EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013

2.1


BAB EVALUASI PELAKSANAAN

2

RENJA TAHUN 2013

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

RENSTRA

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan. Penyusunan Rancangan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Bahan Rancangan Awal RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2016; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2014 terhadap capaian kinerja Renstra periode Tahun 2007-2012 sampai dengan Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan melalui pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar


2.2


Daerah dan Luar Negeri, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebanyak 172 kegiatan penyelenggaraan kerjasama dalam dan luar daerah, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 12.21%. 2. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil melalui pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan dan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebanyak 54 kegiatan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015, tercapai sebesar 69.17%. 3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan : a. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Penatausahaan, Pengendalian Evaluasi Pelaporan Keuangan dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebanyak 180 dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 19.86%. b. Program Pembinaan Pemantapan Otda dan Pemerintahan Umum berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja program yang telah ditetapkan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 54.35% melalui pelaksanaan kegiatan : -

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 115 kali fasilitasi administrasi pertanahan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 33.33%.

-

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 2 kegiatan peningkatan kapasitas aparatur bidang pemerintahan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 telah melampaui target sebesar 50% dari target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%.

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 8 dokumen fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 87.50%.


2.3


-

Fasilitasi Penegasan Batas Daerah, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 10 kali kegiatan fasilitasi penegasan batas daerah, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 50%.

-

Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 25 kali fasilitasi administrasi pejabat negara dan DPRD, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 telah melampaui target sebesar 80% dari target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%.

-

Fasilitasi Desk Pemilukada Provinsi Banten, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 25 kali kegiatan fasilitasi desk pemilukada Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 20%.

-

Fasilitasi dan Penataan Daerah Otonom Baru, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 15 kali fasilitasi penataan daerah otonom baru, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 20%.

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 102 kali fasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 30%.

c. Urusan Wajib Statistik, melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan kegiatan Fasilitasi Data dan Informasi Bidang Pemerintahan, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebanyak 5 paket data dan informasi, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015, tercapai sebesar 10%. Secara rinci, capaian kinerja Renja tahun 2014 terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 untuk periode tahun 2015 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Capaian Kinerja Renja tahun 2014 terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017


2.4


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN Provinsi Banten merupakan provinsi ke-30 di Indonesia yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebagai provinsi yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Banten merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Secara administratif luas wilayah Provinsi Banten 8.794,01 Km2 dan dibatasi oleh :  Sebelah Barat

:

Selat Sunda (Provinsi Lampung)

 Sebelah Utara

:

Laut Jawa

 Sebelah Timur

:

Provinsi DKI Jakarta & Jawa Barat

 Sebelah Selatan

:

Samudera Hindia

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakkan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Mempedomani RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2007-2012, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 adalah melalui : 1. Membangun Kepribadian Sumber Daya Aparatur Menuju Profesionalisme, Jujur Dan Kredibel 2. Memantapkan Fungsi Dan Peran Sekretariat Daerah Dalam Perumusan Kebijakan 3. Membangun Proses Dan Tahapan Dalam Pemberian Pelayanan Yang Cepat, Tepat, dan Efesien Kinerja pelayanan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten menghadapi beragam permasalahan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, meliputi : 1.

Pemanfaatan data dan informasi belum optimal

2.

Sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal

3.

Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur belum optimal


2.5


2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN

DAN

FUNGSI

BIRO

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan senantiasa memperhatikan perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, meliputi : 1)

Pengangguran dan Daya Saing Tenaga Kerja

2)

Kemiskinan dan Kerawanan Global

3)

Keamanan Pangan, Distribusi Pangan dan Produktivitas Pangan

4)

Daya Saing dan Pemasaran Investasi dan Komoditas

5)

Konektivitas dan Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan

6)

Pendidikan Orientasi Pasar Kerja

7)

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

8)

Tata Ruang, Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Kerawanan Kebencanaan

9)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

10) Pilkada Banten Isu strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkaitan langsung dengan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta Pilkada. Tantangan dalam meningkatkan dan memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dihadapkan pada belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Secara internal, tantangan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dihadapkan pada situasi belum optimalnya : 1.

Kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi.

2.

Sinergitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

3.

Pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan.

4.

Daya dukung sarana prasarana kerja.

Hasil analisis terhadap isu-isu dalam peningkatan dan pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, adalah sebagai berikut: 1. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


2.6


2. Penyelarasan/ Pemantapan Dokumen Perencanaan 3. Pemantapan Kelembagaan 4. Penataan Kepemilikan Lahan Dan Batas Wilayah 5. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum 6. Peningkatan Ketertiban Dan Keamanan 7. Penyediaan Data Dan Informasi 8. Peningkatan Efesiensi Dan Efektifitas Pelayanan Publik Melalui Kerjasama Antar Daerah 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan berpijak pada kebijakan pemerintah provinsi secara umum yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017

yang teknis operasional perencanaan tahunan

dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Review terhadap

Rancangan Awal RKPD tahun 2016 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan program kegiatan secara umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui tema Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 “PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING SDM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERDAULAT, MANDIRI, BERKEPRIBADIAN DAN BERKEADILAN” dengan perencanaan program kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2016. Tema rancangan awal RKPD Tahun 2016 dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tahun 2016 meliputi : 1.

Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran;

2.

Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial;

3.

Pemantapan ketahanan pangan;

4.

Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;

5.

Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan;

6.

Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;

7.

Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;

8.

Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana;

9.

Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah; dan

10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat.


2.7


Sebagai pengejawantahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2016, maka ditetapkan pula tema rencana kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2016, berupa “PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENUJU BANTEN MANTAP 2016” yang diarahkan kepada pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah melalui : 1. Penguatan semangat kebersamaan antar pelaku pembangunan dan sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan simbang; dan 2. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Penguatan semangat kebersamaan antar pelaku pembangunan dan sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan simbang bertujuan untuk mewujudkan Banten rukun, damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholder dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi dengan sasaran berupa terwujudnya peningkatan

partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah melalui

peningkatan jumlah kerjasama (kesepakatan) pembangunan daerah. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

bertujuan untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan sasaran berupa : (1) terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah melalui peningkatan kemandirian daerah, (2) meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kepuasan masyarakat; (3) meningkatnya kinerja pemerintahan desa melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah; dan (4) meningkatnya kualitas kualitas demokrasi di daerah melalui peningkatan demokrasi. Proritas pembangunan tahun 2016 selanjutnya diimplementasikan secara nyata melalui program prioritas meliputi : 1. Penataan administrasi kependudukan, yang berorientasi kepada peningkatan tata kelola administrasi kependudukan; 2. Kerjasama pembangunan daerah, yang berorientasi kepada peningkatan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri;


2.8


3. Pembinaan, pemantapan otonomi daerah dan pemerintahan umum, yang berorientasi kepada peningkatan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum serta fasilitasi administrasi pertanahan; 4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, yang berorientasi kepada peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan; dan 5. Penyediaan data pembangunan daerah, yang berorientasi kepada peningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah. Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2016 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2012-2017 sebagaimana tabel 2.2 terlampir. Tabel 2.2 Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2016 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2012-2017 Secara umum substansi sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 telah mempedomani kepada pencapaian sasaran dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2013, sebagaimana terlampir pada Tabel 2.6 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

2.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam menyusun rencana program kegiatan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yang terkait dan diformulasikan kedalam usulan program kegiatan. Proses yang dilakukan melalui penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme Forum Rencana Kerja maupun usulan Pasca Forum Rencana Kerja ditindaklanjuti melalui verifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dari usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, terdapat program kegiatan yang telah diakomodir ke dalam program kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Namun demikian terdapat usulan


2.9


program kegiatan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme Bantuan Keuangan dan, Bantuan Hibah. Usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan sebagaimana terlampir pada Tabel 2.4 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan


2.10

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

Recommend Documents