagi kegiatan kepemudaan terutama dukungan anggaran. Kegiatan kepemudaan di daerah meliputi Jambore Pemuda Indonesia, Bakti Pemuda antar Provinsi, Sarjana Penggerak Pemuda di Pedesaan, Pendidikan Ketahanan Nasional Pemuda, Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Wirausaha Pemuda, Fasilitasi serta Bantuan Organisasi Kepemudaan, dan kegiatankegiatan kepemudaan lainnya yang dapat menumbuhkembangkan peranan generasi muda. Untuk menampung aspirasi dan kreatifitas pemuda di tingkat desa/kelurahan, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman selalu melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna-Karang Taruna yang ada di Kota Pariaman. Sebagai wadah pembinaan tentu saja mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan yang melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Sebagai Lembaga/Organisasi yang bergerak di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan berfungsi sebagai subyek. Karang Taruna sedapat mungkin mampu menunjukkan fungsi dan peranannya secara optimal. Sebagai organisasi tentunya harus memiliki susunan pengurus dan anggota yang lengkap dan masingmasing anggota dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya serta dapat bekerja sama dengan didukung oleh administrasi yang tertib dan teratur. Memiliki program kegiatatan yang jelas sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di sekitarnya. Program Kegiatan Karang Taruna berlangsung secara melembaga, terarah, dan berkesinambungan serta melibatkan seluruh unsur generasi muda yang ada. Selain itu Program Kerja tersebut harus jelas dan dapat diukur tingkat ketercapaiannya. PEMBINAAN & PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Semboyan memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat telah dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang olah raga, baik cabang olah raga prestasi, maupun cabang olah raga kesehatan dan rekreasi. Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

60


daerah bertujuan untuk melakukan pembinaan atlet dan cabang olah raga berprestasi di Kota Pariaman dan terpenuhinya kebutuhan bahan dan perlengkapan olah raga pada masing-masing cabang olah raga prestasi. Pelaksanaan Event Olah raga mulai sampai sekarang cukup membanggakan, hal ini dapat dilihat dari frekuensi kegiatan Olah Raga yang diikuti, seperti seleksi POPCADA dan Utusan Daerah, bertujuan agar adanya atlit-atlit anak-anak cacat Kota Pariaman sebagai bibit atlet yang mampu bersaing tingkat daerah, nasional, bahkan international. Sasaran Kegiatan ini adalah : atlit-atlit cacat Kota Pariaman 4 cabang yang dipertandingkan sampai dipersipkannya para atlit utusan Kota disamping Prestasi – prestasi yang diraih dalam kegiatan tersebut. Selain telah berhasil mengikuti event-event olah raga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kota

Pariaman

melalui

Bidang

Pemuda

dan

Olah

Raga

juga

telah

berhasil

menyelenggarakan event-event olah raga, baik tingkat daerah, maupun tingkat nasional. Salah satu event olahraga tingkat nasional yang telah sukses dilaksanakan adalah Kejurnas Volly Ball Pantai usia PON tahun 2013. Permasalahan yang ditemui dalam mencapai sasaran ini : -

Mengalokasikan dana kegiatan untuk pengembangan prestasi atlet.

-

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana olahraga.

-

Belum ada gedung Olah Raga yang representatif untuk semua cabang.

-

Kurangnya reward kepada atlet yang berprestasi dari pihak pemerintah.

Solusi pemecahan masalah : -

Bekerja sama dengan induk organisasi olahraga dalam mengembangkan atlit dalam pembinaan maupun yang telah berprestasi

-

Membangun gedung olahraga yang representatif oleh pihak Pemda.

Memberikan dan memperhatikan kesejahteraan atlet dan pengurusnya


61


AGENDA IV : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN SERTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN KELUARGA UNTUK MENDORONG TUMBUHNYA PARADIGMA HIDUP SEHAT

Agar agenda peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan serta memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk mendorong tumbuhnya paradigma hidup sehat di Kota Pariaman dapat dicapai, maka ditetapkan dua sasaran, yaitu sasaran pertama adalah Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas kesehatan masyarakat dan sasaran kedua adalah Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan. SASARAN`7`: MENINGKATNYA PERLUASAN, PEMERATAAN & KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT Sumber daya manusia sehat dan berkualitas merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tersebut akan dapat mewujudkan melalui 3 pilar utama yang salah satunya adalah pilar derajat kesehatan yang tinggi dan merata ke seluruh daerah dan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan terhadap kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar serta rujukan dan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan dan gizi masyarakat, dan pemerataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar. Tabel 2.39 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 7 (tujuh) Tahun 2013 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

RENCANA

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan

Jenis

200

194

97

2

Pengadaan Obat Essensial

Jenis

95

95

100

3

Pengadaan Obat Generik

Jenis

200

194

97

4

Angka Harapan Hidup

%

0

0

0

5

Orang

0

25

100

Orang

0

0

0

Orang

1881

1802

95,8

Orang

1800

1626

90,3

9

Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Hamil per 100.000 kelahiran hidup Cakupan Kunjugan Ibu Hamil (K1) Cakupan Persalinan oleh Nakes yg Memiliki Kompetensi kebidanan Ibu Hamil Resiko Tinggi dirujuk

Orang

0

148

100

10

Cakupan Kunjungan Neonatus

Orang

1783

1597

89,6

11

Cakupan Kunjungan Bayi

Orang

1783

1688

88,1

12

Cakupan Bayi Berat Lahir

Orang

0

48

100

6 7 8


62


Rendah Yang ditangani 13

14 15

16 17

18

19

20 21

22

Cakupan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A 2 kali Pertahun Cakupan Ibu hamil Mendapat 90 Tab Fe Cakupan Pemberian makanan Pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah pada keluarga miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra-Usia Lanjut dan Usia Lanjut Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat yang dapat diakses Masyarakat Rasio Dokter

Orang

6148

6120

100

Orang

1881

1636

87

Orang

208

208

100

Orang

15877

6879

44

Orang

100

100

100

0

24.77

100

0

8.67

100

kegiatan

2

2

100

- BCG

%

95

1497

84

- DPT/HB3

%

90

1448

81

- Campak

%

90

1451

81

%

71 Desa

26 Desa

37

orang

0

0

0

Rasio Puskesmas

Upaya Penyuluhan Napza oleh Petugas Kesehatan Cakupan Imunisasi

Rasio per 100.000 pddk Rasio per 100.000 pddk

24

Desa / Kelurahan UCI Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani % Posyandu Purnama, Mandiri

%

0

0

0

25

Jumlah Puskesmas

Unit

8

7

88

26

Jumlah Pustu

Unit

12

12

100

27

Peningkatan Cakupan Peserta KB

%

13322

8847

66

28

Presentase peserta KB Aktif Pria

%

0

0

0

29

Presentase KB mandiri Menurunkan angka kelahiran kasar Angka Kesakitan Penduduk ( DBD, Malaria ) Kesembuhan penderita TBC BTA+ Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum yang ditangani Penderita DBD yang ditangani Penderita Kusta yang selesai Berobat ( Rft Rate ) Jumlah Kasus Campak yang ditangani Balita Dengan Diare yang ditangani

%

0

0

0

%

0

0

0

Orang

60 kasus

73 kasus

121.60

Orang

75 Kasus

55 Kasus

73

Orang

0

0

0

orang

73

73

100

orang

151/100.000

5

6,1/100.000

orang

148

148

100

orang

1727

2265

131

23

30 31 32 33 34 35 36 37


63


38

% Kecamatan bebas rawan Gizi

39

Jumlah Balita Gizi Buruk

%

4 Kec

2 Kec

50

orang

0

8

100

Capaian rata-rata

Dari table 2.39

74,55

diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 39 (tiga puluh sembilan)

indikator kinerja sasaran strategis 7 tahun 2013 sebesar 74,55%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 7 diatas kategori 69%-84%. Dalam pelaksanaan untuk men capai tujuan dari sasaran ini diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Substansi obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan yang setinggi-tingginya. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan terhadap kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar serta rujukan dan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan dan gizi masyarakat, dan pemerataan serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.40 : Pencapaian Indikator Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2013 No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian (%)

200

194

97

Jenis

2

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan Pengadaan obat essensial

Jenis

95

95

100

3

Pengadaan obat generik

Jenis

95

95

100

Capaian rata-rata

99

Dari table 2.40 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja diatas tahun 2013 sebesar 99%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 7 diatas kategori 85%-100%. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan ini bertujuan untuk 

Meningkatkan kemampuan peserta dalam peresepan obat sarana pelayanan kesehatan dasar.



Meningkatkan pengetahuan peserta tentang interaksi obat.



Meningkatkan pemahaman peserta tentang perencanaan pengadaan obat.


64


Dengan meningkatnya pengetahuan peserta

tentang obat, baik dari segi peresapan,

penggunaan dan interaksi obat diharapkan masyarakat akan mendapatkan obat yang rasional yaitu tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu pemberian, tepat cara pemberian dan waspada efek samping obat, sehingga efek yang kita harapkan dari pemberian suatu obat dapat diperoleh oleh pasien dan efek yang tidak diharapkan semaksimal mungkin dapat dihindari. Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan, kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya penghapusan obat dan perbekalan kesehatan yang sudah kadaluarsa dan tidak memenuhi syarat di Gudang Farmasi dan Puskesmas. Pengecekan/penelitian atas obat dan perbekalan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan meneliti administrasi pemilikan barang dan dokumen pemilikan serta peninjauan ke tempat penyimpanan. Pada peninjauan ini didapati kondisi obat dan perbekalan kesehatan sudah kadaluarsa dan tidak memenuhi syarat/rusak sehingga tidak layak lagi dimanfaatkan atau tidak berguna untuk pelayanan kesehatan dan kalau dibiarkan menumpuk akan menimbulkan masalah, terutama dari segi penyimpanan, biaya dan pengaruhnya terhadap kesehatan orang disekitarnya sehingga dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan dari daftar persediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Dengan dimasukkannya sistem jaminan sosial dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pwmweintah pada hakekatnya menjamin seluruh rakyat agar dapat terpenuhinya kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan d Kota Pariaman melalui program Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) Pemerintah Kota Pariaman yang menyediakan premi asuransi kesehatan bagi warganya terutama bagi masyarakat tidak mampu/miskin yang belum tertampung dalam program jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas/Jampersal, Askes PNs, Tni/Polri dan asuransi kesehatan swasta lainnya. Program JKSS ini terealisasi mencapai 100% untuk 50.520 warga Kota Pariaman dan 4.762 orang diantaranya merupakan masyarakat tidak/kurang mampu yang iurannya sharing propinsi dengan provinsi dengan proporsi 60% APBD Kota Pariaman dan 40% dari APBD Provinsi Sumatera Barat, masa kontrak berlaku 1 tahun (12 bulan) perjanjian yaitu TMT 01 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013


65


dan 3 bulan terakhir (Oktober s.d Desember 2013) dengan alasan perubahan besaran harga satuan iuran maka dilakukan addendum perjanjian. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2013 di Kota Pariaman 0 / 100.000 KH jika dilihat target Renstra Tahun 2013. AKI. 154/100.000 artinya AKI di Kota Pariaman dapat ditekan yang dibuktikan dengan tidak adanya kasus (0) , dan Angka Kematian Bayi (AKB) 15,6 / 1000 KH, target Renstra Tahun 2013 12,5/1.000 KH artinya AKB di Kota Pariaman melebihi target yang ditetapkan yang perlu perhatian khusus. Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat masa hamil, bersalin dan nifas diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu

maternal adapun indikator

keberhasilan untuk mencapai sasaran tersebut : Tabel 2.41 :Pencapaian Indikator Pelayanan Kesehatan Dasar yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1

Cak. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil (K4) % Cak Pertolongan Persalinan Nakes

%

93

1636

87,0

%

89

1626

90,3

%

75

171

98,3

4

% Cak. Penanganan Ibu Maternal Risti/ Komplikasi % Cak. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

%

89

1517

84,3

5

% Contraseption Prevalensi Rate (CPR)

%

65

8847

65,9

6

% Puskesmas mampu PKRE terpadu

%

83

5 hc

71,4

7

% Puskesmas pelayanan KB sesuai % standar Capaian rata-rata

66

7

100

2 3

85,31

Dari table 2.41 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran diatas tahun 2013 sebesar 85,31%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Indikator sasaran ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Peningkatan Mutu standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan sub kegiatan pertemuan surveilens dan validasi data,pertemuan RMP, penyuluhan Ibu Hamil dari keluarga kurang mampu, Review Standar

Pelayana

RS.Pertemuan

Kebidanan

peduli

kepada

kesehatan

Ibu

Bikor,pengelola dan

Anak

Ibu,Anak,BPS,Klinik

dalam

rangka

bersalin

percepatan

dan

MDGs

2015,Pengembangan RBM,Pertemuan dan komitmen pelaksanaan SHK (Skrining Hipotyroid Kongenital) bersama Puskesmas, RS,dan BPS ( Bidan Praktek Swasta ),Melakukan bimbingan teknis pada semua puskesmas. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

66


Dari gambaran diatas bahwa

kinerja program yang belum mencapai target adalah

capaian K4 . Kunjungan Nifas, dan Puskesmas PKRE. Hal ini di sebabkan Target sasaran yang tinggi,masih belm maksimslnya petugas menerapkan manajemen PWS,Penemuan Ibu Hamil adalah dengan pemantauan Akses yang seharusnya pemantauan bumil murni. desa yang tidak tinggal dilokasi ,begitu juga dengan Cak

masih ada bidan

pelayanan kesehatan ibu

nifas,Puskesmas mampu PKRE masih belum terbentuk pada semua Puskesmas, namun pelayanan reproduksi esensial sudah dilakukan di setiap puskesmas. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA DAN ANAK Untuk meningkatkan kualitas kelangsungan Hidup balita dan anak dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian pada balita, dengan indikator keberhasilan untuk mencapai sasaran tersebut : Tabel 2.42 :Pencapaian Indikator Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak NO 1 2 3 4 5 6

INDIKATOR Cak. Pelayanan KN3 Cak. Pelayanan Bayi Cak. Pelayanan Anak Balita Cak Penjaringan anak sekolah Puskesmas mampu rawat inap dengan PONED Puskesmas mampu PKPR

SATUAN % % % % %

% Capaian rata-rata

TARGET 86 89 91 91 100

REALISASI 1597 1688 5570 5570 2

% 99,6 94,6 85,8 85,8 50

100

7

100 85,97

Dari table 2.42 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran diatas tahun 2013 sebesar 85,97%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Indikator sasaran ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Pelaksanaan pelayanan kesehatan Anak

dalam rangka pertemuan surveilens dan validasi data,pertemuan

RMP, Sosialisasi dan Pengembangan RBM, Pelaksanaan SHK dan bimbingan teknis kepada petugas Puskesmas dan Bidan Desa. Dari gambaran diatas bahwa capaian angka kinerja program pelayanan kesehatan anak dengan indikator Cak. Pelayanan Anak Balita ,pelayanan pra sekolah dan puskesmas rawatan mampu poned belum mencapai target dimana pelayana anak balita tersebut banyak ibu ibunya bekerja sehingga sulit tuk di lakukan pemantauan sedangkan puskesmas mampu poned belum mencapai target dikarenakan Puskesmas Kurai Taji Pasca Gempa tahun 2009 belum dapat dioperasionalkan, mudah – mudahan tahun depan puskesmas kurai taji sudah dapat dioperasionalkan kembali. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

67


SARANA KESEHATAN Sarana kesehatan yang ada di Kota Pariaman yang bertujuan untuk melayani kesehatan masyarakat

diantaranya Puskesmas, Rumah Sakit, sarana upaya kesehatan bersumber daya

masyarakat (UKBM) dan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Rumah Sakit, Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya di ukur dengan jumlah Rumah Sakit dan tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk. Di Kota Pariaman terdapat 1 buah Rumah Sakit Umum dan 8 buah Rumah Sakit Bersalin. Puskesmas yang ada di Kota pariaman pada tahun 2013 sebanyak 7 puskesmas. Dengan jumlah Puskesmas tersebut berarti 1 puskesmas di Kota Pariaman rata-rata melayani sebanyak 20.288 jiwa. Puskesmas pembantu pada tahun 2013 berjumlah 12 buah. Setiap Puskesmas didukung oleh 2 sampai 3 Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, selain itu dalam menjalankan tugas operasionalnya didukung oleh Puskesmas keliling sejumlah 14 buah. Adapun indikator keberhasilan pada sasaran ini dapat dilihat dari tabel 3.24 dibawah ini : Tabel 2.43 :Pencapaian Indikator Sarana Kesehatan NO 1.

INDIKATOR Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Pariaman

SATUAN %

TARGET 100

REALISASI 100

% 100

2.

Terlaksananya Administrasi Pengelolaan DAK

%

95

87

91

3.

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasana Puskesmas dan jaringannaya

%

100

100

100

4.

Terlaksananya pembangunan, perluasan Puskesmas dan dapur Gizi

%

100

100

Capaian rata-rata

100

97,75

Dari table 2.43 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran diatas tahun 2013 sebesar 97,75%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Pada tahun 2013 setiap kegiatan yang sudah direncanakan dan target pencapaian yang sudah dibuat sudah terlaksana dengan baik mencapai target yang direncanakan. Semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.


68


PENINGKATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Tabel 2.44 :Pencapaian Indikator Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1

Peningkatan cakupan peserta KB

%

76,2

109

143

2

Presentase peserta KB aktif pria

%

30

57

190

3

Persentase KB Mandiri

%

25

31

124

Capaian rata-rata

152

Dari table 2.44 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran diatas tahun 2013 sebesar 152%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini diantaranya penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, Pelayanan KIE berupa upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para petugas KIE di tingkat Desa/Kecamatan untuk mengembangkan materi KIE Kesehatan Reproduksi, sehingga isi pesan penggunaan media dan sasaran yang akan dicapai dapat diterima masyarakat dengan mudah maka diadakanlah pengadaan sarana dan prasarana. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu yaitu berupa antisipasi terhadap terjadinya kasus kegagalan, komplikasi akibat pemakaian alat kontrasepsi, serta penanggulangan dana untuk kegiatan pencabutan implant akseptor yang telah habis masa pakai. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana, Kegiatan Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KRR, bentuk dari kegiatan ini berupa pertemuan/sosialisasi yang diikuti oleh PUS Pra KS/KS I, PUS TNI yang yang belum ber KB dan kepala UPT PKB se Kota Pariaman. Hasil dari sosialisasi ini terjadi peningkatan minat bapak-bapak untuk menjadi peserta KB. dan Kegiatan Pembinaan peserta dan pelayanan KB mandiri. Tujuan dari kegiatan ini agar calon akseptor menyadari bahwa program KB adalah kebutuhan masyarakat , bukan kebutuhan pemerintah, sehingga masyarakat dapat memilih tempat pelayanan pemasangan alat kontrasepsi yang lebih baik.Dengan demikian pemerintah harus menyediakan alat kontrasepsi dan tempat pelayanan serta mengurangi biaya pengeluaran. Kendala yang ditemui terkait capaian sasaran ini adalah : 

Belum semua tempat pelayanan swasta atau mandiri yang menyampaikan laporan hasil pelayananannya setiap bulan, sehingga petugas terpaksa menjemput setiap bulannya ke Dokter/Bidan Praktek swasta dan rumah sakit swasta.


69


PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR & KEJADIAN LUAR BIASA Penyakit Demam Berdarah (DBD) merupakan salah satu penyakit menular . Untuk menurunkan angka kesakitan akibat Penyakit DBD dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Fogging (Pengasapan). Penyelidikan Epidemiologi (PE) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas apabila terjadi kasus DBD di wilayah kerjanya. Penyelidikan Epidemiologi (PE) dilaksanakan apabila telah tegak diagnosa DBD oleh dokter dengan adanya lampiran KDRS (Keterangan dirawat rumah sakit). PE dilakukan dengan cara pemantauan jentik disekitar rumah penderita sampai radius 100 m (20 rumah) dan memantau/mencari penderita lain yang memiliki gejala yang serupa. Dampak dari kegiatan ini dimasa yang akan datang adalah penurunan kasus DBD dan penyakit lainnya yang ditularkan oleh gigitan nyamuk.Pada tahun 2013 ditemukan 73 kasus yang seluruhnya dilakukan penyemprotan. Pemberantasan penyakit menular lainnya yaitu Infeksi Saluran Pernafasan Akut dan Diare merupakan bagian dari pembangunan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian bayi dan anak serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pneumoni adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru. Terjadinya proses infeksi akut pada bronkus yang disebut bronkopneumonia. Di Kota Pariaman penemuan kasus pneumoni masih rendah.karena kurangnya pengetahuan petugas kesehatan dalam penanganan diagnose pneumoni serta mengklasifikasikan kasus ISPA yang termasuk pneumoni. Adapun kegiatan untuk menurunkan penyakit ISPA di Kota Pariaman berupa Penyuluhan ditingkat Puskesmas, pertemuandengan stakeholder ISPA dan Diare untuk Tokoh Masyarakat dan Bidan yang ada di Kecamatan-kecamatn Kota Pariaman. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 2.45 :Pencapaian Indikator Pemberantasan Penyakit Menular dan Kejadian Luar Biasa NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

%

100

100

100

1.

KLB tertangani <24 Jam

2.

Terkumpulnya laporan mingguan dengan lengkap dan tepat waktu

Mingguan

52

52

100

3

Terlaksananya Monev Surveilans

kl

12

12

100

4

Terlaksananya pertemuan SKD dan Respon bagi petugas

orang

78

78

100


70


5

Jumlah Kasus campak yang ditanggani

orang

148

148

100

6

Jumlah kasus AFP non Polio

orang

1

1

100

Capaian rata-rata

100

Dari table 2.45 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran diatas tahun 2013 sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Dari tabel diatas dijelaskan bahwa kegiatan surveilans dilaksanakan berupa surveilans rutin, melalui pengamatan dan analisis yang bersifat terus menerus terhadap kejadian/kasusu yang berpotensi menimbulkan KLB berdasarkan waktu, tempat dan orang. Kegiatan ini dimonitor setiap minggu melalui Laporan minguan (W2), dimana dalam satu tahun terdapat 52 minggu laporan yang harus terkumpulkan secara lengkap dan tepat. Apabila kondisi menjadi KLB / wabah maka monitor diperketat menjadi harian (W1) maka segera

dilakukan penyelidikan

epidemiologi (PE) dan dilaporan dalam kurun waktu < 24 jam. Penyelidikan Epidemiologi yang dilakukan adalah tergantung kasus yang dihadapi, yang dilakukan oleh petugas puskesmas maupun dinas. Pada tahun 2013 jumlah kasus campak 148 kasus, penyakit AFP non Polio 1 kasus, jumlah kasus GHPR 63 kasus dan DBD 73 kasus. Dengan pelaksanaan surveilans yang baik, seluruh kasus/kejadian yang berpotensi menjadi KLB yang dilakukan dengan penelidikan epidemiologi< 24 jam dapat diatasi. Disamping itu pemantauan pelaksanaan kegiatan setiap bulan juga dilakukan monitoring dan pembinaan ke unit layananpuskesmas dan jajarannya. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa upaya perbaikan gizi bertujuan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat antara lain melalui perbaikab pola konsumsi makanan, perbaikan prilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan dan teknologi. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktifitas, menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan kematian. Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu indikatornya adalah menurunkan Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk dibawah 15% sesuai dengan target MDGs. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

71


Gambaran status gizi masyarakat dari hasil Survey Penimbangan Massal Tahun 2013 diperoleh hasil indikator BB/U adalah prevalensi gizi kurang sebanyak 9,5% dan 1,4% diantaranya dengan status gizi sangat kurang. Berdasrkan indicator TB/U diperoleh balita Pendek sebanyak 17,4% dan 4,3% diantaranya sangat Pendek sedangkan berdasrkan indicator BB/TB diperoleh balita kurus sebanyak 4,9% dan 0,3% diantaranya sangat kurus., Untuk lebih jelasnya capaian Kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.46 : Pencapaian Indikator Perbaikan Gizi Masyarakat No 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan Persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A

Satuan %

Target 100

Realisasi 100

% 100

%

75

74,5

99,3

%

85

82,9

97,5

%

83

99,5

119

Persentase Ibu Hamil mendapat tablet Fe 90 % tablet Persentase kota yang melaksanakan % survailance gizi Persentase balita ditimbang berat badan % Persentase penyedian buffer stok MP % ADS+I untuk daerah bencana Capaian rata-rata

93

87

93,5

100

100

100

80 100

89,5 100

111 100 102,54

Dari table 2.46 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran diatas tahun 2013 sebesar 102,54%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian Kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dituangkan dalam Renstra Kementrian Kesehatan Tahun 2010 -2015 secara keseluruhan sudah mencapai target Nasional, walaupun sudah mencapai target tetap perlu di pertahankan tiap tahunnya untuk dapat meningkatkan Status Gizi Masyarakat Kota Pariaman dan ini merupakan Indikatotor Kesejahteraan Masyarakat Kota Pariaman. SASARAN 8

: MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN

Lingkungan hidup yang sehat merupakan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang akhirnya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sendiri.


72


Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman selalu berupaya untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan potensi alam dengan menetapkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Perkembangan Kota Pariaman sebagai Kota Pariwisata, perdagangan dan jasa, minat para pendatang untuk berinvestasi di masa datang diprediksi akan mengalami peningkatan. Sesuai dengan dinamika masyarakat, hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan lingkungan di Kota Pariaman. Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu diminta kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan PENINGKATAN SARANA & PRASARANA KESEHATAN LINGKUNGAN Pembangunan yang berkelanjutan dapat ditempuh dan dicapai berdasarkan prasyarat terpenuhinya prinsip antara lain; a) lingkungan yang sehat, b) sosial yang serasi, c) ekonomi yang sehat. Indikator lingkungan yang lestari adalah tersedianya dan berfungsinya sumberdaya alam. Kesehatan lingkungan merupakan salah satu syarat menuju Kota Pariaman Sehat 2015. Kesehatan lingkungan berperan penting karena langsung dapat mempengaruhi status kesehatan masarakat, lingkungan yang kumuh dan tidak sehat dapatmenjadi sumber penyakit. Untuk mewujudkan sasaran diatas, pemerintah Kota Pariaman telah menargetkan indikator kinerja dalam rencana kinerja dengan capaian, sebagai berikut : Tabel 2.47 : Pencapaian Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan No

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian

Jumlah pembangunan sarana air bersih Cakupan wilayah yang dilayani oleh petugas K3 Jumlah sampah yang diangkut

Unit

2

1

50

%

40

15

37,5

Ton

50

1606

3.212

Jumlah sarana dan prasaran kebersihan yang dimanfaatkan Lampu jalan yang berfungsi

Unit

70

12

17,14

Unit

100

98

98

Unit

1

11

1100

7

Sarana penunjang labor Lingkungan hidup Jumlah air yang diperiksa

Sampel

80

133

166,25

8

Jumlah limbah yang diperiksa

Sampel

6

27

450

9

Jumlah TTU yang diperiksa

%

80

98,71

123,37

10

Jumlah TPM yang diperiksa RT Pengguna Air bersih RT Pengguna jamban Peningkatan Status Kota Berdasarkan Penilaian Adipura Peningkatan prosentase luas RTH di

% % % Satus

70 98,22 75 Baik sekali

93,67 86,95 91,85 Baik sekali

133,81 88,53 122,47 100

%

20

0

0

1 2 3 4 5 6

11 12

Indikator Kinerja


73


13 14

Kota Pariaman ( 20 % dari luas Kota Pariaman) kesadaran masyarakat membuang % sampah pada tempatnya Jumlah sarana prasarana persampahan Unit yang dibutuhkan Capaian rata-rata

80

20

60

25

12

60 399,23

Dari table 2.47 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran strategis 8 tahun 2013 sebesar 399,23%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 8 diatas kategori 85%-100%. SARANA AIR BERSIH Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Kualitas air yang dikonsumsi sangat menentukan tingkat kesehatan masyarakat di suatu kawasan. Untuk dapat dikonsumsi dengan aman dan sehat, air harus mempunyai standar kualitas tertentu. Di kota Pariaman meningkatkan kualitas air bersih terutama air minum

dan termonitornya

pembangunan sarana sanitasi air bersih bagi masyarakat, ditetapkan desa pamsimas tahun 2013. Untuk desa tersebut juga telah dilaksanakan pemeriksaan kualitas sampel air. Tabel 2.48 : Perkembangan Sarana Air Bersih di Kota Pariaman No 1

Uraian Jumlah pembangunan sarana air bersih

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

16

17

18

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pelestarian lingkungan yang merupakan perhatian dari perencanaan tata ruang, bertujuan untuk mendorong secara sistematis kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, misalnya dengan penerapan 3R (reduction-reuse-recycling) dari limbah padat dan pengelolaan lingkungan yang tepat sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat berorientasi siklus di kawasan perkotaan. Kekurangan dalam pembuangan limbah padat telah menjadi salah satu persoalan serius di kawasan perkotaan, yang harus ditangani secara terpadu untuk mengembalikan kawasan tersebut menjadi bersih. Persoalan sampah yang sering ditemui di jalan-jalan, selokan dan kanal drainase serta lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sulit ditentukan merupakan tantangan masalah dalam pelaksanaan konsep menjaga kelestarian lingkungan agar seimbang dan selaras. Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Pariaman dilakukan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, sampai dengan tahun 2013 sudah tersedia sebanyak 17 unit sarana dan prasarana kebersihan berupa mobil pengangkut sampah, RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

74


becak motor sampah, bachoe loader, container, serta bak sampah. Pada tahun 2013 jumlah sampah yang diangkut sebanyak 1606 ton. PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN Untuk meningkatkan keindahan dan kenyamanan Kota Pariaman, dengan sasaran optimalisasi fungsi taman dan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Kegiatan ini berupa pemeliharaan taman dan hutan kota yang bertujuan untuk meningkatkan keindahan dan kenyamanan Kota Pariaman. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk optimalisasi fungsi taman dan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru Kota sekaligus peneduh. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi (a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan (b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat.


75


AGENDA V : PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN BERBASIS POTENSI DAERAH Dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Upaya normalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat, dalam program pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat antara lain: (i) mengoptimalkan pendapatan daerah, mendorong kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan keuangan daerah; (ii) memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan strategis yang memiliki daya saing tinggi sebagai upaya mempercepat perkembangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan industri kecil dengan memberikan berbagai insentif yang menarik serta memberikan kemudahan perijinan, penggunaan lahan yang kompetitif; (iii) meningkatkan kerja sama antar daerah maupun dengan pihak lain; (iv) meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, menciptakan forum-forum dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar program dan antar instansi; (v) mengembangkan jaringan perdagangan dengan memanfaatkan potensi geografis dan kerja sama ekonomi antar daerah dan antar negara termasuk wilayah sub regional; dan (vi) melanjutkan dukungan peningkatan kemampuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pendekatan pembangunan agropolitan, serta peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat desa. Agar agenda peningkatan perekonomian masyarakat dengan berbasis potensi daerah di Kota Pariaman dapat dicapai, maka ditetapkan tiga sasaran, sasaran pertama adalah Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan; sasaran kedua adalah Meningkatnya Pembangunan Perikanan dan Kelautan; dan sasaran ketiga adalah Berkembangnya Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan. SASARAN

9 : MENINGKATNYA

PRODUKSI

PERTANIAN

TANAMAN

PANGAN,

PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Sektor Pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Begitu juga dengan Kota Pariaman sebagian besar penduduknya juga bergerak di sektor pertanian. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman berupaya mengembangkan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan) yang mempunyai nilai tambah dari gabungan hasil usaha pertanian melalui komoditi unggulan dan merupakan sumber penghasilan yang mampu RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

76


menyerap dan memperluas kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tantangan global yang harus dihadapi sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan mengedepankan kepada kualitas dan kuantitas hasil pertanian, tanaman pangan, perkebunan dengan harga bersaing. Bertitik tolak dari hal diatas, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan pembangunan pertanian dalam arti luas dengan menetapkan meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan sebagai salah satu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk menjawab tantangan era global di sektor pertanian Kota Pariaman mencoba mencari pengembangan komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, regional maupun internasional antara lain: Melinjo, Kelapa Terpadu, dan Pisang Jantan. Ketiga komoditas ini jika dikembangkan dalam skala yang cukup besar, akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, di samping menyerap tenaga kerja yang ada. Tujuan yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan produksi pertanian/ perkebunan, pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan, peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peningkatan hasil produksi peternakan, peningkatan pemasaranan hasil produksi peternakan dan rehabilitasi hutan dan lahan. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Pariaman yang disokong oleh SKPD pendukung lainnya. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN & PERKEBUNAN Perekonomian Kota Pariaman pada tahun 2013 ini masih didominasi 5 sektor utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB Kota Pariaman. Lima sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 27,53 persen dari total PDRB Kota Pariaman tahun 2012. Secara umum capaian kinerja sasaran peningkatan terhadap produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya pada sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan, terjadi penurunan pada produksi padi dan palawija, dan pada produksi sayuran, buah-buahan dan perkebunan indikator kinerjanya naik.


77


Tabel 2.49 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 9 (sembilan) Tahun 2013 No 1

Indikator Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan PDRB

Satuan %

Rencana

Realisasi

Capaian

2

Peningkatan Produksi Padi

ton

31.447

29.641

94.26

3

Peningkatan Produksi Palawija

ton

475

450

94.74

4

Peningkatan Produksi sayuran

ton

200

200

100

5

Peningkatan Produksi Buah-buahan

ton

7.000

4.500

64,29

6

Meningkatnya luas areal pertanian

Ha

7

Meningkatnya Areal tanaman pisang Ha jantan Meningkatkan jumlah dan jenis produk % olahan pisang dan kelapa terwujudnya kawasan sentra produksi Unit dan pelatihan komoditi padi terwujudnya kawasan sentra produksi Unit dan pelatihan komoditi kelapa terwujudnya kawasan sentra produksi Unit dan pelatihan komoditi pisang jantan terkendalinya serangan hama dan % penyakit tanaman pertanian Capaian rata-rata

8 9 10 11 12

15

15

100

150

150

100

20

20

100

80

80

100

1

1

100

1

1

100

100

80

80 86,11

Dari tabel 2.49 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran strategis 9 tahun 2013 sebesar 86,11%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 6 diatas kategori 85%-100%. Secara umum capaian kinerja sasaran peningkatan terhadap produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan telah sesuai dengan yang diharapkan. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN Luas lahan sawah di Kota Pariaman ± 2.818 Ha yang tersebar pada 4 kecamatan yang ada di Kota Pariaman. Dibandingkan dengan Luas Kota Pariaman maka luas sawah sebesar 84,46 % sudah menggunakan irigasi sebagai sistem pengairan, sedangkan sisanya masih merupakan sawah non irigasi. Dengan jumlah lahan sawah seluas 2.818 ha tersebut, Kota Pariaman pada tahun 2012 dapat memproduksi padi sebanyak 25.032 ton, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang produksinya sebesar 29.876,7 ton. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya luas panen padi dari 5.851 ha (tahun 2011) menjadi 4.762 ha (tahun 2012). Masalah lainnya adalah menurunnya produktivitas lahan, yaitu jumlah rata-rata produksi per tahun dibanding luas lahan. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi hal dimaksud antara lain melalui peningkatan produktifitas lahan dan perluasan areal. Produktifitas dilakukan melalui program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) dan program peningkatan produksi pertanian. Lahan pengusahaan petani semakin sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi. Hal RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

78


ini merupakan tantangan besar dalam rangka mengamankan produksi padi/ beras dari dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan daya saing komoditas pertanian. PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN & PALAWIJA Potensi perkebunan dapat dilihat dari hasil nilai produktifitas perkebunan Kota Pariaman yang lebih tinggi salah satunya kebun kelapa yang berpotensi besar terhadap perkebunan Kota Pariaman. Hal ini dapat dikembangkan lagi sehingga Kota Pariaman tidak saja berpotensi di bidang perikanan laut, tetapi juga di bidang perkebunan. Komoditi perkebunan yang ada di Kota Pariaman berupa kelapa, kulit manis, cengkeh, pala, pinang, kakao dan sagu. Kelapa pada tahun 2012 menghasilkan 2.209,6 ton. Produksi kulit manis pada tahun 2012 adalah sebesar 3,8 ton. Pala tahun 2012 menhasilkan 7,8 ton. Sedangkan pinang menghasilkan 7,9 ton pada tahun 2012 dan kakao menghasilkan 30,6 ton. Produksi tanaman palawija seperti jagung pada tahun ini diproduksi sebanyak 449,8 ton. Produksi ubi kayu sebanyak 496 ton, kacang kedelai sebanyak 13,4 ton dan kacang tanah 27,75 ton PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN Potensi yang dimiliki Kota Pariaman dalam mendukung usaha peternakan adalah keberadaan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang berfungsi sebagai pelayanan Inseminasi Buatan ( kontainer, frozen semen produksi sendiri, dll ), pelayanan keswan (pos keswan 1 unit), dan tempat pemotongan hewan ( TPH ). Jenis hewan yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah ayam ras dan ayam buras. Populasi hewan ternak berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda dan kambing pada umumnya tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011, pada tahun 2012, populasi sapi di Kota Pariaman sebanyak 3.420 ekor, populasi kerbau sebanyak 866 ekor Hal ini disebabkan karena sebahagian di antara rumah tangga peternak sudah menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup berperan dalam rumah tangga peternak. Peningkatan populasi beberapa jenis ternak disebabkan adanya bantuan penguatan modal melalui dana dekonsentrasi sebanyak 60 ekor sapi, dari bagian sosial sebanyak 90 ekor sapi. Kebutuhan daging di Kota Pariaman sebesar 189.533 kg sementara produksinya mencapai 14.416.306 kg sehingga terdapat surplus yang besar.


79


Tabel 2.50 : Peningkatan hasil produksi peternakan tahun 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indikator Kinerja Peningkatan Populasi : Sapi Kambing Kerbau Itik Ayam buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian

ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor

3.454 2.243 874 8.934 55.291 357 1.547.967

2.489 1.714 502 10.509 55.601 400 1.036.385

72,06 76,42 57,44 117,63 100.56 112.04 66,95

Capaian rata-rata

86,16

Dari tabel 2.50 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 1 (satu) indikator kinerja diatas tahun 2013 sebesar 86,16%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut diatas kategori 85%-100%. Secara keseluruhan, dalam upaya meningkatkan jumlah populasi ternak telah dilakukan berbagai kegiatan dari tahun ke tahun, antara lain : 

Promosi ternak unggulan, dilaksanakan hampir setiap tahun pada Kontes Ternak tingkat Sumbar, sebagai ajang promosi ternak unggulan Kota Pariaman sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan beternak bagi peternak.



Pengendalian Penyakit Hewan Menular, dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas serangan penyakit hewan menular pada ternak.



Peningkatan prasarana dan sarana Pos Kesehatan Hewan, pembangunan sarana dan prasarana Pos Kesehatan hewan, sebagai tempat pengobatan, pencegahan dan konsultasi kesehatan hewan ternak.

REHABILITASI HUTAN & LAHAN Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Kesalahan pengurusan hutan dan lahan menyebabkan terjadinya lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan dan lahan. Lahan yang sudah kritis tidak mampu melakukan fungsi perlindungan areal disekitarnya bahkan sebagai penyedia air tanah. Apabila kawasaan hutan dan lahan sudah kritis, diperlukan pemulihan kawasan dan ekosistem melalui rehabilitasi dan reklamasi. Di Kota Pariaman sebagian besar lahan yang bisa menghasilkan dan dikelola oleh masyarakat adalah lahan pertanian kemudian perkebunan. Untuk mengatasi krisis air pada lahan yang produktif berupa lahan pertanian dan menfungsikan lahan terlantar, Pemerintah Kota Pariaman telah melaksanakan pembangunan jaringan irigasi , rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, seperti terlihat pada tabel indikator kinerja dibawah ini : RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

80


Tabel 2.51 : Pencapaian Indikator Rehabilitasi Hutan dan Lahan No 1

Indikator Kinerja Perencanaan jaringan irigasi

2 3 4

5

Satuan Ha

Rencana 5.368,49

Realisasi 5.368,49

Capaian 100

Rehabilitasi jaringan irigasi

m²

5.368,49

5.236,86

97,55

Pemeliharaan jaringan irigasi

Ha

-

-

-

Meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan masyarakat & lahan masyarakat Digarapnya lahan terlantar

%

30

20

66,67

Ha

15

15

100

Capain rata-rata

72,84

Dari tabel 2.51 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 5 (lima) indikator kinerja diatas tahun 2013 sebesar 72,84%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 6 diatas kategori 69%-84%. Dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas; penyelenggaraan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan seharusnya merupakan suatu proses yang tidak terputus ( continue) serta dilaksanakan dalam satu paket kegiatan yang jelas pertanggungjawaban publiknya, mulai dari pengadaan bibit tanaman sampai dengan penanaman dilapangan berikut pemeliharaannya. Mengingat sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah lahan maka keluaran ( out put) dari GNRHL/Gerhan tidak lain adalah terwujudya penutupan lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan oleh jenis kayu-kayuan tanaman hutan, sehingga lahan kritis tersebut dapat berfungsi kembali sebagai penyangga kehidupan dalam hal pencegahan banjir, erosi, longsor dan sebagainya. SASARAN 10 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998) dengan luas wilayah laut 5,4 juta km2, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km2. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi kelautan yang meliputi perikanan, pariwisata bahari dan jasa kelautan merupakan bidang pembangunan yang tidak dapat berdiri sendiri, karena melibatkan banyak sektor. Ketiga sektor di atas belum memberikan kontribusi yang signifikan kepada Negara, apabila dibandingkan dengqn potensi yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kebijakan yang tumpang tindih antar ketiga sektor tersebut. Disamping kurangnya dukungan dari RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

81


sektor lainnya. Pengembangan ketiga sektor ini membutuhkan komitmen, koordinasi dan partisipasi aktif dari sektor yang terkait (stakeholders). Dengan hamparan karang dan gugusan pulau-pulau kecil membuat kawasan ini menyimpan banyak sumberdaya laut. Sumberdaya laut dan perikanan masih menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Pariaman yang harus dikembangkan. Setidaknya ada lebih dari 70 species ikan

yang ada diperairan laut Kota Pariaman. Ini merupakan potensi kelautan yang

belum berkembang. Dari 71 desa/kelurahan di Pariaman, 14 diantaranya menghadap/berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Maka tidak dapat disangkal lagi bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan bagian penting dari Kota Pariaman. Tabel 2.52 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 10 (sepuluh) Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian

Pembudidaya Ikan yang mengikuti pelatihan Produksi kolam rakyat

Orang

-

-

-

Ton

158

158,13

100,08

Nelayan ikan yang mengikuti pelatihan Produksi perikanan laut

Orang

15

15

100

Ton

7000

7319,8

105

Unit

-

-

-

Batang Ekor

3.000 15.000

3.000 15.000

100 100

Berkurangnya kerusakan terumbu karang Jumlah Penanaman Mangrove Penangkaran penyu

Capaian rata-rata

101,02

Dari tabel 2.52 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis 10 tahun 2013 sebesar 101,02%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 10 diatas kategori 85%-100%. Dari Indikator yang ada diatas 5 dari 7 indikator tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan ada beberapa indikator yang pencapaiannya melebihi target. Sedangkan 2 indikator dari 7 indikator yang ada pada tahun 2013 ini tidak terlaksana keran tidak didukung oleh program dan kegiatan pada Dinas tersebut. Arah pembangunan kelautan dan perikanan seperti tertuang dalam program revitalsasi tersebut adalah penanggulangan k1emiskinan dan kesenjangan antar daerah, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, penegakan hukum dan penanggulangan illegal fishing yang belakangan ini masih menjadi hal yang memberatkan bagi nelayan tradisional terutama dalam mendapatkan hasil tangkapan. Prioritas lain yang juga harus dilaksanakan dengan baik adalah peningkatan aksebilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat pesisir.


82


Permasalahan pendidikan dan kesehatan ini sering mengemuka dan perlu penanganan serius dari pemerintah. PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Dengan luas perairan laut Kota Pariaman ± 282,69 Km², potensi yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.53 : Jenis dan Potensi Sumberdaya Ikan Kota Pariaman Jenis Sumberdaya ikan

Ikan Pelagis Besar Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Udang-udangan Binatang laut lainnya

MSY (ton/th) 1.570,40 3.156,80 2.841,12 236,76 78,92

Upaya Optimum (ton/th) 455,421) 2.209.762) 1.818,323) 156,264) 28,414)

Tingkat Pemanfaatan 29 70 64 66 36

Dapat Ditingkatkan 71 30 36 34 64

Keterangan: 1) Setara alat tangkap pancing tonda/long line (zona II) 2) Setara alat tangkap bagan/perahu/rakit (zona II) 3) Setara alat tangkap purse siene (zona III) 4) Setara alat tangkap trammel net (zona I dan II) 5) Setara alat tangkap bagan perahu/rakit (zona I dan II) Perikanan tangkap laut lepas di Kota Pariaman memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama untuk menangkap ikan pelagis besar, pelagis kecil dan udang-udangan. Permintaan pasar terhadap komoditi perikanan tangkap seperti ikan segar, beku dan olahan ataupun turunan produk dari ikan, memiliki permintaan yang tinggi dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura maupun Malaysia. Peluang investasi yang dapat dilakukan adalah pengadaan kapal motor penangkap ikan ukuran ± 50GT, Pabrik Es, Cool Storage, pemasangan rumput laut dalam, dan pembangunan SPDN. Tabel 2.54 :Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Kota Pariaman No. 1. 2.

Sarana Penangkapan Ikan Kapal penangkapan ikan Alat tangkap

Jumlah 379 274

Pemanfaatan berlebih pada sumber daya yang terbatas, pengoperasian alat tangkap yang merusak, konflik dan sistem regulasi yang tidak memadai merupakan kontributor dalam menunjang kerusakan sumber daya perikanan. Manajemen perikanan tangkap saat ini tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan spesies target atau populasi yang berkelanjutan, namun RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

83


pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan dapat dicapai jika dampak ekosistem terhadap sumber daya hayati dan dampak perikanan terhadap ekosistem dapat diidentifikasi secara jelas. Tabel 2.55 : Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Ikan di Kota Pariaman No. 1. 2.

Jenis Alat Tangkap Pancing Jaring

Jumlah 107 23

PRODUKSI PERIKANAN LAUT Hasil perikanan, baik di darat maupun di laut, mempunyai peran penting terhadap perputaran ekonomi kota. Tongkol, tuna, tembang, kembung, cakalang, selar dan teri merupakan jenis biota laut yang nilainya tinggi. Mengingat potensi daerah yang bergaris pantai lebih kurang 12,7 km dan luas laut sebesar 282,69 km persegi ini masih bisa digali lebih banyak lagi. Karena laut bukan hanya ikan, tetapi masih ada potensi lain yang sangat berharga, seperti budidaya karang hias, ikan karang hias, dan aneka biota laut lainnya. Untuk itu kedepan diharapkan instansi terkait bersama seluruh stakeholder dapat memotivasi dan menumbuhkembangkan pola modernisasi perikanan. Dengan teknologi yang ada sekarang otomatis jangkauan nelayan baru pada zona 1. Dimana pada zona tersebut nelayan hanya mampu menangkap ikan yang kecil. padahal potensi ikan sebesar 9.865 ton sedangkan produksi perikanan tangkap baru 4.697 ton atau 47%. Kendala lainnya adalah Pengolahan hasil tangkapan nelayan sejauh ini masih sangat terbatas. Hasil tangkapan dijual untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan ke luar daerah. Industri pengolahan hasil tangkap masih sangat tradisional berupa pengeringan dan penggaraman ikan. Potensi lain dari laut selain ikan yang belum diolah adalah terumbu karang. Terumbu karang memiliki manfaat yang sangat besar dan beragam. Menurut ahli, manfaat terumbu karang adalah sebagai bahan baku bangunan dan industri, sebagai penghasil sumberdaya ikan dan pariwisata, penahan abrasi, peredam gelombang dan sumber keanekaragaman hayati. Kondisi terumbu karang pada saat ini sangat memprihatinkan, kondisi ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari aparat yang berwenang dan kurang kesadaran dari warga untuk menjaga kelestariannya. POTENSI PERIKANAN DARAT Perikanan darat adalah solusi bagi para petani ikan yang berada didaerah yang jauh dari sumber air atau kebutuhan air yang kurang memadai, dengan memilih jenis ikan dan cara RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

84


budidaya yang benar akan menghasilkan produksi. Jenis ikan lele dan belut adalah jenis ikan yang bisa dibudidayakan ditempat-tempat seperti itu walaupun bukan sebagai kebutuhan pokok minimal hasil panen ikan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga Anda akan tetapi jika penanganannya serius budidaya ikan seperti ini akan memberikan penghasilan melimpah karena untuk saat ini kebutuhan dua jenis ikan ini masih membutuhkan suplai yang terus menerus dan selalu kekurangan. Perikanan Budidaya, dengan potensi luas lahan budidaya ± 117.87 Ha, baru termanfaatkan sebesar ± 97,97 Ha dengan total produksi ± 158,13 ton untuk tahun 2013. Komoditi yang dikembangkan adalah Gurami, Nila, Lele dan Mas. Potensi perikanan darat untuk budidaya lele adalah sebuah potensi yang sampai saat ini terus dilakukan dan dikembangkan, berbeda dengan belut kebutuhan lele ini tidak pernah habis walaupun areal budidaya ikan lele semakin luas dan sudah menjadi bisnis dibidang perikanan yang banyak digeluti masyarakat, namun sampai saat ini kebutuhan ikan lele ini masih terus bertambah, suplai ikan lele ini banyak diserap pasar untuk kebutuhan warung-warung makan yang hampir tiap bulan bertambah disepanjang jalan-jalan utama dikota-kota besar dengan sajian menu khas pecel lele. Tabel 2.56 : Jumlah Nelayan, Sarana dan Produksi Perikanan Darat di Kota Pariaman No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah peternak ikan(kelompok)

26

22

26

32

32

2

Luas area perikanan darat

75,3

87,53

80,61

85,71

97,97

3

Produksi ikan darat

106

120,9

124,1

148,98

158,13

Di tahun 2013, jumlah kelompok peternak ikan masih sama dengan tahun sebelumnya tidak ada penambahan dengan luas perikanan darat yang makin bertambah menjadi 97,97 Ha sehingga menghasilkan produksi ikan darat yang semakin bertambah dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan pencapaian produksi ikan darat semakin bertambah yaitu di angka 158,13. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi antara lain kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, kegiatan ini berupa pendampingan terhadap program yang telah diterima masyarakat yaitu PUMP sebanyak 4 kelompok, KAT sebanyak 2 orang, GPP sebanyak 2 orang dan GPEMP sebanyak 20 paket lele terpal. kegiatan budidaya lele bagi masyarakat pesisir, kegiatan ini berupa sosialisasi dengan 36 peserta dan pemberian bantuan lele terpal sebanyak 14 unit dan kegiatan pengembangan UPR (Unit Pembenihan Rakyat).


85


Pengembangan bibit ikan unggul, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan menambah pendapatan masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat desa/kelurahan/ lubuk larangan/mushalla yang berada di Kota Pariaman, hasil dari kegiatan ini adalah 1 pengurus pokmaswas, 1 pengurus mushalla, 1 pengurus PKK dan 7 masyarakat pembudidaya menerima bantuan berupa bibit ikan dan 9 masyarakat pembudidaya menerima bantuan pakan yang masing-masing jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada kegiatan ini dilaksanakan berupa pendistribusian bibit ikan nila sebanyak 160.000 ekor dan bibit ikan mas sebanyak 75.000 ekor. Selain itu juga telah dilaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Perikanan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran secara langsung kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga Kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia (antrophogenic), maupun peristiwa alam (tropoghenic) yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem secara fatal, sehingga pada saatnya diharapkan terjadinya keberlanjutan pengelolaan oleh masyarakat. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat nelayan atau kelompok-kelompok nelayan dan kelompok pengolah yang ada di sepanjang wilayah pesisir Kota Pariaman. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sosialisasi UndangUndang Perikanan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. PENGAWASAN & PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal antara lain sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dengan karaktersitik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha, sebagian besar struktur armada yang dimiliki masih didominasi struktur skala kecil dan tradisional (berteknologi rendah), ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek illegal, unregulated dan unreported fishing, terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut yang disebabkan oleh pengeboman, terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi (transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan lemahnya market

intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing. Pembentukan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), bertujuan memberikan Tanggung Jawab terhadap Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan langsung oleh masyarakat setempat dengan membuat kebijakan lokal yang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sasaran Kegiatan adalah terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

86


dan masyarakat yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan Terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kegiatan ini mengadakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas sebanyak 15 kelompok, kelompok ini bertugas mengawasi sumberdaya alam dalam masyarakat Selain itu juga dilakukan suatu pengembangan Kelembagaan POKDAKAN dan UPP. Pada kegiatan ini dilaksanakan berupa pelatihan pembuatan pelet 20 orang dari penerima bantuan PUMP budidaya tahun 2013, pembentukan pengurus baru UPP serta pengadaan bantuan bibit ikan nila 2.000 ekor, ikan mas 1.500 ekor, ikan gurami 3.000 ekor dan ikan lele 5.500 ekor. SASARAN 11: BERKEMBANGNYA KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Guna memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha produktif, pemerintah perlu mendorong untuk menumbuh kembangkan koperasi sebagai wadah, lembaga ekonomi rakyat dalam menggalang seluruh sumber daya yang ada dan diharapkan menjadi sebuah kekuatan yang mampu bersaing di pasar global dengan kemitraan lainnya Keberadaan Koperasi merupakan subyek penting dalam pembangunan dan keberadaan koperasi sampai saat ini masih diakui sebagai satu-satunya lembaga ekonomi rakyat. Berkembangnya koperasi juga merupakan suatu kegiatan dan aktivitas yang mampu memberikan ruang ekonomi secara adil dan merata kepada masyarakat. Melalui dukungan pemerintah diharapkan upaya pengembangan koperasi dapat dilanjutkan oleh dukungan masyarakat itu sendiri agar pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dapat terlaksana semakin baik lagi. Program pembinaan koperasi, industri dan perdagangan Kota Pariaman dimaksudkan untuk

menjaga

keseimbangan

perdagangan

dan

penyaluran

barang-barang

kebutuhan

masyarakat, melakukan pengawasan barang-barang beredar, melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait didalam menjaga keseimbangan barang-barang kebutuhan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah Pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pengembangan kewirausahaan dan keuanggulan kompetitif usaha kecil, Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, Pengembangan industri kecil dan menengah, Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam

Negeri,

Perlindungan

konsumen

dan

pengamanan

perdagangan,

Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan Pengembangan pelayanan perizinan. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif , berbasis kerakyatan merupakan unsur yang sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

87


masyarakat. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Pariaman. Upaya mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya semacam ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembangunan baik yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri maupun dukungan dar pemerintah. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah Kota Pariaman salah satunya melaksanakan program pengembangan industri yang tujuannya untuk membangun kompetensi dan daya saing produk-produk industry kecil dan menengah yang dihasilkan sehingga mempu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pemilihan produk andalan disesuaikan dengan potensi daerah kota pariamansendiri dengan mempertimbangkan prospek pemasaran, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya lainnya serta kepentingan daerah. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat yang bebasis potensi ekonomi lokal guna mendukung pembangunan sektor-sektor lainnya yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemasyarakatan. Adapun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya pencapaian terhadap sasaran tersebut selama Tahun 2013. diantaranya : Tabel 2.57 : Pencapaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat 1

Jumlah kelompok UMKM

Kel.

3

3

Capaian (%) 100

2

Jumlah Rakor TKPK

Kali

0

0

0

3

Menurunnya angka Kemiskinan

%

5

5

100

4

Menurunnya angka pengangguran

%

7

6

85,71

5

Jumlah SPMN yang dibiayai Jumlah anak sekolah yang diberi makanan tambahan Wira usaha baru tumbuh

Orang

2

1

50

Orang

3000

3000

100

%

25

35,06

140,24

No

6 7

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian rata-rata

82,28

Dari tabel 2.57 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja diatas tahun 2013 sebesar 82,28%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 11 diatas kategori 69%-84%. Untuk pencapaian indicator diatas didukung oleh program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah, Penambahan


88


perlengkapan tenda pujasera pasar produksi, Pameran Produk UMKM, Penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Pariaman Ekspo, dll. Pencapaian Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2013 memang berbeda dari tahun sebelumnya. Pelatihan Manajemen Pemasaran/Manajemen Keuangan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap arti pentingnya aplikasi konsep Manajemen Pemasaran dan Manajemen Keuangan dalam menjalankan usaha secara utuh dan komprehensif, menanamkan pemahaman akan pentingnya manajemen pemasaran dan manajemen keuangan bagi UMKM, menginspirasi, menstimulasi, serta menggerakkan pelaku UMKM untuk mengimplementasikan manajemen pemasaran dan manajemen keuangan secara optimal dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta suatu UMKM yang tangguh, memiliki relasi kebutuhan yang baik bagi konsumen, konsisten, selalu bergerak maju, dan profesional, dan memberikan pelatihan praktis dan efektif tentang manajemen pemasaran dan manajemen keuangan sehingga para pelaku UMKM mampu mengimplementasikan ilmu manajemen pemasaran dan manajemen keuangan yang diberikan, agar usaha yang dikelola berjalan secara sistematis dan terarah serta penguasaan konsep manajemen pemasaran dan manajemen keuangan yang matang bagi UMKM diharapkan dapat memacu kreativitas dan inovasi, sehingga tercipta iklim pertumbuhan perekonomian yang sehat dan kondusif yang pada gilirannya akan menjadi magnet bagi investor untuk berinvestasi. Iklim seperti ini otomatis akan membawa peningkatan pada perekonomian daerah sehingga membawa efek positif bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas Kemitraan BUMN/BUMD dan Swasta dengan UMKM, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap arti pentingnya Kemitraan dengan BUMN/ BUMD dan Swasta serta mendorong pelaku UMKM untuk menguasai konsep kemitraan secara utuh dan komprehensif. Jika hal ini tercapai maka akan tercipta iklim usaha yang kondusif dan kompetitif sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasiskan potensi daerah. Sasaran pada kegiatan ini adalah UMKM Kota Pariaman. Prinsip kerja sama seperti itu dapat mengatasi pembatas potensi usaha yang melekat pada satu unit usaha. Kemitraan ada yang bersifat vertikal (antar skala usaha), yaitu antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dan ada pula yang bersifat horisontal pada skala usaha yang sama. Namun, yang pada umumnya dimaksud dengan kemitraan adalah antar skala usaha. PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Subsektor perkoperasian merupakan pengembangan usaha nasional yang berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi sampai saat ini masih diakui RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

89


sebagai satu-satunya lembaga ekonomi rakyat, namun dalam implementasinya belum dijadikan sebagai pilihan bagi sebagian masyarakat sebagai tempat pengembangan usahanya. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan koperasi belum mendapat dukungan dari berbagai pihak/ unsur-unsur dalam bentuk perhatian dan kepedulian yang masi sangat kurang sehingga koperasi seakan berjalan sendiri dengan kekurangan yang dimilikinya. Perkembangan perkoperasian di Kota Pariaman selama beberapa tahun terakhir cukup baik. Di tahun 2013 ini, tercatat tidak ada terbentuk koperasi baru dimana masih berjumlah 84 unit. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat yang bebasis potensi ekonomi lokal guna mendukung pembangunan sektor-sektor perkoperasian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya pencapaian terhadap sasaran tersebut, diantaranya : Tabel 2.58 : Pencapaian Indikator Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi No 1

Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai SHU

2 3 4 5

6 7

Satuan

Rencana

Realisasi

%

50

54,41

Capaian (%) 108,82

%

80

79,61

99,5125

90

90,9

101

1

0

0

1 1 5

0 0 4

0 0 80

1

1

100

Meningkatnya Modal Koperasi Meningkatnya Koperasi Melaksanakan % RAT Unit Terbentuknya Koperasi Peningkatan jumlah : KUD Unit Koperasi lainnya unit unit Jumlah koperasi/LKM dg kategori sehat Koperasi yang Menerapkan Pola Unit Syariah Capaian rata-rata

69,90

Dari tabel 2.58 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja diatas tahun 2013 sebesar 69,90%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator diatas kategori 69%-84%. Dari Indikator Kinerja yang ditetapkan di sektor koperasi pada tahun 2013 ini, terdapat beberapa indikator yang sudah melebihi target. Namun, terjadi penurunan rencana indikator kinerja yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu beberapa indikator kinerja seperti peningkatan jumlah KUD dan Koperasi yang di tahun sebelumnya direncanakan dapat mencapai beberapa unit, namun di tahun 2013 hanya merencanakan 1 (satu) unit saja dan itupun belum dapat direalisasikan sehingga pencapaiannya hanya nol persen saja. Selain itu, koperasi yang menerapkan pola syariah yang di rencanakan dapat dibentuk sebanyak 1 (satu) unit belum dapat direalisasikan di tahun 2013 ini. Volume Usaha Koperasi tahun 2008 (tahun dasar penetapan target) berjumlah Rp. 12.957.000.000, pada tahun 2013 ini menjadi Rp. 45.429.918.000,RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

90


terjadi peningkatan sebesar 250,62 %. Tingginya peningkatan Volume Usaha Koperasi ini disebabkan oleh bertambahnya modal koperasi. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar. Modal Koperasi meningkat sebesar 79,61 % dari tahun 2008 yaitu dari Rp. 40.479.167.000 menjadi Rp. 72.704.401.000,-. Nilai SHU Koperasi meningkat sebesar 51,41 % yaitu dari Rp. 1.471.178.000,- menjadi Rp. 2.271.594.000,-. Perbandingan Jumlah Koperasi yang telah melaksanakan RAT dibandingkan dengan jumlah Koperasi yang aktif sebesar 63,16 % yaitu 36 unit koperasi dari 57 unit koperasi yang aktif. Tahun 2013 ini tidak terbentuk koperasi baru, dimana koperasi berjumlah sebanyak 84 unit. Tabel 2.59 : Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Jenis dan Identitas di Kota Pariaman No 1

Indikator Kinerja Jumlah koperasi

2

Jumlah koperasi yang berbadan hukum

3

Jumlah anggota koperasi

4

Jumlah koperasi aktif

2010 81

2011 82

2012 85

2013

81

82

85

84

9.891

10.225

10.235

1.060

52

53

56

57

84

Tertinggalnya badan usaha koperasi ini juga dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya saja biaya pengolahan input relatif tinggi sedangkan harga penjualan output yang kurang memadai, kualitas barang yang dihasilkan (produksi) masih kurang baik sehingga para konsumen banyak yang kurang puas, barang hasil produksi yang belum dikenal karena kurang di promosikan, lemahnya pemodalan dalam membiayai koperasi itu sendiri, rendahnya tingkat keterampilan para anggota terhadap pemahaman pasar, daerah pemasaran yang masih bersifat lokal dan belum mampu menembus pasaran yang lebih tinggi, tingkat keuntungan yang diperoleh juga relatif kecil, serta kurangnya informasi pasar bagi koperasi. Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi juga disebabkan kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktekpraktek berkoperasi yang benar (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia. Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya. Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya sebuah badan usaha. Ketiga, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi. Keempat, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

91


kepentingan pribadi atau golongannya yang bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi. PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL & MENENGAH (IKM) Perkembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran karena bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang masih bersifat padat karya harus memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Berkembangnya IKM juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Misi pengembangan industri kecil dan menengah adalah memperluas penciptaan lapangan kerja melalui penciptaan dan pengembangan lapangan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat luas secara lebih merata, menyebarkan kegiatan pembangunan dengan seoptimal mungkin mendayagunakan sumberdaya daerah (indigeneous resources) secara efisien dalam rangka pendalaman struktur industri atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta menjadikan IKM sebagai wahana bagi pelestarian dan pengembangan seni-budaya bangsa. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat yang bebasis potensi ekonomi lokal guna mendukung pembangunan sektor industri kecil dan menengah (IKM) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya pencapaian terhadap sasaran tersebut di Tahun 2013, diantaranya : Tabel 2.60 : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) No 1 2 3 4

Satuan

Rencana

Realisasi

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri meningkat Unit usaha meningkat

%

12

8,88

Capaian (%) 74,00

%

10

9,94

99,40

Investasi IKM meningkat Terdapat kawasan industri Sulaman

%

25

96,16

384,64

Buah

1

1

100

Indikator Kinerja

Capaian rata-rata

164,51

Dari table 2.60 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 164,51%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini pada umumnya hampir mencapai sasaran. Tahun 2008 (tahun dasar Penetapan target), jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor Industri sebesar 7.668 orang, tahun 2013 bertambah menjadi 8.349 orang dengan peningkatan sebesar 8,88 %. Unit Usaha Industri tahun 2008 berjumlah 1.469 buah dan tahun 2013 ini berjumlah 1.615 unit, dimana terjadi peningkatan unit usaha sebesar RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

92


9,94 %. Nilai Investasi IKM meningkat sebesar 96,16 % dari tahun 2008 (melebihi target). Yaitu dari Rp. 10.729.768.000,- menjadi Rp. 21.048.000.000,-. Dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa pertumbuhan Industri di Kota Pariaman cendrung kepada peningkatan investasi IKM namun kurang pada penyerapan tenaga kerja. Disamping itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan/mengurus izin industrinya sehingga masih banyaknya industri kecil yang bersifat non formal dan belum terdata. Pengembangan IKM menempuh kebijakan yang pelaksanaannya akan didukung bersama oleh semua pihak/instansi terkait, serta tersusun dari komponen-komponen kebijakan yang universal. Menggariskan prioritas sektoral pengembangan IKM melalui pemilihan jenis-jenis industri yang dijadikan fokus pengembangan, untuk dijadikan acuan prioritas bagi aparat pembina secara terpadu/lintas instansi, baik di pusat maupun di daerah yang akan disesuaikan dengan kecocokan potensi dan prospek tumbuh di daerah pengembangan yang bersangkutan. Selain itu, dari Indikator yang telah ditetapkan, pada dasarnya sasaran telah dapat dicapai. Jumlah UKM meningkat sebesar 32 % yaitu dari 3.177 UKM menjadi 4.291 di tahun 2013. Yang terdiri dari : 3.639 unit Usaha Mikro, 604 Unit Usaha Kecil dan 48 Unit Usaha Menengah. UKM di Kota Pariaman terdiri atas beberapa jenis industri yang sudah dikembangkan. Diantaranya terdapat Industri Penegrikan Ikan, Industri Roti dan sejenisnya, Industri Kerupuk, Industri Sulaman, Industri Tekstil, Industri Pakaian Jadi, Industri Furniture, Industri Batu Bata, dan Industri Barang Perhiasan. Pengembangan Industri di Kota Pariaman diarahkan kepada pengembangan Industri yang berbasis Kelapa dan Pisang karena Komoditi andalan Pariaman adalah Kelapa dan Pisang. Di Kota Pariaman, Industri yang sangat berkembang terletak pada Industri Bordir dan Sulaman yang memiliki unit usaha sebanyak 389 unit dan jumlah tenaga kerja yang paling banyak yaitu lebih dari 2000 orang tenaga ketja. Jika hal ini dikembangkan, industri ini dapat menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar. Tabel 2.61 : Gambaran Potensi Industri Kota Pariaman No.

Jenis Industri

Unit Usaha 36

Tenaga Kerja (orang) 243

nilai investasi (rp.000) 68.875

1

Industri Pengeringan Ikan

2

Industri Roti dan sejenisnya

34

168

7.986.596

3

Industri Kerupuk dan sejenisnya

171

653

295.036

4

Industri Bordir/Sulaman

389

2.134

1.659.732

5

Industri Pakaian Jadi dari Tekstil

178

710

782.238

6

Industri Pakaian Jadi lainnya

43

176

99.717

7

Industri Furniture

94

585

2.768.125

8

Industri Batu Bata

91

690

372.555

9

Industri Barang Perhiasan

62

420

264.610


93


PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Program ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat melalui pengembangan sarana dan sarana perdagangan, perkuatan kelembagaan usaha perdagangan, pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar, pengintegrasian pasar lokal dan regional, peningkatan pembudayaan penggunaan produksi dalam negeri, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, pengembangan pasar di perdesaan, pengembangan koridor ekonomi pasar berbasis pariwisata, pengembangan kemitraan antara usaha skala kecil dan menengah dengan usaha skala besar serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang perdagangan dalam negeri. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat yang bebasis potensi ekonomi lokal guna mendukung pembangunan perdagangan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya pencapaian terhadap sasaran tersebut, diantaranya : Tabel 2.62 : Pencapaian Indikator Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri No

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian

1

Jumlah Pasar yang dibangun/ direhab Terlaksananya Pameran Produk Dalam & Luar Daerah Hasil Ukur Ulang dalam batas remidi Berkurangnya temuan barang-barang yang tidak memenuhi standar mutu Jumlah tenaga kerja yang dilatih

Buah

1

1

100

Tahun

1

1

100

% %

80 25

70 35

87,5 140

Orang

82

82

2 3 4 5

Capaian rata-rata

100 105,5

Dari table 2.62 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 105,5%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Di tahun 2013, Indikator Kinerja yang hendak dicapai oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sudah banyak yang terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target, seperti jumlah pasar yang dibangun dan direhan, yang pada awalnya di rencanakan hanya satu unit, dapat terealisasi satu unit juga sehingga pencapaian menjadi seratus persen, begitu juga dengan terlaksanannya pameran produk dalam dan luar daerah di tiap tahunnya juga terlaksana dengan baik. Namun, terjadi penurunan pada hasil ukur ulang dalam batas remidi yang awalnya direncanakan sebanyak 80 % hanya dapat di realisasikan sebanyak 70 %.


94


Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar, Pengembangan sektor perdagangan dengan cara peningkatan sarana prasarana pemasaran serta membangun infrastrukturnya seperti pasar merupakan potensi daerah yang mesti dikembangkan. Hal ini termasuk prioritas pembangunan Kota Pariaman. Peran sektor perdagangan tidak hanya memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) tetapi juga bisa menarik

investor untuk menanamkan modalnya sekaligus membuka peluang usaha. Saat ini pasar di Kota Pariaman aktivitasnya mengalami peningkatan baik dari jumlah pedagang, pengunjung, variasi usaha maupun volume barang. Akan tetapi peningkatan aktivitas tersebut terkesan terjadi di luar konsep pengembangan pasar atau dengan arti kata konsep pengambangan pasar terlambat mengantisipasi perkembangan pasar dengan segala aktifitas yang ada disekitarnya. Sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pemukiman, pasar telah beralih fungsi menjadi pasar yang melayani sebahagian besar warga dan beroperasi setiap hari. Peningkatan fungsi ini tentunya mempunyai konsekuensi logis terhadap tuntutan adanya peningkatan sarana dan prasarana pasar yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, telah dapat dicapai. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan di Tahun 2013 ini yaitu Kegiatan Pembangunan Pasar (DAK) Rp. 910.151.000,- dan kegiatan lanjutan Pembangunan Pintu Gerbang/Gapura Pasar Cubadak Aie sebesar Rp. 100.300.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 614.966.453,-(67,57 %) dan Sebesar Rp. 94.818.000,- (94,53). Esensi yang hendak dicapai dari sasaran ini adalah tersedianya pasar dan sarana pendukung lainnya.

Pembangunan Pasar yaitu Pembangunan Los Daging dan Los Ikan di

Komplek Pasar Jati Pariaman. Sarana pendukung pasar berupa pembangunan Pintu Gerbang/Gapura di Pasar Cubadak Aie. Tabel 2.63 : Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pariaman No

Jenis Industri

Asset (milyar) 72,78

Omset (milyar) 546 M

Jumlah (unit) 2.677

1

Usaha Mikro

2

Usaha Kecil

39,2

187 M

466

3

Usaha Menengah

24,9

130 M

37

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa, dalam menghadapi persaingan pada era globalisasi, khususnya di sektor perdagangan, diperlukan kesiapan pelaku usaha untuk penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien sehingga dapat bersaing. Efisiensi perdagangan dapat dicapai bila didukung antara lain dengan tertatanya sistem perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha. Untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang terjadi pada arus pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok di Kota Pariaman, maka perlu RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

95


dilakukan monitoring harga dan penyebaran informasi perkembangan harga bahan pokok, stok komoditi dan barang beredar di pasar. Berdasarkan pemantauan di lapangan, masih ditemukan adanya pedagang yang menaikan harga barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau harga pasaran serta mengurangi peredaran barang/menimbun barang sehingga harga di pasaran naik. Oleh karena itu, untuk memamtau peredaran barang dan jasa serta pengawasan terhadap harga, ketersediaan barang yang penting dipasaran, perlu dilakukan tindakan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa. Adapun teknis pelaksanaan dari kegiatan ini disesuaikan dengan Keputusan

Menteri

Perindustrian

&

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor

634/MPP/KEP/9/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa Yang Berada di Pasar. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa ini merupakan kegiatan bulanan, yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013. Kegiatannya terdiri dari : pembuatan proposal, rapat persiapan, survey harga komoditi ke pasar dan rapat evaluasi. Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa berupa monitoring harga dan penyebaran informasi ini dilaksanakan di seluruh pasar yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Pariaman. PENINGKATAN KUALITAS & PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar seorang tenaga kerja dapat terjamin keadaan kesehatan dan produktivitas kerjanya, perlu keseimbangan dari faktor: beban kerja, beban tambahan akibat dari lingkungan kerja dan kapasitas kerja Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (the will) dan upaya (effort) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan disegala bidang. Salah satu dari masalah-masalah utama dalam ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah., kita hendaknya tidak lagi mengandalkan diri pada sumber-sumber keunggulan komparatif yang tradisional, seperti tenaga kerja yang murah dan kekayaan alam. Kita perlu mengembangkan keunggulan komparatif yang dinamis, yakni sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, dan profesional. Masalah yang lebih komplek lagi dengan timbulnya pengangguran dalam angkatan kerja tersebut. Hal ini sering menjadi sorotan dari para perencana untuk bagaimana menanggapi pengangguran tersebut agar populasinya bisa ditekan sekecil mungkin. Pada akhirnya penciptaan lapangan kerja yang baru dan pemerataan kesempatan kerja perlu diwujudkan, mengingat makin meningkatnya jumlah pencari kerja yang masuk dalam pasar kerja.


96


Dukungan program dan kegiatan dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel indikator berikut ini : Tabel 2.64 : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja NO.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

%

1.

Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan di Kota Pariaman Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Kota Pariaman Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Capaian rata-rata

1 dokumen

1 dokumen

100

2 Jenis Pelatihan 140 org

2 Jenis Pelatihan 140 org

100

2. 3.

97 99

Dari tabel 2.64 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut tahun 2013 sebesar 99%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja diatas kategori 85%-100%. Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran ini semuanya telah dapat dicapai dengan adanya pembuatan Data Base Ketenagakerjaan di Kota Pariaman jumlah Dana yang di alokasikan untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.494.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.295.400, efisiensi yang dapat dicapai dari sasaran ini adalah terselenggaranya Pendataan Angkatan Kerja di Kota Pariaman melalui Penyebaran Angket Ketenagakerjaan ke Desa atau Kelurahan yang ada di Kota Pariaman. Selain itu, dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran ini semuanya telah dapat dicapai. Dengan adanya Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari kerja, maka diharapkan jumlah angka pengangguran di Kota Pariaman akan berkurang. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan Sablon sebanyak 12 orang yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2013 dan pelatihan Karang Bunga sebanyak 10 orang yang dialksanakan pada bulan November s/d Desember 2013. Dana yang di alokasikan untuk ini sebesar Rp. 99.900.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 99.635.500,- (100%). Dari indikator kegiatan ini diharapkan tercapainya informasi pasar kerja kepada para pencari kerja. Dana yang dialokasikan untuk ini sebesar Rp. 28.020.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 27.310.000,- (97%). Penyebaran informasi pasar kerja akan meningkatkan perluasan kesempatan pencari kerja dalam memasuki dunia kerja.


97


AGENDA VI : PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR & PELAYANAN PUBLIK Manajemen pelayanan pada sektor publik sebagai suatu keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dituntut memiliki karakteristik, memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani (wide stakeholders), memiliki tujuan sosial serta akuntabel pada publik. Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer-

driven government) yang dicirikan dengan lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan, serta menerapkan sistem kompetisi dan pencapaian target yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Agar peningkatan kualitas sumberdaya aparatur & pelayanan publik di Kota Pariaman dapat dicapai, maka ditetapkan enam sasaran, yaitu sasaran pertama adalah Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas Aparatur; dan sasaran kedua adalah Terciptanya transparansi birokrasi yang didukung profesionalisme Aparat dan penganggaran yang berpihak pada publik; sasaran ketiga adalah Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi; sasaran keempat adalah Meningkatnya pembinaan kesejahteraan sosial; sasaran kelima adalah Meningkatnya partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga; dan sasaran keenam adalah Meningkatnya pengelolaan tataruang daerah dan sumber daya alam. SASARAN12 : MENINGKATNYA SARANA PRASARANA DAN KUALITAS APARATUR Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tak lepas dari faktor utama penunjang pelaksanaan pelayanan tersebut yaitu adanya sarana prasarana pendukung dan juga operator pelaksana pelayanan. Dengan adanya perubahan paradigma bahwa memberikan tuntutan

terwujudnya

aparatur

yang

profesional

yang

mampu

menangani

dinamika

permasalahan di segala tingkatan di masyarakat secara cepat dan efektif. Untuk itu diperlukan langkah-langkah ke arah peningkatan kualitas sarana prasarana dan SDM aparatur.Dari segi peningkatan kualitas sarana prasarana akan terlihat secara fisik sesuai dengan ketersedian lokasi dan kemampuan keuangan daerah. Akan tetapi untuk membentuk sosok SDM aparatur yang berkualitas tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Seperti adanya manajemen kepegawaian yang perlu dibenahi, yaitu diawali dengan melakukan pola rekrutmen yang benar sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi yang ada. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

98


PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Kualitas dan kinerja pegawai ditentukan antara lain oleh sarana dan prasarana kerja. Karena jika suatu institusi mempunyai sarana dan prasarana kerja yang baik dan lengkap, maka penyelesaian pekerjaan akan lebih mudah dan cepat. Dengan demikian pegawai akan bertindak profesional dan mempunyai etos kerja yang baik. Untuk melihat capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2013 pada bidang peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat seperti tabel dibawah ini. Tabel 2.65 : Pencapaian Indikator Sarana dan Prasarana Aparatur No. 1 2

Indikator Kinerja Jumlah kantor SKPD yang direhab/dibangun Jumlah sarana kantor yang dimanfaatkan

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian (%)

Unit

8

4

50

Unit

117

110

94.02

Capaian rata-rata

72,01

Dari table 2.65 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 72,01%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 69%-84%. Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pembangunan kantor SKPD hanya mencapai 50%. Hal ini dikarenakan terbatasnya lokasi yang akan dijadikan tempat dari pembangunan tersebut karena terkendala pada pembebasan lahan. Dari segi pencapaian sarana kantor yang dimanfaatkan sebesar 94.02%. adapun permasalahan yang terjadi adalah adanya penggabungan beberapa kantor menjadi satu atap seperti Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Pencacatan Sipil, Satuan Pamong Praja, UPTD Air Bersih, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi satu atap. Bagian Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah menjadi satu atap. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi satu atap. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparatur negara, seorang PNS dituntut untuk bekerja lebih profesional dari setiap tugas yang dibidanginya. Untuk itu setiap PNS akan memiliki kompetensi jabatan SDM aparatur masing - masing. Kompetensi jabatan SDM aparatur (PNS), secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Disinilah kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

99


pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Untuk mewujudkan sasaran di atas, pemerintah Kota Pariaman telah menargetkan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam rencana pencapaian sasaran ini. Capaian kinerja selama 2013 terlihat seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 2.66 : Pencapaian Indikator Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah peserta LPJ

2 3 4

Jumlah Tugas belajar Jumlah izin belajar Jumlah praja IPDN yang dibantu

Satuan

Rencana

Realisasi

Orang

350

0

Capaian (%) 0

Orang Orang Orang

10

8

80

250 8

111 12

44.40 150

Capaian rata-rata

69

Dari table 2.66 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 69%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 69%-84%. Dari capaian kinerja pada tahun 2013 seperti tabel diatas untuk pelaksanaan LPJ mencapai 0%. Hal ini dikarenakan bahwa untuk pelaksanaan LPJ tidak dapat dilakukan karena rata – rata semua pegawai Pemko Pariaman telah melewati diklat LPJ tersebut. Dan juga disebabkan bahwa Kota Pariaman pada tahun 2011, 2012, 2013 tidak melakukan pengrekrutan pegawai baru secara reguler. Adapun salah strategi yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pelaksanaan Tugas Belajar dan pemberian izin belajar. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan menjadi peluang bagi setiap aparatur negara untuk melanjutkan pendididikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan ini akan berdampak terhadap makin banyaknya Pegawai Pemko Pariaman yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan akan meningkatkan mutu dari Pegawai itu sendiri, dan diharapkan akan semakin meningkat pula kualitas dan kinerja Pegawai tersebut. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan serta menambah wawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat juga dilakukan dengan penerapan diklat. Dengan program diklat ini setiap PNS akan mendalami pengetahuannya setiap pekerjaan yang dibidanginya. Adapun dengan pelaksanaan diklat ini akan berimplikasi langsung pada keharusan adanya standar kompetensi untuk setiap jabatan, baik jabatan struktural, fungsional tertentu, maupun fungsional umum. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

100


Karena setiap PNS yang sifatnya sebagai pelayan publik, maka sesuai dengan tugas pokoknya sudah barang tentu kompetensi merupakan keharusan pada setiap standar jabatan. Dalam prakteknya, tidak semua kompetensi tersebut diperoleh melalui diklat melainkan diperoleh melalui belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, dan sebagainya. Kompetensi yang diperoleh melalui diklatlah yang ditindaklanjuti dalam bentuk program diklat. Dengan demikian, kebijakan diklat berbasis kompetensi ini diharapkan dapat menjadi pendorong dalam memberikan pelayanan yang baik. SASARAN

13 : TERCIPTANYA

TRANSPARANSI

BIROKRASI

YANG

DIDUKUNG

PROFESIONALISME APARAT & PENGANGGARAN YANG BERPIHAK PADA PUBLIK Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah,

para

pegawainya

melakukan

pelanggaran

disiplin

yang

menimbulkan

ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan. PENINGKATAN DISIPLIN & ETOS KERJA APARATUR PEMERINTAH Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan birokrasi yang profesional diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna, berhasilguna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan kepemerintahan yang baik dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan nasional maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin tinggi dan berdedikasi tinggi ditengah kehidupan yang terbuka maka permasalahan yang timbul dan godaan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk menyimpang dari etika pemerintahan sangat besar sehingga perlu adanya upaya untuk penegakan disiplin pegawai. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparatur dan Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah guna


101


mendukung

pembangunan

sektor-sektor

lainnya

yang

tidak

dapat

dipisahkan

untuk

meningkatkan pelayanan publik dan kemasyarakatan. Tabel 2.67 : Pencapaian Indikator Peningkatan Disiplin dan Etos Kerja Aparatur Pemerintah No. 1

Indikator Kinerja Jumlah PNS yang mendapat penghargaan

Satuan Orang

Rencana 200

Realisasi 0

Capaian % 0

2

Jumlah kebutuhan CPNS

Orang

350

21

6

4

Jumlah prosentase kehadiran PNS

%

90

90

100

5

Jumlah teguran tertulis yang diterima Kasus PNS Capaian rata-rata

2

16

800 181,2

Dari table 2.67 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 181,12%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Terkait dengan kondisi indikator di atas, untuk tahun 2013 pemberian penghargaan terhadap PNS ditiadakan sehingga ketercapaian target tidak ada. Begitu juga dengan proporsi kebutuhan PNS untuk tahun ini tidak ada, mengingat kebijakan dari pemerintah pusat yang belum memberikan porsi penerimaan CPNS untuk Kota Pariaman. namun kondisi berbeda terjadi pada tingkat kedisiplinan pegawai, meningkatnya teguran tertulis yang diterima pegawai. Hal ini berindikasi pada masih rendahnya tingkat kesadaran dan keinginan PNS untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Menyikapi kondisi ini perlu adanya punishment yang lebih berat lagi agar kondisi ini kedepan dapat dikurangi. Disinilah kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sesuatu tujuan selain sangat ditentukan oleh dan mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Kompetensi jabatan SDM aparatur (PNS), secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

102


pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL Alasan pemerintah untuk menerapkan sistem pengawasan intern adalah untuk membantu pimpinan daerah agar roda organisasi pemerintahan dapat mencapai tujuan dengan efisien. Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan : (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum, dan (3) peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi organisasi. Hal yang utama dari pengawasan oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) adalah pemeriksaan (auditing), pemantauan (monitoring), evaluasi, review, sosialisasi dan asistensi, yang kesemuanya adalah lebih ditekankan kepada upaya preventive atas penyimpangan yang mengarah kepada miss management yang berdampak kepada ketidak tertiban. Adapun Analisa pencapaian kinerja Inspektorat Pariaman dengan melakukan metodologi skala pengukuran untuk masing-masing indikator kinerja pada kegiatan yang dilakukan tahun 2013 dengan menggunakan pengukuran kinerja melalui indikator input, output, outcome seperti yang tergambar pada tabel indikator dibawah ini : Tabel 2.68 : Pencapaian Indikator Peningkatan Sistem Pengawasan Internal No. 1

Indikator Kinerja Jumlah obrik pengawasan

Satuan Obrik

Rencana 54

Realisasi 126

Capaian % 233

2

Jumlah LHP yang dihasilkan

LHP

54

126

233

3

%

10

20

200

4

Penurunan nilai temuan yang berindikasi merugikan negara/daerah Jumlah kasus yang diperiksa

Kasus

15

23

153

5

Jumlah pemeriksaan khusus

Kasus

20

43

215

6

Jumlah laporan review yang dihasilkan

Laporan

1

1

100

7

Jumlah laporan evaluasi yang dihasilkan

Laporan

1

19

1.900

8

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

Laporan

4

814

20.350

9

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

10

Jumlah aparatur pengawas yang Orang mempunyai sertifikasi Capaian rata-rata

30

18

60 2.354

Dari table 2.68 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 10 (lima) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 2.354%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Pengawasan Internal Secara Berkala, bertujuan untuk mendeteksi secara dini terjadinya kesalahan dan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hal ini diperlukan untuk menilai tingkat kepatuhan dari para pengelola dan pelaksana anggaran di RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

103


lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terhadap peraturan perundangan. Pengawasan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan operasional terhadap seluruh SKPD, UPTD, Desa dan Sekolah berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Pada indikator sasaran tersebut di atas dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan regular, pengawasan kasus/khusus, review LKPD. Dari target yang ditetapkan untuk ketepatan penyelesaian LHP sesuai dengan PKPT SOP dihitung dari jumlah LHP yang diterbitkan. Terkait dengan aparatur pengawas yang mempunyai dan lulus sertifikasi yang pada awalnya direncanakan sebanyak 30 namun realisasi hanya sebanyak 18 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang telah mengikuti diklat namun pada saat ini dalam proses pengusulan jabatan fungsional auditor. Permasalahan lainnya yang ditemui sehingga belum tercapainya target pada sasaran ini adalah : - Karena banyaknya pemeriksaan kasus/khusus yang masuk, - Penyelesaian LHP yang terlambat sehingga, sehingga surat tugas pemeriksaan reguler berikutnya terlambat, - Adanya tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala daerah - Anggaran untuk pemeriksaan ini kurang sehingga menunggu anggaran perubahan. Oleh karena itu upaya yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan efektifitas dan intensitas pelaksanaan pengawasan guna menghindari inefisiensi dan penyalahgunaan dalam penggunaan keuangan negara.

Tindakan kuratif merupakan pilihan terakhir manakala sudah

terjadi penyimpangan mengarah ke tindak pidana. Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, pengawasan fungsional pembangunan menjadi tugas pokoknya Inspektorat, sedangkan pengawasan melekat oleh pejabat pimpinan pelaksana fungsi manajemen unit kerja penanggungjawab program/kegiatan. Untuk mengantisipasi masalah ini pada tahun 2014 agar mempercepat penyelesaian LHP dan merencanakan anggaran yang cukup untuk pemeriksaan reguler. Persentase laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang sesuai SAP, hal ini bisa dinilai dari hasil kegiatan reviu LKPD yang mana dari hasil reviu dapat disajikan LKPD Kota Pariaman yang memenuhi kaidah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), hal ini dapat dilihat dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian LKPD Kota Pariaman TA 2013 oleh BPK RI. Sehingga dapat dikatakan secara kuantitatif telah terpenuhi. Serta melaksanakan Evaluasi LAKIP yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan seluruh SKPD yang ada di Kota Pariaman. Dari evaluasi yang dilakukan diperoleh gambaran tingkat keberhasilan kinerja SKPD yang ada di Kota Pariaman tersebut.


104


Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pada SKPD yang mepunyai dana yang cukup besar dan pelaporan monev serta terlaksananya LP2P pada seluruh PNS Kota Pariaman yang berpangkat Golongan III keatas. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah yang berpedoman kepada Peraturan Tata Tertib DPRD yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan Perda, serta pengajuan dan pembahasan Rancangan Perda usul inisiatif DPRD. Sesuai dengan semangat otonomi daerah yaitu lebih mendekatkan pada pelayanan masyarakat membawa konsekuensi terhadap penataan Organisasi dan Kelembagaan, Penataan dan pengembangan pemerintahan Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Optimalisasi program kerja legislatif. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah guna mendukung pembangunan sektor-sektor lainnya yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah telah melakukan upaya pencapaian terhadap sasaran tersebut. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan efisien ditetapkan kinerja dengan capaian kinerja dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.69 : Pencapaian Indikator Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Terlaksananya pembahasan Ranperda

Kali

12

16

Capaian (%) 133,33

2

Kali

10

28

280

3

Terlaksananya rapat kelengkapan DPRD Terlaksananya rapat paripurna

4

Terlaksananya reses

5

Terlaksananya Bintek peraturan Orang perundang-undangan Kunjungan kerja pimpinan & anggota Orang DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan & Orang anggota DPRD Capaian rata-rata

6 7

Rencana

Realisasi

Kali

5

43

860

Orang

1.500

20.000

1.333,3

60

60

100

80

80

100

80 Kali

75

93.75 414,34

Dari table 2.69 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 10 (lima) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 2.354%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Pemerintahan yang hendak diwujudkan adalah yang memiliki kapasitas merespon permasalahan publik secara cepat, tetap dan akurat melalui langkah-langkah kebijakan yang diambil. Cukuplah responsifitas pemerintahan dikembangkan dengan cara memastikan lembagaRKPD Kota Pariaman Tahun 2015

105


lembaga pemerintahan yang ada, termasuk lembaga perwakilan rakyat, bisa memberikan respon dalam skala, bentuk, kecepatan, cara dan urutan yang tepat, sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya, pemerintah (dalam arti luas) termasuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dituntut untuk bisa membuat keputusan yang tepat, baik diminta ataupun tidak. Responsifitas tidak mensyaratkan adanya partisipasi, meskipun partisipasi publik menuntut responsifitas pemerintah. Pembahasan Rancangan Perda bertujuan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku dalam bentuk Peraturan Daerah agar adanya kepastian Hukum baik terhadap aparatur dalam melaksanakan tugasnya maupun terhadap masyarakat. Sasaran dari pembahasan rancangan Peraturan Daerah ini adalah terlaksananya pembahasan peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum sebagai dasar bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya, dan dasar bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, dengan melahirkan Peraturan Daerah. Rapat Paripurna, merupakan rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD. Disamping Rapat Paripurna, juga ada Rapat Paripurna Istimewa untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Sasarannya adalah dihasilkannya Keputusan DPRD sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas. PENINGKATAN PRODUK HUKUM DAERAH Produk hukum daerah yang baik akan menjadi payung hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pasti serta dasar hukum tapi juga memberikan kenyamanan, keamanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Keberadaan produk hukum tersebut menjadi sangat penting, ketika perkembangan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat menjadi begitu kompleks dan dinamis dalam proses pembangunan. Pembangunan daerah sebagai upaya sistematis untuk mengelola dan

mendayagunakan potensi dan sumberdaya guna meningkatkan kualitas hidup dan

kehidupan seluruh lapisan masyarakat harus berdasar dan mengacu pada produk hukum daerah yang memadai dari berbagai aspek. Sehingga arah dan pengelolaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat, adil dan memfasilitasi masyarakat mengembangkan potensi kreatifnya. Tabel 2.70 : Pencapaian Indikator Peningkatan Produk Hukum Daerah 1

Jumlah produk hukum yang dihasilkan

Buah

8

17

Capaian (%) 215

2

Jumlah kasus hukum yang diselesaikan

Kasus

5

3

60

3

Jumlah SOTK yang dianalisis

SOTK

2

2

100

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian rata-rata RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

125 106


Dari table 2.70 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 125%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Disisi lain, sebagai akibat dari reformasi politik dan hukum serta kondisi objektif, dimana pemerintah tidak bisa lagi sebagai determinan aktor dalam proses pembangunan, maka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Pemenuhan terhadap tuntutan dan kebutuhan itu, hanya mungkin terpenuhi manakala produk hukum daerah yang dihasilkan, misalnya : Perda APBD dan Perda – Perda lainnya, sesuai dan menjamin pelaksanaan sistem pembangunan partisipatif. Dengan demikian, produk hukum daerah haruslah sesuai dan peka terhadap dinamika masyarakat. Sebagaimana terlihat dewasa ini, masyarakat berkembang begitu dinamis yang dipicu oleh perubahan pada tataran makro, diberbagai aspek kehidupan. Disisi lain, pada tataran akar rumput, terdapat begitu banyak masalah yang menjadi fokus dan harus diatasi melalui proses pembangunan daerah. Salah satu tuntutan yang menguat dalam dinamika masyarakat adalah terbukanya ruang bagi peran masyarakat secara efektif dan signifikan dalam proses pembangunan. Tabel 2.71 : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Pariaman No. 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Terbentuknya kelompok sadar hukum kelompok di Kota Pariaman Peningkatan pengetahuan masyarakat Orang mengenai Undang-undang dan HAM Pembinaan Desa/Keluarga sadar hukum Desa/Kel Capaian rata-rata

Target

Capaian

%

1

1

100

160

160

100

2

2

100 100

Dari table 2.71 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. PENYEMPURNAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi existing Organisasi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional di pemerintahan daerah, perlu ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

107


eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini telah dapat dicapai. Esensi yang hendak dicapai dari sasaran ini adalah terbentuknya SOTK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tabel 2.72 : Penyempurnaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman No. 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Perwako tentang uraian tugas perangkat Perwako daerah Tersusunnya perwako pedoman disiplin Perwako PNS Aparatur yang mampu menyusun Orang Analisis Jabatan Capaian rata-rata

Target

Capaian

%

2

2

100

0

0

0

33

33

100 66,67

Dari table 2.72 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 66,67%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 53%-68%. Dari table diatas, masalah penyusunan perwako tentang pedoman disiplin PNS telah dilaksanakan pada tahun 2012. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pemerintah Kota Pariaman telah memiliki dokumen RPJM sesuai dengan amanah UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kota Pariaman dalam menerapkan UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen tersebut


108


juga mempedomani Surat Edaran Mendagri Nomor : 050/2020/SJ-2005 tentang petunjuk penyusunan RPJP dan RPJM. Salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pengelolaan pembangunan adalah perencanaan. Dengan suatu perencanaan yang baik kita dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber dana pembangunan lainnya. Melalui perencanaan akan dirumuskan skala prioritas dan kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran di atas, pemerintah Kota Pariaman telah mentargetkan indikator kinerja yang harus dicapai oleh instansi teknis terkait, antara lain : Tabel 2.73 : Pencapaian Indikator Perencanaan Pembangunan No.

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

dokumen

8

10

dokumen

9

7

77,8

3

Jumlah perencanaan umum yang dihasilkan Jumlah perencanaan bidang fisik, ekonomi dan sosbud yang dihasilkan Hasil Musrenbang yang diimplementasikan

Capaian (%) 125

%

90

4

Tersusunnya data statistk daerah

Buku

4

100 7

111 175

5

Tersusunnya data profil daerah

Buku

1

1

100

2

Capaian rata-rata

117.76

Dari table 2.73 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Pelaksanaan perencanaan pembangunan akan tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan dapat dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu dimungkinkan terjadi, khususnya dalam pembangunan jika masyarakat dilibatkan mulai dari proses penyusunan rencana sampai proses pembangunan, evaluasi dan tindak lanjut. Penyusunan rencana dimulai dari perumusan masalah, penggalian potensi, penentuan prioritas masalah serta perumusan rencana mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Dokumen perencanaan terbagi atas Perencanaan umum, Perencanaan Teknis, Perencanaan Fisik, Ekonomi, dan Sosbud. Dokumen perencanaan tersebut, mencakup RKPD, KUA & PPAS APBD, KUA & PPAS Perubahan APBD, PJM Pronangkis, LAKIP, LKPJ, TAPKIN, RTRW, Renstra Pesisir, Profil

Daerah,

Expose

Pembangunan

Daerah,

PAKET

P2KP,

Data

Base

Permukiman/Drainase/Trotoar, dan Sakerda. Musrenbang, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1354/M.PPN/03/2004 RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

109


dan Nomor 050/744/SJ tentang pedoman pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif daerah, sehingga proses perencanaan tahunan juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu setiap tahunnya Bappeda melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Rangkaian dari pelaksanaan Musrenbang ini dimulai dari tingkat Desa dan kelurahan, tingkat Kecamatan guna menanpung aspirasi dari masyarakat. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang merupakan perbaikan terhadap rancangan RKPD yang telah disusun melalui forum SKPD. RKPD akan ditetapkan oleh Walikota Pariaman untuk menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk satu tahun kedepannya. Musrenbang RKPD tingkat Kota Pariaman dalam pelaksanaannya dihadiri oleh SKPD dilingkungan Pemko Pariaman, DPRD Kota Pariaman, delegasi kecamatan, akademisi/perguruan tinggi, organisasi profesi/pemuda, tokoh masyarakat dan dunia usaha. Keluaran dari pelaksanaan musrenbang ini adalah ditetapkanya arah kebijakan, prioritas pembangunan, plafon dana berdasarkan fungsi SKPD serta daftar kegiatan prioritas sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan APBD Kota, Propinsi dan APBN. PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI STATISTIK DAERAH & MEDIA MASA Tersedianya data dan informasi daerah yang akurat akan mendukung proses penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pembangunan di daerah. Selain itu proses pengabilan keputusan akan dapat terarah sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam rangka mencapai sasaran tersedianya data dan informasi daerah yang akurat dilaksanakan program, diantaranya Program Penyempurnaan dan Pengembangan Data Daerah, Program Penataan arsip daerah, Program Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Program Pengembangan sistem informasi, komunikasi, dan media masa, Program pembinaan keprotokolan daerah. Tujuan yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan pengembangan data, informasi, statistik daerah dan penelitian, kerjasama informasi dengan media masa dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Bappeda, Bagian Umum dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang disokong SKPD pendukung lainnya. Capaian kinerja pada sasaran ini pada tahun 2013 meningkat dari tahun yang lalu, hal ini dapat dilihat dari jumlah data dan informasi yang tersedia melalui kegiatan yang dilaksanakan diantaranya : Penyusunan Data Statistik Daerah, bertujuan untuk meningkatan ketersediaan data dan informasi daerah yang akurat. Sasaran dari kegiatan ini adalah penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pembangunan di daerah. Selain itu, berguna sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan daerah. Penyusunan statistik daerah Kota Pariaman ini dilaksanakan RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

110


melalui kerjasama dengan BPS Kota Pariaman sebagai badan pemerintah yang berwenang di bidang urusan satistik. Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen data yang terdiri dari Pariaman Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Statistik Angkatan Kerja, PDRB menurut lapangan usaha Kota Pariaman, PDRB menurut lapangan usaha Kota Pariaman, dan Indikator Ekonomi Kota Pariaman. Penyusunan Data PDRB Kota Pariaman, bertujuan untuk meningkatan ketersediaan data dan informasi daerah yang akurat. Sasaran dari kegiatan ini adalah penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pembangunan di daerah. Selain itu, berguna sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan daerah. Penyusunan Statistik Daerah Kota Pariaman ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan BPS Kota Pariaman sebagai Badan Pemerintah yang berwenang dibidang urusan Satistik. Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen data PDRB Kota Pariaman. Pengembangan Database Kependudukan, bertujuan agar terbangunnya Database Kependudukan Kota Pariaman yang lebih sempurna, lengkap, dinamis dan akurat yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan terutama untuk terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kota Pariaman. Database kependudukan ini merupakan data basis yang terekam dalam komputer server yang digunakan untuk operasional administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK dan dapat digunakan untuk manfaat statistik lainnya bagi lembaga/institusi yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan data kependudukan, termasuk data potensial pemilih baik untuk pilkada walikota, pilkada gubernur maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Meskipun penegasan pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan partisipatif (participatory) yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perencanaan pembangunan di daerah yang tidak memperhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan dari atas ke bawah (top down planning), karena pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek). Tujuan yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, peningkatan pelayanan publik dan penataan kelembagaan perangkat daerah. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman yang disokong oleh SKPD pendukung lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

111


Tabel 2.74 : Pencapaian Indikator Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa No.

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

Kelompok

3

4

2

Jumlah kelompok masyarakat pembangunaan desa yg dibina Jumlah Desa/Kel. percontohan yang dibina

Capaian (%) 113,3

Desa

3

0

0

3

Jumlah Musrenbang Desa yang diadakan

Kali

71

71

100

4

Jumlah aparatur desa yang dilatih Orang Pengelolaan keuangan Manajemen Pemerintah Desa Pembekalan Desa Pembekalan Sekdes Capaian rata-rata

110 110 0 55

110 83 0 4

100 75,5 0 7,3 64,75

Dari table 2.74 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 64,75%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia, diperlukan caracara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta/berpartisipasi. Selain itu, dalam proses menuju desa yang otonom, pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa. Mengingingat dan menyadari adanya hambatan dan kegagalan pendekatan dan pembangunan yang bersifat cetak biru (blue print), perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman desa-desa yang masyarakatnya bekerja secara efektif dalam mengelola sumber daya yang sudah ada di desa tersebut dan lingkungannya. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Pelaksanaan Musrenbang Desa, bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya (musyawarah Dusun), menetapkan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kota dan menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.

Sasarannya

adalah

tersusunnya

dokumen

rencana

kerja

pembangunan

desa/kelurahan yang sesuai kebutuhan masyarakat untuk dilaksanakan tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Desa/Kel. Kota Pariaman Tahun 2010 dilaksanakan pada Bulan Januari RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

112


dan Februari. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kel. dibentuk Tim Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kel. Dari Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan masih ditemukan kendala dilapangan, diantaranya masih kurangnya kepedulian lembaga kemasyarakatan terhadap pelaksanaan Musrenbang, masih adanya intervensi oleh pelaku Musrenbang tentang penetapan program/ kegiatan sehingga aspirasi peserta Musrenbang tidak tertampung. Solusinya diharapkan kepedulian lembaga kemasyarakatan serta tidak adanya intervensi oleh pelaku Musrenbang maka pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan tercapai. PENINGKATAN & PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau

stimulan

terhadap

perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka

pengembangan yang lebih memberikan efek multiflier yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan

rakyat

yang

lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan

keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Tujuan yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan publik dan penataan kelembagaan perangkat daerah. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman yang disokong oleh SKPD pendukung lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.75 : Pencapaian Indikator Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1

Bertambahnya objek/wajib pajak daerah

WP

500

654

Capaian (%) 130,8

2

Bertambahnya objek/wajib retribusi daerah Bertambahnya objek/wajib PBB

WP

750

1.344

179,2

WP

500

1.655

331

Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Peningkatan penerimaan PBB

%

30

60,84

202,8

%

100

119,53

119,53

No.

3 4 5

Indikator Kinerja


Satuan

Rencana

Realisasi

113


6

Penerapan anggaran berbasis kinerja

%

30

75,36

251,2

7

Opini LKPJ

Opini

WTP

WTP

100

8

%

100

100

100

9

Laporan keuangan yang terbit tepat waktu Penerbitan SPD, SPM tepat waktu

%

80

90

112,5

10

Penyampaian SPJ tepat waktu

%

70

80

114,29

11

Asset yang telah terdata

%

100

98

98

Capaian rata-rata

158,12

Dari table 2.75 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 158,12%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemapuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan

pelayanan publik dan upaya pencapaian

kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Derah (PAD) merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu mendukung pembangunan sektor-sektor lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara lainnya; bidang ekonomi,

sosial,

budaya,

politik,

serta

untuk

meningkatkan

pelayanan

publik

dan

kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah telah melakukan upaya pencapaian terhadap sasaran tersebut. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi Pajak & Restribusi Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah dari segi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara melakukan pemungutan secara langsung pada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum membayar agar pada akhir tahun anggaran tercapai target penerimaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman yang didasarkan rapat Koordinasi yang dipimpin Walikota Pariaman yang diikuti Seluruh Kepala Satuan Perangkat Perangkat Daerah RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

114


(SKPD) leading sector pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa hal itu sangat bermanfaat bagi pembangunan Kota Pariaman. Belum adanya sangsi yang tegas didalam pelaksanaan bagi Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dibayar oleh wajib pajak sehingganya akan berakibat kecemburuan sosial bagi wajib pajak yang ta’at membayar akan pajak dan retribusi daerah. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan sehingga menyulitkan petugas dalam menjalankan tugas Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Keadaan perekonomian yang cenderung menurun sehingga banyak pengusaha menengah kebawah yang tidak lancar usahanya yang dengan sendirinya membuat wajib pajak dan retribusi daerah tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Solusinya adalah mengadakan Sosialisasi, Penjelasan dan Pengetahuan yang akan membuat masyarakat tergugah untuk membayar pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah ini merupakan sarana pendukung bagi pembangunan Kota Pariaman, mengusulkan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan sangsi bagi pelanggaran bagi wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak membayar/menunggak dan melengkapi fasilitas sarana yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengelolaan keuangan daerah harus transparan, yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, value for money yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain kedua Undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah UndangRKPD Kota Pariaman Tahun 2015

115


undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang telah direvisi pada Permendagri No. 59 tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Sistem Informasi Program Aset, bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan penatausahaan dan pelaporan aset Kota Pariaman oleh pengurus barang SKPD, UPTD dan Sekolah Dasar se-Kota Pariaman serta terlaksananya penyusunan sistem informasi program aset. Sasaran Kegiatan ini adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Penatausahaan Asset ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemahaman pengelola barang daerah sehingga laporan asset dapat terbit tepat waktu. Sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Untuk menunjang program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu kepada pencapaian sasaran ini, didukung dengan 36 kegiatan, dari 36 kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang tidak terlaksana dan 3 kegiatan yang kurang mencapai 100%, sehingga rata rata pencapaian program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terlaksana kurang dari 100% yaitu 84,99%. Tidak terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut disebabkan oleh faktor eksternal serta keterbatasan waktu pada akhir tahun anggaran. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah juga muncul kegiatan baru pada anggaran perubahan yaitu : 1.

Peningkatan Kompetensi Tim Teknis Penyusunan Anggaran

2. Fasilitasi penganggaran dan piñata usahaan Anggaran Hibah dan Bantuan social 3. Bimbingan Teknis tentang Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengelolaan PBB dan BPHTB Kota Pariman Dari keempat kegiatan diatas kegiatan Bimbingan Teknis tentang Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang akan disosialisasikan tersebut belum sempurna dan up todate menurut pencatatan accrual basis.


116


KEHUMASAN DAN PUBLIKASI Tabel 2.76 : Pencapaian Indikator Kehumasan dan Publikasi No.

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

%

100

99

Capaian (%) 99

1

Jumlah kegiatan yang di publikasikan

2

Jumlah pidato yang dihasilkan

dokumen

75

150

200

3

Tersedianya profil jaringan Kominfo

Dokumen

33

33

100

4

Tersedianya ranperda bidang Kominfo

Perda

0

0

Capaian rata-rata

0 99,75

Dari table 2.76 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 99,75%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Untuk indikator tersedianya ranperda bidang Kominfo diatas, pengaturan diatur dengan Surat Keputusan Walikota. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dinamika pembangunan yang terus berkembang terutama sejak penerapan Desentralisasi dan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No:22 tahun 1999 dan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No:32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberi peluang yang lebih besar kepada daerah dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan karakteristik yang spesipik dan potensi-potensi sumber daya yang tersedia. Adanya hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan publik serta pemanfaatan

sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Menyebabkan diperlukan

koordinasi dalam menentukan kebijakan program dan perencanaan pembangunan antara pemerintahan dengan pemangku kepentingan ( Stake Holder ). Menyikapi perkembangan dan kemajuan dunia yang semakin pesat, banyak hal yang perlu kita sikapi terutama berkaitan dengan isu Global mengenai peningkatan pelayanan publik, pencatatan kelahiran dan perkembangan teknologi informasi dalam penanganan Administrasi kependudukan. Pelayanan public yang diharapkan adalah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilihat dari apa yang berkembang saat ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman sesuai dengan Tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakkan, program dan kegiatan dalam hal penanganan administrasi kependudukan. Tujuan yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, peningkatan kualitas dan cakupan data individu penduduk, pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, dan peningkatan pelayanan catatan sipil. Pencapaian RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

117


indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman yang didukung oleh SKPD pendukung lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.77 : Pencapaian Indikator Pengelolaan Administrasi Kependudukan No. 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Persentase penduduk yang memiliki KTP Persentase penduduk yang memiliki KK Persentase penduduk yang memiliki Akta Tersedianya standar pelayanan administrasi kependudukan Terlaksananya pengoperasian SIAK online Laju pertumbuhan penduduk

Satuan %

Rencana 100

Realisasi 91,7

Capaian % 91,7

%

100

65

65

%

100

60

60

jenis

4

4

100

unit

5

5

100

%

100

70

70

Capaian rata-rata

81,12

Dari table 2.77 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 81,12%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 85%-100%. Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman dalam melaksanakan pelayanan untuk Tahun Anggaran 2013 dikategorikan berhasil dengan baik. Pengolahan Data Base dan Informasi Kependudukan, menghasilkan dokumen berupa buku yang berisikan data-data kependudukan yang dapat dijadikan sebagai sebuah referensi mengenai informasi kependudukan menurut struktur dan indicator kependudukan dengan media program SIAK. Buku tersebut kitacetak/jilid sebanyak 100 buku dan telah dibagikan kepada masing-masing desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD yang ada di Kota Pariaman, buku ini juga dapat dijadikan sebagai perencanaan kegiatan bisnis dalam rangka membangun usaha ataupun pengembangan usaha dari kajian data-data segmentasi penduduk dan indikator kependudukan, untuk lembaga pemerintah dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk perencanaan pembangunan. Pengembangan database kependudukan yang dilakukan diantaranya dengan pemutakhiran data yang berguna untuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Surat Keterangan Pindah Datang dan Akta Capil sebab apabila data base masih belum bersih akibatnya penduduk mengalami kendala pada saat pelayanan penerbitan dokumen kependudukannya, Disamping itu Pemutakhiran database kependudukan ini juga sebagai RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

118


persiapan utuk pelaksanaan penerbitan e-KTP oleh Pemerintah Pusat dimana Kota Pariaman bersama daerah kab/kota lain mendapat giliran tahap II pada tahun 2013 yang akan datang. Untuk kegiatan perekaman data penduduk e-KTP dinyatakan sudah 91,64 % dan ini dihanggap sama dengan 100 % karena ada sekitar 4.776 orang tidak bisa rekam data disebabkan mereka berada diluar daerah, meninggal dunia, data ganda dan sudah pindah tapi tidak melapor dan data yang tidak bisa direkam tsb. telah disetujui oleh Kemendagri. Target kinerja e-KTP adalah 100 % dan telah dicapai realisasi sebesar 52.382 ( 91,64 % ) dengan prosentase capaian kinerja 100 % Untuk masyarakat yang membuat KK, targetnya kinerjanya adalah 65 % dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KK = 21.912 kepala keluarga, yaitu didapat target untuk 2013 sebesar 14.242,8 KK ( 65% ) dicapai realisasi adalah 4.605 KK ( 32,33 % ) dengan prosentase capaian kinerja 49,73 % Untuk masyarakat yang membuat Akta Capil, targetnya kinerjanya adalah 60 % dari jumlah penduduk kota Pariaman = 94.301

orang, yaitu didapat target untuk 2013 sebesar

56.580 orang ( 60 % ) dicapai realisasi adalah 5.001. orang ( 8,84 % ) dengan prosentase capaian kinerja 14,73 %. SASARAN 14 : MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI Pembangunan sektor transportasi merupakan salah satu sektor pilar dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Pariaman. Adapun alasan pertama adalah bahwa pembangunan sektor transportasi akan meningkatkan interaksi dan membuka terjadinya pemahaman antar masyarakat. Kedua, dari segi ekonomi, pembangunan sektor transportasi akan membuka peluang terjadinya perdagangan antar wilayah sehingga dapat mengurangi perbedaan harga antar wilayah. Ketiga, pembangunan transportasi akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga mengurangi konsentrasi keahlian dan ketrampilan pada beberapa wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan dan Kominfo telah dan akan terus melaksanakan berbagai program pembangunan sektor transportasi untuk mendukung program – program pembangunan di berbagai wilayah Pariaman. PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA PERHUBUNGAN Pengembangan sistem transportasi di Kota Pariaman bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas ruang dalam upaya memindahkan orang dan barang baik antar-kawasan di dalam wilayah Kota Pariaman maupun antara Kota Pariaman dengan daerah belakangnya ( hinterland). Dalam

konteks

internal

Kota

Pariaman

pengembangan

transportasi

dilakukan

untuk

meningkatkan arus pergerakan barang dan orang di dalam wilayah kota. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

119


Sedangkan

dalam konteks regional pengembangan transportasi diharapkan dapat

mendorong perkembangan kegiatan pemasaran, pengumpulan dan distribusi barang serta pelayanan sosial dan jasa dari daerah belakang (hinterland) Kota Pariaman dan sebaliknya. Dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik badan jalan itu sendiri akan tetapi juga dilakukan sarana pendukung jalan tersebut seperti halnya marka, rambu – rambu dan yang lainya. Dengan adanya pembangunan sarana pendukung ini akan memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Akan tetapi permasalahan klasik yang masih terjadi yaitu belum terpadunya pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan sistem jaringan transportasi (antar moda, antar wilayah dan antar lembaga). Fenomena ini umumnya terjadi pada sarana transportasi di wilayah perkotaan yang diakibatkan belum berkembangnya (keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum. Untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang akan dicapai pada sasaran ini adalah pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ, dan peningkatan pelayanan angkutan. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.78 : Pencapaian Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan No. 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja

Satuan

Terlaksananya rehab terminal kali Rambu-rambu dan RPPJ yang Unit dipelihara Traffic light yang dipelihara % Jumlah sopir/juru mudi yang Orang mengikuti penyuluhan Jumlah Kendaraan bermotor yang Kendaraan dilayani (keur) Terpasangnya rambu-rambu lalu Unit lintas Terpasangnya traffic light Unit Capaian rata-rata

Target

Capaian

%

1

1

100

50

50

100

80

80

100

0

0

0

1246

1173

94,14

290

290

100

0

0

0 70,59

Dari table 2.78 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 70,59%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 69%-84%.


120


PEMBANGUNAN / REHABILITASI JALAN & JEMBATAN Pembangunan sarana dan prasarana fisik dasar khususnya jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat pokok bagi kehidupan masyarakat, yaitu menciptakan atau meningkatkan kemudahan hubungan (aksebilitas) dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selain itu jaringan jalan merupakan urat nadi kehidupan dalam menampung dan menyalurkan arus lalu lintas penduduk maupun barang dari berbagai tempat, baik yang bersifat pergerakan internal maupun eksternal. Prasarana jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan serta memiliki kontribusi terbesar dalam kegiatan koleksi dan distribusi barang maupun jasa dibandingkan moda lain. Oleh karena itu tingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kota Pariaman. Sebagai prasarana transportasi, jalan merupakan unsur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana fisik jalan yang akan dicapai pada sasaran ini adalah pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pengembangan pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.79 : Pencapaian Indikator Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan No. 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Panjang jalan yang dibangun Peningkatan jalan Pembangunan jembatan Peningkatan jembatan Pemeliharaan rutin jalan Pemeliharaan priodik jalan Pemeliharaan jembatan

Satuan Km Km M M Km Km M Capaian rata-rata

Target

Capaian

%

26 7 15 15 100 15 15

5.91 24.05 0 0 77.25 6.31 66

22.73 343.57 0 0 77.25 42.07 440 132,23

Dari table 2.79 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 132,23%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk penyediaan infrastuktur yang handal dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu mendukung pembangunan sektor-sektor lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara lainnya ; bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemasyarakatan. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

121


PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG Saat ini sistem drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat penting. Kualitas manajemen suatu kota tercermin dari kualitas sistem drainase di kota tersebut. Sistem drainase yang kurang baik menyebabkan terjadinya genangan air di berbagai tempat sehingga lingkungan menjadi kotor dan jorok, menjadi sarang nyamuk dan sumber penyakit, yang pada akhirnya bukan hanya menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi dapat juga menggangu kegiatan transportasi, perekonomian dan lain-lain. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Secara fungsional, sulit dipisahkan secara jelas antara sistem drainase dan sistem pengendalian banjir. Genangan yang terjadi sehubungan dengan aliran di saluran drainase akibat hujan lokal terhambat masuk ke saluran induk dan/atau ke sungai, sering juga disebut banjir. Membedakan genangan akibat luapan sungai dengan genangan akibat hujan lokal yang kurang lancar mengalir ke sungai, seringkali mengalami kesulitan. Pembangunan yang akan dicapai pada sasaran ini adalah pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dan pengembangan pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.80 : Pencapaian Indikator Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong No. 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Pembangunan drainase & gorongKm gorong Pemeliharaan drainase dan gorongKm gorong Capaian rata-rata

Target

Capaian

%

5,5

4.98

90.55

7

13.6

194.29 142,42

Dari table 2.80 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 142,42%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk penyediaan infrastuktur yang handal dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu mendukung pembangunan sektor-sektor lainnya yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemasyarakatan. Sampai saat ini drainase sering diabaikan dan direncanakan seolah-olah bukan pekerjaan penting. Seringkali pekerjaan drainase hanya dianggap sekedar pembuatan got, padahal pekerjaan drainase terutama di perkotaan bisa merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

122


Perencanaan drainase harus dapat menjawab pertanyaan tentang besar intensitas curah hujan ataupun periode ulang yang diterapkan dalam perencanaan, seberapa besar peluang kapasitas saluran tidak mampu menampung debit aliran akibat hujan, daerah mana saja yang merupakan daerah layanan saluran, apakah dengan saluran yang baru ini tidak akan menimbulkan masalah di kawasan bagian hilir, koefisien limpasan sudah disesuaikan dengan peruntukkan lahan di kemudian hari, dan sudah memperhitungkan adanya pengaruh air balik (back water curve). SASARAN 15 : MENINGKATNYA PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan perdesaan. Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pengawasan pendistribusian raskin, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dan perbaikan perumahan akibat bencana alam dan sosial. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial & Tenaga Kerja dan Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.81 : Pencapaian Indikator Sasaran 15 Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1 2 3

Fasilitas sosial yang berfungsi Penyaluran Beras Miskin Jumlah lembaga/kelompok yang dibina Angka tahapan keluarga Pra KS Angka tahapan keluarga Pra KS dan KS1 alasan ekonomi Jumlah KK Miskin yang diberdayakan Jumlah KK Miskin yang dibangun Jumlah penyandang masalah sosial yang menerima bantuan Penurunan penyandang masalah sosial Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam penanganan masalah sosial Jumlah rumah akibat bencana

Unit Desa

4 71

4 71

Capaian (%) 100 100

kelompok

109

109

100

%

50

50

100

%

50

50

100

Kelmpok

40

40

100

KK

143

143

100

Orang

764

764

100

%

10

10

100

Lembaga

71

71

100

orang

0

0

0

4 5 6 7 8 9 10 11


123


alam dan sosial yang diperbaiki Capaian rata-rata

90,91

Dari table 2.81 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 90,91%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) Sasaran utama pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah untuk memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta memberikan pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat yang tidak/kurang mampu atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelaksanaan Penanganan PMKS pada dasarnya merupakan realisasi dari program-program penanggulangan masalah sosial. Pembinaan kesejahteraan sosial masih difokuskan pada upaya menanggulangi kemiskinan. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa kemiskinan memunculkan berbagai permasalahan sosial, misalnya: anak terlantar, tuna susila, pengemis, gelandangan, penyandang cacat, cacat bekas penyakit koronis, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosisal ekonomi, anak balita terlantar, rumah tak layak huni. Dalam penanganannya dilapangan dilakukan melalui 2 (dua) sistem yaitu : 1. Sistem di dalam panti Penanganan PMKS didalam panti pada panti-panti social/panti asuhan baik yang dikelola langsung

oleh

Pemerintah

maupun

yang

dikelola

oleh

lembaga

swadaya

masyarakat/organisasi social. Di Kota Pariaman Organisasi social yang ada hanya 3 (tiga) panti yaitu : Panti asuhan Aisyiah, Panti Muhammadiyah, Panti Aisyiah Mardatilah. 2.

Sistem di luar panti Penanganan PMKS di luar panti, disini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan secara langsung seperi pembangunan rumah tidak layak huni dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan. Agar menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di masyarakat

dilaksanakan pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar putus sekolah dan sosialisasi dan fasilitasi bagi penyandang cacat kaki palsu. Keterampilan Praktek Kerja Anak Terlantar, anak jalanan dan anak putus sekolah bertujuan melakukan pembinaan dan memberikan keterampilan bagi anak-anak terlantar dan putus sekolah khususnya remaja putri, sehingga bisa mengembangkan kemandirian secara ekonomis di keluarga. Sasaran kegiatan ini adalah pelatihan keterampilan dan peraktek kerja bagi anak terlantar putus sekolah sebanyak 20 orang dengan memberikan keterampilan 10 orang menjahit benang penitik dan 10 orang RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

124


menjahit benang emas. Sedangkan untuk sosialisasi dan fasilitasi bagi penyandang cacat khususnya kaki palsu, sasaran dari kegiatan ini tersedianya kaki palsu bagi penyandang cacat tubuh yang kurang mampu sebanyak 9 orang. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan, Instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Sosial.

Program yang diterima adalah

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Sarana Lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di Kota Pariaman dan pembangunan sarana lingkungan bagi masyarakat di wilayah yang ditetapkan. Selain itu, juga pelaksanaan kegiatan agak tersendat karena kesulitan untuk mencari pekerja bangunan, karena pada waktu yang bersamaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa dilakukan secara serentak. SASARAN

16 : MENINGKATNYA PARTISIPASI PEREMPUAN

DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiol-kultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanahan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih banyak yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.


125


PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera telah berhasil meningkatkan kualitas wanita sehingga peranannya dalam pembangunan lebih nyata. Kualitas wanita sebagai sumber daya pembangunan diupayakan untuk terus meningkat sehingga wanita dapat berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, antara lain melalui pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah peningkatan derajat kesehatan dan gizi; serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam bidang pendidikan saja contohnya, kualitas guru perempuan telah bisa menyaingi guru laki-laki. Banyak dari guru perempuan tersebut yang berkedudukan sebagai pimpinan atau kepala lembaga pendidikan dari berbagai tingkat. Selain itu, guru olahraga yang dulunya didominasi oleh kaum pria juga telah dirambah oleh kaum perempuan. Selain di bidang pendidikan yang merupakan lahan untuk berkembang pesat, akhir -akhir ini bidang politik telah mulai menampakkan peran perempuan didalamnya. Hal ini terlihat dari adanya keikutsertaan perempuan memperebutkan posisi wakil rakyat di kancah Nasional. Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dan peningkatan peran perempuan di pedesaan. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.82 : Pencapaian Indikator Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan No. 1 2 3 4

Indikator Kinerja

Satuan

Program yang responsive gender Program Peran wanita dalam Orang pemerintahan Perempuan yang memiliki usaha Orang ekonomi Terbentuknya lembaga P2TP2A Lembaga Capaian rata-rata

Rencana

Realisasi

22

22

Capaian (%) 100

3211

2067

64,37

5797

5797

100

1

1

100 91,09

Dari table 2.82 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 91,09%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. Untuk mewujudkan visi “Tewujudnya Perempuan yang Mandiri, Bermartabat dan Keluarga yang Sejahtera” dapat terlihat dari data diatas bahwa peran wanita di Kota Pariaman telah mencapai RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

126


sasaran. Adapun Program yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator diatas yaitu Program keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan Pelatihan kepekaan gender. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan khususnya di bidang politik masih banyak terdapat ketimpangan gender. Keterwakilan atau representasi perempuan dalam politik sangat diperlukan untuk menyuarakan aspirasi perempuan sebagai warga Negara dan mewakili kelompok mayoritas perlu mendapatkan perhatian. Pelatihan kepekaan gender pada dasarnya merupakan pendidikan politik yang dapat mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik, selain itu juga merupakan bagian dari proses memberdayakan perempuan agar mengetahui hak-hak yang dimilki. Adapun program lain yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, kegiatannya berupa pembinaan dan perlombaan Desa Program Terpadu P2WKSS. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya serta lingkungan yang kurang responsif gender. Disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup da peran perempuan itulah terjadi beerbagai kasus yang menyebabkan perempuan menjadi korban. Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah peningkatam kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan itu sendiri. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.83 :Pencapaian Indikator Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan No. 1 2 3

Indikator Kinerja

Rencana

Kasus kekerasan terhadap 20 perempuan Kasus kekerasan dalam rumah 10 tangga Kasus tindak kekerasan terhadap 10 anak Capaian rata-rata

Realisasi

Capaian (%)

29

145

11

110

9

90 115

Dari table 2.83 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 115%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran tersebut kategori 85%-100%. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

127


Untuk pencapain indikator diatas dilaksankan dengan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Selama tahun 2013 P2TP2A dan LPK TPA telah mendampingi korban sebanyak 40 kasus sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4.

Kasus

Jumlah kasus

Kekerasan fisik Penculikan/Traficking Perkosaan & pelecehan seksual Penelantaran

22 kasus 1 kasus 14 kasus 3 kasus

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Pengertian kesehatan reproduksi ini mencakup tentang hal-hal sebagai berikut: 1. Hak seseorang untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi; 2. Kebebasan untuk memutuskan bilamana atau seberapa banyak melakukannya; 3.

Hak dari laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksebilitas yang aman, efektif, terjangkau baik secara ekonomi maupun kultural;

4. Hak untuk mendapatkan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai sehingga perempuan mempunyai kesempatan untuk menjalani proses kehamilan secara aman. Secara garis besar dapat dikelompokkan empat golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan repoduksi yaitu : 1. Faktor sosial-ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil). 2. Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rejeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dsb). 3. Faktor psikologis (dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi, dsb). RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

128


4. Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dsb). Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.84 : Pencapaian Indikator Kesehatan Reproduksi Remaja No. 1 2 3

Indikator Kinerja

Rencana

Perempuan menikah dibawah 20 73 tahun Pembentukan PIK KRR di SLTP & 27 SLTA Persentase Pembentukan PIK KRR 20 Capaian rata-rata

Realisasi

Capaian (%)

62

84,93

27

100

20

100 94,98

Dari table 2.84 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis diatas tahun 2013 sebesar 94,98%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja tersebut diatas kategori 85%-100%. SASARAN 17 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN TATA RUANG & SUMBER DAYA ALAM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di wilayahnya. Namun demikian harus tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk di dalamnya mengenai penataan ruang. Penataan ruang yang benar akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan serta berpengaruh pada meningkatnya minat investor untuk mengembangkan kegiatannya karena adanya jaminan kepastian hukum rencana pemanfaatan ruang sebagai pedoman dalam pembangunan daerah. Pemahaman tentang kondisi tata ruang kota dalam perencanaan tata ruang dapat dilihat dari aspek struktur dan pola pemanfaatan ruang. Pola pemanfaatan ruang memperlihatkan sebaran kawasan-kawasan budidaya beserta kegiatan ekonomi di dalamnya, sedangkan struktur tata ruang menggambarkan pusat-pusat permukiman atau perkotaan dan keterkaitan fungsionalnya, sebaran penduduk dan jaringan infrastruktur. Disamping itu kondisi tata ruang yang ada digambarkan juga oleh ciri-ciri dan karakteristik kawasan-kawasan dalam ruang, tingkat perkembangan kawasan - kawasan atau wilayah dan pengembangannya. RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

129


PERENCANAAN & PEMANFAATAN TATA RUANG Secara teoritis, struktur internal Kota Pariaman dikembangkan dengan konsep Pengembangan Kota Pariaman sebagai Kota pariwisata dan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Konsep pengembangan tersebut didukung dengan pengembangan wilayah terbangun yang mempunyai potensi lahan lebih luas untuk kegiatan terbangun yang lebih intensif. Struktur ruang Kota Pariaman dibentuk oleh jaringan dan komponen ruang. Jaringan yang dominan membentuk struktur ruang adalah jaringan jalan. Kriteria perencanaan struktur jalan yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan jalan arteri propinsi sebagai keran aliran pergerakan dan pemicu kegiatankegiatan ekonomi bagi penduduk Kota Pariaman pada umumnya. Dengan mempertimbangkan daya dukung dan kejenuhan lahan, maka pengembangan diarahkan dengan komponen ruang yang mendominasi struktur kota. Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.85 : Pencapaian Indikator Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang No. 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Dokumen Perencanaan Kota & Dokumen Lingkungan yang tersusun dan dapat diterapkan (dijadikan perda) Bangunan yang bersertifikat IMB Unit Peningkatan jumlah titik pemasangan Titik baru/pemeliharaaan PJU Capaian rata-rata

Target

Capaian

%

4

2

50

0

172

172

70

591

844.29 355

Dari table 2.85 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 17 tahun 2013 sebesar 266,32%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 17 diatas kategori 85%-100%. Dari ketiga

indicator tersebut, terdapat dua indikator yang melebihi target yang

ditetapkan yaitu Bangunan yang bersertifikat IMB yang targetnya nol tetapi dalam realisasinya tercapai sebayak 172 unit dan Peningkatan jumlah titik pemasangan baru/pemeliharaaan PJU yang targetnya 70 titik terealisasi sebanyak 591titik. Esensi yang dicapai dari sasaran ini adalah untuk perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung pembangunan sektor-sektor lainnya yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemasyarakatan. Untuk itu


130


Pemerintah telah melakukan upaya pencapaian terhadap sasaran tersebut dengan melakukan kegiatan, diantaranya : 1.

Penyusunan Dokumen RTBL, tujuan kegiatan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pantai taluak- pantai sunur Kota Pariaman adalah sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kawasan pantai taluak- pantai sunur di Kota Pariaman supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Pembuatan dokumen perencanaan dilakukan sebagai tuntutan dengan adanya pengalihan jalan dari arah bandara BIM menuju Pasaman. Secara tidak langsung sepanjang jalan yang dilewati akan tumbuh menjadi daerah baru yang menjadi pusat – pusat perdagangan. Untuk mengatur hal tersebut perlu adanya suatu perencanaan yang dapat mengarahkan menjadi daerah yang lebih baik dengan mengacu pada dokumen induk perencanaan tata ruang yaitunya RTRW. Sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan dokumen ini adalah : (1) tersusunnya panduan rancang bangun suatu kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan kualitas lingkungan yang layak huni

(liveable), berjati diri (Imageble), dan produktif (enduring), (2) tersusunnya panduan pengembangan rancangan dan detail rencana rancangan, (3) tersusunnya panduan pengendalian penataan bangunan dan lingkungan, dan (4) tersusunannya program pembiayaan dan program pengelolaan pemanfaatan ruang. Permasalahan yang timbul dalam penataan bangunan adalah (1) tata letak bangunan sekarang belum selesai dengan aturan tata bangunan terutama koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan serta umumnya bangunan yang ada terlalu dekat dengan riol jalan, (2) fisik bangunan pada umumnya tidak mencerminkan budaya arsitektur minang, (3) sarana Drainase sekitar kawasan perencanaan tidak terpelihara dengan baik, sehingga apabila hujan lebat air naik kepermukaan jalan. 2.

Selain itu dalam mengatur dalam perencanaan tata Kota Pariaman, pada tahun 2013 juga dilakukan penyusunan revisi RDTR tahun 2011. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) ini adalah merupakan turunan dari dokumen induk dalam penataan ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pada prinsipnya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Pariaman pada tahun 2011 telah selesai disusun, akan tetapi penyusunan dokumen ini seharusnya belum bisa dilaksanakan karena RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang ada/telah disusun belum ada legalitasnya (belum di-Perda-kan). Dokumen RTRW Kota Pariaman tersebut baru terlaksana legalitasnya pada tahun 2012 dengan nama Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030.


131


Melihat dari proses pembangunan yang berlangsung saat ini seringkali memberi dampak terhadap perkembangan struktur tata ruang wilayah/kota. Aktifitas politik, ekonomi, sosial dan budaya dari tiap-tiap wilayah memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan suatu daerah. Semakin kompleks aktifitas di suatu wilayah juga mendorong semakin tingginya intensitas penggunaan lahan (terutama pemanfaatan lahan tidak atau belum terbangun menjadi lahan terbangun). Kondisi ini terutama terjadi di pusat kota, yang merupakan ujung tombak pertumbuhan wilayah, sebagai pusat distribusi dan koleksi, jasa pelayanan publik dan non publik yang menghasilkan kekuatan ekonomi pembangunan wilayah/kota. Gambaran kondisi tersebut sering kita jumpai di berbagai kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Pariaman. Kota Pariaman yang resmi terbentuk pada tahun 2002 mengalami perkembangan pembangunan yang sangat cepat yang jika tidak diiringi dengan pengaturan pemanfaatan ruang akan mengakibatkan pembangunan tumbuh secara sporadis pada beberapa kawasan tertentu. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman yang merupakan dasar/arahan bagi pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pariaman. Arahan ini harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholders pembangunan (pemerintah, private/swasta serta masyarakat) dalam melakukan aktifitasnya masing – masing. Penjabaran aktifitas tersebut tercermin dari pola pemanfaatan ruang (tata guna lahan) yang ada. Untuk pelaksanaan secara teknis dokumen RTRW ini akan didetail lagi dengan penyusunan RDTR Kota Pariaman. 3. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang bertujuan untuk memberikan izin pada masyarakat atau pihak swasta lainya untuk mendirikan bangunan sesuai dengan peruntukan ruang dengan mengacu dokumen induk perencanaan tata ruang (RTRW Kota Pariaman). Pemberian ini diberikan agar bangunan yang akan dibangun tersebut dapat tertata dengan baik dan sesuai dengan peruntukan lahannya (Pola Ruang Kawasan). Aktifitas masyarakat kota (fisik, ekonomi, sosial dan politik) yang sangat dinamis secara langsung maupun tidak langsung turut memiliki andil dalam perkembangan pembangunan Kota Pariaman. Perubahan secara fisik berupa adanya perkembangan dan perubahan pemanfaatan ruang, perubahan dalam bidang ekonomi terutama terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Selain itu pada Bulan September 2009 terjadi gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan kerusakan yang cukup parah di Kota Pariaman. Secara tidak langsung dengan adanya kebencanaan ini maka masyarakat akan berusaha untuk bangkit dan bangun kembali tempat hunian dan usaha mereka. Maka dengan adanya IMB akan dapat mengarahkan struktur pembangunan wilayah Kota Pariaman. 4. Pemasangan jaringan PJU dan pemeliharaan instalasi PJU, bertujuan dalam rangka Mengurangi Tagihan PJU yang disebabkan karena belum adanya Meterisasi sehingga RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

132


banyak pemasangan lampu liar yang dilakukan masyarakat. Untuk itu meterisasi atau pemasangan jaringan PJU dan Instalasi PJU perlu dilaksanakan. Selain itu demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat Kota Pariaman dimalam hari maka pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jaringan PJU dan Instalasi PJU. Sehingga jika terjadi kerusakan atau masalah dapat segera dilakukan perbaikan dan penggantian komponen lampu PJU yang dilaksanakan oleh teknisi PJU Kota Pariaman. Untuk itu penambahan jaringan PJU dan Instalasi PJU pada tahun 2013 ini terlaksana pada 13 titik lokasi. PENGEMBANGAN EKOWISATA KAWASAN LAUT & HUTAN Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Apabila ekowisata pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Sementara itu destinasi yang diminati wisatawan ecotourism adalah daerah alami. Kawasan konservasi sebagai obyek daya tarik wisata dapat berupa cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata, dan taman buru. Tetapi kawasan hutan yang lain seperti hutan lindung dan hutan produksi bila memiliki obyek alam sebagai daya tarik ekowisata dapat dipergunakan pula untuk pengembangan ekowisata. Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah peningkatan kegiatan budidaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, dan pengendalian sumber daya laut. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.86 : Pencapaian Indikator Pengembangan Ekowisata Kawasan Laut dan Hutan No. 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Capaian

%

Rehabilitasi ekosistem terumbu karang Unit Penanaman Mangrove Batang Penangkaran penyu Ekor Capaian rata-rata

1 3.000 15.000

1 3.000 15.000

100 100 100 100

Ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik, dan psikologis wisatawan. Bahkan dalam berbagai aspek ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke metatourism. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar. Pengembangan ekowisata di dalam kawasan hutan dapat menjamin RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

133


keutuhan dan kelestarian ekosistem hutan. Ecotraveler (turis ekowisata) menghendaki persyaratan kualitas dan keutuhan ekosistem. Oleh karenanya terdapat beberapa butir prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi. Apabila seluruh prinsip ini dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan yang ecological friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan (community based). Potensi alam non hayati yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh pengunjung di Pariaman adalah pulau Angso Duo adalah hamparan pantai pasir putih. Pasir putih ini merupakan suatu tempat dimana pengunjung dapat bermain-main pasir atau ombak, dan tempat istirahat sambil menikmati pemandangan laut atau sambil menjemur badan. Hal yang perlu diperhatikan di lokasi ini adalah sampah, baik dari pengunjung atau pihak pengelola yang merupakan sumber pencemaran yang potensial. Selain itu perlu dijaga keutuhan estetika, seperti pemandangan, kebersihan dan sebagainya. Di pulau Angso Duo dan pulau-pulau di sekitarnya dapat dimanfaatkan sebagai areal memancing (fishing ground) dan penginapan (bungallow). Khusus untuk areal memancing merupakan daerah terbuka dengan alam dimana sekelilingnya terdapat beberapa pulau. Sedangkan tempat penginapan/bungalow dapat dibangun di sekitar pantai, yaitu daratan setelah daerah pasang tertinggi atau rumah panggung diatas permukaan laut yang dangkal dan bebas ombak. PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran ini adalah penyediaan dan pengelolaan air baku, dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Pencapaian indikator kinerja selama tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.87 : Pencapaian Indikator Pelestarian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air No. 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Daerah Aliran Sungai yang dipelihara unit Normalisasi sungai Paket Pembangunan Jaringan air bersih KM Capaian rata-rata

Target

Capaian

%

2 1 0

3 1 0

150 100 0 83.33

Dari table 2.87 diatas, dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran diatas sebesar 83,33%. Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran diatas kategori 69%-84%. Dari ketiga indicator tersebut, terdapat dua indikator yang mencapai dan melebihi target yang ditetapkan, semantara untuk indikator kinerja Pembangunan Jaringan air bersih RKPD Kota Pariaman Tahun 2015

yaitu 134


Bangunan yang bersertifikat IMB yang targetnya nol tetapi dalam realisasinya tercapai sebayak 172 unit dan Peningkatan jumlah titik pemasangan baru/pemeliharaaan PJU yang targetnya 70 titik terealisasi sebanyak 591 titik.


135

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Recommend Documents