BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Batuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Luas Kota Jambi 205,38 Km yang terdiri dari : a) Kecamatan Kotabaru

= 77,78 Km (37,87 %)

b) Kecamatan Jambi Selatan

= 34,07 Km (16,59 %)

c) Kecamatan Jelutung

= 7,92 Km ( 3,86 %)

d) Kecamatan Pasar Jambi

= 4,02 Km ( 1,96 %)

e) Kecamatan Telanaipura

= 30,39 Km (14,80 %)

f) Kecamatan Danau Teluk

= 15,70 Km (7,64 %)

g) Kecamatan Pelayangan

= 15,29 Km (7,44 %)

h) Kecamatan Jambi Timur

= 20,21 Km (9,84 %)

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103301,67 Bujur Timur sampai 103400,22 Bujur Timur. 01302,98 Lintang Selatan sampai 01401,07 Lintang Selatan. Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan luas 20.538 ha atau 205,38 Km2. Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar (0-2%), bergelombang (2-15%), dan sedikit curam (15-40%) dengan luas kemiringan lahan masing-masing sebagai berikut : a) Datar (1-2%)

= 11.326 ha

b) Bergelombang (2-15%)

= 8.081 ha

c) Curam (15 – 40%)

=

41 ha

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 m dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 1

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai dengan bulan Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat). Keadaan iklim rata-rata Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2013 terlihat cukup berfluktuasi. Suhu rata-rata terendah berkisar 26,0 C dan tertinggi berkisar 34,9 C. Kelembaban udara rata-rata terendah berkisar 80% dan tertinggi berkisar 86%. Curah hujan rata-rata terendah berkisar 29,1 mm dan tertinggi berkisar 326,0 mm. Sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah berkisar 16 knots dan tertinggi berkisar 28 knots. Pemanfaatan lahan di Kota Jambi didominasi oleh kebun dengan persentase sebesar 18,15% dari total luas Kota Jambi. Selain itu, Kota Jambi juga memiliki hutan yang cukup luas yaitu sebesar 18% dari total luas Kota Jambi. Hal ini mengisyaratkan bahwa Kota Jambi masih memiliki peluang untuk dikembangkan karena ketersediaan lahan yang cenderung masih luas, tetapi tentu saja harus ditelusuri kembali lahan-lahan yang potensial untuk dikembangkan, hutan misalnya, apakah termasuk kategori lindung atau budidaya. Isu penyediaan RTH sebesar minimal 30% dari total luas daerah tentunya masih sangat jauh untuk konteks pengembangan Kota Jambi karena jika dilihat dari guna lahan kebun dan hutan saja sudah mencapai 30%, belum lagi guna lahan lain dengan fungsi RTH yaitu ladang, belukar, sawah, dan sebagainya. Guna lahan lain yang mendominasi adalah permukiman dengan persentase sebesar 16,11% dari total luas Kota Jambi. Pola Pemanfaatan lahan di Kota Jambi secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, dan pariwasata, dengan tetap

berpedoman

pada RTRW Kota Jambi dan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah juga, dapat diidentifikasi bahwa pada sebagian wilayah Kota Jambi berpotensi rawan bencana alam banjir dan kebakaran.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 2

Tabel 2.1 Pola Pemanfaatan Lahan di Kota Jambi tahun 2011 Pemanfaatan Lahan Luas (ha) Bangunan 489.65 Belukar 1.945.77 Danau 244.52 Hutan 3.030.90 Industri 101.00 Jalan 662.81 Kebun 3.404.55 Kilang 0.25 Kolam 89.35 Ladang 1.763.61 Lapangan 92.55 Makam 33.91 Mesjid 12.04 Parit 20.52 Permukiman 2.927.95 Sawah 604.34 Sungai 755.93 Tanah Kosong 1.450.65 KOTA JAMBI 17.630,30 Sumber: Hasil Analisis Tim SPPIP Kota Jambi, 2010

Luas (%) 2.78 11.04 1.39 17.19 0.57 3.76 19.31 0.00 0.51 10.00 0.52 0.19 0.07 0.12 16.61 3.43 4.29 8.23 100,00

Sedangkan peta tutupan lahan di Kota Jambi bisa dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Peta Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2011


II - 3

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi Tahun 2013 tercatat 569.331 jiwa. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2013 maka kepadatan per Km2 menurut Kecamatan adalah: a) Kecamatan Kotabaru

= 2.026 Orang/Km2

b) Kecamatan Jambi Selatan

= 3.939 Orang/Km2

c) Kecamatan Jelutung

= 7.914 Orang/Km2

d) Kecamatan Pasar Jambi

= 3.200 Orang/Km2

e) Kecamatan Telanaipura

= 3.175 Orang/Km2

f) Kecamatan Danau Teluk

=

771 Orang/Km2

g) Kecamatan Pelayangan

=

874 Orang/Km2

h) Kecamatan Jambi Timur

= 3.953 Orang/Km2

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (sex ratio :

101,15). Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012

No

Penduduk

Jumlah 2009

2010

2011

2012

2013

1

Laki-laki

271.693

270.519

275.311

280.121

286.289

2

Perempuan

261.050

262.362

264.947

277.094

283.042

Jumlah

532.743

532.881

540.258

557.215

569.331

Sex Rasio

105

103

103.91

101.09

101.15

Sumber : Diolah dari Kota Jambi Dalam Angka 2010,2011,2012,2013,2014

Tingkat kepadatan penduduk Kota Jambi secara rata-rata berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Jambi masih tergolong jarang. Namun tingkat kepadatan penduduk untuk kawasan perkotaan sudah tergolong cukup padat. Pada tahun 2013 tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kota Jambi adalah 2.722 jiwa/km2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 4

Dari aspek ketenagakerjaan, persentase pekerjaan penduduk Kota Jambi yang berusia di atas 15 tahun adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan -------- 3.59 % Pertambangan dan Penggalian -------------------------------- 1.27 % Industri ------------------------------------------------------------ 6.38 % Listrik, Gas dan Air Minum -------------------------------------- 0.45 % Kontruksi ---------------------------------------------------------- 11.17 % Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi------------ 34.52 % Transportasi, Pergudangan dan Komuniikasi ---------------- 7.54 % Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaaan ------------------------------------------------ 5.18 % Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan ----------------- 29.90 %

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Secara umum gambaran terhadap kondisi ekonomi makro Kota Jambi adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. a. Pertumbuhan PDRB Tabel 2.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015*** Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Jambi 2011 NO

(Juta Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012*

2013*

2014**

2015***

Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB PDRB Tanpa Migas

%

(Juta Rp)

%

(Juta Rp)

%

(Juta Rp)

%

69.527,07

1,90

71.409,73

1,82

73.272,94

1,73

74.922,95

1,65

176.837,78

4,82

169.864,75

4,33

178.186,14

4,21

170.680,03

3,77

649.392,54

17,70

692.579,37

17,67

745.105,49

17,61

794.332,67

17,53

94.219,42

2,57

101.613,35

2,59

109.629,91

2,59

118.251,94

2,61

271.236,76

7,39

299.302,61

7,64

343.539,54

8,12

386.310,21

8,53

953.950,07

26,00

1.037.365,43

26,47

1.132.271,17

26,77

1.235.921,64

27,28

716.384,68

19,53

765.122,66

19,52

817.533,32

19,33

864.914,42

19,09

331.673,69

9,04

362.403,04

9,25

396.405,12

9,37

434.349,68

9,59

405.379,40 3.688.601,43

11,09 100

419.130,08 3.918.791,02

10,70 100

434.350,98 4.230.294,61

10,27 100

450.474,01 4.530.157,55

9,94 100

3.510.972,72

-

3.769.648,41

-

4.074.480,10

-

4.383.633,78

-

Sumber : BPS Kota Jambi


II - 5

(Juta Rp)

%

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000 didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang kemudian diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor industri pengolahan. Sedangkan Atas Harga Berlaku serta perkembangan kontribusinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015*** Atas Dasar Harga Berlaku Kota Jambi 2011 NO

(Juta Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012*

2013*

2014**

2015***

Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas, & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran angangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB PDRB Tanpa Migas

%

(Juta Rp)

%

(Juta Rp)

%

(Juta Rp)

%

137.517,48

1,30

153.237,41

1,24

171.312,53

1,17

183.697,18

1,13

707.337,35

6,69

704.923,06

5,72

774.386,81

5,30

704.870,02

4,35

1.641.847,44

15,54

1.933.021,03

15,70

2.308.760,99

15,81

2.609.060,29

16,11

304.349,11

2,88

359.885,82

2,92

424.444,92

2,91

424.444,92

2,62

704.276,67

6,67

873.567,50

7,09

1.130.073,31

7,74

1.375.055,64

8,49

2.831.906,50

26,80

3.380.820,88

27,45

4.067.455,97

27,85

4.824.837,39

29,78

1.915.409,94

18,13

2.281.100,55

18,52

2.718.296,64

18,61

2.718.296,64

16,78

1.054.888,21

9,98

1.214.849,95

9,86

1.422.607,00

9,74

1.650.091,15

10,19

1.268.944,12 10.566.476,82

12,01 100

1.414.447,89 12.315.854,10

11,48 100

1.587.003,71 14.604.341,88

10,87 100

1.709.734,81 16.200.088,05

10,55 100

9.922.650,23

-

11.684.710,89

13.916.222,30

(Rp )

15.582.572,28


Tabel 2.5 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015*** Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Jambi NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan& Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas&Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB PDRB Tanpa Migas Sumber : BPS Kota Jambi

2011 Hb Hk % % 11,03 2,99 5,64 1,37 16,45 5,74 17,50 8,24 17,40 7,78

2012* Hb Hk % % 11,43 2,71 -0,34 -3,94 17,73 6,65 18,25 7,85 24,04 10,35

2013* 2014** 2015*** Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % % 11,80 2,61 7,23 2,25 9,85 4,90 -8,98 -4,21 19,44 7,58 13,10 6,61 17,94 7,89 0,00 7,86 29,36 14,78 21,68 12,45

19,43

9,62

19,38

8,74

20,31

9,15

18,62

9,15

16,53

6,45

19,09

6,80

19,17

6,85

0,00

5,80

18,41 10,90 15,16

9,26

17,10

9,38

15,99

9,57

11,38 16,02 16,84

3,39 6,82 7,37

12,20 18,58 19,10

3,63 7,95 8,09

7,73 10,93 11,97

3,71 7,09 7,59

3,28 6,97 7,27

11,47 16,56 17,76


II - 6

%

Tabel 2.6 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Kota Jambi Pertumbuhan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

Hb % 33,58 -0,35 58,91 39,46 95,24 70,37 41,92 56,42 34,74 53,32 57,04

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB PDRB Tanpa Migas Sumber : BPS Kota Jambi

Hk % 7,76 -3,48 22,32 25,51 42,43 29,56 20,73 30,96 11,12 23,48 24,86

b. Laju Inflasi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan

terus-menerus

berkaitan

dengan

mekanisme

pasar yang dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi

barang. Dengan

kata

lain,

inflasi

juga

merupakan

proses

menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Tabel 2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s.d 2015** Kota Jambi Uraian

2011

2012

2013

2014

Inflasi 2,76 Sumber : BPS Kota Jambi

4,22

8,74

8,72

2015**

Rata-rata pertumbuhan

Inflasi di Kota Jambi pada tahun 2011 mengalami tren penurunan hingga pertengahan tahun 2012. Pada tahun 2012 sampai dengan


II - 7

pertengahan 2014, inflasi Kota Jambi berada pada tren kenaikan yang disebabkan beberapa faktor seperti kejadian anomali cuaca (banjir) yang menghambat produksi dan distribusi bahan makanan dari luar Kota Jambi dan luar provinsi serta kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun 2013. Dalam rangka mengendalikan kestabilan inflasi, Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang tertuang dalam Keputusan Walikota Jambi Nomor 166 Tahun 2013. Berbagai program kerja dan inisiatif TPID Kota Jambi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah membuahkan hasil pada kestabilan harga dan kecukupan stok yang mendorong kestabilan tingkat inflasi di Kota Jambi pada Triwulan II 2014 dan menunjukkan penurunan pada triwulan III 2014. Namun demikian, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada November 2014 ternyata membuat melonjaknya kembali inflasi di Kota Jambi pada akhir 2014 yang disertai kenaikan harga komoditas cabai merah. Untuk itu, diperlukan sinergi terpadu antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam meminimalisir potensi kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali dan menjaga kecukupan stok beberapa komoditas utama penyumbang inflasi (pangan, bbm/energi dll).

Fokus Kesejahteraan Sosial a. Angka melek huruf Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.8 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi

NO 1 2 3

Uraian Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Angka melek huruf

2011

2012

2013

2014

394.938

403.190

411.458

419.340

400.694

409.923

418.164

425.462

0,985635

0,983575

0,983963

0,985611

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi


II - 8

2015**

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan

hidup,

pertanahan,

kependudukan

dan

catatan

sipil,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. a. Angka partisipasi sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.9 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015** Kota Jambi NO 1

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

SD/MI

1.1.

jumlah murid usia 7-12 thn

59.911

61.998

62.847

64.684

1.2.

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

60.278

62.346

62.992

64.793

1.3.

APS SD/MI

99,3911543

99,441825

99,769812

99,831772

2

SMP/MTs 26.968

27.356

28.369

29.573

29.307

29.814

30.948

31.614

92,0189716

91,755551

91,666667

93,543999

2.1. 2.2. 2.3.

2015**

jumlah murid usia 13-15 thn jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS SMP/MTs


Sedangkan

perkembangan

Angka

Partisipasi

Sekolah

kecamatan tahun 2015 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :


II - 9

menurut

Tabel 2.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kota Jambi SD/MI NO

Kecamatan

1

2

jumlah murid umur 712 tahun

jumlah penduduk usia 7-12 th

3

4

SMP/MTs

APS

jumlah murid umur 13-15 tahun

jumlah penduduk usia 1315 th

APS

(5=3/4)

6

7

(8=6/7)

1

Kecamatan Kota Baru

15.912

15.768

1,009132420

6.872

7.914

0,868334597

2

Kecamatan Telanaipura

13.634

13.244

1,029447297

6.751

6.152

1,097366710

3

Kecamatan Jambi Timur

11.702

11.625

1,006623656

5.162

5.113

1,009583415

4

Kecamatan Jambi Selatan

13.962

13.763

1,014459057

6.454

7.315

0,882296651

5

Kecamatan Jelutung

7.497

7.612

0,984892275

1.651

2.418

0,682795699

6

Kecamatan Pasar Jambi

2.145

2.355

0,910828025

1.564

1.215

1,287242798

7

Kecamatan Danau Teluk

1.476

1.529

0,965336821

1.546

1.126

1,373001776

8

Kecamatan Pelayangan

1.224

1.755

0,697435897

357

1.167

0,305912596

67.552

67.651

0,998536607

30.357

32.420

0,936366440

Jumlah


b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Analisis rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.11 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Rasio

2.294

2.306

2.317

2.327

60.278

62.346

62.992

64.793

0,038057

0,0369871

0,0367824

0,0359144

981

989

997

1.007

29.307

29.814

30.948

31.614

0,0334732

0,0331723

0,0322153

0,031853



II - 10

2015**

Sedangkan ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut kecamatan tahun 2015 di sajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.12 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kota Jambi SD/MI

SMP/MTs Rasio

Jumlah gedung sekolah


Rasio

4

(5=3/4)

6

7

(8=6/7)

476 464 424 464 282 63 84 70

15.768 13.244 11.625 13.763 7.612 2.355 1.529 1.755

0,03018772 0,03503473 0,03647312 0,03371358 0,03704677 0,02675159 0,05493787 0,03988604

233 228 188 184 63 62 32 17

7.914 6.152 5.113 7.315 2.418 1.215 1.126 1.167

0,0294415 0,0370611 0,036769 0,0251538 0,0260546 0,0510288 0,0284192 0,0145673

2327

67651

0,03439713

1007

32420

0,2484953

NO

Kecamatan

Jumlah gedung sekolah


1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Kecamatan Kota baru Kecamatan Telanaipura Kecamatan Jambi Timur Kecamatan Jambi Selatan Kecamatan Jelutung Kecamatan Pasar Jambi Kecamatan Danau Teluk Kecamatan Pelayangan Jumlah


c. Rasio guru/murid Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari jumlah ketersediaan guru terhadap jumlah murid. Pada tahun 2014 untuk pendidikan dasar, rasio guru dengan murid sebesar 1 : 20. Untuk pendidikan menengah, rasio guru dengan murid sebesar 1 : 14. Sedangkan untuk tahun 2015 rasio guru dengan murid untuk pendidikan dasar mengalami sedikit penurunan, dimana jumlah murid bertambah sedangkan jumlah guru semakin berkurang. Untuk pendidikan menengah, rasio guru dengan murid sedikit lebih meningkat. Kondisi ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan guru masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan masih relatif mahal dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi. Adapun rasio jumlah guru terhadap jumlah murid Kota Jambi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :


II - 11

Tabel 2.13 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015** Kota Jambi NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2011

2012

2013

2014

2015**

2.885 65.452 0,0440781

3.199 65.556 0,048798

3.267 65.732 0,0497018

3.561 69.870 0,0509661

3.477 69.958 0,04970125

1.692 23.160 0,073057

2.212 23.460 0,0942882

2.228 24.835 0,0897121

2.269 34.710 0,0653702

2.295 34.838 0,06587634


Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2015 di sajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.14 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Jambi SD/MI NO

Kecamatan

1

2

Jumlah Guru 3

Jumlah Murid 4

SMP/MTs

(5=3/4)

Jumlah Guru 6

Jumlah Murid 7

(8=6/7)

Rasio

Rasio

1

Kecamatan Kota baru

701

15.989

0,04384264

468

7.477

0,06259195

2

Kecamatan Telanaipura

681

14.577

0,04671743

441

7.457

0,05913906

3

Kecamatan Jambi Timur

408

12.301

0,03316804

319

6.063

0,05261422

4

Kecamatan Jambi Selatan

728

14.032

0,05188141

435

6.859

0,06342032

5

Kecamatan Jelutung

589

7.776

0,07574588

146

2.054

0,07108082

6

Kecamatan Pasar Jambi

123

2.508

0,04904306

103

1.922

0,05359001

7

Kecamatan Danau Teluk

133

1.495

0,08896321

119

2.049

0,05807711

8

Kecamatan Pelayangan

114

1.280

0,0890625

46

457

0,10065646

3.477

69.958

0,04970125

2.077

34.338

0,06048692

Jumlah


d. Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti : rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga


II - 12

pemberi layanan, seperti : dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Pada tahun 2013, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas ini sebanyak 20 unit, puskesmas pembantu 39 unit, pos pelayanan terpadu 453 unit. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 770 orang, dokter spesialis 313 orang, dokter gigi 59 orang, bidan 298 orang, dan perawat sebanyak 1.597 orang. Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah pelayanan puskesmas menjadi 24 jam di 5 Puskesmas, yaitu Puskesmas Tanjung Pinang, Kenali Besar, Aurduri, Selincah dan Talang Bakung. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Jamsostek, Trimitra dan BPJS. e. Pekerjaan umum Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 13

Transportasi Udara di Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin, sedangkan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi kedalaman sungai, untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru.

Untuk keperluan Bongkar Muat kapal

yang besar pelayananannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung

upaya

konservasi,

pendayagunaan

sumber

daya

air,

pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan

secara

optimal

untuk

menunjang

kegiatan

pertanian,

industri,dan kebutuhan domestik. Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu ± 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (sawmill /penggergajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai. Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum.


II - 14

f. Perumahan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Perumahan dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan

lingkungan

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan

dan

mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain cakupan pelayanan jaringan air minum dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman. Pada tahun 2014 urusan wajib perumahan memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu : 1. Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah sebesar 68% dan terealisasi sebesar 66%, dimana hanya mengalami peningkatan 1% dari kondisi awal pada akhir tahun 2013 yaitu sebesar 65%, hal ini disebabkan pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum fokus pada Perbaikan pipa di Booster M.Kukuh, pipa feeder IPA Broni dan Pemasangan pipa distribusi diameter 500 mm di Jalan P. Hidayat. Selain itu telah disusun Dokumen Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM), yang digunakan sebagai acuan rencana kerja dan investasi dalam peningkatan pelayanan air minum di Kota Jambi. 2. Kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman sebesar 55,37% atau sebanyak 9.616 titik dan terrealisasi sebesar 64,00% atau sebanyak 10.954 titik dari total kebutuhan selama 5 tahun sebanyak 17.116 titik, sehingga terjadi capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2015 nantinya diharapkan SKPD yang membidangi lampu penerangan jalan umum dan lampu taman dapat membuat inovasi atau terobosan dalam penerangan jalan selain tetap terus menambah jumlah titik lampu jalan yang terpasang guna pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam rangka melakukan pemenuhan kebutuhan rumah dan penataan perumahan dan kawasan permukiman telah disusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 15

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman selain dari itu telah dilakukan beberapa inovasi kebijakan yang diambil antara lain bagi pasangan pengantin baru diberi kemudahan untuk memiliki rumah dengan syarat wajib menanam 2 (dua) pohon dilahan Hutan Sejuta Cinta, dengan inovasi ini pada tahun 2014 Pemerintah Kota Jambi mendapat Penghargaan bidang perumahan yaitu Juara II Adiupaya Puritama untuk Kategori Kota Metropolitan dari Kementerian Perumahan Rakyat. g. Penataan Ruang Penataan Ruang sebagaimana di tetapkan Dalam RPJMD bahwa target indikator daerah untuk urusan penataan ruang adalah rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi stadar pemasangan yang telah ditetapkan. Selain dari pada itu masih belum terlaksanya penyediaan regulasi peraturan zonasi sebagai turunan untuk mengimplementasikan Perda Tata Ruang berupa dokumen rencana untuk menganalisa dan meciptakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas penganggaran guna merealisasikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tata ruang sehingga dapat

menjawab

berbagai

persoalan

perkotaan

yang

harus

segera

diselesaikan, sebagai contoh konsep penataan sistem transportasi, konsep sistem jaringan air limbah yang ada saat ini masih pada skala kawasan. Dan hingga saat ini telah mulai di peroleh beberapa konsep penataan keruangan antara lain telah tersedianya Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum (RISPAM), Master Plan Sistim Pengelolaan Limbah Kota Jambi.


II - 16

h. Perhubungan Pembangunan dibidang perhubungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang lancar, tertib, teratur, aman, nyaman, selamat dan terjangkau sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi kegiatan ekonomi daerah. Permasalahan yang perlu segera diatasi di Kota Jambi adalah kelancaran kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan di terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan diimplementasikan melalui program dan kegiatan difokuskan pada aspek pengendalian dan pengawasan angkutan. Untuk mendukung arah dan tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan perhubungan. Selain itu, juga untuk peningkatan pelayanan perhubungan yang cepat, tertib, efektif dan efisien, dalam penanganannya dititik beratkan pada pengaturan lalu lintas dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas armada lalu lintas di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui pembangunan infrastruktur perkotaan, salah satunya yaitu meningkatkan dan menata sarana dan prasarana perhubungan yang nyaman dan terpadu. Pada

aspek

transportasi

darat,

salah

satu

indikator

tingkat

keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Sampai dengan tahun 2013, kelas jalan di Kota Jambi masuk dalam kategori Kelas III C dengan panjang jalan 506,670 km, terdiri dari : 331.540 km dalam kondisi baik, 11.677 km dalam kondisi sedang dan 163.453 km dalam kondisi rusak. Dalam tahun 2013 untuk transportasi udara di Kota Jambi, tercatat jumlah pesawat datang dan berangkat sebanyak 4.826, dengan penumpang yang datang sebanyak 639.547 orang dan berangkat 653.319 orang. Sedangkan transportasi angkutan laut di Kota Jambi jumlah kapal datang dan berangkat di Pelabuhan Jambi sepanjang tahun 2013 tercatat sebanyak 676, dengan jumlah penumpang yang datang sebanyak 9.883 orang, berangkat 9.883 orang serta jumah barang dibongkar 7.630 ton dan dimuat 7.630 ton.


II - 17

Pelayanan pos dan telekomunikasi di Kota Jambi pada tahun 2013, lalu lintas surat pos dan giro, surat kilat yang dikirim 164.035 dan diterima 612.578, surat kilat khusus dikirim 299.203 dan diterima 491.214 Wesel pos dikirim dengan nilai 317.516.110.497.000,- rupiah dan dterima dengan nilai 196.742.988.299.000,- rupiah. i. Lingkungan Hidup Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Indikator Kinerja Daerah yaitu Ratio RTH terhadap luas wilayah sebesar 8,5%. Pada Tahun 2014 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 ha untuk RTH dilokasi Bagan Pete dari total rencana di bagan pete seluas 94 ha dengan penambahan 7,17 ha totalnya menjadi baru mencapai 41,2 Ha. Target 8,5% dari luas wilayah yang semestinya sudah mencapai 3510.4 ha namun baru terpenuhi baru terealisasi sebesar 1224.17 ha atau 6.97% terkait kondisi kepada Instansi terkait harus meningkatkan upaya untuk penambahan luasan RTH di Kota Jambi pada tahun berikut. Indikator kedua yaitu Penurunan tingkat polusi air pada sungai tembuku dan sungai asam terjadi penurunan menjadi 26,23 s/d 24 mgl. Pada kenyataan hasil pengujian air sungai tembuku dan sungai asam kondisinya agak semakin memburuk dengan tingkat polusi mencapai 35 mgl, hal ini disebabkan dengan tingginya pencemaran akibat limbah domistik limbah mck dari rumah tangga, industri rumah tanggan usaha pabrik tahu dan tempe dan yang lebih menambah naiknya tingkat polusi yaitu tingginya volume sampah yang dibuah sembarangan ke sungai tembuku dan sungai asam tersebut. Selain itu Pemerintah Kota Jambi juga telah membuat terobosanterobasan baru terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat Kota Jambi. j. Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaran Urusan Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya memberikan kesempatan kepada pemuda untuk

berkreatifitas,

pengembangan

jiwa

kewirausahaan

pemuda,

peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan event-event pertandingan serta pencarian atlet-atlet berprestasi dan pembinaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 18

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Pemuda dan Olahraga adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya. Pencapaian IKU pada tahun 2014 ditargetkan meningkat menjadi 20% dari target tahun 2013 sebesar 10%. Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, namun belum terlalu fokus untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Dengan demikian target IKU tersebut pada tahun 2014 belum tercapai. Jumlah atlet dari berbagai cabang olahraga di Kota Jambi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.Untuk mendukung aktifitas atlit di Kota Jambi telah tersedian sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan sektor swasta/masyarakat. k. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada tahun 2014 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik yang terjadi pada tahun 2014, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Adapun program – progam unggulan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi di dalam menangani urusan ini diantaranya adalah dengan membentuk forum - forum, diantaranya Forum Koordinasi Diskusi Politik, yang dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi Pemilu Legislatif dan Diskusi Politik “Kita Suksekan Penyelenggaran Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kota Jambi”. Kegiatan yang dihadiri oleh Utusan 12 Partai Politik dalam Kota Jambi, Ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, siswa serta para camat dan lurah sekota Jambi. Selanjutnya adalah dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan suku, etnis, sosial budaya dan agama untuk membahas isu – isu keagamaan dan etnisitas terkini. Pemerintah

Kota

Jambi

juga

membentuk


Forum

Kewaspadaan

II - 19

Dini

Masyarakat (FKDM) yang merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan tujuan agar terpeliharanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat dalam Kota Jambi. Kemudian, dibentuk juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) plus yang terdiri dari Forkumpinda dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembentukan Forkompinda Plus ini, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar anggota Forkompinda Plus Kota Jambi dengan instansi terkait didalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, maka Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), dengan mengadakan rapat rutin untuk membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat dimana sering terjadi konflik akibat pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur. Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan dan menegakkan kewibawaan Pemerintah Kota Jambi serta mengurangi tingkat pelanggaran peraturan daerah dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda, telah dilaksanakan beberapa penertiban terhadap reklame, PKL, Warnet dan anak-anak Punk. Selain itu melalui Satpol PP, Pemerintah Kota Jambi juga melaksanakan program pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi dan Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Sumber Daya aparat polisi pamong praja yang bertujuan

untuk

meningkatkan

rasa

aman,

tenteram,

tenang

dan

mempertahankan situasi kondusif dalam masyarakat. l. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan kemampuan

masyarakat

masyarakat,

dilaksanakan

perubahan

melalui

perilaku

pengembangan

masyarakat,

dan

pengorganisasian masyarakat. Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra

kerja

pemerintah

dalam

memberdayakan


dan

meningkatkan

II - 20

kesejahteraan masyarakat melalui keluarga. Jumlah kelompok Dasawisma binaan sebanyak 5.460 kelompok. Yang menjadi binaan Dasawisma mandiri aktif 1.349 kelompok atau 24,7%. Pelayanan pemberdayaan masyarakat juga dapat ditinjau dari jumlah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Jumlah LSM di Kota Jambi pada tahun 2013 sebanyak 12 LSM yang terdaftar secara resmi. Sedangkan jumlah Organisasi Masyarakat tahun 2013 sebanyak 36 buah.

Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di Kota

Jambi disajikan

dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.15 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi Tahun Uraian (1) (2) 2011 Jumlah Investor 2012 Jumlah Investor 2013 Jumlah Investor 2014 Jumlah Investor 2015** Jumlah Investor Sumber : BPMPPT Kota Jambi

PMDN (3) (n/a) (n/a) (n/a) 5

PMA (4) (n/a) (n/a) (n/a) 0

Total (5=3+4) (n/a) (n/a) (n/a) 5

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Analisis nilai PMDN/PMA di Kota Jambi disajikan dalam tabel, sebagai berikut :


II - 21

Tabel 2.16 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi

Tahun

Persetujuan Nilai Investasi Jumlah Proyek (Rp.) (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (n/a)

2011 2012 2013 2014 5 979.731.601.000 2015** Sumber : BPMPPT Kota Jambi

Realisasi Nilai Investasi JumlahProyek (Rp.) (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) 5

391.573.244.050

c. Rasio daya serap tenaga kerja Analisis rasio daya serap tenaga kerja di Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.17 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi NO

Uraian Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

2011

2012

2013

2014

(n/a)

(n/a)

(n/a)

992

2

Jumlah seluruh PMA/PMDN

(n/a)

(n/a)

(n/a)

5

3

Rasio daya serap tenaga kerja

(n/a)

(n/a)

(n/a)

198,4

1

2015**

Sumber : BPMPPT Kota Jambi

d. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah masih merupakan prioritas Pembanguanan Daerah Kota Jambi dalam RPJMD 20132018 yang difokuskan pada perkembangan Koperasi dan UMKM, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kemiskinan atau penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Kota Jambi menuju “PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA”. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, pertisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 22

mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompeks. Capaian yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM telah sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi yaitu untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif sebanyak 5 unit dan jumlah UMKM dan IKM mandiri sebanyak 5 unit. Sehingga sampai dengan tahun 2014 jumlah koperasi aktif sebanyak 198 unit dan jumlah UMKM dan IKM mandiri sebanyak 145 unit. e. Perdagangan dan Perindustrian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk

mewujudkan

pasar

bersih,

kondusif

dan

refresentatif,

serta

meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya. Adapun pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2014 adalah presentase peredaran barang dan Jasa yang sesuai standar tercatat sebesar 65%, jumlah usaha non formal sebanyak 100 usaha, realisasi rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah telah mencapai target yang ditetapkan dalam IKU RPJMD, yakni sebesar 57,75% dan pencapaian rasio PKL yang tertata pada tahun 2014 juga sudah mencapai target yang ditetapkan, yakni 30%. f. Pariwisata Penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran pariwisata yang berbasis potensi serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggraan event dan promosi pariwisata di dalam dan luar dearah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional.


II - 23

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai bidang Pariwisata adalah terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2014 ditargetkan 2 kali terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Urusan Pariwisata pada tahun 2014 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, tetapi hanya 1 kali menyelenggarakan event berskala nasional/internasional, yaitu bulan Promosi Pariwisata Kota Jambi yang

dilaksanakan

di

TMII

Jakarta,

dimana

dalam

acara

tersebut

mengundang perwakilan dari negara-negara sahabat.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita) Analisis konsumsi RT perkapita dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut : Tabel 2.18 Angka Konsumsi RT perkapita Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi NO

Uraian

1.

Total Pengeluaran RT

2.

Jumlah RT

3.

Rasio (1./2.)

2011

2012

2013

2014**

2015**

8.482.512,00 9.595.044,00 9.839.664,00 129.204,00 65,65

132.321,00 72,51

132.832,00 74,08


b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) Adapun persentase jumlah konsumsi rumah tangga non pangan disajikan dalam tabel sebagai berikut :


II - 24

Tabel 2.19 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi NO

Uraian

2011

2012

2013

1. Total Pengeluaran RT non Pangan

4.649.916,00 4.960.572,00 5.116.884,00

2. Total Pengeluaran

8.482.512,00 9.595.044,00 9.839.664,00

3. Rasio

0,55

0,52

2014**

2015**

0,52


Fokus Wilayah/Infrastruktur a. Luas wilayah produktif Persentase luas wilayah produktif Kota Jambi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.20 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi NO

Uraian

1.

Luas Wilayah produktif

2.

Luas Seluruh Wil. Budidaya

3.

Rasio (1./2.)

2011

2012

2013

2014

2015**

dtt

dtt

12.306

12.306

12.306

Sumber : Bappeda Kota Jambi

Fokus Iklim Berinvestasi Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikatorindikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. a. Angka kriminalitas Jumlah angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut :


II - 25

Tabel 2.21 Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi No

Jenis Kriminal

2011

2012

2013

2014

2015**

1.

Jumlah kasus Narkoba

97

115

96

98

52

2.

Jumlah kasus Pembunuhan

9

1

1

-

-

3.

Jumlah Kejahatan Seksual

42

53

21

146

48

4.

Jumlah kasus Penganiayaan

60

222

326

392

139

5.

Jumlah kasus Pencurian

130

299

356

528

191

6.

Jumlah kasus Penipuan

137

206

360

528

234

7.

Jumlah kasus Pemalsuan uang

-

1

1

-

-

8.

Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun

475

897

1.161

1.692

664

9.

Jumlah Penduduk

10.

Angka Kriminalitas (8)/(9)

Sumber : Polres Kota Jambi

b. Jumlah demonstrasi Untuk jumlah demontrasi ditampilkan dengan tabel sebagai berikut : Tabel 2.22 Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi No

Uraian

1

Bidang Politik

2

Ekonomi

3

Kasus pemogokan kerja

4

Jumlah Unjuk Rasa

2011

2012

2013

2014

2015**

-

-

-

10

-

265

195

280

158

65

-

-

-

-1

-

265

195

280

169

65

Sumber : Polres Kota Jambi

Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3. a. Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3) Analisis rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel di bawah ini :


II - 26

Tabel 2.23 Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian Jumlah lulusan S1 Jumlah lulusan S2 Jumlah lulusan S3 Julah lulusan S1/S2/S3 Jumlah penduduk Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)

2011 2012 2013 2014 2015** 42.260 45.957 46.350 47.957 2.715 3.310 3.204 3.421 1.140 2.151 1.904 2.104 46.115 51.418 51.458 53.482 543.193 551.714 560.188 560.188 8,48961603 9.31968375 9.18584475 9.54715203


b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Analisis rasio ketergantungan disajikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.24 Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015**

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

148.255

148.524

148.730

148.722

148.672

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

17.795

18.430

19.131

19.916

20.828

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

166.050

166.954

167.861

168.638

169.500

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

377.143

384.760

392.327

399.424

406.566

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

44.03

43.39

42.79

42.22

41.69


Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Jambi dirangkum dalam tabel sebagai berikut :


II - 27

Tabel 2.25 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Jambi Capaian kinerja No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan 1.1. Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan 1.1.1. daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1.1.1Pertumbuhan PDRB 1.1.1.2Laju inflasi 1.1.1.3PDRB per kapita 1.2. Kesejahteraan Sosial 1.2.1 Pendidikan 1.2.1.1Angka melek huruf Angka rata-rata lama 1.2.1.2 sekolah 2. PELAYANAN UMUM 2.1 Pelayanan Urusan Wajib 2.1.1 Pendidikan 2.1.1.1Pendidikan dasar Angka partisipasi 2.1.1.1.1 sekolah Rasio ketersediaan 2.1.1.1.2 sekolah/penduduk usia sekolah 2.1.1.1.3 Rasio terhadap murid 2.1.1.2Pendidikan menengah Angka partisipasi 2.1.1.2.1 sekolah Rasio ketersediaan 2.1.1.2.2 sekolah terhadap penduduk usia sekolah 2.1.2 Kesehatan Rasio posyandu per 2.1.2.1 satuan balita Rasio puskesmas 2.1.2.2 per satuan penduduk Rasio Pustu persatuan 2.1.2.3 penduduk Pelayanan Urusan 2.2 Pilihan 2.2.1 Pertanian 2.2.1.1Produktivitas padi atau

2011

2012

2013

2014

98.55

98.33

98.37

98.54

10.37

10.56

10.57

2015**

Interpretasi belum tercapai (<) Standar sesuai (=) melampaui (>)

1.

99.30

<

11.5

<

95.7051 95.5987 95.7182394 96.6878857

93.56

>

3.65575 3.5753 3.52778369 3.45825511

3.97

<

5.16521 6.07868 6.06733137 5.57467967 5.50784381 5.35

>

75.52

73.02

74.11

75.46

76.56

<

22.300

22.650

22.950

50

>

10.86386 11.03428 11.20376 11.20376

50.000

>

54.3193 55.1714 56.0188

10.000

>

56.0188


II - 28

Capaian kinerja No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

2011

2012

2013

2014

2015**

Interpretasi belum tercapai (<) Standar sesuai (=) melampaui (>)

bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor 2.2.1.2pertanian terhadap PDRB 2.2.2 Kehutanan Rehabilitasi hutan dan 2.2.2.1 lahan kritis Kerusakan Kawasan 2.2.2.2 Hutan 3. DAYA SAING DAERAH 3.1 Kemampuan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan 3.1.1 daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi 3.1.1.1 rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi 3.1.1.2 non pangan perkapita Produktivitas total 3.1.1.3 daerah 3.1.2 Pertanian 3.1.2.1Nilai tukar petani Fasilitas 3.2 Wilayah/Infrastuktur 3.2.1 Perhubungan Rasio panjang jalan per 3.2.1.1 jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang 3.2.1.2yang terangkut angkutan umum 3.2.2 Penataan Ruang Ketaatan terhadap 3.2.2.1 RTRW 3.2.2.2Luas wilayah produktif

2.2.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN REALISASI RPJMD Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dilihat

dari bidang urusan kewenangan sebagai berikut :


II - 29

Urusan Pendidikan Kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kota Jambi untuk anggarannya telah sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBD Kota Jambi. Kebijakan lain dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kota Jambi yang produktif dan berdaya saing adalah dengan meluncurkan progrm sekolah bebas pungutan dan pemberian beasiswa bagi semua siswa miskin. Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi siswa Kota Jambi yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak. Pada tahun 2014 Angka Melek Huruf (AMH) telah mencapai 98,56%, nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) telah mencapai 10,57 tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI sebesar 99,83%, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 93,54. Permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada umumnya tidak signifikan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan pendidkan antara lain adalah, keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan karena sebagian besar anggaran Dinas Pendidikan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kemendiknas RI dan petunjuk teknis tersebut sering terlambat diterima oleh panitia pelaksana. Faktor alam seperti bencana alam (banjir) yang menggangu proses pelaksanaan pekerjaan. Lokasi sekolah yang akan di laksanakan sebagian besar berada pada daerah dengan topografi yang berada di atas rawa.

Urusan Kesehatan Kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kota Jambi difokuskan pada peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas pelayanan kesehatan dasar, dengan sasaran menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak, meningkatkan pengendalian pencegahan penyakit menular, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk. Pembangunan Kesehatan Kota Jambi Tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 30

mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada

upaya

rehabiltasi

kesehatan,

sejak

dalam

pencegahan, kandungan

penyembuhan, sampai

usia

pemulihan

lanjut.

dan

Selain

itu

pembangunan bidang kesehatan Kota Jambi diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Urusan Pekerjaan Umum Pembangunan Pekerjaan Umum di Kota Jambi pada tahun 2014 telah memperlihatkan peningkatan kinerja, ditunjukkan antara lain dengan tingkat kualitas jalan yang baik terhadap total jumlah jalan yang ada. Dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kondisi jalan baik terhadap jumlah keseluruhan jalan yaitu sepanjang 506.670 M. Dalam meningkatan cakupan pelayanan air minum (perkotaan) di Kota Jambi perlu mendapat perhatian penuh dimana pencapaian tahun 2010 diperkirakan baru mencapai 56 %, dimana hal ini harus sejalan dengan target dari kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs)/Agenda 21 Target 10: “penurunan sebesar setengah, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 ". Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Pekerjaan Umum dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan

lingkungan

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan

dan

mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan indikator kinerja daerah meningkatkan rasio panjang jaringan jalan dan drainase yang baik serta penurunan luas kawasan kumuh. Pada tahun 2014 urusan pekerjaan umum memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu : 1. Rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 65,44% atau sepanjang 331,54 km dari total panjang jalan Kota Jambi 506,67 km dan terrealisasi sebesar 68,00% atau sepanjang 344,54 km.


II - 31

2. Rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 56,67% atau sepanjang 69,14 km dari total panjang drainase Kota Jambi 122 km dan terrealisasi sebesar 57,60% atau sepanjang 70,27 km. 3. Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah sebesar 0,80% atau 1,32 Ha dari luas kawasan kumuh Kota Jambi seluas 165 Ha dan terrealisasi sebesar 0,88% atau seluas 1,19 Ha, hal ini tidak tercapai dikarenakan pada Dinas Pekerjaan Umum lebih fokus dalam penyiapan dokumen perencanaan penangganan kawasan kumuh yang selama ini proses penangganan belum berbasis kawasan. Hal ini lah yang menyebabkan belum dapat tercapainya indikator kinerja daerah dalam penurunan luasan kawasan kumuh. Secara kuantitas urusan pekerjaan umum telah melampaui target indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, akan tetapi dari kualitas masih perlu lebih ditingkatkan sehingga umur pembangunan fisik yang dihasilkan lebih lama dan dapat menekan anggaran dalam pemeliharaan rutin nantinya.

Urusan Perumahan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada urusan perumahan dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan

lingkungan

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan

dan

mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain cakupan pelayanan jaringan air minum dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman. Pada tahun 2014 urusan wajib perumahan memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu : 1. Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah sebesar 68% dan terrealisasi sebesar 66%, dimana hanya mengalami peningkatan 1% dari kondisi awal pada akhir tahun 2013 yaitu sebesar 65%, hal ini disebabkan pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum fokus pada Perbaikan pipa di Booster M.Kukuh, pipa feeder IPA Broni dan Pemasangan pipa


II - 32

distribusi diameter 500 mm di Jalan P. Hidayat. Selain itu telah disusun Dokumen Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM), yang digunakan sebagai acuan rencana kerja dan investasi dalam peningkatan pelayanan air minum di Kota Jambi. 2. Kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman sebesar 55,37% atau sebanyak 9.616 titik dan terrealisasi sebesar 64,00% atau sebanyak 10.954 titik dari total kebutuhan selama 5 tahun sebanyak 17.116 titik, sehingga terjadi capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2015 nantinya diharapkan SKPD yang membidangi lampu penerangan jalan umum dan lampu taman dapat membuat inovasi atau terobosan dalam penerangan jalan selain tetap terus menambah jumlah titik lampu jalan yang terpasang guna pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018. Dalam rangka melakukan pemenuhan kebutuhan rumah dan penataan perumahandan kawasan permukiman telah disusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman selain dari itu telah dilakukan beberapa inovasi kebijakan yang diambil antara lain bagi pasangan pengantin baru diberi kemudahan untuk memiliki rumah dengan syarat wajib menanam 2 (dua) pohon dilahan Hutan Sejuta Cinta, dengan inovasi ini pada tahun 2014 Pemerintah Kota Jambi mendapat Penghargaan bidang perumahan yaitu Juara II Adiupaya Puritama untuk Kategori Kota Metropolitan dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Urusan Penataan Ruang Pada urusan Penataan Ruang sebagaimana di tetapkan Dalam RPJMD bahwa target indikator daerah untuk urusan penataan ruang adalah rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis.


II - 33

Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi stadar pemasangan yang telah ditetapkan. Selain dari pada itu masih belum terlaksanya penyediaan regulasi peraturan zonasi sebagai turunan untuk mengimplementasikan Perda Tata Ruang berupa dokumen rencana untuk menganalasi dan meciptakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas penganggaran guna merealisasikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tata ruang sehingga dapat

menjawab

berbagai

persoalan

perkotaan

yang

harus

segera

diselesaikan, sebagai contoh Konsep penataan sistim transportasi, konsep sistim jaringan air limbah yang ada saat ini masih pada skala kawasan. Dan hingga saat ini telah mulai diperoleh beberapa konsep penataan keruangan antara lain telah tersdianya Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum (RISPAM), Master Plan Sistim Pengelolaan Limbah Kota Jambi.

Urusan Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2014 melaksanakan 13 program dengan 53 Kegiatan yang antara lain melaksanakan; Pembuatan Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses perencanaan sehingga terjadi konsistensi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penyusunan Buku Statistik Kota Jambi Tahun 2014, Pembuatan Design Website untuk keterbukaan informasi khususnya di bidang perencanaan, Pelatihan RAD GRK, Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi 2013 -2018 dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepada Daerah Tahun 2013 sebagai kewajiban sesuai dengan peraturan

perundangan

yang

berlaku,

Penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Penyusunan Kebijakan Umum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 34

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, Pelaksanaan Penelitian Mandiri yang bekerjasama dengan lembaga penelitian Universitas Jambi dengan kajian penelitian; Potensi dan Kebijakan Strategis Pengembangan Produk Unggulan Kota Jambi, Program Penataan dan Pemberdayaan Kelompok Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Kota Jambi, Analisis Dayang Saing dan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Jambi, Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Orientasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Kota Jambi, Disain Tata Kelola dan Kelayakan Pengembangan Demplot Pertanian Kota Jambi (Jambi Organik Agropark), Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Tetap Pemerintah

Kota

Jambi,

Penyusunan

Buku

Pengembangan

Komoditi/produk/jenis usaha unggulan, Penyusunan Buku PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013, Penyusunan Buku PDRB berdasarkan Penggunaan Tahun 2013, Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Kota Jambi Tahun 2013, Penyusunan Buku Profile Peluang dan Potensi Kota Jambi, Penyusunan Profile Daerah, Penyusunan Indikator Kemiskinan, Penyusunan Dokumen IPM Kota Jambi, Penyusunan Inkesra.

Urusan Perhubungan Pembangunan sektor transportasi Kota Jambi tahun 2014 difokuskan pada pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, perbaikan jalan, jembatan dan pembangunan persampahan, serta pembangunan infrastruktur wilayah kawasan strategis untuk meningkatkan minat investasi. Perhubungan

darat

hingga

saat

ini

masih

merupakan

sektor

transportasi yang dominan di Kota Jambi terutama untuk melayani pergerakan angkutan orang dan barang. Selain itu, perhubungan darat sangat

dibutuhkan

dalam

melayani

kebutuhan

masyarakat

terutama

menggerakkan perekonomian di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi telah mengalokasikan dana sebesar ± Rp 11 M (Sebelas Milyar) dari APBD Kota Jambi untuk penanganan jalan dan jembatan,

dana

DAK

sebesar

Rp.

2,67

M,

diharapkan

penuntasan

penanganan jalan dan jembatan dapat diselesaikan dalam beberapa tahun mendatang. Di

bidang

infrastruktur

transportasi

pada

tahun

2014

telah

dilaksanakan kegiatan utama diantaranya penyediaan sarana dan prasarana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 35

gedung

Pengujian

Kelayakan

Kendaraan

Bermotor.

Selain

itu

telah

dilaksanakan studi kelayakan alur sungai Batang Hari di wilayah Kota Jambi dan Penyusunan DED Dermaga angkutan sungai dan DED Dermaga ponton/halte serta telah difungsikannya Terminal Sijenjang. Untuk meningkatkan tertib berlalu lintas, Pemerintah Kota Jambi melaksakanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada pengelola angkutan. Juga penambahan jumlah rambu-rambu keselamatan lalu lintas. Selanjutnya melalui dana APBD Propinsi dan APBN Kota Jambi juga dibantu dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan.

Urusan Lingkungan Hidup Dalam mewujudkan target 30% Ruang Terbuka Hijau (20% dikelola pemerintah sedangkan 10% nya dikelola oleh masyarakat), Pemerintah Kota Jambi senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan fungsi Ruang Terbuka Hijau. Diantaranya adalah meningkatkan ruang terbuka hijau menjadi tempat rekreasi. Pada urusan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Jambi Indikator Kinerja Daerah yaitu Ratio RTH terhadap luas wilayah sebesar 8,5%. Pada Tahun 2014 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 ha untuk RTH dilokasi Bagan Pete dari total rencana di bagan pete seluas 94 ha dengan penambahan 7,17 ha totalnya menjadi baru mencapai 41,2 Ha. Target 8,5% dari luas wilayah yang semestinya sudah mencapai 3510.4 ha namun baru terpenuhi baru terealisasi sebesar 1224.17 ha atau 6.97% terkait kondisi kepada Instansi terkait harus meningkatkan upaya untuk penambahan luasan RTH di Kota Jambi pada tahun berikut. Indikator kedua yaitu Penurunan tingkat polusi air pada sungai tembuku dan sungai asam terjadi penurunan menjadi 26,23 s/d 24 mgl. Pada kenyataan hasil pengujian air sungai tembuku dan sungai asam kondisinya agak semakin memburuk dengan tingkat polusi mencapai 35 mgl, hal ini disebabkan dengan tingginya pencemaran akibat limbah domistik limbah mck dari rumah tangga, industri rumah tanggan usaha pabrik tahu dan tempe dan yang lebih menambah naiknya tingkat polusi yaitu tingginya volume sampah yang dibuah sembarangan ke sungai tembuku dan sungai asam tersebut. Indikator tingkat keberhasil capaian untuk urusan lingkungan hidup di Kota Jambi pada Tahun 2014 belum terlalu banyak antara lain dari sektor Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 36

RTH antara lain sebagai pemenang lomba tingkat propinsi gerakan menanam satu milyar pohon sebagai juara pertama tingkat propinsi Jambi. Kemudian Prestasi dalam Kebersihan Kota Kota Jambi di Tahun 2014 telah memperoleh penghargaan anugerah Adipura untuk Kota Sedang yang ke 2 kali namun pada urutan ke 20. Dan Tahun 2015 ini dalam proses penilaian dengan harapan juga akan menerima penghargaan yang ke 3 sekaligus masuk 10 besar agar mendapatkan penghargaan adipura kencana. Untuk kategori taman kota Taman Remaja Kota Jambi menjadi Taman Kota terbaik seIndonesia di Tahun 2014. Selain dari pada itu Pemerintah Kota Jambi untuk menunjang kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup telah menetapkan : 1. Instruksi Walikota Jambi Nomor : 188.45/522/BLH tanggal 30 Nopember 2013 tentang penanaman bibit tanaman di lantai atas (atap) ruko sesuai dengan jumlah lantai. 2. Instruksi Walikota Jambi Nomor : 188.45/38/BLH tanggal 2 April 2014 tentang Kewajiban Menanam 2 Pohon Di Lingkungan Tempat Tinggalnya. 3. Instruksi Walikota Jambi Nomor : 1122/BLH/2014 tentang Larangan Pembakaran Sampah Di Wilayah Kota Jambi. 4. Instruksi Walikota Jambi Nomor : 1123/BLH/2014 tentang Pembentukan Bank Sampah Di Setiap Kelurahan Se-Kota Jambi. 5. Instruksi Walikota Jambi Nomor : 1175/BLH/2014 tentang Tanam dan Pelihara Pohon/Tanaman Bagi Siswa/i Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA Se-Kota Jambi. 6. Surat Walikota Jambi Nomor : 660/159/BLH tanggal 15 April 2014 tentang peran serta calon pengantin untuk menanam minimal 2 pohon tanaman penghijauan, yaitu pembuatan taman sejuta cinta. 7. Gerakan untuk pembuatan sejuta biopori dan penanaman sejuta pohon. 8. Bapak Walikota Jambi telah menanda tangani untuk perwujudan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kementerian Pekerjaan Umum dan sekaligus akan menerima bantuan pembuatan taman Kota di Taman Sejuta Cinta dengan nilai 1,5 Milyar sebagai bantuan stimulan dari Sumber Dana Kementrian PU.

Urusan Kependudukan dan Capil Isu strategi yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang kependudukan di Kota Jambi adalah belum optimalnya pengelolaan data kependudukan

dan

masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

untuk

melengkapi administrasi kependudukan. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang


II - 37

tepatpula. Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean governance)”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good gevernance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)”. Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan menerapkan SOP dalam pelayanan publik. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan

kegiatan

yang

menjadi

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Kurun waktu 2014 telah ditangani 35 kasus pencabulan, 18 kasus penelantaran, 38 kasus KDRT, 80 kasus kejahatan psikis, 35 kasus perkosaan. Keseluruhan telah ditangani dengan konsultasi dan dibantu penyelesaian oleh pihak yang berwajib. b. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tingkat Kota Jambi tahun 2014,terdapat 118.549 rumah tangga, 488.268 jiwa (246.913 laki-laki dan 212.859 perempuan). c. Dari 118.549 kepala keluarga yang ada di Kota Jambi, terdapat golongan tahapan keluarga; Pra sejahtera sebanyak 3.541 (3,1%), Keluarga Sejahtera Tahap I sebanyak 20.086 (17,05%), Keluarga Sejahtera Tahap II sebanyak 42.457 (36,03%), Keluarga Sejahtera Tahap III sebanyak 42.045 (35,68%), Keluarga Sejahtera Tahap III+ sebanyak 9.706 (8,24%).

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja


II - 38

Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2014 adalah Pelayanan peserta KB baru dengan total 19.617 akseptor (150,53% dari PPM), pelayanan KB Pria sebanyak 1459 (133% dari PPM), kegagalan akseptor IUD sebanyak 1 kasus (1,26% dari peserta KB aktif) dan telah ditangani secara medis. Tidak ada kasus komplikasi alat kontrasepsi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2014.

Urusan Sosial Sesuai dengan target indikator kinerja urusan sosial pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengangan PMKS, pada tahun 2014 ditargetkan indikator kinerja dengan rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun sebesar 36% dari total target selama 5 tahun sebesar 7.543 PMKS. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2014 adalah sebesar 57,68% atau 4.351 PMKS. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2014, realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Indikator kinerja lainnya yaitu, rasio persentase penduduk miskin sebesar 9,30% dari total target selama 5 tahun sebesar 30.470 penduduk miskin. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2014 adalah sebesar

14,20%

atau

4.328

penduduk

miskin.

Angka

tersebut

menggambarkan bahwa, pada tahun 2014, realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014.

Urusan Ketenagakerjaan Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terciptanya lapangan pekerjaan, pada tahun 2014 ditargetkan indikator kinerja Jumlah angkatan kerja


II - 39

terdaftar yang terserap sebesar 10% dari total target selama 5 tahun sebesar 6.491 angkatan kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2014 adalah sebesar 33,49% atau 2.174 angkatan kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2014 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Sasaran kedua adalah tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing, pada tahun 2014 ditargetkan indikator kinerja Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 2,50% dari total target selama 5 tahun sebesar 16.202 tenaga kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2014 adalah sebesar 13,42% atau 2.174 tenaga kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2014 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan urusan koperasi usaha mikro kecil dan menengah erupakanurusan wajib yang dilaksanakan Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam RPJMD 2013-2018 yang difokuskan pada perkembangan Koperasi dan UMKM, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kemiskinan atau penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Kota Jambi menuju “PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA”. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, pertisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompeks. Capaian yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM telah sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi yaitu untuk meningkatkan jumlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 40

koperasi aktif sebanyak 5 unit dan jumlah UMKM dan IKM mandiri sebanyak 5 unit. Sehingga sampai dengan tahun 2014 jumlah koperasi aktif sebanyak 198 unit dan jumlah UMKM dan IKM mandiri sebanyak 145 unit.

Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Jambi. Pada tahun 2014, untuk menyelenggarakan Urusan Penanaman Modal dijabarkan ke dalam 11 program dengan 35 kegiatan. Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2014 diantaranya adalah : 1. Realisasi Investasi PMDM melalui Izin Prinsip Penanaman Modal pada tahun 2014 sebesar Rp. 391.573.244.050 2. Penerbitan 13.062 izin baru yang terdiri dari 20 Jenis perizinan dan sebanyak 13.879 izin yang diregistrasi yang terdiri dari 19 jenis perizinan. 3. Melaksanakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode survey ke masyarakat. Terdapat 14 indikator yang dikaji dalam 6 unsur pelayanan, dan hasil IKM pada tahun 2014 menghasilkan angka IKM 71,45%. 4. Promosi Investasi yang dilaksanakan di Atrium Mall Festival Citylink Kota Bandung dengan tajuk Pameran Gebyar Wisata Kerajinan dan Investasi Nusantara 2014 yang bertujuan mengenalkan kepada calon investor dalam dan luar negeri tentang potensi-potensi investasi yang ada di Kota Jambi dengan harapan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi. 5. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat guna menyatukan visi; dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan multiplayer effect positif bagi perekonomian daerah. Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Penanaman Modal adalah peningkatan realisasi investasi dan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun pencapaian realisasi investasi Kota Jambi pada semester II tahun 2014 sebesar Rp. 391.573.244.050,-. Untuk pencapaian IKM pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 41

tahun 2014 ditargetkan dengan status “BAIK”, dimana IKM pada tahun 2014 menghasilkan angka 71,45% yang berarti “BAIK” Dengan demikian target IKM pada tahun 2014 telah tercapai.

Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi, peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaan dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun luar daerah. Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Kebudayaan adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya. Pencapaian IKU pada tahun 2014 ditargetkan meningkat menjadi 20% dari target tahun 2013 sebesar 10%. Urusan Kebudayaan pada tahun 2014 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah pemasangan papan merk makam keturunan raja-raja (Sultan Thaha) sebanyak 13 titik yang berguna untuk pengetahuan sejarah dan kebudayaan untuk para pelajar dan masyarakat. Untuk peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya belum dilakukan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia. Dengan demikian target IKU tersebut pada tahun 2014 belum tercapai.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaran Urusan Pemuda dan Olahraga ditujukan

untuk

meningkatkan

peran

pemuda dan

olahraga melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya

memberikan

kesempatan kepada pemuda untuk berkreatifitas, pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan event-event pertandingan serta pencarian atlet-atlet berprestasi dan pembinaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 42

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Pemuda dan Olahraga adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya. Pencapaian IKU pada tahun 2014 ditargetkan meningkat menjadi 20% dari target tahun 2013 sebesar 10%. Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, namun belum terlalu fokus untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Dengan demikian target IKU tersebut pada tahun 2014 belum tercapai.

Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri pemerintah Kota Jambi pada tahun 2014 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Didalam mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang beraklak dan berbudaya, urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ini terkait dengan misi ke-3 dari RPJMD, yaitu, mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing. Untuk melaksanakan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2014 memiliki 8 (delapan) program yang terdiri atas 16 kegiatan, didukung dengan 3 (tiga) program dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 14 kegiatan. Didalam melaksanakan 11 program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri ini, kedua SKPD mengacu kepada pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD pada misi ke – 3 (tiga) yaitu, persentase penyelesaian permasalahan keagamaan. Pada tahun 2014 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik yang terjadi pada tahun 2014, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Selain itu, dari masing – masing SKPD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tercapainya ketertiban kerukunan beragama, yang pencapainanya juga difasilitasi didalam program dan kegiatan di kedua SKPD tersebut.


II - 43

Adapun program – progam unggulan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi di dalam menangani urusan ini diantaranya adalah dengan membentuk forum - forum, diantaranya Forum Koordinasi Diskusi Politik, yang dilaksanakan bersamaan dengansosialisasi Pemilu Legislatif dan Diskusi Politik “Kita Suksekan Penyelenggaran Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kota Jambi”. Kegiatan yang dihadiri oleh Utusan 12 Partai Politik dalam Kota Jambi, Ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, siswa serta para camat dan lurah sekota Jambi. Selanjutnya adalah dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan suku, etnis, sosial budaya dan agama untuk membahas isu – isu keagamaan dan etnisitas terkini. Pemerintah Kota Jambi juga membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan tujuan agar terpeliharanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat dalam Kota Jambi. Kemudian,

dibentuk

juga

Forum

Komunikasi

Pimpinan

Daerah

(Forkompinda) plus yang terdiri dari Forkumpinda dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembetukan Forkumpinda Plus ini, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar anggota Forkompinda Plus Kota Jambi dengan instansi terkait didalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, maka Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), dengan mengadakan rapat rutin untuk membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat dimana sering terjadi konflik akibat pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur. Selanjutnya untuk menghormati kerukunan beragama, menjaga situasi yang tenang, kondusif, aman dan tenteram dan tertib, pemerintah kota Jambi mengeluarkan surat edaran Walikota untuk menutup tempat – tempat hiburan malam selama bulan suci ramadahan.


II - 44

Selain itu, untuk menjaga ketertiban pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pemerintah Kota Jambi juga telah melaksanakan kegiatan yang mendukung lancarnya pesta demokrasi rakyat dengan membentuk Tim Pemantau Perkembangan Situasi Politik Kota Jambi. Pemilu Legislatif Tahun 2014 diikuti oleh 448.926 orang terdiri dari laki-laki 224.168 orang dan perempuan 224.926 orang pada 1.706 TPS dan terselenggara dengan aman, tertib dan lancar. Selanjutnya, pemerintah kota Jambi juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dari RPJMD mengenai urusan yaitu tercantum di Misi ke - 2 RPJMD, Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Daerah, yaitu Rasio PKL yang tertata. Bersama Satpol PP dan Dinas Pasar, pemerintah Kota Jambi pada tahun 2014 menargetkan 30% dari PKL yang ada dapat tertata. Oleh karena itu melalui Satpol PP, Pemerintah Kota

Jambi

melaksanakan

pengendalian

keamanan

lingkungan

dan

menegakkan kewibawaan Pemerintah Kota Jambi serta mengurangi tingkat pelanggaran peraturan daerah dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap

perda, telah dilaksanakan beberapa penertiban

terhadap reklame, PKL, warnet dan anak-anak punk. Selain itu melalui Satpol PP, pemerintah Kota Jambi juga melaksanakan program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi dan pengembangan kapasitas dan peningkatan sumber daya aparat polisi pamong praja yang bertujuan untuk meningkatkan rasa aman, tenteram, tenang dan mempertahankan situasi kondusif dalam masyarakat.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian Untuk mencapai misi ke–4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi, didalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean Government), maka Pemerintah Kota Jambi melalui BKD sebagai pelaksana kegiatan, telah membuat Indikator Kinerja Utama didalam pencapaian misi tersebut, yaitu Rasio jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian. Target RPMJD untuk indikator ini pada tahun 2014 adalah sebesar 55%, dengan jumlah pegawai negeri sipil 8.134 orang, dimana 44,36% didominasi dengan tamatan S1, diikuti 36% tamatan SMA, dan hanya 0.05%


II - 45

S3 dan 2.15% S2, maka Pemerintah kota Jambi didalam mencapai target indikator kinerja utama tersebut, pada tahun 2014 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.627.440.700,00 untuk melaksanakan program pendidikan kedinasan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program pembinaan dan pengembangan aparatur. Dengan program-program yang telah dilaksanakan, maka pencapaian indikator kinerja utama didalam penempatan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan, dan keahlian sesuai dengan IKU RPJMD adalah sebesar 54.63%, sedikit lebih rendah dari target yang telah ditentukan oleh RPMJD yaitu 55%. Kendala yang dihadapi didalam pencapaian target ini, dikarenakan perubahan peraturan pelaksanaan diklat struktural pola baru untuk PIM 2 Perka LAN Nomor 11 tahun 2013, PIM 3 dengan Perka LAN Nomor 12 dan PIM 4, Perka LAN Nomor 13 yang efektif per Januari 2014, dimana Diklat dengan pola baru tersebut, hanya dapat dilaksanakan oleh diklat yang telah terakreditasi dan memiliki widiaiswara yang memiliki sertifikat untuk memberikan materi dengan diklat pola baru, sementara diklat Pemerintah Kota Jambi belum terakreditasi

dan

Diklat

Propinsi

belum

memiliki

widiaiswara

yang

bersertifikasi untuk pola diklat yang baru, sehingga dari 117 orang calon peserta diklat struktural, hanya 60 orang yang dapat mengikuti pelatihan tersebut. Kedepan pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan diklat propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya untuk mencapai misi ke–4 juga, Pemerintah kota Jambi melalui Inspektorat telah menetapkan Indikator Kinerja di RPJMD, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), pada tahun 2014 ini di targetkan bahwa Kota Jambi akan mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan untuk tahun 2015 ke depan akan ditingkatkan menjadi WTP. Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian sesuai dengan target yang di canangkan pada tahun 2014. Didalam pelaksanaan urusan otonomi daerah ini, Pemerintah Kota Jambi melalui kecamatan–kecamatan melaksanakan program pemberdayaan


II - 46

kecamatan dengan kegiatan samisake, kegiatan koordinasi pengelola kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan dan kegiatan pembinaan administrasi pemerintah kelurahan, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

serta

kegiatan

peningkatan

pelayanan

administrasi

kependudukan. Melalui bagian Pemerintahan Kota Jambi, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian diantaranya

dan

persandian,

program

juga

peningkatan

melaksanakan

sistem

program–program

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah serta program penataan daerah otonomi baru

dan

program

pemberdayaan

kecamatan.

Juga

melalui

bagian

Pemerintahan Kota Jambi, pemerintah kota Jambi terlibat aktif didalam kerjasama antar daerah melalui APEKSI (Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Jambi membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dimana setiap penyelenggaraan kerjasama daerah harus melalui kajian dari TIM TKKSD, untuk mendapatkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Urusan Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Jambi melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Pelaksanaan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan konsumsi pangan. Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan di Kota Jambi relatif stabil. Pada tahun 2014 BKPP bekerjasama dengan BPOM Jambi dalam melaksanakan analisis laboratorium terhadap 10 sampel bahan pangan segar kelompok tani kelurahan Bagan Pete, hasilnya adalah tidak ditemukan bahan pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP), atas prestasi tersebut maka diberikan sertifikat prima 3, artinya produksi sayuran kelompok tani aman di konsumsi (dalam ambang batas pestisida).


II - 47

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal”. Sasaran dari tujuan ini adalah, terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan

Kota

Jambi.

Adapun

strategi

yang

diterapkan

untuk

mewujudkan misi ini adalah dengan upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Urusan Kearsipan Kearsipan dan dokumentasi merupakan salah satu sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berahklak, Berbudaya dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Urusan Informasi dan Komunikasi Guna mewujudkan misi Pemerintahan yang Profesional dan Bersih, Pemerintah Kota Jambi melakukan peningkatan jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi, melaksanakan diseminasi informasi yang efektif dan pengelolaan data secara elektronik. Dalam penyelenggaraan urusan Informasi dan Komunikasi masih terdapat kendala yaitu terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta alokasi anggaran yang terbatas untuk urusan ini, karena distribusi belanja langsung lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 48

Urusan Perpustakaan Pendidikan dan dunia perpustakaan merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013- 2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berahklak, Berbudaya dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana penddikan.

Urusan Pertanian Pada tahun 2014 Kegiatan Tanaman Pangan khususnya komoditi padi dan palawija adalah berupa pengembangan padi sawah dengan luas tanam sebesar 1.322 Ha dan luas panen sebesar 1.359 Ha dengan produktivitas sebesar 5,6 ton/Ha sehingga menghasilkan produksi 7.609 ton gabah Kering Giling (GKG) per hektar, jika dibandingkan dengan angka sasaran produksi pada tahun ini sebesar 6.588 ton/ha maka ada peningkatan sebesar 15,50 %. Hal ini dapat terealisasi antara lain dengan adanya kegiatan Sekolah Lapang engelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi sawah yang merupakan program nasional guna mendukung tercapainya peningkatan produksi padi. Sedangkan kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kota Jambi adalah penangkaran padi sawah seluas 6 Ha, yang berlokasi di Kecamatan Telanaipura dan Pelayangan. Hasil umbian yang diperoleh produktivitas yang diperoleh cukup memuaskan dengan kisaran 6,8 ton/Ha sampai 10,7 ton/Ha. Sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Propinsi Jambi untuk Kota Jambi berupa kegiatan Denfarm PTT Padi sawah seluas 10 Ha yang berlokasi di Kelurahan Eka Jaya. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung tanaman pangan khususnya komoditi padi telah diberikan bantuan baki untuk penyemaian benih padi sebanyak 400 unit dan jaring padi sebanyak 475 gulung untuk luas lahan 10 Ha/musim tanam. Disamping itu juga telah dilakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan operator dan


II - 49

pengurus UPJA (Usaha Jasa Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian) berupa bimbingan teknis. Hingga tahun 2014 terdaftar UPJA yang aktif berjumlah 13 UPJA tersebar di 6 kecamatan. Pembangunan

pertanian

dibidang

peternakan

bertujuan

untuk

peningkatan produksi mutu produk dan diversifikasi sub sektor peternakan sehingga terpenuhi pangan asal hewan yang ASUH. Pada tahun 2014 bidang peternakan dan UPTD Rumah Potong Hewan melaksanakan

empat

Penanggulangan Peternakan,

kegiatan

Penyakit

Kegiatan

yaitu

Hewan,

Pengadaan

:

Kegiatan

Kegiatan Sarana

Pengendalian

Pegembangan

Prasarana

dan

Agribisnis

Peternakan

dan

Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produk Peternakan, dan Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Pemotongan Hewan. Capaian kegiatan yang telah dilakukan pada bidang peternakan di tahun 2014 ini antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan dari target 350.000 ekor telah terealisasi sebanyak 1.072.863 ekor melebihi target (307 %), pemeriksaan sampel pangan asal hewan (PAH) dari target 200 sampel terealisasi sebanyak 200 sampel, dapat ditekannya tingkat penyakit zoonosis (penyakit hewan menular ke manusia) ditandai dengan berkurangnya kasus penyakit rabies dari 23 kasus positif (tahun 2013) menjadi 19 kasus positif (tahun 2014) dan tidak terjadinya kasus Avian Influenza (AI) dengan melakukan upaya-upaya desinfeksi. Peningkatan populasi ternak sapi sebanyak 54 ekor dari hasil kegiatan

Inseminasi

kebuntingan

positif

Buatan ternak

(IB) sapi

dan juga

terdeteksi dari

sebanyak

hasil

30

Inseminasi

ekor

Buatan.

Peningkatan jumlah kelompok usaha ternak dari kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat dengan target 18 kelompok tani terealisasi sebanyak 25 kelompok tani (melebihi target sebesar 139 %) yang diharapkan dapat berperan

dalam

mendukung

kebijakan

ekonomi

kerakyatan

yang

dicanangkan di Kota Jambi, selain itu juga pelaksanaan kegiatan operasi pasar daging sapi di Kota Jambi menjelang hari raya Idul Fitri telah membantu masyarakat Kota Jambi dalam mendapatkan daging sapi yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dengan harga yang terjangkau dan kegiatan operasi pasar daging sapi ini juga mempangaruhi tidak terjadinya lonjakan harga daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri.


II - 50

Urusan Kehutanan Pembangunan

urusan

kehutanan

bertujuan

untuk

mewujudkan

peningkatan pemenuhan ratio Ruang terbuka hijau sebesar 30 % secara bertahap, mengembangkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan Kehutanan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perikananan dan Kehutanan Kota Jambi. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh bidang kehutanan adalah : 1. Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pengembangan dan pengelolaan Hutan Kota Muhammad Sabki dan Ruang Terbuka Hijau Bagan Pete. Rasio RTH terhadap luas wilayaah sesuai UU No. 26 Tahun 2007 adalah 30%, dimana pada tahun 2014 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 Ha dari total rencana 94 Ha dilokasi Kelurahan Bagan Pete, yang terealisasi baru mencapai 41,2 Ha. Untuk tahun 2014 target 8,5% dari luas wilayah semestinya sudah mencapai 3510.4 Ha namun baru teraelisasi sebesar 1224.17 Ha atau 6.97%. Untuk pengembangan dan pengelolaan hutan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : penganekaragaman hayati dengan menanam beberapa jenis tanaman, sampai tahun 2014 telah ada 222 jenis tanaman, pengendalian peredaran hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan sebesar 87% pada 25 industri, meningkatkan penghijauan lingkungan perkotaan sebesar 3% dan mensukseskan gerakan penanaman 1 milyar pohon.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan energi dan sumber daya mineral tidak dilaksanakan, karena Kota Jambi tidak memiliki daerah pertambangan dan SDA lainnya. Namun Pemerintah Kota Jambi tetap melakukan kebijakan pusat yang terkait dengan urusan energi yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Jambi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 51

Pada

tahun

melaksanakan

2014

kegiatan

Bagian

Perekonomian

Pemantauan,

Setda

Pembinaan

dan

Kota

Jambi

Pengawasan

Pemanfaatan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Distribusi Gas (Konversi BBM) Bersubsidi). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi Konsultan, PT. Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM RI tentang Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kota Jambi, membentuk Tim Pendukung Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di Kota Jambi dan melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap pendistribusian Paket LPG 3 kg pada 8 Kecamatan di 62 Kelurahan dalam Kota Jambi.

Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran pariwisata yang berbasis potensi serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggraan event dan promosi pariwisata di dalam dan luar dearah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional. Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama

(IKU)

yang

ingin

dicapai

oleh

urusan

pariwisata

adalah

terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun

2014

ditargetkan

2

kali

terselenggaranya

event

berskala

nasional/internasional. Urusan pariwisata pada tahun 2014 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, tetapi hanya 1 kali menyelenggarakan event berskala nasional/internasional, yaitu bulan Promosi Pariwisata Kota Jambi yang dilaksanakan di TMII Jakarta, dimana dalam acara tersebut mengundang perwakilan dari negara-negara sahabat. Dengan demikian, dari 2 event berskala nasional/internasional yang ditargetkan, hanya 1 kali yang terselenggara.


II - 52

Urusan Kelautan dan Perikanan Sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Jambi, pembangunan perikanan diarahkan kepada pembangunan budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan. Produksi perikanan di Kota Jambi pada tahun 2014 mencapai 3.574,31 ton yang terdiri dari produksi budidaya ikan sebesar 2.975,84 ton, produksi perairan umum (penangkapan) sebesar 598,47 ton. Jika dibandingkan produksi tahun 2013 sebesar 3.519,49 ton terjadi peningkatan sebesar 54,82 ton atau 1,59 %. Peningkatan produksi tersebut disebabkan antara lain meningkatnya penerapan teknologi budidaya ikan, serta adanya paket-paket bantuan baik dari Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Perkembangan produksi benih Kota Jambi cukup baik pada tahun 2014 jumlah benih yang dihasilkan sebanyak 68.432.000 ekor terjadi peningkatan sebanyak 4.033.850 ekor atau naik 0,94 % dari tahun sebelumnya. Produksi tertinggi berasal dari kegiatan usaha pembenihan rakyat (UPR) terutama benih ikan patin. Bidang pengolahan hasil perikanan dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau hasil berskala rumah tangga. Produk olahan yang dihasilkan yaitu kerupuk ikan, pempek/tekwan ikan, bandeng presto, ikan

salai/asap,

abon

ikan

dan

ikan

krispi.

Dalam

rangka

upaya

mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan SDM pengolah perikanan melalui bintek-bintek olahan hasil perikanan serta meningkatkan sarana pengolahan bagi pengolah. Tahun 2014 jumlah pengolah hasil perikanan sebanyak 584 orang, terjadi peningkatan sebanyak 36 orang dibandingkan pada tahun 2013.

Urusan Perdagangan Urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pasar Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi


II - 53

pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk

mewujudkan

pasar

bersih,

kondusif

dan

refresentatif,

serta

meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya. Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama

(IKU)

yang

ingin

dicapai

oleh

Urusan

Perdagangan

adalah

peningkatan cakupan bina perdagangan/usaha informal, rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah dan peningkatan rasio PKL yang tertata. Urusan perdagangan pada tahun 2014 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah: 1. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perdagangan, memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat bersaing dalam memasarkan produknya, melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan perdagangan. 2. Mengupayakan pelaku usaha mikro dan menengah dapat bermitra dengan pelaku usaha menengah dan besar, menciptakan iklim usaha yang kondusif antara sesama pelaku usaha dengan mencoba melakukan pemetaan usaha perdagangan. 3. Rehab-rehab pasar dan penyelesaian bangunan fisik Pasar Pelayangan, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada 11 pasar dan difokuskan pada Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar. Untuk penataan PKL setiap tahunnya ditargetkan 200 orang PKL yang tertata, dan hal ini telah dilakukan pada tahun 2014. Adapun pencapaian target IKU pada tahun 2014 adalah presentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standar tercatat sebesar 65%, jumlah usaha non formal sebanyak 100 usaha, realisasi rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah telah mencapai target yang ditetapkan dalam IKU RPJMD, yakni sebesar 57,75% dan pencapaian rasio PKL yang tertata pada tahun 2014 juga sudah mencapai target yang ditetapkan, yakni 30%.

Urusan Perindustrian Urusan perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan perindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal,


II - 54

peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM. Pada tahun 2014, untuk menyelenggarakan urusan perindustrian dijabarkan ke dalam 9 program dengan 34 kegiatan. Adapun pencapaian berapa program dan kegiatan diantaranya adalah tumbuhnya wirausaha baru seperti IKM bidang makanan (agro) pada tahun 2014 bertambah sebanyak 47 unit usaha, di bidang industri kimia bertambah 1 unit usaha baru, dan di bidang industri hasil hutan bertambah 3 unit usaha baru, hal ini merupakan pembinaan, pelatihan dan ketrampilan yang diberikan. Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh urusan perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Pencapaian jumlah IKM Mandiri pada tahun 2014 tercatat sebanyak 47 IKM dan pertumbuhan industri pada tahun 2014 tercatat 1508 industri. 2.3.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor

selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kota Jambi. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini. 2.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Permasalahan pada bidang sosial budaya adalah sebagai berikut : 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, jumlah penduduk miskin di Kota Jambi masih cukup besar, berdasarkan data penerima JKN tahun 2014 adalah sebesar 141.013 jiwa untuk pembayaran dari pemerintah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 55

pusat, 19.874 jiwa yang dibiayai dengan APBD Kota Jambi sedangkan yang dibiayai melalui samisake sebesar 4.136 jiwa. 2. Pembangunan bidang Kesehatan dihadapkan pada masalah tantangan mutu, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, angka kesakitan masih tinggi terutama karena penyakit seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernafasan atas. Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, belum optimalnya dukungan pelayanan kesehatan di bidang obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan, serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan. 3. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada isu utama :  masih mahalnya sebagian biaya pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.  masih belum meratanya kemudahan aksesibilitas ke tempat pendidikan, terutama didaerah pengembangan perumahan baru.  masih belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan yang ditunjukkan dengan masih terdapat guru TK, SD, SMP, SMA/K yang belum berpendidikan S1 maupun yang belum bersertifikasi. 4. Belum tersusunnya sistem perlindungan sosial yang memadai. Perlindungan sosial bagi masyarakat bagi penyandang masalah sosial, diperlukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan dapat mengakses sistem pelayanan sosial dasar namun dengn situasi ekonomi saat ini, menjadikan kelompok masyarakat penyandang masalah sosial ini yang berada di dekat garis kemiskinan menjadi kelompok rentan terhadap kemiskinan. Beberapa

permasalahan

dalam

upaya

mendorong

aktivitas

perekonomian Kota Jambi :

Penataan kawasan perdagangan untuk Pedagang Kaki Lima di perkotaan. Di Kota Jambi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Keberadaan para PKL ini sesungguhnya juga mempunyai hak asasi dalam penguasaan bidang ekonomi sosial dan budaya. Fenomena PKL sebagai bagian dari kegiatan perkonomian rakyat kecil, yang melakukan aktivitas perdagangan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pedagang

Kaki

Lima

ini

timbul

dari

adanya

suatu

kondisi

pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Indonesia. PKL ini juga timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Untuk itu penataan kawasan perdagangan yang nyaman dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 56

representatif bagi pedagang kaki lima merupakan rencana Pemerintah Kota Jambi dalam upaya melaksanakan tanggung jawab pembangunan bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Pengembangan kawasan-kawasan perdagangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial dan representatif. Pengembangan

kawasan

cepat

tumbuh

perlu

didukung

oleh

pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan, fasilitas publik yang representatif akan meningkatkan daya tarik kawasan bagi masuk dan berkembangnya arus orang, modal, barang dan jasa. Strategi pengembangan

kawasan

akan

melibatkan

berbagai

program/kegiatan

sektoral dan lintas sektoral secara terintegrasi pada kawasan pengembangan. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi alternatif sebagai upaya untuk mengakomodasi kreatifitas dan hobi maupun produk-produk kerajinan yang dapat mengangkat nilai ekonomi lokal melalui pendekatan yang ramah lingkungan serta terjangkau oleh segenap warga kota.

Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan manejerial, mutu produksi dan penguasaan teknologi. Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi merupakan pusat dalam banyak aktivitas perekonomian dan sangat berpotensi menjadi simpul perdagangan regional karena letak geografisnya yang sangat mendukung. Disamping aksesnya yang mudah ke kota-kota utama di Sumatera, Kota Jambi juga berdekatan dengan pusat pertumbuhan regional seperti Batam, Singapura dan Johor. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa daya saing produk industri di Kota Jambi secara umum masih rendah, yang disebabkan antara lain karena sumber daya manusia pengusaha relatif rendah, teknologi mesin peralatan yang digunakan kurang efisien, pengepakan produk masih rendah. Selain itu motivasi perajin industri kecil masih rendah, cepat puas dengan

apa

mengadaptasi

yang

sudah

perkembangan

diperoleh

dan

globalisasi

pengusaha

kurang

di sektor industri.

dapat

Dari sisi

pengelolaan usaha juga sebagian besar belum menerapkan manajemen usaha secara lebih baik, masih mencapurkan modal usaha dengan kebutuhan keluarga serta kurangnya promosi untuk merebut pasar. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 57

Pembangunan bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam Sedangkan permasalahan-permasalahan dalam pembangunan bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam dapat dijelaskan bahwa didalam RTRW Propinsi Jambi Kota Jambi merupakan pusat pengembangan Utama Provinsi dan didalam RTRW Nasional Kota Jambi merupakan Pusat Kegiatan Nasional wilayah I. Namun demikian saat ini kedudukan tersebut belum dapat berfungsi secara optimal. Tekanan Jumlah Penduduk serta aktivitas perkotaan menyebabkan daya dukung infrastruktur dan kualitas lingkungan perkotaan semakin menurun. Kemampuan daya dukung dan kondisi yang kurang baik tersebut semakin terasa dampaknya sejalan dengan kemampuan keuangan daerah untuk perbaikan dan penyediaan utilitas perkotaan termasuk penyediaan lahan bagi kegiatan pembangunan semakin

sulit.

Dengan keuangan

pemerintah Kota Jambi yang terbatas tersebut pelaksanaan kegiatan pembangunan infra struktur

dan SDA perkotaan tidak optimal dan tidak

mampu menyelesaikan persoalan perkotaan yang semakin kompleks.

Masalah Lingkungan 1. Kualitas udara yang rendah karena polusi kendaraan, 2. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan dan pengelolaan 3 R, 3. Berkurangnya daerah resapan air, 4. Rendahnya penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup, 5. Belum optimalnya kinerja penanganan limbah, 6. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kebersihan, 7. Kurang nya jaringan penerangan jalan, 8. Kurang optimalnya penataan dan pemeliharaan taman-taman kota dan permakaman, 9. Daya tampung lahan TPA yang sudah tidak proporsional dibandingkan produksi sampah, 10. Kurang sarana prasarana sanitasi masyarakat.

Masalah Penataan Ruang 1. Masih lemahnya fungsi penataan dan pemanfaatan ruang kota, 2. Masih lemahnya fungsi pengawasan pemanfaatan ruang, 3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan mengenai tata ruang. 4. Masih kurangnya peraturan-peraturan mengenai penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota, 5. Rendahnya rasio ruang terbuka hijau.


II - 58

Masalah Perumahan 1. Tidak optimalnya penyediaan fasum dan fasos di kawasan perumahan, 2. Kurang optimalnya penanganan permukiman kumuh perkotaan, 3. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;  Luas wilayah yang dilayani oleh pos pemadam kebakaran kota tidak sebanding dengan jumlah pos kebakaran yang ada,  Infra struktur kota belum memadai, yaitu penataan hidrant kota untuk keperluan pemadaman,  jumlah dan ketrampilan personil pemadaman belum memadai.

Masalah Perhubungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kemacetan lalu lintas, Kurangnya lebar jalan pada lokasi-lokasi cepat tumbuh, Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja perhubungan Kurangnya penegakan hukum terkait dengan penggunaan badan jalan (larangan bagi kendaraan tertentu utk masuk kota, PKL), Kurangnya disiplin pengguna jalan, Fungsi terminal angkutan umum yang ada belum optimal, Kurangnya ketersediaan lahan parkir, Rendahnya penyediaan dan kapasitas sarana dan prasarana IT.

Masalah Pekerjaan Umum 1. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (jalan, drainase, jalan lingkungan), 2. Rendahnya kuantitas dan kualitas gedung negara, 3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan (air limbah, air bersih), 4. Rendahnya kualitas infrastruktur pasar-pasar tradisional milik pemda, 5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur kota, 6. Belum tercukupinya kebutuhan perumahan murah (RSH) dan Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2.3.2. Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintaha daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat antara lain seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 59

pendidikan

dasar,

kesehatan,

lingkungan

hidup,

perhubungan,

kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat

pilihan

adalah

urusan

pemerintah

yang

terkait

dengan

pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan

pemerintahan

wajib

dan

pilihan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat

permasalahan-permasalahan

yang

berpotensi

menimbulkan

ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain :

Urusan Perencanaan Pembangunan 1.

Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan dan

pelaksanaannya,

sehingga

sesuai

dengan

kondisi

dan

keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat kecamatan belum secara optimal melibatkan masyarakat, sehingga kurang mencerminkan permasalahan nyata saat ini, kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. 2.

Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan.


II - 60

3.

Ego

sektoral

dari

berbagai

lembaga/Dinas

dalam

pelaksanaan

pembangunan juga masih kurang optimal memperhatikan

faktor

sinergitas dan keterpaduan, sehingga setiap lembaga/dinas cenderung bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tugas dan fungsinya. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan menjadi relatif rendah.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian 1.

Permasalahan dalam pembangunan bidang aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional,

sistem

manajemen

kepegawaian

belum

mampu

mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. 2.

Dikaitkan

dengan

peningkatan

daya

guna

kekayaan

dan

asset

pemerintah daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang

belum

tersertifikasi

terselesaikan karena

dan

berada

adanya

pada

asset-aset

penguasaan

yang

belum

perorangan

atau

pemerintahan

dan

masyarakat. 3.

Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

bidang

pembangunan masyarakat antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan

ekonomi

kemampuan

mengakses

dan

kesempatan

kesempatan

berusaha.

berusaha

Rendahnya

disebabkan

oleh

terbatasnya kepemilikan produktif, lemahnya sumberdaya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial.


II - 61

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.

Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakkan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan.

2.

Upaya

meningkatkan

ketertiban

dan

ketentraman

masyarakat

menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman

stabilitas

dan

tuntutan

perubahan

serta

dinamika

perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang dan keberlanjutan maka pelaksanaan pembangunannya akan diatasi secara bertahap. Kota Jambi sebagai pusat kegiatan pemerintahan Propinsi Jambi, juga merupakan kawasan pusat perdagangan dan pelayanan jasa utama di Propinsi

Jambi,

kedepan

akan

kita

lakukan

transformasi

sektor

perekonomiannya. Sektor-sektor perekonomian akan dikelola secara benar sekaligus mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal melalui peningkatan infrastruktur

yang memadai dan berorientasi kedepan,

kejelasan dan keteraturan tata ruang kota, serta didukung oleh estetika dan sanitasi kota. Penurunan kinerja sektor industri, terutama yang berbasis kayu dan hasil hutan perlu dicari jalan keluarnya. Untuk memperlancar arus investasi terutama di sektor industri diperlukan pembenahan iklim investasi melalui pendirian BPMPPT dan menciptakan suatu kawasan industri dengan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur

merupakan

faktor

penting

dalam

pembangunan

perekonomian suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan, kawasan industri dan pergudangan serta tersedianya sarana trasportasi darat, sungai dan udara merupakan dukungan penting untuk meningkatkan nilai ekspor Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 62

industri pengolahan. Kedepan, pembangunan jalan yang mampu mendukung kendaraan dengan tonase tinggi dan membangun kawasan industri sangat krusial untuk memacu peningkatan ekspor. Diharapkan pembangunan kawasan industri akan membuka peluang investasi dari dalam dan luar negri terutama di bidang industri non polutan yang akan menjadi titik picu pertumbuhan wilayah secara merata yang berbasis pada potensi daerah-daerah di Propinsi Jambi yang dimiliki, yakni pertambangan, industri, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan moderm perlu diimbangi dengan pembenahan pasar-pasar tradisional agar lebih nyaman, dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan moderm serta menjaga mata pencaharian pedagang kecil dan tradisional. Pedagang kecil dan tradisional, semua usaha kecil harus mendapat ruang yang cukup untuk membangun ekonomi Kota Jambi. Disamping itu, dengan adanya perkembangan jumlah penduduk yang pesat yang diikuti meningkatnya pembangunan komplek perumahan perlu diikuti dengan dukungan dan pelayanan transportasi dan sarana trasportasi massal yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk diperlukannya pembangunan dan pengembangan terminal-terminal antara. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang cukup mendesak disebagian besar negara berkembang. Di Kota Jambi untuk beberapa sektor telah mampu mengendalikan limbah cair. Namun secara umum permasalahan lingkungan di kota kita ini sangat mendesak. Gangguan lingkungan ini tentu akan menyebabkan berbagai bencana dan penyebaran wabah penyakit, serta mempengaruhi kinerja sektor-sektor lain seperti perdagangan, hotel dan restoran yang menjadi andalan di Kota Jambi. Kedepan perlu dikembangkan metode penyelesaian permasalahan terutama untuk mengendalikan emisi kendaraan atau kerusakan lingkungan yang lain, misalnya pengendalian limbah rumah tangga, penurunan kuantitas dan kualitas air tanah dan pencemaran sungai. Dengan demikian, citra Kota Jambi akan terangkat, baik ditingkat nasional maupun internasional. Produk unggulan dunia usaha Kota Jambi antara lain Batik Jambi, industri makanan olahan, kopi bubuk, sayur-sayuran organik, ikan patin dan industri hasil hutan dan perkebunan, dan lain-lain. Meski menghadapi banyak


II - 63

hambatan dan tantangan ternyata masih ada peluang bagi pengusaha untuk lebih memacu persaingan ditingkat domestik, nasional maupun ekspor secara maksimal dengan memanfaatkan informasi pasar. Dalam situasi persaingan, pelaku bisnis dan tidak cukup sekedar menawarkan nilai tambah, akan tetapi inovasi bisnis merupakan suatu keharusan melalui pemantapan sitem operasi yang selaras dengan kepentingan para pemasok, rekan bisnis dan konsumen. Dari sisi penawaran, kinerja sektor unggulan daerah, yakni pertanian, industri, pengolahan, perdagangan, listrik, gas, dan air minum masih memperlihatkan daya bertahan dan berkembang yang relatif cukup kuat sehingga pada tahun mendatang diperkirakan masih dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PDRB Kota Jambi. Walaupun Kota Jambi bukan merupakan dearah wisata, potensi kunjungan wisata di Kota Jambi mempunyai prospek yang cukup baik mengingat Kota Jambi mempunyai obyek-obyek yang masih menyimpan potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti Taman Mini Jambi, Danau Sipin, Wisata Sungai Batanghari, Hutan Kota dan Seberang Kota Jambi sebagai pusat wisata budaya dan rohani. Kedepan, seluruh potensi ekonomi harus dikelola dengan maksimal dan senantiasa mempertimbangkan kelestarian lingkungan agar kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berkelanjutan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Sebagai simpul perdagangan dan jasa bagi kabupaten di Provinsi Jambi maka Kota Jambi telah memiliki prasarana dan sarana yang cukup memadai, seperti: (1) Bandara Udara Sulthan Thaha Syaifudin (2) Trasportasi Sungai (3) Terminal Bus (4) Terminal Truk (5) Terminal Angkutan Kota (6) Sarana trasportasi sungai (7) pengadaan listrik, gas, dan air minum

(8)

perbankan dan lembaga bukan perbankan (9) pusat-pusat pertokoan / maal dan pusat hiburan. Tantangan kedepan yang akan dihadapi Kota Jambi cukup berat dan hal yang paling pokok adalah berkurangnya dana pembangunan yang mampu disediakan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), ketimpangan antar daerah serta inefisiensi di sektor usaha swasta dan pemerintah. Salah satu hal yang paling mendasar didalam pencapaian solusi tersebut adalah perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).


II - 64

Dalam hubungannnya dengan

Fungsi-fungsi

Pembangunan

dan

urusan-urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pemerintah daerah maka permasalahan-permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Dalam

konteks

fungsi

pelayanan

umum,

yang

meliputi

urusan

perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan , kearsipan, komunikasi dan informatika. Masih menghadapi persoalan antara lain :  Belum optimalnya dalam penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.  Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan.  Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah.  Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.  Terbatasnya kapasitas keuangan daerah serta belum optimalnya pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.  Implementasi kebijakan komunikasi dan informasi belum optimal.  Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.  Lemahnya manajemen kearsipan.  Belum optimalnya penelusuran arsip bernilai sejarah.  Rendahnya tingkat akuntabilitas dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan selaku mitra pemerintah daerah. 2. Dalam konteks fungsi ketertiban dan ketenteraman, yang meliputi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Persoalan yang dihadapi, yaitu :  Lemahnya kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.  Kurang optimalnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa.  Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perjudian.  Terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana dalam penanganan bencana.  Kurangnya pemahaman warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana yang menghambat kelancaran penanganan bencana.  Kurang optimalnya kehidupan sosial politik yang meliputi kemasyarakatan, kewilayahan, pemerintahan dan berdemokrasi.  Rendahnya kualitas kehidupan kebangsaan. 3. Dalam konteks fungsi ekonomi, yang meliputi urusan perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016

II - 65

ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri. Masalah yang dihadapi antara lain :              

 

Belum memadainya prasarana jalan. Lemahnya sistem dan manajemen transportasi. Lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Rendahnya kualitas SDM terutama di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled). Rendahnya kualitas SDM dalam penguasaan manajemen pengelolaan usaha, teknologi dan informasi. Rendahnya keberlanjutan hasil produksi. Terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif. Terbatasnya penataan sarana dan prasarana perdagangan. Kurang optimalnya informasi dan promosi investasi. Belum optimalnya peran dan fungsi BUMD. Rendahnya manajemen aset pemerintah. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat. Belum berkembangnya sentra produksi komoditas unggulan pertanian dan peternakan. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan, Daerah Aliran Sungai dan perairan umum. Terbatasnya penanganan pasca panen dan pemasaran bagi produkproduk pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan.

4. Dalam konteks fungsi lingkungan hidup, yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan pertanahan.  Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat.  Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan sepenuhnya dalam pembangunan daerah.  Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.  Masih rendahnya sanitasi kota  Masih sangat kurangnya ketersediaan sarana-prasarana dalam pengelolaan sampah. 5. Dalam konteks

fungsi perumahan dan fasilitas umum, yang meliputi

urusan pekerjaan umum, dan perumahan.  Rendahnya infrastruktur dan fasilitas umum permukiman.  Menurunnya kemampuan penyediaan air.  Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.


II - 66

 Tingginya tingkat kerusakan jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai.  Masih belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penangulangan bencana kebakaran 6. Dalam konteks fungsi kesehatan, yang meliputi urusan kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.     

Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Rendahnya cakupan Universal Child Immunization (UCI). Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan. Kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat. Masih adanya penyakit lokal spesifik dan berkembangnya penyakit menular serta berpotensi terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa).  Rendahnya peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan.  Masih ditemukannya balita gizi kurang yang berpotensi menjadi gizi buruk  Belum berkembangnya pemberdayaan kualitas keluarga. 7. Dalam konteks fungsi pariwisata dan budaya, yang meliputi urusan kebudayaan, dan pariwisata.  Kurangnya pengelolaan potensi wisata dan budaya daerah.  Kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen terhadap budaya daerah. 8. Dalam konteks fungsi pendidikan, yang meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan.  Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama pendidikan kejuruan.  Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan usia dini dan menengah.  Masih rendahnya angka melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar.  Masih kecilnya rasio sekolah yang berstandar nasional, rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional.  Masih rendahnya kompetensi dan belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan.  Masih rendahnya pelayanan pendidikan non formal dan informal (PNFI)  Masih rendahnya pelayanan, tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. 9. Dalam konteks fungsi perlindungan sosial, yang meliputi urusan kependudukan

dan

catatan

sipil,

pemberdayaan

perempuan

perlindungan anak, sosial.  Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan.


II - 67

dan

 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.  Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS).  Belum optimalnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kaum perempuan dalam pembangunan, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.  Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak.  Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.  Belum optimalnya perlindungan masalah sosial pasca bencana.  Rendahnya akses ke pelayanan sosial dasar bagi penyandang cacat.  Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial.  Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.  Belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan.  Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum optimal memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial.


II - 68

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents