1
2
3
Halaman Kata Pengantar ...........................................................................
i
Daftar Isi ...................................................................................
ii
Daftar Tabel ...............................................................................
iii
BAB
I PENDAHULUAN ........................................................
1
1.1 Latar Belakang ....................................................
2
1.2 Landasan Hukum .................................................
2
1.3 Maksud dan Tujuan ..............................................
4
1.4 Sistematika ..........................................................
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....
7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra BKD Tahun 2011-2015 ..............................
7
2.1.1 Penetapan Instrumen Pengukuran Indikator Kinerja
7
2.1.2 Hasil Evaluasi dan Analisa capaian Rencana Kinerja Tahun 2012................................................
8
2.1.3 Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Keuangan Tahun 2012 ................................
18
2.1.4 Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2012 yang Dinilai Capaiannya Kurang Optimal……………………………..
21
2.1.5 Perbandingan Capaian Rencana Kinerja Tahun 2012 dengan Target Renstra tahun 2011-2015 tahun ke-2 (2012) .......................................................
23
2.2 Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Pelayanan tahun 2012 .........................................................
24
2.3 Evaluasi Capaian Rencana Kinerja tahun 2013 ........
26
2.3.1 .. Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Tahun 2013………………………………………………………
26
2.3.2 .. Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Keuangan Tahun 2013………………………………………
36
2.3.3 .. Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2013 yang dinilai Capaiannya Kurang Optimal……………………………..
39
4 2.3.4 .. Perbandingan Capaian Rencana Kinerja Tahun 2013 dengan Target Renstra tahun 2011-2015 tahun ke-3 (2013)……………………………………………………………….
40
2.4 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Kabupaten Lamongan ........................................... 41 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....
53
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .................
53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..........................
55
3.3 Renja Program dan Kegiatan BKD ..........................
56
3.3.1. Renja Program BKD Lamongan tahun 2014..
56
3.3.2. Renja Kegiatan BKD Lamongan tahun 2014..
57
BAB IV PENUTUP ..................................................................
63
LAMPIRAN - LAMPIRAN .........................................................
5
Lampiran I Hasil Evaluasi Capaian Rencana Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012, sesuai tugas menyeluruh Lampiran II Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 Yang Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2012 Lampiran IV Hasil Evaluasi Capaian Rencana Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013, sesuai tugas menyeluruh Lampiran V Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 Yang Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) Lampiran VI Pengukuran Kinerja tahunan Tahun 2013 Lampiran VII Hasil Evaluasi Renja BKD Periode pertriwulan Pelaksanaan Tahun 2013 Lampiran VIII Rencana Kerja BKD Periode Pelaksanaan Tahun 2014
6 Da BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dengan jelas mengatur adanya kewajiban bagi setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membuat dan memiliki Rencana Kinerja (Renja) SKPD sebagai bentuk perencanaan tahunan atau rencana kerja tahunan (RKT), yang disusun dengan berpedoman RPJMD, Renstra (Rencana Strategi) SKPD dan mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Flafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Kinerja (Renja) merupakan acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, untuk periode waktu selama satu tahunan, yang merupakan bagian dari Rencana Strategi SKPD yang nerupakan perencanaan untuk periode waktunya selama lima tahunan. Di dalam Renja harus sudah memuat secara terperinci terhadap rencana program dan kegiatan SKPD untuk selama satu tahun anggaran. Renja juga sudah secara jelas membuat perhitungan kebutuhan anggaran dan asumsi penjadwalan pelaksanaannya dari setiap rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
Dengan demikian apabila
Renja SKPD dapat disusun dan dibuat dengan baik dan benar serta konsisten dan sinergi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih luas, maka jaminan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah maupun
SKPD akan benar dapat
diwujudkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomo 916 Tahun 2013 dan juga telah ditindak lanjuti dengan pembuatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta telah disusun pula Prioritas dan Flafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Nota Kesepakatan Bersama dengan DPRD Kabupaten Lamongan
antara Bupati Lamongan
Nomor188/12/413.012/ 2013, maka
semua
7 dokumen perencanaan ini harus ditindak lanjuti oleh semua SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan termasuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, dengan mensinergikan konsistensi semua dokumen perencaan yang terkait lainnya, untuk segera dilakukan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD. Sebagai tindak lanjut, dengan telah tersusunnya RKPD, KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Lamongan
maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lamogan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dengan mengacu Renstra Tahun 2011-2015, pada tahun 2013 ini juga harus menyusun Rencana Kinerja tahun 2014. Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 ini, merupakan dokumen perencanaan tahunan BKD Kabupaten Lamongan untuk periode waktu selama 1 (satu) tahun anggaran 2014, yang akan dijadikan pedoman tolok ukur dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu dokumen Renja BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2014 ini, juga harus menjadi pedoman operasional dalam menjalankan semua program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya selama tahun 2014 bagi seluruh Pejabat dan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
1.2. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014, mengacu dasar sebagai berikut : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
Keuangan dan
8 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 13. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 18. Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 – 2014 21. Instruksi Presiden Nomor 7 ahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
9 22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/752/SJ
tanggal 12 Maret 2009
perihal Sistematika Penulisan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010. 23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Jatim Tahun 2005 – 2025 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan 26. Peraturan
Daerah Kab. Lamongan
No. 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab.
Lamongan 27. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/317/Kep./413.013/2012
tentang
Pengesahan Renstra SKPD Tahun 2011-2015 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 916 Tahun 2013 Tentang
RKPD
Kabupaten Lamongan Tahun 2014 29. Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Lamongan dengan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor : 188/12/413.013/2013 tentang
KUA dan PPAS Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun 2014 30. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Kerja BKD Kabupaten Lamongan tahun 2014 dimaksudkan agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan
secara
terperinsi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,
pelaksanaan
yang nantinya akan
dijadikan tolok ukur dalam pengukuran capaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014. Tujuan penyusunan Rencana (Renja) Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan adalah (1) agar tersedia dokumen perencanaan tahunan untuk pedoman operasional bagi seluruh Pejabat dan Staf BKD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk selama jangka watu satu tahun anggaran 2014, (2) agar tersedia pedoman tolok ukur dalam pengukuran capaian kinerja seluruh Pejabat dan Staf BKD Kabupaten Lamongan, untuk bisa mengetahui tingkat keberhasilan dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai
10 tugas pokok dan fungsinya untuk selama jangka watu satu tahun anggaran 2014, dan (3). Agar semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh seluruh Pejabat dan Staf BKD Kabupaten Lamongan secara konsisten mengarah pada terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
1.4. SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum alasan pentingnya penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, yang didalamnya meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat diketahui dan dipahami dengan baik dan mudah. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU,
pada bagian ini
akan menjelaskan bahasan sebagai berikut : 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2013 (tahun berjalan/tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan indikator penilaian kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Analisa kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, juga akan dianalisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanannya dengan mengacu indikator sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah . 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya,
permasalahan
dan
hambatan
yang
dihadapi
dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
11 Lamongan, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang
direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan proses yang dilakukan yaitu mebandingkan antara awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatn penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,
pada bagian ini akan
disampaikan bahasan uraian sebagai berikut : 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Daerah, disini dilakukan telaah terhadap kebijakan nasional
yang menyangkut arah kebijakan nasional dan
Pemerintah Kabupaten Lamongan sistem penataan manajemen kepegawaian yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra tahun 2011-2015. 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV
PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN 2013
2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA BKD TAHUN 2011-2015 Rencana Kinerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan adalah merupakan
perencanaan tahunan sebagai pejabaran
(perencanaan lima tahunnan)
Rencana Strategis
BKD Kabupaten Lamongan. Renja juga merupakan
bentuk dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang akan diwujudkan pelaksanaannya untuk pereode 1 (satu) tahun anggaran. Terkait tercapai atau tidaknya tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan pada Renja nantinya dapat dilihat pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja di akhir tahun anggaran yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat pada tiap akhir tahun masa pereode tahun penganggaran. Demikian pula terhadap hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012, juga bisa dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 yang telah disusun, yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban
pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan
pencapaian visi dan misi maupun tujuan dan sasaran strategisnya serta program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara ringkas gambaran evaluasi Rencana Kerja (RENJA) BKD Kabupaten Lamongan tahun 2012, disampaikan sebagai berikut : 2.1.1
Penetapan Instrument Standart Pengukuran Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolak ukur kinerja kebijakan BKD Kabupaten Lamongan berdasarkan atas Rencana Stratejik BKD Tahun 2011-2015, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan instrument standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut : 86 - 100 %
=
Sangat baik/sangat berhasil ;
13 71 - 85 %
=
Baik/berhasil ;
56 - 70 %
=
Kurang baik/kurang berhasil ;
0 - 55 %
=
Sangat kurang baik/tidak berhasil.
Standart pengukuran kinerja tersebut digunakan dasar dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan standart pengukuran kinerja tersebut, untuk mngukur keberhasilannya juga akan dicoba
dilihat pula perkembangan
dari hasil evaluasi
rencana kinerja tahun berjalan (tahun 2013) yang dilakukan secara berkala tribulanan.
2.1.2 Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Tahun 2012 Data hasil evaluasi Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012, secara lengkap baik kinerja menyeluruh maupun kinerja yang secara khusus berkaitan dengan Indek Kinerja Utama (IKU) disampaikan segaimana lampiran I dan II. Sebagai analisa capaian Rencana kinerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012, disampaikan sebagai berikut : 2.1.2.1. Analisa Capaian Rencana Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2012, sesuai keselu-ruhan Tugas Pokok dan Fungsi 2.1.2.1.1
Analisa Capaian Rencana Kinerja tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran,” “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.”
Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan dua indikator yaitu (1) Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur dan (2) Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas. Program pembinaan dan pengembangan aparatur tersebut, dijabarkan kedalam delapan indikator kegiatan. Dua kegiatan penjabaran program yaitu (1) Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin percerian dan perkawinan isteri yang kedua dan seterusnya capaian kinerjanya 46,3% dan (2) penyusunan rencana pembinaan karier PNS tingkat capaian kinerjanya 89,58%. Sedangkan enam indikator lain yaitu (3) pembinaan dan
14 penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (4) pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan (5) Sosialisasi PP no 53 tentang Disiplin PNS (6) pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, (7) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, karpeg,karis/karsu,kartutaspen, cuti pegawai dan realisasi bapertarum dan (8) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja apel pagi dan SKJ pegawai, diketahui
keenam kegiatan tersebut capaian
kinerjanya mencapai 100%. Adapun rata – rata tingkat capaian kinerja program ini mencapai 91,98% atau bisa dikatakan kategori sangat berhasil. Program
fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam empat indikator
kegiatan, yaitu (1) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2011, Mutasi jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja (2) Penyelenggaraan Pengangkatan pemindahan jabatan Struktural
dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja dan pimpinan perusahaan
daerah (3) penyelengaraan proses administrasi pensiun dan pemberian tali asih (4) Penyelenggaraan Pengangkatan pemindahan , perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak. Sesuai hasil evaluasi empat kegiatan ini, diketahui tingkat capaian kinerjanya semuanya mencapai 100%, sehingga program inipun capaian kinerjanya juga 100% atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil.
2.1.2.1.2
Analisa Capaian Rencana kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.”
Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran
“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan keru-mahtanggaan
kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan empat indikator yaitu (1) Terprogramnya prasarana
pelayanan administrasi perkantoran, (2) peningkatan sarana dan
aparatur,
(3)
Terprogramnya
peningkatan
pengembangan
sistem
perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan (4) Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian. Program
pelayanan administrasi perkantoran tersebut, dijabarkan kedalam 13
(tiga belas) indikator kegiatan penjabaran program ini, capaian kinerjanya semua mencapai 100%, yaitu mulai kegiatan (1) Penyediaan jasa surat-menyurat, (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, (4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan, (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor, (6) Penyediaan alat tulis kantor, (7) Penyediaan
15 barang cetakan dan penggandaaan (8) Penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan, (9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, (10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, (11) Penyediaan makan dan minum, (12) Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan (13) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja semua kegiatan tersebut, seluruhnya masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-13 kegiatan penjabaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini, maka dengan demikian dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerjanya masuk kategori sangat berhasil. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dijabarkan kedalam dua belas indikator kegiatan. Yang tingkat capaian kinerjanya 100%. Indikator kegitan tersebut mulai dari (1) pengadaan perlengkapan gedung kantor, (2)
pengadaan
peralatan gedung kantor, (3) Pengadaan mebeler, (4) pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu, (5) pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, (6) pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor, (7)
pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan, (8)
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional, (9) pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, (10)
pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor. (11) Rehab pembangunan gedung kantor. Dari hasil evaluasi kinerja kesebelas kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kesebelas kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil . Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dijabarkan kedalam enam indikator kegiatan. Keenam indikator kegiatan kegitan tersebut mulai dari (1) penyusunan perencanaan kegiatan SKPD, (2) penyusunan anggaran SKPD, (3) penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD, (4) Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran, (5) penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dan (6) Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD. Dari hasil evaluasi kinerja keenam kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja keenam kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan. lima indikator kegiatan tersebut mulai dari (1) pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK, (2) inventarisasi dan pendataan honorer (3) pembinaan
16 dan Penyusunan DUK pegawai (4) penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian (5) inventarisasi dan pengiriman LP2P. Dari hasil evaluasi kinerja kelima kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kelima kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja program ini juga mencapai 100% atau masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) pelayanan administrasi perkantoran, (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (3) peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan (4) peningkatan kualitas informasi kepegawaian.yang merupakan empat program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan
sasaran strategis
“Meningkatnya
kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 100% atau bisa dikatakan tingkat capaian tujuan dan sasaran ini juga masuk kategori sangat berhasil. 2.1.2.1.3 Analisa Capaian Rencana Kinerja tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan tiga indikator yaitu (1) Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2)Terprogramnya pendidikan kedinasan, dan (3) Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur. Program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam
empat indikator kegiatan, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal, (2) tugas belajar dan ikatan dinas PNS (3) Seleksi penerimaan praja IPDN (4) pemberian ijin belajar PNS. Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja empat indikator kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja empat kegiatan ini, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-4 kegiatan penjabaran program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ini, bisa
diketahui rata-rata capaian kinerjanya yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil.
17 Program pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam tiga indikator kegiatan. Dua indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 100%, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan teknis dan (2) pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS, . Sedangkan satu indikator kegiatan lainnya yaitu pendidikan dan pelatihan struktural, capaian kinerjanya 83,33%, atau capai kinerja kegiatan ini masuk kelompok kategori berhasil. Dari capaian kinerja ke-3 kegiatan penjabaran program pendidikan kedinasan ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu mencapai sebesar 94,44% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam empat indikator kegiatan, tiga indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 100%, yaitu (1) penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat, (2) pembinaan dan penerbitan DP3 penilaian kerja (3) pembuatan formasi PNS tahun 2012 Dengan demikian, satu indikator kegiatan penjabaran program ini, yaitu seleksi penerimaan CPNS capaian kinerjanya mencapai 98,56%. Dari capaian kinerja ke-4 kegiatan penjabaran program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 99,64% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2) pendidikan kedinasan dan (3) pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, yang merupakan tiga program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 98,02% atau bisa dikatakan tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan demikian, setelah diketahuinya tingkat capaian rencana kinerja (1) tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” (2) tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” “Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
penatausahaan
dan
dengan sasaran kerumahtanggaan
kepegawaian,” dan (3) Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan Sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibuutuhkan,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian rencana kinerja Badan Kepegawaian
18 Daerah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh tahun 2012, yaitu mencapai 97,97% atau bisa dikatakan tingkat capaian rencana kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012
masuk kategori sangat berhasil.
Untuk lebih
jelasnya dapat diikuti tabel 2.1, berikut.
NO 1.
2.
3.
TABEL : 2.1 Capaian Rencana Kinerja BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2012, Terkait Keseluruhan Tugas Pokok dan Fungsi KATEGORI CAPAIAN TUJUAN/SASARAN SANGAT BER- KURANG TIDAK BERHASIL HASIL BERHASIL BERHASIL Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” 95,90% dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepega-waian.” Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatkan kualitas pengelo- 100,00% laan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” Tujuan “ Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.”
Capaian kinerja BKD Tahun 2012
2.1.2.2
98,02% 97,97%
-
-
-
-
-
-
Analisa Capaian Rencana Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2012, khusus yang masuk kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.1.2.2.1
Analisa Capaian Rencana Kinerja Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.”
Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan dua indikator yaitu (1) Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur dan (2) Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas. Program pembinaan dan pengembangan aparatur tersebut, dijabarkan kedalam delapan indikator kegiatan. Dua kegiatan penjabaran program yaitu (1) Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin percerian dan perkawinan isteri yang kedua dan seterusnya capaian kinerjanya 46,3% dan (2) penyusunan rencana pembinaan karier PNS tingkat capaian kinerjanya 89,58%. Sedangkan enam indikator lain yaitu (3) pembinaan dan
19 penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (4) pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan (5) Sosialisasi PP no 53 tentang Disiplin PNS
(6)
pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, (7) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, karpeg,karis/karsu,kartutaspen, cuti pegawai dan realisasi bapertarum dan (8) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja apel pagi dan SKJ pegawai, diketahui
keenam kegiatan tersebut
capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun rata – rata tingkat capaian kinerja program ini mencapai 91,98% atau bisa dikatakan kategori sangat berhasil. Program
fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam empat indikator
kegiatan, yaitu (1) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2011, Mutasi jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja (2) Penyelenggaraan Pengangkatan pemindahan jabatan Struktural
dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja dan pimpinan perusahaan
daerah (3) penyelengaraan proses administrasi pensiun dan pemberian tali asih (4) Penyelenggaraan Pengangkatan pemindahan , perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak. Sesuai hasil evaluasi empat kegiatan ini, diketahui tingkat capaian kinerjanya semuanya mencapai 100%, sehingga program inipun capaian kinerjanya juga 100% atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. 2.1.2.2.2 Analisa Capaian Rencana Kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran
“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumah-tanggaan
kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan satu indikator program peningkatan kualitas informasi kepegawaian. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan. enam indikator kegiatan tersebut mulai dari (1) pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK, (2) inventarisasi dan pendataan honorer (3) pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai (4) penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian, (5) inventarisasi dan pengiriman LP2P. Dari hasil evaluasi kinerja kelima kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kelima kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, dengan demikian rata-rata capaian kinerja program ini juga mencapai 100% atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil
20 Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program peningkatan kualitas informasi kepegawaian.yang merupakan
program yang ditetapkan sebagai indikator
capaian kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan
sasaran strategis
“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan
kerumahtanggaan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 100% atau bisa dikatakan tingkat capaian tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil. 2.1.2.2.3 Analisa Capaian Rencana Kinerja tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan tiga indikator yaitu (1) Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2)Terprogramnya pendidikan kedinasan, dan (3) Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur. Program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam
empat indikator kegiatan, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal, (2) tugas belajar dan ikatan dinas PNS (3) Seleksi penerimaan praja IPDN (4) pemberian ijin belajar PNS. Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja empat indikator kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja empat kegiatan ini, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-4 kegiatan penjabaran program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ini, bisa
diketahui rata-rata capaian kinerjanya yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam tiga indikator kegiatan. Dua indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 100%, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan teknis dan (2) pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS, . Sedangkan satu indikator kegiatan lainnya yaitu pendidikan dan pelatihan struktural, capaian kinerjanya 83,33%, atau capai kinerja kegiatan ini masuk kelompok kategori berhasil. Dari capaian kinerja ke-3 kegiatan penjabaran program pendidikan kedinasan ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu mencapai sebesar 94,44% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil.
21 Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam empat indikator kegiatan, tiga indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 100%, yaitu (1) penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat, (2) pembinaan dan penerbitan DP3 penilaian kerja (3) pembuatan formasi PNS tahun 2012 Dengan demikian, satu indikator kegiatan penjabaran program ini, yaitu seleksi penerimaan CPNS capaian kinerjanya mencapai 98,56%. Dari capaian kinerja ke-4 kegiatan penjabaran program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 99,64% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2) pendidikan kedinasan dan (3) pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, yang merupakan tiga program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 98,02% atau bisa dikatakan tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan demikian, setelah diketahuinya tingkat capaian rencana kinerja (1) tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” (2) tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” “Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
penatausahaan
dan
dengan sasaran kerumahtanggaan
kepegawaian,” dan (3) Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur” dengan Sasaran “Meningkatnya Kompetensi Aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian rencana kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Utama (IKU),
tahun 2012 yang masuk kelompok Indikator Kinerja
yaitu mencapai 97,97% atau bisa dikatakan tingkat capaian rencana
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012 kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) masuk kategori sangat berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti tabel 2.2.
22 TABEL : 2.2 Capaian Rencana Kinerja BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2012, Khusus Yang Masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) KATEGORI CAPAIAN TUJUAN/SASARAN SANGAT KURANG TIDAK NO BER-HASIL BERHASIL BERHASIL BERHASIL 1. Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” dengan 95,90% sasaran “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” 2. Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” 100,00% dengan sasaran “Me-ningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” 3. Tujuan “ Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang 98,02% keahlian yang dibutuhkan.” Capaian kinerja IKU BKD Tahun 2012 97,97% -
Selanjutnya secara lebih terperinci hasil Pengkuran Rencana Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012, dilihat target dan realisasi input, output dan outcome serta perbandingan antara output dengan input disampaikan bahwa rata- sebagaimana realisasi input mencapai sebesar 94,46%, rata-rata realisasi output mencapai 97,62% dan rata-rata outcome mencapai 97,62%. Sedangkan perbandingan antara output dengan
juga
input mencapai
103,34% yang bisa dikatakan sangat berhasil. Selanjutnya secara lebih lengkap disampaikan pada lampiran III dan tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Capaian Realisasi Input, Output dan Outcome serta Perbandingan antara Output dengan Input Rencana Kinerja BKD Tahun 2012 NO. 1. 2. 3. 4.
INDIKATOR KINERJA Input Output Outcome Indeks efisiensi perbandingan output dengan input
KINERJA SASARAN I 98,39 % 96,25% 96,25% 97,82%
KINERJA KINERJA SASARAN II SASARAN III 99,00% 86,00% 100,00% 95,60% 100,00% 95,60% 101,01%
111,16%
283,39% 292,85% 292,85%
RATARATA 94,46% 97,62% 97,62%
309,99%
103,34%
JUMLAH
23 2.1.3 Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Keuangan Tahun 2012 Plafon Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabuapaten Lamongan pada tahun anggaran 2012 mencapai sebesar Rp. 5.063.017.900,00 (lima milyar enam puluh tiga juta tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah), telah terealisasi Rp. 4.729.680.687,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 93,42 % dengan rincian sebagai berikut : 1. Plafon belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.409.648.400,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta enam ratus empat puluh delapan empat ratus rupiah), telah terealisasi Rp. 2.362.306.738,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tigat puluh delapan rupiah) atau 98,04%. Tabel : 2.3 Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2012 No
Uraian
Plafon Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
1
2
3
4
5
6
1
Gaji dan Tunjangan
2
Tambahan Penghasilan PNS JUMLAH
2.338.548.400
2.298.771.738
39.836.662
98,29
71.100.000
63.595.000
7.505.000
89,44
2.409.648.400
2.362.366.738
47.341.662
98,04
2. Belanja langsung plafon sebesar Rp. 2.653.369.500,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) telah terealisasi Rp. 2.367.373.949,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 89,22 %, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel : 2.4 Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2012 No 1 A
Uraian
2 PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Plafon Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
3
4
5 =3-4
6
315.460.000
274.277.174
41.182.826
86,94
2.000.000
493.000
1.507.000
24,65
24 No
Uraian
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan B
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebelair Pengadaan Penghias ruang kerja dan ruang tunggu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Plafon Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
32.000.000
2.929.874
29.070.126
9,16
3.000.000
3.000.000
-
100,00
5.000.000
3.135.500
1.864.500
62,71
12.800.000
11.200.000
1.600.000
87,50
61.367.200
132.800
61.500.000 65.000.000 18.500.000
64.857.850 18.466.850
99,78
142.150 33.150
99,78 99,82
11.760.000
11.759.650
350
100,00
3.000.000
2.475.000
525.000
82,50
31.500.000
31.489.500
10.500
99,97
50.000.000
46.876.000
3.124.000
93,75
19.400.000
16.226.750
3.173.250
83,64
238.764.000
238.167.000
597.000
99,75
15.000.000
14.962.500
37.500
99,75
43.000.000 4.000.000 6.000.000
42.850.000 4.000.000 5.850.000
150.000 150.000
99,65 100 99,65
99.830.000
99.612.000
218.000
99,78
25.434.000
25.407.500
26.500
99,90
35.000.000
3.000.000
34.985.000
3.000.000
15.000
99,96
-
100,00
25 No
Uraian
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS PNS Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Plafon Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
7.500.000
7.500.000
-
100,00
106.000.000
99.186.500
6.813.500
93,57
106.000.000
99.186.500
6.813.500
93,57
145.000.000
135.028.950
9.971.050
93,12 90,47
C
2 Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat E
1 2 3 F 1 2 G
1 H 1 2 3
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Struktural PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDA Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Seleksi penerimaan CPNS Penyelenggaraan Proses
125.000.000
113.083.950
11.916.050
20.000.000
18.745.000
1.255.000
93,73
15.000.00
14.700.000
300.000
98,00
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.700.000
5.000.000
5.000.000
975.000.000
869.421.000
118.049.025
89
300.000.000
294.719.850
5.280.150
98,24
675.000.000
574.701.150
100.298.850
85,14
267.000.000
254.529.975
12.470.025
95,33
267.000.000
254.529.975
12.470.025
95,33
591.145.500
485.263.350
105.882.150
82,09
20.000.000 115.145.500
19.883.000 55.480.350
117.000 59.665.150
99,42 48,18
206.000
99,73
300.000 -
100,00 94,00 100,00
26 No
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.4
Uraian
Plafon Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
Administrasi Kenaikan 75.000.000 74.794.000 Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2011, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 25.000.000 25.000.000 Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 25.000.000 14.598.300 10.401.700 Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 80.000.000 73.799.950 6.200.050 Seleksi Penerimaan Praja IPDN 12.000.000 11.673.850 326.150 Pengambilan sumpah PNS dan Jabatan 89.000.000 69.602.000 19.398.000 Pembuatan formasi PNS 15.000.000 12.670.000 2.330.000 Penyelenggraan pembinaan 15.000.000 15.000.000 penanganan izin perkawinan / perceraian PNS Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian 50.000.000 49.500.000 500.000 Sosialisasi PP 53 tahun 70.000.000 61.454.800 6738.100 2010 ttg Disiplin PNS JUMLAH 2.653.369.500 2.367.373.949 285.995.551
%
100,00 58,39 92,25 97,28 78,20 84,46 100,00
99,00 87,79 89,22
Rencana Kinerja Kagiatan Tahun 2012 yang dinilai Capaiannya Kurang Optimal Sesuai data hasil evaluasi dan paparan analisa capaian rencana kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012, diketahui adanya kinerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang dinilai capaiannya kurang optimal, diantaranya sebagai berikut : a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang plafon anggarannya sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terealisasi Rp. 574.701.150,00 atau 85,14 % ini disebabkan adanya kebijakan baru secara mendadak tentang tidak diperbolehkannya penyelenggaraan pengiriman peserta Diklatpim Tingkat III Pola Kemitraan dengan daerah lain, sebagaimana surat Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur tanggal 25 September 2012 Nomor : 893.3/71570/205.5.2/2012 perihal ijin penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III Pola
27 Kemitraan di Kabupaten Tuban, bahwa penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III Pola Kemitraan yang dilaksanakan di daerah tidak diperbolehkan untuk mengikutsertakan peserta yang berasal dari instansi/ pemerintah kabupaten/ kota di luar instansi penyelenggara, sehingga usulan calon peserta Diklatpim Tingkat III dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 5 (lima) pejabat dikembalikan dengan surat Bupati Tuban tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 893.3/1549/414.103/2012 b. Seleksi
penerimaan
Calon
PNS
yang
plafon
anggarannya
sebesar
Rp. 115.145.500,00 (seratus lima belas juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), terealisasi Rp. 55.480.350,0 atau 48.18 % masuk kategori tidak berhasil. Hal ini terjadi, disebabkan adanya kebijakan nasional yang rencananya dalam tahun 2012 ada proses pengangkatan CPNS dari
Honorer K-1 dan proses seleksi
CPNS dari Honorer K-2, ternyata yang disetujui untuk direalisasikan hanya proses pengangkatan CPNS dari Honorer K-1 saja, sehingga alokasi anggaran untuk rencana pembiayaan proses seleksi CPNS dari Honorer K-2 tidak diserap. c. Untuk kegiatan penanganan kasus perijinan perceraian, plafon anggaran
dengan ketersediaan
sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tingkat
penyerapannya terealisasi
100%.
Namun demikian dari usulan yang masuk
sebanyak 41 kasus, yang mampu terselesaikan secara tuntas prosesnya sebanyak 19 kasus, sehingga masih sebanyak 22 usulan yang belum terselesaikan, atau tingkat
realisasinya baru sebesar 46, 3 %, yang masuk kategori tidak berhasil.
Berkaitan dengan hal ini, dikarenakan yang berkaitan dengan proses perijinan perceraian ini, sesuai PP No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Peceraian sebagaimana diubah dengan PP No.45 Tahun 1990 bahwa titik berat prosesnya lebih pada unsur pembinaan dan terdapat tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup (kurang lebih 3 kali 3 bulan untuk tahap pembinaan tiap kasus). Sehingga usulan pada tahun 2012 penanganannya belum tentu bisa dituntaskan dalam tahun berjalan. Berkaitan dengan beberapa kinerja kegiatan yang dinilai capaiannya kurang optimal tersebut, agar kedepan tidak muncul lagi dan mempengaruhi capaian kinerja BKD secara keseluruhan, maka telah diambil langkah-langkah sebagai berikut : a. Agar ketidak berhasilan mengirim peserta Diklatpim III tidak terulang lagi maka telah ditekankan kepada pejabat penanggungjawab dan pelaksana teknis kegiatan diminta harus seawal mungkin mencari kejelasan informasi program ke lembaga diklat penyelenggara dan minta seawal mungkin ada pemberitahuan apabila ada
28 rencana perubahan kebijakan penyelenggaraanya. Intensitas koordinasi untuk mengkomunikasikan program tersebut harus ditingkatkan dan menyiapkan alternatif mencari informasi secara lebih lengkap di beberapa lembaga diklat yang menyelenggarakan diklatpim III, sehingga tidak tergantung oleh satu lembaga diklat. b. Meminta agar pemerintah pusat dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaaan CPNS lebih disiplin dan memberikan jadwal kepositifan pelaksanaannya dan apabila ada rencana perubahan kebijakan sedapat mungkin dibuat dan diberitahukan seawal mungkin sehingga pemerintah Kabupaten dapat mempersiapkan dan menjalankan program – program ini secara lebih tertib. c. Yang berkaitan
dengan
pembinaan
perizinan
cerai
PNS, telah diberikan
penekanan tugas kepada pejabat penanggungjawab dan pelaksana teknis kegiatan untuk
meningkatkan
intensitas
monitoringnya,
maupun
ketertiban
sistem
pengadministrasiannya. Pembinaan keharmonisan rumah tangga PNS harus lebih intensif, telah dimintakan untuk dijalankan oleh para pimpinan SKPD sehingga semua PNS akan terbangun kesadaran untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.
2.1.5
Perbandingan Capaian Rencana Kinerja Tahun 2012 dengan Target Renstra Tahun 2011-2015 tahun ke-2 (2012) Capaian kinerja Renstra tahun 2011-2015 tahun ke-2 (2012) mentargetkan untuk
mewujudkan (1) penyelesaian 14.203 dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, dan (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis) sebanyak
680
orang,
dengan target anggaran indikatif pendukungnya
ditargetkan sebesar Rp. 5,867,125,000.00 (lima milyard delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dari hasil evaluasi capaian rencana kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012, diketahui bahwa dokumen kepegawaian yang mampu diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 14,203 dokumen,atau tercapai 100% dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis) sebanyak 1.036 orang atau tercapai 152,35%. Sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 4.729.680.687,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 80,61%.
29 2.2. HASIL EVALUASI
DAN ANALISA CAPAIAN RENCANA KINERJA PELAYANAN
TAHUN 2012 Pelayanan publik merupakan salah tugas penting dan strategis aparatur pemerintah. Kinerja pelayanan publik juga menjadi tolok ukur utama keberhasilan dan kegagalan pemerintah termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dari kinerja pelayanan publik akan bisa dilihat tingkat kepercayaan masyarakat (sociaty trusht) kepada pemerintahnya. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu lembaga teknis daerah Kabupaten Lamongan, dalam rangka untuk turut membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, telah menjadikan bidang pelayanan publik sebagai salah satu misi penting dan prioritas pertama Rencana Strategisnya. Dari tiga misinya yang diusahakan perwujudannya, misi pertamanya yaitu ”mewujudkan peningkatan
kualitas pelayanan kepegawaian dan
mendorong peningkatan kepuasan
dan
diklat untuk
kesejahteraan masyarakat."
Dalam
penjabaran penetapan tujuan dan sasaran startegis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan juga secara jelas dan tegas menetapkan bidang pelayanan sebagai prioritas pertama dari tiga tujuan dan sasaran strategisnya yang akan dicapai dan diwujudkan. Tujuan dan sasaran strategis prioritas pertama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dimaksud yaitu “Tujuan peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” dengan “sasaran strategisnya meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” Hasil evaluasi data capaian kinerja tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan dari penjabaran usaha mewujudkan misi pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012, bisa dilihat sebagaimana lampiran I dan II. Dari data tersebut, dan sesuai dengan standar pengukuran pedoman analisa yang telah ditentukan, maka capaian rencana kinerja Tujuan peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” dengan “sasaran strategisnya meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” baik yang menyangkut tugas pokok dan fungsi pelayan menyeluruh ataupun yang secara khusus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012, mencapai 95,90% atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Sedangkan indeks efisiensi perbandingan antara output dengan input,
diketahui mencapai
97, 82% juga bisa
dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Kemudian untuk melihat kondisi perkembangan terhadap tingkat kepuasan pelayanan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
30 Kabupaten Lamongan, berdasarkan hasil survey periodik tahun 2011, 2012 dan 2013, dengan indikator dan unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, hasilnya disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.5 Perkembangan IKM BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2011 s/d 2013 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
UNSUR PELAYANAN Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan petugas pelayanan Sikap Petugas Pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggungjawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas Biaya Pelayanan Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Lingkungan Pelayanan Kepastian jadwal pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan lingkungan
Nilai IKM Nilai IKM konversi Mutu pelayanan Kinerja pelayanan
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
2.58 2.61 2.52
2,86 2,94 2,91
3.08 3.23 3.08
2.41 2.68 2.49 2.38 2.63 2.69
2.90 2.89 2.85 2.83 2.84 2.95
3.15 3.00 3.08 3.08 3.08 3.08
2.68 2.68
2.98 2.98
2.85 3.00
2.51 2.74 2.81
2.95 2.76 2.83
2.85 3.00 3.08
2.60 64.91 B Baik
2.89 72.22 B Baik
3.04 76.00 B Baik
31 Gambar 2.1 Diagram Garis Perbandingan IKM Tahun 2011, 2012 & 2013
4,00 3,80
Skala Nilai IKM
3,60 3,40 3,20 3,00 TAHUN 2011
2,80 2,60 2,40 2,20
U.14
U.13
U.12
U.11
U.10
U.9
U.8
U.7
U.6
U.5
U.4
U.3
U2
U.1
2,00
Unsur Pelayanan Sumber : Buku IKM SKPD Kab.Lamongan Th.2011 & 2012, BPS Kab. Lamongan dan Survey Internal BKD Kab. Lamongan Tahun 2013.
Dengan melihat tabel 2.5 dan gambar 2.1 di atas, bisa diketahui bahwa IKM Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2011 menunjukan angka 2,60 setelah dikonversi menunjukan nilai 64,91, untuk tahun 2012 menunjukan angka 2,89 setelah dikonversi menunjukan nilai 72,22 dan tahun 2013 menunjukan angka 3,04 setelah dikonversi menunjukan nilai 76,00. Mutu pelayanan dan kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 masuk kategori B atau dapat dikatakan kinerja pelayanannya adalah baik. Namun demikian
melihat data perkembangan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) bidang
pelayanan Badan Kepegawaian tersebut secara umum jelas menunjukan adanya peningkatan secara positif dan meyakinkan. 2.3. EVALUASI CAPAIAN RENCANA KINERJA TAHUN 2013 2.3.1 Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Tahun 2013 Data hasil evaluasi Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013, secara lengkap baik kinerja menyeluruh maupun kinerja yang secara khusus berkaitan dengan Indek Kinerja Utama (IKU) disampaikan segaimana lampiran IV dan V.
32 Sebagai analisa capaian Rencana kinerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013, disampaikan sebagai berikut : 2.3.1.1. Analisa Capaian Rencana Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013, sesuai keseluruhan Tugas Pokok dan Fungsi 2.3.1.1.1
Analisa Capaian Rencana Kinerja tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran,” “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.”
Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan dua indikator yaitu (1) Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur dan (2) Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas. Program pembinaan dan pengembangan aparatur tersebut, dijabarkan kedalam delapan indikator kegiatan. Dari delapan kegiatan penjabaran program yaitu (1) Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin percerian dan perkawinan isteri penyusunan rencana pembinaan karier PNS
(2)
(3) pembinaan dan penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin PNS (4) pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan (5) Sosialisasi PP no 53 tentang Disiplin PNS (6) pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, (7) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, karpeg,karis/karsu,kartutaspen,
cuti
pegawai
dan
realisasi
bapertarum
dan
(8)
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja apel pagi dan SKJ pegawai. Kedelapan kegiatan tersebut diketahui
capaian kinerjanya mencapai
100%. Sehingga rata – rata tingkat capaian kinerja program ini juga mencapai 100% atau bisa dikatakan kategori sangat berhasil. Program
fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam empat indikator
kegiatan, yaitu (1) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2013, Mutasi jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja, pengangkatan pemindahan jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja dan pimpinan perusahaan daerah capaian kinerjanya 98,83, (2) penyelengaraan proses administrasi pensiun dan pemberian tali asih capaian kinerjanya 91,79% dan (3) Penyelenggaraan Pengangkatan pemindahan , perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak capaian kinerjanya 100%. Sesuai hasil evaluasi ketiga kegiatan ini, diketahui tingkat capaian kinerja programnya mencapai 96,87%, sehingga bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil.
33 2.3.1.1.2
Analisa Capaian Rencana kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.”
Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran
“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan keru-mahtanggaan
kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan empat indikator yaitu (1) Terprogramnya
pelayanan administrasi perkantoran, (2) peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, (3) Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
dan (4) Terprogramnya peningkatan
kualitas informasi kepegawaian. Program
pelayanan administrasi perkantoran tersebut, dijabarkan kedalam 13
(tiga belas) indikator kegiatan penjabaran program ini, capaian kinerjanya semua mencapai 100%, yaitu mulai kegiatan (1) Penyediaan jasa surat-menyurat, (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, (4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan, (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor (6) Penyediaan alat tulis kantor, (7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
(8) Penyediaaan komponen instalasi listrik/
penerangan, (9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, (10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, (11) Penyediaan makan dan minum, (12) Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan (13) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja semua kegiatan tersebut, seluruhnya masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-13 kegiatan penjabaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini, maka dengan demikian dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerjanya masuk kategori sangat berhasil. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dijabarkan kedalam 11 (sebelas) indikator kegiatan. Yang tingkat capaian kinerjanya 100%. Indikator kegitan tersebut mulai dari (1) pengadaan perlengkapan gedung kantor, (2) pengadaan peralatan gedung kantor, (3) Pengadaan mebeler, (4) pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu, (5) pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, (6) pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor, (7) pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan, (8) pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional, (9) pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, (10) pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. (11) Rehab pembangunan gedung kantor. Dari hasil evaluasi kinerja kesebelas kegiatan dari
34 penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kesebelas kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil . Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dijabarkan kedalam enam indikator kegiatan. Keenam indikator kegiatan kegitan tersebut mulai dari (1) penyusunan perencanaan kegiatan SKPD, (2) penyusunan anggaran SKPD, (3) penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD, (4) Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran, (5) penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dan (6) Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD. Dari hasil evaluasi kinerja keenam kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja keenam kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan. lima indikator kegiatan tersebut mulai dari (1) pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK, (2) inventarisasi dan pendataan honorer (3) pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai (4) penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian (5) inventarisasi dan pengiriman LP2P. Dari hasil evaluasi kinerja kelima kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kelima kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja program ini juga mencapai 100% atau masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) pelayanan administrasi perkantoran,
(2)
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (3)
peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan (4) peningkatan kualitas informasi kepegawaian.yang merupakan empat program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan
sasaran strategik
“Meningkatnya
kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 100% atau bisa dikatakan tingkat capaian tujuan dan sasaran ini juga masuk kategori sangat berhasil.
35 2.3.1.1.3
Analisa Capaian Rencana Kinerja tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.”
Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan tiga indikator yaitu (1) Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,
(2)Terprogramnya
pendidikan
kedinasan,
dan
(3)
Terprogramnya
pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur. Program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam
empat indikator kegiatan, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal, (2) tugas belajar dan ikatan dinas PNS (3) Seleksi penerimaan praja IPDN (4) pemberian ijin belajar PNS. Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja empat indikator kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja empat kegiatan ini, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-4 kegiatan penjabaran program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ini, bisa diketahui ratarata capaian kinerjanya yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam tiga indikator kegiatan. Dua indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 99,63%, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan teknis 100% (2) pendidikan dan pelatihan struktural 100%, . Sedangkan satu indikator kegiatan lainnya yaitu (3) pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS 98,91%, atau capai kinerja kegiatan ini masuk kelompok kategori berhasil. Dari capaian kinerja ke-3 kegiatan penjabaran program pendidikan kedinasan ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu mencapai sebesar 99,63% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan, tiga indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 100%, yaitu (1) penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah (2) pembinaan dan penerbitan DP3 penilaian kerja (3) pembuatan formasi PNS tahun 2013. Sedangkan penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat capaian kinerjanya 103% dan seleksi penerimaan CPNS capaian kinerjanya mencapai 97,59%. Dari capaian kinerja ke-5 kegiatan penjabaran program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 100,11% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2) pendidikan kedinasan dan (3) pengembangan
36 kapasitas sumberdaya aparatur, yang merupakan tiga program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat”
dengan
Sasaran
“Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas
pelayanan
kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 99,91% atau bisa dikatakan tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan demikian, setelah diketahuinya tingkat capaian kinerja (1) tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” (2) tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,”
dengan sasaran
“Meningkatnya
kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian,” dan (3) Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur” dengan Sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh tahun 2013,
yaitu mencapai 99,45% atau bisa dikatakan tingkat capaian
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013 masuk kategori sangat berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti tabel 2.6., berikut.
NO 1.
2.
3.
TABEL : 2.6 Capaian Rencana Kinerja BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013, Terkait Keseluruhan Tugas Pokok dan Fungsi KATEGORI CAPAIAN TUJUAN/SASARAN SANGAT BER- KURANG TIDAK BERHASIL HASIL BERHASIL BERHASIL Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” dengan sasaran “Meningkatkan 98,43% kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatkan kualitas 100% pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” Tujuan “ Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.”
Capaian kinerja BKD Tahun 2013
99,91%
99,44%
-
-
-
-
-
37 2.3.1.2
Analisa Capaian Rencana Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013, khusus yang masuk kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.3.1.2.1
Analisa Capaian Rencana Kinerja Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.”
Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan dua indikator yaitu (1) Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur dan (2) Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas. Program pembinaan dan pengembangan aparatur tersebut, dijabarkan kedalam 8 (delapan) indikator kegiatan. (1) penyusunan rencana pembinaan karier PNS (2) proses pembinaan dan penaganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (3) pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan (4) Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian (5) pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (6) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi bapertarum (7) Pembinaan dan penyelesaian izin perceraian dan perkawinan isteri yang kedua dan seterusnya (8) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja apel pagi dan SKJ pegawai. Kedelapan kegiatan tersebut capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun rata – rata tingkat capaian kinerja program ini mencapai 100% atau bisa dikatakan kategori sangat berhasil. Program
fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam tiga kegiatan
penjabaran program yaitu (1) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2013, Mutasi jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja dan pimpinan perusahaan daerah 98,83% (2) Penyelenggaraan proses Administrasi dan pemeberian tali asih capaian kinerjanya 91,79%
dan (3)
Penyelenggaraan Pengangkatan pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak 100% Sesuai hasil evaluasi tiga kegiatan ini, diketahui tingkat capaian kinerjanya semuanya mencapai 96,87%, sehingga program inipun capaian kinerjanya juga 96,87%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. 2.3.1.2.2
Analisa Capaian Rencana Kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelo-laan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.”
Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran
“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumah-tanggaan
38 kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan satu indikator program peningkatan kualitas informasi kepegawaian. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan. enam indikator kegiatan tersebut mulai dari (1) pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK, (2) inventarisasi dan pendataan honorer (3) pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai (4) penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian, (5) inventarisasi dan pengiriman LP2P. Dari hasil evaluasi kinerja kelima kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kelima kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, dengan demikian rata-rata capaian kinerja program ini juga mencapai 100% atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program peningkatan kualitas informasi kepegawaian.yang merupakan
program yang ditetapkan sebagai indikator
capaian kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan
sasaran strategik
“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan
kerumahtanggaan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 100% atau bisa dikatakan tingkat capaian tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil. 2.3.1.2.3 Analisa Capaian Rencana Kinerja tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan tiga indikator yaitu (1) Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,
(2)Terprogramnya
pendidikan
kedinasan,
dan
(3)
Terprogramnya
pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur. Program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam
empat indikator kegiatan, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal, (2) tugas belajar dan ikatan dinas PNS (3) Seleksi penerimaan praja IPDN (4) pemberian ijin belajar PNS. Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja empat indikator kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja empat kegiatan ini, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-4 kegiatan penjabaran program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ini, bisa diketahui ratarata capaian kinerjanya yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam tiga indikator kegiatan. Dua indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 99,63%, yaitu (1)
39 pendidikan dan pelatihan teknis 100% (2) pendidikan dan pelatihan struktural 100%, . Sedangkan satu indikator kegiatan lainnya yaitu (3) pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS 98,91%, atau capai kinerja kegiatan ini masuk kelompok kategori berhasil. Dari capaian kinerja ke-3 kegiatan penjabaran program pendidikan kedinasan ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu mencapai sebesar 99,63% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan, tiga indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 100%, yaitu (1) penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah (2) pembinaan dan penerbitan DP3 penilaian kerja (3) pembuatan formasi PNS tahun 2013. Sedangkan penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat capaian kinerjanya 103% dan seleksi penerimaan CPNS capaian kinerjanya mencapai 97,59%. Dari capaian kinerja ke-5 kegiatan penjabaran program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 100,11% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2) pendidikan kedinasan dan (3) pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, yang merupakan tiga program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat”
dengan
Sasaran
“Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas
pelayanan
kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 99,91% atau bisa dikatakan tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan demikian, setelah diketahuinya tingkat capaian kinerja (1) tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” (2) tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,”
dengan sasaran
“Meningkatnya
kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian,” dan (3) Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur” dengan Sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh tahun 2013,
yaitu mencapai 99,45% atau bisa dikatakan tingkat capaian
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013 masuk kategori sangat berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti tabel 2.7.
40
TABEL : 2.7 Capaian Rencana Kinerja BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013, Khusus Yang Masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) KATEGORI CAPAIAN N TUJUAN/SASARAN SANGAT KURANG TIDAK BER-HASIL O BERHASIL BERHASIL BERHASIL 1. Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” dengan 98,43% sasaran “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” 2. Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” 100% dengan sasaran “Me-ningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” 3. Tujuan “ Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatkan 99,91% kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” Capaian kinerja IKU BKD Tahun 2013 99,44% Selanjutnya secara lebih terperinci hasil Pengkuran Rencana Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013, dilihat target dan realisasi input, output dan outcome serta perbandingan antara output dengan input disampaikan bahwa rata- sebagaimana realisasi input mencapai sebesar 95,97% , rata-rata realisasi output mencapai 99,19% dan rata-rata outcome
juga
mencapai 99,19%. Sedangkan indeks perbandingan antara
input
output dengan
mencapai 103,40% yang bisa dikatakan sangat berhasil. Selanjutnya secara lebih lengkap disampaikan pada lampiran VI dan tabel 2.8 berikut : Tabel 2.8 Capaian Realisasi Input, Output dan Outcome serta Perbandingan antara Output dengan Input Rencana Kinerja BKD Tahun 2013 NO. 1. 2. 3. 4.
INDIKATOR KINERJA Input Output Outcome Indeks efisiensi perbandingan output dengan input
KINERJA SASARAN I
KINERJA KINERJA SASARAN II SASARAN III
JUMLAH
RATARATA
94.17% 97.26 % 97.26%
99.40% 100 % 100 %
94.35% 100.33 % 100.33 %
287.92% 297.59% 297.59%
95,97 % 99.19% 99.19%
103.28%
100.6 %
106.33%
310.21%
103.40%
41
2.3.2 Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Keuangan Tahun 2013 Plafon anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 5.834.686.800,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), telah terealisasi Rp. 5.581.430.537,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 95,66%, dengan rincian sebagai berikut : 1). Belanja tidak langsung plafon sebesar Rp. 2.525.828.600,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), telah terealisasi
Rp. 2.480.820.506,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta
delapan ratus dua puluh ribu lima ratus enam rupiah) atau 98,22%. Tabel : 2.9 Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 No
Uraian
Plafon Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
1
2
3
4
5
6
1
Gaji dan Tunjangan
2
Tambahan Penghasilan PNS JUMLAH
2.454.128.600
2.415.625.506
38.503.094
98,43
71.700.000
65.195.000
6.505000
90,93
2.525.828.600
2.480.820.506
45.008.094
98,22
2). Belanja langsung plafon sebesar Rp. 3.308.858.200,00 (tiga milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) telah terealisasi Rp. 3.100.610.031,00 (tiga milyar seratus juta enam ratus sepuluh ribu tiga puluh satu rupiah) atau 93,71 %., dengan rincian sebagai berikut :
Tabel : 2.10 Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 No
Uraian
1
2 PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
A 1
Plafon Anggaran (Rp) 3
2.000.000
4
Sisa Anggaran (Rp) 5 =3-4
336.500
1.663.500
Realisasi (Rp)
% 6
99.98
42 No
Uraian
Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran (Rp)
%
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
147.600.000
69.599.486
78.000.514
99.93
3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000
3.000.000
-
98.37
5,000,000
3.005.000
1.995.000
99.98
36,000,000 61,500,000
36,000,000 61,475,200
24,800
99.93 98.37
65,000,000
65,000,000
-
99.98
18,500,000
18,495,650
4,350
99.98
11,760,000
11,752,000
8,000
99.93
3,000,000
2,951,000
49,000
98.37
31,500,000
31,499,000
1,000
100.00
50,000,000
49,828,300
171,700
99.66
937,875
97.79
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B 1 2 3 4 5 6 7 8 C
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Penghias ruang kerja dan ruang tunggu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS PNS Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih
42,462,000
41,524,125
36,500,000
36,297,500
202,500
99.45
4,000,000
4,000,000
-
100.00
20,000,000
19,885,000
115,000
99.43
60,000,000
59,800,000
200,000
99.67
30,000,000
29,991,250
8,750
99.97
35,000,000
34,998,750
1,250
100.00
5,000,000
5,000,000
-
100.00
7,500,000
7,491,000
9,000
99.88
133,751,000
127,921,800
5,829,200
95.64
43 No D 1 2
3 E
1 2 3 F 1 2 G 1 H 1 2
3
4 5
Uraian PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat
Ujian
Dinas
Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis bidang Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KI-NERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Struktural PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDA Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Seleksi penerimaan CPNS Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2013, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja Penyusunan Instrumen analisis tugas / Jabatan (Sasaran kerja Pegawai) PP 46 tahun 2011 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran (Rp)
%
125,000,000
124,136,540
863,460
99.31
20,000,000
20,000,000
-
100.00
50,000,000
49,740,000
260,000
99.48
5,000,000
5,000,000
-
100.00
5,000,000
4,859,950
140,050
97.20
5,000,000
4,999,950
50
100.00
300,000,000
282,933,180
17,066,820
94.31
731,792,000
731,647,000
145,000
99.98
575,000,000
574,615,000
385,000
99.93
20,000,000
19,716,000
284,000
98.58
202,993,200
158,715,850
44,277,350
78.19
75,000,000
74,988,000
12,000
99.98
30,000,000
27,473,000
2,527,000
91.58
25,000,000
25,000,000
-
100.00
44 No 6 7 8 9 10 11 12 13
2.3.3
Uraian Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS Seleksi Penerimaan Praja IPDN Pengambilan sumpah PNS dan Jabatan Pembuatan formasi PNS Penyelenggraan pembinaan penanganan izin perkawinan / perceraian PNS Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian Sosialisasi PP 53 tahun 2010 ttg Disiplin PNS JUMLAH
Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran (Rp)
%
15,000,000
14,910,000
90,000
99.40
100,000,000
81,220,000
18,780,000
81.22
15,000,000
14,600,000
400,000
97.33
60,000,000
28,886,000
31,114,000
48.14
15,000,000
13,948,000
1,052,000
92.99
15,000,000
14,840,000
160,000
98.93
50,000,000
49,700,000
300,000
99.40
60,000,000
58,830,000
1,170,000
98.05
3,308,858,200
3,100,610,031
208,248,169
93.71
Rencana Kinerja Kagiatan Tahun 2013 yang dinilai Capaiannya Kurang Optimal Sesuai data hasil evaluasi dan paparan analisa capaian rencana kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013, diketahui adanya kinerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang dinilai capaiannya kurang optimal, diantaranya sebagai berikut : a) Kegiatan
Sumpah
PNS
dan
Jabatan
yang
plafon
anggarannya
sebesar
Rp. 60.000.000,00,00, terealisasi Rp. 28. 886.000,00 atau 48,14% disebabkan proses Sumpah PNS dan Sumpah Jabatan pelaksanaan kegiatannya perlu mempertimbangkan kekosongan jabatan yang ada, seleksi dan penunjukan SDM yang tepat serta momentumnya harus sangat tepat pula. b) Seleksi
penerimaan
Calon
PNS
yang
plafon
anggarannya
sebesar
Rp. 202.993.200,00, terealisasi Rp. 158.715.850,00 atau 78,19 %, disebabkan proses seleksi penerimaan dari jalur K-2 belum selesai dan diundur waktunya diawal tahun 2014 oleh Kementerian PAN-RB sehingga beberapa jenis anggaran belanja kegiatannya tidak dapat direalisasi yaitu belanja jasa publikasi, dokumentasi , dekorasi (pengumuman hasil tes di media masa), belanja makan dan minum (untuk pengarahan dan pembekalan bagi yang telah lulus tes), dan belanja perjalanan dinas luar daerah ( pengambilan hasil tes).
45 c) Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas plafon anggarannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terealisasi Rp. 81.220.000,00 atau 81,22 %, disebabkan para pegawai yang melakukan tugas belajar telah lulus lebih cepat. Berkaitan dengan beberapa kinerja kegiatan yang dinilai capaiannya kurang optimal tersebut, agar kedepan tidak muncul lagi dan mempengaruhi capaian kinerja BKD secara keseluruhan, maka telah diambil langkah-langkah sebagai berikut : a) Kedepan dalam perencanaan anggaran kebutuhan kegiatan Sumpah PNS dan Jabatan, akan lebih ditingkatkan kecermatan dan keakuratannya agar tidak terjadi kelebihan anggaran dalam jumlah yang terlalu besar. b) Untuk itu di tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meminta agar Kementerian PAN-RB (Pemerintah Pusat ) untuk lebih tertib dan disiplin dalam membuat penjadwalan pengadaan CPNS dan tidak terjadi lagi pengunduran waktu pelaksanaan penjadwalan penerimaan CPNS hingga melampaui tahun anggaran. c) Kedepan dalam perencanaan anggaran kebutuhan tugas belajar akan lebih ditingkatkan kecermatannya sehingga bila ada perkiraaan kelebihan anggaran untuk segera direvisi guna membiayai kegiatan yang lainnya .
2.3.4
Perbandingan Capaian Rencana Kinerja Tahun 2013 dengan Target Renstra Tahun 2011-2015 tahun ke-3 (2013) Capaian kinerja Renstra tahun 2011-2015
khusus tahun ke-3 (2013)
mentargetkan untuk mewujudkan (1) penyelesaian 7.653 dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, dan (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis) sebanyak 685 orang, dengan target anggaran indikatif pendukungnya ditargetkan sebesar Rp. 6,354,315,000.00 (enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratue lima belas ribu rupiah). Dari hasil evaluasi capaian rencana kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013, diketahui bahwa dokumen kepegawaian yang mampu diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 7.537 dokumen, atau tercapai 98,48 % dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis) sebanyak 1.851 orang atau tercapai 270,22 %. Sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian tahun 2013 mencapai sebesar Rp. 5.581.430.537,00 (lima milyar lima ratus
46 delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 87,84 %. Capaian kinerja Renstra tahun 2011-2015 tahun ke-3 (2013) mentargetkan untuk mewujudkan (1) penyelesaian 33.635 dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, dan (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis) sebanyak 2.015 orang,
dengan target anggaran indikatif pendukungnya
ditargetkan sebesar Rp. 16,273,545,000.00 (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dari hasil evaluasi capaian rencana kinerja Renstra 2011-2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2013 (tahun ke-3), diketahui bahwa dokumen kepegawaian yang mampu diselesaikan secara tepat waktu sebanyak
33.519 dokumen, atau tercapai 99,66 % dan
Pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis) sebanyak 3.656 orang atau tercapai 181,44 %. Sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian tahun 2013 mencapai sebesar Rp. 14,468,363,675.00 (empat belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 88,91%. 2.4. ISU-ISU
PENTING
PENYELENGGARAAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
sampai
dengan
BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Issue bidang kepegawaian
yang
mengemuka
saat
ini,
masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya bidang pelayanan publik. PNS sudah terlalu banyak yang pendistribusian dan pengalokasiannya terkonsentrasi di pulau Jawa dan kota-kota besar yang
ada, tidak berkualifikasi sesuai
saja. PNS
dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan
yang
diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under empolyment), dan kinerjanya rendah (under performance). Persepsi masyarakat terhadap kondisi PNS tersebut, jika kita cermati adalah wajar mengingat PNS sampai dengan
saat
ini belum
dibina dengan
suatu sistem manajemen
yang dapat
mewujudkan PNS sebagaimana harapan masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan, sebagai kondisi nyata yang ada secara umum dapat disampaikan mulai dari (1)
Pembinaan dan
pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan
47 yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas, (2) Evaluasi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit (mekanisme penilaian masih menggunakan DP3), yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan kariernya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja), (3) Belum terbangunnya Sistem Perencanaan
dan
Rekrutmen
PNS
berdasarkan
kebutuhan formasi jabatan dan
standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai
secara
tidak
merata, (4) Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundangundangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan dengan dan
kebutuhan
pembinaan, (5) dalam
rangka
perkembangan
perumusan kebijakan
dan
penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai, dan (6) kondisi kepegawaian yang ada
masih
terhadap
diwarnai
peraturan
ketidak
konsistennya
perundang-undangan
penyelenggaraan manajemen yang
berlaku,
PNS
di berbagai instansi
pemerintah. Kondisi issue negatif bidang kepegwaian secara umum tersebut, tentunya juga sulit untuk dihindari untuk muncul dan terjadi di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk itu, agar kondisi issue negatif bidang kepegawaian terurai diatas dapat terminimalisir munculnya di Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka faktor lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun ekternal, khususnya yang melingkupi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus dikelola sebaik mungkin dan terdayagunakan seoptimal mungkin, sehingga keberadaannya akan benar-benar turut berperanan menentukan percepatan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan yang secara khusus tentunya yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja yang berhubungan bidang tugas dan fungsi BKD Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, dalam kontek dengan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Lamongan, untuk turut mendukung percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut, maka perlu disusun issue strategis untuk menjadi kerangka pikir acuan kerja dalam mejalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan diklat pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam perumusan issue strategis maka perlu melakukan kajian terhadap lingkungan strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Dari perkembangan terakhir terkait lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang melingkupi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, maka elemen lingkungan strategis yang dinilai memiliki urgensitas dan
48 prioritas untuk mendapatkan perhatian dan penanganan secara sungguh-sungguh, dari hasil identifikasi dapat disampaikan analisanya sebagai berikut : a. Analisa Lingkungan Internal Analisa lingkungan internal organisasi, harus dilaksanakan agar diketahui factor-faktor kondisi potensial dan kondisi riil kekuatan organisasi (strength) serta agar diketahui pula kondisi potensial dan kondisi riil kelemahan organisasi (weakness). Kekuatan organisasi harus digali dan dikembangkan sebaik mungkin yang nantinya dapat digunakan untuk menggerakan dan mengembangkan organisasi. Selain kekuatan organisasi, kondisi potensial dan kondisi riil internal yang harus dianalisa untuk diketahui keberadaannya adalah kelemahan organisasi (weakness). Kelemahan organisasi harus memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh penanganannya, sehingga sebisa mungkin kelemahan tersebut harus didayagunakan untuk diubah menjadi kekuatan organisasi. Kondisi potensial dan kondisi riil BKD Kabupaten Lamongan yang dapat dinilai sebagai kekuatan (strength) yang memiliki keuntungan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , adalah sebagai berikut : 1. Tersedia dan kejelasan tupoksi BKD. 2. Tersedianya dukungan jumlah SDM Aparat. 3. Semakin baiknya sarana dan prasarana. 4. Semakin mantapnya kerja sama dan koordinasi. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan Aparatur. Sedangkan kondisi potensial dan kondisi riil yang dapat dipandang sebagai kelemahan (weakness) internal BKD Kabupaten Lamongan apabila tidak dikelola dan ditangani pendayagunaannya secara baik yang dapat mengakibatkan gagal mencapai tujuan dan sasaran strategis, adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya minat personil untuk mengikuti perkembangan, mempelajari dan menguasai peraturan yang terkait dengan bidang tugasnya. 2. Rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas 3. Rendahnya motivasi kerja aparatur. 4. Belum optimalnya pengembangan SIMPEG / SAPK 5. Belum optimal dan konsitensinya dalam mentaati SOP pelayanan kepegawaian . b.
Analisa Lingkungan Eksternal Analisa lingkungan eksternal, harus dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan berbagai peluang (Opportunity) dan tantangan/ancaman ((Threat) organisasi, yang berkembang yang harus dihadapi oleh organisasi. Peluang merupakan factor eksternal yang bersifat positif yang harus digarap oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan untuk mencapai atau mampu melampui pencapaian tujuan dan sasaran strateginya. Tantangan merupakan faktor eksternal organisasi yang bersifat negatif, yang menuntut pencermatan, perhatian dan penggarapan sebaik mungkin agar
49 keberadaannya tidak menjadi ancaman yang dapat merugikan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Peluang (Opportunity) dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Tersedianya secara lengkap Peraturan Bidang Aparatur Pemerintah. 2. Cukup besarnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan penataan jabatan PNS. 3. Tingginya minat masyarakat menjadi PNS 4. Tersedianya SDM masyarakat yang berkualitas yang dapat direkruit sebagai PNS. 5. Tersedianya berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang menawarkan berbagai macam kerjasama jenis diklat dan kursus. Sedangkan yang menjadi tantangan (Threat) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan 2. Tingginya tuntutan masyakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintahan 4. Belum mantapnya kinerja Aparatur. 5. Masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS. Dengan melihat faktor-faktor lingkungan strategis BKD Kabupaten Lamongan tersebut, maka untuk dapat merumuskan issue strategis bidang kepegawaian dan diklat pegawai harus dilakukan pemetaan interaksi antar faktor lingkungan strategis yang melingkupi BKD Kabupaten Lamongan, yang disampaikan sebagaimana tabel berikut :
45 Tabel 2.11 Pemetaan interaksi antar faktor lingkungan strategis yang melingkupi BKD Kabupaten Lamongan
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunity)
Tantangan (Treath)
S – O (Interaksi Strength dg Opportunity) 1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara professional guna mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS 2. Mendayagunakan semakin mantapnya kerja-sama dan koordinasi di BKD untuk mengoptimalkan pemanfaatan tersediannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah 3. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jum-lah SDM Aparatur BKD untuk mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang menawarkan kerjasa-ma jenis diklat dan khursus 4. Mendayagunakan semakin baiknya sarana dan prasarana BKD untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS. 5. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendi-dikan SDM Aparatur BKD untuk mengoptimalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS. W – O ( Interaksi Weakness dg Opportunity) 1. Mengatasi rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas dengan mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS 2. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS. 3. Mengatasi belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten Lamongan dengan menyeleksi ketersediaan SDM masyara-kat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS (yang ahli dibidang ICT). 4. Mengatasi belum optimal dan konsistensinya dalam mentaati SOP pelayanan kepegawaian dengan mengoptimalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang menawarkan kerjasama jenis diklat dan khursus 5. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengoptimalkan pemanfaatan tersediannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah
S – T (Interaksi Strength dg Treath) 1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara professional guna memenuhi tuntutan masyarakat terha-dap peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Mendayagunaakan semakin mantapnya ker-jasama dan koordinasi di BKD untuk mengatasi tingginya intervensi pejabat politik terhadap proses kerja birokrasi pemerintahan. 3. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jumlah SDM Aparatur BKD untuk penyelenggaraan diklat pegawai guna memantapkan kinerja aparatur secara menyeluruh. 4. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendidikan SDM Aparatur BKD untuk mengatasi masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS 5. Mendayagunkan semakin baiknya sarana dan prasarana BKD SDM Aparat BKD untuk mengatasi tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah W – T (Interaksi Weakness dg Treath) 1. Menghindari rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas untuk merespon secara positif terhadap tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah. 2. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengusahakan perbaikan belum mantapnya kinerja aparatur 3. Menghindari belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten Lamongan untuk meres-pon secara positif terhadap tingginya tututan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Menghindari belum optimal dan konsistensinya dalam mentaati SOP pelayanan kepegawaian dengan mengusahakan perbaikan masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS 5. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur untuk merespon secara positif terhadap tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintah
46 Dari hasil pemetaan faktor-faktor lingkungan strategis yang melingkup BKD Kabupaten Lamongan tersebut, maka dapat diketahui dan dapat disampai issue strategis sebagai berikut : 1. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kekuatan dengan peluang : a. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara professional guna mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS b. Mendayagunakan semakin mantapnya kerja-sama dan koordinasi di BKD untuk meng-optimalkan pemanfaatan tersediannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah c. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jum-lah SDM Aparatur BKD untuk mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang menawarkan kerjasa-ma jenis diklat dan khursus d. Mendayagunakan Semakin baiknya sarana dan prasarana BKD untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS. e. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendi-dikan SDM Aparatur BKD untuk mengop-timalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS. 2. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kekuatan dengan tantangan : a. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penye-lenggaraan mana-jemen kepegawaian secara professional guna memenuhi tuntutan masyarakat terha-dap peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Mendayagunaakan semakin mantapnya ke-rjasama dan koordinasi di BKD untuk menga-tasi tingginya intervensi pejabat politik terhadap proses kerja birokrasi pemerintahan. c. Mendayagunakan
ketersediaan
dukungan jumlah SDM Aparatur BKD untuk
penyelenggaraan diklat pegawai guna memantapkan kinerja aparatur secara menyeluruh. d. Mendayagunakan meningkatnya tingkat
pendidikan SDM Aparatur BKD untuk
mengatasi masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS e. Mendayagunkan semakin baiknya sarana dan prasarana BKD SDM Aparat BKD untuk mengatasi tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah
3. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kelemahan dengan peluang :
47 a. Mengatasi rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas dengan mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS b. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengoptimalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS. c. Mengatasi belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten Lamongan dengan menyeleksi ketersediaan SDM masyarakat
paling berkualitas
untuk direkruit sebagai PNS. d. Mengatasi belum optimal dan konsistensinya dalam mentaati SOP pelayanan kepegawaian dengan mengoptimalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang menawarkan kerjasama jenis diklat dan khursus e. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengoptimalkan pemanfaatan tersediannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah 4. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kelemahan dengan tantangan : a. Menghindari
rendahnya
ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian
tugas untuk merespon secara positif terhadap tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah. b. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengusahakan perbaikan belum mantapnya kinerja aparatur c. Menghindari
belum
optimalnya
pe-ngembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD
Kabupaten Lamongan untuk merespon secara positif terhadap tingginya tututan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. d. Menghindari belum
optimal dan konsistensinya dalam mentaati SOP pelayanan
kepegawaian dengan mengusahakan perbaikan masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS e. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur dengan merespon secara positif terhadap tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintah
Dari faktor strategis dan issue strategis prioritas yang melingkupi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ini, maka seluruh potensi sumber daya lingkungan strategis internal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, baik yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki maupun kelemahannya, semua harus didayagunakan secara optimal untuk mendukung percepatan terwujudnya kebijakan nasional grand design dan road map reformasi birokrasi khusus yang berkaitan
48 dengan program penataan sistem manajemen SDM Aparatur, serta juga untuk turut medukung percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah dituangkan pada RPJMD Kabupaten Lamonngan 2011-2015. Demikian pula berbagai potensi likungan strategis eksternal, baik yang berbentuk peluang maupun tantangan semua harus dapat tergarap secara optimal sehingga akan memunculkan dampak positif yang menguntungkan BKD Kabupaten Lamongan untuk mendorong percepatan terwujudnya kibijakan nasional tersebt serta visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan. Ketersediaan dan kejelasan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus menjadi pedoman bagi seluruh jenjang Pejabat dan Staf untuk menyelesaian seluruh tugas-tugas pelayanan kepegawaian dan diklat maupun tugas-tugas pembuatan kebijakan dalam pengaturan teknis kepegawaian dan diklat PNS Daerah. Dukungan jumlah ketersediaan SDM Apatur sebagai pejabat dan staf pelaksana penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah harus dioptimalkan pendayagunaan dan pemanfaatannya untuk penyelesaian berbagai urusan kepegawaian dan diklat PNSD. Semakin baik ketersediaan sarana dan prasarana kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, harus didayagunakan pemanfaatannya untuk meningkatkan kecepatan dan kecermatan berbagai proses pelayanan kepegawaian dan diklat PNSD. Mantapnya kerjasama dan koordinasi antar pejabat dan staf SDM yang ada di Badan Kepegawaian Daerah harus memperlancar kecepatan dan ketepatan semua proses penanganan tugas bidang kepegawaian dan diklat dan harus terhindari adanya overlapping (tumpang tindih) penyelesaian tugas maupun harus terhindari adanya terbengkelainya tugas karena tidak ada yang merasa memiliki tanggungjawab. Meningkatnya tingkat pendidikan SDM BKD Kabupaten Lamongan, harus didayagunaakan pemanfaatannya untuk penyelesaian berbagai tugas kepegawaian dan diklat menjadi lebih sistematis dan terkonsep sehingga tingkat ketelitian, kecepatan dan ketepatannya bisa dipertanggungjawabkan secara hierakhis administrative maupun secara hukumnya. Faktor lingkungan internal kekuatan BKD Kabupaten Lamongan tersebut, semuanya harus didayagukan secara optimal untuk menddorong percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Kelemahan BKD Kabupaten Lamongan terkait rendahnya minat personil untuk mengikuti perkembangan, mempelajari dan menguasai peraturan yang terkait denngan bidang tugasnya, harus menjadi perhatian dan penanganan secara sungguhsungguh, karena penguasaan peraturan terkait bidang tugas merupakan persyaratan vital dan mutlak agar tugas-tugas yang menjadi tannggungjawabnya dapat tertangani dan diselesaikan sesuai penjadwalan dan prosesdur yang berlaku, berjalan secara tertib, teratur, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan legalitas output semua proses ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Rendahnya ketelitian dan
49 kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas, harus segera mendapatkan penanganan karena semua proses pelayanan dan penyiapan bahan pembuatan kebijakan teknis kepegawaian dan diklat pegawai memerlukan ketelitian dan kedisiplinaan yang tinggi agar semua proses berjalan efisien, efektif, menurut penjadwalan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, serta output proses dapat terselesaiakan dengan benar, tepat waktu, tepat sasaran, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan. Rendahnya motivasi kerja personil perlu segera diatasi agar tugas-tugas dibidang kepegawaian dan diklat pegawai dapat dicapai sesuai target kinerja yang telah diprogramkan. Motivasi yang bersifat positif berupa penghargaan (rewards) dan yang bersifat negative berupa penjatuhan hukuman (punishment) harus dijalankan secara konsisten dan konsekuwen, obyektif, proporsional dan tepat sasaran. Upaya peningkatan kesejahteraan dan penumbuhan kebanggaan jiwa korps serta pengembangan dan penanaman nilai-nilai luhur harus dilakukan dan diberikan kepada semua pejabat dan staf BKD Kabupaten Lamongan. Komitmen visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program strategis BKD Kabupaten Lamongan harus tersosialisasi dan tertanam dalam setiap lubuk sanubari personil SDM Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus menjadi perhatian prioritas program pengembangan perwujudannya, karena dengan SIMPEG ini berbagai proses pelayanan kepegawaian dan diklat pegawai diharapkan dapat berjalan dengan benar, cepat dan tepat sasaran, serta dapat berkembang alur komunikasi dan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, obyektif, valid, cermat dan akurat yang keberadaannya sangat dibutuhkan agar semua kebijakan teknis kepegawaian dan diklat pegawai yang dihasilkan BKD Kabupaten Lamongan benar-benar berkualitas mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun percepatan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh. Belum optimal dan konsistensinya dalam mentaati SOP pelayanan kepegawaian banyak menyebabkan ketidak jelasan alur proses pelayanan, interval waktu proses pelayanan, personil penanggungjawab teknis penanganan pelayanan, maupun transparansi pertanggungjawabannya. Oleh karena itu optimalisasi dan konsistensi dalam mentaati SOP pelayanan kepegawaian dan diklat pegawai harus menjadi prioritas program perwujudannya. Ketersediaan secara lengkap terhadap peraturan bidang aparatur pemerintah, harus didayagunakan pemanfaatannya untuk penanganan dan penyelesaian berbaagai tugas kepegawaian dan diklat pegawai serta untuk ditindaklanjuti penjabarannya dalam kebijakan teknis kepegawaian dan diklat pegawai di Daerah. Dengan demikian profesionalitas penanganan tugas dan urusan kepegawaian dan diklat pegawai akan benar-benar dapat terjamin obyektivitas,
50 ketertiban dan keteraturan pelaksanaannya serta dapat dengan mudan dan transparan pertanggungjawabannya. Cukup besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penataan jabatan, harus didayagunakan secara optimal untuk menata posisi-posisi jabatan untuk diisi dengan tenaga-tenaga yang professional, berkualitas, berprestasi, memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi serta memiliki kompetensi keahlian yang tepat dengan mengacu prinsip the right man on the right job melalui proses penilaian yang obyektif dan terjadi kompetisi secara sehat dengan tetap mempedomani bingkai rambu-rambu persyaratan admnistratif sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan perlu segera mempertimbangkan dan mempersiapkan diri program kompetisi secara terbuka dalam proses recruitment jabatan struktural sesuai Permen PANRB No.16 Tahun 2013, untuk bisa mendapatkan SDM Aparatur yang benar-benar berkualitas dan kompeten dalam bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Tingginya minat masyarakat menjadi PNS, maka pemerintah tidak banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga dari masyarakat untuk direkruit sebagai aparat pemerintah. Kondisi tersebut harus didayagunakan dengan merekruit dan menyeleksi diantara mereka yang benar-benar memiliki kompetensi keahlian yang tinggi sesuai dengan kebutuhan kekosongan formasi jabatan yang ada. Tersedianya SDM masyarakat yang berkualitas yang dapat direkruit sebagai aparatur pemerintah, harus didayagunakan seoptimal mungkin dengan menyeleksi mereka untuk diambil yang terbaik untuk direkruit sebagai aparat pemerintah. Dengan demikian apabila diperoleh tenaga-tenaga terbaik dan berkompetensi keahlian yang tinggi, untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan yang ada di seluruh SKPD, maka diharapkan akan mampu menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan dan pelayanan masyarakat serta mampu mengendalikan operasional berbagai pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah secara lebih efeisien, efektif dan akuntable. Tersedianya berbagai lembaga diklat yang berkualitas yang menawarkan berbagai macam kerjasama dibidang diklat dan khursus, harus didayagunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi keahlian aparatur pemerintah termasuk memberikan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural yang dipersyaratkan (yang kondisi saat ini pejabat yang diberikan Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang eselon yang didudukinya masih belum ada separuhnya). Pejabat eselon II sebanyak 33 orang yang belum mendapat Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 19 orang ( 58 %). Dari pejabat eselon III sebanyak 197 orang yang belum mendapatkan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 116 orang ( 59 %). Sedangkan dari pejabat eselon IV sebanyak 709 orang yang belum mendapatkan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 308 orang (44 %).. Harapanya agar yang bersangkutan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap penanganan dan penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara lebih efektif, efisien dan akuntable. Dengan demikian apabila semua peluang strategis tersebut dapat tergarap
51 dan terdayagunakan secara optimal, maka diharapkan akan mampu mendorong tercapainya tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta visi, misi, tujuan dan sasaran strategis secara menyeluruh juga dapat terdorong kecepatan perwujudannya. Tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan, harus benar-benar direspon secara positif dan perlu dijadikan sebagai bahan dasar dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja birokrasi pemerintah agar bekerja secara lebih professional. Kesalahan, penyalahan guanaanwewenang, pelanggaran ketentuan, korupsi, kolosi, nepotisme dan sebagainya yang dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintah, apabila diketahui oleh masyarakat, hal tersebut bisa digugat oleh masyarakat, dan bila terbukti kebenarannya maka akan berdampak turunnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah dan selanjutnya akan berakibat pudar dan turunnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dengan tingginya kontrol masyarakat terhadap pemerintah harus menjadikan dasar bagi aparat birokrasi pemerintah untuk instrospeksi diri agar tidak melakukan kesalahan, bertindak sewenang-wenang, pelanggaran aturan dan tidak melakukan KKN. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, harus disikapi secara positif untuk melakukan berbagai upaya dan program pembenahan dan peningkatan kualitas pelayan publik baik yang menyangkut peningkatan kualitas sikap perilaku petugas pelayanan yang harus senantiasa memperlihatkan profesionalilas, simpantik, sopan, santun, ramah dan penuh ketulusan dalam memberikan pelayanan, yang menyangkut sarana pelayanan harus mampu menjamin kelancaran, kecermatan, kecepatan, keakuratan, keamanan dan kenyamanan bagi petugas maupun masyarakat yang dilayani. Komitment memurahkan biaya pelayanan, meningkatkan efisensi dan efektivitas prosedur dan proses pelayanan, medekatkan area pelayanan ke masyarakat serta transparansi tarif pelayanan, semua harus menjadi komitment bersama antara pemerintah, stakeholder pelayanan dan masyarakat. Tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintah, dengan kondisi system pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini, memang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu aparat birokrasi pemerintahan harus mampu menyikapi secara positif dengan pengusaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intervensi justru harus dijadikan bahan pertimbangan positif dalam perumusan kebijakan teknis, sepanjang hal tersebut dari sisi berbagai persyaratan administrative dan standart kualitas masih dalam bingkai ada kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum mantapnya kinerja aparatur, yang selama ini banyak digugat oleh masyarakat, harus menjadi perhatian secara sungguh-sungguh karena kinerja aparatur pemerintah merupakan indikator utama sebagai penentu tinggi rendahnya kinerja pemerintah. Penerapan kebijakan pemberian reward dan punishment harus dijalankan secara
52 kosekuwen, konsisten, proporsional dan tepat momentum serta sasarannya. Peningkatan intensitas pengawasan, baik pengawasan melekat (waskat) atau SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) maupun pengawasan fungsional, sangat diperlukan untuk mendorong pemantapan kinerja aparatur. Upaya peningkatan kesejahteraan, kebanggaan jiwa korps nya, serta pengembangan dan penanaman nilai-nilai luhur harus dilakukan dan diberikan kepada semua apatur pemerintah. Komitmen visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program strategis tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota harus tersosialisasi dan tertanam dengan baik dalam setiap lubuk sanubari aparatur pemerintah. Kesempatan dan keikutsertaan untuk meningkatkan pendidikan formal maupun diklat jabatan, khursus-khursus, seminar, lokarya sesuai dengan bidang tugas masing-masing harus di buka seluas-luasnya khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Masih rendahnya kesadaran hukum aparat pemerintah, harus mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, karena terkait dengan hal ini aparatur pemerintah seharusnya menjadi pelopor dan teladan di masyarakat dan di likungan dimana yang bersangkutan tinggal, dalam hal kesadaran ketaatan hukum maupun kesadaran untuk mentaati dan menjalankan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Aparatur pemerintah harus banyak dilibatkan pada berbagai proses sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan diikutkan berbagai program gerakan penyadaran hukum masyarakat. Seluruh aparatur pemerintah harus ditanamkan betapa besar manfaat dan pentingnya kesadaran untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila semua tantangan dapat dikelola dengan baik dan didayagunakan untuk diusahakan diubah menjadi peluang, maka hal tersebut justru akan semakin mampu turut mendorong percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan
53 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH Dalam grand design reformasi birokrasi nasional tahun 2010-2025 berdasarkan Kepres No.81 Tahun 2010, dibidang SDM Aparatur medeteksi adanya masalah utama SDM Aparatur Negara yaitu alokasi dalam hal kuantitas, kualitas dan distribusi PNS menurut territorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumberdaya aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Sistem penggajian pegawai negeri belum didadasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan goloangan/ pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tanggungjawab. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja dan tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu dalam grand design reformasi birokrasi, dibidang sumberdaya aparatur mengarahkan area perubahannya sehingga SDM Aparatur menjadi berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Sesuai road map reformasi birokrasi periode tahun 2010-2014 berdasarkan Permen PARB No. 20 Tahun 2010, dibidang SDM Aparatur telah diprogramkan penataan sistem manajemen SDM Aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini, juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah, antar aparatur pusat dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Agar tujuan ini benar-benar dapat diwujudkan, maka melalui program tersebut ditargetkan mulai dari (1) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur, (2) meningkatnya disiplin aparatur, (3) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur. Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan periode RPJMD tahun 2011-2015, yaitu Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing, telah ditetapkan salah satu
54 tujuannya yaitu ”Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Salah satu sasaran dari tujuan ini, yaitu “Meningkatnya pengelolaan aparatur yang professional,” merupakan fokus garapan yang menjadi tanggungjawab BKD Kabupaten Lamongan dalam mewujudkannya. Dari sasaran “Meningkatnya pengelolaan aparatur yang professional,” dengan jelas menetapkan dua indikatornya yaitu (1) Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, dan (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis), yang kesemuanya harus dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang secara kelembagaan merupakan lembaga teknis daerah Kabupaten Lamongan yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah dan pendidikan dan pelatihan, tentunya berkewajiban menyongsong, mendukung dan harus mengimplentasikan kebijakan Grand design dan road map reformasi birokrasi nasional tersebut, khususnya yang berkaitan dengan program penataan sitem manajemen aparatur. Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan nasional tersebut dan juga untuk mendukung terwujudnya visi, dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sesuai tugas pokok dan fungsinya, secara jelas telah menetapkan dan menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai mana yang tertuang pada Rencana Strategisnya tahun 2011-2015 sebagai berikut : Visi : “Terwujudnya penyelenggaraan manajemen Kepegawaian Daerah yang profesional, beretika dan akuntabel, untuk mendukung terlaksananya Good Governance” MISI : a. Mewujudkan peningkatan
kualitas pelayanan kepegawaian dan diklat untuk
mendorong peningkatan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat ; b. Mewujudkan peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan diklat untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. c. Mewujudkan peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang professional, memiliki kebersamaan, integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk kecepatan,
55 kecermatan, ketepatan serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelessaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Terkait tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi dan misi dimaksud, disampaikan dan diuraikan tersendiri pada sub bahasan selanjutnya.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKD Penetapan tujuan dan sasaran rencana kinerja didasarkan atas hasil identifikasi dan analisa factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang telah ditetapkan sebagai penjabaran visi dan misi yang dipilih untuk diperjuangkan perwujudannya. Tujuan Rencana Kinerja (Renja) merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk kurun waktu selama satu tahun sesuai masa Renja yang direncanakan.Setiap tujuan rencana kinerja akan ditentukan sasaran yang ingin diwujudkan. Sasaran Renja merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai melalui penjabaran kedalam berbagai program, dan selanjutnya program haarus diurai kedalam berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan hingga menghasilkan output yang nyata dan terukur. Tujuan Renja Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategis, yang melingkupi dan harus ditangani serta dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2015, disampaikan sebagai berikut : 1. Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Tujuan tersebut agar dapat dicapai secara terarah, maka masing-masing tujuan harus ditentukan sasaran
yang akan dituju yang berkaitan dengan bidang tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara lebih nyata dalam rumusan yang lebih spesipik, terukur dan telah dirancang indikator sasarannya. Dalam usaha mencapai tujuan rencana kinerja
56 tersebut, maka ditetapkan dan dipilih sasaran Renja
Badan Kepegawaian Daerah
Kanupaten Lamongan pada tahun 2014, sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan pencapai tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasarannya adalah “ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” 2. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasarannya adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” 3. Untuk mewujudkan pencapai tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasarannya adalah “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.”
3.3. RENJA PROGRAM DAN KEGIATAN BKD 3.3.1 Renja Program dan Kegiatan BKD Tahun 2014, Keseluruhan Tupoksi 3.3.1.1 Renja Program BKD Kab Lamongan Tahun 2014 Program merupakan kumpulan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dijalankan oleh satuan unit kerja pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk perwujudan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, maka masingmasing sasaran Renja disiapkan program dengan rincian sebagai berikut : 1. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. b. Program fasilitasi pindah/ purna tugas 2. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumah-tanggaan kepegawaian, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program pelayanan administrasi perkantoran. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. c. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. d. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian 3. Sasaran meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
57 b. Program pendidikan kedinasan c. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur 3.3.1.2 Renja Kegiatan BKD Lamongan Tahun 2014 Setiap program yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, semuanya akan dijabarkan kedalam rincian kegiatan yang harus dijalankannya, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Rincian kegiatan yang direncanakan akan dijalankan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, disampaikan sebagai berikut : 1. Program
pembinaan dan pengembangan aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan
sebagai berikut : a. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS b. Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. c. Pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan. d. Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian. e. Sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai.PNS. f.
Penyelenggaraan proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi.
g. Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum h. Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. i. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai k. Penyelenggaraan
evaluasi
dan
penilaian
indek
kepuasan
pelayanan
kepegawaian. 2. Program fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS b. Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS. b. Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas c. Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan
Wakil
Kepala
Daerah
dan
pemberhentian
PNS
yang
menjadi
anggota/pengurus partai politik. d. Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak
58 e. Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan 3. Program pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan jasa surat-menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan. e. Penyedia jasa kebersihan kantor. f.
Penyediaan alat tulis kantor.
g. Penyediaan barang cetak dan pengadaan. h. Penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan. i.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
j.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
k. Penyediaan makan dan minum. l.
Rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah.
m. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan. 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b.
Pengadaan peralatan gedung kantor
c.
Pengadaan meubelair
d.
Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu
e.
Pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai
f.
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
g.
Pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor
h.
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
i.
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional
j.
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
k.
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
l.
Rehab/pembangunan gedung kantor
5. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD b. Penyusunan anggaran SKPD c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD d. Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran e. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun f.
Penyusunan LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD
59 6. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK b. Pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai c. Pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai d. Inventarisasi dan pendataan honorer e. Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai f.
Pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian
g. Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian h. Inventarisasi dan pengiriman LP2P 7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan pelatihan formal b
Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
c. Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN. d. Pemberian ijin belajar PNS e. Penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan 8. Program pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan f.
Penyelenggaraan analisis dampak dampak pendidikan dan pelatihan
9. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat b. Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah c. Penyelenggaraan psicotest dan fit and provertest PNS d. Penyelenggaraan general medical check up e. Pembinaan dan penerbitan DP-3, PAK dan penilaian kinerjan PNS f.
Penyusunan formasi jabatan PNS
g. Seleksi penerimaan Calon PNS Secara lebih terperinci dan lengkap Target Rencana Kinerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014, baik berkaitan dengan indikator
60 Program dan Kegiatan serta indikator input, output dan outcome – nya, disampaikan sebagaimana lampiran VII. 3.3.2 Program dan Kegiatan Renja BKD Tahun 2014, Khusus Terkait IKU 3.3.2.1 Program Renja BKD Kab Lamongan Tahun 2014 Program Renja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2014 untuk mencapai tujuan dan sasaran secara khusus terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditentukan pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015,
masing-masing sasaran Renja disiapkan program dengan rincian sebagai
berikut : 1. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. b. Program fasilitasi pindah/ purna tugas 2. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumah-tanggaan kepegawaian, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian 3. Sasaran meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur b. Program pendidikan kedinasan c. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
3.3.2.2 Kegiatan Renja BKD Lamongan Tahun 2014 Setiap program yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditentukan pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015, semuanya juga dijabarkan kedalam rincian kegiatan yang harus dijalankannya, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Rincian kegiatan yang direncanakan akan dijalankan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), disampaikan sebagai berikut : 1. Program
pembinaan dan pengembangan aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan
sebagai berikut : a. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS b. Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
61 c. Pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan. d. Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian. e. Sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai.PNS. f.
Penyelenggaraan proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi.
g. Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum h. Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. i.
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai
k. Penyelenggaraan
evaluasi
dan
penilaian
indek
kepuasan
pelayanan
kepegawaian. 2. Program fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS b. Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS. b. Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas c. Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan
Wakil
Kepala
Daerah
dan
pemberhentian
PNS
yang
menjadi
anggota/pengurus partai politik. d. Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak e. Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan 3. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK b. Pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai c. Pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai d. Inventarisasi dan pendataan honorer e. Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai f.
Pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian
g. Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian h. Inventarisasi dan pengiriman LP2P
62 4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan pelatihan formal b
Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
c. Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN. d. Pemberian ijin belajar PNS e. Penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan 5. Program pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan f.
Penyelenggaraan analisis dampak dampak pendidikan dan pelatihan
6. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat b. Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah c. Penyelenggaraan psicotest dan fit and provertest PNS d. Penyelenggaraan general medical check up e. Pembinaan dan penerbitan DP-3, PAK dan penilaian kinerjan PNS f.
Penyusunan formasi jabatan PNS
g. Seleksi penerimaan Calon PNS
63
jyg
64 LAMPIRAN I Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
I
SATUAN
1 2 Tujuan Peningkatan Kepuasan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian A. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3
INDIKATOR REALIS TARGET ASI 4 5
SISA
%
6
7
95,9 91,98
1 2
3
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pengambilan sumpah PNS dan Sumpah Jabatan
4
Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
5
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
6
Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
SK PAK
1.900
1.702
PNS
13
13
PNS
1.426
1.426
-
100,00
PNS
748
748
-
100,00
PNS
300
300
-
100,00
100,00
2.271
2.271
-
100,00
425
425
-
100,00
Karis/Karsu (lembar)
302
302
-
100,00
Taspen (lembar)
221
221
-
100,00
319
319
-
100,00
76
76
-
100,00
41
19
Cuti (orang) Bapertarum (lembar) Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua
89,58
100,00 Berkala (SK) Karpeg (lembar)
7
198
SK 22
46,3
65
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
SATUAN
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
SISA
%
dan seterusnya. 8
B.
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Fasilitasi pindah/ purna tugas
Kali
12
12
-
100,00 100,00
1
2
Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2011, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja Penyelenggaraan pengangkatan pemindahan dan pemindahan jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja dan pimpinan perusahaan daerah
SK
Jabatan struktural (org) Perusahaan Daerah ( org)
6.054
-
100,00
-
100,00
228
228
-
100,00
2
2
-
100,00
308
308
-
100,00
491
491
-
100,00
3
II.
Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih 4 Penyelenggaraan ,pengangkatan , pemindahan , perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Tujuan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan A. Pelayanan administrasi perkantoran
6.054
SK
orang
100,00 100,00
1 2 3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Surat Jam/bln
666
666
-
100,00
2
2
-
100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100,00 Pemerihara an kursi (buah) Pemelihara an meja (buah)
32
32
-
100,00
5
5
-
100,00
66
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO 4
5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SATUAN
Kendaraan Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4
9 10
11
B.
Jenis
%
15
15
-
100,00
12
12
-
100,00
3
3
-
100,00
4
4
-
46
46
-
100,00
21
21
-
100,00
100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis
22
22
-
100,00
Jenis
21
21
-
100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Surat kabar
5
5
-
100,00
Kotak/dos
2.457
2.457
-
100,00
Porsi
1.921
1.921
-
100,00
gelas/botol
536
536
-
100,00
Perjalanan Tenaga kontrak kerja
63
63
-
100,00
4
4
-
100,00
12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
SISA
Ruangan
Jenis
8
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
100,00 Buah
4
4
-
Pengadaan AC
2
2
-
Pengadaan almari
5
5
-
100,00 100,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100,00 100,00
Pengadaan notebook Pengadaan printer
1
1
-
100,00
3
3
-
100,00
67
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
SATUAN Pengadaan PC Pengadaan Scanner
3
4 5
Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor
7
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
9
10
SISA
%
1
1
-
100,00
1
1
-
100,00 100,00
Set
1
1
-
Almari buku
5
5
-
100,00
Gorden Jenis pemeliharaan
8
8
-
100,00
1
1
-
100,00
Tempat Kendaraan
1
1
-
100,00
1
1
-
100,00
Pengadaan mebelair
6
8
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
Kendaraan
100,00
Servis AC/ Komputer
4
4
-
100,00
Ruangan
41
41
-
100,00
Gedung
1
1
-
100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
11 C
Rehab/pembangunan gedung kantor Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,00 1 2 3
4
D
Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD Penyusunan anggaran SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
6
Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD
Peningkatan kualitas informasi kepegawaian
Dokumen
1
1
-
100,00
Dokumen
2
2
-
100,00
Set
36
36
-
100,00
Set
6
6
-
100,00
Berkas
3
3
-
100,00
Dokumen
3
3
100,00
100,00
68
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO 1
Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian
2
Inventarisasi dan pendataan honorer Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai
3 4
5
III
Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian Inventarisasi dan pengiriman LP2P
SATUAN
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
SISA
1 set
1
1
-
100,00
Kali
2
2
-
100,00
Kali
1
1
Kali
2
2
-
Kali
1
1
-
-
100,00
98,02 100,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100,00 PNS PNS
74
74
-
9
9
-
100,00
4
4
-
100,00
288
288
-
100,00
orang
PNS B.
100,00
100,00
Tujuan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan Sasaran meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan A Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
2 Tugas belajar dan ikatan dinas PNS 3 Seleksi Penerimaan Praja IPDN 4 Pemberian ijin belajar PNS
%
Pendidikan kedinasan 94,44 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Born to succes Diklat Manaj Kepegawai an Diklat Peningkatan kinerja pol- pp Diklat Swadaya/ non APBD
-
100,00
45
45
-
100,00
40
40
-
100,00
40
40
-
100,00
458
458
-
100,00
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural
83,33 Diklat Pim
2
2
-
100,00
69
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
SATUAN
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
SISA
%
II Diklat Pim III Diklat Pim IV
C
3 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 2 Pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerja PNS 3 Pembuatan Formasi PNS tahun 2012
CPNS
10
5
5
50,00
40
40
-
100,00
349
349
-
100,00 99,64
Peserta
Dokumen 1 Set
32
32
-
100,00
12.438
12.438
-
100,00
1
1
-
100,00
4 Seleksi Penerimaan CPNS
98,56 Peserta berkas tenaga Honorer yg sudah diverifikasi BKN Perjalanan dinas
Capaian Kinerja Keseluruan BKD
190
182
8
95,7
182
182
-
100,00
14
14
-
100,00 97,97
70
LAMPIRAN II Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 Yang Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU)
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
I
SATUAN
1 2 Tujuan Peningkatan Kepuasan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian A. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3
INDIKATOR REALIS TARGET ASI 4 5
SISA
%
6
7
95,9 91,98
1 2
3
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pengambilan sumpah PNS dan Sumpah Jabatan
4
Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
5
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
6
Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
SK PAK
1.900
1.702
198
89,58
PNS
13
13
PNS
1.426
1.426
-
100,00
PNS
748
748
-
100,00
PNS
300
300
-
100,00
100,00
100,00 Berkala (SK)
2.271
2.271
-
100,00
Karpeg (lembar)
425
425
-
100,00
Karis/Karsu (lembar)
302
302
-
100,00
Taspen (lembar)
221
221
-
100,00
319
319
-
100,00
76
76
-
100,00
Cuti (orang) Bapertarum (lembar)
71
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
SISA
%
7
B.
Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. 8 Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Fasilitasi pindah/ purna tugas
SATUAN
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
SK
41
19
22
Kali
12
12
-
46,3
100,00 100,00
1
2
Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2011, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja Penyelenggaraan pengangkatan pemindahan dan pemindahan jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja dan pimpinan perusahaan daerah
SK
6.054
Jabatan struktural (org) Perusahaan Daerah ( org)
-
100,00
-
100,00
228
228
-
100,00
2
2
-
100,00
SK
308
308
-
100,00
orang
491
491
-
100,00
3
II.
Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih 4 Penyelenggaraan ,pengangkatan , pemindahan , perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Tujuan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan A Peningkatan kualitas informasi kepegawaian 1 Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian
6.054
2 3 4
5
Inventarisasi dan pendataan honorer Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian Inventarisasi dan pengiriman LP2P
100,00 100,00 1 set
1
1
-
100,00
Kali
2
2
-
100,00
Kali
1
1
Kali
2
2
-
Kali
1
1
-
-
100,00
100,00 100,00
72
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO III
SATUAN
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
SISA
Tujuan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan Sasaran meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan A Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 1
2 3 4
98,02 100,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tugas belajar dan ikatan dinas PNS Seleksi Penerimaan Praja IPDN Pemberian ijin belajar PNS
100,00 PNS PNS
74
74
-
9
9
-
100,00
4
4
-
100,00
288
288
-
100,00
orang
PNS B.
%
Pendidikan kedinasan 94,44 1
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Born to succes Diklat Manaj Kepegawai an Diklat Peningkatan kinerja pol- pp Diklat Swadaya/ non APBD
2
-
100,00
45
45
-
100,00
40
40
-
100,00
40
40
-
100,00
458
458
-
100,00
Pendidikan dan Pelatihan Struktural
83,33 Diklat Pim II Diklat Pim III Diklat Pim IV
2
-
10 40
5 40
5 -
50,00 100,00
349
349
-
100,00
3
C
Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
100,00 2
CPNS
99,64 1
Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Peserta
32
32
-
100,00
73
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO 2
3 4
Pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerja PNS Pembuatan Formasi PNS tahun 2012
SATUAN
Dokumen 1 Set
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
SISA
%
12.438
12.438
-
100,00
1
1
-
100,00
Seleksi Penerimaan CPNS 98,56 Peserta
Capaian kinerja IKU BKD Tahun 2012
190
182
8
95,7
berkas tenaga Honorer yg sudah diverifikasi BKN
182
182
-
100,00
Perjalanan dinas
14
14
-
100,00 97,97
74
LAMPIRAN III
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 Instansi
: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
SASARAN STATEGIS 1 I. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian
INDIKATOR KINERJA 2
A. Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur
1. Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS (Pemberdayaan Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) 2. Terprosesnya pembinaan dan penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS
TARGET 3
Input : Output : Outcome : Input : Output : Outcome : Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : Jumlah SK yang diterbitkan Input : Dana Output : Peningkatan kualitas proses pelanggaran disiplin PNS Outcome : PNS yang dibina
Formulir PKK REALISASI 4
Input : Output : Outcome : Input : Output : Outcome : Input : 20.000.000,00 Dana Output : 1900 SK Data yang diproses Outcome : 1.702 SK Jumlah SK yang diterbitkan Input : 25.000.000,00 Dana Output : 13 orang Peningkatan kualitas proses Outcome : PNS yang dibina
% 5 98,39% 90,25% 96,25% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
13 orang
20.000.000,00
100 %
1.900 SK
100 %
1.702 SK
100 %
25.000.000,00
100 %
13 orang
100 %
13 orang
100%
75 3. Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan
SASARAN STATEGIS 1
Input : Dana Output : Terlaksananya pengambilan sumpah Jabatan Outcome : Pebajat dan PNS yang disumpah
INDIKATOR KINERJA 2
4. Tersosialisasikannya peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian
5. Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
B. Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas
TARGET 3
Input : Dana Output : Telaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Outcome : Jumlah yang mengikuti sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Outcome : SK yang diproses bagi PNS yang berprestasi (Satya LencanaKarya Satya) Input : Output :
Input : 89.000.000 Dana Output : Terlaksananya pengambilan 1426 orang sumpah Jabatan Outcome : Pebajat dan PNS yang disumpah 1426 orang
89.000.000
100 %
1426 orang
100 %
1426 orang
100 %
REALISASI 4
Input : 70.000.000,00 Dana Output : Telaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk 748 orang teknis bidang kepegawaian Outcome : Jumlah yang mengikuti sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian 748 orang Input : 25.000.000,00 Dana Output : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang 300 orang berprestasi Outcome : SK yang diproses bagi PNS yang berprestasi (Satya LencanaKarya Satya) 300 orang 100,00% Input : 100,00% Output :
% 5 70.000.000,00
100 %
748 orang
100 %
748 orang
100 %
25.000.000,00
100 %
300 orang
100 %
300 orang
100 % 96,78% 92,50%
76
1. Terprosesnya adm
kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2011, mutasi jabatan struktural dan fungsinal dan peninjauan masa kerja
SASARAN STATEGIS 1
Outcome : Input : Dana Output : Proses adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2011, mutasi jabatan struktural dan fungsinal dan peninjauan masa kerja Outcome : SK yang diproses
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET 3
2. Terprosesnya adm
Input : Dana Output : Terprosesnya administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/ pensiun dan pemberian tali asih Outcome : PNS yang purna tugas dan mendapat tali asih
pensiun dan pemberian tali asih
II. Meningkatnya kualitas
pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian
A. Terprogramnya
peningkatan kualitas informasi kepegawaian
100,00%
Outcome : Input : 75.000.000,00 Dana Output : Proses adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2011, mutasi jabatan struktural dan fungsinal dan peninjauan 6054 SK masa kerja Outcome : 6054 SK SK yang diproses
92,50% 75.000.000,00
100 %
6054 SK
100 %
6054 SK
100 %
REALISASI 4
Input : 106.000.000,00 Dana Output : Terprosesnya administrasi bagi PNS yang akan purna 359 orang tugas/ pensiun dan pemberian tali asih Outcome : PNS yang purna tugas dan 308 orang mendapat tali asih
% 5 99.186.500,00
93,57 %
359 orang
85 %
308 orang
85 %
Input : Output : Outcome :
100,00% 100,00% 100,00%
Input : Output : Outcome :
99,00% 100,00% 100,00%
Input : Output : Outcome :
100,00% 100,00% 100,00%
Input : Output : Outcome :
99,00% 100,00% 100,00%
77 1. Terlaksananya pe-
ngembangan sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian
III. Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan
A. Terprogramnya
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
SASARAN STATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
1. Terlaksananya
DIKLAT Formal
2. Terlaksananya
pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Input : Dana Output : Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian Outcome : Tersedianya data PNS yang akurat Input : Output : Outcome : Input : Output : Outcome :
Input : 50.000.000,00 Dana Output : Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data 12.000 orang kepegawaian Outcome : Tersedianya data PNS yang akurat 12.000 orang 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TARGET 3
Input : Dana Output : Terselenggaranya Diklat formal Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar Outcome : Jumlah PNS yang mendapat
49.500.000,00
99,00%
12.000 orang
100 %
12.000 orang
100 %
Input : Output : Outcome : Input : Output : Outcome :
86,00% 95,60% 95,60% 94,15% 100,00% 100,00% REALISASI 4
Input : 125.000.000,00 Dana Output : 74 orang Terselenggaranya Diklat formal Outcome : 74 orang Meningkatnya kompetensi pegawai Input : 80.000.000,00 Dana Output : Terlaksananya pemberian 9 orang bantuan tugas belajar Outcome : Jumlah PNS yang mendapat
% 5 116.283.950,00
93,02 %
74 orang
100 %
74 orang
100 %
73.799.950,00 9 orang
92,24% 100 %
78 bantuan tugs belajar
bantuan tugs belajar 9 orang
3. Terselenggaranya
penerimaan Praja IPDN
B. Terprogramnya
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1. Terlaksananya penyelenggaraan Diklat Teknis
SASARAN STATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
2. Terlaksananya
penyelenggaraan Diklat Struktural
Input : Dana Output : Terselenggarannya penerimaan Calon Praja IPDN Outcome : Terseleksinya Calon Praja IPDN
Input : Output : Outcome : Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat Teknis Outcome : Meningkatnya kompeteni PNS TARGET 3
Input : Dana Output : Terlaksananya Diklatpim II, III dan IV Outcome : Meningkatnya kompeteni pejabat Esl. II, III dan IV
Input : 12.000.000,00 Dana Output : Terselenggarannya 4 calon praja penerimaan Calon Praja IPDN 4 calon praja Outcome : Terseleksinya Calon Praja IPDN Input : Output : Outcome : Input : 300.000.000,00 Dana Output : 125 orang Terlaksananya Diklat Teknis Outcome : Meningkatnya kompeteni 125 orang PNS
9 orang
100 %
11.673.850,00
97,28 %
4 calon praja
100 %
4 calon praja 100 % 92,90% 96,79% 96,79%
100,00% 100,00% 100,00%
294.719.850,00
98,23 %
125 orang
100 %
125 orang
100 % % 5
REALISASI 4
Input : 675.000.000,00 Dana Output : Terlaksananya Diklatpim II, 52 orang III dan IV Outcome : Meningkatnya kompeteni pejabat Esl. II, III dan IV 52 orang
574.701.150,00
85,14 %
47 orang
90.38 %
47 orang
90.38 %
79 3. Terlaksananya
pengiriman peserta DIKLAT Pra Jabatan bagi CPNS
Input : Dana Output :
Input : 267.000.000,00 Dana Output :
Terlaksananya Diklat Prajabatan CPNS Outcome :
Terlaksananya Diklat 349 orang Prajabatan CPNS Outcome :
Meningkatnya kapasitas CPNS
C. Terprogramnya
pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
1. Terlaksananya
penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Input : Output : Outcome :
100,00% 100,00% 100,00%
Input : Dana Output :
Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Outcome : Terujinya kemampuan Pegawai
SASARAN STATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
2. Terllaksananya seleksi penerimaan CPNS Tahun 2011
349 orang Meningkatnya kapasitas CPNS
Input : Dana Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2012 Terbuatnya Formasi tahun 2012 Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
95,33 %
349 orang
99,99 %
349 orang
99,99 %
Input : Output : Outcome :
70,95% 90,00% 90,00%
Input : 20.000.000,00 Dana Output :
18.745.000,00
Terlaksananya Ujian Dinas 40 orang Kenaikan Pangkat Outcome : Terujinya kemampuan 40 orang Pegawai
TARGET 3
254.529.975,00
32 orang
80 %
32 orang
80 %
REALISASI 4
Input : 115.145.500,00 Dana Output : Terlaksananya seleksi pener0 peserta imaan CPNS tahun 2012 1 set Terbuatnya Formasi tahun 75 perdin 2012 Terlaksananya perjalanan
93.72 %
% 5 55.480.350,00
48,18 %
0 peserta
0%
1 set
100 %
75 perdin
100 %
80 dinas Outcome : CPNS yang terpilih dan SK 190 orang dalam proses 1 set Formasi tahun 2012 75 perdin Perjalanan dinas luar daerah
Outcome : CPNS yang terpilih dan SK dalam proses Formasi tahun 2012 Perjalanan dinas luar daerah
Catatan : Jumlah Anggaran tahun 2012 Rp 5.063.017.900,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 Rp 4.732.880.687,00 Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 :
NO.
INDIKATOR KINERJA
KINERJA SASARAN I
1. 2. 3.
Input Output Outcome
98,39 % 96,25% 96,25%
4.
Indeks efisiensi perbandingan output dengan input
97,82%
KINERJA KINERJA SASARAN SASARAN II III 99,00% 86,00% 100,00% 95,60% 100,00% 95,60% 101,01%
111,16%
JUMLAH
RATARATA
283,39% 292,85% 292,85%
94,46% 97,62% 97,62%
309,99%
103,34%
182 orang
95,70 %
1 set 75 perdin
100 % 100 %
81 LAMPIRAN
IV
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
I
1 2 Tujuan Peningkatan Kepuasan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian A. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 2
3 4
5 6
7
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pengambilan sumpah PNS dan Sumpah Jabatan Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
SATUAN 3
INDIKATOR REALI TARGET SASI 4 5
SISA
%
6
7
98,43 100,00
SK PAK
468
468
11
11
371
371
PNS
PNS
100,00 100,00 100,00 100,00
PNS
372
372
100,00
PNS
131
131
100,00
PNS
73
73
100,00
PNS
440
440
100 ,00
- Berkala
(SK)
1776
1776
100 ,00
- Karpeg
(lembar)
204
204
100 ,00
- Karis/Karsu
(lembar)
268
268
100 ,00
- Taspen
(lembar)
395
395
100 ,00
- Cuti
(orang)
242
242
100 ,00
- Bapertarum
(lembar)
205
205
100 ,00
31
31
100 ,00
Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Sosialisasi Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian, Jabatan Fungsional PNS, Reformasi Diklat Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya.
SK
82
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO 8
SATUAN
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai
Kali
INDIKATOR REALI TARGET SASI 2
SISA
2
% 100 ,00
B.
Fasilitasi pindah/ purna tugas
96,87
1
Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2013, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja
98,83
-
Kenaikan Pangkat PNS
-
2
Mutasi /promosi Jabatan Fungsional - Mutasi /promosi Jabatan struktural (org) - Pengangkatan CPNS menjadi PNS - Peninjauan Masa Kerja - SK Jabatan Fungsional Tertentu - Mutasi PNS antar instansi dalam daerah - Mutasi PNS antar instansi luar daerah - Pengangkatan PNS sebagai Direktur Perusahaan Daerah (org ) Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih - Pensiun -
Pemberian Tali Asih
1426
1310
SK
107
107
100 ,00
SK
371
371
100 ,00
-
-
SK
19
19
100 ,00
SK
444
444
100 ,00
SK
137
137
100 ,00
SK
22
22
100 ,00
-
-
116
91,86
91,79 orang
408
382
26
orang
408
367
41
orang
264
264
93,63 89,95
3
II.
Penyelenggaraan ,pengangkatan , pemindahan , perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Tujuan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan A. Pelayanan administrasi perkantoran
SK
1 2
3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100 ,00
100,00
100,00 Surat
662
662
100 ,00 100 ,00
Jam/bln
-
Telepon
bln
12
12
100 ,00
-
Air
M3
1159
1159
100 ,00
-
Listrik
kwh
49806
49806
100 ,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100 ,00
83
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
4
5
6
Pemeriharaan kursi
- Pemeliharaan meja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
SATUAN (buah) (buah)
8
9 10
11
13 B.
3
5
100 ,00 100 ,00
100 ,00
-
Kendaraan roda 2
Sepeda motor
12
12
-
Kendaraan roda 4
mobil
6
6
100 ,00 100 ,00
-
Gedung
orang
4
4
100 ,00
-
Halaman
orang
2
2
100 ,00
43
43
100 ,00
39
39
100 ,00
27
27
100 ,00
23
23
100 ,00
28
28
100 ,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kotak
Jenis Jenis
Jenis
Surat kabar 100 ,00 (buah)
173
173
100 ,00
(buah)
26
26
100 ,00
- dos Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Perjalanan
14
14
100 ,00
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
Tenaga kontrak kerja
6
6
100 ,00 100,00
-
-
Pengadaan AC
-
-
Pengadaan almari Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan laptop
7
7
100 ,00
1 -
1 -
100 ,00
1
1
100 ,00
5
5
100 ,00
3
3
100 ,00
- Pengadaan printer - Pengadaan PC - Pengadaan Scanner Pengadaan mebelair
(buah) (buah) (buah) (buah) Set
4
%
100 ,00
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
10
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
12
10
SISA
Kendaraan
Jenis 7
INDIKATOR REALI TARGET SASI 20 20
Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Gorden Jenis pemeliharaan
84
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO 6
7 8 9
10
SATUAN
Pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tempat Kendaraan
Kendaraan Servis AC/ Komputer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
INDIKATOR REALI TARGET SASI
SISA
%
1
1
100 ,00
4
4
100 ,00
4
4
100 ,00
1
1
100 ,00
25
25
26
26
100 ,00 Ruangan
11 C
Rehab/pembangunan gedung kantor Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Gedung
100 ,00
100,00 1 2
Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD Penyusunan anggaran SKPD
Dokumen Dokumen
3
4
1
1
100 ,00
12
12
100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100 ,00
-
Laporan Fisik Keuangan
Dokumen
12
12
100 ,00
-
Laporan TEPPA
Dokumen
12
12
100 ,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
100 ,00 Set
5
-
Laporan Keuangan
Set Laporan
12
12
100 ,00
-
Penerbitan SPP
SPP
267
267
100 ,00
-
Penerbitan SPM
SPM
267
267
100 ,00
1
1
100 ,00
3
3
100 ,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Berkas
6
Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD Dokumen
D
Peningkatan kualitas informasi kepegawaian 1 Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian 2 3 4
5
Inventarisasi dan pendataan honorer Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian Inventarisasi dan pengiriman LP2P
100,00 Data PNS
12.212
12.212
100 ,00
Kali
2
2
100 ,00
1
1
100 ,00
2
2
100 ,00
9088
9088
100 ,00
Kali Kali Kali
85
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO III
SATUAN
INDIKATOR REALI TARGET SASI
Tujuan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan Sasaran meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan A Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
SISA
% 99,91
100,00
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tugas belajar dan ikatan dinas PNS Seleksi Penerimaan Praja 3 IPDN 2
4 Pemberian ijin belajar PNS B.
PNS
105
105
100 ,00
PNS
2
2
100 ,00
orang
4
4
100 ,00
503
503
100 ,00
PNS
Pendidikan kedinasan 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
99,63 100 ,00 Manajemen Pengelola Puskesmas
30
30
100 ,00
Diklat Manajemen Kepegawaian
30
30
100 ,00
30
30
100 ,00
1424
1424
100 ,00
2
2
100 ,00
8
8
100 ,00
40
40
100 ,00
184
182
98,91
Diklat SPIP Diklat swadaya non APBD 2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Diklat Pim II Diklat Pim III Diklat Pim IV
C
3 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur 1 2
Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyelenggaraan Ujian penyesuaian ijazah
Pembinaan dan penerbitan 3 DP-3, dan penilaian kinerjan PNS
CPNS
100,11 30
31
103
69
69
100 ,00
Peserta
PNS
Dokumen
4 Pembuatan Formasi PNS
12212
12212
100 ,00
1
1
100 ,00
97,59
1 Set 5 Seleksi Penerimaan CPNS -
Jumlah perserta seleksi
Peserta
1245
1215
-
Jml peserta yang dinyatakan lulus
Peserta
-
-
Capaian Kinerja Keseluruan BKD
99,44
86 LAMPIRAN
V
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 Yang Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
I
1 2 Tujuan Peningkatan Kepuasan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian A. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 2
3 4
5 6
7
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pengambilan sumpah PNS dan Sumpah Jabatan
SATUAN 3
INDIKATOR REALIS TARGET ASI 4 5
%
6
7 98,43
100,00
SK PAK PNS
PNS
468
468
100,00
11
11
100,00
371
371
100,00
Sosialisasi petunjuk teknis bidang kepegawaian - Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai - Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS - Sosialisasi Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian, Jabatan Fungsional PNS, Reformasi Diklat Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
SISA
100,00 PNS
372
372
100,00
PNS
131
131
100,00
PNS
73
73
100,00
PNS
440
440
100 ,00
Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
100 ,00
-
Berkala
(SK)
1776
1776
100 ,00
-
Karpeg
(lembar)
204
204
100 ,00
-
Karis/Karsu
(lembar)
268
268
100 ,00
-
Taspen
(lembar)
395
395
100 ,00
-
Cuti
(orang)
242
242
100 ,00
-
Bapertarum
(lembar)
205
205
100 ,00
31
31
100 ,00
Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua
SK
87
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
SATUAN
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
SISA
%
dan seterusnya. 8
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai
B.
Fasilitasi pindah/ purna tugas
1
Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja -
Kenaikan Pangkat PNS
-
Mutasi /promosi Jabatan Fungsional Mutasi /promosi Jabatan struktural (org) Pengangkatan CPNS menjadi PNS Peninjauan Masa Kerja SK Jabatan Fungsional Tertentu Mutasi PNS antar instansi dalam daerah Mutasi PNS antar instansi luar daerah
-
2
Pemberian Tali Asih
2
100 ,00
98,83
91,8
SK
1426
1310
SK
107
107
SK
371
371
-
-
SK
19
19
100 ,00
SK
444
444
100 ,00
SK
137
137
100 ,00
SK
26
26
100 ,00
-
-
100 ,00 100 ,00
91,79
SK Orang
408
382
26
93,63
Orang
408
367
41
89,95
orang
264
264
3
II.
Penyelenggaraan, pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Tujuan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan A Peningkatan kualitas informasi kepegawaian 1 Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian
2
96,87
Pengangkatan PNS sebagai Direktur Perusahaan Daerah (org )
Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih - Pensiun -
Kali
2 3
Inventarisasi dan pendataan honorer Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai
100 ,00
100 ,00 Data PNS
12.212
12.212
100 ,00
Kali
2
2
100 ,00
1
1
100 ,00
2
2
100 ,00
9088
9088
100 ,00
Kali
4
III
Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian 5 Inventarisasi dan pengiriman LP2P Tujuan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan Sasaran meningkatkan kompetensi
100 ,00
Kali Kali
99,91
88
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
NO
aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan A Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Tugas belajar dan ikatan dinas PNS 3 Seleksi Penerimaan Praja IPDN 4 Pemberian ijin belajar PNS
SATUAN
SISA
105
105
100 ,00
PNS
2
2
100 ,00
orang
4
4
100 ,00
503
503
100 ,00
PNS
Pendidikan kedinasan 1
Pendidikan dan Pelatihan Teknis - Manajemen Pengelola Puskesmas -
Diklat Manajemen Kepegawaian
%
100 ,00
PNS B.
INDIKATOR REALIS TARGET ASI
99,63 100 ,00 PNS
PNS
30
30
100 ,00
30
30
100 ,00
30
30
1424
1424
100 ,00 -
Diklat SPIP
PNS
-
2
Diklat swadaya non APBD Pendidikan dan Pelatihan Struktural -
C
Diklat Pim II Diklat Pim III
- Diklat Pim IV 3 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur 1 2 3
Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
PNS
100 ,00 100 ,00
PNS PNS PNS CPNS
2
2
8 40
8 40
184
182
100 ,00 100 ,00 100 ,00 2
98,91 100,11
Peserta
30
31
103
Penyelenggaraan Ujian penyesuaian ijazah
Dokumen
69
69
100 ,00
Pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerjan PNS
Dokumen
12212
12212
100 ,00
4 Pembuatan Formasi PNS 5
1 Set
1
1
100 ,00
Seleksi Penerimaan CPNS 97,59 -
Jumlah perserta seleksi
Peserta
-
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus
Peserta
Capaian kinerja IKU BKD Tahun 2013
1245
1215
30
-
-
-
97,59
99,44
89
Lampiran VI
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 Instansi : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Formulir PKK SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2
1 I. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian
TARGET 3
A.Terprogramnya Pembinaan dan pengembangan aparatur
1
2
Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS (Pemberdayaan Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) Terprosesnya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
REALISASI
Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : Jumlah SK yang diterbitkan Input : Dana Output : Peningkatan kualitas proses pelanggaran disiplin PNS Outcome : PNS yang dibina
20.000.000 468 SK 468 SK
15.000.000 11 orang
11 orang
%
Input : 100% output : 100% Outcome : 100%
Input : Output : Outcome :
4
5 94.17% 97.26 % 97.26%
Input : 100% output : 100% Outcome : 100%
Input : Output : Outcome :
90.53% 100 % 100 %
Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : Jumlah SK yang diterbitkan
Input : Dana Output : Peningkatan kualitas proses pelanggaran disiplin PNS
Outcome : PNS yang dibina
19.716.000
98.58%
468 SK
100 %
468 SK
100 %
14.910.300
99.40 %
11 orang
100 %
11 orang
100%
90 SASARAN STRATEGIS 1 3
4
5
INDIKATOR KINERJA 2 Terlaksananya PNS dan pejabat yang disumpah
Tersosialisasinya petunjuk teknis bidang kepegawaian
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
TARGET
Input : Dana Output : Terlaksananya pengambilan sumpah Jabatan Outcome : Pebajat dan PNS yang disumpah Input : Dana Output : Telaksananya Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Outcome : Jumlah yang mengikuti Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
3 60.000.000
371 orang
371 orang
140.000.000 576 orang
576 orang
25.000.000 440 orang
REALISASI 4 Input : Dana Output : Terlaksananya pengambilan sumpah Jabatan
Outcome : Pebajat dan PNS yang disumpah Input : Dana Output : Telaksananya Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang
Outcome : Jumlah yang mengikuti mengikuti Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang
Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
%
28.886.000
5 48.14 %
371 orang
100 %
371 orang
100 %
136.043.000
97,17%
576 orang
100 %
576 orang
100 %
25.000.000
100 %
440 orang
100 %
91 SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET
3 Outcome : 440 orang SK yang diproses bagi PNS yang berprestasi Input : 6 Terlaksananya Pembinaan dan Dana 15.000.000 Output : penyelesaian pengajuan ijin Terlaksananya 31 orang perceraian dan Pembinaan dan perkawinan istri penyelesaian ijin yang kedua dan perceraian dan seterusnya. perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. Outcome : SK yang diproses 31 orang B. Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
1
2
Terprosesnya adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2013, mutasi jabatan struktural dan fungsional dan peninjauan masa kerja
Terprosesnya
Input : Dana Output : Proses adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2013, mutasi jabatan struktural dan fungsional dan peninjauan masa kerja Outcome : SK yang diproses Input :
75.000.000 2530 SK
2530 SK
REALISASI 4 Outcome : SK yang diproses bagi PNS yang berprestasi (Satya LencanaKarya Satya) Input : Dana Output : Terlaksananya pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya
Input : 100% output : 100% Outcome : 100%
Outcome : SK yang diproses Input : output : Outcome : Input : Dana Output : Proses adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2013, mutasi jabatan struktural dan fungsional dan peninjauan masa kerja
Outcome : SK yang diproses Input :
%
440 orang
5 100 %
14.840.000
99.93 %
31 orang
100 %
31 orang
100 % 97,81% 94.52% 94.52%
74.998.000
99,98 %
2414 SK
95,41 %
2414SK
95,41 %
92 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2 adm pensiun dan pemberian tali asih
1
TARGET
Dana Output : Proses administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/ pensiun dan pemberian tali asih Outcome : PNS yang purna tugas dan mendapat tali asih
3 133.751.000
Input : Dana Output : Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian
Outcome : Tersedianya data PNS yang akurat
4 Dana
127.921.800
5 95,64 %
Output : Terprosesnya administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/ pensiun dan pemberian tali asih
382 orang
93.63 %
408 orang
Outcome : PNS yang purna tugas dan mendapat tali asih
382 orang
93.63 %
Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian
Terlaksanya pengembangan aplikasi dan peremajaan data kepegawaian
%
408 orang
II. Meningkatnya kualitas pengelolaan peñata usahaan dan kerumah tanggaan
1
REALISASI
50.000.000
12212 orang
12.212 orang
Input : 100% output : 100% Outcome : 100%
Input : output : Outcome :
99.40% 100 % 100 %
Input : 100% output : 100% Outcome : 100%
Input : output: Outcome :
99.40% 100 % 100 %
Input : Dana Output : Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian
Outcome : Tersedianya data PNS yang akurat
49.700.000
99,40 %
12212 orang
100 %
12212 orang
100%
93 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2
1 III. Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan
TARGET 3
A.Terprogramnya Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1
2
Terlaksananya Diklat Formal
REALISASI
Input : Dana Output : Terselenggaranya diklat formal
Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai Input : Terlaksananya pemberian Dana Output : bantuan tugas belajar dan ikatan Terlaksananya dinas pemberian bantuan tugas belajar Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai
125.000.000
105 orang
Input : 100% output : 100% Outcome : 100%
Input : output: Outcome :
4
5 94.35% 100.33 % 100.33 %
Input : 100% output : 100% Outcome : 100%
Input : Output : Outcome :
92.61% 100 % 100 %
Input : Dana Output : Terselenggaranya diklat formal
2 orang
Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar
2 orang
Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai
105 orang
100.000.000
%
124.136.540
105 orang
99.31 %
100 %
105 orang
100 %
81.220.000
81.22 %
2 orang
2 orang
100 %
100 %
94 SASARAN STRATEGIS 1 3
INDIKATOR KINERJA 2 Terselenggaranya penerimaan Praja IPDN
TARGET 3 Input : Dana Output : Terselenggaranya penerimaan Calon Praja IPDN Outcome : Terseleksinya Calon Praja IPDN
Terlaksananya Diklat Teknis
Input : Dana Output : Terselenggaranya diklat teknis
4 orang
Terlaksananya Diklat Struktural
Input : Dana Output : Terlaksananya diklatpim II, III, dan IV Outcome : Meningkatnya kompetensi pejabat esl II,III, IV
Outcome : Terseleksinya Calon Praja IPDN
4 orang
Input : 100% output : 100% Outcome : 100%
300.000.000
1514 orang
Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai 1514orang 2
4 Input : Dana Output : Terselenggaranya penerimaan Calon Praja IPDN
15.000.000
B.Terprogramnya Pendidikan Kedinasan
1
REALISASI
5 14.600.000
4 orang
4orang
Input : Output : Outcome : Input : Dana Output : Terselenggaranya diklat teknis
50orang
Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya diklatpim II, III, dan IV
50 orang
Outcome : Meningkatnya kompetensi pejabat esl II,III, IV
731.792.000
%
97,33%
100 %
100%
98.07% 100 % 100 %
282.933.180
1514 orang
94,31 %
100 %
1514 orang
100%
731.647.000
99.98 %
50 orang
50 orang
100 %
100 %
95 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2
1 3
Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS
Input : Dana Output : Terlaksananya diklat Prajabatan CPNS Outcome : Meningkatnya kapasitas CPNS
TARGET
REALISASI
%
3
4
5
182 orang
Input : Dana Output : Terlaksananya diklat Prajabatan CPNS
182orang
Outcome : Meningkatnya kapasitas CPNS
575.000.000
C.Terprogramnya Pengembangan Kapasitas sumberdaya aparatur 1
2
Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013
Input : Dana Output : Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Outcome : Terujinya kemampuan pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 Outcome : CPNS yang terpilih dan SK
Input : 100% output : 100% Outcome : 100% 20.000.000
30 orang 30 orang
202.993.200
182 orang
182 orang
Input : Output : Outcome : Input : Dana Output : Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Outcome : Terujinya kemampuan pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 Outcome : CPNS yang terpilih dan SK
574.615.000
182 orang
182orang
99,93%
100%
100% 92.37% 101 % 101 %
20.000.000
100%
31 orang
103%
31 orang
103%
158.715.850
78.19%
182orang
182orang
100%
100%
96 SASARAN STRATEGIS 1 3
INDIKATOR KINERJA 2 Pembuatan formasi PNS
TARGET 3 Input : Dana
%
4
5
Input : Dana
15.000.000
Output : Terbuatnya formasi tahun 2013 Outcome : Formasi tahun 2013
REALISASI
Output : Terbuatnya formasi tahun 2013 Outcome : Formasi tahun 2013
1 set
1 set
Catatan : Jumlah Anggaran tahun 2013 Rp 5,834,686,800,00 Realisasi Pagu Anggaran tahun 2013 Rp 5,581,430,537,00 Kinerja Badan Kepegawaian daerah kabupaten Lamongan tahun 2013 : NO
INDKATOR KINERJA
KINERJA SASARAN I
KINERJA SASARAN II
KINERJA SASARAN III
JUMLAH
RATA- RATA
287.92%
95,97 %
297.59%
99.19%
1
Input
94.17%
99.40%
94.35%
2
Output
97.26 %
100 %
100.33 %
3
Outcome
97.26%
100 %
100.33 %
297.59%
103.28%
100.6 %
106.33%
310.21%
Indeks efisiensi perbandingan output dengan input
99.19%
103.40%
14.840.000
98.93%
1 set
100%
1 set
100%
97
98
99
Lampiran VII
HASIL EVALUASI RENJA BKD PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2013
N o
Kode
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan
Target Renstra SKPD padaTahun 2010 s/d 2015 (periode Renstra SKPD tahun ke - 3 / 2013|)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) 2012
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun n1) yang dievaluasi 2013
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2013
II I
1
2
3
4 5
1
1
1
1
1
1
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
A
Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
1
Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
2
Pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian
3
Penyelenggaraan proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
5
4
6
K
Rp
Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur
5507
Rp 192.360.000,00
Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karier PNS
468
Rp 15.000.000,00
3249
7 K
Rp
K
Rp
pns
Rp 34.883.000,00
468
Rp 20.000.000,00
258
Rp 0,00
11
Rp 15.000.000,00
3
Rp 0,00
183
Rp 0,00
0
Rp 14.393.500,00
Rp 0,00
0
Rp 19.000.000,00
Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
35
Rp 15.000.000,00
26
pns
Rp 24.598.300,00
Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan
850
Rp 85.000.000,00
2199
pns
Rp 94.200.300,00
371
Rp 60.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian
45
Rp 20.000.000,00
838
pns
Rp 61.454.800,00
576
Rp 140.000.000,0 0
Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
9
8
Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (tahun 2013)
K
III
IV
10
11
Rp
K
Rp
Rp 5.333.500,00
210
Rp 9.317.500,00
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)
13 = 12/7x100
12 Rp
K
Rp
Rp 5.065.000,00
468
Rp 19.716.000,00
K
14 = 6 + 12
Rp
K
98,58
3717
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2013
15=14/5 x100 K
Unit SKPD Penang gung Jawab
Ket
16
17
Rp
Kabid 3 0
0
100,0
54.599.000,00
794
364 Kabid 3
5
Rp 4.525.000,00
2
Rp 2.625.000,00
1
Rp 7.760.000,00
11
Rp 14.910.000,00
Rp 0,00
188
Rp 14.492.500,00
371
Rp 28.886.000,00
Rp 33.400.000,00
204
Rp 94.900.000,00
576
Rp 147.300.000,00
100,0
99,40
37
Rp 39.508.300
48,14
2570
Rp 123.086.300
105,21
1414
Rp 208.754.800
106
263 Kabid 3
0
372
100,0
302
145 Kabid 1
100,0
3.142
1044 Kabid 3
440
Rp 15.000.000,00
507
pns
Rp 35.000.000,00
440
Rp 25.000.000,00
0
Rp 4.537.000,00
440
Rp 7.275.850,00
0
Rp 11.137.150,00
0
Rp 2.050.000,00
440
Rp 25.000.000,00
100,0
100,00
947
Rp 60.000.000
215
400
100
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
8
1
1
1
9
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
6
Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya
7
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Penyelenggaraan evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian
8
Program fasilitasi pindah/purna tugas
1
2
3
4
5
Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak
9
B
1
2
3
4
5
Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Terselenggaranya evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian Terprogramnya pindah/purna tugas
Kabid 3 3630
Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS
Terselenggaranya proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas Terlaksananya Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak
3614
naskah
Rp 0,00
3090
Rp 0,00
1227
Rp 0,00
517
Rp 0,00
634
Rp 0,00
712
Rp 0,00
3090
Rp 0,00
100,0
0,00
6704
Rp 0
0
185
Kabid 3 35
Rp 15.000.000,00
45
pns
Rp 15.000.000,00
31
Rp 15.000.000,00
Rp 0,00
24
kali
Rp 0,00
2
Rp 0,00
Rp 0,00
2
kali
Rp 0,00
2
Rp 0,00
5
Rp 0,00
5
Rp 6.192.000,00
2
Rp 200.000,00
19
Rp 8.448.000,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
31
Rp 14.840.000,00
100,0
98,93
76
Rp 29.840.000
199
0,00
24
Rp 0
0
0
0,00
2
Rp 0
0
0
217
Kabid 3 2
2
asilitasi
Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS
Rp 27.360.000,00
4.685
100,0
100,0
Sekretaris
Rp 564.400.000,00 Kabid 2
3300
Rp 78.700.000,00
10834
SK
Rp 134.363.000,00
2.530
Rp 75.000.000,00
93
Rp 0,00
1310
Rp27.159.200,0 0
665
Rp 15.653.800,00
346
Rp 32.175.000,00
2414
Rp 74.988.000,00
95,4
0,00
13248
Rp 209.351.000
266
401
Kabid 2
665
Rp 42.300.000,00
553
SK
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0,00
553
Rp 0
0
0
Kabid 1 345
Rp 69.000.000,00
600
orang
Rp 172.316.300,00
408
Rp 133.751.000,0 0
90
Rp 0,00
118
Rp 4.785.000,00
103
Rp 41.740.000,00
71
Rp 81.396.800,00
382
Rp 127.921.800,00
93,6
95,64
982
Rp 300.238.100
435
285
Kabid 3
0
Rp 0,00
0
pns
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0,00
0
Rp 0
0
0
Kabid 1 375
Rp 15.000.000
982
kontrak
Rp 0,00
264
Rp 0,00
80
Rp 0,00
49
Rp 0,00
114
Rp 0,00
21
Rp 0,00
264
Rp 0,00
0
0,00
1246
Rp 0
332
0
101 Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan
6
Terlaksananya Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan
Program pelayanan administrasi perkantoran
C
Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran
3.326
1
Penyediaan menyurat
1
Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat
690
Rp 2.200.000,00
1316
surat
Rp 2.443.000,00
1
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Rp 7.700.000,00
24
bln
Rp 5.739.062,00
2
1
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
45
Rp 3.300.000,00
72
kali
Rp 5.000.000,00
4
4
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
mobil
1
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
3
2
18
Rp 5.500.000,00 12
motor
5
Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor
4
Rp 11.055.000,00
11
ruangan
Rp20.800.000,00
6
Terlaksananya alat tulis kantor
Rp 71.500.000,00
88
jenis
121092200
7
Terlaksanannya penyediaan barang cetak dan pengadaan
Rp 82.500.000,00
41
jenis
8
Terlaksananya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan
Rp 5.500.000,00
37
9
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rp 16.500.000,00
18
Rp 6.050.000,00
Rp 38.500.000,00
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
6
jasa
surat-
2
2
1
5
Penyediaan kebersihan kantor
jasa
2
2
1
6
Penyediaan kantor
tulis
2
2
1
7
Penyediaan barang cetak dan pengadaan
2
2
2
2
1
8
Penyediaaan instalasi penerangan
alat
komponen listrik/
Kabid 3 0
52
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11
Penyediaan makan dan minum
2245
190
2
1
2
2
1
1 1
Penyediaan makan dan minum
12
Terlaksananya rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah
13
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
D
Terprogramnya peningkatan sarana prasarana aparatur
2
2
1
1 2
Rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah
2
2
1
1 3
Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan
dan
Rp 0,00
0
Rp 0,00
662
Rp 2.000.000,00
12
Rp 36.000,00
3
Rp 147.600.000,0 0
13201
Rp 16.539.139,0 0
30
Rp 3.000.000,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
41
Rp 146.450,00
21
Rp 79.550,00
20
Rp 74.500,00
94
Rp 336.500,00
11659
Rp 15.243.315,00
10766
Rp 15.436.022,00
15351
Rp 22.381.010,00
50977
Rp 69.599.486,00
Rp 0,00
15
Rp 1.800.000,00
5
Rp 1.200.000,00
20
Rp 3.000.000,00
0
0,00
0
Rp 0
16,83
1410
Rp 2.779.500
47,15
51001
Rp 75.338.548
100,00
92
Rp 8.000.000
60,10
33
Rp 8.263.000
100,00
35
Rp 56.800.000
99,96
131
Rp 182.567.400
100,00
80
Rp 191.252.125
99,98
64
Rp 40.462.200
99,93
64
Rp 35.265.500
98,37
38
Rp 7.963.500
100,00
4884
Rp 94.478.000
99,66
140
Rp 136.674.300
97,79
12
Rp 69.923.375
100,00
22
Rp 66.392.500
100,00
10
Rp 71.437.500
0
0
16,8
204
126
Sekretaris Sekretaris
0
Rp 0,00
0
18
Rp 5.000.000,00
4
Rp 458.000,00
4
Rp 1.083.000,00
5
Rp 664.000,00
5
Rp 800.000,00
18
Rp 3.005.000,00
6
Rp 36.000.000,00
6
Rp 0,00
6
Rp 18.000.000,00
6
Rp 0,00
6
Rp 18.000.000,00
24
Rp 36.000.000,00
43
Rp 61.500.000,00
8
Rp 0,00
10
Rp 30.739.545,00
11
Rp 15.363.585,00
14
Rp 15.372.070,00
43
Rp 61.475.200,00
Rp 126.252.125,00
39
Rp 65.000.000,00
11
Rp 16.249.700,0 0
12
Rp 16.249.900,00
10
Rp 9.798.900,00
6
Rp 22.701.500,00
39
Rp 65.000.000,00
jenis
Rp 21.966.550,00
27
Rp 18.500.000,00
7
Rp 6.243.000,00
4
Rp 180.000,00
10
Rp 3.798.550,00
6
Rp 8.274.100,00
27
Rp 18.495.650,00
41
jenis
Rp 23.513.500,00
23
Rp 11.760.000,00
3
Rp 5.879.950,00
6
Rp 0,00
6
Rp 5.872.050,00
Rp 0,00
23
Rp 11.752.000,00
10
jenis
Rp 5.012.500,00
28
Rp 3.000.000,00
5
Rp 315.000,00
13
Rp 615.000,00
4
Rp 565.000,00
6
Rp 1.456.000,00
28
Rp 2.951.000,00
813
dos
38
Rp 5.374.000,00
42
Rp 7.831.500,00
49
Rp 10.414.500,00
70
Rp 7.879.000,00
199
Rp 31.499.000,00
Rp 5.258.000,00
16
1
2
0
Rp 902.255.000,00
23
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
Rp 0,00
47,2
1.700. 033
978 Sekretaris
penyediaan
1 0
Rp 0,00
20
Rp 0,00
1
Rp 2.425.000,00
9
Rp 18.161.500,00
3
Rp 29.241.800,00
14
Rp 49.828.300,00
Rp 42.462.000,00
1
Rp 5.605.875,00
2
Rp 13.606.250,00
1
Rp 9.262.000,00
2
Rp 13.050.000,00
6
Rp 41.524.125,00
Rp 86.846.000,00
Rp 14.850.000,00
6
orang
Rp 28.399.250,00
6
255
Sekretaris Sekretaris
100,0
348
232
100,0
400
736
99,9
320
214
98,4
211
132 Sekretaris
1
kali
252
514
Sekretaris
Sekretaris
Rp 50.000.000,00
126
100,0
875
150
Sekretaris 8
14
Rp 55.000.000,00
100,0
183
242
Sekretaris
199
kotak
60,1
204
Sekretaris
Rp 62.979.000,00
3872
Rp 31.500.000,00
100,0
100,0
218
245 Sekretaris
99,7
74
248 Sekretaris
2
2
2
2
2
2
1
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
4
Rp 18.000.000,00
15
jenis
Rp 29.892.500,00
7
Rp 36.500.000,00
0
Rp 0,00
0
Rp 25.000.000,00
7
Rp 0,00
0
Rp 11.500.000,00
7
Rp 36.500.000,00
2
2
2
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
2
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
7
Rp 51.600.000,00
9
jenis
Rp 67.437.500,00
1
Rp 4.000.000,00
0
Rp 4.000.000,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 4.000.000,00
119
97,8
600
471
Rp 617.300.000,00 Sekretaris 100,0
550
369
Sekretaris 100,0
143
138
102 2
2
2
3
2
2
2
4
Pengadaan meubelair Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu
2
2
2
5
Pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai
2
2
2
6
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3
Terlaksananya meubelair
4
5
6
pengadaan
15
Rp 30.000.000,00
1
Terlaksananya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu
3
Rp 30.000.000,00
8
Terlaksananya pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai
0
Rp 0,00
0
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1
Rp 36.000.000,00
2
2
2
2
7
Pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor
2
2
2
8
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
8
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
2
2
2
9
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional
9
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional
2
1 0
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
10
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
2
1 1
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
11
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
12
Terlaksananya Rehab/pembangunan gedung kantor
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
1 2
Rehab/pembangunan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1
Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD
7
Terlaksananya pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor
E
Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 4.000.000,00
Rp 0,00
1
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
1
Rp 0,00
5
Rp 20.000.000,00
5
Rp 20.000.000,00
0
0,00
2
Rp 4.000.000
100,00
13
Rp 25.850.000
0,00
0
Rp 0
100,00
5
Rp 189.000.000
0,00
1
Rp 0
100,00
4
Rp 73.405.000
100,00
5
Rp 87.982.500
100,00
29
Rp 11.000.000
100,00
59
Rp 22.425.000
13
13
Sekretaris Sekretaris
ruangan
Rp 5.850.000,00
5 Rp20.000.000
100,0
86
433
Rp 0,00 Sekretaris
kali
Rp 0,00
0
Rp 129.000.000,00
3
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 32.500.000,0 0
2
0
0
Rp 20.000.000,00
1
Rp 7.500.000,00
3
Rp 60.000.000,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
1
Rp 7.500.000,00
1
Rp 7.500.000,00
1
Rp 7.500.000,00
0
Rp 7.500.000,00
3
Rp 30.000.000,00
1
Rp 8.750.000,00
1
Rp 8.750.000,00
1
Rp 8.750.000,00
0
Rp 8.750.000,00
3
Rp 35.000.000,00
0
Rp 0,00
5
Rp 0,00
0
Rp 5.000.000,00
20
Rp 0,00
25
Rp 5.000.000,00
0
Rp 0,00
9
Rp 7.500.000,00
7
Rp 0,00
10
Rp 0,00
26
Rp 7.500.000,00
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0,00
1
Rp 0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
2
Rp 0,00
0
0,00
4
Rp 0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
1
Rp 0,00
1
Rp 0,00
1
Rp 0,00
4
Rp 0,00
0
0,00
8
Rp 0
6
Rp 0,00
6
Rp 1.221.000,00
6
Rp 1.278.900,00
6
Rp 2.500.100,00
24
Rp 5.000.000,00
100,00
72
Rp 15.000.000
35
Rp 0,00
131
Rp4.859.950,00
121
Rp 0,00
259
Rp4.859.950,00
546
Rp 9.719.900,00
194,40
553
Rp 19.408.900
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 4.999.950,00
1
Rp 4.999.950,00
100,00
5
Rp 14.999.950
3
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
3
Rp 0,00
0,00
9
Rp 0
Rp60.000.000
0
0
0 Sekretaris
100,0
500
525 Sekretaris
0
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
Rp 24.000.000,00
1
mobil
Rp 43.405.000,00
Rp 54.000.000,00
2
mobil
Rp 52.982.500,00
Rp 0,00
1
4
Rp30.000.000
0
100,0
0
400
0
306
Sekretaris Sekretaris
3
4
100,0
167
163
Rp35.000.000 Sekretaris Rp 4.200.000,00
4
kali
Rp 6.000.000,00
kali
Rp 14.925.000,00
1
56
100,0
52
262
Rp5.000.000 Sekretaris Rp 9.000.000,00
33
25
29
100,0
203
249
Rp7.500.000 Sekretaris Rp 0,00
1
kali
Rp 0,00
Rp 0,00
2
paket
Rp 0,00
Rp 0,00
4
paket
Rp 0,00
Rp 7.000.000,00
48
dokumen
Rp 10.000.000,00
26
0
26
0
11
1
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan SKPD
2
Penyusunan SKPD
3
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
3
4
Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran
3
5
Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun
1
63.000.000
Sekretaris 1
400
1
1 2
2
3
2
Penyusunan SKPD
2
2
3
3
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
4
Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
4
anggaran
5
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6
Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian
6
F
anggaran 0
12
0
12
Sekretaris Sekretaris
24
Rp 5.000.000
100,0
2.400
214 Sekretaris
Tersusunnya dokumen LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD
3
Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian
21.305
Rp 7.000.000,00
Rp 7.000.000,00
7
4
set
set
Rp 9.689.000,00
Rp 10.000.000,00
446
Rp 5.000.000
194,4
18.43 3
277 Sekretaris
1
Rp 5.000.000
100,0
500
214 Sekretaris
Rp 0,00
Rp 319.000.000,00
6
dokumen
Rp 0,00
3
Rp 0,00
0
300
3
103
2
2
2
2
4
4
1
2
Pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK Pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai
1
2
Terlaksananya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK Terlaksananya pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai
12212
Rp 50.000.000,00
1
paket
Rp 92.815.000,00
Kabid 1 12.212
2800
Rp 0,00
3200
Rp 5.250.500,00
3100
Rp 44.149.500,00
3112
Rp 300.000,00
12212
Rp 49.700.000,00
Rp 50.000.000
99,4
99,40
12213
Rp 142.515.000
285
100
Kabid 1 0
Rp 15.000.000,00
12000
orang
Rp 0,00
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0,00
12000
Rp 0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
0,00
2
Rp 0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0,00
4
Rp 14.775.000
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
0,00
3
Rp 0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0,00
0
Rp 0
0
0
0
2
2
4
3
Pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai
3
Terlaksananya pengembangan dokumen file pegawai
Kabid 1
2
2
4
4
Inventarisasi pendataan honorer
4
Terlaksananya inventarisasi dan pendataan honorer
2
2
4
5
Pembinaan Penyusunan pegawai
5
Terlaksananya pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai
6
Pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian
6
Terlaksananya pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian
digitalisasi peorangan
0
Rp 150.000.000,00
1
paket
Rp 0,00
Rp 0,00
4
kali
Rp 14.775.000,00
Rp 0,00
2
kali
Rp 0,00
Rp 0,00
0
orang
Rp 0,00
0
0
2
2
2
2
4
4
7
dan dan DUK
Penyusunan pengiriman perkembangan kepegawaian
dan laporan data
7
2
2
200
0
Kabid 1 Kabid 1
1
0
300
1 Kabid 1 0
Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian
0
0
0 Kabid 1
Rp 0,00
4
kali
Rp 0,00
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
0
Rp 0,00
1
Rp 0,00
2
Rp 0,00
0
0,00
6
Rp 0
Rp 0,00
2
kali
Rp 0,00
Rp 0,00
2272
Rp 0,00
2272
Rp 0,00
2272
Rp 0,00
2272
Rp 0,00
9088
Rp 0,00
0
0,00
9090
Rp 0
Rp 386.900.000,00
140
orang
Rp 192.868.525,00
105
Rp 125.000.000
20
Rp 3.141.800,00
39
Rp 23.929.740,00
16
Rp 20.842.850,00
30
Rp 76.222.150,00
105
Rp 124.136.540,00
99,31
245
Rp 317.005.065
Rp 270.000.000,00
29
orang
Rp 160.069.850,00
2
Rp 100.000.000
1
Rp 8.850.000,00
0
Rp 0,00
0
Rp 12.750.000,00
1
Rp 59.620.000,00
2
Rp 81.220.000,00
81,22
31
Rp 241.289.850
Rp 45.000.000,00
6
orang
Rp 21.648.450,00
4
Rp 15.000.000
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
4
Rp 2.209.000,00
0
Rp 12.391.000,00
4
Rp 14.600.000,00
97,33
10
Rp 36.248.450
Rp 15.000.000,00
826
orang
Rp 0,00
Rp 0,00
86
Rp 0,00
183
Rp 0,00
155
Rp 0,00
79
Rp 0,00
503
0,00
1329
2
300
0
2 8
Terlaksananya inventarisasi dan pengiriman LP2P
9088
G
Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
614
Pendidikan dan pelatihan formal
1
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
2
Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
2
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1
3
Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
3
Terselenggaranya penerimaan praja IPDN
1
4
Pemberian PNS
4
Terlaksananya ijin belajar PNS
2
2
4
3
3
1
3
3
1
1
3
3
1
3
3
3
3
3
3
1
3
3
2
8
Inventarisasi pengiriman LP2P Program kapasitas aparatur
5
dan
peningkatan sumberdaya
ijin
belajar
Penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan Program pendidikan kedinasan
3
3
2
1
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis
3
3
2
2
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural
5
105
100
0
Kabid 1
Rp 716.900.000,00
99,3
233
82
Kabid 4 Kabid 4
81,2
1.550
89
2 4
pemberian
Terlaksananya penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan
9.088
503
503
97,3
Rp 0,00
Rp 0
250 264
81 0
Kabid 4 Kabid 3 Kabid 4
0
Rp 0,00
578
Rp 10.593.600.000,00
0
orang
Rp 0,00
H
Terprogramnya pendidikan kedinasan
1
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis
35
Rp 2.222.750.000,00
392
orang
Rp 471.177.350,00
2
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural
15
Rp 725.000.000,00
95
orang
Rp 1.120.493.100,0 0
0
1.514
48
Rp 0,00
0
Rp 0,00
Rp300.000.000
0
Rp 0,00
Rp 731.792.000,0 0
0
Rp 0,00
0
0
Rp0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0,00
0
Rp 0
0
0
0,00
0
Rp 0
0
0
94,31
482
Rp 754.110.530
99,98
145
Rp 1.852.140.100
Kabid 4
Rp 0,00
30
Rp 8.801.940,00
60
Rp 274.131.240,00
90
Rp 282.933.180,00
94,3
Rp 485.034.150,00
50
Rp 244.112.850,00
0
Rp 2.500.000,00
50
Rp 731.647.000,00
100,0
1.377
34 Kabid 4
967
255
104
3
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan
3
Rp 1.256.000.000,00
898
orang
Rp 672.479.525,00
184
Penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
4
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
525
Rp 15.000.000
0
orang
Rp 0,00
5
Penyelenggaraan analisis dampak pendidikan dan pelatihan
5
Terlaksananya penyelenggaraan analisis dampak pendidikan dan pelatihan
0
Rp 0,00
0
orang
13.006
Rp 1.935.000.000,00
1
Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat
Rp 30.000.000,00
68
2
Penyelenggaraan penyesuaian ijazah
Rp 0,00
100
3
3
2
3
3
3
2
4
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan
I
0
Rp 0,00
182
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 574.615.000,00
182
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
PNS
Rp 40.857.500,00
30
Rp 20.000.000,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
31
Rp 0,00
0
118
PNS
Rp 0,00
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
69
Rp 0,00
Rp 100.000.000,00
0
orang
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0
Rp 0,00
0
orang
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
Terlaksananya pembinaan dan penerbitan DP-3, PAK dan penilaian kinerjan PNS
12212
Rp 0,00
24348
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Terlaksananya penyusunan dokumen formasi jabatan PNS
10
Rp 15.000.000,00
4
set
Rp 12.670.000,00
1
Rp 15.000.000,00
1
Rp 0,00
575
Rp 575.000.000,00
182
pelamar
Rp 70.706.270,00
1.245
Rp 202.993.200,0 0
0
Rp 0,00
Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
1
Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat
2
Terlaksananya penyelenggaraan penyesuaian ijazah
3
Terlaksananya penyelenggaraan psicotest dan fit and provertst PNS
4
Terlaksananya penyelenggaraan medical check up
ujian
Penyelenggaraan psicotest dan fit and provertst PNS
Rp 575.000.000,0 0
Rp 0,00
0,00
0
0
Rp 0,00
0,00
Rp 20.000.000,00
31
Rp 20.000.000,00
0
Rp 0,00
69
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0
0
Rp 0,00
0
Rp 1.247.094.525
Kabid 4 36.00 0
99
Rp 0
0
0
0
Rp 0
0
0
100,00
99
Rp 60.857.500
Rp 0,00
0,00
187
Rp 0
0
Rp 0,00
0,00
0
Rp 0
0
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0,00
0
Rp 0
0
0
0
Rp 0,00
0
Rp 0,00
0,00
24348
Rp 0
0
0
Rp 8.956.500,00
0
Rp 4.991.500,00
1
Rp 13.948.000,00
92,99
5
Rp 26.618.000
Rp 11.501.700,00
1215
Rp 147.214.150,00
1215
78,19
1397
Rp 229.422.120
Kabid 3 100,0
248
203
40 Kabid 3
ujian
69
271
0
69 Kabid 3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
5
3
3
3
6
Pembinaan dan penerbitan DP-3, PAK dan penilaian kinerjan PNS penyusunan dokumen formasi jabatan PNS
3
3
3
7
Seleksi Penerimaan Calon CPNS
7
Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon CPNS
KETERANGAN
:
Kabid 1 : Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan
6
1080
Kabid 4
3
5
99,93
99,9
Kabid 4
3
Penyelenggaraan general medical check up
Rp 574.615.000,00
Kabid 3 general
Kabid 3
Kabid 2 : Kepala Bidang Mutasi Kabid 3 : Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai Kabid 4 : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Rp 0,00
12.212
Kabid 1
Rp 158.715.850,00
93,0
50
177 Kabid 1
78,2
243
40
105
BKD Kabupaten Lamongan
LAMPIRAN VIII RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN : Badan Kepegawaian Daerah : 2014
Unit SKPD Tahun Anggaran SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2 A.Terprogramnya Pembinaan dan pengembangan aparatur
1
2
3
4
Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karier PNS
Proses pembinaan dan penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS
Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan
Terlaksananya Sosialisasi petunjuk teknis bidang kepegawaian
3 Input : 100 % Output : 100 % Outcome : 100 %
Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : Jumlah SK yang diterbitkan Input : Dana Output : Peningkatan kualitas proses pelanggaran disiplin PNS Outcome : PNS yang dibina Input : Dana Output : Terlaksananya pengambilan sumpah Jabatan Outcome : Pejabat dan PNS yang disumpah Input : Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi petunjuk tehnis kepegawaian Outcome : PNS yang mengikuti sosialisasi teknis kepegawaian
i
20.000.000 468 SK
468 SK
15.000.000 11 orang
11 orang
60.000.000
371 orang
371 orang
140.000.000 576 orang
576 orang
BKD Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
5
6
Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya Pembinaan dan penyelesaian ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya.
B. Terprogramnya Fasilitasi pindah / purna tugas
1
Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS,
3 Telaksananya Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
372 orang
Telaksananya Sosialisasi PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS (sasaran kerja pegawai)
131 orang
Telaksananya Sosialisasi petunjuk pedoman teknis bidang kepegawaian dan pembinaan administrasi kepegawaian
73 orang
Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Outcome : SK yang diproses bagi PNS yang berprestasi (Satya LencanaKarya Satya) Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan dan penyelesaian ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. Outcome : SK yang diproses Input : 100 % Output : 100 % Outcome : 100 %
Input : Dana Output :
25.000.000 440 orang
440 orang
15.000.000 31 orang
31 orang
75.000.000
ii
BKD Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2 dan mutasi PNS
2
Terprosesnya administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/ pensiun dan pemberian tali asih
3 Proses adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2013, mutasi jabatan struktural dan fungsinal dan peninjauan masa kerja Outcome : SK yang diproses Input : Dana
Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian
1
Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan
Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian
A. Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1
Terselenggaranya diklat formal
2414 SK
133.751.000
Output : Terprosesnya administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/ pensiun dan pemberian tali asih
Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumah tanggaan
2530 SK
Outcome : PNS yang purna tugas dan mendapat tali asih Input : 100 % Output : 100% Outcome : 100%
Input : Dana Output : Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian Outcome : Tersedianya data PNS yang akurat Input : 100 % Output : 100 % Outcome : 100 %
Input : Dana Output : Terselenggaranya diklat formal Outcome :
iii
408 orang
382 orang
50.000.000
12212 orang
12212 orang
125.000.000 105 orang
BKD Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
3 Meningkatnya kompetensi pegawai
2
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar
Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai
3
B.
1
2
3
Terselenggaranya penerimaan Calon Praja IPDN
Terprogramnya pendidikan kedinasan
Input : Dana Output : Terselenggaranya penerimaan Calon Praja IPDN Outcome : Terseleksinya Calon Praja IPDN Input : 100 % Output : 100 % Outcome : 100 %
Terlaksananyapenyelenggaraan pendidikan Input : dan pelatihan teknis Dana Output : Terselenggaranya diklat teknis
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan
Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya diklatpim II, III, dan IV Outcome : Meningkatnya kompetensi pejabat esl II,III, IV Input : Dana Output : Terlaksananya diklat Prajabatan CPNS
iv
105 orang
100.000.000
2 orang
2 orang
15.000.000 4 orang
4 orang
300.000.000
1514 orang
1514 orang
731.792.000
50 orang
50 orang
575.000.000
182 orang
BKD Kabupaten Lamongan
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
3 Outcome : Meningkatnya kapasitas CPNS
B. Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
1
Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Input : 100 % Output : 100% Outcome : 100% Input : Dana Output : Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Outcome : Terujinya kemampuan pegawai
2
3
Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2012
Pembuatan Formasi PNS
182 orang
20.000.000
30 orang
31 orang
Input : Dana Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 Outcome : CPNS yang terpilih dan SK
202.993.200
Input : Dana Output : Terbuatnya formasi tahun 2013 Outcome : Formasi tahun 2013
15.000.000
v
182 orang
182 orang
1 set
1 set
