BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1
Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Aspek Geografi
Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang berada 200 km arah barat daya dari kota Surabaya dan 800 km dari ibu kota Jakarta. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111’7’ hingga 111’52’ Bujur Timur dan 7’49 hingga 8’20’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk disebelah Utara. Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Disebelah Selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah. Gambar 2.1 Peta Kabupaten Ponorogo
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
14
Luas wilayah Kabupaten Ponorogo 1.371,78 km2 terbagi dalam 21 kecamatan yang terdiri dari 307 desa/ kelurahan dengan topografi yang bervariasi mulai dari daratan rendah sampai pegunungan dengan sebaran 79% terletak di ketinggian kurang dari 500m dpl meliputi 245 desa/ kelurahan, 14,4% berada diantara 500m dpl hingga 700m dpl meliputi 44 desa dan sisanya 5,9% pada ketinggian diatas 700m dpl meliputi 18 desa. Luas wilayah untuk masingmasing kecamatan adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2012 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ngrayun Slahung Bungkal Sambit Sawoo Sooko Pudak Pulung Mlarak Siman Jetis Balong Kauman
148,76 90,34 54,01 59,83 124,71 55,33 48,92 127,55 37,20 37,95 22,41 56,96 36,61
14
Jambon
57,48
15
Badegan
52,35
16
Sampung
80,61
17
Sukorejo
59,58
18
Ponorogo
22,31
19
Babadan
43,93
20 21
Jenangan Ngebel JUMLAH
59,44 59,50 1.371,78
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
Luas Wilayah (km2)
15
2.1.1.2 Aspek Demografi
Data penduduk berdasarkan survey kependudukan yang dilakukan badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011 sebesar 860.093 jiwa dengan sebaran di kecamatan Ponorogo mempunyai jumlah penduduk terbesar yakni 74.795 jiwa, dikuti Kecamatan Babadan sebesar 62.968 jiwa
dan kecamatan dengan jumlah
penduduk terkecil adalah kecamatan Pudak sebesar 8.943 jiwa. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kecamatan Ngrayun Slahung Bungkal Sambit Sawoo Sooko Pudak Pulung Mlarak Siman Jetis Balong Kauman Jambon Badegan Sampung Sukorejo Ponorogo Babadan Jenangan Ngebel TOTAL SEX RATIO
2010 2011 2012 55.416 55.729 55.530 49.267 49.543 49.416 34.240 34.435 34.370 35.566 35.767 35.680 54.696 55.004 54.883 21.767 21.889 21.845 8.893 8.943 8.916 45.993 46.253 46.106 36.138 36.347 36.194 41.655 41.890 41.755 29.049 29.212 29.135 41.565 41.797 41.694 40.015 40.239 40.124 38.929 39.148 38.998 29.082 29.236 29.129 35.845 36.048 35.981 49.564 49.846 49.713 74.379 74.795 74.569 62.615 62.968 62.775 51.508 51.798 51.659 19.099 19.206 19.151 855.281 860.093 857.623 99.98 99.37 99.44 Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2013
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
16
Gambar 2.2 Jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
Ngrayun
Slahung
Bungkal
Sambit
Sawoo
Sooko
Pudak
Pulung
Mlarak
Siman
Jetis
Balong
Kauman
Jambon
Badegan
Sampung
Sukorejo
Ponorogo
Babadan
Jenangan
Ngebel
Komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 antara penduduk laki-laki dengan perempuan hampir seimbang. Dari jumlah penduduk 857.623 jiwa yang laki-laki sebanyak 427.614 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 430.009 jiwa. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 2.3. Gambar 2.3 Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
430,009
427,614
Laki-laki Perempuan
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
17
2.1.1.3 Angkatan Kerja
Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2012 tercatat sebesar 7.769 orang mengalami peningkatan sebesar 48,13 persen dibanding pada tahun 2011 yang mencapai angka 4.030 orang dan pada tahun 2010 jumlah pencari kerja mencapai angka yang cukup besar yaitu 6.113 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan jumlah pencari kerja yang paling besar adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 3.922 orang dan terkecil pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 319 orang. Dengan demikian terlihat bahwa tingkat pendidikan akan menggambarkan kualifikasi jenjang dari pencari kerja.
Gambar 2.4 Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
SD (319 org) SLTP (3.922 org) SLTA (2.602 org) SARMUD (391 org) SARJANA (535 org)
Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan tingkat penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan. TPAK kabupaten Ponorogo tahun 2012 mencapai 73,41 %
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
18
dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,26 % mengalami penurunan dari tahun 2011 menjadi sebesar 4,37 % turun sebesar 1,11 %. Tabel 2.3 Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan Kabupaten PonorogoTahun 2012
KEGIATAN Angkatan Kerja 1
Bekerja
2
Pengangguran Terbuka
Bukan Angkatan Kerja 1
Sekolah
2
Mengurus Rumah Tangga
3
Lainnya Total
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2011
2012
472.067
494.714
451.450
478.573
10.711
16.141
201.826
179.194
38.598
43.639
123.246
78.773
39.982
56.782
673.893
673.908
63.54
73.41
4.37
3.26
Sementara itu berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian, industri pengolahan dan lainya sebagaimana dalam tabel berikut :
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
19
Tabel 2.4 Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
Lapangan Pekerjaan 1
Pertanian
2
Tahun 2012 Orang
%
247.833
51,78
Industri Pengolahan
36.558
7,63
3
Bangunan
39.740
8,30
4
Perdagangan
82.973
9,33
5
Angkutan dan Komunikasi
8.385
1,75
6
Keuangan dan Jasa
62.849
13,13
7
Pertambangan dan Penggalian, LGA
235
0,04
478.573
100,00
Jumlah
2.1.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo
Perekonomian Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2011, utamanya di sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan hotel dan restoran serta sektor kontruksi. Dinamika positif perekonomian tersebut memberikan dorongan dan sekaligus harapan dalam mempercepat akselerasi perbaikan ekonomi sehingga ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 6,52 persen dari target RPJMD sebesar 5,97 persen dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2011 sebesar 6,21 persen. Perkembangan dan pergeseran struktur ekonomi menunjukkan perkembangan kegiatan pembangunan yang terjadi baik yang
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
20
dilakukan secara sektoral maupun lintas sektor. Sektor ekonomi yang mendukung PDRB meliputi sektor primer, sekunder dan tersier. Kontribusi sektor primer sebesar 35,70% meliputi : sektor pertanian, pertambangan dan galian. Sektor sekunder mempunyai kontribusi sebesar 8,46% terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor LGA dan kontruksi sedangkan sektor Tersier meliputi sektor PHR, Angkutan dan Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 55,84%.
Gambar 2.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
Primer, 35.7 Tersier, 55.84
Sekunder, 8.46
A.1 PDRB Atas Dasar Nilai PDRB ADHK Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 mencapai Rp. Harga Konstan 3.768.417.450.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. (ADHK) 2000 230.549.340.000,00 (6,12 %) dari tahun 2011 sebesar Rp. 3.537.868.110.000,00. Apabila dilihat dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir
pertumbuhan nilai PDRB
ADHK mengalami
peningkatan secara terus menerus sebagaiman terlihat dalam tabel berikut. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
21
Gambar 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 - 2012
PDRB ADHK 4,000,000 3,500,000
2,998,669 3,148,982
3,331,058
3,768,417 3,537,868
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2008
2009
2010
2011
2012
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebagaimana disampaikan diatas tersebut berasal dari sektor pertanian; Perdagangan Hotel dan restoran; Jasa-jasa; Persewaan; Angkutan dan komunikasi; Industri pengolahan; Pertambangan dan penggalian; konstruksi bangunan serta Listrik, Gas dan Air.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
22
Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK Tahun Dasar 2000 Kabupaten Ponorogo (juta rupiah) 2011-2012 No
Sektor
2011
2012
Rp.
%
Rp.
%
1.193.914,57
33,75
1.229.499,54
32,63
77.532,95
2,19
79.396,43
2,11
160.532,22
4,54
170.137,42
4,51
1
Pertanian
2
Pertambangan dan Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
59.215,40
1,67
62.590,90
1,66
5
Konstruksi
77.856,46
2,20
84.758,73
2,25
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
1.019.089,52
28,81
1.122.704,83
29,79
7
Pengangkutan dan Komunikasi
197.618,46
5,59
216.298,72
5,74
8
Keuangan, Sewa, Jasa Perusahaan
260.509,18
7,36
282.482,40
7,50
9
Jasa – Jasa
491.599,36
13,90
520.548,47
13,81
PDRB ADHK
3.537.868,11
100,00
3.768.417,45
100,00
A.2 PDRB Atas Dasar Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Ponorogo Harga Berlaku Tahun 2012 mencapai Rp. 9.486.200.090.000,00. Naik dari tahun (ADHB) 2000 2011 sebesar Rp. 8.404.945.130.000,00. Selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2010, 2011 dan 2012 struktur Perekonomian Kabupaten Ponorogo didominasi oleh Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran dan Sektor Jasa – Jasa. Sektor Pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebesar 0,71 point, Tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 34,55 % dan tahun 2012 sebesar 33,84 % sedangkan sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Sektor Bangunan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Keuangan Jasa Perusahaan mengalami peningkatan.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
23
Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Tahun Dasar 2000 Kabupaten Ponorogo (juta rupiah) 2011-2012 No
2011
Sektor
2012
Rp.
%
Rp.
%
2.903.580,37
34,55
3.210.357,52
33,84
1
Pertanian
2
Pertambangan dan Penggalian
160.467,67
1,91
175.984,18
1,86
3
Industri Pengolahan
417.086,30
4,96
466.820,55
4,92
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
110.568,43
1,32
118.680,46
1,25
5
Konstruksi
185.843,36
2,21
217.100,32
2,29
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
2.410.135,46
28,68
2.790.641,75
29,42
7
Pengangkutan dan Komunikasi
456.360,23
5,43
517.426,38
5,45
8
Keuangan, Sewa, Jasa Perusahaan
620.435,30
7,38
712.782,39
7,51
9
Jasa – Jasa
1.140.468,01
13,57
1.276.406,55
13,46
PDRB ADHB
8.404.945,14
100,00
9.486.200,09
100,00
B. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari Product Domestic Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2000 yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 sebesar 5,16%, tahun 2010 sebesar 5,78% naik 0,62 point dan pada tahun 2011 ekonomi mampu tumbuh sebesar 6,21%. Sementara itu capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 pada posisi angka sangat sementara mampu tumbuh sebesar 6,52%. Dengan demikian ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2012 mampu tumbuh melebihi target dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015 sebesar 6,15 % dan melebihi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011, bahkan kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi 0,32 digit dimana ekonomi nasional tahun 2012 tumbuh sebesar 6,20%.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
24
Gambar 2.7 Pertumbuhan ekonomi Nasional, Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 – 2012
8
7.22
7 6
6.56 6.11 5.69
5
6.16 5.68 5.5
6.68
6.6
6.08
6.21
7.27 6.52 6.3
5.78
5.01 4.74
Jawa Timur
5.16
4
Nasional
3
Kab. Ponorogo
2 1 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nilai PDRB ADHK 2000 yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 mencapai 3.768.417,45 juta. Apabila dilihat dari struktur PDRB maka sektor paling dominant adalah sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 33,84 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,98 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 29,42 % dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,17 % sedangkan jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 13,46% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,89 %. Kalau dilihat trend selama 5 tahun terakhir maka tampak pada sektor pertanian, kontribusi terhadap PDRB terus mengalami penurunan sedangkan pada sektor perdagangan, hotel restoran dan Jasa-jasa kontribusi terhadap PDRB mengalami peningkatan terus menerus. Penurunan kontribusi sektor pertanian pada PDRB merupakan indikasi adanya transformasi structural dari perekonomian yang bertumpu pada sektor primer (sektor pertanian) menuju perekonomian yang bertumpu pada
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
25
sektor skunder (sektor perdagangan dan industri) atau sektor tersier (sector jasa dan keuangan). Tabel 2.7 Capaian PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 - 2012 PDRB ADHB
PDRB ADHK
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
NO
TAHUN
1
2006
4.396.397,29
2.694.520,72
2
2007
5.002.064,19
2.871.341,71
3
2008
5.805.450,60
3.034.363,54
4
2009
6.575.434,92
3.190.837,45
5
2010
7.449.774,32
3.331.058,41
6
2011
8.404.945,13
3.537.868,11
7
2012
9.486.200,08
3.768.417,45
Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2013
B.1 Pertumbuhan Menurut Sektor
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2012 sebesar 6,52 %. Secara sektoral laju pertumbuhan yang paling besar adalah sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (10,17 %), sektor Angkutan dan Komunikasi (9,45 %) dan sektor keuangan, persewaan jasa perusahaan mampu tumbuh sebesar 8,43 %. Ke empat sektor tersebut apabila dilihat selama kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 mengalami pertumbuhan yang
terus
meningkat.
Sementara
itu
sektor
yang
laju
pertumbuhannya paling kecil adalah sektor pertambangan dan galian yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,40 % dan tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan terus menerus yakni 2009
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
26
tumbuh sebesar 3,95 % tahun 2010 tumbuh sebesar 4,20 % dan tahun 2011 tumbuh sebesar 4,45%.
Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo menurut Sektor Tahun 2008 – 2012
14
Pertanian
12
Pertambangan
10
Industri Pengolahan
8
L, G dan Air Bersih Bangunan
6
PHR
4
Angkutan & Kom
2
Keuangan, P & JSP Jasa-jasa
0 2008
2009
2010
2011
2012
B.2 PDRB Perkapita Salah satu indikator yang juga dapat digunakan untuk mengukur dan Pendapatan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi suatu daerah Regional adalah PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita. Kedua Perkapita indikator tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 Rp. 11,061 juta meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp. 9,812 juta, dan tahun 2010 mencapai Rp. 8,710 juta. Sedangkan pendapatan regional perkapita Kabupaten Ponorogo tahun 2012 sebesar Rp. 10,330 juta, naik dari tahun 2011 dan tahun 2010 masing – masing sebesar Rp. 9.164 juta dan Rp. 8,135 juta.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
27
Gambar 2.9 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 - 2012 11,061,037.42 9,812,292.85 8,710,219.58
8,135,328.02
2010
9,164,662.29
2011
PDRB Perkapita
C. Inflasi
10,330,987.27
2012
Pendapatan Perkapita
Inflasi suatu barang dapat dilihat dari tingkat perkembangan harga suatu barang dan dapat dihitung dengan melihat perubahan indek implisit yang diturunkan dari pembagian PDRB ADHB dengan PDRB ADHK. Perkembangan laju inflasi barang – barang di Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Inflasi tahun 2012 sebesar 5,96 % lebih rendah dibanding tahun 2011 sebesar 6,23 % dan tahun 2010 sebesar 9,49 %.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
28
Gambar 2.10 Inflasi menurut Indeks Implisit PDRB Tahun 2010 – 2012 10
9.49
8 5.96 6
6.23
4 2 0 2010
D. Kemiskinan
2011
2012
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan (pangan), pakaian (sandang), tempat berlindung (papan), terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar pendidikan dan terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk miskin Tahun 2010 secara nasional mencapai 13,33 % atau 31,02 juta jiwa penduduk hidup dibawah garis kemiskinan dan tingkat Provinsi sebesar 15,25 % sedangkan Kabupaten Ponorogo sebesar 13,22 % atau 127.514 jiwa mengalami penurunan sebesar 14.508 jiwa dari tahun 2009 sebesar 14,63 % atau 113.006 jiwa dengan garis kemiskinan tahun 2009 sebesar Rp. 177.006,00 per bulan dan tahun 2010 sebesar Rp. 193.047,00 per bulan. Pada tahun 2011 prosentase penduduk miskin sebesar 105.867 jiwa atau 12,29 %, masih belum memenuhi target RPJMD 2010 – 2015 sebesar 8,79 % dan pada tahun 2012 prosentase penduduk miskin sebesar 11,70 % atau 100.400 jiwa belum mampu mencapai target RPJMD sebesar 7,65 %, tahun 2013 turun menjadi 7,08 % dan tahun 2014 menjadi 7,00 %.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
29
Tabel 2.8 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Ponorogo, Provinsi dan Nasional Tahun 2008 – 2012 Nasional (%) 15,42 14,15 13,33 12,49 11,70
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Ponorogo Jumlah % 144.480 16,13 127.514 14,63 113.000 13,22 105.867 12,29 199.400 11,70
Provinsi (%) 18,51 16,68 15,26 13,85 13,08
Sumber Data : TNP2K Tahun 2012 * Target terkoreksi Gambar 2.11 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Ponorogo, Provinsi dan Nasional Tahun 2008 – 2012
20.00 18.00 16.00 14.00
18.51 15.42 16.13
12.00
16.68
15.26
14.15
13.85
13.33
14.63
13.22
10.00
13.08
12.29 12.49
12.25 11.70
8.00 6.00 4.00 2.00 2008 Nasional
2009
2010 Prov. Jatim
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
2011
2012
Kab. Ponorogo
30
Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan
E. Angka Kriminalitas
yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dengan norma – norma sosial dan agama. Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dengan jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian kayu jati (illegal loging), pencurian hewan/ternak, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, pembunuhan, pembakaran, judi, miras, sajam, korupsi, migas (BBM) dan lain – lain dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 cenderung mengalami peningkatan. Tabel 2.9 Angka Kriminalitas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 – 2012
No 1 2 3
Uraian Jumlah Tindak Kriminalitas Jumlah Penduduk Angka (%)
Kriminalitas
2008 372
2009 591
Tahun 2010 558
2011 798
2012 1.300
895.921 899.328 855.281 856.573 857.623 0,04
0,06
0,06
0,09
0,15
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial A. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf di cerminkan dari kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Hal ini terkait langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Angka Melek Huruf atau disebut juga Angka Melek Aksara adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia yang didasarkan pada pemikiran bahwa melatih orang yang mampu baca tulis lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara. Secara
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
31
rata – rata Angka Melek Huruf di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 sebesar 85,76 % naik dari Tahun 2008 sebesar 84,93 % atau mengalami peningkatan sebesar 0,98 %. Artinya penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf berkurang sebesar 0,98 %. Sedangkan untuk Tahun 2010, 2011 dan 2012 berturut – turut angka melek huruf Kabupaten Ponorogo adalah 85,73 %, 87,32 % dan 88,99 %. Gambar 2.12 Angka Melek Huruf Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 – 2012
Angka Melek Huruf 90 89
88.99
88 87.32
87
85.72
86
85.73
85
84.93
84 83 82 2008
B. Angka Rata – Rata Lama Sekolah
2009
2010
2011
2012
Indikator yang digunakan untuk mengetahui rata – rata tingkat pendidikan adalah dengan mengetahui rata – rata lama sekolah yaitu rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata – rata lama sekolah (MYS) penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2009 mencapai 6,61 tahun meningkat dari tahun 2008 sebesar 6,46 tahun. Pada tahun 2010 mencapai 6,68 tahun, pada tahun 2011 mencapai 6,69 tahun dan pada tahun 2012 mencapai 7,18.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
32
Gambar 2.13 Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 – 2012
Rata - Rata Lama Sekolah 6.46
6.61
6.68
6.99
7.18
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008
C. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu
2009
2010
2011
2012
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator pencapaian target MDGs. AKB Kabupaten Ponorogo dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, hal ini memberikan gambaran adanya naik turunnya kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Disamping Angka Kematian Bayi indikator lain dalam melihat derajad kesehatan masyarakat dengan melihat Angka Kematian Ibu.
Tabel 2.10 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 - 2012 No 1 2 3 4 5
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
AKB 13,50 8,31 13,90 15,20 15,15
AKI 103,39 115,70 123,38 105,20 98,82
33
D. Umur Harapan Hidup
Indikator derajad Kesehatan dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup (Life Expectancy at Birth). Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat
dipengaruhi
oleh
beberapa
faktor
diantaranya
meningkatnya gizi dan meningkatnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya hidup sehat. Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Ponorogo dari tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan. Tahun 2008 sebesar 60,00 th, Tahun 2009 sebesar 69,30 th, tahun 2010 sebesar 69,60 th dan tahun 2011 sebesar 69,90 th serta tahun 2012 sebesar 72.00 th.
Gambar 2.14 Umur Harapan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 - 2012 72.50 72.00 71.50 71.00 70.50 70.00 69.50 69.00 68.50 68.00 67.50
72.00
69.31
2008
69.30
2009
69.60
2010
69.90
2011
2012
UHH
E. Rasio Penduduk Yang Bekerja
Mengacu kepada Ponorogo Dalam Angka Tahun 2013 bahwa jumlah penduduk yang bekerja yang masuk pada angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 berjumlah 478.573 orang dari angkatan kerja berjumlah 494.714 orang. Dari data penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja akan diperoleh angka rasio penduduk yang bekerja.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
34
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk yang Bekerja, Angkatan Kerja dan Rasio di Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 - 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Penduduk yang Bekerja 493.096 527.254 474.044 451.450 478.573
Rasio Penduduk Bekerja / Angkatan Kerja (%) 512.193 96,27 546.117 96,55 492.942 96,17 472.067 95,63 494.714 96,74 Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2012
Angkatan Kerja
2.1.2.3 Fokus Seni Dalam rangka mengembangkan sektor kepariwisataan salah satu Budaya dan Olah Raga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan seni budaya melalui beberapa even regional, nasional maupun internasional. Untuk melihat perkembangan seni dan budaya dilakukan dengan mengevaluasi jumlah, jenis, organisasi kesenian yang ada di masing – masing Kecamatan. Organisasi kesenian yang cukup dikenal di Kabupaten Ponorogo adalah Reog. Melalui berbagai even untuk melestarikan sekaligus mengembangkan kesenian Reog dimaksud cukup berhasil, hal ini dapat dilihat perkembangan kesenian Reog dari tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tabel 2.12 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 - 2012 No Capaian 1 Jumlah Group Kesenian 2 Jumlah Gedung Kesenian 3 Jumlah Club Olah Raga Jumlah lapangan Olah 4 Raga
2008 776 1 156
2009 784 1 156
2010 824 1 156
2011 754 1 156
2012 767 1 156
148
148
176
176
176
Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2012
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
35
2.1.3
ASPEK PELAYANAN UMUM
2.1.3.1
Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap pemerataan dan akses terhadap Pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sedangkan APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APS pada kelompok usia 7 – 12 tahun Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 sebesar 98,80 % dan untuk usia 13 – 15 tahun sebesar 97,50 % dan usia 16 – 18 tahun sebesar 65,70 % sedangkan untuk angka buta huruf usia 15 tahun keatas sebesar 9,40 %.
Gambar 2.15 Perkembangan APS menurut kelompok Usia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 – 2012
2012
7 - 12 tahun
2011 2010
13 - 15 tahun
2009 16 - 18 tahun
2008 0
20
40
60
80
100
120
Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2013
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
36
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.1.4
ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yaitu dengan membandingkan kemampuan tukar produk / komoditas yang dihasilkan / yang dijual petani dengan produk yang dihasilkan petani baik untuk produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2008 NTP mencapai 102,74, tahun 2009 mencapai 106,88, tahun 2010 mencapai 108,46, tahun 2011 mencapai 112,53, tahun 2012 mencapai 115,79 dan tahun 2013 mencapai 118,92. Gambar 2.16 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 - 2013
NTP
125 120
118.92 115.79
115 112.53 110 106.88
105
108.46
102.74 100 95 90 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2013
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
37
2.2.1.2 Fokus Berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten Ponorogo meliputi Fasilitas lahan untuk pekarangan/bangunan, tegal, kebon, ladang, hutan negara Wilayah / Infrastruktur seluas 39.199 Ha dan untuk lahan sawah seluas 34.800 Ha. Dari luas lahan sawah tersebut yang merupakan sawah dengan pengairan teknis seluas 30.091 Ha, sedangkan sisanya lahan sawah berpengairan setengah teknis, non teknis dan tadah hujan. Gambar 2.17 Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 - 2012 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 Tanah Sawah Tanah Kering
15,000.00 10,000.00 5,000.00 2008
2009
2010
2011
2012
Gambar 2.18 Luas Areal Pertanian dan Produksi Pertanian di Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 - 2012 luas panen 80,000
Produksi (Ribuan)
60,000 40,000 20,000 2008 2009
2010
Produksi (Ribuan) luas panen 2011
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
2012
38
2.2.1.3.
Fokus Iklim Investasi
A. Angka Kriminalitas Tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (naik turun), tahun 2008 jumlah total 372 kali tindak kejahatan meningkat menjadi 591 kali tindak kejahatan pada tahun 2009. Namun demikian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 558 kali dibanding tahun 2009, tetapi meningkat pada tahun 2011 menjadi 798 kali. Tabel 2.13 Jenis dan Jumlah Kejahatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 - 2012 Uraian 1. Pencurian dengan pemberatan 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Curanmor 4. Pencurian kayu 5. Pencurian Hewan 6. Penganiayaan berat 7. Penganiayaan ringan 8. Pembunuhan 9. Pembakaran 10. Judi 11. Miras 12. Sajam 13. Korupsi 14. BBM 15. Lain – lain Jumlah 2.2.1.4
2009 100 4 56 19 0 15 21 0 2 153 38 2 2 1 179 591
2010 133 2 42 12 4 13 10 2 1 90 68 4 1 1 175 558
2011 97 2 35 18 0 7 8 3 3 156 275 3 1 1 189 798
2012 51 4 34 7 0 9 2 3 0 182 838 2 0 3 165 1.300
Fokus Sumber Daya Manusia
A. Kualitas Tenaga Kerja
Kualitas tenaga kerja sangat tergantung dari tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang didukung oleh keterampilan yang memadai, maka akan semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja, sehingga probabilitas untuk mencari pekerjaan akan lebih mudah.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
39
Gambar 2.19 Tingkat Pendidikan Pencari Kerja di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 - 2012
2012 SARJANA
2011
SARMUD SLTA
2010
SLTP SD
2009 -
B. Tingkat Ketergantungan
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Tingkat ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum produktif (umur dibawah 15 tahun) dan tidak produktif (umur diatas 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang termasuk usia produktif secara ekonomi (umur 15 – 64 tahun).
Tabel 2.14 Tingkat Ketergantungan Usia Produktif di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 - 2011 No 1 2 3 4
Uraian Umur <15 tahun Umur 15 – 64 tahun Umur diatas 64 tahun Tingkat Ketergantungan
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
2009 194.278 641.337 63.713 40,22 %
2010 187.694 575.390 97.197 48,64 %
2011 188.757 579.629 92.707 48,56 %
40
Gambar 2.20 Tingkat Ketergantungan Usia Produktif di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 - 2011
Tingkat Ketergantungan 60 50 40
48.64
48.56
40.22
30 20 10 0 2009
2010
2011
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu. Pada hakekatnya tujuan Pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun n+1 atau tahun yang akan dating maka diperlukan data dasar dan capaian kinerja tahun sebelumnya (n-1) dan tahun berjalan. RKPD Tahun 2015 disusun berdasarkan capaian target kinerja RKPD Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013. RKPD Tahun 2013 memuat 13 Program prioritas dan 3 Program prioritas lainnya yang merupakan hasil usulan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang (perencanaan partisipatif), program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi (perencanaan Top Down) dan dipadukan dengan perencanaan tekhnokratik.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
41
Adapun capaian kinerja Program dan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan
Pertumbuhan Ekonomi merupakan tolok ukur perkembangan suatu daerah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan pertumbuhan maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkat pula pendapatannya. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,52 % menandakan bahwa ekonomi Kabupaten Ponorogo bergerak kearah positip dari tahun sebelumnya yang juga tumbuh sebesar 6,21 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo banyak dipicu oleh sector dominan yaitu sector pertanian, sector perdagangan, hotel dan restoran dan sector jasa lainnya. Walaupun kenyataanya sector pertanian tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sedangkan untuk sector perdagangan, hotel dan restoran dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat positip. Hal ini merupakan pertanda adanya pergeseran transpormasi structural dari sector primer menuju ke sector sekunder.
Gambar 2.21 Target dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 – 2012
2012
6.52 6.34 6.15 6.21 6 5.97 5.78 5.8 5.89 5.16 5.1 5.1
2011 2010 2009 0
2
4
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
6
Realisasi RKPD RPJMD
8
42
2. Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara yang harus tersedia, terjangkau dan sekaligus berkualitas. Pendidikan juga sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, pendewasaan pola pikir, upaya merubah tingkah laku menuju kea rah yang lebih baik. Untuk melihat tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, angka kelulusan, rata – rata nilai Ujian Nasional, rasio pendidik yang memiliki sertifikat pendidik, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan rata – rata lama sekolah.
Tabel 2.15 Target dan Realisasi Kinerja Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uraian APK PAUD Tidak buta Aksara (penduduk > 15 th) APS SD / MI APS SMP / MTs APS SMA / SMK / MA AL SD / MI AL SMP / MTs AL SMA / SMK / MA Rata-rata Nilai UN SD / MI Rata-rata Nilai UN AL SMP / MTs Rata-rata Nilai UN AL SMA / SMK / MA Rasio Pendidik yg bersertifikat IPM
3. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
2011 Target (%) Capaian (%) 65,44 61,46 99,05 99,20 0,06 0,08 0,50 0,36 0,90 1,58 99,28 98,60 97,94 97,94 96,09 98,14 7,25 7,55 7,46 7,60 7,59 7,75 15,73 26,49 71,41 71,15
Kompleksnya permasalahan di Bidang Kesehatan seperti infrastruktur kesehayan
yang
masih
belum
optimal,
pemerataan
dan
keterjangkauan pelayanan yang terbatas merupakan kendala yang harus diatasi sehingga kinerja bidang kesehatan akan menjadi
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
43
optimal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja kesehatan adalah mendorong masyarakat hidup sehat, meningkatkan akses
masyarakat
terhadap
kesehatan,
memberikan
subsidi
pembiayaan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan. Kinerja bidang kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita. Tabel 2.16 Target dan Realisasi Kinerja Kesehatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2012
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Uraian Cakupan Balita Gizi buruk yg mendapat perawatan Cakupan kunjungan Bayi Cakupan kunjungan Ibu hamil Cakupan pelayanan Anak Balita Cakupan peserta KB aktif Cakupan pelayanan dasar Maskin Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan Maskin Indeks Harapan Hidup
Target (%)
2012 Capaian (%)
Target (%)
2011 Capaian (%)
100,00
100,00
100,00
100,00
88,00 86,00 78,00 70,00 100,00
95,79 77,51 78,04 83,13 223,39
87,00 87,00 88,00 69,00 15,00
97,97 91,66 75,43 78,92 28,84
100,00
10,62
1,50
1,50
70,48
72,00
75,17
70,24
4. Pembangunan dan Infrastruktur menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam Pemeliharaan kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai sector Infrastruktur penggerak. Seperti kita yakini bersama bahwa infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan dimana pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk di prioritaskan. Penyediaan infrastruktur seperti transportasi, ketenagalistrikan, jalan, jembatan, sumber daya air, perumahan, sarana air minum dan infrastruktur pedesaan menjadi hal yang wajib untuk diutamakan.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
44
Tabel 2.17 Target dan Realisasi Kinerja Infrastruktur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2012
No
Uraian Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga bersanitasi Kawasan Kumuh
1 2 3 4
5. Penanganan Kemiskinan
Kemiskinan
dapat
2012 Target Capaian (%) (%)
2011 Target Capaian (%) (%)
48,03
85,78
46,06
46,06
16,39
89,95
16,35
89,90
88,01 2,72
88,27 2,72
87,76 2,75
87,76 2,58
diartikan
sebagai
ketidakmampuan
untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan terbatasnya aksebilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan merupakan masalah nasional yang harus menjadi perhatian semua pihak untuk diupayakan penurunannya melalui program kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Tabel 2.18 Prosentase Target dan Realisasi Kinerja Penangan Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 – 2012 No 1 2 3 4 5
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Target RPJMD (%) 10,68 10,68 9,72 8,79 7,65
Capaian (%) 16,13 14,63 13,22 12,84 11,70
Keterangan
Program penanganan kemiskinan harus dikoordinasikan dengan sungguh sungguh agar sasarannya tidak tumpang tindih antara program satu dengan program program yang lainnya antara sumber pendanaan yang satu dengan lainnya, mengingat bahwa penanganan
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
45
kemiskinan menjadi atensi dan tanggug jawab semua pihak yakni pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat melaui wadah TKPKD (Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah). 6. Perluasan Perluasan penciptaan lapangan kerja merupakan upaya pemerintah Kesempatan Kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran yang dari ke hari semakin bertambah cukup besar seiring dengan bertambahnya lulusan sekolah yang memasuki usia kerja dan tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan kerja yanag memadai. Dampak social dari bertambahnya pengangguran sangat significant yakni bersifat multidimensional. Ditahun 2011 saja jumlah penduduk yang bekerja mencapai 451.450 jiwa dari angkatan kerja yang ada 472.067 orang atau rasio penduduk yang bekerja disbanding dengan angkatan kerja hanya mencapai 95,63%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2010 mencapai 3,83% masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan TPT propinsi yang mencapai 4,25% dan TPT nasional mencapai 7,14%. Tabel 2.19 Prosentase Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 – 2012 No 1 2 3 4 5
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Target RPJMD (%) 3,73 3,45 3,83 2,02 1,86
Capaian (%) 3,73 3,45 3,83 4,37 3,26
Keterangan
Upaya terus menerus dilakukan untuk semaskin mengurangi pengangguran dengan melaksanakan program kegiatan dalam upaya menciptakan peluang kesempatan kerja baik melalui program kegiatan yang langsung menyentuh atau menyerap tenaga kerja maupun melalui upaya pemberdayaan.
RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 .
46