BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPK

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPK Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Aceh Selatan adalah penjabaran perencanaan

tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan– kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Aceh Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2012 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBK Kabupaten Aceh Selatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2012 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda)

Kabupaten

Aceh

Selatan

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.5.836.556.500,- dengan realisasi Rp. 5.743.776.003,- atau (98,41%) yang digunakan untuk melaksanakan program dan Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : a. Pelayanan administrasi perkantoran, jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2012 adalah sebesar Rp.998.102.000,- dan terealisasi sebesar Rp.982.016.403,- atau 98,39 %.

II-1


b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp.297.745.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.283.229.000,atau 95,12 %. c. Pengembangan Data/informasi, program ini bertujuan menyusun data-data/informasi pokok

sebagai

bahan pertimbangan didalam

penyusunan

dokumen perencnaan

pembangunan. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.947.510.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.889.470.500,- atau 97,02 %. d. Kerja Sama Pembangunan,

bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pembangunan

daerah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, disamping itu juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan agar sasaran pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp.116.690.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.111.640.000,- atau 99,96%. e. Pengembangan Wilayah Perbatasan, bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelesaiaan perbatasan antar daerah dengan sasaran programnya adalah meningkatnya koordinasi dan kerja sama Pembangunan daerah secara sektoral maupun lintas sektoral. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp.200.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.199.910.000,- atau 99,96%. f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan dengan sasaran yang diinginkan adalah peningkatan kapasitas tenaga teknis perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 227.760.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 227.560.000,- atau 99,91%. g. Perencanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, sasaran programnya adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.335.999.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.334.340.500,- atau 99,88%.

II-2


h. Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp.373.920.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.373.920.000,- atau 100%. i. Perencanaan Sosial dan Budaya, anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp.318.830.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.317.639.600,- atau 99,63%. Uraian Kegiatan dari masing-masing Program dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

II-3


II-4


2.2.

ANALISIS KERJA PELAYANAN SKPK

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Aceh Selatan. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari : 1. Kepala 2. Sekretaris membawahi : a. Subbag Umum dan Kepegawaian b. Subbag Keuangan c. Subbag Program 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan yang terdiri

dari Subbid Pengembangan

Produksi dan Produktifitas dan Subbid Investasi Pengembangan Investasi Usaha dan Pembiayaan Pembangunan. b. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari Subbid Pengembangan Sumberdaya Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan dan Subbid Pengembangan Infrastuktur Ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Energi c. Bidang Keistimewaan Aceh dan Sumberdaya Manusia yang terdiri dari Subbid Pengembangan Kelembagaan Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial dan subbid Pengembangan Kwalitas SDM Keistimewaan Aceh dan Budaya d. Bidang Penelitian Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan yang terdiri dari Subbid Penelitian dan Pengembangan dan Subbid Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

II-5


Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :  Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan.  Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.  Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.  Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

II-6


Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan,

sehingga

dapat

mendorong

berkembangnya

aspirasi

masyarakat

dan

mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Aceh Selatan yang membantu Bupati Aceh selatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya

peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Aceh Selatan . 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRK, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta. 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

II-7


Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Aceh Selatan dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Desa, Kecamatan dan di tingkat SKPK yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

II-8


Berdasarkan laporan evaluasi pencapaian realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2012 realisasi anggaran mencapai 98,41 %, sesuai hasil pencapaian realisasi tersebut, terindikasi bahwa secara umum Bappeda Kabupaten Aceh Selatan telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2012. Secara rinci analisa pelaksanaan kinerja pelayanan SKPK disajikan dalam Tabel. 2.2 sebagai berikut :

II-9


II-10


2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPK

Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal menghasilkan penemukenalan atas sejumlah potensi kekuatan dan potensi kelemahan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan dalam mencapai tugas pokok dan fungsi sebagai mandat dari Bupati Aceh Selatan. Untuk itu dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi dan peran Bappeda sebagai berikut: 1. Koordinasi dan komunikasi perencanaan pembangunan daerah belum berjalan optimal 2. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah belum sepenuhnya terbit tepat waktu dan dipengaruhi kontribusi/peran SKPK lainnya. 3. Pengawalan dan fasilitasi proses dan mekanisme perencanaan partisipatif belum berjalan optimal 4. Masih terjadi inkonsistensi dan insinkronisasi perencanaan hasil musrenbang (buttom Up) dengan Top Down 5. Keterbatasan sarana, prasarana kantor dan keterbatasan jumlah personil dan SDM Bappeda. Melihat struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana diuraikan terdahulu merupakan salah satu pendorong dan modal dasar menciptakan professional perencanaan, mengingat keberhasilan suatu pelaksanaan rencana pembangunan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Dengan demikian berdasarkan jumlah dan kualifikasi pendidikannya, keadaan pegawai dinilai cukup memadai sesuai beban kerja selama ini. Sekalipun jumlah dan kualifikasi pendidikan pegawai relatif cukup baik, tetapi proporsi mereka yang berkualifikasi perencanaan masih sangat terbatas jumlahnya. Kondisi yang diinginkan dan diproyeksikan ke depan, BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan perlu dukungan dana, ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta adanya mandat dan dukungan pimpinan yang diberikan untuk mengemban tugas-tugas perencanaan kedepan. Sistem Organisasi dan Managemen juga masih dipandang belum efektif terutama aspek ketatalaksanaan baik tatalaksana kepegawaian, keuangan,maupun tatalaksana perlengkapan serta aspek menagemen yang dinilai belum sepenuhnya memberdayaan kelembagaan Bappeda

II-11


sehingga mengurangi kemauan untuk melakukan inovasi-inovasi kedalam berbagai kegiatan perencanaan. Selain sistem monitoring dan evaluasi yang berlangsung selama ini dinilai belum optimal menyangkut metodologi maupun pelaksanaannya,

termasuk

hasil analisis,

penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan monitoring yang terlihat dan belum di manfaatkannya secara memadai dan konsisten sebagai dasar bagi kebutuhan perencanaan berikutnya. Upaya untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan didukung oleh posisi Aceh Selatan yang sangat strategis. Potensi pengembangan daerah ini didukung oleh sumber daya alam, sumber daya sosial dan ekonomi yang cukup baik jika dikelola secara terencana, merupakan peluang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan dengan faktorfaktor kunci keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya produk-produk Dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu; 2. Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah; 3. Adanya sistem informasi dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah. 4. Optimalnya pelaksanaan monitoring evaluasi dan sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah; 5. Meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan. 6. Terciptanya fasilitasi, pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah 7. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pada setiap dokumen perencanaan dan setiap jenjang pemerintahan. 8. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta profesionalisme dan kesejahteraan aparatur perencana.

II-12


2.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPK

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Bappeda Kabupaten Aceh Selatan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja pada Bappeda Kabupaten Aceh Selatan. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Aceh Selatan. Disamping itu dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Aceh Selatan. Secara rinci review terhadap Rancangan Awal RKPK Aceh Selatan tersebut disajikan dalam Tabel 2.4. dari Renja Bappeda Kabupaten Aceh selatan Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut :

II-13


II-14


II-15


II-16


II-17


II-18


II-19


2.5.

PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Selatan akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada SKPK Aceh Selatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPK Aceh Selatan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

II-20


II-21

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPK

Recommend Documents