EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2016

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

Secara umum kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur sudah termasuk didalamnya. Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan.

2.1 Review Renja SKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2016 Secara garis besar, seluruh program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja SKPD dapat diakomodasi dan dituangkan ke dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Meskipun seluruh program dan kegiatan dapat diakomodasi dalam APBD tetapi besaran anggaran mengalami penyesuaian sehingga terdapat perbedaan antara Renja SKPD dengan APBD di Tahun Anggaran 2016 ini. Dalam Renja SKPD anggaran direncanakan sebesar Rp 5.326.809.550,diakomodir sebesar Rp 4.994.127.950,-.

tetapi dalam APBD

Meskipun terdapat selisih sebesar

Rp 332.681.600,- hal ini tidak berpengaruh terhadap kinerja yang direncanakan karena

efektifitas dan efisiensi lebih diutamakan untuk tetap memberikan

pelayanan yang terbaik. Berikut ini disajikan form review Renja SKPD Tahun 2016 dengan APBD Tahun Anggaran 2016 :

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang


6

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II & Capaian Renstra SKPD Dalam pengukuran kinerja dilakukan pembandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau benchmark tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasanpenjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasikan sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

2.3

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang telah memenuhi Standar. Dimana dalam proses kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu. Dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah telah memenuhi standar operasional pelayanan yang telah ditentukan. Adapun analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu s/d Triwulan II Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a) Program Pembinaan Aparatur Sasaran program tersebut diatas dicapai dengan berpedoman pada kebijakan

peningkatan

sarana

kerja

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan dan disiplin pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan alasan tidak keberhasilan dari sasaran tersebut dilakukan dengan kegiatan yaitu : -

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kegiatan yang

telah berhasil dilaksanakan s/d Triwulan

II yaitu

terlaksananya 7 kl rapat baperjakat, 1 kl pelantikan, 2 kl mutasi PNS. -

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Kegiatan yang


II yaitu

terlaksananya pemrosesan KGB 3638 SK KGB, pemrosesan usul KP sebanyak 1012 org serta cetak SK KP Gol III kebawah sebanyak 833 SK -

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian



Kegiatan yang

7


II yaitu

terlaksananya sosialisasi tata cara penilaian SKP sebanyak 150 org. -

Fasilitasi/Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian Kegiatan yang


II yaitu

tersusunnya laporan SKP dan rapat kerja 1 kali. -

Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Kegiatan yang


II yaitu

terlaksananya Karis/Karsu 63 org, Karpeg 10 org, Taspen 25 org, Ijin cuti 211 org. -

Pembinaan Disiplin Pegawai Kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan s/d Triwulan

II yaitu

terlaksananya pemrosesan finger print, terprosesnya hukdis 6 org. -

Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional Dan Penilaian Angka Kredit Kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan s/d Triwulan

II yaitu

Terlaksananya Pemrosesan Jabatan Fungsional sebanyak 475 org, pengusulan PAK 316 org. -

Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai Kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya kelancaran pelayanan pensiun PNS dan klaim asuransi sebanyak 186 org.

b) Program Pengembangan Aparatur Dalam program ini kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan adalah -

Pemrosesan CPNS Daerah Proses pengukuhan CPNS 109 org.

-

Falisitasi Tugas Belajar Pengiriman tugas belajar sebanyak 2 orang.

-

Fasilitasi Diklat Prajabatan Pengiriman diklat prajabatan sebanyak 62 org Gol III & 26 org Gol II

-

Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Terlaksananya Diklatpim IV sebanyak 40 org

-

Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional Pengiriman diklat teknis/fungsional sebanyak 3 org.

-

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah



Terlaksananya

pengelolaan

8

Sistem

Manajemen

Kepegawaian

dan

tersedianya informasi kepegawaian selama 6 bulan.

2.4

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut: a. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat. Kerjasama dengan badan diklat dijadikan isu strategis lantaran; (1) perlu peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang, (2) adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan prima yang diberikan aparatur. b. Peningkatan sarana dan prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran; (1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK) dalam memberi pelayanan kepada pegawai, (2) perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK). c. Penerapan regulasi. Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran; (1) tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten, (2) pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah selama Tahun 2016 adalah : 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari SKPD kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.



9

2. Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering berubah-ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD tahun 2016. 3. Mekanisme perubahan anggaran kas tribulanan yang terlalu lama, sehingga proses waktu penyerapan mengalami kemunduran dari jadwal yang telah ditetapkan. 4. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan Rencana Kerja SKPD kecepatan dan ketepatannya harus terus ditingkatkan. 5. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. 6. Faktor

–

faktor

penyebab

tidak

tercapainya

target

dari

beberapa

program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya : a)

Kesalahan prediksi target

b)

Tidak adanya tindak lanjut kegiatan

c)

Pada kegiatan tugas belajar, tidak dapat terrealisasi dikarenakan tidak ada pendaftar untuk program Sarjana

7. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya : a)

Tersedianya

informasi/data

yang

memadai

dalam

penyusunan

perencanaan pembangunan, contohnya : IPM, PDRB, NTP, Jombang dalam angka serta pertumbuhan ekonomi. b)

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang.

c)

Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Jombang yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

d)

Terwujudnya masyarakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis.

8. Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:



a)

10

Untuk biaya perjalanan dinas, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan undangan - undangan dan koordinasi yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran dalam perjalanan dinas dapat diminimalisir.

b)

Kerjasama dengan pihak stakehoders maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan buku penelitian hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga keterlambatan penerbitan buku penelitian dapat diminimalisir.

c)

Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.

Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Kabupaten Jombang, yaitu: 1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten; 2. Mengembangkan model pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya perencanaan yang partisipatif. 3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat mewujudkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana; 5. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada; 6. Pelaksanaan percepatan pembangunan perdesaan; 7. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan; 8. Efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.



11

2.5 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2016 Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing– masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam

mekanismenya,

sesuai

amanat

Undang-Undang

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Proses penyusunan RKPD dilaksanakaan melalui mekanisme / tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif (pasticipative), kesinambungan (sustainable) dan keseluruhan (holistic).

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, beberapa diantaranya untuk mengakomodasi masukanmasukan dari pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil. Dalam pelaksanaannya, BKD Kabupaten Jombang telah menerima beberapa usulan melalui angket yang disebarkan kepada PNS tentang pelayanan, melalui kotak saran, usulan SKPD yang bersangkutan maupun yang langsung datang dan menyampaikannya secara lisan. Beberapa usulan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi BKD dapat diakomodasi ke dalam sub-sub kegiatan untuk menunjang terselenggaranya pelayanan kepada PNS di Kabupaten Jombang, diantaranya yaitu program Pembinaan Aparatur yang mempunyai kegiatan antara lain Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

PNS,



12

Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai, Fasilitasi Pemrosesan Penilaian Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit, Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai. Dan juga program Pengembangan Aparatur yang mempunyai kegiatan antara lain Fasilitasi Tugas Belajar, Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional, Fasilitasi Pengembangan Diklat.



13


EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

Recommend Documents