BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi a.

Karakteristik Wilayah

1)

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km2

atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km2. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman No

Kecamatan

Banyaknya Desa 4

Padukuhan 65

Luas (Ha)

1.

Moyudan

2.

Minggir

5

68

2.727

2.762

3.

Seyegan

5

67

2.663

4.

Godean

7

77

2.684

5.

Gamping

5

59

2.925

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Mlati Depok Berbah Prambanan Kalasan Ngemplak Ngaglik Sleman Tempel Turi Pakem Cangkringan

5 3 4 6 4 5 6 5 8 4 5 5

74 58 58 68 80 82 87 83 110 42 61 73

2.852 3.555 2.299 4.135 3.584 3.571 3.852 3.132 3.249 4.309 4.384 4.799

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 1

No

Kecamatan Jumlah

Banyaknya Desa 86

Padukuhan 1.212

Luas (Ha) 57.482

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2013

2)

Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai

110°13’00” sampai dengan 110°33’00” Bujur Timur dan 7°34’51” sampai dengan 7°47’03” Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3)

Topografi Keadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar

kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 meter, 100499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, atau 10,79% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan. Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl meliputi luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian >1.000 m dpl seluas 1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman No 1.

Kecamatan Moyudan

<100 m dpl (ha)

100-499 m dpl (ha)

500-999 m dpl (ha)

>1.000 m dpl (ha)

Jumlah (Ha)

2.407

355

-

-

2.762


II - 2

No

Kecamatan

<100 m dpl (ha)

100-499 m dpl (ha)

500-999 m dpl (ha)

>1.000 m dpl (ha)

Jumlah (Ha)

2.

Minggir

357

2.370

-

-

2.727

3.

Godean

209

2.475

-

-

2.684

4.

Seyegan

-

2.663

-

-

2.633

5.

Tempel

-

3.172

77

-

3.249

6.

Gamping

1.348

1.577

-

-

2.925

7.

Mlati

-

2.852

-

-

2.852

8.

Sleman

-

3.132

-

-

3.132

9.

Turi

-

2.076

2.155

78

4.039

10.

Pakem

-

1.664

1.498

1.222

4.384

11.

Ngaglik

-

3.852

-

-

3.852

12.

Depok

-

3.555

-

-

3.555

13.

Kalasan

-

3.584

-

-

3.584

14.

Berbah

1.447

852

-

-

2.299

15.

Prambanan

435

3.700

-

-

4.135

16.

Ngemplak

-

3.571

-

-

3.571

17.

Cangkringan

-

1.796

2.808

195

4.799

Jumlah

6.203

43.246

6.538

1.495

57.482

Prosentase

10,79

75,32

11,38

2,60

100

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman, 2013

4)

Geologi Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan

gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah. Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih di dominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih di dominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas. Formasi Yogyakarta dan formasi Sleman ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang di sebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Selain formasi geologi tersebut diatas terdapat formasi batu gamping muda


II - 3

yaitu Formasi Sentolo di Kecamatan Gamping dan Formasi Semilir di Kecamatan Prambanan. Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol, regosol, grumusol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman didominasi jenis tanah regosol sebesar 49.262 ha (85,69%), mediteran 3.851 ha (6,69%), litosol 2.317 ha (4,03%), dan grumusol 1.746 ha (3,03%), jenis tanah di Kabupaten Sleman selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.3 Jenis Tanah di Kabupaten Sleman No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kecamatan 2 Moyudan Minggir Seyegan Godean Gamping Mlati Depok Berbah Prambanan Kalasan Ngemplak Ngaglik Sleman Tempel Turi Pakem Cangkringan Jumlah Prosentase

Jenis Tanah (Ha) Litosol 3 2.155 162 2.317 4,03

Regosol 4 584 558 2.187 2.018 2.817 2.582 3.555 2.299 1.980 3.422 3.571 3.852 3.132 3.249 4.309 4.348 4.799 49.262 85,69

Grumusol 5 808 606 8 216 108 1.746 3,03

Mediteran 6 1.370 1.563 468 450 3.851 6,69

Jumlah (Ha) 7 2.762 2.727 2.663 2.684 2.925 2.852 3.555 2.299 4.135 3.584 3.571 3.852 3.132 3.249 4.309 4.348 4.799 57.482 100

Sumber: Sistim Informasi Profil Daerah Tahun 2013

5)

Hidrologi Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara

rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Di Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (springbelt) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi. Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang terukur debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya mengalir ke sungai-sungai utama yaitu Sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.


II - 4

6)

Klimatologi Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika

(BMKG) Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 24 hari. Kecepatan angin maksimum 10,8 m/s dan minimum 0,00 m/s, ratarata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% dan terendah 19,9%. Temperatur udara tertinggi 34,4°C dan terendah 16,4°C. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

7)

Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar dapat

dibagi sebagai fungsi sawah, tegalan, dan pekarangan. Perkembangan penggunaan lahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan naik 0,13%, dan luas tegalan turun 0,02% dari total luas wilayah Kabupaten Sleman. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Penggunaan Lahan (Ha.) No

Tahun Sawah

Tegal

Pekarangan

1

2009

24.889

5.104

18.909

2

2010

24.796

5.094

19.012

3

2011

24.749

5.047

19.107

4

2012

24.665

5.036

19.201

5

2013

24.600

5.025

19.278

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, 2014.

b.

Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi

beberapa kawasan antara lain : 1)

Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.113 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.117 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 5

2)

Kawasan peruntukan pertambangan; -

Batu kapur di Kecamatan Gamping;

-

Breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;

-

Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean, Seyegan, dan Prambanan;

-

Tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, Gamping, Prambanan, dan Berbah;

-

Pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman.

3)

Kawasan peruntukan industri; meliputi lahan seluas 299 hektar di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan.

4)

Kawasan permukiman; meliputi kawasan permukiman perdesaan (10.232 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.

5)

Kawasan peruntukan pariwisata; meliputi tema wisata alam, tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian.

6)

Kawasan hutan; kawasan hutan rakyat (3.171 hektar) di Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.

7)

Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi : -

Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;

-

Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan

-

Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.

c.

Wilayah Rawan Bencana Alam Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman terdiri

dari : 1)

2)

Kawasan rawan bencana di dalam RTRW terdiri dari: a.

kawasan rawan tanah longsor; dan

b.

kawasan rawan kekeringan.

Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 ha (tiga ribu tiga ratus tiga hektar) meliputi:

3)

a.

Kecamatan Gamping; dan

b.

Kecamatan Prambanan.

Kawasan rawan kekeringan seluas ± 1.969 ha (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Prambanan.


II - 6

d.

Kawasan Lindung Geologi

1)

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:

2)

a.

Kawasan rawan bencana gunungapi;

b.

Kawasan rawan gempa bumi.

Kawasan Rawan Bencana Gunungapi meliputi: a.

Area terdampak langsung letusan Merapi 2010 seluas ± 1.578 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan;

b.

Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas ± 3.302 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, dan Cangkringan;

c.

Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas ± 3.279 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan;

d.

Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas 1.357 ha meliputi Kecamatan

Mlati,

Depok,

Berbah,

Prambanan,

Kalasan,

Ngemplak, Ngaglik, Tempel, Pakem, dan Cangkringan. 3)

Kawasan Rawan Gempa Bumi seluas kurang lebih 13.782 ha tersebar di seluruh kecamatan.

e.

Demografi Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1.136.602 jiwa. Pada tahun akhir tahun 2013 terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun 2012 sebanyak 77.219 orang atau 0,93% yaitu dari 1.136.602 orang pada tahun 2012 menjadi 1.047.325 orang pada tahun 2013. Jumlah penduduk akhir tahun 2013 turun dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah dan dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penerbitan data dimaksud pada tanggal 30 Juni untuk semester I dan 31 Desember untuk semester II. Selengkapnya seperti pada tabel berikut : Tabel 2.5 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2013 di Kabupaten Sleman Laki-laki No

Tahun

1

Perempuan Jumlah

Jiwa

%

Jiwa

%

2010

547.885

50,12

545.225

49,88

1.093.110

2

2011

560.146

49,70

566.742

50,30

1.126.888

3

2012

564.978

49,71

571.624

50,29

1.136.602

4

2013*

521.444

44,79

525.881

50,21

1.047.325

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2013,


II - 7

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman jika dilihat dari 4 tahun terakhir rata-rata sebesar 1,46%. Pertumbuhan ini relatif tinggi, hal ini disebabkan

fungsi

Kabupaten

Sleman

sebagai

penyangga

Kota

Yogyakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2013 di Kabupaten Sleman No.

Tahun

Jenis Data 2010

1.

Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th)

2011

1,92

2012

1,36

2013

1,31

1,26

Sumber: BPS

Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan sebanyak 21.040 KK (6,939%) dari 303.201 KK pada tahun 2010 menjadi 324.241 KK pada tahun 2013. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 3,29 jiwa per rumah tangga. Tabel 2.7 Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga Tahun 2010-2013 di Kabupaten Sleman No. 1. 2.

Tahun

Jenis Data Banyaknya Kepala Keluarga (KK) Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (orang)

2010

2011

2012

2013

303.301

313.309

315.445

324.241

3,15

3,29

3,60

3,26

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2013

Berdasarkan struktur umur penduduk laki-laki Tahun 2012, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 19,69%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 66,80% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 14,71%. Sedangkan pada tahun 2013 komposisi penduduk laki-laki usia 14 tahun ke bawah mencapai 22,32%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 65,47%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 12,21%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.8 Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur Tahun 2010-2013 Kelompok Umur 0-4

2010

2011

2012

2013

43,026

32.845

32.323

34.229

5-9

40,796

38.820

38.153

40.319

10-14

39,023

40.234

40.741

41.830

15-19

49,077

37.500

37.838

38.839

20-24

63,847

37.158

37.271

37.821


2013

II - 8

Kelompok Umur 25-29

2010

2011

2012

2013

49,907

49.773

45.912

37.356

30-34

44,877

55.976

57.220

44.832

35-39

41,678

51.451

51.762

43.204

40-44

39,906

48.387

49.619

42.325

45-49

32,319

39.479

41.009

37.868

50-54

28,810

32.827

33.830

31.827

55-59

22,280

26.942

27.655

27.310

60+

52,339

68.754

71.644

63.684

547,885

560.146

564.978

521.444

JUMLAH

2013


Berdasarkan struktur umur penduduk perempuan Tahun 2012, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 18,24%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 66,74% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 15,02%. Berdasarkan struktur umur penduduk perempuan Tahun 2013, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 20,81%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 65,51% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 13,68%. Tabel 2.9 Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2010-2013 Kelompok Umur

2010

2011

2012

2013

0-4

40.549

30.974

32.575

32.950

5-9

38.582

36.392

35.704

37.686

10-14

36.756

37.401

37.964

38.797

15-19

48.273

35.353

35.146

36.010

20-24

55.972

36.387

36.643

36.636

25-29

46.887

50.089

46.868

38.124

30-34

44.608

54.880

56.102

45.073

35-39

41.774

51.704

51.799

43.720

40-44

41.199

48.413

49.655

42.736

45-49

34.858

40.393

41.342

39.454

50-54

30.390

34.401

35.771

34.178

55-59

22.249

26.948

28.202

28.563

60+

63.128

JUMLAH

545.225

37.957 566.742

85.854 571.624

71.960 525.881


Berdasarkan

data

struktur

penduduk,

terdapat

kecenderungan

kenaikan yang signifikan pada penduduk usia dibawah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya terdapat penurunan yang nyata


II - 9

pada penduduk usia diatas 20 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi a.

Pertumbuhan PDRB Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 5,45.

Pada tahun 2013

kinerja

sektor-sektor ekonomi mengalami

pertumbuhan sebesar 5,69%. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10 Pertumbuhan Sektor dan PDRB Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Sleman No

Sektor

1 2 3 4 5 6

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Js. Persh Jasa-jasa PDRB

7 8 9

Pertumbuhan 2010

2011

2012

-0,31 15,24 3,05 4,82 6,59

-2,26 14,35 6,35 4,28 6,95

4,11 1,45 -0,47 6,31 6,03

2013 2,03 1,60 2,91 6,44 7,14

5,62

6,27

7,20

7,58

6,51

6,61

5,56

6,21

5,98

6,88

9,00

6,39

5,58 4,49

6,64 5,19

6,85 5,45

6,97 5,69

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2013 *) angka sementara

Selama tahun 2010-2013, empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :


II - 10

Tabel 2.11 PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2000 Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No

Sektor

2010

2011

(juta Rp) % Pertanian 1.001.698 15,72 2 Pertambangan 33.304 0,52 & Penggalian 3 Industri 950.029 14,91 Pengolahan 4 Listrik,Gas 58.768 0,92 &Air Bersih 5 Bangunan 729.456 11,45 Perdagangan, 6 Hotel & 1.436.205 22,54 Restoran 7 Pengangkutan 384.891 6,04 & Komunikasi Keuangan, 8 Persewaan, & 669.291 10,50 Js. Perusahaan 9 Jasa-jasa 1.109.558 17,41 PDRB 6.373.200 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2013 *) angka sementara 1

2012*)

2013

(juta Rp) 979.024

% 14,60

(juta Rp) 1.019.264

% 14,42

(juta Rp) 1.039.967

% 13,92

38.084

0,57

38.636

0,55

39.254

0,53

1.010.358

15,07

1.005.640

14,23

1.034.898

13,85

61.282

0,91

65.150

0,92

69.343

0,93

780.153

11,64

827.196

11,70

886.231

11,86

1.526.308

22,77

1.636.136

23,14

1.760.098

23,56

410.324

6,12

433.134

6,13

460.026

6,16

715.317

10,67

779.721

11,03

829.542

11,10

1.183.251 6.704.100

17,65 100,00

1.264.352 7.069.229

17,89 100,00

1.352.421 7.471.780

18,10 100,00

PDRB atas dasar harga berlaku (Hb) tahun 2010-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 10,71% per tahun yaitu dari Rp13.611,72 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp18.471,16 milyar pada tahun 2013. Selama tahun 2010-2013, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, diikuti

oleh

sektor

jasa-jasa,

industri

pengolahan,

dan

pertanian.

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.12 PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman NO

Sektor

1

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Js. Perusahaan Jasa-jasa

2 3 4 5 6 7 8 9

2010

2011

2012*)

2013

(juta Rp) 1.771.743

% 13,02

(juta Rp) 1.922.985

% 12,74

(juta Rp) 2.153.451

% 12,90

(juta Rp) 2.371.327

% 12,84

73.245

0.54

86.671

0,57

90.599

0,54

107.922

0,58

1.927.170

14,16

2.171.967

14,39

2.274.445

13,62

2.687.870

14,55

174.868

1,28

192.383

1,27

208.066

1,25

229.811

1,24

1.744.700

12,82

1.921.438

12,73

2.135.294

12,79

2.449.713

13,26

3.097.398

22,76

3.453.129

22,87

3.872.092

23,19

4.139.881

22,41

780.674

5,74

857.248

5,68

922.507

5,53

1.010.310

5,47

1.482.757

10,89

1.645.918

10,90

1.861.498

11,15

1.993.961

10,79

2.559.171

18,80

2.845.861

18,85

3.178.630

19,04

3.480.364

18,84


II - 11

NO

2010

Sektor

(juta Rp) 13.611.725

PDRB

2011 % 100,00

2012*)

(juta Rp) 15.097.600

% 100,00

(juta Rp) 16.696.582

2013 % 100,00

(juta Rp) 18.471.159

% 100,00

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2013

*) angka sementara

Selama tahun 2010-2013, rata-rata pertumbuhan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian (2,57%), diikuti sektor bangunan (1,15%), sektor industri pengolahan (1,03% ) dan sektor jasa-jasa (0,07%). Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (-1,59%), sektor listrik, gas dan air bersih (1,05%), sektor perdagangan hotel dan restoran (-0,49%), sektor pertanian (-0,45%) serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (-0,28%). Sementara itu dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga memberikan ratarata pertumbuhan kontribusi terbesar (1,88%), diikuti perdagangan, hotel dan restoran sektor jasa-jasa (1,30%), sektor bangunan (1,18%), sektor pertambangan dan penggalian (0,82%), sektor pengangkutan dan komunikasi (0,66%), serta sektor listrik, gas, dan air bersih (0,37%). Sektor pertanian

dan

sektor

industri

pengolahan

mengalami

penurunan

pertumbuhan kontribusi masing-masing sebesar -3,95% dan -2,39%. Pertumbuhan kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.13 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB)dan Harga Konstan (HK) Tahun 2013 Kabupaten Sleman Pertumbuhan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Hb Hk % % -0,45 -3,95 2,57 0,82 1,03 -2,39 -1,05 0,37 1,15 1,18 -0,49 1,49 -1,59 0,66 -0,28 1,88 0,07 1,30 6,87 8,33


PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama 4 tahun meningkat rata-rata 9,54% per tahun, sedangkan menurut harga konstan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 12

2000 (Hk) meningkat rata-rata 4,33%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya PDRB perkapita harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 9,28% yaitu dari Rp14.980.000 pada tahun 2012 menjadi Rp16.365.130 pada tahun 2013, sedangkan PDRB harga konstan mengalami peningkatan sebesar 4,41% yaitu dari Rp6.340.000 pada tahun 2012 menjadi Rp6.619.869 pada tahun 2013. PDRB per kapita selama 4 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No.

PDRB

Nilai (Juta Rp.) 2010

2011

2012*)

1.

Hb

12,45

13,63

14,98

2013*) 16,37

2.

Hk

5,83

6,05

6,34

6,62

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2013 *) angka sementara

Berdasarkan data diatas, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki pertumbuhan dan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sleman sehingga pemanfaatan secara optimal sektor ini untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan penggangguran sangat diperlukan. Meskipun pertumbuhan dan kontribusinya kurang, perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian masih sangat diperlukan mengingat sektor ini cukup strategis terutama terkait dengan ketahan pangan daerah.

b.

Laju Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2010-2013

mengalami penurunan yaitu dari 7,46% pada tahun 2010 menjadi 6,92% pada tahun 2013 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Sleman Uraian Inflasi (%)

2010 7,46

2011 3,19

2012 4,06

2013 6,92

Rata-rata 5,41


Pada tahun 2013 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan

makanan

sebesar

12,89%,

dan

terendah

pada

kelompok

pengeluaran sandang sebesar 0,33%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


II - 13

Tabel 2.16 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman Tingkat Inflasi (%) No 1

Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan

2010

2011

2012

2013

Rata-rata

22,02

1,97

7,07

12,89

10,99

6,50

5,19

6,72

8,48

6,72

3

Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

6,23

3,02

3,90

5,41

4,64

4

Sandang

5,84

5,63

2,63

0,33

3,61

5

Kesehatan

0,60

5,58

1,44

2,24

2,47

6

Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga

3,63

0,94

1,32

1,20

1,77

7

Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

2,26

2,12

1,18

12,09

4,41

Umum

7,46

3,19

4,06

6,92

5,41

2

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2013

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laju inflasi tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1)

Kenaikan harga beberapa komoditas, terutama cabe merah, cabe rawit dan bawang merah.

2)

Kenaikan harga BBM di tahun 2013.

c.

Indeks Gini Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah

kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun

kriteria

kesenjangan/ketimpangan

adalah

G<0,30

berarti

ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Selama tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman semakin meningkat yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun 2010-2013 lebih tidak merata. Meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang, diperlukan upaya yang lebih strategis agar pendapatan semakin merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Angka Indeks Gini tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


II - 14

Tabel 2.17 Indeks Gini Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No.

Tahun

Indeks Gini

1

2010

0,38

2

2011

0,42

3

2012

0,44

4

2013*)

0,44

Sumber : BPS Provinsi DIY, *) Angka sementara

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan. a.

Pendidikan Analisis

kinerja

atas

fokus

kesejahteraan

masyarakat

bidang

pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni. 1)

Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur

keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Jika dibandingkan tahun 2012, AMH Kabupaten Sleman tahun 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 angka melek huruf sebesar 94,53%, artinya bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 masih ada 5,47% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf. Sedangkan untuk tahun 2013 sebesar 98,03%. 2)

Angka rata-rata lama sekolah Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran

akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah sebesar 10,52 atau setara dengan Sekolah Menengah kelas 1 dan diperkirakan meningkat menjadi RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 15

sebesar 10,63 pada tahun 2013. Angka ini masih sementara karena untuk perhitungan ini juga mengacu pada IPM. 3)

Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi

penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah dan dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka penghitungan APK mengalami perubahan, karena pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2012 sebesar 116,51, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 114,77. Hal ini terjadi karena ada perbedaan jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Demikian pula bagi SMP/M.Ts, dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2012 sebesar 113,70 menurun pada tahun 2013menjadi 108,93%, hal ini disebabkan karena jumlah siswa paket B mengalami penurunan. APK SMA/MA/SMK pada tahun 2012 sebesar 77,69 dan pada tahun 2013 APK SMA/MA/SMK menjadi 79,00 atau meningkat sebesar 1,31% dari tahun 2012. APK SMA/MA/SMK di bawah 80% disebabkan karena lulusan SMP diperkirakan melanjutkan ke SMA/MA/SMK di kota dan ke daerah perbatasan sehingga ini sangat mempengaruhi pada tinggi rendahnya APK di Kabupaten Sleman. 4)

Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah

penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2012 sebesar 100,87 dan tahun 2013 sebesar 99,96. APM SMP/M.Ts pada tahun 2012 sebesar 81,84 dan tahun 2013 menjadi 81,24.APM SMA/MA/SMK pada tahun 2012 sebesar RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 16

55,11 dan tahun 2013 menjadi 55,16. APM Kabupaten Sleman tahun 20102013 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.18 Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No. 1

Uraian

2010

Angka melek huruf

2011

92,61

2012

93,94

94,53

98,03

2

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

10,30

10,51

10,52

10,63*

3

APK SD/MI

116,42

116,45

116,51

114,77

4

APK SMP/MTs

115,48

113,68

113,70

108,93

5

APK SMA/MA/SMK

6

APM SD/MI

7

APM SMP/MTs

77,17

77,66

77,69

79,00

100,73

101,51

100,87

99,96

81,71

79,65

81,84

81,24

APM SMA/MA/SMK 54,03 54,04 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2013 *) angka sementara

55,11

55,16

8

b.

2013

Kesehatan Analisis

kinerja

atas

fokus

kesejahteraan

masyarakat

bidang

kesehatan dilakukan terhadap indikator rata-rata usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, prosentase balita gizi buruk, persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan penggunaan air bersih, dan cakupan penggunaan jamban keluarga. 1)

Rata-rata Usia Harapan Hidup Rata-rata usia harapan hidup tahun 2012 sebesar 76,08 tahun (laki-

laki 73,46 tahun dan perempuan 77,12 tahun), mengalami penurunan menjadi 76,01 tahun (laki-laki 73,50 tahun dan perempuan 77,10 tahun) pada tahun 2013. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun. 2)

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2012 sebesar

4,7, menurun sebesar 4,60 pada tahun 2013. Pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan nasional 34 per 1.000 KH. 3)

Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2012 sebanyak 81,88,

mengalami penurunan menjadi sebanyak 63,70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013, lebih baik daripada capaian provinsi 124 dan nasional 226.


II - 17

4)

Balita Gizi Buruk Persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2012 mencapai

0,45%, mengalami penurunan menjadi 0,37% pada tahun 2013, lebih baik daripada pencapaian provinsi sebesar 0,68% dan nasional sebesar 4,9%. 5)

Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2012 sebesar 99,86%,

mengalami kenaikan menjadi sebesar 99,90% pada tahun 2013, sudah lebih baik dari target nasional 95%. 6)

Cakupan Penggunaan Air Bersih Cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2012 sebesar 95,14,

meningkat menjadi 2013 sebesar 98,33% pada tahun 2013. Pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka Nasional 80%. 7)

Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga Cakupan penggunaan jamban keluarga pada tahun 2012 sebesar

75,11, meningkat menjadi sebesar 81,65% pada tahun 2013. Pencapaian ini masih dibawah provinsi, yakni sebesar 82,88 %, tetapi sudah diatas target nasional yaitu sebesar 72 %. Adapun capaian indikator kesehatan tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.19 Indikator Kesehatan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No

Indikator

1

Usia harapan hidup rata-rata : - Laki-laki - Perempuan Angka Kematian Bayi/1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH Persentase Balita Gizi Buruk Universal Child Immunization/UCI (%) Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%) Cakupan Rumah Tangga Sehat (%) Cakupan penggunaan Air Bersih (%) Cakupan penggunaan Jamban Keluarga (%) Cakupan penggunaan SPAL (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2010 74,87 73,04 76,70 5,78 112,2

Capaian Kabupaten Sleman 2011 2012 75,76 76,08 73,14 73,46 76,80 77,12 5,25 4,70 122 81,88

2013 76,01 73,50 77,10 4,6 63,70

0,66 100 100

0,5 100 100

0,45 100 100

0,37 100 100

93,16

99,61

99,86

99,90

83 94,9 67,2

82,8 94,9 65,1

83,82 95,14 75,11

85,47 98,33 81,65

58,5

48,8

59,62

70,93

Sumber : Dinas Kesehatan, 2012

c.

Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan

bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 18

Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sesuai kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Disamping itu, bekerja juga melibatkan aspek sosial seperti aktualisasi diri, melakukan kontak sosial, serta pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu yang bersangkutan. Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja sebanyak 560.376 orang, berkurang menjadi 541.921 orang pada tahun 2013. Jika dibandingkan tahun 2012, penduduk yang tidak pekerja mengalami penurunan sebesar kurang lebih 1 %. Perkembangan ketenagakerjaan tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.20 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No.

Uraian

1.

Angkatan Kerja Penduduk yang Bekerja Penduduk yang Tidak Bekerja Rasio Penduduk yang Bekerja

2. 3. 4.

2010

2011

2012

2013

502.268 524.326 560.376

541.921

461.008 484.405 522.622

506.862

41,26

39,921

37,754

35,059

0,91

0,92

0,93

0,94

Capaian DIY 2013*

Sumber: Dinas Nakersos Kabupaten Sleman.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga:

a.

Kebudayaan Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas

hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.21 Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No. 1

Capaian Pembangunan Jumlah grup kesenian

2010

2011

2012

2013

893

893

1.125

1.353


II - 19

No.

Capaian Pembangunan

2010

2011

2012

7

8

2 Jumlah gedung kesenian 7 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

2013 10

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 memiliki kelompok kesenian sejumlah 1.125 kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86 desa. Pada tahun 2013 terjadi penambahan jumlah grup kesenian atau kelompok kesenian yaitu menjadi 1.353 kelompok. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian tumbuh dan terpelihara dengan baik di masyarakat untuk mendukung desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Namun demikian dengan jumlah penduduk sebesar 1.047.325 (data semester II hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri) jiwa Kabupaten Sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sejumlah 10 gedung kesenian. Adapun nama-nama gedung kesenian di Kabupaten Sleman adalah Balai Budaya Minomartani, Balai Budaya Sinduharjo Ngaglik, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Seni Budaya Klidon, Gedung Kesenian Sleman, Gedung Kesenian Universitas Negeri Yogyakarta, Panggung Trimurti dan Panggung Rorojonggrang Prambanan dan Gedung Kesenian Hardjo Sumantri, Ndalem Notoprajan Rejodani dan Panggung Terbuka Kaliurang.

b.

Pemuda dan Olahraga Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk

mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data gedung olahraga yang ada di Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.22 Perkembangan Olahraga Tahun 2010-2013 di Kabupaten Sleman No.

Capaian Pembangunan

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah klub olahraga

37

37

747

747

2

Jumlah gedung olahraga

11

11

52

52

Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga, 2013


II - 20

Dari data fasilitas olahraga baik jumlah klub olahraga yang ada dan gedung olahraga yang tersedia di tahun 2012 meningkat sangat signifikan karena pada tahun 2012 ada pendataan tentang klub-klub olahraga dengan rincian sebagai berikut: klub sepak bola sebanyak 230 klub, bulu tangkis sebanyak 473 klub, tenis sebanyak 34 klub dan renang sebanyak 10 klub. Pada tahun 2013 kondisinya masih sama dengan tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan klub-klub olahraga yang ada di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk fasilitas gedung olahraga tahun 2012 menjadi 52 gedung olahraga. Perubahan cukup signifikan jumlah gedung olahraga pada tahun 2012 karena datanya termasuk data GOR yang ada di masyarakat maupun di sekolah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Sleman. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a.

Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan

merupakan

salah

satu

bidang

penting

dalam

pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas

pembangunan,

merupakan

baik

modal

pembangunan

yang

sangat

manusia

itu

berharga sendiri

bagi

maupun

pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan

merekayasa

lingkungan

hidup,

menjaga

keteraturan

sosial,

mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :


II - 21

1)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem

pendidikan

terhadap

penduduk

usia

sekolah.

Angka

tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase

jumlah

murid

tidak

dapat

diartikan

sebagai

semakin

meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No

Jenjang Pendidikan

2010

2011

2012

2013 2013

1

APS SD/MI

110,45

113,17

115,42

114,76

2

APS SMP/MTs

109,72

108,18

110,81

107,99

76,66

78,46

57,89 58,02 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2013 3

APS SMA/MA/SMK

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan APS untuk SD/MI pada tahun 2012 sebesar 115,42 menurun pada tahun 2013 menjadi 114,76. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan siswa dari tahun 2012 ke tahun 2013 hanya sebesar 1,58%, sedangkan peningkatan jumlah penduduk usia SD dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 2,19%, yaitu dari jumlah penduduk usia 7-12 pada tahun 2012 sebesar 77.875 menjadi 79.585 pada tahun 2013. Artinya prosentase pertumbuhan penduduk justru lebih besar dari pertumbuhan siswa, maka prosentase APS akan menurun. Jenjang SMP/M.Ts APS pada tahun 2012 sebesar 110,81 berkurang menjadi 107,99 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh hal yang sama dengan jenjang SD, dimana prosentase kenaikan jumlah siswa SMP/M.Ts dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 1,50%, sedangkan prosentase kenaikan jumlah penduduk usia sekolah SMP/M.Ts dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 4,21% dari jumlah penduduk usia 13-15 pada tahun 2012 sebesar 36.742 menjadi 38.292 pada tahun 2013. Artinya dengan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang lebih besar dari peningkatan jumlah siswa maka akan menyebabkan prosentase APS akan turun.


II - 22

Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2012 adalah 76,66 meningkat menjadi 78,46 pada tahun 2013. Adanya peningkatan prosentase APS jenjang SMA/SMK disebabkan adanya penurunan prosentase pada jumlah penduduk sebesar -1,00%, yaitu dari jumlah penduduk usia 16-18 pada tahun 2012 sebesar 45.038 menjadi 44.585 pada tahun 2013, sekalipun jumlah siswa tetap mengalami peningkatan sebesar 1,30%. Artinya ketika jumlah penyebut mengalami penurunan maka akan menyebabkan hasil penghitungan yang semakin besar. 2)

Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu

per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.24 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No 1 2 3

Jenjang Pendidikan Rasio SD/MI Rasio SMP/MTs Rasio SMA/MA/SMK

2010

2011

2012

2013

68 33 25

67 33 25

67 35 25

66 34 25

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2013

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2013 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI mengalami penurunan dari 67 menjadi 66 pada tahun 2013. Perbedaan angka ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sebesar 2,19% sedangkan peningkatan jumlah gedung sekolah hanya 0,19%, sehingga menyebabkan penurunan pada rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2012 adalah sebesar 35 setiap 10.000 penduduk usia SMP, dan pada tahun 2013 berkurang menjadi 34. Penurunan angka ini terjadi karena ada peningkatan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun, sedangkan peningkatan jumlah sekolah hanya 2,32% lebih kecil dibanding dengan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah sebesar 4,21%. Rasio

gedung

sekolah

dan

jumlah

penduduk

usia

sekolah

SMA/MA/SMK pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan dari tahun RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 23

2012 yaitu sebesar 25. Kondisi tetap pada rasio gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia 15-18 karena jumlah sekolah bertambah 0,01%, sedangkan jumlah penduduk usia 15-18 justru mengalami penurunan sebesar -0,19%. 3)

Rasio Guru/Murid Rasio

guru/murid

menggambarkan

perbandingan

jumlah

guru

terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka

dapat

digunakan

untuk

mengetahui kebutuhan

guru

dalam

memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Sleman dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.25 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No Jenjang Pendidikan 1 Rasio SD/MI 2 Rasio SMP/MTs 3 Rasio SMA/MA/SMK

2010 14 13 9

2011 14 12 9

2012 15 12 9

2013 15 12 9


Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2012 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 15 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 15 anak dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2013. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa. Pada tahun 2012 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 12 dan tidak berubah pada tahun 2013. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMP/M.Ts mengajar 32 siswa. Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9 pada tahun 2012 masih tetap sama pada tahun 2013. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMA/SMK mengajar 32 siswa.


II - 24

Perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No 1.

2.

3.

Tabel 2.26 Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman Tahun Anggaran Uraian Data 2010 2011 2012 2013 Taman Kanak-kanak a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta c. Jumlah tenaga non guru - Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta Sekolah Dasar/MI a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta c. Jumlah tenaga non guru - Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta SMP/MTS a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta Jumlah tenaga non guru - Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta

519 4 515 2.253 42 2.211 270 12 258 26.356 429 25.927

521 4 517 2.284 47 2.237 269 14 255 27.141 440 26.701

535 5 530 2.300 49 2.251 441 17 424 27.740 515 27.225

539 5 534 2.324 49 2.275 399 18 381 29.362 474 28.888

519 381 138 6.370 4.520 1.850 983 670 313 89.335 65.702 23.633

521 381 140 6.328 4.474 1.854 1.103 745 358 90.622 66.133 24.489

526 329 145 6.250 4.340 1.910 1.163 785 378 89.886 64.982 24.904

527 379 148 6.159 4.199 1.960 1.206 820 386 91.338 64.192 27.146

121 64 57 3.202 2.076 1.126 974 702 272 39.519 28.236 11.283

123 64 59 2.256 2.035 1.221 1.030 713 317 39.857 28.278 11.579

129 64 65 3.359 2.012 1.347 1.001 684 317 40.730 27.780 12.950

132 64 68 3.303 1.939 1.364 974 663 311 41.352 27.708 13.644


II - 25

No 4.

5.

6.

B 1.

2.

Uraian Data SMA/MA a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta c. Jumlah tenaga non guru - Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta SMK a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta c. Jumlah tenaga non guru - Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta Kondisi Bangunan Sekolah a. Jumlah Ruang SD - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat Jumlah Ruang SLTP - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat c. Jumlah Ruang SLTA - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat Pendidikan Luar Sekolah Lembaga Pendidikan Kursus a. Jumlah lembaga b. Jumlah tutor c. Jumlah warga belajar Sanggar kegiatan belajar a. Jumlah kegiatan

Tahun Anggaran 2011 2012

2010

2013

57 22 35 1.740 929 811 561 340 221 14.267 9.671 4.596

57 22 35 1.699 903 796 549 333 216 14.734 9.971 4.763

58 22 36 1.688 875 813 572 345 227 14.936 10.120 4.816

56 22 34 1.631 853 778 537 331 206 14.912 10.135 4.777

53 8 45 1.944 619 1.325 569 198 371 18,990 6.840 12.150

53 8 45 1.925 602 1.323 576 202 374 19.461 6.893 12.568

54 8 46 1.973 610 1.363 569 192 377 19.592 6.981 12.611

58 8 40 2.043 613 1.430 589 203 386 20.072 7.222 12.850

3.661 2.609 761 291 1.248 1.065 113 70 1.211 1.098 88 25

3.646 2.686 679 281 1.209 1.074 84 51 1.246 1.117 102 27

3.664 2.711 659 294 1.241 1.125 72 44 1.229 1.122 105 2

3.721 3.007 585 129 1.362 1.232 98 32 1.282 1170 103 9

110 660 2.200

127 508 2.651

116 474 2.519

132 528 2.640

4

7

4

7


II - 26

No 3.

4.

5.

6.

C 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uraian Data b. Jumlah pamong belajar Kelompok Belajar a.. Kejar Paket B setara SMP - Jumlah tutor - Jumlah kelompok - Jumlah warga belajar b. Kejar Paket C setara SMA - Jumlah tutor - Jumlah kelompok - Jumlah warga belajar Play Group (Kelompok Bermain) a. Jumlah tutor b. Jumlah kelompok c. Jumlah warga belajar TPA a. Jumlah tutor b. Jumlah kelompok c. Jumlah warga belajar Satuan PAUD Sejenis a. Jumlah tutor b. Jumlah kelompok c. Jumlah warga belajar Hasil Pelayanan Publik Angka Partisipasi Kasar (%) a. SD b. SMP c. SMU/SMK Angka Partisipasi Murni (%) a. SD b. SMP c. SMU/SMK Anak Putus Sekolah a. SD b. SMP c. SMU/SMK Rasio Siswa:Sekolah a. TK b. SD c. SMP d. SMU/SMK Rasio Siswa: Guru a. TK b. SD c. SMP d. SMU/SMK Rasio Siswa: Kelas

Tahun Anggaran 2010 2011 2012 6 10 10

2013 9

642 107 2.620

108 18 360

178 33 825

108 43 360

245 35 1040

120 20 400

91 20 400

101 17 240

818 185 5.168

1.046 219 6.755

925 212 6.474

862 224 6.596

312 87 2.218

516 107 2.739

408 78 2.075

410 88 2.028

3.521 542 20.115

2.442 507 20.580

1.684 327 10.790

1.766 573 20.683

116,42 115,48 77,17

116,45 113,68 77,66

116,51 113,70 77,69

114,77 108,93 79,00

100,73 81,71 54,03

101,51 79,65 54,04

100,81 81,84 55,11

99,96 81,24 55.16

33 27 74

40 32 74

36 30 73

29 14 41

51 173 317 302

52 174 314 311

53,30 173,16 317,46 311,64

55 173 313 307

12 14 12 9

12 14 12 9

12,40 14,52 12,19 9,45

13 15 12 9


II - 27

a. b. c. 7.

8

9.

10

SD SMP SMU/SMK

24 33 33

24,90 31,31 28,52

24,46 31,38 24,15

24 30 27

7,53 6,64 6,60 6,78

7,70 6,76 6,16 6,99

7,76 7,22 6,87 7,02

0 6,60 6,75

6,09 6,4 6,6

6,00 6,20 6,30

99,90 92,10 96,58

99,59 99,93 99,34

99,26 98,37 95,94

98,94 93,74 95,46

29,96 48,99 79,18 88,14

40,32 58,19 82,12 88,47

46,26 67,44 84,52 90,33

61,14 75.48 85.89 91.26

Rata-rata Nilai Hasil Belajar a. UAN SD 7,17 b. UAN SMP 7,09 c. UAN SMA 6,65 d. UAN SMK 6,59 Rata-rata nilai Hasil Belajar program Kesetaraan a. UAN Paket A Setara SD 6,50 b. UAN Paket B Setara SMP 6,50 c. UAN Paket C Setara SMA 6,75 Rata-rata Kelulusan (%) a. SD b. SMP c. SMU/SMK Prosentase guru yang layak mengajar a. TK b. SD c. SMP d. SMU/SMK


b.

Urusan Wajib Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua

lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik. Pelayanan di RSUD Sleman juga telah memenuhi standar ISO 9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1)

Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 67,48%, kondisi ini belum baik karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%.

2)

Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2013 mencapai 57,67 kali.

3)

Pada tahun 2013 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 2,06 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.

4)

Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 5,14 hari pada tahun 2013. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 28

terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari. 5)

Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2013 mencapai 13,92‰ pasien, mengalami kenaikan sebesar 1,27‰ pasien dari tahun 2012 yang menunjuk angka 12,96‰ pasien. Walaupun angka kematian pasien ketika dirawat di RS mengalami kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25 ‰.

6)

Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 23,15‰ pasien pada tahun 2012, mengalami kenaikan tahun 2013 menjadi 23,86‰. Kenaikan angka GDR ini karena adanya kenaikan jumlah tempat tidur (TT) dari tahun 2012 sebanyak 171 TT menjadi 217 TT di tahun 2013. Kenaikan TT meningkatkan jumlah kunjungan rawat inap, yang pada tahun 2012 sebanyak 11.142 pasien, menjadi sebanyak 12.573 pasien pada tahun 2013

atau naik sebesar 1.431 pasien.

GDR tahun 2013 masih dalam batas normal, karena masih dibawah target yakni < 40 ‰. 7)

Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per 1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per 1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Sleman pada parameter angka kematian, masih dibawah target nasional cukup jauh. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik. Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Prambanan tahun 2013

adalah sebagai berikut : 1)

Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 31,38%, kondisi ini masih jauh dari standar Nasional (30 %), jika dikaitkan standar, BOR dikatakan baik jika realisasinya 70% - 85%,

2)

Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2013 mencapai 40,46 kali per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut masih jauh dibawah standar nasional yaitu 75 kali per tahun.

3)

Pada tahun 2013 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 6,19 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien masih jauh RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 29

dari ideal karena

sesuai standar Departemen Kesehatan 6 jam

sampai dengan 3 hari. 4)

Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 2,81 hari pada tahun 2013. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien masih belum memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.

5)

Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2013 sebesar 8,40‰, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25‰, Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit pada tahun 2013 sebesar 16,81‰.

6)

Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per 1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per 1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Prambanan pada parameter angka kematian, sangat baik masih dibawah, jauh dari target nasional. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik. Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.27 Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2010-2013Kabupaten Sleman No

Indikator

1 2

- Rasio posyandu persatuan balita - Rasio puskesmas persatuan penduduk - Rasio pustu per satuan penduduk Rasio RS per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) CakupanDesa/kelurahanUniversal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Cakupan kunjungan bayi (%)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 51 43.614

Tahun 2011 2012 2013 50,8 35 41,08 40.232 44.292 42,375

15.357 49.561 895,94 762,48

14.166 47.895 878 898

93,16

99,61

99,86

99,9

100

100

100

100

100

100

100

100

44,84

67,5

55,83

86,87

100

100

100

100

100

100

100

91,7

91,08

95,22

91,68

89,42

15.595 14.921 42.588 40.756 1.401 1.416 960 969


II - 30

No

Indikator

13 14

2010 25 71

Jumlah Puskesmas (bh) Jumlah pembantu Puskesmas (bh)

Tahun 2011 2012 25 25 71 71

2013 25 70

Sumber : Dinas Kesehatan,semester 1 tahun 2013

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas

kesehatan

juga

sangat

memegang

peran

penting

dalam

meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

c.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat

dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2012 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,363, dan pada tahun 2013 mencapai angka 0,541. Terdapat peningkatan angka yang cukup signifikan antara tahun dibandingkan pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan faktor pembagi yaitu panjang jalan eksisting yang ada sebelumnya adalah sepanjang 1.085 Km, sedangkan eksisting panjang jalan dari perhitungan terbaru setelah SK jalan adalah sepanjang 699,5 Km. Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2012 menunjukan jumlah angka 1:8.787, tetapi menurun pada tahun 2013 menjadi 1:8.703 dikarenakan berkurangnya panjang saluran irigasi. Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sleman tercatat 1:303 pada tahun 2012, mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 1: 279. Indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang mencapai angka 283,572 pada awal tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 mencapai angka 286.1415.Pada tahun 2013 telah dibangun dan difungsikan TPU baru yaitu di Prambanan yang dapat menampung ± 5.000 jiwa, sehingga faktor penyebut yang awalnya hanya 5.000 menjadi 10.000. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 31

Indikator kelima adalah ratio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. Pada tahun 2013 didapat angka sebesar 1.282,7 dari hasil penghitungan jumlah TPS (223 buah) dengan kapasitas 1.430m3 dibagi jumlah penduduk eksisting dikalikan 1.000. Indikator keenam adalah panjang jalan yang dilalui roda 4, dimana angka tersebut mencapai 0,0015 km pada tahun 2013 untuk jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan nasional. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ketujuh adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) dimana pada tahun 2013 mencapai prosentase sebesar 54,06% didapat dari hasil panjang jalan baik dan bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan >40 Km/jam dibagi seluruh panjang jalan kabupaten yang ada. Terdapat perbedaan signifikan dari angka pada tahun 2013 dibandingkan angka pada tahun 2012 dikarenakan faktor penyebut yang berbeda. Panjang jalan sebelumnya mencapai 1.085 Km, sedangkan pada tahun ini panjang jalan kabupaten eksisting hanya 699,5 Km. Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar 43,89%, pada tahun 2013 meningkat menjadi 44,64%. Untuk

lingkungan

permukiman

dianggap

sebagai

kawasan

permukiman yang ada di Kabupaten Sleman. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Sleman adalah sebesar 39,70%, didapat dari perhitungan luas kawasan permukiman perdesaan seluas 10.232 ha dan perkotaan seluas 12.590 ha dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sleman sebesar 57.482 ha. Terdapat perbedaan perhitungan antara tahun 2013 dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2012 sudah terbit Perda 12 tahun 2012 tentang RTRW dengan perhitungan luasan kawasan permukiman perdesaan adalah sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan perhitungan awal luas permukiman perdesaan adalah 10.733 ha. Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum. Tabel 2.28 Indikator Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2010-2013Kabupaten Sleman No

Indikator

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat

2 3 4

5

2010 0,3192

Tahun 2011 2012 0,3423 0,363

1:8.602 1:306

1:8.787 1:311

1:8.787 1:303

1:8.703 1:279

294,373

287,254

283,572

286,142

0,918

0,918

0,918

1,282

2013 0,541


II - 32

No

6 7

8

9

Indikator pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Panjang jalan dilalui Roda 4 (km) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) Kawasan Pemukiman (%)

Tahun 2012

2010

2011

2013

0,0031

0,0030

0,0030

0,0015

31,9%

34,23%

36,32%

54,06%

33,05

33,05

43,89

44,64

40,574

40,574

40,574

39,700

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2013

d.

Urusan Wajib Perumahan Indikator

kinerja

yang

digunakan

dalam

bidang

perumahan

diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni. Indikator-indikator selain rumah layak huni diukur berdasarkan jumlah pengguna Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 adalah sebesar 95,4%, meningkat menjadi 98.30% pada tahun 2013. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 95% pada tahun 2012, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 95.60% Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2012 angka yang tercatat sebesar 74,28%, meningkat menjadi 81,65% pada tahun 2013. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 91,24% pada tahun 2012, meningkat menjadi 91.73% pada tahun 2013. Indikator

urusan

perumahan

Kabupaten

Sleman

tahun

2010-2013

selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.29 Indikator Urusan Perumahan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No

Tahun

Indikator

2010

2011

2012

1

Rumah tangga pengguna air bersih (%)

93,9

94,3

95,4

2

Rumahtanggapengguna listrik (%)

97,10

97,15

95

3

Rumahtanggaber-Sanitasi (%)

67,20

65,12

74,28

4

Rumah layak huni (%)

90,43

90,92

91,24

2013 98,30 95,60

81,65 91,73

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2013


II - 33

e.

Urusan Wajib Penataan Ruang Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan pertimbangan

pernah

dilakukan

studi

tentang

RTH

kawasan

perkotaan.

Rasio

perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman sehingga didapatkan rasio RTH 63,724%. Adapun luas RTH diambil dari laporan RTH wilayah perkotaan yang merupakan luas lahan tidak terbangun. Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB tetap, IMB sementara maupun IMB pemutihan. Pada tahun tertentu dibanding dengan 5 bangunan pada tahun tertentu yang dihitung dari bangunan-bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas

perdagangan,

fasilitas

transportasi,

fasilitas

pengairan,

persampahan, fasilitas peternakan, stasiun bahan bakar, fasilitas pariwisata dan industri/pergudangan. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.30 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No

Indikator

1. 2

Rasio Ruang Terbuka Hijau per SatuanLuas Wilayah ber HPL/HGB (%)

2010 63,72*)

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)

Tahun 2011 2012 55,36**) 54,96

9,569

7,703

13,220

2013 54,71 42,72

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2014 Ket *) : Angka perhitungan dengan luasan kawasan perkotaan berdasarkan Perda 23/1994 **) : Angka perhitungan dengan luasan kawasan perkotaan berdasarkan Perda 12/2012

f.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam

perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No. 7 Tahun 2005 tentang RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, dan perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJM Kabupaten Sleman tahun 2011-2015. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.31 Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No 1

Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan

2010

2011

Tahun 2012

2013

ada

ada

ada

ada


II - 34

No

Indikator

2010

2011

Tahun 2012

2013

PERDA

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

ada

ada

ada

ada

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

ada

ada

ada

ada

4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)

100

100

100

100

Sumber : Bappeda, 2013

g.

Urusan WajibPerhubungan Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2

maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama empat tahun mengalami penurunan sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat. Pada tahun 2012 jumlah penumpang angkutan umum 4.403.688 orang, dan pada tahun 2013 turun menjadi 4.254.314 orang. Selaras dengan penurunan jumlah arus penumpang, maka dalam perkembangannya rasio ijin trayek selama empat tahun terakhir juga mengalami penurunan dari 290 buah pada tahun 2012 menjadi 285 padatahun 2013. Dengan

semakin

bertambahnya

kendaraan

dan

meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka jumlah uji kir angkutan umum dan angkutan barang selama periode empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah angkutan umum dan angkutan barang yang diuji kir di Dinas Perhubungan, Komunikiasi, dan Informatika Kabupaten Sleman tahun 2012 sebanyak 18.784 buah kendaraan meningkat menjadi 19.020 buah kendaraan pada tahun 2013. Tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama dua tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp30.000 untuk JBB<5.000, Rp37.500 untuk JBB 5.000-10.000 dan Rp45.000 untuk JBB>10.000. dalam kondisi normal, waktu pengerjaan uji kir rata-rata 15 menit per kendaraan. Dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Sleman, Dinas Hubkominfo setiap tahun selalu melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan maksud agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani secara

optimal. Jumlah pemasangan rambu setiap tahunnya

bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2012 dilakukan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 35

pemasangan rambu sebanyak 285 unit dan tahun 2013 sebanyak 149 unit. Adapun Indikator urusan perhubungan tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.32 Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman Tahun No

Indikator

2010

1 H 2 3a 4r 5a 6p

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum (bh) Jumlah Terminal Bis (bh) Angkutan darat (%) Kepemilikan KIR angkutan umum (bh) Lama pengujian kelayakan angkutan umum 7 (KIR) d JBB < 5.000 i Biaya pengujian c 8 kelayakan angkutan JBB 5.000 – 10.000 e umum k JBB > 10.000 9

S

Pemasangan Rambu-rambu (unit)

2011

2012

2013

5.205.876 546 14.825 5 0,0202 1.715

5.170.429 527 15.337 5 0,0206 1.825

4.463.688 4.254.314 290 285 18.784 19.020 5 5 0,0208 0,0209 1.873 1.787

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

20.000

20.000

30.000

30.000

25.000

25.000

37.500

37.500

30.000

30.000

45.000

45.000

155

220

285

149

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2013

h.

Urusan WajibLingkungan Hidup Kabupaten Sleman memiliki keterbatasan sumber daya alam,

sehingga lingkungan yang bersih dan sehat perlu dijaga. Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pelayanan sampah di Kabupaten Sleman dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PUP dan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat. Persentase/rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh Dinas PUP. Upaya lainnya adalah melalui penanganan pengaduan kasus lingkungan. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebanyak 21 kasus. Jenis pengaduan meliputi pencemaran udara berupa bau yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan sebanyak 10 kasus, debu dan asap 2 kasus, pengaduan kebisingan sebanyak 4 kasus, pencemaran air sebanyak 5 kasus. Kantor Lingkungan Hidup telah berupaya untuk menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan instansi RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 36

terkait, Camat, Kepala Dukuh dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan yang dilakukan. Dari 21 kasus yang diadukan sebanyak 18 kasus selesai, sedangkan yang lainnya masih dalam koordinasi dan pengawasan. Dalam pelayanan jasa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas PUP telah menjangkau di seluruh wilayah 17 kecamatan, sedangkan persentase pelayanan sampah pada tahun 2013 sebesar 30,78%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 35,08. Menurunya persentase penanganan sampah disebabkan oleh produksi sampah yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan fasilitas pengelolaan sampah. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 2,8 pada tahun 2010 menjadi 6,39 pada tahun 2013. Sedangkan untuk penegakan hukum lingkungan telah dilakukan pembinaan pada 22 kasus di tahun 2012, dan 21 kasus di tahun 2013. Indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.33 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No 1 2

Indikator

2010 14,63 -10 s/d 73

Persentase penanganan sampah Pencemaran status mutu air

Tahun 2011 2012 33,64 35,08 -19 s/d -19 s/d 43 43

3

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

5,5

5,8

6,0

4

Penegakan hukum lingkungan

28

27

22

2013 30,78 -19 s/d 43 6,39 21

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2013

i.

Urusan Wajib Pertanahan Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di

Kabupaten Sleman meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 491.443, dan tahun 2012 sejumlah 505.093 bidang, sedangkan data sertifikat tanah tahun 2013 sejumlah 531.650. Untuk penyelesaian ijin lokasi di wilayah Kab. Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, tahun 2012 sejumlah 20 ijin dan tahun 2013 sejumlah 5 ijin. Data jumlah sertifikat dan ijin lokasi tahun 20102013 dapat dilihat pada tabel:

No 1

Tabel 2.34 Jumlah Sertifikat dan Ijin Lokasi Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman Tahun Indikator 2010 2011 2012 Jumlah sertifikat tanah(buah)

486.630

491.443

505.093

2013 531.650


II - 37

No 2

Indikator Penyelesaian izin lokasi (buah)

2010

2011

25

9

Tahun 2012

2013

20

5

Sumber : Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, 2014

j.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun ke tahun

mengalami kenaikan, khususnya untuk pelayanan kartu tanda penduduk. Hal ini terlihat dari dari kepemilikan KTP atau rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2012 sebesar 97,00% meningkat menjadi 97,79% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh implementasi UU No 23 Tahun 2006, yaitu penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, yakni dengan adanya perekaman KTP elektronik yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2011, dimana semua wajib KTP diundang ke kecamatan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami kenaikan yaitu dari 42,06 % menjadi 47,21% pada tahun 2013. Angka rasio kependudukan tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.35 Angka Rasio Kependudukan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman Tahun 2011 2012 0,93 0,97

No

Indikator

1

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

2010 0,93

2

Rasio bayi berakte kelahiran

99,31

100

100

89

3

Rasio pasangan berakte nikah

100

100

100

100

4

Kepemilikan KTP

93,75

93,75

97

97,79

5

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

17,25

40,86

42,06

47,21

2013 0,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2013

k.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas

kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih mengganggap derajad laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 38

besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2010-2013 dapat dilihat tabel dibawah ini : Tabel 2.36 Indikator Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman Tahun No Indikator 2010 2011 2012 1 Persentase partisipasi 54,22 55,17 55,70 perempuan dilembaga pemerintahan 2 Partisipasi perempuan 96,60 46,52 38,37 dilembaga swasta (%) 3 Rasio KDRT 0,125 0,012 0,0312 4 Partisipasi angkatan kerja 60,53 59,41 57,23 perempuan (%) 5 Penyelesaian pengaduan 184 125 132 perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

2013

0,043 55,57 142

Sumber: Badan KB,PM,PP, 2013

Rasio KDRT semakin meningkat karena semakin bertambahnya kasus pengaduan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permsalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan KDRT.

l.

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masingmasing. Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.37 Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No

Indikator

1 2 3

Rata-rata jumlah jiwa per keluarga Cakupan peserta KB aktif Peserta KB Pria

2010 3,6 121.245 8.504

Tahun 2011 2012 3,34 3,60 118.424 120.561 8.586 8.952

2013 3,44 121.536 9.349


II - 39

No

Indikator

4

Pasangan Usia Subur (PUS) % Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

5 6

2010 151.600 80,17

Tahun 2011 2012 150.009 152.392 78,41 79,11

733

797

2013 153.238 79,31

854

860

Sumber: Badan KB,PM, PP, 2013

Pada indikator inik rata-rata jiwa perkeluarga mengalami penurunan karena memang jumlah penduduk Kabupaten Sleman dari tahun 2013 mengalami penurunan. Cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk ber KB semakin meningkat. KB pria juga mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kaum pria untuk ber KB semakin meningkat. Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

(UPPKS)

semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut mampu meningkatkan perekonomian para anggotanya.

m.

Urusan Wajib Sosial Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel berikut ini :

No 1

2 3

Tabel 2.38 Indikator Urusan Sosial Tahun 2010-2013Kabupaten Sleman Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Sarana sosial: 38 38 38 38 - Panti Asuhan 24 24 24 24 1 1 1 1 - Panti Jompo 3 3 3 3 - PantiSosial - Rumah Singgah (girlan & 2 2 2 2 Diponegoro) 8 8 8 8 - Panti cacat PMKS yang memperoleh bantuan (60 %) (64%) (68,36%)(69,31%) sosial (%) Anak Jalanan 50* 19* 91* 19*

Sumber: DinasTenaga Kerja dan Sosial, 2013 * Sumber : Dinsos DIY


II - 40

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung

maupun

melalui

kelompok-kelompok

masyarakat

akan

membuahkan hasil yang maksimal.

n.

Urusan WajibKetenagakerjaan Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi

berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan

pengangguran

dan melindungi tenaga

kerja maupun

perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. TPAK pada tahun 2012 sebesar 59,64% meningkat menjadi sebesar 61,93% pada tahun 2013. Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN. Dari pencari kerja terdaftar yang menunjukan angka 62,58% di Tahun 2012, dan 26,77% di Tahun 2013. Penurunan prosentase pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan pada tahun 2013 banyak pencari kerja/pencari AK 1 untuk melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS, bukan sebagai persyaratan untuk penempatan kerja. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukan angka yang cukup tinggi yaitu 6,74% di tahun 2012, 6,47% di Tahun 2013. Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di tahun 2012 sebesar 100% sedangkan untuk data pada tahun 2013 adalah 100%. Jumlah perusahaan bertambah yaitu 1.080 perusahaan di tahun 2012 menjadi 1.176 perusahaan di tahun 2013. Angka penyelesain perselisihan pengusaha dengan pekerja di tahun 2013 sebesar 91,43 % yaitu dari 35 kasus terselesaikan 32 kasus. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 20102013 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut : RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 41

Tabel 2.39 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No

Indikator

Tahun 2011 2012 67,02 59,64

2013 61,93

1

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

2010 66,29

2

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

15,71

85,93

62,58

26,77

3

Tingkat pengangguran terbuka (%)

8,21

7,61

6,74

6,47

4

Keselamatan dan perlindungan/ K3 (%)

100

100

100

100

5

Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja (%)

100

100

92,00

91,43

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Nakersos Kabupaten Sleman 2013

o.

Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman

adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Jumlah koperasi pada tahun 2012 sebanyak 617 buah meningkat menjadi 623 buah pada tahun 2013. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 554 pada tahun 2012 menjadi 562 pada tahun 2013. Jumlah anggota semakin meningkat dari 240.522 orang pada tahun 2012 menjadi 263.874 orang pada tahun 2013. Hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp211.178.095.000 pada tahun 2012 menjadi Rp255.382.800.000 pada tahun 2013. Jumlah volume usaha sebesar Rp819.373.452.000 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp972.774.539.000 pada tahun 2013. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.18.927.502.000 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp22.145.886.000 pada tahun 2013. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.40 Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2013 di Kabupaten Sleman KOPERASI DAN PKM 1) 2)

3) 4)

Jumlah koperasi Kondisi Koperasi - Koperasi aktif - Koperasi Tidak aktif Jumlah anggota koperasi Jumlah Modal Sendiri (000) Volume Usaha (000) SHU (000)

Tahun 2010

2011

2013

2012

598

604

617

623

526 72 233.362 142.559.739 720.095.806 15.895.654

550 54 234.584 173.695.120 732.070.941 16.508.855

554 54 240.522 211.178.095 819.373.452 18.927.502

562 50 263.874 255.382.800 972.774.539 22.145.886

Sumber : Dinas Indagkop, 2013


II - 42

p.

Urusan Wajib Penanaman Modal Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran

yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan

perekonomian

menghasilkan

yang

output

banyak,

pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 terus menunjukkan perkembangan, baik dilihat dari nilai investasi maupun jumlah unit usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi

di

Kabupaten

Sleman

cenderung

kondusif.

Pertumbuhan

penanaman modal baru di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 meliputi investasi PMA 44 unit dengan nilai investasi US$206.788.265,40, investasi PMDN 40 unit dengan nilai investasi Rp1.868.199.326.172, sedangkan Non PMA/PMDN unit usahanya menjadi 33.341 dengan nilai investasi Rp3.787.620.723.615. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi nilai investasi PMA pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan, yaitu turun sebesar 11,46%, hal ini dikarenakan ada 2 unit usaha (perusahaan) yang berpindah menjadi PMDN. Meningkatnya total nilai investasi penanaman modal berdampak pada kenaikan penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terserap oleh PMA pada tahun 2012 sebanyak 7.200 orang meningkat menjadi sebanyak 7.292 orang pada tahun 2013, PMDN pada tahun 2012 sebanyak 9.771 orang menjadi sebanyak 9.782 orang pada tahun 2013, dan non PMA/PMDN pada tahun 2012 sebanyak 259.236 orang menjadi 266.396 orang pada tahun 2013. Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Sleman tahun 2010 - 2013 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.41 Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No 1

2

3

Tahun

Indikator

2010

Jumlah Unit Usaha (orang) PMA PMDN Non PMA/PMDN Nilai Investasi PMA (juta US$) PMDN (juta Rp) Non PMA/PMDN (juta Rp) Daya serap Tenaga Kerja (orang) PMA PMDN

2011

2012

2013

38 31 30,384

41 32 31,566

42 32 32,452

44 40 33.341

162,55 333.175 2.558.491

186 827,390 2.034.340

233,56 1.083.065 3.489.552

206,79 1.868.199 3.787.620

6146 9065

6.385 9.269

7.200 9.771

7.292 9.782


II - 43

No 4

5

Tahun

Indikator Non PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja (orang) PMA PMDN Non PMA/PMDN Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN (%) PMA PMDN Non PMA/PMDN

2010

2011

2012

2013

238.940

249.189

259.396

266.489

162 292 8

155 289 8

171 305 8

166 244 8

9,66 3,61 11,73

13,92 148,33 12,46

26,12 30,90 13,77

-11,46 72,49 8,54

Sumber : Kantor P3M Kab. Sleman 2013

q.

Urusan Wajib Kebudayaan Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor

penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.42 Perkembangan Seni Budaya Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman No

Uraian

Penyelenggaraan festifal seni dan budaya (kali) Sarana penyelenggaraan seni dan 2 budaya* Benda, Situs dan Kawasan Cagar 3 Budaya yang dilestarikan 1

2010

Tahun 2011 2012 2013

5

4

9

5

129

135

141

147

124

124

170

679

Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata, 2013

Pada tahun 2012 penyelenggaraan festival seni budaya ada 9 macam yaitu: Festival Sendratari, Festival Kethoprak, Festival Gelar Seni Pertunjukan, Festival Parade Tari Daerah, Festival Pedalangan, Festival Reog Jathilan, Festival Kethoprak Lesung, Festival Langen Carita, dan Festival Seni Religi. Sedangkan pada tahun 2013 diselenggarakan sebanyak 5 festival, yaitu Festival Sendratari, Festival Ketoprak, Festival Gelar Seni Pertunjukan, Festival Parade Tari Daerah, dan Festival Prajurit Nusantara. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada tahun 2012 sebanyak 141 set gamelan dan pada tahun 2013 ada 147 set gamelan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Jumlah gamelan bertambah 6 set karena Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan gamelan untuk 6 kecamatan. Data yang dimaksud adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk karawitan maupun jathilan. Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2012 yang dilestarikan sebanyak 170 unit. Sedangkan pada RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 II - 44

tahun 2013 telah diadakan penataan dengan lebih baik sehingga terlihat data secara lebih rinci, jumlahnya berubah secara signifikan yaitu menjadi 679 buah dengan rincian sebagai berikut: situs 172 buah, struktur 4 (Goa Sentonoharjo, Goa di Kompleks Ratu Boko, Goa di Kawasan Kaliurang dan Selokan Van der Wijk Banyurejo Tempel) serta Kawasan 3 tempat (Kawasan Kraton Ratu Boko, Kawasan Prambanan, dan Kawasan Ambarketawang ), bangunan 76 buah, rumah tradisional sebanyak 414 buah dan museum sejumlah 10 buah.

r.

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM,

sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan kepemudaan dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk memfasilitasi kegiatan di masyarakat maupun di sekolah. Pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan kepemudaan antara lain: Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan, Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Diklat Dasar Kepemimpinan, Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan, Pembinaan Budi Pekerti Pemuda, Pemberian Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda, dan Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi siswa. Untuk kegiatan olahraga pada tahun 2013 ada sejumlah 4 kegiatan antara lain: Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga, pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, penyelenggaraan kompetensi olahraga dan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga. Data lapangan olahraga yang tercantum dalam tabel adalah lapangan olahraga yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat khususnya lapangan sepakbola dan lapangan volley. Pada tahun 2012 tersedia 375 lapangan dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2013. Data tentang perkembangan pemuda dan olahraga tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:


II - 45

Tabel 2.43 Perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2013 Kab. Sleman No 1 2 3 4 5

Uraian

2010 17 37 17 21 141

Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Lapangan olahraga

Tahun 2011 2012 20 95 37 34 13 12 14 10 194 375

2013 95 34 7 4 375


s.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Stabilitas keamanan adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang

investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kabupaten Sleman juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Peran aktif deteksi dini komunitas intelijen sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas keamanan terutama menjelang Pilkada tahun 2015. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik. Deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan. Sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan peran Kominda melalui otonomi daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia. Kondisi

politik,

penyelenggaraan

benturan

maupun

antar

paska

kelompok Pilkada

masyarakat dapat

dalam

mengganggu

pembangunan, dan stabilitas keamanan. Terkait hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan SE MENDAGRI NO: 330/3757/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut UU Nomor 7 Tahun 2012. Iklim daerah yang kondusif perlu diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Dampak positif lain yang muncul adalah turut meningkatnya angka partisipasi politik dalam Pilkada 2015. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel berikut ini :


II - 46

Tabel 2.44 Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Tahun 2010-2013 Kabupaten Sleman Tahun

No

Indikator

1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP(kali)

2

Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)

2010 4

2011 4

2012 4

2013 2

5

3

4

12

Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB, 2013

t.

Urusan

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya

hukum,

serta

terbinanya

ketentraman

yang mengandung

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban,

merupakan

potensi

pengamanan

swakarsa

yang

perlu

dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuhkembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya masing-masing. Jumlah polisi pamong praja dan linmas menggambarkan kapasitas pemerintah

daerah

dalam

menjaga

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat, jumlah pos kamling menggambarkan ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikuti berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah didukung adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut, Pemkab Sleman setiap tahun melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa layanan Pemkab. Cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kabupaten Sleman belum optimal dengan gambaran sebagai berikut: sampai dengan tahun 2015 target cakupan pelayanan bencana kebakaran menurut (Standar Pelayanan Minimal) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Peraturan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 47

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 adalah sebesar 80%, namun dengan luas wilayah 574,82 km2 dengan satu wilayah manajemen kerja (WMK) dengan radius 7,5 km. Cakupan pelayanan kebakaran sampai dengan tahun 2013 baru mencapai 18,04%. Target tingkat waktu tanggap (RTR/Response Time Rate) sampai dengan tahun 2015 menurut SPM adalah sebesar 75% dan sampai dengan tahun 2012 RTR Kabupaten Sleman kondisinya adalah 93,33% dan tahun 2013 sebesar 100%. Hal ini terjadi karena suksesnya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat yang berarti juga semakin

meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

mencegah/

menghindari dari bahaya kebakaran dan semakin meningkatnya sarpras kebakaran yang ada serta semakin profesionalnya petugas pemadam kebakaran sehingga response time rate semakin tinggi dan kedepan dengan rencana penambahan 1 WMK diharapkan seluruh wilayah rawan Kebupaten Sleman dapat tercover/masuk dalam WMK. Terkait dengan penanganan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan bencana kebakaran masih 18,04% karena sarpras yang dimiliki sangat minim. Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.45 Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No.

Tahun

Indikator 2010

2011

2012

2013

1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

0,50

1,45

1,50

1,60

2.

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

64,11

64,56

59,94

60,29

3.

Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

43,14

43,41

37,53

35,36

4.

Pertumbuhan Ekonomi

4,49

5,19

5,45

5,69

5.

Penduduk Miskin (KK)

57.979

50.603

49.471

45.037

6.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah

Ada

Ada

Ada

Ada

7.

Penegakan PERDA

28,61 %

89,53

82,37%

100%

8.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

2 hari sekali

4 kali/ minggu

2 kl/minggu

2 kl/mg

9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

37,79%

70%

71,26%

100 %

10.

Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

0,64 %

0,65%

0,60%

0,60 %

11.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

18,04%

18,04%

18,04%

18,04%

12.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

100%

100%

100%

100%


II - 48

No.

Tahun

Indikator

13.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

14.

Sistem Informasi Manajemen Pemda

15.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

2010

2011

2012

2013

93 %

93%

93%

94,4%

22

28

33

40

75,25

75,34

78,67

78,65

Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB dan Kantor Satpol PP, 2013

u.

Urusan Wajib Ketahanan Pangan Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya

berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan pangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut : -

UU. No.7/1996 tentang pangan mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau;

-

PP. No.68/2002 tentang petunjuk pelaksaanaan Undang-undang Nomor 7/1996 tentang ketahanan pangan;

-

PP. No.3/2007 tentang Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan;

-

PP. No.38/2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, ketersediaan pangan pada

tahun tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1,27%. Hal ini disebabkan karena ada penurunan produktivitas padi sawah, karena adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terutama tikus, penggerek batang dan penyakit blast (busuk leher malai). Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.46 Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No 1

Indikator Regulasi ketahanan pangan

2010 UU No. 7 tahun 1996

Tahun 2011 2012 UU No. 7 tahun UU No.7 Tahun 1996 1996 Kep. Bupati No. Kep. Bupati No. 255/Kep.KDH/A/2 255/Kep.KDH/A/ 011 ttg Dewan 2011 ttg Dewan Ketahanan Ketahanan Pangan Pangan


2013 UU no 8 Tahun 2012 tentang Pangan Kep. Bupati No. 255/Kep.KDH/A/ 2011 ttg Dewan Ketahanan Pangan

II - 49

No

Indikator

2

Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)

2010 168.158,00

Tahun 2011 2012 147.074,62 197.073,00

2013 194.573,21

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2013 *) Angka Sangat Sementara

v.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk

memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu aktif. Adapun rata-rata kelompok binaan PKK dari tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Sedangkan PKK aktif mengalami penurunan karena sebagian besar anggotanya sudah masuk kelompok binaan PKK di setiap RT/RW. Untuk jumlah LSM dari tahun 2010 – 2012 sama, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka/transparan. Swadaya masyarakat dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan cukup tinggi, besaran kenaikannya tergantung pada dana stimulan yang diberikan. Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dititikberatkan pada pengabdian secara swadaya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.47 Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010 – 2013 Kabupaten Sleman Tahun

No

Indikator

1

Rata-rata jumlah binaan kelompok PKK

2

Jumlah Tim Penggerak PKK

3

2010

2011

2012

2013

0,075

0,075

0,075

0,078

93

104

104

104

Jumlah Kelompok PKK

1.240

1.240

1.212

1.212

4

Jumlah PKK aktif

1.240

1.316

1.316

5

Jumlah LSM

6

Jumlah Posyandu aktif

7

Swadaya masyarakat terhadap program pemerintah (000)

124

124

124

124

1.484

1.484

1.127

1.516

36.159.123,5

19.771.000

27.246.590.279

48.592.296.197

Sumber : Badan KB, PM dan PP, 2013 Kantor Kesbang 2012 Bagian APP Setda 2012


II - 50

Data binaan PKK merupakan jumlah binaan PKK yang berada di Dasawisma, RT dan RW dibandingkan dengan jumlah PKK yang aktif. Jumlahnya semakin meningkat dari 0,075% menjadi 0,078% menujukkan semakin bertambahnya masyarakat yang telah aktif dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga. w.

Urusan Wajib Statistik Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik diantaranya; buku Sleman Dalam Angka, buku PDRB kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan, buku statistik harga bangunan, buku IPM, buku statistik

industri,

buku

kecamatan

dalam

angka,

buku

informasi

pembangunan, dan buku Sistem Informasi Profil Daerah.

x.

Urusan Wajib Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi

perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip. Pelaksanaan SKPB tahun 2013 yang diterapkan di 48 SKPD mencapai 60,42%, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 66,67%. Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 51

Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.48 Pengelolaan Kearsipan Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No 1 2 3

Tahun

Indikator

2010

2011

2012

2013

Prosentase nilai rata-rata pengelolaan arsip SKPD(%)

63,31

68,02

66,67

67

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)

26

26

26

26

54,35

58,69

60,87

60,42

Persentase SKPD menerapkan arsip secara baik (%)

Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2013

Persentase SKPD yang mengelola arsip kategori baik mengalami penurunan, yakni dari 60,87% pada tahun 2012 menjadi 60,42% pada tahun 2013. Namun demikian persentase nilai rata-rata pengelolaan arsip SKPD mengalami peningkatan dari 66,67% pada tahun 2012 menjadi 67% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD sudah makin peduli tentang pengelolaan arsip.

y.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong

munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kabupaten Sleman untuk tahun 2013 adalah sebesar 0,00060, meningkat jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,00055. Angka rasio warnet/wartel tahun 2013 bertambah karena kebutuhan akan akses internet saat ini sudah sangat mudah, antara lain melalui free hotspot dan modem GSM/CDMA dengan biaya relatif murah. Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49 Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No 1 2 3

Indikator Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah Surat Kabar Nasional Jumlah Surat Kabar Local Jumlah penyiaran : Radio Nasional (jaringan ke daerah) Radio Lokal

Tahun 2012

2010

2011

0,00055 17 6

0,00055 17 7

0,00055 17 7

0,00060 17 7

5 21

5 21

5 21

5 21


2013

II - 52

No

Indikator

2010

2011

Tahun 2012

2013

TV lokal 5 5 5 TV Nasional 11 11 11 4 Web site milik pemerintah daerah 1 unit 1 unit 1 unit 5 Pameran /expo yang diikuti oleh SKPD Pemerintah Daerah Sleman sebagai partisipan berdasar tingkatan event : - Skala Event tingkat 14 9 10 local/daerah/Kabupaten 16 4 4 - Skala Event tingkat Regional 12 12 12 - Skala Event tingkat Nasional 8 4 4 - Skala Event tingkat Internasional Sumber : Dinas Hubkominfo dan Bagian Humas Setda, Bagian Perekonomian, 2013

z.

5 11 1 unit

10 4 12 4

Urusan Wajib Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis

dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. Banyaknya masyarakat

unit

untuk

perpustakaan memanfaatkan

ini

memberi

fasilitas

kemudahan

perpustakaan.

pada Jumlah

perpustakaan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 859 unit dan dilengkapi dengan

4

armada

perpustakaan

perpustakaan

dilakukan

dengan

keliling.

Peningkatan

menambah

jumlah

pelayanan

jam/hari

buka

perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.50 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No

Indikator

1

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Fiksi (eksemplar) Non Fiksi (eksemplar) Majalah (eksemplar) Referensi (eksemplar)

2

Tahun 2010

2011

2012

2013

89.427

100.044

102.710

108.875

50.163

51.278

54.114

56.421

12.812 32.820 2.425 2.106

13.138 33.383 2.663 2.118

14.402 34.541 2.924 2.107

15.338 35.618 3.156 2.309

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, 2013

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan a.

Urusan Pilihan Pertanian Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat

pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, perikanan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 53

dan kehutanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Pada tahun 2013 produktifitas padi dan bahan pangan lainnya sebesar 62,72 kw/ha, menurun jika dibandingkan tahun 2012. Penurunan produktivitas tersebut karena adanya serangan organism pengganggu tanaman (OPT), terutama tikus, penggerek batang dan penyakit blast (busuk leher malai) sehingga terjadi penurunan

produktivitas

di

periode

panen

Januari-April

2013.

Perkembangan indikator pertanian tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.51 Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman (ADHB) No

Tahun

Indikator

2010

2011

2012

2013

1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kuintal/ha)

59,34

56,65

67,56

62,72

2

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)

13,02

12,74

12,90

12,84*

Tanaman bahan makanan

12,37

9,11

9,45

9,40

Tanaman perkebunan

0,44

0,38

0,37

0,36

Peternakan dan hasil-hasilnya

1,99

2,12

2,17

2,10

Kehutanan

0,06

0,06

0,06

0,06

perikanan

1,10

1,10

0,94

0,92

TPH

943

1.063

1.174

1.174

Ikan

387

427

507

507

Ternak

598

666

737

751

kebun

178

138

144

144

3

Cakupan bina kelompok petani (kelompok)

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2013 *) Angka sementara

b.

Urusan Pilihan Kehutanan Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai

dengan potensinya lebih diarahkan pada upaya untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 54

rehabilitasi hutan lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Sleman menurun seluas 78,90 ha atau 14,35% dibandingkan tahun 2012. Penurunan luas lahan kritis ini diperoleh dari dukungan kegiatan pemerintah, penghijauan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat. Luas hutan rakyat pada tahun 2012 seluas 4.204,29 ha meningkat sebesar 5,15% menjadi 4.420,72 ha pada tahun 2013. Tabel 2.51A Perkembangan Data Kehutanan Tahun 2010-2013 No 1

TAHUN ANGGARAN

URAIAN DATA

2010

2011

2012

2013

5.707,61

5.934,50

6.148,9

1.728,38

1.728,38

1.728,38

1.728,38

3.327,41

3.977,40

4.204,29

4.420,72

1,83

1,83

1,83

1,83

2.721,9

2.721,91

2.828,02

2.906,92

1.175,5

875,75

550,00

471,10

350,8

350,75

345,75

345,75

3.510,0

3.250

1.450

1.200

688.342

701.000

733.575

728.500

Luas lahan (Ha) a TNGM : b Hutan Rakyat c Hutan Kota

2

Luas lahan kritis (Ha) a Potensi kritis c Kritis

d Sangat kritis Produksi Madu Lebah 3 (kg) 4 Bambu (batang)

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Masyarakat Sleman selain membudidayakan jenis tanaman kayu juga telah mengembangkan hasil produksi kehutanan non kayu berupa madu dan bambu. Produksi madu di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 17,24% dari 1.450 Kg di tahun 2012 menjadi 1.200 Kg di tahun 2013. Hal ini

disebabkan

karena

produksi

madu

sangat

bergantung

pada

ketersediaan bunga sebagi sumber nectar. Pengaruh erupsi Merapi tahun 2010

menyebabkan

terjadinya

penurunan

tegakan

tanaman

yang

menyediakan bunga. Luas lahan kritis dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.52 Luas Lahan Kritis dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman Tahun No Indikator 2010 2011 2012 2013 1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)

2

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

4.248,8

3.948,5

3.723,8

3.723,77

0,06

0,01

0,06

0,06

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2013


II - 55

c.

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber daya mineral yang dapat ditambang di Kabupaten Sleman

adalah bahan galian golongan C (BGGC) meliputi pasir dan batu, andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. Bahan Galian Golongan C pasir dan batu di Kabupaten Sleman pasokannya bergantung dari aktivitas Gunung Merapi. Bahan galian gamping di Kabupaten Sleman tidak boleh ditambang karena lokasinya hanya terdapat di Kecamatan Gamping dan telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Taman Wisata Alam Gunung Gamping dengan SK Menteri Pertanian Nomor: 526/KPTS/UM/7/1982 tanggal 21 Juli 1982. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya mineral dalam hal ini BGGC masih ditemui kegiatan penambangan yang tanpa izin dan sulit dikendalikan. Semua padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang belum terjangkau yaitu terutama pada daerah terpencil dan pemukiman baru. Penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya. Sampai tahun 2013 telah terpasang 187 PLTS ( Rusak 5 Unit di Cangkringan dan 1 Unit di Ngemplak), selain itu juga dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak 175 unit.

d.

Urusan PilihanPariwisata Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada tahun 2013

mengalami peningkatan sebesar 5,71% dari tahun 2012. Apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,34%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata tahun 2013 lebih kecil dari tahun 2012 karena sudah jenuhnya variasi obyek daerah tujuan wisata (ODTW) Kabupaten Sleman bagi wisatawan, terutama bagi wisatwan manca negara. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2010-2013sebagai berikut: Tabel 2.53 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2010 - 2013 No

Indikator

1

Kunjungan wisatawan (orang)

2

Kontribusi sektor pariwisata

2010 3.226.976 14,91

Tahun 2011 2012 3.277.728 3.418.254 15,03 15,30


2013 3.613.577 14,96

II - 56

No

Tahun

Indikator

2010

2011

2012

2013

terhadap PDRB Hb (%) Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2014

e.

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang

dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsiumsi ikan.

Keberhasilan

pelaksanaan

urusan

perikanan

dicapai

melalui

pembinaan kelompok perikanan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2013 mencapai 18,20%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas kolam, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan ikan. Ketersediaan ikan konsumsi pada tahun 2013 meningkat dari 28,65 kg/kapita/tahun

pada

tahun

2012

menjadi

29,79kg/kapita/tahun.

Ketersediaan ikan konsumsi tahun 2013 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan DIY sebesar 24,59kg/kapita/tahun. Produksi ikan hias rata-rata tahun 2013 naik sebesar 10,80% dengan tujuan pemasaran Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara, peningkatan produksi benih ikan sebesar 4,94% dipasarkan untuk kebutuhan Sleman, waduk di Jawa Tengah dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat (seluruh data masih angka sementara). Tabel 2.54 Indikator Urusan Perikanan Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No

Tahun

Indikator

1

Produksi perikanan (ton)

2

Ketersediaani ikan konsumsi

3

Cakupan bina kelompok nelayan

4

Produksi perikanan kelompok nelayan (benih) (ekor)

2010 14.574,88

2011 18.364,10

2012 21.899,20

2013 25.883,79*

26,73

27,78

28,65

29,79*

387

427

507

507*

785.857.500 843.611.580

908.012.110 947.330.900*

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2013 *) angka sementara

f.

Urusan Pilihan Perdagangan Jika dibandingkan dengan tahun 2012 kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dari 8,15% menjadi 7,71%. Hal ini disebabkan oleh lebih kecilnya kontribusi sektor perdagangan tahun 2013 dibanding tahun 2012 yang disebabkan kebijakan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 57

pemerintah seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia.

Nilai ekspor bersih perdagangan di

Kabupaten Sleman tahun 2013 juga menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya

karena

kondisi

ekonomi

global

yang

menyebabkan

berkurangnya volume ekspor dan impor. Kontribusi dan nilai ekspor sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.55 Kontribusi Terhadap PDRB dan Nilai Ekspor Sektor Perdagangan Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No

2010

2011

2012

2013

8,11

8,11

8,15

7,71

Ekspor Bersih Perdagangan (US$)

23.614.793

32.023.058

37.039.270

27.068.084

Cakupan bina usaha informal (PKL)

935

804

991

1.137

1 2 3

Tahun

Indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)

Sumber: - BPS Kabupaten. Sleman, 2013 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Dinas Pasar, 2014 - Dinas Pasar, 2014

Jumlah usaha informal (PKL) di Kabupaten Sleman tahun 2012 sebanyak 991 pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.137 pada tahun 2013. g.

Urusan Pilihan Perindustrian Selama tahun 2010-2013, sektor industri memberikan kontribusi

terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 14,18% per tahun. Jika dibanding dengan tahun 2012, kontribusi sektor industri mengalami peningkatan di tahun 2013 dari 13,62% menjadi 14,55%. Jumlah industri di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,24%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan rata-rata 1,19%. Jumlah industri tahun 2012 sebanyak 15.707 buah meningkat menjadi 15.841 unit pada tahun 2013. Jumlah pengrajin yang dibina selama tahun 2010-2013 juga meningkat yaitu sebesar 13,05%. Jumlah pengrajin yang dibina pada tahun 2012 sebesar 17,41% meningkat menjadi 20,83% pada tahun 2013. Data perkembangan indikator perindustrian tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56 Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No

Indikator

Tahun 2010

2011

2012

2013

1

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)

14,16

14,39

13,62

14,55

2

Pertumbuhan Industri (%)

1,88

1,09

1,74

0,89

15.289

15.449

15.707

15.841

3

Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah)


II - 58

No 4

Tahun

Indikator

2010 13,05

Cakupan bina pengrajin (%)

2011 14,27

2012 17,41

2013 20,83

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2013 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman, 2014

h.

Urusan Pilihan Ketransmigrasian Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah

daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui trasmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa. Pemerintah Kabupaten Sleman mulai memberangkatkan transmigrasi pada tahun 2007. Transmigrasi swakarsa hanya sampai pada tahun 2010, dikarenakan fasilitas yang diperoleh calon transmigran tidak lebih baik dari transmigrasi umum meskipun calon transmigran sudah membayar sendiri. Persentase transmigran swakarsa tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.57 Persentase Transmigran umum Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No 1

Tahun

Indikator Transmigran umum (%)

2010

2011

2012

2013

60

44,58

61,53

33,33

Sumber : Dinas Nakersos Kab. Sleman 2013

Transmigrasi dibandingkan

umum

tahun

pada

2012.

Hal

tahun ini

2013

mengalami

dikarenakan

penurunan

terbatasnya

kuota

penempatan calon transmigran untuk Provinsi DIY serta ketidaksiapan calon lokasi penempatan oleh pemerintah daerah setempat.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kemampuan

fokus daerah

kemampuan dalam

ekonomi

meningkatkan

daerah

dilihat

pendapatan

dari

indikator

masyarakatnya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2013 mengalami kenaikan sebesar 8,50% per tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2012, yaitu dari Rp.25.552.069 menjadi Rp26.544.860. Peningkatan konsumsi rumahtangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat.


II - 59

Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2010-2013 ratarata sebesar 52,66%. Produktivitas

total

Kabupaten

Sleman

selama

tahun

2010-2013

menunjukkan kenaikan sebesar 10,30% per tahun, yaitu dari Rp23.705.217 per angkatan kerja. Produktifitas daerah tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 29.004.746

menjadi Rp31.783.752.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.58 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita Tahun 2010 – 2012 Kabupaten Sleman No

Tahun

Indikator

1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Hb)

2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Hb)

3

Produktivitas total daerah

2010

2011

2013

2012

20.813.986

22.925.637

25.552.069

52,52

52,68

52,59

23.705.217

25.457.722

29.004.746

2013*

26.544.860 52,70 31.783.752

.... .... ....

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2013 *Angka proyeksi

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pembangunan

sarana

dan

prasarana

wilayah

atau

infrastruktur

direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasaran wilayah tersebut diantaranya : 1.

Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin

menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap jumlah kendaraan semakin bertambah sehingga kepadatan kendaraan semakin bertambah. Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio penjang jalan dan jumlah orang yang melalui terminal tahun 2010-2013 dapat dilihat tabel berikut:


II - 60

Tabel 2.59 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal Tahun 2010 - 2013Kabupaten Sleman No

Tahun

Indikator

1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

2

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

2010

2011

2012

2013

0,1318 km/kend

0,1309 km/kend

0,1301 km/kend

0,1290 km/kend

5.705.876

5.641.029

4.463.688

4.254.314

Sumber : Dinas Hubkominfo, 2013 ,

2.

Sarana Perekonomian Jumlah restoran di Kabupaten Sleman lebih sedikit dibandingkan dengan

jumlah rumah makan. Pada tahun 2012 persentase jumlah restoran sebesar 21,30%, berkurang menjadi 20,54% pada tahun 2013. Sementara itu persentase jumlah rumah makan meningkat dari 78,70% pada tahun 2012 menjadi 79,46% pada tahun 2013. Persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar adalah pondok wisata, yaitu sebesar 60,00% pada tahun 2012 menjadi 59,33% pada tahun 2013. Persentase hotel melati sebesar 34,39% pada tahun 2012 menjadi 34,45% pada tahun 2013. Demikian juga jumlah hotel berbintang di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar 5,61% menjadi 6,22% pada tahun 2013. Persentase jumlah restoran dan hotel tersebut dapat dilihat pada tabel : Tabel 2.60 Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No 1

2

Tahun

Indikator

2010

2011

2012

2013

Jenis dan jumlah restoran - restoran (%)

20,00

21,21

21,30

20,54

- rumah makan (%)

80,00

78,79

78,70

79,46

Jenis dan Jumlah hotel -

hotel berbintang (%)

4,13

5,04

5,61

6,22

-

hotel melati (%)

34,44

34,76

34,39

34,45

-

pondok wisata (%)

61,43

60,20

60,00

59,33

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

3.

Jaringan Listrik Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan

kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Data rasio elektrifikasi berdasarkan data PT PLN ( Persero ) APJ Yogyakarta, per Desember sebesar 2012

96,07% dan pada tahun 2013 sebesar 99,25 %( Dinas SDAEM KAB.

SLEMAN, 2013 ).


II - 61

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Sleman. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman tercatat naiknya angka kriminalitas dan jumlahnya demo, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Sleman, sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel : Tabel 2.61 Indikator Iklim Investasi Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman No

Indikator

2010 12,08

1

Angka kriminalitas

2

Jumlah demo (kali)

3

Lama proses perijinan (hari)

4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Tahun 2011 2012 6,63 13,76

2013 17,53

56

9

15

81

11,6

11,6

11,6

11,6

39

39

39

27

5

5

7

7

Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2013.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.


II - 62

1.

Ketenagakerjaan Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non produktif

terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial. Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2012 mencapai angka 41, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung 41 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas) demikian juga di Tahun 2013 total rasio ketergantungan masih berkisar pada angka 41 berarti setiap 100 orang berusia produktif menanggung 41 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.62 Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Sleman Penduduk Kelompok Umur

Rasio Ketergantungan (%)

Tahun 0-14 tahun

15-64 tahun

≥ 65 tahun

Anak

Lansia

Total

2010

238.931

771797

83.294

31

11

42

2011

242.134

744.947

90.223

31

12

43

2012

243.527

790.740

80.566

31

10

41

2013

254.434

790.740

80.566

31

9

41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2013

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan yang

diaktualisasikan

dalam

kebijakan

dan

program

tahunan,

dengan

memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk

menilai

kinerja

penyelenggaraan

pemerintah

daerah,

yang

diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.


II - 63

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja kegiatan yang mencakup input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2013. Selanjutnya, hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.63 Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anggaran untuk melaksanakan 11 prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman mencapai Rp442.846.147.506,00 sebelum perubahan dan menjadi Rp580.215.193.410,81 (terdapat tambahan dana pada APBD-P sebesar Rp137.369.045.904,81) dimana serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Desember (semester II) mencapai Rp504.527.530.334,4 atau sekitar 86.96%. Capaian ini sudah cukup baik karena berada di kisaran 76% ≤ 90% (Tinggi).Sedangkan untuk realisasi kinerjanya sangat tinggi yaitu mencapai 99,45%. Faktor pendorong keberhasilan antara lain adalah komitmen dari masingmasing SKPD untuk bisa segera melaksanakan kegiatannya tepat waktu serta pelaksanaan kegiatan yang bisa segera dilaksanakan tanpa menunggu suatu kondisi tertentu seperti musim tanam, proses lelang, dan lain sebagainya. Selain itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga telah selesai dilaksanakan pada semester II. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain : 1.

Beberapa kegiatan yang memang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun seperti pengadaan CPNS, pengadaan bibit yang menunggu musim tanam, dan lain sebagainya;

2.

Beberapa SKPD belum memasukkan kegiatan yang seharusnya ada pada DPA sesuai peraturan pemerintah pusat;

3.

Beberapa kegiatan belum mengakomodasi output dan lokasi kegiatan pada DPA sesuai hasil tinjauan lapangan. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD (48

SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Sleman untuk mendukung 11 prioritas pembangunan adalah sejumlah 161 program dan 1.063 kegiatan.


II - 64


II - 65


II - 66


II - 67


II - 68

Adapun hasil evaluasi berdasarkan penyerapan anggaran program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

a.

Urusan Wajib Pendidikan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendidikan sebesar

Rp99.366.520.350,00 realisasi Rp74.976.880.654,60

atau 75,45%.

Secara

rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

anggaran

sebesar

Rp7.020.625.400,00. Realisasi Rp 6.446.595.016,00 atau sebesar 91,82%; 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran sebesar Rp1.564.253.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.488.508.500,00 atau 95,16%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran sebesar Rp91.547.000,00 realisasi Rp87.547.000,00 atau 95.63%;

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

anggaran

sebesar

Rp384.204.000,00

realisasi

Rp369.194.300,00 atau 96,09%; 5)

Program Pendidikan Anak Usia Dini anggaran sebesar Rp1.825.366.000,00 realisasi Rp1.784.538.000,00 atau 97,76%;

6)

Program

Wajib

Belajar

Sembilan

Tahun

angaran

sebesar

Rp59.730.207.700,00 realisasi Rp39.805.853.138 ,60 atau 66,64%; 7)

Program Pendidikan Menengah anggaran sebesar Rp3.542.737.300 realisasi Rp3.177.477.800,00 atau 89,69%;

8)

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal anggaran sebesar Rp631.623.000,00 realisasi Rp629.706.450,00 atau 99,70%;

9)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan anggaran sebesar Rp21.687.804.000,00 realisasi Rp18.592.492.500,00 atau 85.73%;

10) Program Manajemen Pendidikan anggaran sebesar Rp1.324.510.000,00 realisasi Rp1.104.773.500,00 atau 83,41%; 11) Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru anggaran sebesar Rp1.563.642.950,00

realisasi Rp 1.490.221.900,00 atau 95,30%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1)

Kekurangan guru kelas SD Negeri sejumlah 472 orang. Solusinya antara lain

mengoptimalkan tenaga

Guru Tidak

Tetap (GTT) dan

telah

dianggarkan bantuan sebesar Rp200.000,00/orang/bulan; 2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 69

Nasional Pendidikan disebutkan bahwa di setiap sekolah dasar harus ada 1 tenaga

kependidikan

dan

formasi

yang

dibutuhkan

untuk

tenaga

kependidikan belum ada. Hingga saat ini baru tersedia 64 orang dari 369 orang yang dibutuhkan.

Solusi yang dilakukan adalah mengusulkan

ditetapkannya formasi tenaga kependidikan sekolah dasar ke Pemerintah Pusat; 3)

Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi S1/DIV. Berdasarkan data guru SD yang layak mengajar 75,48% belum layak 24,52%, guru SMP yang layak mengajar 85,89% belum layak 14,11%, untuk guru SMA guru layak mengajar sebesar 91,26% dan belum layak 8,74%. Solusi yang dilakukan adalah mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pada guru untuk melanjutkan pendidikan.

b.

Urusan Wajib Kesehatan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendidikan sebesar

Rp128.872.532.938,00 realisasi Rp117.844.640.722,00

atau

91,44%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

anggaran

sebesar

Rp1.213.854.600,00 Realisasi Rp1.131.006.176,00 atau 93,17%; 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Perkantoran anggaran sebesar Rp Rp1.180.171.500,00 Realisasi Rp1.142.091.740,00 atau 96,77%;

3)

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Perkantoran anggaran sebesar Rp1.480.535.800,00 Realisasi Rp1.456.247.800,00 atau 98,36%;

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perkantoran anggaran sebesar Rp389.311.000,00 Realisasi Rp383.024.400,00 atau 98,39%;

5)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Perkantoran anggaran sebesar Rp3.381.360.000,00 Realisasi Rp3.355.307.846,00 atau 99,23%;

6)

Program

Upaya Kesehatan Masyarakat Perkantoran anggaran sebesar

Rp9.839.631.300,00 Realisasi Rp6.147.195.876,00 atau 62,47%; 7)

Program Pengawasan Obat dan Makanan Perkantoran anggaran sebesar Rp221.568.090,00 Realisasi Rp198.864.975,00 atau 89,75%;


II - 70

8)

Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Perkantoran anggaran sebesar Rp766.294.500,00 Realisasi Rp743.665.400,00 atau 97,05%;

9)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Perkantoran anggaran sebesar Rp113.707.500,00 Realisasi Rp113.588.500,00 atau 99,90%;

10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perkantoran anggaran sebesar Rp124.939.625,00 Realisasi Rp117.095.757,00 atau 93,72%; 11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Perkantoran anggaran sebesar Rp1.845.638.500,00 Realisasi Rp1.698.632.270,00 atau 92,03%; 12) Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

Perkantoran

anggaran

sebesar Rp596.494.500,00 Realisasi Rp480.850.300,00 atau 80,61%; 13) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Perkantoran anggaran sebesar Rp575.000.000,00 Realisasi Rp566.670.200,00 atau 98,55%; 14) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Perkantoran anggaran sebesar Rp423.857.000,00 Realisasi Rp380.923.400,00 atau 89,87%; 15) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata anggaran sebesar Rp41.774.256.210,00 Realisasi Rp38.976.330.561,00 atau 93,30%; 16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita anggaran sebesar Rp69.152.900,00 Realisasi Rp66.841.200,00 atau 96,66%; 17) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia anggaran sebesar Rp25.000.000,00 Realisasi Rp24.656.400,00 atau 98,63%; 18) Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

anggaran

sebesar

Rp64.851.759.913,00 Realisasi Rp60.861.647.921,00 atau 93,85%. Permasalahan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku,

lingkungan, pelayanan

kesehatan,

dan

genetik.

Permasalahan

kesehatan yang menonjol antara lain: 1)

Masalah tingginya jumlah penderita HIV/AIDS. Dari data register kasus HIV/AIDS sejak tahun 2004 sampai akhir Desember 2013 jumlah penderita HIV/AIDS yang tercatat berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman ada 453 orang yang terdiri dari 225 HIV dan 228 AIDS. Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit menular seksual lainnya antara lain dilaksanakan serosurvey HIV pada masyarakat rawan (resiko tinggi) yaitu pada warga binaan Lembaga RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 71

Pemasyarakatan di Sleman termasuk di dalamnya para pencandu narkoba suntik dan wanita pekerja seksual komersial; 2)

Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman tercatat 35 orang penyalahgunaan napza yang sudah disidik. Solusi yang ditempuh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan LSM antara lain Al-Qodir,Charis, Sampan,

Tetirah

Dzikir,

Kunci,

Siloam

melakukan

pendampingan,

pembentukan satgas anti narkoba di desa-desa dan pembentukan Desa Bebas Narkoba, serta screening penyalahgunaan napza dengan promosi bahaya penggunaan napza melalui radio, leaflet, banner; 3)

Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit DBD merupakan penyakit endemis di Kabupaten Sleman dan endemis nasional. Jumlah kasus DBD pada tahun 2013 tercatat 736kasus (incidens rate/IR 69/100.000 penduduk dengan kematian 4 (case fatalityrate/CFR0,54%). Jumlah kasus ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana tahun 2012 jumlah kasus 236 (IR = 23/100.000 pddk) dan kematian 0 orang (CFR= 0%). Namun kita harus selalu waspada karena sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman merupakan daerah endemis. Solusi yang dilaksanakandengan melakukan fogging focus, pembinaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD mandiri rutin 1 minggu sekali, melakukan gerakan

3 M Plus yaitu (menguras, menutup, mengubur)

dengan ikanisasi dan pemberian Lavarsida seperti abate, membentuk Tim Pokjanal DBD-PSN dengan gerakan jumat bersih, Pemantauan Jentik Berkala (PJB) kecamatan-kecematan endemis tinggi (Kalasan, Depok, Gamping, Godean, dan Mlati) sosialisasi PHBS, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; 4)

Personalia, sarana dan prasarana RSUD Prambanan kurang memadai seperti belum adanya dokter spesialis anestesi dan pendamping.Solusinya melakukan kerjasama dengan RSUD Sleman dan RSUP Sardjito.

5)

Belum

idealnya

rasio

bidan

dengan

penduduk.

Solusi

terhadap

permasalahan ini adalah secara bertahap telah dilakukan penerimaan bidan PTT dengan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan usulan penerimaan CPNS; 6)

Belum mencukupinya rasio dokter dengan penduduk di Puskesmas, Pustu dan RSUD.Solusi terhadap permasalahan ini adalah pemanfaatan kerja RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 72

sama dengan Fakultas Kedokteran UGM, menerima dokter kerjasama dan dokter magang.

c.

Urusan Wajib Pekerjaan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebesar

Rp154.613.564.615,00 realisasi

Rp145.304.532.695,00 atau 98,48%. Secara

rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

sebesar

Rp822.062.900,00 realisasi Rp753.514.929,00 atau 91,66%; 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp3.654.491.000,00 realisasi Rp3.555.892.438,00 atau 97,30%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp126.546.000,00 realisasi Rp120.627.100,00 atau 95,32%;

4)

Program Pelaporan

Peningkatan, Pengembangan Capaian

Kinerja

dan

Sistem

Keuangan,

Perencanaan,

anggaran

sebesar


Pembangunan Jalan dan

Jembatan,

anggaran

sebesar

Rp17.260.090.000,00 realisasi Rp16.617.837.425,00 atau 96,28%; 6)

Pembangungan Saluran Drainase dan Gorong-gorong, anggaran sebesar Rp7.664.067.000,00 realisasi Rp5.889.097.395,00 atau 76,84%;

7)

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

dan

jembatan,

anggaran

sebesar


Pembangunan

Sistem

Informasi/Data

Base

Jalan

dan

Jembatan


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, anggaran sebesar Rp1.403.432.925,00 realisasi Rp983.982.950,00 atau 70,11%

10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, anggaran sebesar Rp20.466.274.050,00 realisasi Rp19.797.202.051,00 atau 96,73%; 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, anggaran sebesar Rp1.115.492.000,00 realisasi Rp1075.565.480,00 atau 96,42%; 12) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya, anggaran sebesar Rp2.745.032.000,00 realisasi Rp2.532.682.205,00 atau 92,26%; 13) Program

Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

anggaran

Rp1.407.315.000,00 realisasi Rp1.160.305.470,00 atau 82,45%; 14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, anggaran Rp5.943.887.000,00 realisasi Rp5.140.873.550,00 atau 86,49%; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 73

15) Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pedesaan,

anggaran

sebesar

Rp57.279.651.190,00 realisasi Rp54.790.545.655,00 atau 95,65%; 16) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah, anggaran sebesar Rp10.276.135.750,00 realisasi Rp9.400.312.106,00 atau 91,48%. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2013, masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu : 1.

Terbitnya Keputusan Bupati No. 105/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Status Jalan Kabupaten mengakibatkan terdapat ruas jalan yang semula Jalan Kabupaten menjadi tidak berstatus. Solusinya menempatkan ruas jalan tidak berstatus masuk ke salah satu kategori kelas jalan;

2.

Penanganan Penyediaan air bersih masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Solusinya menambah fasilitas penyediaan air bersih dari berbagai stake holder;

3.

Masih kurangnya keinginan masyarakat untuk menggunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat. Solusinya dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang pemanfaatan IPAL Komunal;

4.

Belum adanya peraturan perundangan di tingkat kabupaten berkenaan dengan irigasi, Pertambangan dan Ketenagalistrikan. Solusinya perlu dibuat Perda mengenai Irigasi, Pertambangan dan Ketenagalistrikan;

5.

Kurangnya partisipasi masyarakat, terutama dalam menjaga hasil-hasil pembangunan. Solusinya perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui koordinasi

intensif

dengan

pemerintah

desa

dalam

menjaga

dan

memelihara hasil-hasil pembangunan.

d.

Urusan Wajib Perumahan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahansebesar

Rp20.732.600.500,00 realisasi Rp16.547.989.926,00 atau 79,82%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1)

Program

Pengembangan

Perumahan,

anggaran

sebesar


Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial, anggaran sebesar Rp271.435.000,00 realisasi Rp203.603.600,00 atau 75,01%;

3)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp652.111.500,00 realisasi Rp621.100.700,00 atau 95,24%;

4)

Program

Pengelolaan

Areal

Pemakaman,

anggaran

sebesar

Rp2.869.428.000,00 realisasi Rp2.201.445.625,00 atau 76,72%. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 74

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan tersebut antara lain data yang berkaitan dengan pengembangan rumah baik secara kualitas

maupun

kuantitas

masih

kurang,

sehingga

kurang

dapat

menggambarkan capaian-capaian kinerja perumahan secara signifikan. Solusi yang dilakukan adalah setiap tahun dilakukan pendataan baik melalui kajian maupun updating data RP4D tahap demi tahap perwilayah kecamatan, sehingga diharapkan data tentang perumahan kualitas dan kuantitasnya semakin baik.

e.

Urusan Wajib Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar

Rp2.098.819.000,00, realisasi Rp1.876.395.435,00 atau 89,40%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program Perencanaan Tata Ruang, anggaran sebesar Rp762.344.000,00 realisasi sebesar Rp694.358.850,00 atau 91,08%;

2)

Program Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp218.840.000,00 realisasi sebesar Rp166.978.770,00 atau 76,30%;

3)

Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang,

anggaran

sebesar

Rp1.117.635.000,00 realisasi sebesar Rp1.015.057.815 atau 90,82%. Belum semua wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman mempunyai Studi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada saat yang sama, Studi RDTR yang telah disusun untuk 15 kecamatan belum diperdakan. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang beserta raperda RDTR dan penyusunan KLHS RDTR.

f.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan

sebesar Rp5.511.045.350,00 realisasi Rp4.964.395.893,00 atau 90,08%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

sebesar


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran sebesar Rp601.494.000,00 realisasi Rp575.696.756,00 atau 95,71%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp58.345.000,00 realisasi Rp42.956.000,00 atau 73,62%;


II - 75

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp205.480.750,00 realisasi Rp195.048.000,00 atau 94,92%;

5)

Program Kerjasama Pembangunan, anggaran sebesar Rp318.059.000,00 realisasi Rp311.938.700,00 atau 98,08%;

6)

Program

Pengembangan

Wilayah

Perbatasan,

anggaran

sebesar


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, anggaran sebesar Rp213.740.000,00 realisasi Rp210.717.900,00 atau 98,59%;

8)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp100.112.500,00 realisasi sebesar Rp97.616.250,00 atau 97,51%; 9)

Program

Perencanaan

Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp2.874.919.750,00 realisasi Rp2.537.700.790,00 atau 88,27%; 10) Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi,

anggaran

sebesar

Rp227.805.000,00 realisasi Rp213.591.250,00 atau 93,76%; 11) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran sebesar Rp78.380.000,00 realisasi Rp74.164.000,00 atau 94,62%; 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, anggaran sebesar Rp113.580.000,00 realisasi Rp104.237.250,00 atau 91,77%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1)

Proses perencanaan dengan menggunakan basis data sekunder seringkali dianggap masih belum cukup memadai. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar proses perencanaan pembangunan belum terjamin kehandalannya, masih terdapat kelemahan pada kekuatan data dan informasi untuk memproyeksikan arah pembangunan berikutnya. Solusi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas data dan informasi serta penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan;

2)

Regulasi

tentang

perencanaan

pembangunan

tidak

sinkron

antar

kementerian, sehingga berimplikasi pada mekanisme/proses perencanaan di daerah. Solusi yang dilakukan adalah dalam proses perencanaan tetap memenuhi regulasi yang ada dengan menyesuaikan kondisi daerah; 3)

Belum ada kejelasan dalam proporsi pembiayaan pembangunan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga akan mempengaruhi kualitas


II - 76

perencanaan pembangunan. Solusi yang ditempuh dengan menerbitkan peraturan tentang proporsi pembiayaan. g.

Urusan Wajib Perhubungan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar

Rp14.941.330.000,00 realisasi Rp13.865.193.387,00 atau sebesar 92,80%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

sebesar

Rp1.535.345.000,00 realisasi Rp1.402.956.013,00atau 91,57%; 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp747.537.000,00 realisasi Rp676.739.519,00 atau 90,53%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp58.145.000,00 realisasi Rp52.882.400 atau 90,95%;

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan

Keuangan,

anggaran

sebesar

Rp169.725.000,00

realisasi

Rp154.258.000,00 atau 90,89%; 5)

Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan, anggaran sebesar Rp3.338.912.100,00 realisasi Rp3.139.225.500 atau 94,02%;

6)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan,

anggaran

sebesar

Rp2.245.651.000,00

realisasi

Rp2.163.383.630,00 atau 96,34%; 7)

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan,

anggaran

sebesar


Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp2.188.713.000,00 realisasi Rp2.144.159.400atau 97,96%;

9)

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, anggaran

sebesar

Rp4.299.496.900,00

realisasi

Rp3.777.118.800,00 atau 87,85%; Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu penurunan jumlah angkutan umum di luar angkutan

perkotaan.

Solusinya

memberikan

pemerataan

jalur

gemuk

penumpang di setiap jalur angkatan non perkotaan khusus pedesaan.

h.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar

Rp10.341.461.140,00 realisasi Rp9.666.471.776,00 atau 93,47%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:


II - 77

1.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

sebesar

Rp126.182.500,00 realisasi Rp107.902.246,00 atau 85,51%; 2.


3.


4.

Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp81.960.000,00 realisasi Rp80.834.700,00 atau 98,63%;

5.

Program

Pengembangan

Kinerja

Persampahan,

anggaran

sebesar

Rp3.700.054.540,00 realisasi Rp3.343166.955,00 atau 90,35%; 6.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp1.115.689.000,00 realisasi Rp1.074.171.955,00 atau 96,28%;

7.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, anggaran sebesar Rp3.035.138.100,00 realisasi Rp2.884.457.100,00 atau 95,04%.

8.

Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp168.968.000,00 realisasi Rp163.411.050,00 atau 96,71%;

9.

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi,

anggaran

sebesar

Rp42.960.000,00 realisasi Rp42.884.400,00 atau 99,82%; 10. Program

Pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau,

anggaran

sebesar

Rp1.892.749.000,00 realisasi Rp1.795.187.850,00 atau 94,85%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1.

Dari 60 titik pantau dari 11 sungai pantau Prokasih (Sungai Winongo, Code, Gajah Wong, Bedog, Konteng, Opak, Tepus, Kuning, Blotan, Kruwet, Progo) untuk sungai Kelas I (di bagian hulu dan tengah) kebanyakan masuk dalam kategori tercemar berat dengan parameter logam berat (timbal dan tembaga), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Residu Tersuspensi/Total Suspended Solid (TSS). Solusi yang ditempuh melakukan revitalisasi sungai dan pemantauan serta pembinaan secara berkala;

2.

Belum terselesaikannya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman belum mempunyai alat untuk dapat menertibkan usaha-usaha/kegiatan yang melanggar undang-undang RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 78

lingkungan hidup. Solusi yang dilakukan mengintensifkan pembahasan raperda tersebut; 3.

Belum ada sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Solusi yang dilakukan mengusulkan sinkronisasi peraturan tentang lingkungan hidup;

4.

Pemilahan sampah mandiri oleh masyarakat menjadi 5 atau 3 kategori masih belum efektif dan dianggap menyulitkan masyarakat. Solusi yang dilakukan

pemilahan sampah disederhanakan menjadi 2 kategori yaitu

sampah organik dan anorganik, karena untuk kedepan, pengelolaan TPA Piyungan akan menggunakan 2 pilahan sampah yaitu sampah organik dan anorganik, untuk diolah menjadi energi.

i.

Urusan Wajib Pertanahan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar


Program

Pelayanan

Rp188.422.000,00

Administrasi

dengan

Perkantoran,

realisasi

sebesar

anggaran

sebesar

Rp159.563.139,00atau

84,68%; 2)


3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp24.950.000,00 realisasi Rp24.472.425,00 atau 98,09%;

4)


Keuangan,

anggaran

sebesar

Rp125.460.500,00

realisasi

Rp114.912.750,00 atau 91,59%; 5)

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,

anggaran

sebesar

Rp.1.511.589.500,00

realisasi

Rp1.443.445.975,00 atau 95,49%; 6)

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar Rp102.631.000,00 realisasi Rp94.331.500,00 atau 91,91%;

7)

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar Rp222.350.000,00 realisasi Rp216.566.175,00 atau 97,40%

j.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan

catatan

sipil

sebesar

Rp4.209.425.050,00

dengan

realisasi


sebesar II - 79

Rp4.039.087.721,00 atau 95,95%. Secara rinci anggaran dan realisasi masingmasing program sebagai berikut: 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp862.874.000,00 realisasi Rp791.135.146,00 atau 91,69%;

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp241.760.000,00 realisasi Rp228.553.550,00 atau 94,54%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp26.878.500,00 realisasi Rp26.228.250,00 atau 97,58%;

4)


Keuangan

dengan

anggaran

Rp111.815.950,00

realisasi

111.564.500,00 atau 99,78%; 5)

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

dengan

anggaran

Rp2.966.096.600,00 realisasi Rp2.881.606.275,00 atau 97,15%. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain : 1)

Perekaman data e-KTP belum mencapai target karena masih adanya data kotor (data penduduk yang sudah meninggal, pindah dan data ganda) dan ketidaksesuaian data e-KTP yang sudah tercetak. Solusi yang dilakukan intensifikasi perekaman e-KTP mobile dan memverifikasi data e-KTP;

2)

Data kependudukan masih belum valid masih ada NIK yang salah/ ganda. Solusi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang data kependudukan;

3)

Penyusunan laporan informasi kependudukan tidak dapat berjalan secara optimal karena pengisian data formulir F-1.0.1 tidak lengkap untuk kebutuhan data pilah kependudukan. Solusi yang dilakukan dengan menyusun

laporan

sesuai

dengan

data

yang

dibutuhkan

dan

mengkondisikan supaya dalam pengisian F-1.0.1 lengkap.

k.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.667.858.500,00 realisasi Rp1.640.595.772,00 atau 98,37%. Secara rinci anggaran dan realisasi masingmasing program sebagai berikut: 1)

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Anak

dan

Perempuan, anggaran sebesar Rp139.830.000,00 realisasi 139.394.200,00 atau 99,69%.


II - 80

2)

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak, anggaran sebesar Rp1.306.284.000,00 realisasi Rp1.281.190.611,00 atau 98,08%.

3)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, anggaran sebesar Rp130.120.000,00 realisasi Rp129.071.661,00 atau 99,19%.

4)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp91.624.500,00

realisasi

Rp90.939.300,00 atau 99,25%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan tersebut antara lain: 1)

Masih lemahnya jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender. Solusi yang

dilakukan

adalah

mengoptimalkan

koordinasi

penanganan

permasalahan gender di daerah; 2)

Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak. Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UndangUndang Perlindungan Anak, fasilitasi terhadap lembaga-lembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan, dan mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan kabupaten layak anak. Selain itu juga dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);

3)

Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan keberdayaan perempuan, menggiatkan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) kepada masyarakat serta meningkatkan komitmen

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

upaya

mewujudkan

kesetaraan gender dan perlindungan anak. Salah satu yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Sleman adalah dengan penerapan anggaran responsif gender (ARG).

l.

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera sebesar Rp2.905.715.850,00 realisasi Rp2.691.987.404,00 atau 92,64%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:


II - 81

1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

sebesar



3)


4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp142.705.000,00 realisasi Rp141.539.500,00 atau 99,18%;

5)

Program Keluarga Berencana, anggaran sebesar Rp1.766.132.850,00 realisasi Rp1.580.081.510,00 atau 89,47%;

6)

Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja,

anggaran

sebesar


Program Pelayanan Kontrasepsi, anggaran sebesar Rp63.165.000,00 realisasi Rp52.672.820,00 atau 83,39%;

8)

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri,

anggaran

sebesar

Rp715.818.000,00

realisasi

Rp705.749.854,00 atau 98,59%; 9)

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan

Masyarakat,

anggaran

sebesar

Rp12.000.000,00

realisasi

11.695.000,00 atau 97,46%; 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, anggaran sebesar Rp255.200.000,00 realisasi Rp251.721.700,00 atau 98,64%; 11) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, anggaran sebesar Rp40.200.000,00 realisasi Rp40.189.970,00 atau 99,98%; 12) Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos Yandu Padu, anggaran sebesar Rp38.200.000,00 realisasi Rp37.380.000,00 atau 97,86%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan tersebut adalah: 1.

Masih

tingginya

angka

Unmet

Need/Pasangan

Usia

Subur

yang

seharusnya menjadi peserta KB namun belum menjadi peserta KB. yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need). Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan peran kader KB dan meningkatkan pelayanan KB bagi PUS; 2.

Ada kecenderungan peningkatan jumlah pernikahan dini. dilakukan

meningkatkan

sosialisasi

tentang

kesadaran

Solusi yang kesehatan

reproduksi remaja dan sosialisasi pencegahan pernikahan dini;


II - 82

3.

Masih rendahnya produktifitas dan pengembangan usaha keluarg.Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan akses bantuan modal bagi keluarga miskin dan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan tentang sistem pengelolaan

manajemen

usaha,

memperluas

jaringan

pemasaran,

memperbanyak gelar pameran potensi UPPKS dan melakukan penguatan kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP).

m.

Urusan Wajib Sosial Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

sosial

sebesar

Rp5.320.035.250,00 terealisasi sebesar Rp4.759.676.785,00 atau sebesar 89,47%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anggaran sebesar Rp217.388.000,00 realisasi Rp216.628.000,00 atau 99,65%;

2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial anggaran sebesar Rp728.493.700,00 realisasi Rp549.138.250,00 atau 75,38%;

3)

Program Pembinaan Anak Terlantar anggaran sebesar Rp14.790.000,00 realisasi Rp14.780.000,00 atau 99,93%;

4)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma anggaran

sebesar Rp 48.650.000,00 realisasi Rp 48.454.000,00 atau 99,60%; 5)

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo anggaran sebesar Rp12.325.000,00 realisasi Rp12.305.000,00 atau 99,84%;

6)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial anggaran sebesar Rp161.065.500,00 realisasi Rp128.496.075,00 atau 79,78%;

7)

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

anggaran

sebesar

Rp4.137.323.050,00 realisasi Rp3.789.875.460,00 atau 91,60%. Permasalahan yang masih dihadapi pada urusan sosial adalah: 1.

Belum optimalnya penanganan anjal dan gepeng karena belum adanya perda anjal/gepeng, tempat rehabilitasi dan MoU penanganan anjal gepeng dan gepeng lintas kabupaten/provinsi. Solusi yang dilakukan dengan memantapkan

koordinasi

dengan

instansi/panti

sosial/orsos

dan

melaksanakan penanganan anjal/gepeng berdasarkan Perda DIY No.6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan; 2.

Adanya Permendagri No 32 tahun 2011, menyebabkan penyaluran bantuan sosial dan hibah harus disesuaikan melalui perubahan APBD sehingga


II - 83

waktu pelaksanannya sangat terbatas. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan; 3.

Pola Kemiskinan di masyarakat sangat beragam, sehingga sulit untuk mencapai target kinerja telah ditentukan. Solusi yang dilakukan dengan memetakan pola kemiskinan dan melaksanakan program lintas sektor.

n.

Urusan Wajib Tenaga Kerja Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebesar

Rp2.919.888.650,00 dengan realisasi Rp2.761.482.102,00 atausebesar 94,57% Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

anggaran

sebesar

Rp418.713.500,00 dengan realisasi sebesar Rp375.367.823,00 atau sebesar 89,65%; 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran sebesar Rp579.005.500,00 dengan realisasi sebesar Rp546.702.964,00

atau

sebesar 94,42%; 3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran sebesar Rp174.978.000,00 realisasi sebesar Rp174.953.000,00 atau sebesar 99,99%;

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp80.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp79.761.700,00 atau sebesar 99,28%;

5)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, anggaran sebesar Rp970.211.100,00 dengan realisasi sebesar Rp898.922.700,00 atau sebesar 92,65%;

6)

Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja,

anggaran

sebesar

Rp321.587.500,00 dengan realisasi sebesar Rp315.186.200,00 atau 98,01%; 7)

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp375.053.050,00 dengan realisasi sebesar Rp370.587.715,00 atau sebesar 98,81%. Dalam pelaksanaan urusan tersebut masih ada beberapa permasalahan

yaitu: 1)

Sebagian angkatan kerja belum mempunyai kompetensi. Solusi yang dilakukan adalah diadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar dan melakukan kerjasama dengan dunia usaha; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 84

2)

Fasilitas pelatihan terutama yang berkaitan dengan teknologi perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Solusi yang dilakukan dengan penggantian sarana prasarana pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja;

3)

Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi (35.059 orang angkatan kerja yang tidak bekerja), dan perluasan lapangan kerja yang belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Solusi yang dilakukan adalah dengan mempermudah, membuka akses dan menyebarluaskan informasi peluang/bursa kerja. Selain itu melalui program peningkatan kesempatan kerja dilakukan pembinaan, penyebarluasan informasi pada bursa kerja khusus, pembinaan kewirausahaan bagi tenaga kerja mandiri, pemberian bantuan modal usaha bagi tenaga kerja mandiri, fasilitasi penempatan tenaga kerja program Angkatan Kerja Antar Daerah, Angkatan Kerja Lokal dan Angkatan Kerja Antar Negara serta fasilitasi padat karya produktif;

4)

Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar, yang disertai dengan berkembangnya ”local minded” pada sebagian pencari kerja, sehingga kurang tertarik untuk bekerja di luar daerah. Solusi yang dilakukan adalah dengan memperluas jaringan informasi lowongan kerja melalui sistem on line, pasar kerja keliling (sarkeling), pendampingan tenaga kerja mandiri, pinjaman modal lunak bagi pekerja ter-PHK (pemutusan hubungan kerja) dan penguatan modal bagi calon TKI (tenaga kerja indonesia).

o.

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan koperasi, usaha kecil, dan

menengah

sebesar

Rp1.715.184.750,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp1.531.678.437,00 atau 89,30%. Secara rinci anggaran dan realisasi masingmasing program adalah sebagai berikut: 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp372.057.000,00 realisasi sebesar Rp341.915.803,00 atau sebesar 91,90%;

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp318.048.000 realisasi sebesar Rp217.713.624,00 atau sebesar 68,45%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp46.006.000,00 realisasi sebesar Rp45.690.000,00 atau sebesar 99,31%; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 85

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp212.885.000,00 realisasi sebesar Rp202.527.500,00 atau sebesar 95,13%;

5)

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif anggaran sebesar Rp83.865.000,00 realisasi sebesar Rp76.990.000,00 atau sebesar 91,80%;

6)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp247.396.500,00 realisasi sebesar Rp236.528.000,00 atau sebesar 95,61%;

7)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp306.577.250,00

realisasi sebesar

Rp287.522.510,00 atau sebesar 93,78%; 8)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, anggaran sebesar Rp128.350.000,00

realisasi

sebesarRp122.791.000,00

atau

sebesar

95,67%. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan yaitu belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang petunjuk teknis Undangundang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjadi kendala utama dalam pembinaan koperasi khususnya penerbitan badan hukum koperasi. Sehingga pada tahun 2013 hanya dapat diterbitkan 6 badan hukum koperasi, meskipun banyak yang sudah mengajukan penyuluhan badan hukum koperasi. Peraturan

tersebut,

mengharuskan

koperasi

melakukan

perubahan

AD

(Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga). Pada saat yang sama, untuk melakukan perubahan AD dan ART harus melalui notaris (masing-masing koperasi harus mengeluarkan biaya tambahan). Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 sekaligus menghimbau kepada para notaris yang berada di wilayah Kabupaten Sleman untuk dapat memberikan keringanan biaya bagi koperasi yang akan mengurus perubahan AD dan ART.

p.

Urusan Wajib Penanaman Modal Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal

sebesar Rp1.006.245.500,00, realisasi Rp981.264.180,00 atau 97,52%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

sebesar

Rp123.144.999,00 realisasi Rp114.245.190,00 atau 92,77%;


II - 86

2.


3.


4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp77.535.000,00 realisasi Rp76.838.340,00 atau 99,10%;

5.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,

anggaran

sebesar Rp317.471.500,00 realisasi Rp309.060.150,00 atau 97,35%; 6.

Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah, anggaran sebesar Rp385.417.500,00 realisasi Rp382.784.920,00 atau 99,32%. Dalam pelaksanaan urusan ini masih ada beberapa permasalahan sebagai

berikut : 1)

Pelayanan perizinan kepada investor belum sepenuhnya mengacu pada konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Solusi yang dilakukan adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan SKPD teknis serta perubahan organisasi terkait dengan pelayanan perijinan;

2)

Pelayanan pra investasi oleh masyarakat dan aparat belum terkondisi dengan baik. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan sosalisasi pelayanan perijinan di masyarakat;

3)

Calon investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sleman cukup tinggi tetapi ketersediaan lahan tidak memadahi disamping harga tanah yang cukup tinggi. Solusi yang ditempuh adalah dengan menawarkan investasi di bidang industri kreatif dan IT yang minim lahan;

4)

Masih banyak dijumpai penerima dana penguatan modal yang kurang mematuhi jadwal angsuran pinjaman yang telah disepakati, serta terdapat beberapa penerima dana penguatan modal yang tidak bisa mengembalikan pinjaman antara lain disebabkan karena: meninggal dunia, bangkrut/jatuh miskin, pindah alamat tanpa diketahui keberadaannya. Solusi yang dilakukan adalah melakukan intensifikasi pemantauan dan penagihan secara intensif, serta perlunya kebijakan pemutihan atau penghapusan piutang dana penguatan modal bagi penerima dana yang betul-betul tidak bisa melunasi, dan penyusunan SOP tentang penyelesaian piutang macet;

5)

Belum adanya kejelasan tindak lanjut atas sita jaminan bagi penerima dana penguatan modal yang menunggak dan menggunakan agunan. Solusi yang RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 87

dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan tentang sita jaminan bagi penerima dana penguatan modal.

q.

Urusan Wajib Kebudayaan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kebudayaan sebesar

Rp3.731.103.970,00 terealisasi sebesar Rp3.409.208.986,00 atau sebesar 91,37%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp567.055.350,00 realisasi Rp473.910.351,00 atau 83,57%;

2.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

sebesar


Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

sebesar


Program

Pengembangan

Sistem

Pelaporan,

Capaian

Kinerja,

dan

Keuangan sebesar Rp92.754.000,00 realisasi Rp91.871.500,00 atau 99,05%; 5.

Program Pengembangan Nilai Budaya sebesar Rp164.222.000,00 realisasi Rp164.022.000,00 atau 99,88%;

6.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesar Rp1.237.692.000,00 realisasi Rp1.144.850.000,00 atau 92,50%;

7.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya sebesar Rp425.795.000,00 realisasi Rp425.795.000,00 atau 100%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui

permasalahan, yaitu pemahaman masyarakat tentang desa berbudaya masih minim karena pemahaman masyarakat yang dimaksud desa budaya adalah desa yang memiliki atraksi atau potensi alam lingkungan yang bisa dilihat oleh wisatawan. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dengan materi berkualitas dan sasaran sosialisasi yang jelas.

r.

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan

olahraga

sebesar

Rp2.024.207.900,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp1.725.404.925,00 atau sebesar 85,24%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, anggaran sebesar Rp177.545.000,00 realisasi Rp176.795.000,00 atau 99,58%; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 88

2)

Program

peningkatan Peran Serta Kepemudaan,

anggaran

sebesar


Program

Upaya

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,

anggaran

sebesar Rp470.650.900,00 realisasi Rp447.415.900,00 atau 95,06%; 4)

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, anggaran sebesar Rp185.790.000,00 realisasi Rp182.735.000,00 atau 98,36%;

5)

Program

Pembinaan

dan

Pemasyarakatan

Olahraga,

anggaran

sebesar Rp497.365.000,00 realisasi Rp476.546.500,00 atau 95,81%; 6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,

anggaran

Rp294.000.000,00 realisasi Rp69.973.575,00 atau 23,80%. Permasalahan yang dihadapi oleh Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2013 antara lain: 1)

Belum tercapainya target Juara II di POPDA DI Yogyakarta. Saat ini kontingen POPDA Sleman

mencapai juara Umum III. Solusi yang

dilakukan adalah dengan menyediakan kelas olahraga pada sekolahsekolah tertentu, misalnya penyediaan kelasa olahraga di SMP N 2 Tempel; 2)

Belum mandirinya organisasi kepemudaan di wilayah KabupatenSleman secara finansial. Solusinya antara lain dengan hibah penguatan organisasi kepemudaan melalui pemerintah daerah dan juga memanfaatkan CSR (Company Social Responsibility) perusahaan;

3)

Penguatan

organisasi

kepemudaan

belum

maksimal.

Solusi

nya

pemerintah daerah mengadakan bimbingan penguatan dan manajemen kepemudaan; 4)

Penguatan organisasi kepemudaan secara yuridis formal sehingga dapat menggali organisasi

potensi

pemuda

kepemudaan

secara

dengan

intensif. peraturan

Misalnya

pelembagaan

perundangan

sehingga

pemerintah daerah/provinsi/pusat dapat memberikan dukungan anggaran.

s.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri sebesar Rp14.998.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.238.801.008,00 atau 74,98%. Secara rinci anggaran dan realisasi masingmasing program sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

sebesar

Rp1.044.092.800,00 dan terealisasi sebesar Rp922.190.564,00 atau 88,32%,


II - 89

2)

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur,

anggaran

Rp1.091.124.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.066.794.441,00 atau 97,77%, 3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran Rp85.727.650,00 dan terealisasi sebesar Rp85.497.450,00 atau 99,73%.

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan, anggaran Rp444.857.300,00 dan terealisasi sebesar Rp435.252.750,00 atau 97,84%,

5)

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan

Tindak

Kriminal

dengan

anggaran

sebesar

Rp4.964.772.750,00 dan terealisasi sebesar Rp2.165.229.850,00 atau 43,61%, 6)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban, anggaran sebesar Rp464.371.000,00 dan terealisasi sebesar Rp452.685.500,00atau 97,48%,

7)

Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

dengan

anggaran

sebesar Rp3.026.580.050,00 dan terealisasi sebesar Rp2.376.444.700,00 atau 78,52%, 8)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dengan

anggaran

dan

terealisasi

sebesar

Masyarakat

anggaran

sebesar

sebesar

Rp128.297.350,00

Rp122.087.500,00 atau 95,16%, 9)

Program

Pendidikan

Politik

Rp522.810.000,00 dan terealisasi Rp480.137.410,00 atau 91,84%, 10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dengan anggaran

sebesar

Rp2.991.771.600,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp2.898.611.093,00 atau 96,89%, 11) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran

sebesar

Rp234.120.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp233.869.750,00 atau 99,89%. Permasalahan yang masih dihadapidalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri: 1)

Semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan dan adanya indikasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi berbasis informasi (cyber crime).

Solusi yang telah dilakukan adalah

meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan, mengefektifkan forum-forum seperti Kominda, deteksi dini, cegah dini (deni ceni), meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan, sosialisasi, dan penegakan peraturan kepada masyarakat; 2)

Belum meratanya jumlah penduduk mandiri mitigasi dan relawan di lokasi bencana. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan frekuensi pelatihan serta mapping kawasan bencana di lokasi-lokasi yang masih rendah jumlah penduduk mandiri mitigasi dan relawan bencana. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 90

t.

Urusan Wajib otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perengkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan

persandian

sebesar

Rp192.937.133.925.,00,

realisasi

Rp158.341.951.340,00 atau 82,07%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

sebesar


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp8.511.922.050,00 realisasi Rp8.187.829.924,00 atau 96,16%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp2.520.434.950,00 realisasi Rp2.197.908.000,00 atau 87.20%;

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp1.851.951.000,00 realisasi Rp1.799.766.575,00 atau 97,18%;

5)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

capaian

kinerja

dan

keuangan

anggaran

sebesar


Program Penataan Peraturan perundang-undangan, capaian kinerja dan keuangan

anggaran

sebesar

Rp1.588.614.560,00

realisasi

Rp1.459.836.290,00 atau 91,86%; 7)

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur capaian kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp263.242.000,00 realisasi Rp241.510.700,00 atau 91,74%;

8)

Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, capaian kinerja dan

keuangan

anggaran

sebesar

Rp729.979.500,00

realisasi

Rp690.370.100,00 atau 94,57%; 9)

Program Pendidikan Kedinasan, anggaran sebesar Rp436.654.000,00 realisasi Rp429.357.250 atau 97,88%;

10) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, anggaran sebesar Rp2.548.427.500,00 realisasi Rp1.721.099.800,00 atau 67,54%; 11) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik, anggaran sebesar Rp886.212.000,00 realisasi Rp787.000.850,00 atau 90,86%; 12) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaran sebesar Rp6.763.569.120,00 realisasi Rp6.163.450.567,00 atau 91,13%; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 91

13) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, anggaran sebesar Rp1.180.307.250,00 realisasi Rp1.092.151.280,00 atau 92,53%; 14) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp505.543.250,00 realisasi Rp 472.332.640,00 atau 93,43%; 15) Program

Penegakan

Hukum,

anggaran

sebesar

Rp405.141.000,00

realisasi Rp399.359.500,00 atau 98,57%; 16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, anggaran sebesar Rp13.300.201.110,00 realisasi Rp11.121.207.150,00 atau 83,62%; 17) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, anggaran sebesar Rp91.082.708.760,00 realisasi Rp66.540.545.033,00 atau 73,06%; 18) Program

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah,

anggaran

sebesar

Rp18.259.943.295,00 realisasi Rp15.274.385.306,00 atau 83,65%; 19) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, anggaran sebesar Rp4.011.673.000,00 realisasi Rp3.835.863.506,00 atau 95,37%; 20) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, anggaran Rp2.591.937.100,00 realisasi Rp2.278.803.150,00 atau 87,92%; 21) Program Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, anggaran sebesar Rp374.29.500,00 realisasi Rp27.773.500,00 atau 74,20%; 22) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur, anggaran Rp38.697.000,00 realisasi Rp38.617.000,00 atau 99,10%; 23) Program

Pengkajian

dan

Penelitian

Bidang

IPTEK,

anggaran

Rp462.804.250,00 realisasi Rp440.896.100,00 atau 95,27%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: 1)

Kurangnya staf di sebagian besar SKPD akibat ketentuan moratorium penerimaan PNS. Solusi yang ditempuh melalui penataan, pemerataan dan mengoptimalkan tenaga yang ada;

2)

Pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal. Solusi yang ditempuh dengan pengkajian kelembagaan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;

3)

Pencapaian opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah, masih membutuhkan upaya perbaikan dalam administrasi aset. Solusi yang


II - 92

ditempuh dengan meningkatkan pelaksanaan pencatatan dan administrasi aset serta kapasitas pengelola aset semua SKPD. u.

Urusan Wajib Ketahanan Pangan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan

tahun

2013

sebesar

Rp4.012.220.600,00

dengan

realisasi

Rp3.797.194.670,00 atau 94,64%. Secara terperinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Anggaran

Rp598.065.000,00. Realisasi Rp581.633.511,00 atau 97,25%; 2)

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Anggaran

Rp1.213.476.000,00. Realisasi Rp1.101.675.859,00 atau 90,79%; 3)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Anggaran

Rp599.253.750,00. Realisasi Rp596.758.750,00 atau 99,58%; 4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, Anggaran Rp177.345.000,00. Realisasi Rp175.024.350,00 atau 98,69%;

5)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Anggaran Rp1.424.080.850,00. Realisasi Rp1.342.102.200,00 atau 94,24%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 masih ditemui

berbagai permasalahan, yaitu : 1)

Penyusutan luas lahan produktif menyebabkan penurunan areal tanam yang berdampak pada penurunan produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah mengendalikan laju alih lahan pertanian melalui pengetatan perijinan dan peningkatan mutu intensifikasi;

2)

Penurunan produktivitas maupun produksi tanaman pangan terutama padi disebabkan terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman seluas 10.714 Ha pada tahun 2013. Solusi yang dilakukan dengan mengurangi penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman;

3)

Terdapat 5 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan dari keseluruhan 86 Desa di wilayah Kabupaten Sleman yang tergolong kategori Desa Potensi Rawan Pangan dan Gizi, lebih disebabkan pada indikator akses pangan (presentase KK miskin melebihi 40% pada tahun 2012). Solusi yang dilakukan adalah melakukan percepatan pelaksanaan intervensi yang difokuskan pada peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan jumlah KK miskin, melalui kegiatan Fasilitasi Daerah Rawan Pangan dan Gizi, Fasilitasi Desa Mandiri Pangan, Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 93

Masyarakat serta Penguatan Kelembagaan Akses Pangan Masyarakat pada tahun 2013.

v.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Alokasi

anggaran

Masyarakat

dan

untuk

Desa

penyelenggaraan

Urusan

Rp4.322.454.610,00

Pemberdayaan

terealisasi

sebesar

Rp4.179.191.210,00 atau sebesar 96,69%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, anggaran sebesar Rp747.540.000,00 realisasi Rp720.158.500,00 atau 96,34%;

2)

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, anggaran sebesar Rp84.870.000,00 realisasi Rp77.908.000,00 atau 91,80%;

3)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, anggaran sebesar Rp2.969.084.710,00 realisasi Rp2.869.069.160,00 atau 96,63%;

4)

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, anggaran sebesar Rp264.125.000,00 realisasi Rp256.463.650,00 atau 97,10%;

5)

Program

Pengembangan

Ekonomi

Pedesaan,

anggaran

sebesar

Rp256.834.900,00 realisasi sebesar Rp255.591.900,00 atau 99,52% Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada tahun 2013 masih ditemui permasalahan, yaitu: 1)

Kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya perangkat desa baru dalam pengelolaan administrasi keuangan desa perlu ditingkatkan. Solusi yang dilakukan dengan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa dan optimalisasi peran pembinaan oleh kecamatan;

2)

Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun prosesnya. Solusi yang dilakukan melakukan pendampingan dan pengarahan.

w.

Urusan Wajib Statistik Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik melalui Program

Pengembangan

Data,

Informasi

dan

Statistik

Daerah

sebesar

Rp2.322.244.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.249.454.850,00 atau sebesar 96,87%. Permasalahan yang dihadapi pada urusan statistik adalah : 1.

Kurang validnya data karena para pengelola data belum berpedoman pada acuan

yang

sama.

Solusi

yang

ditempuh

dengan

melakukan

penyuluhan/sosialisasi perundangan di bidang statistik mulai di tingkat padukuhan sampai tingkat kabupaten; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 94

2.

Kewenangan penyusunan, pengelolaan data yang tetap di pusat (BPS, BPN dsbnya) namun ada juga yang merupakan kewenangan daerah berdasar PP 41 Tahun 2007, misalnya data kependudukan, terdapat 2 data (data ganda) karena pendekatan / metodologi untuk mendapatkannya berbeda. Solusi yang ditempuh adalah denganmeningkatkan koordinasi antara BPS dan SKPD terkait, serta memberikan masukan ke pemerintah pusat agar menggunakan kriteria/acuan/indikator yang sama dan dalam setiap penggunaan data disebutkan sumbernya.

x.

Urusan Wajib Kearsipan Pada tahun 2013, alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

kearsipan adalah sebesar sebesar Rp922.730.500,00 dengan realisasi sebesar Rp916.464.415,00 atau 99,32%, yaitu: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

dengan

anggaran


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp83.608.000,00 realisasi Rp82.214.000,00 atau 98,33%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan anggaran Rp56.145.250,00 realisasi Rp55.663,550,00 atau 99,14%

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan,

dengan

anggaran

Rp71.275.000,00

realisasi

Rp71.268.350,00 atau 99,99% 5)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan anggaran Rp135.415.000,00 realisasi Rp135.406.250,00 atau 99,99%

6)

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dengan anggaran Rp290.672.500,00 realisasi Rp290.169.740,00 atau 99,79%

7)

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan anggaran Rp38.625.000,00 realisasi Rp38.619.000,00 atau 99,98%

8)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, dengan anggaran Rp98.557.000,00 realisasi Rp96.946.550,00 atau 98,37% Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan adalah:

1)

Sarana prasarana dan kualitas SDM kearsipan di semua SKPD belum memadai, solusi yang ditempuh melalui optimalisasi sumberdaya yang ada dan pembinaan SDM kearsipan;

2)

Pamanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip belum optimal. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan kearsipan dan mengintensifkan sistem manual. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 95

y.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

komunikasi

dan

informatika sebesar Rp1.523.379.250,00 realisasi Rp1.444.930.316,00 atau 94,85%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa anggaran

Rp1.508.719.250,00

terealisasi

Rp1.430.670.316,00

atau

94,83%; 2)

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, anggaran sebesar Rp14.660.000,00 terealisasi Rp14.260.000,00 atau 97,27%. Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua penyedia jasa di

Kabupaten Sleman mempersiapkan diri untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik (PSE). Solusinya mengadakan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada Pengguna Anggaran dan penyedia barang dan jasa untuk mempergunakan aplikasi pengadaan secara elektronik.

z.

Urusan Wajib Perpustakaan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah

sebesar

Rp1.061.433.800,00

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

Perkantoran,

dengan

anggaran

Rp1.019.217.388,00, atau 96,02%, yaitu: 1)

Program

Pelayanan

Administrasi


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp213.800.000,00 realisasi Rp199.223.153,00 atau 93,18%;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp47.268.500,00 realisasi Rp45.338.075,00 atau 95,92%;

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan

Keuangan,

dengan

anggaran

Rp50.418.000,00

realisasi

Rp47.258.050,00 atau 93,73%; 5)

Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

dengan anggaran Rp613.312.300,00 realisasi Rp600.090.500,00 atau 97,84%.


II - 96

Permasalahan yang masih dihadapi dalam urusan perpustakaan adalah: 1)

Prasarana, sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan belum optimal. Solusi yang yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sarana, prasarana, maupun SDM yang tersedia;

2)

Budaya

baca,

pembinaan

perpustakaan,

sosialisasi

dan

promosi

perpustakaan juga belum optimal, baik dari segi pembiayaan maupun networking-nya.

Solusi

yang

yang

dilakukan

adalah

dengan

mengintensifkan pembinaan, sosialisasi, dan promosi perpustakaan melalui media massa dan networking.

h.

Urusan Pilihan Pertanian Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian sebesar


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, anggaran Rp235.273.450,00 dengan realisasi Rp 228.430.950,00 atau 97,09%;

2)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp513.629.150,00 dengan realisasi Rp 490.883.350,00 atau 95,57%;

3)

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan,

anggaran Rp 791.995.000,00 dengan realisasi Rp735.034.750,00 atau 92,81%; 4)

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan,

anggaran

Rp6.927.989.360,00 dengan realisasi Rp5.743.864.964,00 atau 82,91%; 5)

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan, anggaran Rp402.430.000,00 dengan realisasi Rp395.340.000,00 atau 98,24%;

6)

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak, anggaran

Rp243.890.000,00 dengan realisasi Rp234.203.150,00 atau 94,10%; 7)

Program

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan,

anggaran

Rp52.669.900.000,00 dengan realisasi Rp52.469.900,00 atau 99,62%; 8)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, anggaran Rp64.840.000,00 dengan realisasi Rp66.592.500,00 atau 98,08%;

9)

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan,

anggaran

Rp380.100.000,00 dengan realisasi Rp359.380.000,00 atau 94,55%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah : 1)

Produktivitas

pertanian

tanaman

pangan

belum

maksimal,

karena

kandungan bahan organik dalam tanah yang rendah akibat penggunaan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 97

pupuk yang tidak seimbang terutama pupuk kimia yang berlebihan dan adanya serangan OPT yang mengakibatkan menurunnya produktivitas hasil pertanian. Solusi yang dilaksanakan adalah memperbaiki unsur hara tanah dengan menggalakkan penggunaan pupuk berimbang terutama pemakaian pupuk organik/kandang dan memberikan fasilitasi pengendalian OPT dan meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam pengendalian OPT; 2)

Produksi daging menurun karena menurunnya jumlah sapi yang dipotong dan konsumsi masyarakat beralih ke daging unggas. Solusi yang ditempuh dengan memberikan bantuan sapi dan sarana produksi bagi kelompok ternak;

3)

Produksi tebu menurun karena penurunan luas panen, produktivitas dan rendemen. Solusi yang ditempuh dengan fasilitasi bongkar ratoon, pemurnian bibit, dan fasilitasi alat mesin pertanian.

i.

Urusan Pilihan Kehutanan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar

Rp1.600.007.800,00 realisasi Rp 1.518.235.990,00 atau 94,89%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut : 1)

Rp64.925.800,00 dengan realisasi Rp 61.873.300,00 atau 95,30%;

2)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan,anggaran Rp1.535.082.000,00 dengan realisasi Rp1.456.362.690,00 atau 94,87%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013, masih ditemui

permasalahan yaitu hutan rakyat yang rusak akibat erupsi Gunungapi Merapi belum dapat dilakukan rehabilitasi secara optimal, karena timbunan material tersebut tidak bisa ditanami tanaman keras. Upaya yang telah dilakukan adalah penghijauan dan konservasi tanah di lahan kritis dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

j.

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran sebesar

Rp6.461.522.200,00 terealisasi sebesar Rp5.230.934.375,00 atau 80,96%. Secara rinci anggaran masing-masing program sebagai berikut: 1)

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, anggaran sebesar Rp886.822.500,00 terealisasi sebesar Rp862.301.875,00 atau 97,24%;

2)

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, anggaran sebesar Rp124.945.000,00 terealisasi sebesar Rp120.628.700,00 atau 96,55%;

3)

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan,

anggaran

Rp5.188.350.700,00 terealisasi sebesar Rp4.001.776.200,00 atau 77,13%; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 98

4)

Program

Pengembangan

Energi

Terbarukan,

anggaran

sebesar

Rp261.404.000,00 terealisasi sebesar Rp246.227.600,00 atau 94,19%. Permasalahan dalam urusan Energi dan Sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineraladalah Peraturan tentang perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Sleman sudah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Batuan. Namun Perda ini belum dapat diimplementasikan karena Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sampai saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga izin pertambangan tidak bisa dikeluarkan. Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan Kabupaten yang lain di DIY telah menyusun draft Rencana WUP dan telah dikoordinasikan dengan Pemda DIY serta dikirim ke Pemerintah Pusat, tetapi sampai saat ini belum mendapat pengesahan dari Pemerintah Pusat, hal ini berakibat Pemerintah Kabupaten Sleman belum dapat mengeluarkan Izin Pertambangan. Solusi yang dilakukan dengan upaya penertiban pertambangan yang sudah ada bertujuan normalisasi sungai berdasarkan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) dan pembinaan penambangan yang berwawasan lingkungan

k.

Urusan Pilihan Pariwisata Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata

sebesar

Rp2.389.145.920,00 realisasi Rp2.302.419.720,00 atau 96,37%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1)

Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata,

anggaran sebesar

Rp1.254.032.950,00 terealisasi Rp1.224.032.450,00 atau 97,62%; 2)

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata,

anggaran

sebesar

Rp866.963.970,00 terealisasi Rp818.433.470,00 atau 94,40%; 3)

Program Pengembangan Kemitraan, anggaran sebesar Rp268.149.000,00 terealisasi Rp259.753.800,00 atau 96,87%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui


Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku wisata. Solusi yang dilakukan adalah pembinaan kepada pelaku wisata melalui pelatihan dan penyuluhan;

2)

Belum optimalnya ketersediaan prasarana sarana pendukung yang terdapat di objek wisata. Solusi yang dilakukan adalah perbaikan dan melengkapi prasarana sarana pariwisata; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 99

3)

Pemaketan wisata belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah koordinasi dan kerja sama antar pelaku wisata.

l.

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebesar


Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan,

anggaran

sebesar

Rp3.720.034.310,00 realisasi Rp3.506.564.500,00 atau 94,26%. 2)

Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan, anggaran sebesar Rp 57.000.000,00 realisasi Rp56.922.000,00 atau 99,86%.

3)

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, anggaran sebesar Rp103.595.000,00 realisasi Rp103.125.000,00 atau 99,55%.

4)

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, anggaran sebesar Rp47.840.000,00 realisasi Rp47.430.000,00 atau 99,41%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui

permasalahan,

yaitu

tingginya

harga

pakan

pabrikan

masih

menjadi

permasalahan dalam budidaya perikanan, solusi yang telah dilakukan adalah dengan pengembangan pakan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan. m.

Urusan Pilihan Perdagangan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan sebesar

Rp16.661.674.150,00 realisasi Rp14.583.923.985,61 atau 87,53%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1)

Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan,

anggaran sebesar Rp141.861.000,00 realisasi Rp140.671.300,00 atau 99,16%; 2)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, anggaran sebesar Rp779.210.500,00 realisasi Rp642.014.852,00 atau 82,39%;

3)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, anggaran sebesar Rp102.948.000,00 realisasi Rp101.340.300,00 atau 98,44%;

4)

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, anggaran sebesar Rp441.720.000,00 realisasi Rp381.820.700,00 atau 86,44%;

5)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi, anggaran sebesar Rp14.654.170.650,00 realisasi Rp12.799.636.483,61 atau 87,34%; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 100

6)

Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, anggaran sebesar Rp541.764.000,00 realisasi Rp518.440.350,00 atau 95,69%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 masih ditemui


Harga barang yang beredar khususnya barang dalam pengawasan belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran barang;

2)

Rendahnya daya saing produk Sleman di pasar global maupun nasional terutama dalam mengimbangi produk-produk impor. Solusi yang telah dilakukan adalah melalui peningkatan mutu produk;

3)

Kondisi sebagian pasar tradisional yang sudah tidak lagi mampu secara optimal mengakomodasi kebutuhan dan kenyamanan pedagang

serta

tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses yang praktis dan nyaman dalam berbelanja. Solusi yang ditempuh adalah dengan pendampingan pembangunan pasar, pemeliharaan bangunan pasar dan melakukan rehabilitasi beberapa pasar tradisional serta pendampingan dan pembinaan kepada pedagang pasar dalam penataan dagangan dan pelayanan kepada konsumen. n.

Urusan Pilihan Perindustrian Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perindustrian sebesar

Rp946.983.000,00 realisasi Rp799.242.700,00 atau 84,40%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1)

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, anggaran sebesar Rp606.482.500,00 realisasi Rp477.340.200,00 atau 78,71%;

2)

Program pengembangan industri kecil dan menengah, anggaran sebesar Rp340.500.500,00 realisasi Rp321.902.500,00 atau 94,54%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui


Ketergantungan bahan baku dari luar daerah bagi industri tertentu. Solusi yang dilakukan adalah pengembangan bahan baku industri, penggunaan bahan baku substitusi dan kerja sama dengan daerah lain;

2)

Produk industri yang dihasilkan kurang dapat memenuhi selera pasar, baik dari sisi desain, kreasi, maupun kualitas. Solusi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang industri kreatif, disamping itu juga meningkatkan kualitas produk dengan inovasi teknologi;

3)

Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM. Solusi yang dilakukan adalah pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 101

o.

Urusan Pilihan Transmigrasi Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi melalui

program

transmigrasi

regional

sebesar

Rp480.185.000,00

realisasi

Rp207.220.900,00 atau 43,15%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1)

Terdapat 40 KK calon transmigran yang tidak bisa diberangkatkan karena: a)

Ketidaksiapan daerah penempatan di Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat 10 KK dan Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara 10 KK;

b)

Terbatasnya kuota penempatan sehingga masuk daftar tunggu untuk penempatan tahun berikutnya (20 KK). Solusi yang dilakukan adalah calon transmigran akan diberangkatkan pada tahun 2014.

2)

Bantuan Modal bagi transmigran tidak seluruhnya didukung oleh peraturan yang memadai. Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Nakertrans Republik Indonesia. Calon lokasi penempatan transmigrasi belum siap oleh pemerintah daerah

penempatan. Solusi yang dilakukan adalah mengganti lokasi penempatan transmigrasi di tahun berikutnya melalui kerja sama antar daerah. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2015 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional. Beberapa

permasalahan

yang

berhubungan

dengan

prioritas

pembangunan daerah tahun 2013 diantaranya sebagai berikut:

1.

Peningkatan

dan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

untuk

penciptaan lapangan kerja; Peningkatan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja terdiri dari beberapa urusan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: urusan penanaman modal, urusan koperasi dan UKM, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan tenaga kerja dan urusan pariwisata. Kinerja sektor ekonomi di Sleman lebih didominasi oleh sektor tersier yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang memberikan kontribusi terbesar RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 102

dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku yaitu 22,50%. Namun sektor ini belum mampu berkontribusi banyak dalam menyerap tenaga kerja karena karakteristiknya lebih ke padat modal. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi yaitu 5,52%. Sektor yang berpotensi dalam upaya pengurangan pengangguran adalah sektor industri pengolahan melalui industri kecil dan rumah tangga yang jumlahnya selama tiga tahun terakhir meningkat rata-rata 1,36%. Namun demikian, masih ada permasalahan yang dihadapi, yaitu : 1)

Pelayanan perijinan kepada investor belum sesuai dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan pra investasi oleh masyarakat dan aparat belum terkondisi dengan baik

2)

Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM masih rendah.

3)

Ketersediaan bahan baku industri kecil masih terbatas.

4)

Kelancaran distribusi bahan pokok dan bahan strategis belum optimal.

5)

Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai.

6)

Daya saing produk paket wisata belum optimal.

2.

Penanggulangan kemiskinan; Kemiskinan dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat

dalam mengakses pelayanan dasar. Persentase kemiskinan masih tinggi yaitu 15,85% dengan jumlah KK miskin sebanyak 49.471 KK. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan

melalui kebijakan peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan dan pendapatan masyarakat. Dalam penanggulangan kemiskinan, masih ditemui berbagai permasalahan sebagai berikut : 1)

Belum sinkronnya antara data pusat/TNP2K dengan data SIM kemiskinan Kabupaten Sleman

2)

Belum optimalnya peran swasta, perguruan tinggi dan masyarakatdalam program penanggulangan kemiskinan

3)

Kurangnya sinergi integrasi dan koordinasi antara pusat dan daerah dan antar SKPD.

3.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan

atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi)

yang

meliputi

pelayanan

dasar

(substantif)

dan


pelayanan II - 103

administrasi. Pelayanan dasar menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permukiman, perlindungan sosial, keamanan, dan lain-lain. Sedangkan pelayanan administrasi menyangkut pelayanan pendataan sebagai konsekuensi dari status warga negara atau penduduk suatu wilayah/daerah seperti pelayanan KTP, perijinan usaha, kartu keluarga, administrasi kepemilikan aset (sertifikat tanah, kendaraan, dll). Dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut, SKPD berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh 15 Kementerian. Pencapaian SPM sebagian besar telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah pusat, misalnya rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah Linmas di Kabupaten Sleman sudah jauh melebihi apa yang dipersyaratkan dalam SPM yang seharusnya coverage 50% pada tahun 2015 tetapi di Sleman saat ini coveragenya sudah mencapai 66,85%. Selain berpedoman pada SPM, SKPD melaksanakan ketugasannya berdasarkan SOP. Namun dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik ini, masih dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut : 1)

Pelayanan kepada masyarakat belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan belum terintegrasi;

2)

Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal

3)

Pencapaian 15 SPM belum seluruhnya memenuhi target

4)

Kerjasama akademisi, swasta, pemerintah dan masyarakat belum optimal

5)

Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakatdesa, dan tatakelola pemerintahan desa.

6)

Perangkat pengawas perijinan belum berjalan dengan optimal.

4.

Menjaga kualitas kesehatan; Dalam rangka menjaga kualitas kesehatan diperlukan distribusi sarana dan

prasana maupun tenaga kesehatan yang merata dan harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme. Dukungan tenaga kesehatan yang mencukupi akan mampu menjamin terpenuhinya layanan kesehatan, salah satunya ditunjukkan dengan pemenuhan persalinan oleh tenaga kesehatanyang mencapai 99,86% diatas target nasional sebesar 95%. Pencapaian indikator kesehatan lainnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, antara lain rata-rata Usia Harapan Hidup mencapai 76,08 tahun, Cakupan Rumah Tangga Sehat sebesar 83,82% dan Cakupan penggunaan Air Bersih sebesar 95,14%. Cakupan penggunaan jamban keluarga sebesar 75,11% dan cakupan penggunaan SPAL di Kabupaten Sleman sebesar 59,62% masih dibawah target nasional. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 104

Jaminan kesehatan masyarakat miskin perlu diimbangi dengan pola pemberdayaan, peningkatan pengetahuan kesehatan masyarakat dan kerjasama swasta, dan sistem subsidi silang. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat diarahkan kepada sistem yang lebih mencerminkan pada pelayanan prima secara adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut diatas masih ditemui permasalahanpermasalahan: 1)

Sarana dan prasarana sanitasi belum memadai;

2)

Kasus balita gizi buruk masih ada;

3)

Penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan;

4)

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat yang belum optimal;

5)

Masih terdapat potensi penyakit endemik.

5.

Menjaga kualitas pendidikan; Upaya pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi

perlu terus dilakukan dengan menitikberatkan sektor pendidikan pada programprogram yang mendukung pelaksanaan wajib belajar pada tingkat dasar dan menengah (12 Tahun). Pencapaian di bidang pendidikan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, antara lain APM di semua jenjang pendidikan meningkat, Angka Melek Huruf mencapai 93,99% dan rata-rata kelulusan di semua jenjang pendidikan diatas 95%. APK SMA/SMK masih rendah yaitu 77,69%, dikarenakan banyaknya siswa lulusan SMP/MTs dari wilayah Sleman yang melanjutkan ke SMA/SMK di luar wilayah Sleman. Namun demikian, masih ditemui permasalahan sebagai berikut : 1).

Belum banyak pilihan sekolah unggulan;

2).

Masih adanya penduduk yang buta huruf;

3).

Kompetensi lulusan SMK belum sesuai pasar kerja;

4).

Masih terdapatnya pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi S1/D4;

5).

Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai.

6.

Peningkatan kualitas sarana prasarana publik; Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama

dalam mendukung terciptanya tingkat keberhasilan pembangunan. Ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 105

secara langsung oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk permukiman perlu terus ditingkatkan, demikian pula dalam penyediaan air baku. Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan perlu diarahkan kepada rumah vertikal atau rumah susun terutama bagi masyarakat di perkotaan atau masyarakat perbatasan. Hal ini untuk mengantisipasi semakin berkurangnya ruang terbuka serta dalam rangka mempermudah intervensi program dan kegiatan pembangunan. Di lain pihak, diperlukan peningkatan kemampuan pengendalian dan pengawasan pembangunan prasarana dan sarana terutama melaui perizinan yang konsisten dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku baik pada tingkat pusat maupun daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah : 1).

Prasarana dan sarana infrastruktur belum seluruhnya dalam kondisi baik (rata-rata masih dibawah 50%);

2).

Tingkat kerusakan prasarana dan sarana irigasi masih cukup tinggi;

3).

Belum berfungsinya secara optimal Rencana Tata Ruang yang dapat berperan menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program pembangunan daerah.

7.

Menjaga stabilitas ketahanan pangan; Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi

setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau bagi setiap individu. Kebutuhan akan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Kondisi ketahanan pangan dapat dicirikan dengan terpenuhinya komoditas pangan pokok di masyarakat, dimana kebutuhan karbohidrat asal beras merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, disamping kebutuhan pangan lainnya yang juga harus dipersiapkan. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan luasan lahan, kebijakan penataan ruang serta aktivitas

sosial ekonomi masyarakat

yang terus

berkembang,

terdapat

permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu : 1)

Menurunnya kesuburan tanah pertanian;

2)

Penurunan suplai air irigasi;

3)

Tingginya penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan;

4)

Belum optimalnya pendampingan oleh penyuluh pertanian;

5)

Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.


II - 106

8.

Menjaga kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya dilakukan pada

mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat melalui penegakan hukum. Penanganan permasalahan pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah/padat perlu ditingkatkan, melalui peningkatan intensitas pengendalian dan pengawasan. Pencemaran merupakan akibat dari aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kepentingan umum, sehingga perlu menerapkan sanksi dan retribusi terhadap setiap kegiatan yang menghasilkan pencemaran termasuk limbah domestik. Kondisi penegakan hukum lingkungan, yaitu telah dilakukan pembinaan pada 27 kasus di tahun 2011, dan 23kasus di tahun 2012. Namun dalam upaya menjaga kualitas SDA dan lingkungan hidup ini masih ada permasalahan yang dihadapi, yaitu : 1).

Persentase penanganan sampah masih rendah;

2).

Penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim global;

3).

Belum optimalnya upaya konservasi sumber daya air;

4).

Terdapatnya kasus pelanggaran lingkungan;

5).

Masih terdapatnya lahan kritis.

8.

Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan paska bencana; Sebagai wilayah yang rawan bencana, terutama bencana erupsi gunung

berapi,

perlu

dilakukan

penyusunan

prosedur,

tahapan

mitigasi

serta

penanganan bencana yang sederhana/mudah diterapkan. Penanggulangan bencana lebih ditekankan pada mitigasi bencana. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengendalikan aktifitas budidaya di daerah rawan bencana. Upaya-upaya tersebut harus bersinergi dengan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi di wilayah bencana. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut masih ditemui permasalahan sebagai berikut : 1)

Kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana masih rendah;

2)

Prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana belum memadai;

3)

Prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan publik, irigasi yang rusak akibat erupsi Merapi belum sepenuhnya terpulihkan.

9.

Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Kondisi keamanan dan

ketertiban merupakan faktor yang sangat

berpengaruh dalam kesuksesan penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 2014 mendatang, akan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

II - 107

berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban terus dilakukan dengan meningkatkan rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk yaitu dari 1,45 di tahun 2011 meningkat menjadi 1,50 di tahun 2012, mengoptimalkan kinerja linmas, dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 71,26%. Rasio jumlah linmas saat ini sudah diatas SPM. Namun demikian masih ada permasalahan yang dihadapi, yaitu : 1)

Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat;

2)

Penegakan Perda belum optimal;

3)

Potensi

gangguan

keamanan

dan

ketertiban

berkaitan

dengan

penyelenggaraan Pemilihan legislatif dan Presiden; 4)

Prasarana dan sarana keamanan dan ketertiban belum memadai.

10. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Pemerintah Kabupaten Sleman senantiasa berupaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2011 sebesar 74,75. Sedangkan IPM tahun 2011 sebesar 78,79, sehingga masih ada ketimpangan sebesar 4,04. Namun upaya peningkatan kesetaraan gender ini, masih terdapat permasalahan sebagai berikut : 1)

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah;

2)

Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;

3)

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada.


II - 108

Kesejahteraan petani/nelayan dan Peningkatan produksi perikanan

4

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat yang belum optimal

Kualitas SDM pelayanan kesehatan yang masih kurang dan penyebarannya tidak merata

-

- Prosentase penduduk miskin masih tinggi

- Masih tingginya angka kemiskinan

II - 109

-

Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah

- Sarana dan prasarana belum memadai

pendidikan

SLEMAN Pelayanan kepada masyarakat belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan belum terintegrasi

- Penyebaran guru yang tidak merata

DIY Masih rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi


Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria) dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata

3

2

NASIONAL Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 secara bertahap dan Pelaksanaan pendidikan menengah universal

NO 1

Tabel 2.64 Identifikasi Isu Penting dan Masalah Mendesak

10

-

masih

Potensi gangguan keamanan dan

-

Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

II - 110

Rendahnya kualitas data dan nilai beberapa indikator lingkungan hidup sehingga berdampak pada rendahnya nilai IKLH -

-

-

terbuka

SLEMAN Prasarana dan sarana infrastruktur belum seluruhnya dalam kondisi baik

Tingkat pengangguran cukup tinggi

DIY

Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah

-


Pembangunan Daerah Tertinggal serta Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan Pembinaan masyarakat bidang

9

8

7

6

NASIONAL Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi Penurunan Biaya Logistik Nasional dan Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Pengendalian perubahan iklim dan Peningkatan kualitas lingkungan

NO 5

Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah

Prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana belum memadai

-

SLEMAN ketertiban berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada -

II - 111

Merupakan derah potensi rawan bencana (antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, angin puting beliung)

-

-

DIY


-

13

12

14

NASIONAL

Akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri nonmigas serta Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Peningkatan kerukunan beragama dan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional -

Polhukam

11

NO


II - 112


II - 113

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents