Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra SKPD Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2011 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2012, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Dalam Lampiran 1.1. ada dua (2) program dan empat (4) kegiatan, Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010-2015 untuk masing kegiatan sebesar 100%. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Humas Setda Kota Semarang Tahun 2011 dan Capaian Renstra lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.1.
B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Untuk pencapaian kinerja pelayanan SKPD, Bagian Humas Setda Kota Semarang tidak mempunyai SPM (Standar Pelayanan Minimal), tapi mempunyai IKK (Indikator Kinerja Keberhasilan). Analisa Kinerja Pelayanan SKPD lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.2. Dalam Lampiran 1.2. ada empat (4) indikator kinerja pelayanan SKPD, yaitu sebagai berikut: 1. Jumlah jaringan komunikasi, IKK pada tahun 2010 : 0,04%; realisasi capaian tahun 0,05%; proyeksi tahun 2013 : 0,04% dan tahun 2014 : 0,04%. 2. Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk, IKK pada tahun 2010 : 0,05%; realisasi capaian tahun 0,06%; proyeksi tahun 2013 : 0,05% dan tahun 2014 : 0,05%. 3. Jumlah surat kabar nasional/lokal, IKK pada tahun 2010 : 14; realisasi capaian tahun 16; proyeksi tahun 2013 : 14 dan tahun 2014 : 14. 4. Jumlah penyiaran radio/ TV lokal, IKK pada tahun 2010 : 43; realisasi capaian tahun 43; proyeksi tahun 2013 : 43 dan tahun 2014 : 43.
8
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dasar hukum
pembentukan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas)
Setda Kota Semarang adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. Sedangkan Tugas dan Fungsi dari Bagian Hubungan Masyarakat Setda Semarang dijabarkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretaiat Daerah Kota Semarang. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang dibawah jajaran Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Semarang dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Pada tahun 2009 susunan organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Semarang berganti menjadi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang dalam rangka penataan personil sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Struktur organisasi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang adalah sebagai berikut : 1. Kepala Bagian 2. Sub Bagian Informasi Publik dan Promosi 3. Sub Bagian Pemberitaan dan Analisa Media 4. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.3. Di dalam Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setidaknya mengamanatkan bahwa semua informasi terkait dengan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik, serta menggunakan dana dari publik wajib disampaikan kepada publik, bila publik membutuhkannya. Namun demikian, di dalam UU KIP tersebut juga dijelaskan syarat-syarat tertentu ketika publik meminta informasi tersebut, termasuk tanggung jawab bagi publik ataupun individu yang memintanya. Di dalam UU tersebut juga terdapat Pasal serta Ayat yang mengecualikan hal-hal khusus yang tidak begitu saja bisa dibuka seluruhnya kepada publik, misalnya terkait UU Kesehatan, Perbankan, Pendidikan, Kepolisian, TNI, Rahasia Negara, dan sebagainya. Hal tersebut setidaknya mengisyararatkan bahwa di era keterbukaan saat ini, kita diwajibkan terbuka, namun dilarang telanjang.
9
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
Sejak reformasi bergulir dan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 disahkan dan diberlakukan, maka fungsi Pers sebagai mata dan telinga masyarakat (mediasi), serta membela kepentingan masyarakat (advokasi) berjalan cukup maksimal, bahkan banyak kalangan menuduh Pers kebablasan dalam menikmati kebebasannya. Kebebasan yang dinikmati pers itu juga merubah orientasi serta kebijakan para pengelolanya, utamanya terkait dengan bidang pemberitaan, dari news is power di era Orba, menjadi news is commodity di era Reformasi. Dampak dari perubahan orientasi dan kebijakan tersebut, ada kesan pers cenderung menganggap bad news is good news ( meski sebenarnya pers-pers utama tampak berupaya menghindari hal tersebut dengan tetap menjaga obyektivitas pemberitaannya). Hal-hal lain yang juga menjadi trend di era reformasi ini, pers juga sering dianggap melakukan trial by the pers (pengadilan oleh pers), sehingga tidak jarang masyarakat yang merasa dirugikan membawanya ke pengadilan, misalnya kasus Tempo dengan Tommy Winata. Namun, dampak positifnya antara lain sebagai berikut : 1. Masyarakat menjadi lebih cerdas, aspiratif, serta meningkat harapanharapannya (rising of expectation), termasuk harapannya untuk selalu ingin tahu segala hal di luar jangkauan panca indranya, utama terhadap semua hal yang terkait dengan kepentingannya; 2. Menyadarkan
masyarakat
akan
hak-haknya,
termasuk
hak
untuk
memperoleh informasi; 3. Tidak ada lagi hal yang bisa ditutup-tutupi serta dimanipulasi dari pers dan masyarakat, karena bila itu dilakukan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi tertentu akan menurun, dan ini tentu tidak dikehendaki. Oleh karena itu, setidaknya menyangkut dua (2) hal besar sebagai berikut: Dari sisi sifat informasi yang disampaikan, maka perlu diperhatikan : • Kejujuran ( tidak manipulatif) • Menarik perhatian • Etis Dari sisi teknis penyampaian informasi idealnya dilakukan sebagai berikut : • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebaiknya berfungsi sebagai sentral/pusat penyampai informasi. Dengan model satu pintu semacam itu diharapkan tidak akan terjadi tumpah tindihnya informasi yang bisa berdampak pada kelebihan informasi, kemubaziran informasi, bahkan miss komunikasi.
10
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
• Tentu saja PPID tidak mungkin menguasai semua informasi
secara
detail, utamanya terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis. Untuk itu, dalam menyampaian informasi tersebut PPID perlu didampingi oleh pejabat teknis di bidangnya masing-masing, dengan tujuan agar bila ada informasi yang memerlukan penjelasan lebih detail, maka pejabat teknis yang bersangkutan bisa menjelaskannya secara komprehensif, sehingga dari sisi ilmu komunikasi biasa disebut informasi yang disampaikannya menjadi informatif. • Sebelum menyampaikan informasi pada publik yang meminta, maka persyaratan serta konsekuensi teknis dan hukum berdasarkan UU KIP perlu didialogkan, sehingga keduanya (PPID dan Publik. Individupemohon) saling mengerti serta memahami.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Humas Setda Kota Semarang biasanya menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan misalnya: kurangnya komunikasi, koordinasi dan perencanaan kegiatan yang melibatkan SKPD lain ( sebagai contoh Semarang Great Sale sebagai acara tahunan di Kota Semarang dalam perencanaan selalu terlambat dalam koordinasi/rapat dan promosinya).
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam Lampiran 1.4. ada dua (2) program dan empat (4) kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1) Kegiatan Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Semarang Dalam kegiatan ini dalam Rancangan Awal RKPD mempunyai pagu indikatif Rp 356.548.080,- dan dari hasil analisis kebutuhan mempunyai kebutuhan dana Rp 356.548.080,2) Kegiatan Peliputan, dokumentasi dan informasi multimedia Dalam kegiatan ini dalam Rancangan Awal RKPD mempunyai pagu indikatif Rp 1.399.121.800,- dan dari hasil analisis kebutuhan mempunyai kebutuhan dana Rp 1.399.121.800,2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1) Kegiatan Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media Dalam kegiatan ini dalam Rancangan Awal RKPD mempunyai pagu indikatif Rp 2.829.789.400,-
dan dari hasil analisis kebutuhan
mempunyai kebutuhan dana Rp 2.829.789.400,-
11
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
2) Kegiatan Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT) Dalam kegiatan ini dalam Rancangan Awal RKPD mempunyai pagu indikatif Rp 100.000.000,- dan dari hasil analisis kebutuhan mempunyai kebutuhan dana Rp 100.000.000,-
Review terhadap rancangan awal RKPD lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.4.
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan / masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas Setda Kota Semarang adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1) Kegiatan Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Semarang Dalam kegiatan ini memiliki indikator kinerja tercapainya publikasi kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dengan besaran/volume video untuk 2 videotron dengan menyesuaikan kebutuhan. 2) Kegiatan Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Semarang Dalam kegiatan ini memiliki indikator kinerja penyelenggaraan pertemuan dan evaluasi bagi anggota kontributor berita SKPD se-Kota Semarang dengan besaran/volume 2 kali. 2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1) Kegiatan Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media Dalam kegiatan ini memiliki indikator kinerja terselenggaranya rubric khusus
tentang
kegiatan
Pemerintah
Kota
Semarang
dengan
besaran/volume 1 kolom khusus di setiap media cetak lokal dan nasional di Kota Semarang.
Usulan dan Program kegiatan dari para pemangku kepentingan / masyarakat lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.5.
12
