BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002. Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten yang berada di pedalaman Pulau Kalimantan di DAS (Daerah Aliran Sungai Barito dengan luas wilayah 2.370.000 ha (23.700 km2) atau 15.43 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 Kecamatan, 115 desa dan 9 kelurahan yang terlihat pada tabel 2.1 berikut ini : Tabel 2.1. Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya Kecamatan
Ibukota
Jumlah Desa/Kelurahan
1.
Permata Intan
Tumbang Lahung
10/2
2.
Sungai Babuat
Tumbang Bantian
6
3.
Murung
Puruk Cahu
13/2
4.
Laung Tuhup
Muara Laung
23/3
5.
Barito Tuhup Raya
Makunjung
6.
Tanah Siang
Saripoi
7.
Tanah Siang Selatan
Dirung Lingkin
6
8.
Sumber Barito
Tumbang Kunyi
8/1
9.
Seribu Riam
Muara Joloi
7
Tumbang Olong
5
10. Uut Murung
11 26/1
Jumlah
115/9
Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2012
6
Perbandingan luas masing-masing kecamatan terhadap total luas wilayah Kabupaten Murung Raya dapat terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini : Tabel 2.2. Luas Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan
1.
Permata Intan
804
% Terhadap luar Murung Raya 3.39
2.
Sungai Babuat
423
1.78
3.
Murung
730
4.80
4.
Laung Tuhup
1.611
6.80
5.
Barito Tuhup Raya
1.500
6.33
6.
Tanah Siang
1.239
5.23
7.
Tanah Siang Selatan
310
1.31
8.
Sumber Barito
1.797
11.80
9.
Seribu Riam
7.023
19.63
10. Uut Murung
7.263
30.65
23.700
100.00
Luas Area (Km2)
Kecamatan
Jumlah Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2012
Pada peta bumi, posisi Kabupaten Murung Raya terletak di bagian timur laut wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni pada posisi 113012’40,98”11506,98”-11508’6,52”BT dan 0051’51,87”
LS – 0047’25,24” LU dengan batas-
batas wilayah administratif yakni sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Jabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Murung Raya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di pedalaman Pulau Kalimantan dan terletak di daerak khatulistiwa yaitu pada posisi 1130 12’ 40,98”-1150 8 6,25” BT dan 00 47’ 25,24” LU, dengan batas-batas wilayah antara lain : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Barat.
7
Luas daerah Kabupaten Murung Raya lebih kurang 23.700 Km2 dan terdiri dari 10 kecamatan dan 115 desa dan 9 kelurahan sehingga jumlah total desa/kelurahan adalah 124 desa/kelurahan. Pada umumnya Kabupaten Murung Raya dari sebelah selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerangan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito. Bagian wilayah dengan kemiringan 215% tersebar di semua kecamatan seluas 1.785 Km2 (21,5%). Bagian wilayah dengan kemiringan 15-40% terbesar di semua kecamatan seluas 4.275 Km2 (51,5%) dan bagian wilayah kemiringan di atas 40% seluas 2.075 Km2 (25%). Sungai yang berda kemiringan Murung Raya terdapat Sungai Barito yang sejalur dengan Kabupaten Barito Utara dengan panjang sungai lebih kurang 900 Km dan lebar rata-rata 650 m dengan kedalaman rata-rata 8 m yang bermuara di laut jawa. Menurut keadaan wilayahnya Kabupaten Murung Raya tanahnya terdiri darai berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 123-700 m. Sedangkan dataran terdapat dengan bagian Selatan membentang saejauh lebih kurang 150 km ke Utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman kurang dari 7. Pada sisi kiri dan kanan dataran rendah tersebut terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan dan patahan, terdapat adanya tanah berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku dan batu-batuan lainnya. Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Murung Raya yaitu :
Aluvial terdapat di aliran sungai,
Regosol, terdapat menyebar di bagian selatan wilayah Kabupaten Murung Raya,
Podsolik, merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku, terdapat pada wilayah yang berbukit,
Kambisol
Okisol (Laterik) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas,keadaan medan bergelombang dan berbukit. Iklim di daerah Kabupaten Murung Raya termasuk iklim tropis yang
lembab dan panas, sesuai pengamatan Stasiun Meteorologi Bendara Beringin
8
Muara Teweh, keadaan curah hujan rata-rata di Kabupaten Murung Raya adalah sekitar 252,3 dengan jumlah hari hujan rata-rata 16 hari. Curah hujan mulai menunjukan peningkatan pada bulan Oktober, September dan Desember, sedangkan curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember. Tingkat curah hujan sangatlah berpengaruh pada beberapa bagian ekonomi seperti pengangkutan batubara dan kegiatan pertanian pangan terutama padi. 2) Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya s/d tahun 2011 : 98.480 jiwa,dimana jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 51.180 jiwa dan perempuan berjumlah 47.300 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 23.134 kk. Sedangkan Penduduk Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 26 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 18 jiwa, dan perempuan sebanyak 8 jiwa. a. Penyebaran dan Pertumbuhan Penduduk Penyebaran dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Murung Raya tahun 2011 yang dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3. Jumlah Keluarga, Rata-rata Penduduk Per Keluarga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011
Kecamatan
Rata-rata
Luas
Kepadatan
(Km2)
Penduduk
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Per Kepala Keluarga
Kepala Keluarga
1.
Permata Intan
804
14
4
2.656
2.
Sungai Babuat
423
5
5
499
3.
Murung
730
42
4
7.263
4.
Laung Tuhup
1.611
12
4
4.706
5.
Barito Tuhup Raya
1.500
3
4
1.024
6.
Tanah Siang
1.239
10
5
2.760
7.
Tanah Siang Selatan
310
16
4
1.164
8.
Sumber Barito
2.797
3
4
1.784
9.
Seribu Riam
7.023
1
4
846
10. Uut Murung
7.263
1
6
432
23.700
4
4
23.134
Jumlah
Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2012
9
2.1.2.
Rasio Ketergantungan Penduduk Rasio
ketergantungan
atau
angka
beban
tanggungan
adalah
banyaknya penduduk 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas (yang merupakan penduduk yang ditanggung) dibandingkan dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun, sebagai penanggung). Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2009 sd. tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4. Persentase Penduduk Dirinci menurut Daerah Tempat Tinggal Kelompok umur Rasio Ketergantungan Murung Raya Tahun 2009-2011 Tahun
Kelompok Umur
Rasio
0-14
15-64
65+
Ketergantungan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2009
34.279
61.383
3.172
61
2010
35.422
61.591
2.501
62
2011
34.960
61.051
2.469
61
Sumber : Data Pokok Pembangunan Kab. Murung Raya Tahun 2012
Melalui tabel 2.4. dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Murung Raya pada tahun 2009 – 2011 secara berturut-turut stabil di angka 61, artinya bahwa setiap 100 penduduk usia 15 - 64 tahun menanggung sekitar 61 orang penduduk usia 0-14 dan 65 tahun ke atas. Sedangkan pada tahun 2011, angka ketergantungan Kabupaten Murung Raya menurun menjadi 61. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Murung Raya terbagi menjadi 10 kecamatan. Selama kurun waktu dua tahun ini dipersebaran penduduk Murung Raya masih tidak merata. Hal ini akibat kondisi sarana jalan darat yang menghubungkan antara kecamatan atau desa kadangkadang tidak memungkinkan untuk dilalui bahkan belum ada. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk untuk kecamatan dengan dengan sarana transfortasi kurang baik sangat kecil. Sebagai contoh Kecamatan Seribu Riam yang kepadatan penduduknya hanya 1 orang per Km persegi. Namun demikian jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya terus mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk dapat dinyatakan dalam 2 (dua) bentuk kepadatan yaitu kepadatan secara geografis dan agraris. Kepadatan geografis membandingkan jumlah penduduk terhadap luas tanah atau lahan yang
10
diusahakan baik oleh pemerintah, swasta/perusahaan dan masyarakat sendiri termasuk pemukiman penduduk. Lahan yang diusahakan bisa berupa perkampungan sawah, ladang/tegal, perkebunan, rawa/tambak serta semak belukar. Kepadatan penduduk Kabupaten Murung Raya semenjak mengalami pemekaran kabupaten belum mengalami perubahan, yaitu 4 orang penduduk per 1 (satu) Km2 wilayahnya. Demikian pula halya masing-masing kecamatan tidak ada perubahan angka kepadatan penduduk per kecamatan dalam kurun tiga waktu terakhir. Penduduk yang masih jarang ini merupakan salah satu peningkatan usaha pengembangan daerah, oleh karena itu program penambahan penduduk pada wilayah-wilayah yang sesuai peruntukannya seperti program transmigrasi perlu digagalkan. Tabel 2.5. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2011 Kelompok
Rasio Jenis
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0-4
5.974
5.914
11.888
101
5-9
6.380
6.110
12.490
104
10-14
5.484
5.098
10.582
108
15-19
4.451
4.356
8.807
108
20-24
4.392
4.766
9.158
92
25-29
5.190
4.962
10.152
105
30-34
4.638
4.056
8.694
114
35-39
4.036
3.278
7.314
123
40-44
3.139
2.520
5.644
125
45-49
2.476
1.951
4.427
127
50-54
1.811
1.445
3.256
125
55-59
1.161
867
2.028
134
60-64
796
770
1.566
103
65-69
542
508
1.050
107
70-74
351
360
711
98
75+
359
349
708
103
Jumlah
51.180
47.300
98.480
108
Umur
Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2012
11
Kelamin
2.1.3.
Kepegawaian Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Murung Raya tahun 2011 yang dirinci menurut tingkat golongan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.6. Banyaknya Kepegawaian Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Tingkat
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
(2)
(3)
(4)
Golongan I
31
3
34
Golongan II
550
689
1.239
Golongan III
858
745
1.603
Golongan IV
312
161
473
Jumlah 2011
1.751
1.598
3.349
2010
1.691
1.469
3.160
2009
1.543
1.259
2.802
2008
1.423
1.061
2.484
Kepangkatan (1)
Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2012
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil daerah di Kabupaten Murung Raya tahun 2011 yang dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7. Jumlah Kepegawaian Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Tingkat
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
(2)
(3)
(4)
Sekolah Dasar
19
3
22
SLTP
30
2
32
SLTA
518
333
851
DI, II III, akademi
441
589
1.030
Universitas
743
671
1.414
1.751
1.598
3.349
Pendidikan (1)
Jumlah 2011
12
2010
1.691
1.469
3.160
2009
1.543
1.259
2.802
2008
1.423
1.061
2.484
Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2012
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Murung Raya tahun 2013 yang dirinci menurut SKPD dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut SKPD Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 No.
SKPD
Jumlah
1
Sekretariat Daerah
105
2
Dinas Pendidikan
1821
3
Dinas Kesehatan
378
4
Dinas Sosnakertrans
22
5
Dinas Hubkominfo
32
6
Dinas Pekerjaan Umum
45
7
Dinas Perindagkop dan UMKM
20
8
Dinas Tanakan
41
9
Dinas Parsepor
19
10
Dinas Kehutanan
63
11
Dinas Perkebunan
28
12
Dinas Pertambangan dan Energi
31
13
Dinas PPKAD
44
14
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
18
Sipil 15
Bappeda
28
16
Badan Kesbang, Pol dan Linmas
18
17
Badan Lingkungan Hidup
22
18
Badan Pemberdayaan Masyarkat dan
18
Desa 19
Badan Kepegawaian Daerah
20
20
Inspektorat
32
21
Kantor PP dan KB
20
13
22
Kantor Satpol PP
25
23
Kantor Ketahan Pangan
13
24
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
10
25
Sekretariat DPRD
25
26
RSUD
111
27
Kecamatan Murung
59
28
Kecamatan Tanah Siang
47
29.
Kecamatan Laung Tuhup
46
30.
Kecamatan Permata Intan
36
31.
Kecamatan Sumber Barito
23
32.
Kecamatan Tanah Siang Selatan
17
33.
Kecamatan Barito Tuhup Raya
16
34.
Kecamatan Sei Babuat
16
35.
Kecamatan Uut Murung
13
36.
Kecamatan Seribu Riam
15
Jumlah
3.297
Sumber : Perhitungan BTL Tahun Anggaran 2013, APBD 2013
2.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1.
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan
dari
aspek
kesejahteraan
masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Murung Raya, sebagai berikut : 2.2.1.1.
Pertumbuhan PDRB PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Hk) tahun 2007-2011
mengalami pertumbuhan rata-rata 4,31% yaitu dari Rp. 809.394,83 Juta pada tahun 2007 menjadi Rp. 1.009.040,24 Juta pada tahun 2011. Selama tahun 2007-2011, sektor Konstruksi/bangunan, Pertambangan, Listrik, Gas dan Air Bersih yang memberikan kontribusi terbesar terhadap laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, diikuti oleh sektor keuangan, jasa-jasa, pertanian, dan industri pengolahan.
14
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Murung Raya Tahun 2007-2011 No
Sektor
2007
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
1
Pertanian
0,36
-0,71
1,31
1,38
1,73
2
Pertambangan
9,42
11,04
8,59
9,67
10,37
3
Industri Pengolahan
1,97
3,77
5,10
5,03
5,14
Listrik,
8,72
7,39
10,80
10,44
8,23
4
Gas
&
Air
Bersih
5
Konstruksi/bangunan
12,65
11,61
10,22
10,78
11,28
6
Perdagangan
3,56
4,19
4,80
7,05
4,08
7
Pengangkutan
3,18
4,88
4,27
4,35
4,21
8
Keuangan
6,71
11,48
6,26
6,74
6,31
9
Jasa-jasa
1,03
4,30
4,39
5,15
5,92
PDRB
4,31
5,21
5,18
5,98
6,29
Sumber : PDRB Murung Raya, 2011
Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Murung Raya saat ini dan terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2011 sektor ini menyumbang 37.14 persen terhadap total perekonomian Murung Raya. Dari total tersebut, 32.20 persen disumbang oleh sub sektor pertambangan non migas yaitu emas, perak, dan batu bara. Selain itu, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Murung Raya yang dimotori oleh sub sektor tanaman perkebunan yaitu perkebunan karet sebesar 11.36 persen pada tahun 2010. Walaupun
pada
penghujung
tahun
2008
sempat
terjadi
penurunan
dikarenakan krisis global, namun pada tahun 2009 harga komoditas karet perlahan menunjukkan peningkatan. Sub sektor kehutanan merupakan motor kedua di sektor pertanian, akan tetapi akibat kabijakan pelarangan illegal logging, kontribusi subsector ini terus menurun dari tahun ke tahun. Sektor jasa merupakan motor ketiga dalam menopang perekonomian Murung Raya dengan sub sektor jasa pemerintahan umum sebagai kontributor terbesar. Disusul urutan berikutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sektor ini penting
15
dalam perekonomian Murung Raya mengingat kurangnya produktivitas sektor-sektor sekunder sehingga kebutuhan masyarakat akan output sektor sekunder dapat dipenuhi melalui sektor perdagangan. Jika dikaitkan pada sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi melalui sub sektor pengangkutan mempunyai peran sangat penting. Pada tahun 2010 sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 6.07 persen. Sektor bangunan menempati urutan keenam dengan kontribusi sebesar 5.43 persen pada tahun 2010. Sektor ini terus mengalami peningkatan seiring pembangunan infrastruktur di Murung Raya. Sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun mengalami penurunan setelah tahun 2007. Diperlukan penanaman modal di berbagai jenis industri untuk dapat meningkatkan pembangunan pada sektor ini. Pada tahun 2010 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 3.17 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berada pada urutan kedelapan dengan kontribusi terhadap perekonomian Murung Raya yang pada tahun 2010 menyumbang sebesar 2.32 persen. Akibat dari krisis global pada tahun 2008, sub sektor bank memerlukan waktu yang tidak singkat dalam upaya pemulihan kembali pada saat kondisi sebelum krisis global terjadi. Pada urutan terkahir, sektor listrik dan air bersih bila dilihat dari tahun ke tahun rata-rata tidak mengalami banyak perubahan. Hal ini dikarenakan listrik merupakan barang sekunder bagi masyarakat Murung Raya, terlebih karena masih banyak daerah yang belum tersentuh listrik akibat ketersediaan listrik yang terbatas. Sedangkan air sebagai kebutuhan pokok dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat Murung Raya yang sebagian besar tinggal di daerah aliran sungai. Pada tahun 2010 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 0.45 persen.
16
Tabel 2.10 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 s.d 2011 No
Sektor
2007
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
1
Pertanian
33,34
30,83
28,88
27,32
25,72
2
Pertambangan
30,74
32,35
33,99
34,97
37,14
3
Industri Pengolahan
3,27
3,23
3,11
3,13
2,97
4
Listrik, Gas & Air Bersih
0,45
0,44
0,44
0,44
0,43
5
Konstruksi/bangunan
4,28
4,54
4,88
5,35
5,57
6
Perdangan, Hotel, & Restoran
9,36
9,36
9,52
9,89
9,86
7
Pengangkutan & Komunikasi
6,97
6,80
6,36
5,89
5,49
8
Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan
2,21
2,42
2,40
2,33
2,28
9
Jasa-jasa
9,39
10,03
10,41
10,68
10,54
100.00 100.00 100.00
100.00
100.00
PDRB Sumber : PDRB Kabupaten Murung Raya, 2011
Tabel 2.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 s.d Tahun 2011 2007 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sektor
2008
2009
2010
2011
HB
HK
HB
HK
HB
HK
HB
HK
HB
HK
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Pertanian
33,34
0,36
30,83
-0,71
28,88
1,31
27,32
1,38
25,72
1,73
Pertambangan
30,74
9,42
32,35
11,04
33,99
8,59
34,97
9,67
37,14
10,37
3,27
1,97
3,23
3,77
3,11
5,10
3,13
5,03
2,97
5,14
0,45
8,72
0,44
7,39
0,44
10,80
0,44
10,44
0,43
8,23
4,28
12,65
4,54
11,61
4,88
10,22
5,35
10,78
5,57
11,28
9,36
3,56
9,36
4,19
9,52
4,80
9,89
7,05
9,86
4,08
6,97
3,18
6,80
4,88
6,36
4,27
5,89
4,35
5,49
4,21
2,21
6,71
2,42
11,48
2,40
6,26
2,33
6,74
2,28
6,31
9,39
1,03
10,03
4,30
10,41
4,39
10,68
5,15
10,54
5,92
100.00
4,31
100.00
5,21
100.00
5,18
100.00
5,98
100.00
6,29
dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air besih Bangunan dan Kontribusi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa Jumlah
Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, Juni 2011
17
Dari tabel di atas dapat simpulkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap
perekonomian
Murung Raya.
Berdasarkan PDRB atas harga berlaku, pertumbuhan sektor ini meningkat setiap tahunnya. Dan berdasarkan nilai riil yaitu PDRB atas harga konstan, maka pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mengalami pasang surut. Pada tahun 2007 kontibusi sektor ini sempat meningkat cukup besar dan terus meningkat sampai pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 nilai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menurun sebesar yaitu 8,59 persen. Kemudian pada tahun 2010 meningkat perlahan sebesar 9,67 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian atas dasar harga berlaku juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Murung Raya, akan tetapi nilai kontribusi setiap tahunnya mengalami penurunan. Nilai tertinggi yang dikontribusikan terhadap pembentukan berada pada tahun 2007 sebesar 33,34 persen, sedangkan nilai kontribusi yang paling rendah yaitu pada tahun 2011 sebesar 25,72 persen. Untuk kontribusi terhadap PDRB secara riil atas harga konstan mengalami pasang surut. Dari tahun 2007 sampai tahun 2008 nilai sektor pertanian mengalami penurunan sampai pada nilai -0.71 persen pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu 1,31 persen, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2011 yaitu pada angka 1,78 persen. Untuk sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan walaupun tidak besar. Sedangkan untuk PDRB atas harga konstan nilai sektor industri pengolahan mengalami kenaikan dan penurunan dari angka 1,97 persen pada tahun 2007 dan mengalami kenaikan terus sampai pada tahun 2009 sebesar 5,10 persen, tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 5,03 persen. Sektor listrik, air dan gas atas harga berlaku rata-rata tidak mengalami banyak perubahan yaitu berkisar 0.44 sampai 0.45 persen. Bila dilihat pada kontribusi atas harga konstan mengalami pasang surut dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 sebesar 10,80 persen. Dan nilai terendah pada tahun 2008 sebesar 7,39 persen. Sektor bangunan dan konstruksi mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku. Untuk tahun 2011 sektor ini menyumbang 5.57 persen terhadap perekonomian Murung Raya.
18
Sedangkan atas dasar harga konstan, sektor bangunan dan konstruksi mengalami penurunan dari 12,65 persen pada tahun 2007 sampai pada tahun 2009 sebesar 10.22 persen. Kemudian pada tahun 2010 sampai tahun 2011 terus mengalami kenaikan yaitu sampai pada level 11,28 persen. Sektor perdagangan, hotel, restoran atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan mengalami peningkatan walaupun tidak besar, dan terakhir sektor ini mengalami penurunan pada tahun 2011 atas dasar harga konstan yaitu sebesar 4,08 persen. Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2011 atas harga berlaku memberikan kontribusi sebesar 5,49 persen sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 4,21 persen. Sektor keuangan, sewa dan jasa pada PDRB atas dasar berlaku mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai tahun 2008, tetapi dari tahun 2009 sampai 2011 terus mengalami penurunan sampai pada level 2,28 persen. Sumbangan sektor ini atas dasar harga konstan mengalami pasang surut atau naik turun. Nilai terendah pada tahun 2009 sebesar 6,26 persen dan nilai tertinggi sebesar 6,74 persen pada tahun 2010. Untuk
sektor
jasa-jasa
atas
dasar
harga
berlaku,
mengalami
peningkatan dari tahun 2007 sampai pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 10,54 persen. Lain halnya pada PDRB atas dasar harga konstan yang pada tahun 2007 sampai pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Tabel 2.12 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB) Harga Konstan (HK) tahun 2000 sampai dengan Tahun 2013 di Kabupaten Murung Raya Pertumbuhan No
Sektor
HB
HK 2000
%
%
1
Pertanian
23,77
27,31
2
Pertambangan dan Penggalian
39,08
38,97
3
Industri Pengolahan
2,90
3,03
4
Listrik, Gas & Air bersih
0,44
0,36
19
5
Bangunan dan Kontruksi
5,79
5,10
6
Perdangan, Hotel, & Restoran
10,09
8,30
7
Pengangkutan & Komunikasi
5,24
5,07
8
Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
2,33
2,27
9
Jasa-jasa
10,36
9,59
100,00
100,00
PDRB Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, Mei 2013
Pada tabel di atas dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan dan pengolahan mengalami kenaikan yang cukup besar dibanding sektor lainnya yaitu sebesar 39,08 persen. Diikuti sektor pertanian urutan kedua dengan nilai 23,77 persen. Sedangkan untuk sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor dengan penurunan terbesar bila dibandingkan dengan sektor sebelumnya yaitu 0,44 persen. Untuk kontribusi atas dasar harga konstan, sektor pertambangan dan penggalian tetap menjadi yang tertinggi dengan nilai 38,97 persen, diikuti sektor pertanian pada urutan kedua dengan nilai 27,31 persen. Dan sektor jasa-jasa pada urutan ketiga dengan nilai 9,59 persen. Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan sebesar 8,30 persen diikuti sektor bangunan dan konstruksi sebesar 5,10 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi pada urutan ketiga dengan nilai 5,07 persen, urutan keempat dengan nilai 3,03 persen yaitu sektor industri pengolahan, diurutan kelima adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan nilai 2,27 persen dan urutan terakhir yaitu sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai 0,36 persen. Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan2000 (%) Tahun 2004-2012 di Kabupaten Murung Raya Atas Dasar Tahun
Harga Berlaku (Juta Rp.)
Atas Dasar Persentase
Harga Konstan
Persentase
Pertumbuhan
2000
Pertumbuhan
(Juta Rp.)
2004
1.065.950
13.26
735.320
2.43
2005
1.183.622
11.04
752.438
2.33
20
2006
1.315.930
11.18
775.929
3.12
2007
1.443.569
10.34
809.395
4.31
2008
1.594.468
15.79
851.600
5.21
2009
1.826.832
8.68
895.750
5.14
2010
2.099.087
13.32
949.338
5.87
2011
2.099.087
14,90
949.338
5.98
2012
2.455.698
16,99
1.009.040
6.29
Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, 2013, *) angka sangat sementara
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 16,99 persen. Selama delapan tahun terakhir nilai PDRB yang tertinggi berada pada tahun 2012 dengan nilai 16,99 persen dan terendah pada tahun 2009 dengan nilai 8,68 persen. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan juga cenderung mengalami peningkatan dengan nilai pada tahun 2012 sebesar 6,29 persen yang merupakan nilai tertinggi selama delapan tahun terakhir. Sedangkan nilai terendah pada tahun 2005 dengan nilai 2.33 persen. Namun atas dasar harga konstan sempat tidak mengalami kenaikan dan penurunan (tetap) pada tahun 2010 dan tahun 2011. 2.2.1.2.
Laju Inflasi Inflasi
adalah
meningkatnya
harga-harga
yang
terjadi
secara
keseluruhan dan berkesinambungan. Nilai inflasi rata-rata tahun 2008 s.d 2012 di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.14 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Murung Raya Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
Inflasi
11,65
11,39
9,49
5,28
6,73
Rata-Rata Pertumbuhan
Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, 2013, Inflasi Tahunan Kota Palangka Raya
Berdasarkan data di atas angka inflasi selama dua tahun terakhir menunjukkan
bahwa
inflasi
21
yang
terjadi
di
Murung
Raya
cukup
memprihatinkan karena angka tersebut hampir bahkan sudah mencapai dua digit. Pada tahun 2008 angka inflasi mencapai hingga 11,65 persen. Hal ini disebabkan krisis global yang terjadi pada tahun 2008 yang berdampak pada perekonomian Murung Raya. Pada tahun 2009, angka inflasi mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 11,39 persen. Perekonomian sedang dalam masa pemulihan setelah terjadi krisis global, maka dari itu kondisi perekonomian masih dalam upaya “pemulihan” untuk kembali keadaan sebelum terjadinya krisis global. 2.2.2.
Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut. 2.2.2.1.
Angka melek huruf Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan angka melek huruf tahun 2008 s.d 2010 di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s.d 2010 Kabupaten Murung Raya Uraian 1. Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 2. Jumlah penduduk usia 15 ke atas 3. Angka Melek Huruf
2008
2009
2010
78.52
79.35
79.62
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, Tahun 2011.
22
Angka melek huruf pada kabupaten Murung Raya cukup tinggi dan cenderung meningkat. Hal ini tentu disebabkan karena jumlah sekolah dan guru yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas pendidikan Kabupaten Murung Raya, secara rata-rata setiap satu orang guru mengajar 13 murid. Dapat diartikan secara umum jumlah guru di kabupaten Murung Raya cukup memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Tabel 2.16 Angka Melek Huruf Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah AMH di Daerah
2009
2010
2011
Kabupaten Murung Raya
96.10
97.50
99.95
Provinsi Kalimantan Tengah
97.80
98.15
97.84
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, Tahun 2012.
Angka melek huruf kabupaten Murung Raya pada tabel di atas menunjukkan angka yang mendekati 100 persen bahkan hampir mendekati angka melek huruf provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2009 perbedaan antara angka melek huruf antara kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1.7 persen. Sedangkan pada tahun 2010 perbedaan angka melek huruf kabupaten Murung Raya dan provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.65 persen. 2.2.2.2.
Angka Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru TK/Sederajat
Tabel 2.17 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru TK/Sederajat Menurut Kecamatan dan Status Sekolah Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011/2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup Barito Tuhup Raya Tanah Siang Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung Jumlah
Sekolah
Murid
Guru
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
4 1 5
12 6 29 28 10 29 7 12 7 5 127
78 49 49
349 129 1.213 643 240 685 134 124 172 140 2.138
4 4 13 6 1 6 4 2 1 2 35
23 14 68 73 19 67 17 7 17 11 279
Sumber : Murung Raya Dalam Angka Tahun 2012
23
Berdasarkan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah swasta jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah sekolah negeri. Hampir disetiap kecamatan terdapat sekolah kecuali di kecamatan Uut Murung. Sekolah, murid dan jumlah guru yang jumlahnya paling banyak terdapat di kecamatan Murung. 2.2.3.
Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga, dan jumlah gedung olah raga. Perkembangan seni, budaya, dan olah raga di Kabupaten Murung Raya tahun 2009 s.d. 2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.18 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olah Raga Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 S.D. 2010 No
Capaian Pembangunan
2009
2010
1
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
13
2
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
0
3
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk
11
4
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
4
4
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, Tahun 2011
Berdasarkan tabel di atas, bahwa pada tahun 2010 jumlah grup kesenian berjumlah 13 grup, gedung kesenian tidak ada, klub olahraga berjumlah 11 klub dan gedung olahraga berjumlah 4 buah. Selanjutnya dapat dikemukakan data perkembangan seni, budaya dan olahraga tahun 2010 di tiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya.
24
Tabel 2.19 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2010 di Tiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya
No
Kecamatan
Jumlah Jumlah Jumlah grup Jumlah klub gedung gedung kesenian per olahraga per kesenian per olahraga per 10.000 10.000 10.000 10.000 penduduk penduduk penduduk penduduk 1 0 2
1
Permata Intan
2
Sungai Babuat
1
0
-
3
Murung
4
0
2
4
Laung Tuhup
1
0
-
5
Barito Tuhup Raya
1
0
-
6
Tanah Siang
1
0
-
7
Tanah Siang Selatan
1
0
-
8
Sumber Barito
1
0
-
9
Seribu Riam
1
0
-
10
Uut Murung
1
0
11
4
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun 2010
Terdapat Jumlah grup kesenian di setiap kecamatan dan kecamatan Murung mempunyai paling banyak grup kesenian. Akan tetapi, gedung kesenian dimana para grup kesenian berkumpul dan berlatih tidak ada. Sedangkan klub olahraga berjumlah 11 klub secara keseluruhan, dan jumlah gedung olahraga hanya ada 4, masing-masing ada dua gedung di kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Murung. 2.3.
Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Indikator variabel pelayanan umum terdiri dari :
2.3.1.
Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang,
25
perencanaan
pembangunan,
perhubungan,
lingkungan
hidup,
pertahanan,
kependudukan, dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencanan dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuaan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut. 2.3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah adalah rasio jumlah murid usia sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Hasil analisis perkembangan Angka Pertisipasi Sekolah (APS) lingkup Kabupaten Murung Raya tahun 2008 - 2010 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008 s.d 2010 di Kabupaten Murung Raya APK No.
APM
Jenjang 2008
2009
2010
2008
2009
2010
1
SD
84.48
85.62
96.81
83.91
90.88
92.14
2
SMP
88.17
91.69
92.81
80.93
90.05
90.58
3
SMA
77.81
90.09
91.05
75.65
81.64
82.08
4
SMK
91.24
93.46
95.78
84.39
88.68
92.42
Sumber : BPS Kab. Murung Raya
Secara keseluruhan, baik APK (Angka Partisipasi Kasar) maupun APM (Angka Partisipasi Murni) menunjukkan peningkatan selama tiga tahun terakhir untuk seluruh sekolah. NO 1
Jenjang Pendidikan
2010
SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12 thn
18.311
26
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
16.832
1.3. APS SD/MI
108.79
2
SMP/MTs
2.1. jumlah murid usia 13-15 thn
4.076
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
4798
2.3. APS SMP/MTs
84,95
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun 2011
Pada tahun 2010, angka partisipasi sekolah untuk sekolah SD/MI mencapai 108,79. Sedangkan angka partisipasi sekolah pada sekolah SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 84,95. Selanjutnya dapat dikemukan data Angka Partisipasi sekolah (APS) tahun 2010 Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya sebagai berikut. Tabel 2.21 Angka Partisipasi sekolah (APS) tahun 2010 Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya SD/MI
SMP/MTs Jumlah
Jumlah
Jumlah
Murid
Penduduk
Usia 7-12
Usia 7-12
Thn
Thn
1 Permata Intan
2.240
2.182
102.66
501
667
75.11
2 Sungai Babuat
436
439
99.32
89
106
83.96
3 Murung
5.164
4.454
115.94
1.649
1.700
97.00
4 Laung Tuhup
3.323
2.667
124.60
852
961
88.66
779
724
107.60
98
128
76.56
2.628
2.673
98.32
717
523
137.09
694
702
98.86
152
139
109.35
1.650
1.670
98.80
453
409
110.76
9 Seribu Riam
933
860
108.49
124
79
156.96
10 Uut Murung
456
461
98.92
114
86
132.56
18.303
16.832
1.053,51
4.749
4.798
1.068,01
NO
Kecamatan
5 Barito Tuhup Raya 6 Tanah Siang 7 Tanah Siang Selatan 8 Sumber Barito
JUMLAH
Murid APS
13-15 Thn
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
27
Usia
Jumlah Penduduk Usia 13-
APS
15 Th
Berdasarkan tabel di atas jumlah siswa dan jumlah penduduk usia sekolah masih ada kesenjangan namun tidak besar jumlahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa cukup banyak penduduk usia sekolah yang telah mengenyam pendidikan. Jumlah murid usia 7-12 tahun yang paling banyak ada di kecamatan Murung berjumlah 5.164 murid, dengan jumlah penduduk usia sekolah 4.454 penduduk untuk sekolah tingkat SD/MI. sedangkan untuk tingkat SMP/MTs murid paling banyak ada di kecamatan Murung dengan jumlah 1.649 murid dan jumlah penduduk usia sekolah berjumlah 1.700 penduduk. 2.3.1.2.
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah terhadap jumlah gedung sekolah. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Murung Raya tahun 2008 – 2010 dapat disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.22 Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Sekolah Tahun 2008 s.d 2010 di Kabupaten Murung Raya No
Jenjang Pendidikan
1
SD/MI
1.1.
Jumlah Gedung Sekolah
1.2.
Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12
2008
2009
2010
159
168
168
20.918
18.137
18.137
0,0076
0,0093
0,0093
34
34
34
thn 1.3.
Rasio
2
SMPT/MTs
2.1.
Jumlah Gedung Sekolah
2.2.
Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun
5.143
4.798
4.798
2.3.
Rasio
0,0066
0,0071
0,0071
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
Berdasarkan tabel di atas, rasio antara jumlah penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan gedung sekolah masih sangat kecil. Untuk gedung sekolah SD/MI pada tahun 2010 sebesar 0,0093. Sedangkan untuk gedung SMP/MTs sebesar 0,0071 pada tahun 2010.
28
Tabel 2.23 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah M e n u r u t K e c a m a t a n di Kabupaten Murung Raya T a h u n 2 0 1 0
No
(1) 1 2 3 4 5
SD/MI jumlah Jumlah penduduk Gedung usia 7-12 sekolah 7-12 th
Kecamatan
SMP/MTs Rasio
Jumlah gedung sekolah
jumlah penduduk usia 13-15 13-15 th
Rasio
(2) Permata Intan Sungai Babuat Murung Laung Tuhup BaritoTuhup Raya
(3) 20 6 28 30 10
(4) 2.182 439 4.454 2.667 724
(5=3/4) 0,0091 0,013 0,0062 0,0112 0,0138
(6) 4 1 6 8 2
(7) 667 106 1.700 961 128
(8=6/7) 0,00599 0,00943 0,00352 0,00832 0,01562
6
Tanah Siang
35
2.673
0,0130
6
523
0,01147
7 8 9 10
Tanah Siang Selatan Sumber Barito Seribu Riam Uut Murung Jumlah
7 13 18 4 161
702 1.670 860 461 16.832
0,0099 0,0077 0,0093 0,0086 0.1030
1 3 2 1 34
139 409 79 86 4798
0,0071 0,0073 0,0253 0,0116 0.1058
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun 2011
Untuk jumlah gedung sekolah yang ada di kabupaten Murung Raya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah baik itu untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs. Jumlah gedung sekolah yang paling banyak untuk sekolah SD/MI ada di kecamatan Tanah Siang. Sedangkan untuk sekolah SMP/MTs ada di kecamatan Laung Tuhup. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang paling banyak berada pada kecamatan Murung. Sedangkan untuk penduduk usia 13-15 tahun ada di kecamatan Murung. 2.3.1.3.
Rasio Guru/Murid
Rasio guru/murid adalah perbandingan antara jumlah guru dan jumlah penduduk usia sekolah. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid di Kabupaten Murung Raya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.
29
Tabel 2.24 Rasio Guru Terhadap Murid Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 s.d 2012 No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.
Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah guru Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 thn Rasio SLTP/MTs Jumlah guru Jumlah Penduduk usia 13-15 th Rasio
2008
2009
2010
2011/2012
1.387 21.153
1.502 18.173
1.502 18.173
1.509 17.377
1 : 15
1 : 12
1 : 12
1 : 12
267 5.885
242 4.798
242 7.798
471 4.900
1 : 22
1 : 20
1 : 20
1 : 10
Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2012
Berdasarkan tabel di atas, jumlah guru untuk SD/MI cukup berimbang dengan jumlah penduduk usia sekolah. Pada tahun 2011, untuk 1 (satu) orang guru dapat mengajar hingga 12 penduduk usia sekolah. Sedangkan
untuk
sekolah SLTP/MTs, 1 (satu) orang guru dapat mengajar sampai 10 penduduk usia sekolah. Selanjutnya dapat dikemukakan data Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Negeri/Swasta Tahun 2009/2010 Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya sebagai berikut. Tabel 2.25 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011/2012 Jumlah
SD/MI Jumlah
Jumlah
SMP/MTs Jumlah
Guru
Murid
Guru
Murid
(2)
(3)
(4)
(5=4/3)
(6)
(7)
(8=7/6)
1
Permata Intan
139
2.126
1 : 15
29
437
1 : 15
2
Sungai Babuat
43
388
1:9
4
75
1 : 19
3
Murung
288
5.223
1 : 18
117
1.643
1 : 14
4
Laung Tuhup
223
3.190
1 : 14
61
938
1 : 15
5
Barito Tuhup Raya
50
804
1 :16
7
85
1 : 12
6
Tanah Siang
233
2.549
1 : 11
62
764
1 : 12
7
Tanah Siang Selatan
63
775
1 : 12
14
129
1:9
8
Sumber Barito
41
836
1 : 20
15
409
1 : 27
9
Seribu Riam
58
699
1 : 12
9
101
1 : 11
No
Kecamatan
(1)
30
Rasio
Rasio
10 Uut Murung Jumlah
30
412
1.168
17.002
1 : 14
14
89
1:6
332
4.670
1.168
Sumber : Murung Raya Dalam Angka Tahun 2012
Berdasarkan tabel di atas perbandingan antara jumlah guru dan murid cukup memadai. Untuk jumlah murid SD/MI yang terbanyak ada pada kecamatan Murung dengan jumlah 5.223 murid, sedangkan jumlah guru yang ada berjumlah 288 orang. Artinya satu orang guru dapat mengajar sekitar 18 murid. Sedangkan untuk tingkat SLTP/MTs jumlah murid paling banyak ada pada kecamatan Murung sebesar 1.643 murid dengan jumlah guru 117 orang. Artinya satu orang guru dapat mengajar sekitar 14 orang murid. 2.3.2.
Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut. 2.3.2.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di Kabupaten Murung Raya disajikan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 2.26 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 s.d 2013 Tahun
Uraian
PMDN
PMA
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5=3+4)
2007
Jumlah Investor
9
10
19
2008
Jumlah Investor
10
10
20
2009
Jumlah Investor
10
11
21
2010
Jumlah Investor
10
11
21
2011
Jumlah Investor
53
4
57
2012
Jumlah Investor
53
4
57
2013
Jumlah Investor
53
4
57
Sumber : Bappeda Kabupaten Murung Raya, 2013
31
Jumlah investor sampai pada tahun 2013 masih tidak ada perubahan dari tahun 2012. Perusahaan perusahaan lokal lebih banyak dari pada perusahaan asing. 2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Kabupaten Murung Raya disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 2.27 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 s.d 2013
Tahun
Persetujuan Jumlah Nilai Investasi
Realisasi Nilai Investasi Jumlah Proyek (Rp) .... -
2007
Proyek 19
(Rp) 1.264.378,15
2008
20
1.554.378,15
....
-
2009
64
1.555,578,15
....
-
2010
64
1.555.578,15
....
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
29
7.081.501.930.683
29
1.073.602.577.143
Sumber : Bappeda Kabupaten Murung Raya, 2012
Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2007 jumlah proyek yang diajukan dan mendapatkan persetujuan meningkat pesat. Dimana dari 19 proyek menjadi 64 proyek pada tahun 2007 sampai tahun 2010 dengan rencana nilai investasinya sebesar Rp. 1.555.578,15,-. Namun demikian, dari semua proyek yang mendapat persetujuan pada kurun waktu 2007 sampai 2010 tidak ada yang terealisasi. Kemudian pada tahun 2013, jumlah proyek yang mengajukan dan memperoleh persetujuan sebanyak 29 proyek dengan rencana nilai investasi sebesar Rp. 7.081.501.930.683,- dengan realisasi sebanyak 29 proyek dengan nilai investasi hanya sebesar Rp. 1.073.602.577.143,-. 2.3.2.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Murung Raya disajikan dalam tabel sebagai berikut.
32
Tabel 2.28 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2009 s.d 2010 di Kabupaten Murung Raya No
Uraian
1
Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
2
Jumlah seluruh PMA/PMDN
3
Rasio daya serap tenaga
2009
2010
8.015
7.056
319
341
25,13
20,69
Sumber: Bappeda Kabupaten Murung Raya, 2011
Dari tahun 2009 sampai tahun 2010 jumlah PMA maupun PMDN mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan jumlah perusahaan tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah pekerja. Pada tahun 2009 rasio daya serap tenaga kerja berada pada 25,13 tetapi pada tahun 2010 berkurang 4,44 menjadi 20,69. 2.4.
Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah memuat indikator variabel aspek daya saing daerah yang terdiri dari :
2.4.1.
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut : 2.4.1.1.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka konsumsi RT perkapita) Angka konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2006 s.d 2011
di Kabupaten Murung Raya sebagai berikut.
33
Tabel 2.29 Angka Konsumsi RT Perkapita di Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 s.d 2011 No
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
2011
635.61
641.36
1
Total Pengeluaran
627,41
627,50
632
633.55
2
RT Jumlah RT
21.017
25,684
26.684
28.248
3
Rasio (1./2.)
0,030
0,024
0,024
0,022
Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, 2012
Berdasarkan tabel di atas, terlihat rasio konsumsi RT perkapita cenderung menurun. Pada tahun 2006 rasio konsumsi RT perkapita menunjukkan angka 0,030, kemudian turun pada tahun 2007 pada angka 0,024. Pada tahun 2008 rasio konsumsi RT perkapita masih sama yaitu 0,024 tetapi pada tahun 2009 rasio menurun menjadi 0,022. Hal ini merupakan dampak dari krisis global yang mengakibatkan masyarakat harus lebih berhemat. 2.4.1.2.
Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna
untuk
mengukur
tingkat
kesejahteraan
petani
dengan
mengukur
kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Gambaran nilai tukar petani di Kabupaten Murung Raya tahun 2006 sd. 2011 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.30 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 s.d 2011 NO 1. 2. 3.
Uraian Indeks
Yang
Diterima Petani (lT) Indeks
Yang
Dibayar Petani (lB) Rasio
2006
2007
2008
2009
2010
2011
507,7
584,97
107,88
121,02
133,79
133,78
637,9
751,97
117,83
120,12
129,06
132,35
29,59
77,79
91,56
100,75
103,67
101,1
Sumber : Distanakan Kab. Murung Raya Tahun 2011
34
2.4.1.3.
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui
pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Gambaran pengeluaran konsumsi non pangan perkapita di Kabupaten Murung Raya tahun 2010 sd. 2011 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.31 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 s.d 2011 2010
2011
1. Total Pengeluaran RT non Pangan
65,29 %
60,88 %
2. Total Pengeluaran
34,71 %
39,12 %
0,53
0,64
NO
Uraian
3. Rasio
Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
Pada tabel diatas, total pengeluaran RT non pangan pada tahun 2010 mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu 60,88 persen. Sedangkan total pengeluaran mengalami kenaikan sekitar 4,41% yaitu dari 34,71% menjadi 39,12%. 2.4.2.
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Analisis kinerja atas fasilitas wilayah / infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan / hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon.
35
Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah / infrastruktur sebagai berikut : 2.4.2.1.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui
tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Analisis panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Murung Raya disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.32 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan 2011
Klasifikasi Jalan/Status
Jenis Permukaan LATASIR/ TELFORD/
BETON
TANAH
(Km)
(Km)
-
-
-
62,58
50,77
0,23
373,44
0,60
9,22
1,50
10,08
4,70
Jalan Dalam Kota
13,32
21,08
0,85
0,86
23,65
Jumlah/Total
71,72
92,88
53,12
11,17
401,79
Jalan Jalan Nasional/Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Desa/Jalan
ATB/HRS
LAPEN
KERIKIL
(Km)
(Km)
51,00
-
6,80
(Km)
Lingkungan
Sumber : Dinas PU Kabupaten Murung Raya, Mura Dalam Angka Tahun 2012
Panjang jalan di kabupaten Murung Raya tahun 2011 mencapai 493,82 km, diantaranya sudah diaspal sepanjang 6,80 km, sekitar 373,44 km masih merupakan jalan tanah dan sisanya 50,77 km sudah ditutup kerikil. 2.4.2.2.
Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan Keadaan panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kabupaten Murung
Raya disajikan dalam tabel sebagai berikut :
36
Tabel 2.33 Panjang Jalan Menurut Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Murung Raya (Km) Tahun 2012 Nomor 1 2 3 4
Kondisi Jalan Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
Panjang (Km) 2011 114,69 10,93 75,92 378,14
2010 118,67 12,24 72,46 377,07
2012 134,49 51,88 311,80 298,83
Sumber : BPS Kab. Murung Raya, data sekunder dari Dinas PU Kabupaten Murung Raya,
Panjang jalan di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2010 untuk kondisi baik ada sepanjang 118,67 km, sedangkan yang rusak berat sangat banyak yaitu sepanjang 377,07 km. Kondisi jalan yang rusak, baik yang rusak ringan maupun yang rusak berat akan menjadi prioritas untuk segera ditangani. Adapun keadaan jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya di Kabupaten Murung Raya tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.34 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Kabupaten Murung Raya, 2012 No
Jenis Kendaraan Bermotor
Jumlah 2011
Jumlah 2012
1
Sepeda Motor Roda 2
9.900
11.048
2
Sepeda Motor Roda 3
8
-
3
Sedan
5
1
4
Mini Bus
126
182
5
Micro Bus
9
21
6
Bus
4
5
7
Pick Up
153
219
8
Truck
72
64
9
Light Truck
4
5
10
Alat Berat
186
231
11
Jeep
23
35
10.490
11.811
Jumlah/Total
Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Murung Raya dan Dishubkominfo
37
Berdasarkan data di atas jumlah kendaraan bermotor roda 2 merupakan kendaraan yang paling banyak dengan jumlah 11.048 buah. Diurutan kedua pick up dengan jumlah 219, diurutan ketiga Mini Bus dengan jumlah 182 buah. Kendaraan yang paling sedikit jumlahnya adalah mobil sedan sebanyak 1 buah. 2.4.2.3.
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten
Murung Raya tahun 2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 2.35 Lalu Lintas Barang Dan Penumpang Di Dermaga Puruk Cahu Di Kabupaten Murung Raya, 2012 Wilayah LLASD
Barang (Ton)
Penumpang (Orang)
Masuk
Keluar
Masuk
Keluar
Dermaga Puruk Cahu
17.562
15.325
19.243
18.547
Jumlah
17.562
15.325
19.243
18.547
2010
18.229
16.873
23.788
22.989
2011
17.562
15.325
19.243
18.547
2012
20.962
5.727
16.952
13.847
Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, data sekunder dari Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya,
2.4.2.4.
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten
Murung Raya tahun 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 2.36 Lalu Lintas Barang Dan Penumpang Di Dermaga Puruk Cahu, 2011 Wilayah LLASD
Barang (Ton)
Penumpang (Orang)
Masuk
Keluar
Masuk
Keluar
Dermaga Puruk Cahu
17.562
15.325
19.243
18.547
Jumlah
17.562
15.325
19.243
18.547
2010
18.229
16.873
23.788
22.989
Sumber : Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya
38
2.4.2.5.
Ketersediaan air bersih/ Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Air Bersih (clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan
sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas : (1) Air Hujan (2) Air Sungai dan Danau (3) Mata Air (4) Air Sumur Dangkal (5) Air Sumur Dalam Tabel 2.37 Banyaknya Air Minum Yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen No
Jenis Konsumen
Pelanggan (Bush)
Air yang disalurkan (M)
Nilai (000 Rp)
1
Rumahtangga
1.956
535.587
897.242
2
Hotel/Obyek Wisata Hotel
12
6.338
28.521
3
Badan Sosial dan Rumah Sakit
6
18.685
42.041
4
Pertokoan/Industri
231
82.740
198.576
5
Umum
43
1.091
2.455
6
Instansi Pemerintah
13
3.869
8.705
7
Lainnya
25
25.917
151.954
8
Susut/Hilang
0
0
0
Jumlah
2286
674227
1329494
Sumber : Perusahaan Air Minum Kabupaten Murung Raya
2.4.2.6.
Rasio Ketersediaan Daya Ketersediaan daya listrik dan kebutuhannya kedepan mengacu pada
dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) atau Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang telah disusun.
39
Tabel 2.38 Banyaknya Produksi Listrik PLN Dan Jumlah Pelanggan di Kabupaten Murung Raya, 2011 Bulan
Jumlah Pelanggan
Profuksi KWh
Januari
5.039
1.211.032
Pebruari
5.042
1.170.869
Maret
5.042
1.114.939
April
5.042
1.093.187
Mei
5.042
1.188.825
Juni
5.305
1.253.195
Juli
6.086
1.292.194
Agustus
6.313
1.352.471
September
6.470
1.246.728
Oktober
6.609
1.304.993
Nopember
6.696
1.326.279
Desember
6.930
1.327.137
Jumlah
69.616
14.881.849 11.887.610
2009
-
2008
-
6.918.168
2010
10.077.665
Sumber : PT. PLN Ranting Puruk Cahu, Mura Dalam Angka Tahun 2012
2.4.2.7.
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Penyediaan
tenaga
listrik
bertujuan
untuk
meningkatkan
perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Tabel 2.39 Produksi dan Pemakaian Listrik Per Bulan di Kabupaten Murung Raya, 2011 Bulan Januari
Dipakai Sendiri (Kwh) 36.616
Dijual (Kwh) 1.036.777
40
Susut / Hilang (Kwh) 137.639
Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah 2010 2009
932.124 971.794 1.000.481 1.064.529 1.115.336 1.194.059 1.322.360 1.108.765 1.127.535 1.364.127 1.068.368 13.306.255 11.113.060 10.295.811
36.019 34.050 33.017 10.953 3.297 3.188 3.683 7.312 3.278 3.522 3.286 178.221 346.638 315.561
202.726 109.095 59.689 113.343 134.562 94.947 26.428 130.651 174.180 (41.370) 255.483 1.397.373 427.920 -87,33
Sumber : PT. PLN Ranting Puruk Cahu, Murung Raya Dalam Angka Tahun 2012
2.4.3.
Fokus lklim Berinvestasi Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indicator-indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. 2.4.3.1. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas di Kabupaten Murung Raya disajikan dalam tabel, sebagai berikut : Tabel 2.40 Angka KriminalitasKabupaten Murung Raya, 2006 – 2012
No
Jenis Kriminal
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1.
Jumlah kasus Narkoba
2
5
3
13
12
6
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
2 1 9 23 2 -
1 1 2 13 -
3 13 14 1 1
1 1 6 16 2 -
2 6 8 22 1 -
2 8 3 -
82
70
65
85
92
25
89.716
96.954
98.834
99.514
kasus Pembunuhan Keiahatan Seksual kasus Penaaniavaan kasus Pencurian kasus Penipuan kasus Pemalsuan Tindak Kriminal
Selama 1 Tahun 9.
Jumlah Penduduk
87.673
10.
Angka Kriminalitas (8)/(9)
0,026
Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, data sekunder dari Kantor Kejaksaan Negeri.
41
2012
100.800 103.700
2.4.3.2. Kemudahan Perijinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Tabel 2.41 Lama Proses Perijinan di Kabupaten Murung Raya No
Uraian
Lama mengurus
Jumlah persyaratan
Biaya resmi
(dokumen) 11
(rata-rata maks Rp.) 265.000-715.000
9 10 11 9 10
265.000-715.000 500.000-3.000.000,30.000-250.000.± 500.000.± 600.000,-
1.
SIUP
(hari) 1-3
2. 3. 4. 5. 6.
TDP IUI TDI IMB HO
1-3 1-14 1-14 ± 6 hari ± 5 hari
Sumber : Disperindagkop & UMKM, Dinas PU Kabupaten Murung Raya
H
O
2.4.3.3. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah) Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan Jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.
42
Tabel 2.42 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi di Kabupaten Murung Raya No
1 2.
Uraian Jumlah Pajak yang dikeluarkan/ Pajak Reklame
2006
2007
2008
2009
2010
139
134
275
106
132
139
134
275
106
132
139
134
275
106
132
Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim Investasi
3. 4.
Jumlah Retribusi yang dikeluarkan /SITU Jumlah
Retribusi
yang
mendukung
ikliminvestasi
Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya
2.4.4.
Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3), dan rasio ketergantungan. 2.4.4.1.
Kualitas Tenaga Kerja Tabel 2.43 Rasio lulusan S1/S2/S3 tahun 2006 s.d. 2012 Di Kabupaten Murung Raya
NO
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Jumlah lulusan S1
-
-
2.484
2.802
3.160
2.167
-
2.
Jumlah lulusan S2
-
-
-
-
-
1.008
-
3.
Jumlah lulusan S3
-
-
-
-
-
1
-
4.
Jumlah lulusan S1/S2/S3
-
-
-
-
-
3.176
-
5.
Jumlah penduduk
6.
Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)
87.673 89.716 96.954 98.834 99.514 100.800 103.700 -
-
-
-
-
0,031
-
Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
2.4.4.2.
Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan adalah banyaknya penduduk 0-14 tahun dan
penduduk usia 65 tahun ke atas (yang merupakan penduduk yang
43
ditanggung) dibandingkan dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun, sebagai penanggung). Rasio ketergantungan di Kabupaten Murung tahun 2007 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.44 Rasio Ketergantungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 – 2012 No
Uraian
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 36.496
3.907
33.621 35.422 35.300 36.600
2.
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun
2.273
2.797
3.113
38.769
6.704
36.734 37.923 38.000 39.100
3. 4. 5.
Jumlah
Penduduk
Usia
Tidak
Usia
15-64
Produktif (1) &(2) Jumlah
Penduduk
tahun Rasio ketergantungan (3) / (4)
2.501
2.700
2.500
48.903 55.611 60.220 61.591 62.800 65.000 79
61
61
62
61
60
Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
2.5.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD 2008 - 2013 Pencapaian
hasil
evaluasi
status
dan
kedudukan
pencapaian
kinerja
pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya dibuat berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2011 Kabupaten Murung Raya dan realisasi RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013 yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2011dan realisasi Renstra SKPD 2008-2013 oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2011 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah serta menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja 2010 terhadap RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013. 2.5.1.
Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaranyang direncanakan.
2.5.2.
Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
44
2.5.3.
Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2.5.4.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
2.5.5.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
2.5.6.
Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.6.
Permasalahan Pembangunan Daerah 2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.6.1.1.
Permasalahan dan Sasaran Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Murung
Raya dalam tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut: (1) masih belum berkembangnya iklim usaha yang kondusif di daerah, sehingga belum mampu menarik investasi lokal serta belum meluasnya budaya usaha di masyarakat, yang berakibat pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi untuk peningkatan pendapatan dan daya beli di daerah; (2) masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, dan masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih serta memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial; (3) tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar (indikator kemiskinan non pendapatan) misalnya pada kecukupan pangan (kalori), layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi masih rendah, dan cukup timpang
antar
golongan
pendapatan
masih
belum
memuaskan;
(4)
pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan perlu diperluas sejalan dengan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam kaitan ini perbaikan akses penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 ha masih perlu dilakukan; (5) masih banyaknya rumah tangga yang meskipun sudah meningkat kesejahteraannya, namun masih berada pada kelompok hampir miskin, sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi dan sosial (bencana alam, gangguan iklim dan konflik sosial). Selanjutnya, dengan memperhatikan perkembangan capaian tahun sebelumnya, permasalahan serta perkiraan pelaksanaan tahun 2013
45
sebagaimana diuraikan di atas, tingkat kemiskinan ditargetkan dapat diturunkan menjadi 5-7 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2013. 2.6.1.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan untuk
mendukung pencapaian sasaran tingkat kemiskinan tersebut dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut: (i) mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus; (ii) meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan;
dan
(iii)
meningkatkan
efektivitas
pelaksanaan
penurunan kemiskinan di daerah. 2.6.1.3.
Fokus Prioritas Arah
kebijakan
penanggulangan
kemiskinan
di
Kabupaten
Murung Raya tahun 2013 akan dilakukan melalui 4 (empat) fokus prioritas yaitu: Fokus 1.
Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga.
Dalam fokus 1, pada tahun 2013 peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga akan dilakukan melalui: (i) peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat dengan masalah sosial terutama yang berada pada Rumah Tangga Miskin (RTM), serta korban bencana dan komunitas adat terpencil; (ii) penyempurnaan kriteria, proses penargetan, serta proses seleksi penerima bantuan sosial, pengembangan sistem informasi manajemen yang berkualitas, serta peningkatan jumlah dan perluasan cakupan sasaran program; (iii) perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH)); (iv) penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) melalui redistribusi tanah. Fokus 2.
Menyempurnakan
dan
Meningkatkan
Efektivitas
Pelaksanaan PNPM Mandiri Dalam Fokus 2, pada tahun 2013, penyempurnaan pelaksanaan PNPM Mandiri dilakukan melalui: (i) melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri inti di 10 Kecamatan di Kabupaten Murung Raya; (ii) peningkatan efektivitas dampak
46
PNPM Mandiri dan peningkatan kualitas lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah terbangun melalui PNPM Mandiri; dan (iii) peningkatan kualitas integrasi PNPM Mandiri Inti dengan Penguatan, dengan pemanfaatan lembaga keswadayaan sebagai wadah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kecamatan. Fokus 3.
Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil Kepada Sumberdaya Produktif
Dalam Fokus 3, pada tahun 2013 peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya
produktif
akan
dilakukan: (i) lanjutan
dukungan
penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar akses usaha mikro terhadap kegiatan ekonomi dapat terus diperluas, serta kualitas pelaksanaan KUR dapat ditingkatkan; (ii) peningkatan jangkauan pelayanan pembiayaan bagi koperasi dan UKM serta kapasitas dan pelayanan lembaga keuangan bukan bank; dan (iii) revitalisasi sistem diklat perkoperasian. Fokus 4.
Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Serta Harmonisasi Antar
Pelaku Dalam Fokus 4 pada tahun 2013 peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku akan dilakukan: (i) peningkatan koordinasi dan sinkronisasi melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (ii) peningkatan peran TKPKD dalam koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk percepatan penurunan kemiskinan di daerah. Termasuk di dalam kegiatan ini adalah pemeliharaan dan penggunaan data kemiskinan yang konsisten dan akurat secara kontinyu baik untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program-program penanggulangan kemiskinan di daerah; (iii) memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan; dan (iv) penanganan kantung-kantung kemiskinan
terutama
yang
berada
47
di
daerah
tertinggal,
termasuk
pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pendukung (meliputi listrik, air, jalan penghubung antar pulau). 2.6.2. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak Identifikasi isu dan masalah mendesak di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.45 Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak No 1.
2.
ISU PENTING Nasional Provinsi Kabupaten Peningkatan Iklim Pengembangan ekonomi Fasilitasi peningkatan Investasi dan Usaha (Ease lokal yang menyangkut investasi untuk penciptaan of Doing Business); upaya peningkatan lapangan kerja; kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah, Percepatan Pembangunan Penyediaan Infrastruktur Infrastruktur: Domestic pembangunan : Connectivity; - Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan, - Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan, - Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya energi untuk masyarakat, - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antar kabupaten/kota, - Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar
48
Infrastruktur : - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik; - Membangun dan meningkatkan infrastruktur : jalan, jembatan, air bersih, listrik dan lain-lain, - Mendorong peran serta pihak swasta dalam pembangunan pedesaan,
tidak merata menyebabkan pelayanannya menjadi sulit, - Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan, 3.
Peningkatan Pembangunan Kualitas dan Bidang ekonomi : Industri di Berbagai keterjangkauan pendidikan - Peningkatan kekuatan Koridor Ekonomi; yang merupakan ujung basis ekonomi kerakyatan tombak sebuah kemajuan dengan optimalisasi daerah, sesuai potensi, - Fasilitasi peningkatan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, - Peningkatan bantuan modal usaha petani pedesaan, - Kurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja dan usaha untuk meningkatkan perekonomian rakyat, - Peningkatan ekonomi kerakyatan di bidang : pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan,
4.
Penciptaan Kesempatan Masalah Kerja khususnya Tenaga kesejahteraan Kerja Muda; seperti layanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan dan wisata,
5.
Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton;
6.
Peningkatan Rasio Pengelolaan sumber daya Pendidikan Elektrifikasi dan Konversi alam yang dapat - Peningkatan kualitas Energi; memberikan manfaat pendidikan dalam ekonomi bagi masyarakat menunjang wajib belajar
bidang Ketahanan pangan : sosial - Peningkatan ketersediaan bidang pangan, kelancaran distribusi pangan dan pengoptimalan sistem serta pengamanan pangan, budaya
Masalah pengembangan Energi dan Sumber Daya kapasitas birokrasi dalam mineral menunjang keberhasilan - Peningkatan pemenuhan pembangunan daerah, kebutuhan energi, utamanya menyangkut - Pemanfaatan energi baru keterbatasan sumber dan terbarukan, pembiayaan pembangunan - Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral aparatur, dengan memperhatikan lingkungan hidup,
49
secara berkelanjutan,
12 tahun, - Peningkatan pembangunan bidang pendidikan (kartu cerdas/pendidikan gratis) - Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, baik pegawai pemerintah ataupun masyarakat (swasta) untuk menciptakan aparatur yang bersih dan bebas KKN,
7.
Peningkatan Pembangunan Keterbatasan sumber daya Kesehatan SDM; energi listrik dalam - Peningkatan manajemen mendukung mutu pelayanan pengembangan ekonomi kesehatan, lokal, - Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat, - Peningkatan pembangunan bidang kesehatan (kartu sehat/pengobatan gratis)
8.
Percepatan pengurangan Isu otonomi daerah, Kebudayaan dan Iptek kemiskinan; dengan ditetapkannya - Mempertahankan nilai Undang-Undang Nomor 22 seni dan budaya lokal Tahun 1999 tentang dalam rangka penguatan Pemerintahan Daerah kearifan lokal, sebagaimana telah diubah - Mendorong tumbuhnya dengan Undang-Undang semangat untuk Nomor 32 Tahun 2004, melakukan inovasi teknologi aplikatif, - Pemanfaatan hasil-hasil inovasi teknologi oleh masyarakat dan dunia industri, - Pengembangan obyek industri pariwisata dan pemasarannya, - Peningkatan peranan generasi muda dan peningkatan prestasi olah raga, - Pemanfaatan SDA dan LH yang serasi dan berkesinambungan,
9.
Persiapan pemilu 2014;
Tantangan meningkatkan
50
untuk Bidang Sosial derajat - Peningkatan
kualitas
ekonomi kawasan dengan tetap menjaga isu tentang kelestarian lingkungan hidup,
10.
Reformasi birokrasi tatakelola;
hidup masyarakat, - Peningkatan pembangunan yang berperspektif gender, - Penanggulangan kemiskinan, - Peningkatan kualitas angkatan kerja dan perluasan lapangan kerja, - Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
dan Rendahnya mutu layanan Politik, Hukum dan Tibmas umum - Mendorong terwujudnya - Masih belum meratanya masyarakat yang sadar jangkauan pelayanan dan patuh hukum, dasar pendidikan dan - Mendorong peningkatan rendahnya mutu kesadaran politik, pelayanan pendidikan di daerah perdesaan dan pedalaman di Kalimantan Tengah, - Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusatpusat yankesmas di daerah, - Masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya, - Masih belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusatpusat pendidikan di daerah, - Masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan dan
51
pedalaman Kalimantan Tengah. 11.
di
Percepatan pembangunan Masih banyaknya desa Tata kelola pemerintahan Minimum Essential Force tertinggal - Peningkatan kapasitas (MEF); - Rendahnya kualitas dan dan profesionalisme produktifitas tenaga aparatur, kerja, - Peningkatan partisipasi, - Masih tingginya jumlah transparansi dan desa tertinggal (895 akuntabilitas pemerintah desa) atau 61,81 persen daerah, dengan kondisi terbatas bidang infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah,
52
