BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses

evaluasi,

dari

hasil

evaluasi

dapat

teridentifikasi

sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut dan menjadi bahan masukan untuk menentukan kebijakankebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang. Renja Bappeda Kabupaten Aceh Utara pada

dasarnya

menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil

(outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikatorindikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 21

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2013 Pada Tahun 2013 Bappeda Kabupaten Aceh Utara menerima anggaran sebesar Rp.8.576.809.074,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.157.378.444,dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.419.430.630,- Belanja Langsung dialokasikan untuk pelaksanaan 9 (sembilan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 3.834.484.784,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 86,76%. Sedangkan tahun

2014

anggaran

untuk

Bappeda

tahun

berjalan

Kabupaten

Aceh

yakni

Anggaran

Utara

menerima

sebesar Rp. 9.602.666.702,- yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.312.952.802,- dan Belanja

Langsung

Langsung

sebesar

dialokasikan

Rp.

untuk

5.289.713.900,-.

pelaksanaan

10

Belanja (sepuluh)

program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100 %, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Tabel 2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2013

No

Program / Kegiatan

Anggaran Perubahan Tahun 2013 (Rp)

1

2

3

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

4

5

1.214.139.275 1.013.356.274 280.800.000


228.167.974

83,46 81,26

daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2

3

4

367.443.320

263.060.000

71,59

66.600.000

60.600.000

90,99

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

99.838.000

99.436.000

99,6

5 Penyediaan bahan logistik kantor 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

85.567.955

82.269.300

96,14

33.600.000

33.579.000

99,94

179.490.000

172.444.000

96,07

100.800.000

73.800.000

73,21

736.040.400

647.609.800

87,99

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

561.926.700

484.742.000

86,26

174.113.700

162.867.800

93,54

223.100.000

216.278.800

96,94

223.100.000

216.278.800

96,94

Program Pengembangan Data/Informasi

655.974.770

650.339.860

99,14

1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

204.958.380

201.118.850

98,13


5

6

7

8

2. Penyusunan Buku Data Informasi Pembangunan Daerah Program Perencanaan Tata Ruang

451.016.390

449.221.010

99,6

129.932.700

129.592.200

99,74

Koordinasi Penataan Ruang daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA/KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS/PPASP) 3 Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1 Koordinasi Dana Lintas Sektoral (DAK,APBA,APBN)Kabu paten Aceh Utara 1 Koordinasi Program Air Minum dan Penyebaran Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

129.932.700

129.592.200

99,74

647.313.985

283.754.250

87,8

173.994.215

169.110.100

97,19

50.000.000

-

111.610.500

97.539.750

87,39

23.213.900

17.104.400

73,68

288.495.370

285.068.950

98,81

277.226.100

224.867.000

81,11

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan Program Perencanaan Sosial dan Budaya

277.226.100

224.867.000

81,11

415.950.100

265.049.450

83,72

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM

415.950.100

265.049.450

83,72


0

9

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 Koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah Total Anggaran

119.753.300

118.569.000

99,01

119.753.300

118.569.000

99,01

3.549.416.634

86,76

4.419.430.630

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2013 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 seperti sajian tabel 2.2 dibawah ini :


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapppeda Kabupaten Aceh Utara

No

Indikator

(1) 1.

(2) :

2.

3.

KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

SPM / Standa r Nasion al (3)

Urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah

Realisasi Capaian

Target Renstra Bappeda

Proyeksi

IKK 2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

(4) 24 Urusa n

(5) 0

(6) 0

(7) -

(8) -

(9) -

(10) -

(11) 0

(12) 0

:

Kesesuaian prioritas pembangunan

11

0

0

11

-

5

-

0

0

:

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

26

0

0

2

-

24

-

0

0

:

Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

11

0

0

0

-

tdi

-

0

0

-

0

0

Tidak ada

-

-

-

-

-

:


Catat an Anali sis

(13)

4 .

5.

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

:

:

:

:

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD


-

0

0

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

12

11

11

11

11

9

10

11

11

12

11

11

11

11

9

10

11

11

12

11

11

11

11

9

10

11

11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk

melaksanakan

Perencanaan

tugas

Pembangunan

sebagaimana Daerah

dimaksud

(Bappeda)

Badan

mempunyai

fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka Menengah dan jangka Panjang; c. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah; d. Pengkoordinasian

Perencanaan

Pembangunan

di

bidang

ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya manusia; e. Pengkoordinasiaan

penyusunan

rencana

anggaran

yang

bersumber dari APBK, APBA dan APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri; f. Pelaksanaan pengendalian,

penelitian

dan

pemantauan,

pengembangan evaluasi

dan

pendataan, pelaporan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara yang


bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri; g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di daerah; h. Pembinaan unit pelaksana teknis; dan i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda belum memiliki aturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Utara. Baik dalam penyusunan dokumen perencanaan

lingkup

Kabupaten

secara

internal

maupun

dokumen sebagai pelaporan kepada pemerintah atasan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 1. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas dan kuantitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan; 2. Dokumen

perencanaan

belum

sepenuhnya

berkomitmen

terhadap hasil musrenbang dan mewakili seluruh pemangku kepentingan;


3. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di

Bappeda

sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal; 4. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara; 5. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal; 6. Masih kurangnya keterkaitan serta dampak/ implikasi antara monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kedepan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Renja Bappeda Tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2015. Adanya pergeseran pagu indikatif menjadi pembeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Secara rinci review terhadap

rancangan

awal

RKPD

disajikan

2.3 berikut ini :


dalam

tabel

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 BappedaKabupaten Aceh Utara Rancangan Awal RKPD No

Hasil Analisa Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

LOKASI

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif


Pagu Indikatif

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) U R U S A N

W A J I B

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.989

5.356

6

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.989

5.356

Program

:

Kegiatan

:

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kab. Aceh Utara

Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat


100%

1.045

100%

900 surat

30,0

900 surat

1.320

39

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

4

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kendaraan dinas

Jumlah pengelola administrasi keuangan Luas bangunan Kantor

12 bulan

214,0

12 bulan

398,5

8 unit 10 orang

220

480

51,0

8 unit 10 orang

75

3101 m2

102,0

3101 m2

105

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah kegiatan Administrasi Perkantoran

12 Kegiatan

13,0

12 Kegiatan

17

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Kegiatan

15,0

12 Kegiatan

25

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Titik Instalasi Listrik

150 titik

3,8

150 titik

5

Jumlah Surat Kabar

3 Media

3,6

3 Media

4

9


10

Penyediaan bahan logistik kantor

11

12

Program

:

Kegiatan

:

:

Kegiatan

:

12 bulan

58,9

12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman

jumlah kali makan minum

30 kali

35,0

30 kali

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Kali Koordinasi dan konsultasi Persentase Tingkat sarana dan prasarana Jumlah pengadaan sarana fasilitas kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah Peralatan dan gedung kantor yang dipelihara Persentase Disiplin aparatur

17 Kali

1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

3

Program

Jumlah Bulan

Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Kab. Aceh Utara

Kab. Aceh Utara

Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia


120

45 120,0

17 Kali 185

100%

557

100%

550

20 unit

452

20 unit

320

1 kantor

-

1 kantor

125

140 unit

105

140 unit

105

.........%

41

.........%

60

87 pasang

41

87 pasang

60

Program

:

Kegiatan

:

Program

:

Kegiatan

:

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

Kab. Aceh Utara

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Data/Informasi

Kab. Aceh Utara

Tingkat Kapasitas SDM Aparatur Perencana Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan Data Informasi Pembangunan Daerah

10 Orang

191

10 Orang

230

10 orang

191

10 orang

230

100%

624

100%

940

1

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen

1 Dokumen /tahun

127

1 Dokumen/ta hun

228

2

Penyusunan Buku AUDA

1 Dokumen

104

Penyusunan Buku PDRB

31

1 Dokumen

36

4

Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

75

3

67

1 Dokumen

85

5

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Aceh Utara

Jumlah Dokumen AUDA Jumlah Dokumen PDRB Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka Jumlah Dokumen SIPD

1 Dokumen

122

1 Dokumen

185

Jumlah kunjungan halaman website

25.000 kunjunga n

24

25.000 kunjungan

24

6


7

Program

Pengembangan Sistem Informasi Managemen Pembangunan dan Statistik (SIMPATIK) Kabupaten Aceh Utara

8

Sosialisasi RPJMD

9

Sosialisasi RPJP

:

1

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM)

Jumlah Dokumen Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan Jumlah Dokumen Laporan evaluasi RKPD Jumlah sosialisasi RPJM Jumlah sosialisasi RPJP Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah Dokumen strategi sanitasi Kabupaten

Kab. Aceh Utara

1 Dok/bln

75

1 Dok/bln

80

1 Dok/triw

63

1 Dok/triw

148

2 kali

21

2 kali

25

2 kali

19

2 kali

25

100%

-

100%

110

1 Dokumen

-

1 Dokumen

110

537 Program

:

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Aceh Utara

Tingkat Kapasitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


100%

537

0 100%

1.075

Kegiatan

:

1

2

Program

:

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA/KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS/PPASP) Koordinasi Dana Lintas Sektoral (DAK,APBA,APBN) Aceh Utara

3

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kab. Aceh Utara


Jumlah Dokumen KUA/KUPA, PPAS/PPASP

4 Dokumen

93

4 Dokumen

275

Jumlah Laporan pengendalian pembangunan tugas pembantuan, dekon dan khusus Jumlah dokumen RKPD

1 Laporan

89

1 Laporan

150

2 dokumen

198

2 dokumen

340

Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1 kali

158

1 kali

310

Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan

100%

274

100%

380

Kegiatan

:

Program

:

Kegiatan

:

Program

:

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

2

Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Perencanaan Sosial dan Budaya

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM

2

Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kab. Aceh Utara

Kab. Aceh Utara

Jumlah dokumen perencanaan SKPK bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan Jumlah dokumen percepatan penanggulangan kemiskinan

4 Dokumen /SKPK

274

4 Dokumen/S KPK

220

0 Dokumen

-

1 Dokumen

160

Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM Jumlah dokumen perencanaan SKPK bidang Sosial Budaya dan SDM Jumlah dokumen percepatan penanggulangan kemiskinan

100%

419

100%

390

4 Dokumen /SKPK

216

4 Dokumen/S KPK

390

1 Dokumen

203

Dokumen

100%

214

100%

Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang


-

214

Infrastruktur Wilayah

Kegiatan

:

1

2

Program

:

Kegiatan

:

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Koordinasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman Perencanaan Tata Ruang

1

Jumlah dokumen perencanaan SKPK bidang Pembangunan Infrastruktur Wilayah Jumlah Dokumen

Kab. Aceh Utara

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Koordinasi Penataan Ruang Daerah


4 Dokumen /SKPK

175

4 Dokumen/S KPK

1 Dokumen

39

90%

87

90%

12 kali

87

12 kali

-

214

-

87

87

TOTAL

Rancangan Awal RKPD No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (2)

(1) U R U S A N

6 6 1.

5.356

3.989

Hasil Analisa Kebutuhan

LOKASI

Indikator Kinerja Program/Ke giatan


Pagu Indikatif


Pagu Indikatif

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

W A J I B

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program

:

Kegiatan

:

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Kab. Aceh Utara

Penyediaan jasa surat menyurat

Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Surat


100%

900 surat

5.356

5.356

5.356

5.356

1.320

39

100%

900 surat

1.320

39

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kendaraan dinas

12 bulan

220

12 bulan

220

8 unit

480

8 unit

480

Jumlah pengelola administrasi keuangan Luas bangunan Kantor

10 orang

6

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah kegiatan Administrasi Perkantoran

12 Kegiatan

17

12 Kegiatan

17

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Kegiatan

25

12 Kegiatan

25

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan per aturan perundangundangan

Jumlah Titik Instalasi Listrik

150 titik

5

150 titik

5

Jumlah Surat Kabar

3 Media

4

3 Media

4

3

4

5

9


75

10 orang 75

3101 m2

105

3101 m2 105

2.

Program

:

Kegiatan

:

10

Penyediaan bahan logistik kantor

11

12

1

2

3

3.

Program

:

Kegiatan

:

1

Jumlah Bulan

12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman

jumlah kali makan minum

30 kali

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Kali Koordinasi dan konsultasi Kab. Aceh Utara

Kab. Aceh Utara

Penyediaan Pakaian Dinas Beserta

12 bulan

120

45

30 kali

45

17 Kali

185

17 Kali

185

100%

550

100%

550

20 unit

320

20 unit

320

Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah Peralatan dan gedung kantor yang dipelihara

1 kantor

125

1 kantor

125

140 unit

105

140 unit

105

Tingkat Kehadiran

85 %

60

85 %

60

87 pasang

60

87 pasang

60

Persentase Tingkat sarana dan prasarana Jumlah pengadaan sarana fasilitas kantor

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya


120

Perlengkapannya

4.

5.

Program

:

Kegiatan

:

Program

:

Kegiatan

:

1

Peningkatan Kapa sitas Sumberdaya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Per aturan PerundangUndangan Pengembangan Data/Informasi

1

Monitoring, Evalua si, pengendalian & Pelaporan Pelaksa naan Pembangunan Daerah

2

Penyusunan Buku AUDA Penyusunan Buku PDRB Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Penyusunan Sistem Informasi

3 4

5

yang tersedia

Kab. Aceh Utara

Kab. Aceh Utara

Tingkat Kapasitas SDM Aparatur Perencana Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan Data Informasi Pembangunan Daerah Frekuensi monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam daerah Jumlah Dokumen AUDA Jumlah Dokumen PDRB Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka Jumlah Dokumen SIPD


10 Orang

230

10 Orang

230

10 orang

230

10 orang

230

100%

940

100%

940

2 Kali/tahun

228

2 Kali/tahun

228

1 Dokumen

104

1 Dokumen

104

1 Dokumen

36

1 Dokumen

36

1 Dokumen

85

1 Dokumen

85

1 Dokumen

185

1 Dokumen

185

Pembangunan Daerah (SIPD) 6

7

8 9

6.

Program

:

Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Aceh Utara Pengembangan Sistem Informasi Managemen Pembangunan dan Statistik (SIMPATIK) Kabupaten Aceh Utara

Jumlah kunjungan halaman website

24

25.000 kunjungan

24

1 Dok/bln

80

1 Dok/bln

80

Jumlah Dokumen Laporan evaluasi RKPD Jumlah sosialisasi RPJM Jumlah sosialisasi RPJP

1 Dok/triw

148

1 Dok/triw

148

Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100%

-

Sosialisasi RPJMD Sosialisasi RPJP

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

25.000 kunjungan

Kab. Aceh Utara

Jumlah Dokumen Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan


2 kali

25

2 kali 25

2 kali

25

2 kali 25

110

100%

110

1

7.

Program

:

Kegiatan

:

Koordinasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) Perencanaan Pembangunan Daerah

1

2

3

Kab. Aceh Utara

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA/KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS/PPASP) Koordinasi Dana Lintas Sektoral (DAK,APBA,APBN) Aceh Utara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen strategi sanitasi Kabupaten

1 Dokumen

Tingkat Kapasitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen KUA/KUPA, PPAS/PPASP

100%

110

1.075

1 Dokumen

100%

110

1.075

4 Dokumen

275

4 Dokumen

275

Jumlah Laporan pengendalian pembangunan tugas pembantuan, dekon dan khusus

1 Laporan

150

1 Laporan

150

Jumlah dokumen RKPD

2 dokumen

340

2 dokumen

340


4

8.

Program

:

Kegiatan

:

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

2

9.

Program

:

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kab. Aceh Utara

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Perencanaan Sosial dan Budaya

Kab. Aceh Utara

Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1 kali

310

1 kali

310

Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan Jumlah dokumen perencanaan SKPK bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan

100%

380

100%

380

4 Dokumen/S KPK

220

4 Dokumen/SK PK

220

Jumlah dokumen percepatan penanggulangan kemiskinan

1 Dokumen

160

1 Dokumen

160

Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM

100%

390

100%

390


10.

Kegiatan

:

Program

:

Kegiatan

:

Program

:

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1

Kab. Aceh Utara

Koordinasi Pe rencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Perencanaan Tata Ruang

Kab. Aceh Utara

Jumlah dokumen perencanaan SKPK bidang Sosial Budaya dan SDM

4 Dokumen/S KPK

390

4 Dokumen/SK PK

390

Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah Jumlah dokumen perencanaan SKPK bidang Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100%

214

100%

214

4 Dokumen/S KPK

214

4 Dokumen/SK PK

214


90%

87

90% 87

Kegiatan

:

1

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Daerah

12 kali

87

5.356

TOTAL


12 kali

87

5.356

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dari hasil musrenbang yang dilakukan pada tingkat kecamatan

tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat kepada Bappeda Kabupaten Aceh Utara. Usulan-usulan yang dihasilkan pada Musrenbang RKPD Kecamatan dibahas dan dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan berdasarkan bidang koordinasi.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Recommend Documents