BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Bogor terletak pada 106º 48’ Bujur Timur dan 6º 36’ Lintang Selatan, ± 56 Km Selatan dari Ibu Kota Jakarta dan ± 130 Km Barat Kota Bandung, Ibukota Provinsi Jawa Barat, dengan luas 11.850 ha. Wilayah Kota Bogor berbatasan dengan: 1. Sebelah Utara
: Kecamatan
Kemang,
Bojong
Gede,
dan
Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Bogor. 2. Sebelah Timur
: Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat
: Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan
: Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
Wilayah Administrasi Kota Bogor dibagi menjadi 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan, 780 Rukun Warga (RW) dan 3.510 Rukun Tetangga (RT). Kota Bogor berada di ketinggian 190 – 330 mdpl, dengan kemiringan lereng berkisar 0 - 2% sampai dengan > 40%, dengan luas menurut kemiringan lereng yakni 0 - 2% (datar) seluas 1.763,94 ha, 2 - 15% (landai) seluas 8.091,27 ha, 15 25% (agak curam) seluas 1.109,89 ha, 25 - 40% (curam) seluas 764,96 ha, dan > 40% (sangat curam) seluas 119,94 ha. Suhu udara rata-rata setiap bulannya 26
0
C, dan kelembaban udara kurang lebih 70%. Kota Bogor disebut Kota Hujan karena memiliki curah hujan rata-rata yang tinggi, yaitu berkisar 4.000 sampai 4.500 mm/tahun. Kota Bogor memiliki struktur geologi aliran andesit seluas 2.719,61 ha, kipas aluvial seluas 3.249,98 ha, endapan seluas 1.372,68 ha, tufa seluas 3.395,17 ha, dan lanau breksi tufaan dan capili seluas 1.112,56 ha. Secara umum, Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari endapan (batuan sedimen) dua 11
gunung berapi, yaitu Gunung Pangrango (berupa batuan breksi tupaan/kpal) dan Gunung Salak. Lapisan batuan ini berada agak dalam dari permukaan tanah dan jauh dari aliran sungai. Endapan permukaan umumnya berupa alluvial yang tersusun oleh tanah, pasir, dan kerikil hasil pelapukan endapan, yang tentunya baik untuk vegetasi. Tanah yang ada di seluruh wilayah Kota Bogor umumnya memiliki sifat agak peka terhadap erosi, yang sebagian besar mengandung tanah liat (clay), dengan tekstur tanah yang umumnya halus hingga agak kasar, kecuali di Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal dan Bogor Tengah yang terdapat tanah yang bertekstur kasar. Wilayah Kota Bogor dialiri oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane dan anak-anak sungai, yang secara keseluruhan anak-anak sungai (Sungai Cipakancilan, Sungai Cidepit, Sungai Ciparigi, dan Sungai Cibalok) itu membentuk pola aliran pararel-subpararel sehingga mempercepat waktu mencapai debit puncak (time to peak) pada 2 sungai besar tersebut. Kota Bogor memanfaatkan kedua sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Sumber air bagi Kota Bogor diperoleh dari sungai, air tanah, dan mata air. Kedalaman air tanah bervariasi sekitar 3 -12 m, kedalaman muka air tanah dalam keadaan normal (musim hujan) berkisar 3 - 6 m, sedangkan pada musim kemarau kedalaman muka air tanah mencapai 10 - 12 m. Kualitas air tanah di Kota Bogor terbilang cukup baik. Sumberdaya alam lainnya berupa flora dan fauna juga ditemukan di Kota Bogor. Sejumlah tanaman tropis yang langka dapat ditemui di Kebun Raya Bogor yang dikenal memiliki koleksi tanaman tropis yang terlengkap di dunia. Selain itu, tanaman sayuran dan buah-buahan serta tanaman hias dan tanaman obat-obatan masih banyak diusahakan oleh masyarakat terutama di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat. Kawasan rawan bencana di Kota Bogor adalah kawasan yang sering mengalami bahaya longsor dan kawasan yang rawan banjir. Daerah yang sering longsor umumnya di sekitar tebing sungai, sedangkan daerah yang rawan banjir hanya merupakan titik genangan yang tersebar pada beberapa kecamatan.
12
Dengan kondisi geografis yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di kawasan Jabodetabek, maka Kota Bogor mempunyai potensi yakni menjadi tujuan utama bermukim bagi para pekerja di DKI Jakarta, serta tujuan wisata penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertumbuhan yang cepat ini harus diiringi dengan upaya mempertahankan ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas kota, pembangunan sumur resapan dan kolam retensi untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dan mencegah tingginya debit drainase yang ada yang dapat menimbulkan banjir. Perkuatan kepada sempadan sungai maupun tebing yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana longsor juga penting untuk dilakukan. Jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 mencapai 950.334 jiwa yang terdiri dari 484.791 jiwa laki-laki dan 465.543 jiwa perempuan, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk mencapai 2,70 %. Sedangkan untuk tahun 2011 jumlah penduduk sebesar 973.113 Jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 8.009 jiwa/ km2. Adapun rasio Sex penduduk Kota Bogor sebesar 1,04. Jumlah Kepala Keluarga mencapai 307.516 KK. Adapun batas wilayah sebagaimana tertuang pada gambar II-1 berikut ini.
13
Gambar II.1 Peta Batas Administrasi Kota Bogor
Sumber : RPJMD Kota Bogor 2010-2014
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aktivitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari
Produk
Domestik
Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. PDRB dalam konsep pendapatan regional, digunakan konsep “Domestik” yang berarti jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi suatu daerah tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksinya. Dengan kata lain merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghasilakn pendapatan/balas jasa kepada faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di daerah tersebut. Walaupun demikian pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini masih terkait dengan laju 14
pertumbuhan penduduk, struktur perekonomian daerah tersebut dan sifat kegiatan perekonomiannya. Laju pertumbuhan penduduk yang melebihi laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya Ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Kota Bogor tahun 2010 secara umum seluruh Sektor lapangan usaha mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 18,19 persen dibanding tahun 2009, yaitu dari Rp. 11.904.599,66 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 14.070.351,26 juta di tahun 2010. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 mengalami pertumbuhan sebesar 6,07 persen dari Rp. 4.508.601,05 juta di tahun 2009 menjadi Rp. 4.782.307,18 juta pada tahun 2010. Keadaan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 2010 disajikan pada tabel 2.1 Tabel 2.1. PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000) Tahun 2006 – 2010 ( Jutaan Rupiah ) .
Tahun
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(2)
(3)
(4)
(1) 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010
7.257.742,09 8.558.035,70 10.089.943,96 11.904.599,66 14.070.351,26
3.782.273,71 4.012.743,17 4.252.821,78 4.508.601,05 4.782.307,18
Sumber : BPS Kota Bogor 2011
Untuk melihat perkembangan PDRB Kota Bogor dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, sebagaimana tertuang pada Grafik 2.1
15
Grafik 2.1. PDRB Kota Bogor Tahun 2006 – 2010 (milyar rupiah)
15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
PDRB ADHB PDRB ADHK 2000
2006
2007
2008
2009
2010
Sumber : BPS Kota Bogor 2011
dengan melihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, sebesar
Rp.
7.257.742,09 juta di tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 14.070.351,26 juta di tahun 2010 dan PDRB atas dasar harga konstan pun mengalami peningkatan
dari Rp.
3.782.273,71 juta pada tahun 2006 menjadi Rp. 4.782.307,18 juta di tahun 2010, maka hal ini menggambarkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini telah terjadi peningkatan riil yang walaupun tidak terlalu besar tetapi cukup menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi bukan hanya peningkatan yang disebabkan oleh harga yang jauh meningkat atau tingkat inflasi yang terjadi. Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bogor sesuai dengan misi 3 dalam RPJMD yaitu: “meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penuntasan wajib belajar 12 tahun”, peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat, selain itu kualitas sumber daya manusia tercermin dari IPM. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor pada tahun 2009 mencapai 75,48 dan pada tahun 2010 mencapai 75,75, sehingga terjadi kenaikan sebanyak 0,07 point. Dengan Indeks Pendidikan tahun 2010 sebesar 87,60, AMH sebesar 98,77% rata-rata lama sekolah 9,79 tahun , Indeks Kesehatan mencapai 73,12 dengan angka harapan hidup 68,87 tahun. Indeks daya beli sebesar 66,53 dengan Purchasing Power Parity sebesar Rp 647,890,16
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 1.
Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar agar seluruh penduduk yang mendominasi struktur umur di Kota Bogor memperoleh pendidikan yang layak. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas/ketidakmerataan ketersediaan sarana pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat pada tahun 2010 mencapai 99,28% meningkat 6,59% dibanding tahun 2009 sebesar 92,69% dan melebihi target RPJMD sebesar 94%. APM SMP Sederajat mencapai 74,27% meningkat sebesar 2,31% dibanding tahun 2009 sebesar 71,95%, melebihi target RPJMD sebesar 74%. APM SMA Sederajat mencapai 83,09% meningkat sebesar 3,09% dibanding tahun 2009 sebesar 70%, melebihi target RPJMD sebesar 73%. Adapun
Angka Putus Sekolah (APS) SD
sederajat sebesar 0,05%, belum dapat ditekan sesuai target RPJMD 0,03%, Angka Putus Sekolah (APS) SMP sederajat
sebesar 0,13%, belum dapat ditekan sesuai
target RPJMD 0,07%, Angka Putus Sekolah (APS) SMA sederajat sebesar 0,36%, melebihi target RPJMD 0,80%., Angka Kelulusan SD sederajat sebesar 97,84%, belum dapat tercapai sesuai target RPJMD 100%, Angka Kelulusan SMP sederajat sebesar 99,54%, melebihi target RPJMD sebesar 99%., Angka Kelulusan SMA sederajat sebesar 100%, melebihi target RPJMD sebesar 99%, dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mencapai 4.127 guru meningkat dari tahun 2009 yaitu 3.226 guru. Jumlah sarana pendidikan SD sederajat sebanyak 341 unit, SMP/sederajat sebanyak 146 unit, dan jumlah sarana SMA/SMK/MA sederajat sebanyak 126 unit, sedangkan jumlah tenaga pengajar /Guru SD sederajat sebanyak 4.867, Guru SMP sederajat sebanyak 3.473, dan jumlah guru SMA/SMK/MA sederajat sebanyak 4.084 orang. 17
2.
Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya
adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1)
Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan, klinik;
(2)
Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan dan apoteker;
(3)
Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Pada tahun 2010, jumlah rumah sakit di Kota Bogor sebanyak 10 unit,
puskesmas sebanyak 24 unit, puskesmas pembantu 27 unit dan Puskesmas keliling sebanyak 3 unit, Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari tenaga medis spesialis sebanyak 2 orang, dokter gigi sebanyak 26 orang, perawat/bidan
sebanyak 220
orang, dan tenaga medis sebanyak 136 orang, tenaga farmasi sebanyak 23 orang, teknisi medis sebanyak 23 orang, tenaga sanitasi sebanyak 29 orang tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 24 orang. Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan RS disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. 3.
Tempat Ibadah Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan
prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat ibadah yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 735 18
buah mesjid, 566 buah mushola, 90 buah gereja protestan dan 2 gereja katolik dan 9 buah Vihara/Cetya/Klenteng pada tahun 2010. 4.
Jaringan Listrik Pelayanan dan pengelolaan energi listrik ditangani oleh PT. PLN (Persero)
Cabang Bogor dengan jangkauan pelayanan hampir seluruhnya telah terlayani. Pada tahun 2010 jumlah pelanggan listrik tercatat banyak
201.850 pelanggan,
dengan jumlah pelanggan terbanyak berasal dari Kecamatan Tanah sareal yaitu sebanyak 43.336 pelanggan. Adapun jumlah pelanggan listrik dan daya tersambung munurut kecamatan sebagaimana tabel 2.2 Tabel 2.2 Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung Di Kota Bogor 2010 No 1 2 3 4 5 6
Kecamatan Bogor Selatan Bogor Timur Bogor Utara Bogor Tengah Bogor Barat Tanah Sareal Jumlah
Jumlah Langganan
Daya Tersambung
34,721 20,491 41,321 20,380 41,601 43,336 170,480
53,865,690 57,342,380 76,906,410 67,525,210 53,389,971 76,140,920 335,268,691
Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, Tahun 2011
5.
Penataan Ruang Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun berdasarkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
dan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dimana dalam ketentuan tersebut salah satunya adalah bagaimana proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bogor sebesar 30% yang terdiri dari: (1)
20% RTH Publik, dimana pemerintah daerah yang harus mengadakan baik pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya, dan
(2)
10% dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah.
19
Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga untuk evakuasi bencana. 6.
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
masyarakat
dilaksanakan
melalui
pengembangan
kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan
sebagai
mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga. Jumlah kelompok binaan PKK di Kota Bogor sebanyak 75 kelompok (data tahun 2011). Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan juga dapat ditinjau dari keberadaan organisasi non pemerintah atau lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 68 kelompok,, Posyandu, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Masyarakat (Pokmas), Dasa Wisma, Posdaya (10 kelompok), kelompok binaan PKK 75 kelompok, serta kemandirian RT/RW. Prosentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan mencapai 60 %, 7.
Pemuda dan Olah Raga Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan
tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kota Bogor pada tahun 2010 adalah sebanyak 383.917 jiwa. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiatif masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.
2.1.4. Aspek Daya Saing. Dlihat dari nilai
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) bebrapa tahun terakhir
maka pertumbuhan ekonomi Kota Bogor semakin membaik, dimana pada tahun
20
2010 perekonomian Kota Bogor mencapai 6,07% dan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2009 sebesar 6,01 persen. Pertumbuhan riil PDRB menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi bukan hanya peningkatan yang disebabkan oleh harga yang meningkat atau tingkat inflasi yang terjadi tetapi juga disebabkan oleh jumlah barang dan jasa yang diproduksikan dalam satu tahun tertentu. Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor yang paling tinggi adalah sektor perdagangan ,hotel dan restoran sebesar 1.331.874,52 pada tahun 2009 dan mencapai 1398.254,93 pada tahun 2010. sektor yang paling rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2009 121,98 dan pada tahun 2010 mencapai 123,85, sementara capaian sektor lainnya terlihat pada tabel 2.3 Tabel 2.3 PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010 Uraian
2009*
2010**
13.539,61 121,98 1.273.762,00 146.236,51
13.975,80 123,85 1.355.090,75 156.395,94
312.096,14
324.954,50
Perdagangan, hotel, dan restoran
1.331.874,52
1.398.254,93
Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan, & jasa persh. Jasa-jasa PDRB
453.533,15 648.625,82 328.811,32 4.508.601,05
487.253,72 699.701,41 346.556,29 4.782.307,18
Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas, dan air bersih Bangunan
Sumber : BPS Kota Bogor 2011
Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor pengangkutan dan Komunikasi merupakan
Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya yaitu 25,57
persen dan sektor yang pertumbuhannya paling rendah adalah sektor pertanian sebesar 7,95 persen diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,02 persen. Dilihat dari
PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2009, Sektor
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan paling tinggi pertumbuhannya yaitu 7,87 persen dan sektor yang paling rendah adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu 1,54 persen diikuti sektor pertanian sebesar 3,22 persen.
21
Sedangkan
pada
tahun
2010
sektor
pengangkutan
dan
komunikasi
merupakan sektor tertinggi pertumbuhannya sebesar 25,57 persen dan yang terendah adalah pertanian sebesar 7,95 persen, seperti terlihat pada grafik 2.2 Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB
Sumber : BPS Kota Bogor 2011
Gambaran kemajuan ekonomi suatu daerah dapat dilihat berdasarkan pada pengelompokan sektor Primer, Sekunder , dan tersier. Tahun 2010,
Sektor tersier
merupakan sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi (6,11%). Untuk melihat daya saing suatu kota maka tidak bisa terlepas dari struktur perekonomian daerah tersebut. Struktur perekonomian menunjukan karakterisktik lapangan usaha masyarakat wilayah tersebut, peran dan kontribusinya terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan. Dari PDRB terlihat bahwa 4 sektor yang memilki kontribusi terbesar adalah : 1. Perdagangan, Jasa, Hotel dan Restoran 2. Industri pengolahan 3. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4. Pengangkutan dan komunikasi keempat sektor diatas bila dilihat dari hasil analisis Lq merupakan sektor basis dengan Nilai LQ terbesar adalah sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 22
merupakan sektor yang memiliki LQ terbesar yaitu 4,5005. Sedangkan yang termasuk sektor non basis adalah Pertanian, Pertambangan dan penggalian, serta Industri pengolahan. Akan tetapi bila dipertajam dengan analisis Shift share dengan menggunakan data PDRB 2007 -2009 maka ternyata 4 sector yang memiliki daya saing tertinggi adalah sector Industri pengolahan, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. sementara sektor Perdagangan, Hotel & Restoran walaupun merupakan sector yang paling tinggi kontribusinya dalam PDRB Kota Bogor namun kurang memiliki daya saing tinggi.
2.2
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1 Evaluasi
Pelaksanaan RKPD Tahun 2010 sampai dengan Tahun
2011
MISI I : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Bertumpu Pada Jasa Perdagangan Urusan Perdagangan Urusan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yakni Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, serta
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor. Penanganan urusan perdagangan dapat dilihat melalui capaian kinerja dengan indikator berupa persentase kasus yang terselesaikan terhadap total kasus oleh BPSK, tingkat pengawasan barang beredar dan pengujian mutu barang, serta peningkatan nilai ekspor.
Secara umum capaian kinerja tahun 2011 dapat
memenuhi target. Capaian Indikator tingkat pengawasan barang beredar dan pengujian mutu barang adalah 60% dengan target sebesar
56%. Sesuai
Permendag 20/2009, tentang cara Pengawasan, ada Kategori Barang/Jasa yang harus diawasi antara lain; Standar, label, Klausal Baku, Pelayanan purna jual, cara 23
menjual, iklan (cara promosi) dan merchandise, dari masing masing kategori tersebut didalamnya terdapat jenis barang dan jasa, melihat banyaknya jumlah barang dan jasa yang termasuk kedalam kategori tersebut pada tahun 2011 pengawasan terfokus pada pengawasan label produk makanan dan minuman, label pada produk bahan bangunan, barang wajib SNI terutama pada helm, tata cara promosi, penggunaan bahasa indonesia pada produk import. Pemberantasan Cukai Ilegal yang terfokus pada rokok, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan
pengumpulan
informasi
pita
cukai
palsu
atau
penjualan
rokok/tembakau yang tidak dilekati pita cukai, baik penjualan grosir maupun eceran di 68 kelurahan, dan pada tahun 2011 baru terlaksana di 20 Kelurahan. Realisasi nilai ekspor 2011 meningkat 2,86 % dibandingkan tahun 2010 dengan nilai ekspor tahun 2011 sebesar US$ 156.204.542 sedangkan untuk nilai impor tahun 2011 sebesar US$ 28.763.918,63 sehingga neraca perdagangan US$ 127.440.623,37. Pada tahun 2011 Rasio Peneraan Unit per Tahun adalah 50,5% dengan target sebesar 30%. Target Unit Peneraan berdasarkan RPJMD adalah 600 UTTP, tahun 2011 terlaksana sebanyak 303 unit UTTP yang ditera.
Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM). Indikator hasil penanganan urusan industri dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah industri kecil dan menengah serta jumlah industri yang sudah memanfaatkan teknologi tepat guna. Pada tahun 2011 jumlah Industri Kecil dan Menengah (kumulatif) mencapai 3.477 unit, melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 3.213 unit. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah berdasarkan jumlah unit usaha mengalami peningkatan 3,61% yaitu bertambah sebanyak 121 unit usaha dari 3.356 unit usaha pada tahun tahun 2010 menjadi 3.477 unit usaha pada tahun 2011. Penambahan unit usaha industri tersebut diantaranya pada bidang industri makanan sebanyak 44 unit usaha, industri minuman 15 unit usaha, industri furniture 1 unit usaha, industri percetakan 14 unit usaha, industri kimia dan karet 3 unit usaha, industri kimia 11 unit usaha, industri mesin dan rekayasa 1 unit usaha, industri 24
logam 12 unit usaha, industri alat angkut 4 unit usaha, industri tekstil10 unit usaha, industri kulit 4 unit usaha, dan industri elektronik 2 unit usaha. Jumlah industri yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna juga melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 600 unit yaitu mencapai 762 unit.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan UKM difokuskan pada peningkatan pertumbuhan koperasi dan UKM. pelaksanakan urusan dilaksanakan
melalui Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pencapaian kinerja diukur dari peningkatan rata-rata omset KUKM, peningkatan jumlah koperasi dan UMKM serta rasio modal sendiri terhadap omset KUKM. Jumlah UMKM di Kota Bogor sebanyak 32.578 UMKM, sedangkan yang terbina sampai dengan tahun 2011 sebanyak 2.669 UMKM, koperasi yang aktif mencapai 14,9 % dari total 758 koperasi, seperti yang tertuang dalam tabel 2.4. Tabel 2.4 Capaian Kinerja Koperasi dan UMKM Tahun 2011 No 1.
2.
%
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Persentase pertambahan UMKM yang dibina dari Total UMKM Persentase Koperasi Aktif
32.578 unit
7%( 2.607)
6,8% (2.669)
100,3%
758 unit
20%( 302)
14,9 % ( 264)
87,4%
Capaian
Sumber : LKPJ kota bogor, tahun 2011
Untuk jumlah koperasi aktif dan jumlah UMKM yang terbina, jumlah tenaga kerja dan asset UMKM dan omset UMKM mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah UMKM yang terbina sebanyak 2.059 UMKM meningkat menjadi 2.669 pada tahun
2011,
sedangkan
Omset
UKM
pada
tahun
2009
sebesar
Rp. 3.237.966.900.000 meningkat menjadi Rp. 3.309.690.727.828 pada tahun 2011, seperti yang tertuang pada tabel 2.5.
25
Tabel 2.5 Perkembangan UKM, Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Kota Bogor URAIAN
2009
2010
2011
Jumlah UKM
32,578
32.578
32.578
Jumlah UKM yang terbina oleh Kankop
2.059
2.231
2.669
59.962
60.262
60.804
592.205.554.900
601.088.638.224
606.498.435.968
Omset UKM 3.237.966.900.000 3.270.346.569.000 Sumber : Kantor Koperasi dan UMKM 2011
3.309.590.727.828
Jumlah Tenaga Kerja Asset UKM
Jumlah koperasi di Kota Bogor pada tahun 2010 sebanyak 757 koperasi meningkat menjadi 773 koperasi pada tahun 2011. Koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2010 sebanyak 181 koperasi dan pada tahun 2011 menjadi 217 koperasi dengan jumlah asset Rp. 200.249.860.406 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.163.694.392.292
pada
tahun
2011.Adapun
rincian
keragaman
koperasi
sebagaimana tertuang dalam tabel; 2.6 Tabel 2.6 Keragaman Koperasi Tahun 2010 dan 2011
Uraian Jumlah Koperasi Koperasi yang melaksanakan RAT Jumlah Anggota Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha Asset SHU Sumber : Kantor Koperasi dan UMKM 2011
2010
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
757 Koperasi 181 Koperasi 35.349 orang 63.278.352.111,124.565.892.378,133.378.765.432,200.249.860.405,13.186.181.211,-
2011 773 Koperasi 217 Koperasi 60.673 orang Rp. 79.993.430.598,Rp. 163.694.392.292,Rp. 266.275.683.655,Rp. 266.703.590.289,Rp. 13.559.641.479,-
Salah satu Program dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana telah dilakukan pelatihan cara pembuatan makanan dan minuman yang baik dan berstandar kesehatan yang diikuti oleh 40 (empat puluh) PKL dengan jenis komoditi kuliner dari 4 (empat) lokasi zona yaitu zona Batutulis, Zona Pengadilan, Zona Pejagalan dan Zona Cidangiang serta pembinaan secara berkala kepada 4(empat) lokasi PKL yaitu
Zona 26
Bangbarung, Binamarga, Gang Selot dan Ekalokasari, sehingga terbentuk 2 (dua) koperasi pedagang yaitu Koperasi Pedagang Selobang dan Koperasi Pedagang Bineka. Kepada PKL tersebut juga diberikan bantuan perbaikan sarana dan prasarana berdagang bagi PKL Bangbarung pasca kebakaran, diberikan bantuan modal usaha oleh Kementerian Koperasi dan UMKM kepada 2(dua) koperasi pedagang (Selobang dan Bineka) masing-masing Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah).
Urusan Penanaman Modal Penanganan urusan penanaman modal ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Selama kurun waktu Tahun 2011, realisasi nilai investasi yang ditanamkan di Kota Bogor mencapai Rp. 7.645.526.589.000,- (Tujuh Triliun Enam Ratus empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan Target pencapaian investasi Tahun 2011 berdasarkan RPJM sebesar Rp. 1.003.471.000.000,- (Satu Triliun Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) atau melampaui target sebesar 761, 91 %. Pencapaian tersebut dicapai oleh terealisasinya investasi 1.091 perusahaan, terdiri dari 1.088 perusahaan PMDN dan 3 Perusahaan PMA. Pada
tahun
2011,
realisasi
pendapatan
retribusi
izin
mencapai
Rp. 13.651.084.669,99. atau 123,39 % dari target sebesar Rp. 11.063.093.970,00 dengan rincian sebagai berikut:
Realisasi Retribusi IMB sebesar Rp 11.969.941.117,00 (126 %) dari target sebesar Rp 9.500.000.000,00;
Realisasi Retribusi HO sebesar Rp 1.268.900.853,00. (105 %) dari target sebesar Rp 1.200.000.000,00.;
Realisasi Retribusi PPTUR dan Retribusi Izin Jalan Masuk sebesar Rp 412.042.711,00. (113,48 %) dari target sebesar Rp 363.093.970,00.
Realisasi Surat Izin Usaha Perdagangan mencapai Rp. 200.000,00.
Keberadaan Toko Waralaba/Non Waralaba/Minimarket di Kota Bogor sampai dengan Tahun 2011 berjumlah 114 Toko. Dimana 96 Toko dengan perizinan yang lengkap dan 18 Toko perizinannya tidak lengkap. 27
Urusan Pariwisata Penanganan urusan pariwisata dilakukan melalui Program Pengembangan Pariwisata Daerah. Pencapaian kinerja penanganan urusan pariwisata tahun 2011 terukur dari indikator-indikator sebagai berikut : 1.
Kunjungan wisatawan ke Kota Bogor pada tahun 2011 mencapai jumlah 3.264.169 orang yang terdiri dari 3.112.414 wisatawan lokal dan 151.755 wisatawan mancanegara, sepeti terlihat pada grafik 2.3.
Gambar 2.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2010 dan 2011
Jumlah Wisatawan
3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 lokal mancanegara
Tahun 2010 2,821,508
Tahun 2011 3,112,414
145,918
151,755
Sumber : LKPJ kota bogor, tahun 2011
2.
Pertumbuhan kunjungan wisatawan lokal tahun 2011 mencapai 10,02%, pada tahun 2010 jumlah wisatawan mencapai 2.967.426 orang dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 3.264.169 orang.
3.
Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Kota Bogor Tahun 2011 terbagi pada 2 kelompok, yaitu Sektor perdagangan, jasa, hotel dan restoran yang mencapai 18,87% Kelompok Jasa Hiburan mencapai 3,4 %
Dengan demikian, Penanganan Urusan Pariwisata Kota Bogor tahun 2011, secara keseluruhan telah mampu mendorong terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Bogor sebanyak 14,3%.
28
Urusan Ketenagakerjaan Urusan Ketenagakerjaan melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Adapun Pencapaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: Pencapaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan : 1.
Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2011 mencapai 90,96% atau 595.724 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2011 dari 654.959 jumlah penduduk usia kerja. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2010 yang mencapai 84,33% atau 716.428 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2010 dari 849.577 jumlah penduduk usia kerja.
2.
Pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2011 mencapai 13,49% atau 2.631 pencari kerja. Angka ini menurun dari capaian tahun 2010 yang mencapai 27,44% dari 4.631 pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada tahun 2010.
3.
Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2011 mencapai 3,27% dari 595.724 penduduk angkatan kerja angka ini menurun dari tahun 2010 yang mencapai 2,36% dari 716.428 jumlah penduduk angkatan kerja.
4.
Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di tahun 2011 mencapai 44.68 % atau sekitar 365 perusahaan yang telah menerapkan K3 dari 817 jumlah perusahaan di wilayah kota bogor. Angka ini meningkat dari capaian tahun 2010 yang mencapai 18,01% atau sekitar 146 perusahaan dari 816 jumlah perusahaan di Kota Bogor
5.
Tingkat penyelesaian perselisihan buruh dengan pengusaha pada tahun 2011 mencapai 100% atau sekitar dari 18 jumlah kejadian perselisihan buruh dengan pengusaha. Capaian ini sama dengan dari capaian di tahun 2010 yang mencapai 100% dari 13 jumlah kejadian perselisihan buruh dengan pengusaha tahun 2010.
6.
Tingkat penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah mencapai 100% dari 18 jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemda. Angka ini sama dengan capaian tahun 2010 yang mencapai 100% dari 13 kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda tahun 2010.
7.
Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja mencapai 38% atau lebih tinggi dari target tahun 2011 sebesar 20%. 29
8.
UMK sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak sebesar
Rp. Rp.1.174.200,-
atau lebih besar dari target tahun 2011 sebesar Rp 956.500,9.
Penurunan jumlah pekerja anak dan anak terpaksa bekerja mencapai 33,33% atau lebih kecil dari target tahun 2011 yang mencapai 35%. Jumlah perusahaan yang membina pekerja tentang K3 mencapai 100
perusahaan dari target 2010 yang mencapai 100 perusahaan,
Urusan Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan meliputi
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Pencapaian kinerja penanganan Urusan Ketahanan Pangan sesuai dengan RPJMD Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : a.
Skor PPH (Pola Pangan Harapan) tahun 2011 sebesar 90,1% melebihi target RPJMD untuk tahun 2011 sebesar 82%. Skor PPH ini menunjukkan ketersediaan pangan, dengan rincian Skor PPH
sebagaimana tertuang
dalam tabel 2.7 Tabel 2.7 Skor Pola Pangan Harapan Kota Bogor Tahun 2011 No
Kelompok Pangan
Skor PPH
Skor PPH Ideal
1
Padi-padian
341,2
1125
25
25,0
2
Umbi-umbian
63,5
66
1,5
2,5
3
Pangan Hewani
117,5
191
17,4
24,0
4
Minyak dan Lemak
17,6
159
3,6
5,0
5
Buah/Biji Berminyak
3,0
6
0,1
1,0
6
Kacang-kacangan
52,3
201
10,0
10,0
7
Gula
31,5
115
2,5
2,5
8
Sayur dan Buah
786,6
283
30,0
30,0
9
Lain-lain
0,0
0
0,0
0,0
2.145
90,1
100
Total
Gram/kapita/hari
Kalori
Sumber data : Kantor Ketahananan Pangan, Tahun 2011.
b.
Jumlah kelompok tani yang dibina sebanyak 12 Kelompok, sesuai dengan target RPJMD.
30
c.
Penyaluran raskin selama tahun 2011 di seluruh kecamatan dan kelurahan dengan lancar dengan distribusi sebagaimana yang tercantum pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Realisasi Penyaluran Raskin Tahun 2011 Realisasi No.
Kecamatan
Jumlah
Target 1 Thn
Penyaluran
RTS
(Ton)
(Ton)
%
1.
Tanah Sareal
6.962
1.253.160
1.253.160
100
2.
Bogor Timur
3.670
660.600
660.600
100
3.
Bogor Tengah
5.084
915.120
915.120
100
4.
Bogor Selatan
10.092
1.816.560
1.816.560
100
5.
Bogor Barat
11.289
2.032.020
2.032.020
100
6.
Bogor Utara
5.231
941.580
941.580
100
42.328
7.619.040
7.619.040
100
Jumlah
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, tahun 2011.
Urusan Pertanian Penanganan urusan Pertanian melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. Penanganan urusan pertanian sepanjang tahun 2011 telah menghasilkan beberapa pencapaian sebagai berikut : Realisasi panen tanaman padi di lahan seluas 1.732 Ha atau sebesar 112 % dari target 1.547 Ha, dengan jumlah produksi padi sebesar 10.443,96 ton Gabah Kering Giling (GKG) diperoleh produktivitas padi per tahun rata-rata mencapai 6,03 Ton/Ha. Apabila dikonversi ke komoditi pangan beras, maka beras yang dihasilkan Kota Bogor selama tahun 2011 adalah 6.600,58 ton beras (konversi dari Padi GKG ke beras = 63,2 %) Kebutuhan beras per kapita per tahun sebanyak 95 kg/jiwa/tahun, maka dengan jumlah penduduk sebanyak 950.334 jiwa, Kota Bogor membutuhkan beras sebanyak 90.281,730 ton/tahun. Berdasarkan data hasil produksi beras local Kota Bogor yang berjumlah 6.600,58 ton beras, maka kontribusi produksi beras lokal Kota Bogor pada tahun 2011 sebesar 7.31 %.
31
Di bidang peternakan, tercatat populasi hewan ternak besar terdiri dari 833 ekor sapi perah, 331 Sapi potong dan 202 ekor kerbau. Ternak kecil terdiri dari 11.107 domba dan 2.111 kambing, sedangkan untuk ternak unggas terdiri dari ayam buras 231.441 ekor, ayam petelur 600 ekor, ayam potong 218.500 ekor, itik 1.512 ekor, burung merpati 15.574 ekor, burung puyuh 600 ekor, dan kelinci 2.959 ekor. Adapun produksi daging tahun 2011dapat dilihat pada tabel 2.9. Tabel 2.9 Data Produksi Daging Tahun 2011 No 1 2 3 4 5
6
Komoditi Daging Sapi Kerbau Kambing/domba Unta Ayam - Buras - Broiler Itik Jumlah
Lokal 279.276 33.595 67.314
122.260 134.640 3.716
Produksi (Kg) Lain-lain RPH/TPH/TPA (Daging Qurban) 4.158.442 407.026 714 665 127.696 144.888 127 255.500 7.294.534 237.250
0 0 0
Jumlah 4.844.744 34.974 339.898 127 377.760 7.429.174 240.966 13.267.643
Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Bogor, Tahun 2011
Jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi terdiri dari tanaman hias, ikan hias, jambu biji, dan lain-lain dengan target capaian pada tahun 2011 sebanyak 23 komoditi realisasi 24 komoditi yang mempunyai nilai tinggi di bidang pertanian/peternakan, yaitu Anggrek, Phylodendron, Cordyline, Talas Bogor, Pisang Ambon, Padi Organik, Jambu biji getas merah, Dodol Talas, Keripik Pisang, Keripik Talas, Keripik Singkong, Nata de Coco, Juince jambu Getas Merah, Youghurt dan ayam krispi, lele, ikan hias, kelinci, lele sangkuriang, milk fish/bandeng isi, sabun rumput laut, ikan balita, kaki naga. Jumlah hewan yang dipotong di RPH dengan target capaian 20.515 ekor realisasi 2011 mencapai 30.306 ekor. Pencapaian target program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui kegiatan ini hanya 50 % yaitu sebanyak 101.076 ekor dari target 201.800 ekor. 32
Penanganan perikanan sepanjang tahun 2011 telah menghasilkan beberapa pencapaian sebagai berikut :
Jumlah produksi ikan di Kota Bogor pada tahun 2011 adalah 24.300.695,15 kg atau 24.300,695 ton dengan norma gizi ikan sebesar 31,5 kg.kap/tahun dan target daerah sebesar 29.935.521 kg. Sehingga capaian kinerja produksi perikanan Kota Bogor pada tahun 2011 sebesar 81,71% angka ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 70,80%.
Untuk jumlah ikan konsumsi Kota Bogor pada tahun 2011 sebesar 3.795.211 kg atau 3.795 Ton. Dengan target ketersediaan pangan 2012 sebesar 19,56 kg/kap/thn, maka diperoleh konsumsi ikan Kota Bogor tahun 2011 sebesar 76,38%. Sedangkan untuk produksi ikan hias Kota Bogor tahun 2011 sebanyak 13.254.124 ekor angka ini turun dari tahun 2010 13.519.206 ekor.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya mendorong masyarakat sebagai pihak yang ikut berperan di dalam mengelola pembangunan skala wilayah, dan merangsang tumbuhnya keswadayaan masyarakat dalam menangani persoalan-persoalan wilayah. Urusan pemberdayaan masyarakat mendukung Misi 1 dan Misi 4 dalam RPJMD Kota Bogor 2010 – 2014. Untuk mencapai maksud tersebut telah dilaksanakan
dilaksanakan
melalui
3
(tiga)
program
meliputi
Program
Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan, dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. Penanganan
urusan
pemberdayaan
masyarakat
secara
umum
telah
terealisasi 100 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2011, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.10.
33
Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Tahun 2011 No 1
2 3 4 5 6 7
Indikator Kinerja
Satuan
Meningkatnya profesionalisme pelaku orang usaha Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kelurahan Meningkatnya penggunaan Teknologi pameran Tepat Guna (TTG) oleh masyarakat Meningkatnya pemahaman remaja mesjid orang dalam usaha ekonomi dan IPTEK Meningkatnya profesionalisme Pengurus UEK-SP UEK SP Meningkatnya profesionalisme % pengelolaan KUBE Gakin Meningkatnya peranan pengurus mesjid orang dalam usaha masyarakat Meningkatnya profesionalisme UEK-SP pengelolaan kinerja modal UEK SP
Target 2011 Realisasi 2011 50
50
2
2
100
100
68
68
80
80
100
100
68
68
Sumber:Lakip Tahun 2011
Urusan Ketransmigrasian Penanganan urusan transmigrasi dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi dengan capaian dari target di RPJMD sebanyak 30 KK, Kota Bogor pada Tahun 2011 hanya mendapat kuota sebanyak 5 KK, penentuan kuota tersebut ditentukan oleh Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K Trans) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. MISI 2 : Mewujudkan Kota Yang Bersih Dengan Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas
Urusan Lingkungan Hidup Urusan ini dilaksanakan melalui : 1.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi,
2.
Program Peningkataan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
4.
Program Kemitraan Lingkungan Hidup 34
5.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6.
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan
7.
Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Persampahan, serta
8.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Capaian dari program tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel 2.11 Tabel. 2.11 Capaian Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan
1
SASARAN PROGRAM Terpantaunya kualitas air
indikator program
Capaian Kerja Program Target Realisasi %
Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas air
98 %
98 %
100
100 %
100%
100
80 %
80%
100
100 %
100%
100
Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas tanah
-
-
Persentase jumlah sampling yg dipantau
-
-
11,89%
118,9
95 %
100
Persentase jumlah sampling yang dipantau
2
3
4
Terpantaunya kualitas udara
Terpantaunya kualitas tanah Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas udara Persentase jumlah sampling yang dipantau
Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan lingkungan Persentase pelanggaran pengelolaan lingkungan
10%
95 %
Sumber:Lakip Tahun 2011
Target dan realisasi capaian program peningkatan dan pengendalian polusi pada tahun 2011 rata-rata mencapai 100 %, sedangkan penurunan dampak lingkungan sekibat emisi gas buang
mencapai 137,5 % melebihi target yang
ditetapkan, dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel 2.12
35
Tabel 2.12 Target Capaian Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi SASARAN PROGRAM Terkendalinya polusi limbah cair dari usaha dan atau kegiatan
1
Terpantaunya pengelolaan limbah B3
2
Menurunnya dampak lingkungan akibat emisi gas buang
3
indikator program
Capaian kerja program % Target Realisasi
Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair
25 %
25 %
Persentase jumlah sampling yang dipantau
30 %
30 %
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi dan dibina
30
30
8.760 lt/Th
12.050 lt
Jumlah biodesel yang dihasilkan
100 100 100
137,5
Sumber : Lakip Tahun 2011
Target dan realisasi capaian program peningkatan dan pengendalian kualitas dan ekses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada tahun 2011 ratarata mencapai 100 %, sedangkan peningkatan ketersediaan data dan informasi lingkungan hanya
mencapai 80 %, kurang dari target yang ditetapkan, dengan
rincian sebagaimana tertuang pada tabel 2.13
Tabel 2.13 Target Capaian Program Peningkatan Pengendalian Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup SASARAN PROGRAM 1
2
Meningkatnya edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi lingkungan Sumber : Lakip Tahun 2011
indikator program Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan pertahun Jumlah kelompok masyarakat yang terbina aspek lingkungan hidup Tingkat ketersediaan SLHD
Capaian kerja Program % Target Realisasi 1 Sekolah
1 Sekolah
100
2 Kel
2 Kel
100
85 %
80 %
94,18
Target dan realisasi capaian program peningkatan pengendalian kualitas dan ekses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran program meningkatnya kemitraan pemerintah, perguruan tinggi, swasta dalam bidang
36
lingkungan mencapai 300 %, dimana target kemitraan sebanyak 1 kemitraan dan realisasinya mencapai 3 kemitraan, sebagaimana tertuang pada tabel 2.14
Tabel . 2.14 Target Capaian Program Peningkatan Pengendalian Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup SASARAN PROGRAM
indikator program
Meningkatnya kemitraan Jumlah kemitraan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, swasta dalam bidang lingkungan
Capaian kerja Program % Target Realisasi 1
3
300 33
Sumber : Lakip Tahun 2011
Target dan realisasi capaian program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, telah tercapai melebihi target yang ditetapkan, kecuali jumlah mata air yang terlindungi hanya mencapai 60 %, sebagaimana tertuang pada tabel 2.15 Tabel . 2.15 Target Capaian Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Capaian kerja Program
SASARAN PROGRAM Meningkatnya penanganan lahan kritis
1
indikator program Persentase luas penanganan lahan kritis (kumulatif) jumlah mata air yang terlindungi
2
Meningkatnya konservasi sumberdaya air
Jumlah Usaha/kegiatan yang dipantau Jumlah Sumur Resapan
Target
Realisa si
0,91%
1,20 %
5
3
60
150
160
106,67
893 titik
953
106,71
% 131,86
Sumber : Lakip Tahun 2011
Capaian Kinerja persampahan mencapai 72% melebihi dari target RPJMD sebesar 70,1% Capaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, antar lain
renovasi taman
kencana, peliharaan 180 taman kota, lapangan, jalur hijau, Penghijauan di Jalur Hijau Jalan, Sempadan Jalan dan Penghijauan di Trotoar jalan sebanyak 1.837 Kegiatan Penataan Jalur Hijau Sekitar Kebun Raya 37
Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum meliputi program: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Program Pembangunan Jalan, jembatan dan Drainase Program Peningkatan Jalan, Jembatan dan Drainase Program Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase Program Pembangunan sistem informasi /data base Jalan, Jembatan dan Drainase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Program Pengendalian Banjir Program Penataan Dan Pengaturan Bangunan Gedung Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi Target dan realisasi
capaian urusan pekerjaan umum pada tahun 2011,
sebagaimana tertuang pada tabel 2.16 Tabel 2.16 Capaian Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 Realisasi Tahun 2011 DED Kolam retensi 1 Lokasi 0
Prosen tase Capaian 30%
1 situ
16,67%
-
-
-
Ketersediaan dokumen perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi dan sungai
100%
100%
100%
Luas lahan untuk peningkatan kapasitas saluran, sungai dan panjang jaringan irigasi Panjang saluran, sungai dan jaringan irigasi dengan kapasitas memadai Panjang saluran dan sungai berkondisi baik (terpelihara)
8.594, 5 m
0%
0%
0,75 Km
5,521 Km
736%
146 Km
271 Km
186%
No
Program
Indikator Kinerja Program
Target Tahun 2011
I
Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1
Ketersediaan dokumen perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan dan konservasi danau, situ ( 3 paket dalam 3 lokasi) Luas Lahan untuk pengembangan, pengelolaan dan konservasi danau/situ Jumlah danau/situ dan kolam retensi yang berkondisi baik Terbangunnya danau/situ dan kolam retensi
DED Kolam Retensi (3 paket dalam 3 lokasi)
1
2
2
3 4
II
Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
3 4
( 6 situ = 16,4 Ha) + Kolam retensi 3 Ha = 1 kolam) 6 situ
2
0%
III
Program Banjir
Pengendalian
-
Penurunan luas kawasan genangan dan banjir
rawan
42 Ha
4,5 Ha
10,7 %
IV
Program Pembangunan jalan, jembatan dan drainase
1
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jalan, drainase dan jembatan
100%
100%
100%
38
Ket
2
Luas lahan yang disediakan untuk pembangunan jalan dan jembatan Panjang jaringan jalan Panjang drainase yang di sediakan Panjang jembatan yang disediakan Panjang Trotoar yang disediakan
3,5 Km
0,44 Km
12,6%
3,5 Km 2,5 Km 1 unit 2 300 m
0,0975 Km 2 Km 0 2 480 m
2,78% 80,4 % 0% 160 %
Jumlah perencanaan peningkatan jalan, drainase dan jembatan Luas lahan yang disediakan untuk peningkatan jalan, jembatan dan drainase Panjang jaringan jalan, drainase dan jembatan yang ditingkatkan
100%
100%
100%
13,5 Km
0,306 Km
8,7 %
13,5 Km
10,54 Km
78,1 %
1
Jumlah perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase
100%
100%
100%
2 3
635 Km 290 Km
260,4 Km 218,4 Km
41 % 75,3 %
4
Panjang jalan yang berkualitas baik Panjang pedestrian yang berkualitas baik Jembatan yang berkualitas baik
30 unit
21 unit
70%
30%
44,4%
148 %
70%
70%
100 %
3 4 5 6 V
Program Peningkatan jalan, jembatan dan drainase
1 2
3
VI
Program Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase
VII
Program Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan, Jembatan dan Drainase
-
Leger jalan
VIII
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
-
Tingkat penyediaan sarana prasarana kebinamargaan
dan
Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
Urusan Perumahan Rakyat Urusan ini dilaksanakan melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Lingkungan Sehat Pemukiman. Pada tahun 2011 Kota Bogor mendapat juara ke-3 untuk kota besar se-Indonesia dalam bidang Pembangunan Sarana Prasarana Keciptakaryaan. a.
Program Lingkungan Sehat Perumahan
perbaikan RTLH sebanyak 196 unit
Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BJB juga membantu dalam pembangunan 3 unit Child Centre, 3 unit Posyandu dan perbaikan Gedung Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Perbaikan sarana prasaranan melalui Urban Renewal dengan capaian sbb:
Target dan capaian kegiatan urban renewel, sebagaimana tertuang pada tabel 2.17
39
Tabel 2.17 Target Dan Capaian Kegiatan Urban Renewal KEGIATAN
Urban Renewal Kebon Pedes
URAIAN
CAPAIAN KINERJA
Terbangunnya sarana dan prasarana di wilayah Tanah Sareal : 1
RTH Pertamanan
300 m2
100 %
2
Pembangunan Kantor Pengelola Kawasan
60 m2
100 %
3 4
Pembangunan kandang sapi Selter pengolahan pupuk
2 Unit 36 m2
100 % 100 %
5
Pembangunan gedung pengolahan hasil ternak
1 Unit
100 %
36 m2 1 Unit 16 m2 1100 m3 6 Unit 30 m2 2 Unit 1 Paket 403,24 m3 369 m2 1 Unit 6 Titik 4 Unit
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
24 m2
100 %
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bangunan bio listrik Menara air Ruang penjaga Pematangan lahan + urugan Pembangunan kios di sentra ekonomi Bangunan laboratorium Bangunan MCK Pengawasan Urban Renewal Tembok Penahan Tanah Blok V Dinding pembatas di blok V Pemasangan PDAM PJU + Panel Pemasangan listrik + instalasi Belanja konstruksi jembatan penyebrangan di 19 atas air Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
TARGET KINERJA
Pembuatan jalan lingkungan di Kelurahan Muarasari seluas 1200 m2, serta PJU 10 titik
PerbaikanSarana Umum di Lokasi P2WKSS, Lomba Kelurahan dan Lomba Posyandu. Perincian kegiatan P2WKSS, sebagaimana tertuang pada tabel 2.18.:
40
Tabel 2.18 Kegiatan PerbaikanSarana Umum KEGIATAN Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan dan Lomba Posyandu
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Perbaikan PSU di Lokasi Binaan P2WKSS Kel.Tegal Lega : - Jalan P2WKSS - TPT P2WKSS - Jembatan P2WKSS - Posyandu P2WKSS Perbaikan PSU di Lokasi Lomba 10 Program PKK Kel.Harjasari
531,3 m2 81,91 m3 1 Unit 1 Unit
100 % 100 % 100 % 100 %
80 m3
100 %
Perbaikan PSU di Lokasi Lomba Posyandu Kel.Cimahpar
1 Unit
100 %
URAIAN Terbangunnya sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman 1
2 3
TOTAL Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di 6 Kecamatan se Kota Bogor yang meliputi Kecamatan
Tanah Sareal, Kecamatan
Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Utara, dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel 2.19 sampai dengan tabel 2.24. Tabel 2.19 Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kecamatan TanahSareal KEGIATAN
TARGET KINERJA
PENCA PAIAN KINERJ A
Pengaspalan Jalan Lingkungan RW.04,05 Kel.Sukaresmi
2212 m2
100 %
Pengaspalan Jalan Lingkungan RW.01,02 Kel.Sukadamai
2273.28 m2
100 %
Pengaspalan Jalan Halaman Dinkes
1570 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.01,02 RW.06 Kel.Mekarwangi
391.1 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT.03 RW.09 Kel.Kencana
391.1 m2
100 %
2296.5 m2
100 %
1191.5 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT.02,03 RW.01 Kel.Kedungjaya
473.4 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.05 RW.09 dan Jl.Flamboyan 4 Kel.Kedungwaringin
956.01 m2
100 %
URAIAN Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Tanah Sareal :
Pembangunan /Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Tanah Sareal
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.01,02,03,04 RW.01,02,05 Komplek Duta Kencana II Jl.Duta Pelangi RT.05 RW.11 Kel.Kedungbadak Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Dadali II RT.02 RW.05 Kel.Tanah Sareal
41
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.09 RT.01,02,03 ; RW.01 RT.03 Kel.Sukadamai
1450.46 m2
100 %
Lanjutan Perbaikan Jalan Kp.Riau RT 02/03 Kel.Mekarwangi
286 m2
100 %
Perbaikan Jalan RT 01/14 Situ Asem Kel.Mekarwangi
225 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT 05/04 Kukupu Kel.Cibadak
525 m2
100 %
Perbaikan Jalan dan turap Gg.Talang RT 03/04 Kel.Sukaresmi
22.8 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT 05/06 Kel.Sukaresmi
16.74 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT 02/05 Kel.Sukaresmi
221 m2
100 %
Perbaikan Jalan taman cimanggu Utara Kel.Kedung Waringin
430 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan Cimanggu Utara RT 03/08
228 m2
100 %
Perbaikan jalan Perkutut Rt 05/03 Kel.Tanah Sareal
486 m2
100 %
109.39 m3
100 %
192.14 m3
100 %
265.4 m2
100 %
212 m1
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT.05 RW.04 Kel.Kedungbadak Pembangunan Sedotan Kali Ciereng RT.02 RW.01 Kel.Kedungjaya Pembangunan Saluran Air RT.05/04 Cimanggu Gang Amil RT.02/03 RW.04 Kel.Kedung Badak Perbaikan Saluran air Gg.Kamboja RT 05/04 Kel.Kedungjaya TOTAL
Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011:
Tabel 2.20 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Kecamatan Bogor Selatan Kegiatan Pembangunan /Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Selatan
Uraian
Target Kinerja
Pencapaian
Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Selatan : Child Center Kel.Harjasari
1 Unit
100 %
Rehabilitasi Turap dan Kamar Mandi SDN Cipaku I Perbaikan Jalan Lingkungan RW.02,10 Kel.Genteng Perbaikan Jalan Lingkungan RW.03 Kel.Rangga Mekar Perbaikan Jalan Lingkungan RW.04 Kel.Pakuan Perbaikan Jalan Lingkungan RW.01,02 Kel.Bojong Kerta Perbaikan Jalan Lingkungan RW.18 Kel.Cipaku Perbaikan Jalan Lingkungan RW.02,04 Kel.Kertamaya
59,1 m3 1200 m2 2312,5 m2 710 m2 1872 m2 1600 m2 1430 m2
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.04 Kel.Pamoyanan
1505 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.06,08 Kel.Muarasari
2440 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.10,12 dan 13 Kel.Empang Perbaikan Jalan Setapak RT.01,02, RW.05 ; RT.01,04 RW.15 Kel.Bondongan Perbaikan Jalan Masuk SD Rangga Mekar RW.05 Kel.Rangga Mekar
1763,6 m2
100 %
640 m2
100 %
167,37 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.1,2,3 RW.8 Kel.Rancamaya
954,4 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RW.08 RT.07 Kel.Cikaret
101,7 m2
100 %
613 m2
100 %
2043,58 m2
100 %
992,67 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.03 RW.11 Kel.Pamoyanan Perbaikan Jalan Pakuan RT.01,02 RW.04 ; RT.01,02,03,04 RW.05 Kel.Pakuan Perbaikan Jalan Mekarsari RW.03 dan jalan setapak kampung mulyasari RW.10 Kel.Harjasari
42
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.10 Kel.Mulyaharja
468,93 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak (paving Blok) Kel.Harjasari
179,8 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT 01,02,04 RW 05 Kel.Batutulis Perbaikan Jalan Setapak RT 01/04 Kel.Genteng Perbaikan Jalan Lingkungan RT 01/05 Kel.Batutulis
637,8 m2 46 m2 473 m2
100 % 100 % 100 %
Lanjutan Perbaikan Jalan Lingkungan RW 10 Kel.Mulyaharja
403,1 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT 02/02 Kel.Mulyaharja
910,02 m2
100 %
Lanjutan Perbaikan Jalan Lingkungan RW 03 Kel.Ranggamekar
625 m2
100 %
Lanjutan JPO Batu Tulis Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kel.harjasari Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT 01/01, RT 02/09 Kel.Genteng Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT 01 Kel.Bojongkerta
736,4 kg 625 m3
100 % 100 %
65,36 m3
100 %
65,38 m3
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT 03/07 Kel.Bondongan
80,28 m3
100 %
Perbaikan Tembok Penahan Tanah RW 03 Kel.Ranggamekar
66,04 m3
100 %
69 m1
100 %
24,4 m1
100 %
Perbaikan Drainase RT 02/04 Kel.Rancamaya Pembuatan Saluran Air RT 01/09 dan RT 02,03,04 RW 01 Kel.Genteng
Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
Tabel 2.21 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kecamatan Bogor Barat Kegiatan
Pembangunan /Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Barat
Target kinerja
Penca Paian kinerja
Pembuatan Posyandu RW 01 Kel.Gunung Batu Perbaikan Jalan Lingkungan RW.02,07 Kel.Bubulak
1 Unit 2168,75 m2
100 % 100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.05 Kel.Balumbangjaya Perbaikan Jalan Lingkungan RW.01 Kel.Semplak
481,5 m2 1583,75 m2
100 % 100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.04,10 Kel.Cilendek Barat
1780,68 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.03,05 dan 10 Kel.Curug Perbaikan Jalan Lingkungan Mesjid Al Ikhlas RT.03 RW.04 Kp.Cilubang Nagrak Kel.Situ Gede
1480,5 m2
100 %
437,5 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.02 RW.04 Kel.Balumbangjaya
195 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT. 01,02 RW.03 Kel.Balumbangjaya
197,4 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RW.06,07 dan 12 Kel.Pasir Jaya
2065 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT.03 RW.01 Kel.Curug
94,2 m2
100 %
Perbaikan Jalan Sirnasari 3 RT.02 RW.09 Sindang Barang
810 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan Gg.Makam RT.02 RW.05 Kel.Cilendek Barat
582,3 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RW.01,11,13 Kel.Loji
2474 m2
100 %
273 m2
100 %
1424,29 m2
100 %
464 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW 03,10 Kel.Bubulak
399,6 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW 05,07 Kel.Bubulak Perbaikan Jalan Lingkungan RW 09 Kel.Bubulak
603,6 m2 540 m2
100 % 100 %
Uraian Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Barat:
Perbaikan Jalan Lingkungan (Lanjutan) Jl.Panorama RW.05 Kel.Sindangbarang Perbaikan Jalan Lingkungan RW 07,16 Kel.Cilendek Barat Perbaikan Jalan Lingkungan RW 01,04,08 Kel.Bubulak
43
Perbaikan Jalan Lingkungan RW 07 Kel.Pasir Mulya Perbaikan Jalan Setapak RT 01,02,04 RW 04 Kel.Balumbangjaya Perbaikan Jalan Setapak RT 03, 04 RW 03 Kel.Balumbangjaya Perbaikan Jalan Setapak RW 04 Kel.Situgede
408 m2
100 %
549,2 m2
100 %
243 m2
100 %
238,51 m2
100 %
Pembangunan Jalan Setapak dan MCK RT 01,02 RW 08 Kel.Semplak
124 m2
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW.02 Kel.Cilendek Timur
469 m3
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW. 02,11 Kel.Gunung Batu
503,32 m3
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW.04 Kel.Margajaya
201,6 m3
100 %
143 m3
100 %
88,82 m3
100 %
425 m1
100 %
53 m1
100 %
227,8 m1
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW 12 Kel.Cilendek Barat Pembangunan Tembok Penahan Tanah Gg.Mushola RT 07/05 Kel.Pasirjaya Pembangunan Saluran Pembuangan air hujan permukiman RW.05,06,07 Kel.Situ Gede Pembangunan Saluran Drainase RT.05 RW.04 Kel.Balumbangjaya Pembangunan Saluran Drainase RT.04 RW.05 Jabaru IV Kel.Pasir Kuda
Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
Tabel 2.22 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kecamatan Bogor Tengah Target kinerja
Pencapaian kinerja
1051,26 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.05 Kel.Panaragan
191 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan di RT.03 RW.11 Kel.Ciwaringin
35 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.05 RW.12 Kel.Ciwaringin
215,72 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.01,02 RW.02 Kel.Babakan
647,44 m2
100 %
521 m2
100 %
146,8 m2
100 %
913 m2
100 %
1 Unit
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW.07 Kel.Gudang
184,2 m3
100 %
Lanjutan Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW. 04 Kel.Cibogor
155,9 m3
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW.02,06 Kel.Kebon Kalapa
360 m3
100 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT.04 RW.10 Kel.Ciwaringin
91 m3
100 %
Pembangunan Turap dan Menara Mesjid RW 05 Kel.Cibogor
1 Unit
100 %
95,59 m3
100 %
77 m1
100 %
Pembangunan Saluran air RT.02 RW.02 Kp.Cingcau Kel.Gudang
83,22 m3
100 %
Pembangunan Saluran Air Hujan di Kel.Tegallega
66,78 m1
100 %
Kegiatan Pembangunan/ Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Tengah
Uraian Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Tengah : Perbaikan Jalan Lingkungan RW.05,12 Kel.Ciwaringin
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.03 RW.3 Kel.Cibogor Pembuatan Jalan Tembus RT.01 RW.04 Kel.Tegal Lega Perbaikan Jalan Setapak RW 04 Kel.Paledang Perbaikan Jembatan Gantung RW.05 Kel.Sempur
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT 02/06 Kel.Panaragan Pembangunan Saluran air RT.03 RW.05 Kel.Sempur
Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
44
Tabel 2.23 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kecamatan Bogor Timur TARGET KINERJA
PENCAP AIAN KINERJ A
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.01 Kel.Sukasari
4850 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan Gang Pemuda RW.01 Kel.Katulampa
311.9 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.02,03,06,07 Kel.Sindang Sari
487 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.02,03,08,10 Kel.Sindang Rasa
5500.6 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RW.06,07,08 dan 12 Kel.Baranangsiang
1032.92 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT.06 RW.07 Kel.Sindang Rasa
177.98 m2
100 %
Pembutan Jalan Tembus dari RT.05 s.d 02 RW.05 Kel.Sindangsari
52.36 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.03,04,05 RW.03 Kel.Sukasari
14.85 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Al Busro RW.02 Kel.Katulampa
770 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT 05/09 Kel.Katulampa
234 m2
100 %
KEGIATAN
URAIAN
Pembangunan/ Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Timur
Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Timur:
Pengaspalan Jalan RT 07/08 Kel.Katulampa
240 m2
100 %
Perbaikan Jalan RT 01/07 Kel.Sindangsari
584.65 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW 02,03,06,07 Kel.Sindangsari
3833.34 m2
100 %
Perbaikan Jalan Sukamulya Kel.Sukasari
450.5 m2
100 %
Perbaikan PSU Kel.Sindangsari Perbaikan Saluran RT 01,02 RW 05 Kel.Sindangsari Perbaikan Saluran Air Hujan dan Penutup beton RT 03/03 Kel.Sindangsari Pembangunan Saluran air di Bantar Kemang RT.01/13 Kel.Baranangsiang
133 m2 48.38 m1
100 % 100 %
19.27 m1
100 %
770 m1
100 %
Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
Tabel 2.24 Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kecamatan Bogor Utara Kegiatan Pembangunan/ Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Timur
Target kinerja
Pencapa ian Kinerja
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.01 Kel.Sukasari
4850 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan Gang Pemuda RW.01 Kel.Katulampa
311.9 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.02,03,06,07 Kel.Sindang Sari
487 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW.02,03,08,10 Kel.Sindang Rasa
5500.6 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RW.06,07,08 dan 12 Kel.Baranangsiang
1032.92 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT.06 RW.07 Kel.Sindang Rasa
177.98 m2
100 %
Pembutan Jalan Tembus dari RT.05 s.d 02 RW.05 Kel.Sindangsari
52.36 m2
100 %
Uraian Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Timur:
45
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.03,04,05 RW.03 Kel.Sukasari
14.85 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Al Busro RW.02 Kel.Katulampa
770 m2
100 %
Perbaikan Jalan Setapak RT 05/09 Kel.Katulampa
234 m2
100 %
Pengaspalan Jalan RT 07/08 Kel.Katulampa
240 m2
100 %
Perbaikan Jalan RT 01/07 Kel.Sindangsari
584.65 m2
100 %
Perbaikan Jalan Lingkungan RW 02,03,06,07 Kel.Sindangsari
3833.34 m2
100 %
Perbaikan Jalan Sukamulya Kel.Sukasari Perbaikan PSU Kel.Sindangsari
450.5 m2 133 m2
100 % 100 %
Perbaikan Saluran RT 01,02 RW 05 Kel.Sindangsari
48.38 m1
100 %
Perbaikan Saluran Air Hujan dan Penutup beton RT 03/03 Kel.Sindangsari
19.27 m1
100 %
770 m1
100 %
Pembangunan Saluran air di Bantar Kemang RT.01/13 Kel.Baranangsiang
Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
Pengelolaan dan pemeliharaan Rusunawa Target penerimaan sewa pada tahun 2011 sebesar Rp.250.000.000,- telah terlampaui menjadi Rp. 283.500.000,- sehingga capaian sebesar 113,4% dengan jumlah penghuni rusunawa pada akhir tahun 2011 berjumlah 110 KK.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (MCK) Untuk peningkatan kulaitas lingkugan pemukimaan target kinerja dan capaian kinerja sebagaimana tabel 2.25:
Tabel 2.25 Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (MCK) KEGIATAN Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (MCK)
URAIAN
TARGET KINERJA
PENCAPAIAN KINERJA
1 Paket
100 %
1 Paket
100 %
1 Paket
100 %
Pembangunan / perbaikan MCK di 5 wilayah: Pembuatan MCK Curug Indah RT.01,02 RW.01 Kec.Bogor Barat Pembuatan MCK Umum 2 dan Saluran buis beton RT.03 Kel.Kedung Badak Penutupan selokan dan pembuatan MCK Pulo 3 Armin RT.05 RW.04 Kel.Baranangsiang TOTAL 1
Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
46
Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga/Pendidikan/Penunjang Pendidikan Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga/Pendidikan/Penunjang Pendidikan, sebagaimana tertuang pada tabel 2.26 Tabel 2.26 Target dan capaian Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga KEGIATAN
URAIAN
Perbaikan Sarana Olahraga/Pendidi kan/Penunjang Pendidikan
Tersedianya sarana olahraga yang representatif: Renovasi Lapangan Bola Volley dan Lapangan Basket untuk SMAN 7 Bgr Renovasi Lapangan Basket untuk SMPN 3 Bgr
TARGET KINERJA
PENCAPAIAN KINERJA
1 Paket
100 %
1 Paket
100 %
TOTAL Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program
penanggulangan
kemiskinan di perkotaan, dengan hasi sebagai berikut yaitu : a.
Perbaikan/pembangunan drainase sepanjang 4.175 m’ dengan anggaran dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) dan swadaya masyarakat.
b.
Perbaikan jalan lingkungan seluas 19.781 m2 dengan anggararan dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) dan swadaya masyarakat.
c.
Perbaikan jembatan sebanyak 110 unit dengan anggaran an dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) dan swadaya masyarakat.
d.
Pembangunan MCK sebanyak 6 unit dengan anggaran dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) - dan swadaya masyarakat.
e.
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 85 unit dengan anggaran dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) dan swadaya masyarakat .
f.
Perbaikan/pembangunan Posyandu sebanyak 10 unit dengan anggaran dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) dan swadaya masyarakat.
g.
Pembangunan fasilitas pendidikan 1 unit dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) dan swadaya masyarakat.
47
h.
Pembangunan kios 1 unit dengan anggaran dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) dan swadaya masyarakat.
i.
Tempat pembuangan sampah 45 unit dengan anggaran dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM APBN) dan swadaya masyarakat.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1)
Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hidrant Target pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hidrant pada tahun 2011 sebanyak 400 bangunan , 520 hidrant adapun realisasi sepanjang tahun 2011 sebanyak 227 bangunan dan 520 hidrant, sehingga capaian sebesar pemeriksaan bangunan adalah 57 % dan hidrant 100 %.
2)
Piket Petugas Pemadam Kebakaran Target piket pemadam kebakaran tahun 2011 adalah 365 hari dimana terbagi dalam 6 regu piket didua Pos. Adapun setiap regu melaksanakan 121 hari jadwal piket. Realisasi pada Tahun 2011 adalah 100%, dimana target 365 hari dapat dilaksanakan seluruhnya.
3)
Pengembangan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran Selama tahun 2011 telah dikembangkan sebanyak 15 titik sistem komunikasi pencegahan kebakaran, sehingga capaian kegiatan ini sebesar 100%.
4)
Gladi Anggota Pemadam Kebakaran, Latihan Relawan, Kebakaran dan Latihan Anggota Kebakaran terhadap 150 orang masyarakat.
5)
Pengadaan 13 jenis Alat-alat Penanggulangan Bencana Alam dan 28 jenis alat pemadam Kebakaran
6)
Pemeliharaan alat Pemadam Kebakaran
7)
Tindakan Penanggulangan Bencana Alam Target penanggulangan bencana adalah 11 menit pada setiap tindakan, adapun rata-rata waktu kecepatan penanganan bencana 11 menit, sehingga capaian 100 %. Jumlah kejadian bencana alam pada tahun 2011 yang ditangani oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Alam
Penanggulangan bencana
sebanyak 63 kejadian, dengan rincian 34 kejadian kebakaran, 23
kejadian pohon tumbang, 3 kejadian longsor, 2 kejadian banjir, dan 1 kejadian orang hanyut. Perincian kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 48
Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan melalui Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Program Peningkatan Sarana, Prasarana, Operasional dan Akomodasi Aparatur A.
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan, dilakukan melalui : 1.
Peningkatan retribusi UPTD terminal pada tahun 2011, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.27: Tabel. 2.27 PENDAPATAN RETRIBUSI UPTD TERMINAL TAHUN 2011
NO
JENIS PUNGUTAN
1 1
2 Retribusi TPR Retribusi Non Bis Dalam Kota Retribusi Non Bis Antar Kota Fasilitas MCK Retribusi Harian Kios Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Jumlah
2 3 4 5 6
TARGET TAHUN 2011 Perda No. 6 Tahun 2008 3 Rp 345.200.000,-
5 Rp 379.619.000,-
6 109,97
Rp 1.372.572.000,-
Rp 1.410.266.000,-
102,75
Rp 45.320.000,-
Rp 47.429.000,-
104,65
Rp 108.320.000,Rp 101.520.000,-
Rp 119.214.000,Rp 84.393.500,-
110,06 83,13
Rp 268.768.000,-
Rp 201.565.000,-
75,00
Rp 2.241.780.000,-
Rp 2.242.486.500,-
100,04
REALISASI TAHUN 2011
%
Sumber : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2011
2
Detail Engineering Design (DED) untuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di 3 (tiga) titik lokasi, yaitu: a.
Depan Masjid Raya ( Jalan Raya Pajajaran)
b.
Depan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Jalan Raya Pajajaran.
c. 3.
Kajian
Depan Muara Krakatau (Jalan Raya Tajur) Penempatan
Lokasi
dan
DED Fasilitas Pemberhentian
Angkutan Umum Kota Bogor (shelter/ Non Trans Pakuan) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kontruksi dan lokasi fasilitas pemberhentian
angkutan
umum
sehingga
dapat
terwujudnya 49
pemberhentian angkutan umum yang aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna transportasi di Kota Bogor.
B.
4.
Perbaikan Bangunan Terminal Bubulak dan Terminal Merdeka
5.
Perbaikan Infrastruktur Terminal Baranangsiang
6.
Perbaikan Penunjang Infrastruktur Terminal Baranangsiang
Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Program ini dilaksanakan dengan capaian: 1.
Jumlah titk kemacetan pada tahun 2011 adalah sebanyak 9 titik dari 14 titik kemacetan
2.
Pembangunan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas, terdiri dari Pengadaan dan Rekondisi APILL pada 4 (empat) simpang di Kota Bogor.
3.
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan, meliputi Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Zebra Cross, Pemeliharaan
Alat Pengatur
Informasi Lalu Lintas (APILL) Non Automatic Trafic Control System (ATCS) dan ATCS. 4.
Pengembangan Kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di SDN Polisi 1 Jalan Paledang Bogor.
5.
Operasi Penertiban Terpadu Dengan Instansi Terkait: Pengendalian Operasional Lalu Lintas, dengan pengawasan di 11 (sebelas) titik lokasi rawan macet, Penertiban aktivitas parkir,penertiban di terminal, pemeriksaan secara rutin terhadap kelengkapan administrasi dan teknis laik jalan kendaraan angkutan kota dan angkutan antar kota (AKAP-AKDP),
Penertiban
angkutan
taksi,
Penertiban
terminal
bayangan, Pengaturan dan Optimalisasi JPO di Jalan Cidangiang.
C.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program ini dilaksanakan melalui penerapan Shiff Pengoperasian Angkutan Umum, dimana dengan penerapan shiff pada 15 trayek mengurangi jumlah operasional kendaraan sebanyak 1.080 kendaraan per hari. Kegiatan pengoperasian
angkutan umum melalui penerapan shiff angkot, dimana
dengan sistem ini ada pengurangan jumlah kendaraan angkot yang beroperasi
50
per hari rata-rata sebanyak 895 angkutan, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam tabel 2.28 Tabel 2.28 Kegiatan Pengoperasian Angkutan Umum Melalui Penerapan Shift
No
Trayek
1.
Trayek 05A-AP Ciomas – Terminal Merdeka Trayek 08A-AK Wr.Jambu – Taman.Kencana– Ramayana Fasilitas APBD Kota Bogor Trayek 04-AK Wr.Nangka – Ramayana Trayek 04A-AP Cihideung – Ramayana Trayek 03-AP Ciapus – Ramayana Jumlah
2.
1. 2. 3.
Jumlah Kendaraan
Sistem Shift
371
A-B-C
Kendaraan Operasi/ Hari 247
80
A-B-C
53
182
A-B-C
121
146
A-B-C
97
565
A-B-C
377
1.344
895 449
Pengurangan Kendaraan/ Hari Sumber : LKPJ Kota Bogor, Tahun 2011
Realisasi pengurangan jumlah kendaraan yang tidak operasional Tahun 2011 perhari sejumlah 15 trayek dengan rincian 1.080 kendaraan (719 Angkutan Kota dan 361 Angkutan Perkotaan AKDP). D.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program ini dilaksanakan melalui
Pengujian Kendaraan Bermotor
yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan umum, dengan capaian target RPJMD pada tahun 2014 sebanyak 23.006 kendaraan, semantara capaian pada tahun 2011 adalah sebanyak
21.995 kendaraan, dengan
rincian sebagaimana tabel 2.29 Tabel. 2.29 Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor NO 1.
2.
URAIAN Pengujian Kendaraan Bermotor a. Kendaraan Yang Lulus Uji (Unit) b. Kendaraan yang Tidak Lulus Uji / Afkir (Unit) Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor a) Kendaraan Roda 2 (Unit)
JUMLAH KENDARAAN 21.820 227 -
51
NO 3.
URAIAN b) Kendaraan Roda 4 (Unit) Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Jenis Bahan Bakar : 1) Bahan Bakar Bensin 2) Bahan Bakar Solar Hasil Uji : 1) Kendaraan Lulus Uji 2) Kendaraan Tidak Lulus Uji
JUMLAH KENDARAAN -
15.702 6.395 21.995 102
Sumber : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2011
Urusan Penataan Ruang Urusan penataan ruang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu : (1).
Progam Perencanaan Tata Ruang,
(2).
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan
(3).
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
1.
Progam Perencanaan Tata Ruang Program ini dilaksanakan melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 3 Wilayah Pelayanan (WP) yaitu : WP A, WP D, dan WP E.
2.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui :
3.
1.
Koordinasi Penataan Ruang
2.
Dokumentasi Perijinan Pemanfaatan Ruang
3.
Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Program ini dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang
4.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program ini dilaksanakan melalui : 1)
Kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) untuk memberikan layanan bagi 1032 jiwa dengan rincian Kelurahan Tegallega sebanyak 300 jiwa
52
(60 KK), Kelurahan Harjasari sebanyak 732 jiwa terdiri dari 600 jiwa anak-anak sekolah dan 132 jiwa (44 KK) masyarakat umum. 2)
DED Infrastruktur Sarana Air Bersih Non PDAM Kota Bogor (Kecamatan.Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat) yang anggarannya bersumber dari Bantuan Propinsi Jawa Barat tahun 2011, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.30 Tabel 2.30 Kegiatan DED Infrastruktur Sarana Air Bersih
KEGIATAN
URAIAN
DED Infrastruktur Sarana Air Bersih Non PDAM Kota Bogor (Kec.Bogor Utara, Selatan, Barat Banprop 2011)
Tersedianya DED Infrastruktur Sarana Air Bersih Non PDAM Kota Bogor di 3 Kecamatan : 1
DED Infrastruktur Sarana Air Bersih Non PDAM Kec. Bogor Utara
2
DED Infrastruktur Sarana Air Bersih Non PDAM Kec. Bogor Selatan
3
DED Infrastruktur Sarana Air Bersih Non PDAM Kec. Bogor Barat
TOTAL Sumber : LKPJ Kota Bogor Tahun 2011
TARGET KINERJA
PENCAPAI AN KINERJA
1 Paket
100 %
1 Paket
MISI 3 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Dengan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesehatan Dan Keterampilan Masyarakat.
Urusan Pendidikan Penanganan urusan pendidikan melalui Program Peningkatan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Manajamen Layanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Program Pendidikan Non Formal. Pencapaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut: Pencapaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :
53
1.
Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis (tidak buta aksara) mencapai 90% dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
2.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat mencapai 97,52% meningkat 1,56% dibanding tahun 2010 sebesar 99,28% dan melebihi target RPJMD sebesar 95%.
3.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat mencapai 82,73% meningkat sebesar 8,46% dibanding tahun 2010 sebesar 74,27%, melebihi target RPJMD sebesar 76%.
4.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Sederajat mencapai 79,95% menurun sebesar 3,14% dibanding tahun 2010 sebesar 83,09%, tetapi masih melebihi target RPJMD sebesar 73%.
5.
Angka Putus Sekolah (APS) SD sederajat sebesar 0,08%,belum dapat ditekan sesuai target RPJMD 0,02%.
6.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP sederajat sebesar 0,13%, belum dapat ditekan sesuai target RPJMD 0,06%.
7.
Angka Putus Sekolah(APS) SMA sederajat sebesar 0,68%, belum dapat target RPJMD 0,7%.
8.
Angka Kelulusan SD sederajat sebesar 100% dan sudah sesuai target RPJMD sebesar 100%.
9.
Angka Kelulusan SMP sederajat sebesar 100% dan sudah sesuai target RPJMD sebesar 99%.
10.
Angka Kelulusan SMA sederajat sebesar 100% dan sudah sesuai target RPJMD sebesar 97,7%.
11.
Angka Melanjutkan (AM) dari SD sederajat ke SMP sederajat sebesar 101,35%, melebihi target RPJMD sebesar 100%
12.
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP sederajat ke SMA sederajat sebesar 160,75%, melebihi target RPJMD sebesar 100%
13.
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-l / D-IV mencapai 8.757 berbanding jumlah guru SD, SMP, SMA sederajat sebanyak 11.667 hal ini menunjukan bahwa 75,1% telah memenuhi kualifikasi S-l / D-IV.
14.
Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mencapai 5.353 guru meningkat dari tahun 2010 yaitu3.226. Hal ini menunjukan bahwa 42,1% guru Kota Bogor telah tersertifikasi.
54
15.
Pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional sampai dengan tahun 2010 meliputi SDN Sukadamai 2, SMPN 1,SMPN 4, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMKN 3.
16.
Jumlah
SD/MI sebanyak 337 sekolah, jumlah SMP/MTs sebanyak 147
sekolah dan jumlah SMA/SMK/MA sebanyak 131 sekolah. 17.
Jumlah murid SD/MI sebanyak 123.780 siswa, jumlah murid SMP sebanyak 52.651 siswa dan jumlah murid SMA/SMK/MA sebanyak 58.576 siswa.
18.
Jumlah ruang kelas SD/MI sebanyak 2.640 ruang, jumlah ruang kelas SMP/MTs sebanyak 1.464 ruang dan jumlah ruang SMA/MA/SMK sebanyak 1.518 ruang.
19.
Jumlah penerimaan siswa baru SD/MI sebanyak 20.995 siswa, siswa baru SMP/MTs sebanyak 18.631 siswa dan siswa baru SMA/SMK/MA sebanyak 21.451 siswa.
20.
Jumlah Guru SD/MI sebanyak 5.142 orang, jumlah guru SMP/MTs sebanyak 3.476 orang dan jumlah guru SMA/SMK/MA sebanyak 4.375 orang.
Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di berbagai tingkat pendidikan.Sampai dengan tahun 2011 APK SD/MI mencapai 124,76% dan APM mencapai 99,28%. APK SMP/MTs mencapai 104,78% dan APM
mencapai 74,27%, APK SMA/MA/SMK mencapai 123,13% dan APM
mencapai 83,09%.
Urusan Perpustakaan Urusan ini dilakukan melalui
program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan yang bertujuan meningkatkan budaya baca masyarakat. Sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya minat dan budaya baca. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: Pencapaian kinerja pengelolaan perpustakaan dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut : a.
Peningkatan
jumlah
pengunjung
perpustakaan
dengan
target jumlah
pengunjung mencapai 31.000 orang
55
b.
Berfungsinya perpustakaan kelurahan/ Taman Bacaan masyarakat dengan target 69 unit perpustakaan kelurahan/ taman Bacaan Masyarakat yang berfungsi baik.
c.
Peningkatan koleksi perpustakaan dengan target jumlah koleksi hingga mencapai 32.960 eksemplar.
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Penanganan urusan kepemudaan dan olah raga hingga tahun 2011 dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : a.
Program peningkatan peran serta kepemudaan dan
b.
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Hasil dari pelaksanaan program tersebut adalah : 1.
Pada tahun 2011 pelaksanaan urusan Pemuda dan Olah Raga telah memberikan kontribusi PAD yang diperoleh dari penyewaan gedung olah raga, kolam renang dan fasilitas olah raga lainnya sebesar Rp. 511.301.600,dan target Rp. 380.000.000,- atau mencapai sebesar 134,55%.
2.
Tersedianya lapangan/sarana olah raga yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor sebanyak 1 unit dan sarana olah raga lainnya yang tersebar di Kota Bogor sebanyak 545 unit.
3.
Tingkat peran pemuda dalam pembangunan kemasyarakatan melalui Pembinaan organisasi pemuda dan olahraga yaitu melalui 5 (lima) kegiatan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan 7 (tujuh) kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, yang mampu menarik partisipasi pemuda sebanyak 675 pemuda.
4.
Meningkatnya prestasi olah raga Kota Bogor melalui 14 (empat belas) Cabang Olah Raga Unggulan, 71 Atlet berprestasi tingkat Provinsi baik dari kalangan pelajar maupun umum/non pelajar, serta 2 orang atlet Pelatnas yang saat ini memasuki Pelatihan Nasional dalam persiapan mrengahadapi even internasional yaitu dari Cabang Olah Raga Judo dan Taekwondo.
56
Urusan Kesehatan Penanganan urusan kesehatan dilaksanakan melalui program yaitu : 1
Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak;
2
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia;
3
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Pengawasan Obat dan Makanan;
4
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5
Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
6
Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
7
Program Sumberdaya Kesehatan, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
8
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
10
Program
Upaya
Kesehatan,
Pengelolaan
Administrasi
Perkantoran,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan; 11
Program Penanggulangan Kemiskinan.
Pencapaian kinerja urusan kesehatan melalui indicator : 1.
Pelayanan kesehatan rujukan Keluarga Miskin (Gakin) non kuota Jamkesmas sebagaimana tertuang dalam tabel 2.31 Tabel 2.31 Pelayanan bagi GAKIN di Luar Kuota JAMKESMAS Tahun 2011 Jumlah Kasus No
APBD Provinsi
1.692
471
3.711
2.163
113 2 Rawat Jalan 1.362 Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
21.603
1.475
Rawat Inap
APBN
Total
APBD Kota Bogor
1
2.
Pelayanan
Cakupan kegiatan pelayanan kesehatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana tertuang pada tabel 2.32
57
Tabel 2.32 Cakupan kegiatan tahun 2010 - 2011 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Indikator K1 K4 Linakes Kunjungan Nifas ( KF 1) Kunjungan Nifas ( KF 2 ) Kunjungan Nifas ( KF 3 ) Kunjungan Neonatus ( KN 1 ) Kunjungan Neonatus ( KN 2 ) Kunjungan Neonatus ( KN 3 ) Penanganan Komplikasi Kebidanan Penanganan Komplikasi Neonatal Kunjungan Bayi
Thn 2010
Thn 2011
96 % 91 % 88 % 87 % 87 % 74 % 91 % 94 % 74 % 42 % 72 % 80 %
96 % 88 % 85 % 88 % 88 % 87 % 92 % 91 % 89 % 34 % 2% 93,4 %
Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
3.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 84,99%, sedangkan data kematian ibu dan bayi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana tabel 2.33 Tabel 2.33 Data Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2011 No 1 2
Indikator
Thn 2010
Thn 2011
13 72
7 44
Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Bayi
Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
4.
Pelaksanaan kegiatan penjaringan kesehatan melalui sekolah dengan target murid kelas 1 baik Tingkat SD, Tingkat SMP dan Tingkat SMA, sebagaimana tertuang pada tabel 2.34. Tabel 2.34 Capaian Penjaringan kesehatan Murid kls 1
Target (%)
Capaian (%) Th 2010
SD
65
95 (250 sekolah)
SMP SMA
50 50
93,6 95,74
Th 2011 94,36
(323 sekolah) 95,32 95,84
Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
5.
Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan obat sebanyak 92 jenis dan pengadaan perbekalan kesehatan habis pakai sebanyak 11 jenis 58
6.
Pengujian 55 sampel produk p angan, kosmetika dan obat tradisional
7.
Pemeriksaan 29 sarana penjualan obat, kosmetika, obat tradisional dan pangan
8.
Pembinaan keamanan pangan terhadap 100 pemilik/ penanggung jawab sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga
9.
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), telah dilaksanakan pembinaan terhadap rumah tangga, tempat ibadah, rumah makan, pasar tradisional, institusi kesehatan, institusi pendidikan, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.35 sampai dengan tabel 2.40. Tabel 2.35 Rumah Tangga berperilaku PHBS Tahun 2010 No
Kecamatan
Jml RT Dibina
Cakupan (%)
1 2 3 4 5 6
Tanah Sareal 43.759 52,94 Bogor Utara 14.611 59,08 Bogor Timur 8.576 57,03 Bogor Tengah 12.805 31,62 Bogor Selatan 21.035 51,09 Bogor Barat 31.439 42,07 Kota Bogor 115.073 47,73 Target Kota 45% Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
Tahun 2011 Cakupan Jml RT RT Sehat dibina (%) 13.372 56,4 11.253 60,5 4.832 64,9 19.147 35,0 16.521 52,9 15.352 51,5 80.477 53,50 50%
Tabel 2.36 Tempat Ibadah Tahun 2010 Jml Cakupan Dibina (%) 1 Tanah Sareal 0 0 2 Bogor Utara 0 0 3 Bogor Timur 124 50 4 Bogor Tengah 38 67,2 5 Bogor Selatan 141 56,3 6 Bogor Barat 1 0 Kota Bogor 304 28,91 Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011: No
Kecamatan
Tahun 2011 Jml Cakupan TTU dibina Sehat (%) 108 79,9 7 57 44 80,9 105 91 193 87,2 151 71,6 601 80,9
59
Tabel 2.37 Rumah Makan Tahun 2010 No
Kecamatan
Jml Dibina
Cakupan (%)
1 2 3 4 5 6
Tanah Sareal 99 45,7 Bogor Utara 7 0 Bogor Timur 112 76 Bogor Tengah 34 23,5 Bogor Selatan 25 36,6 Bogor Barat 3 33,3 Kota Bogor 280 35,8 Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
Tahun 2011 Cakupan Jml TTU dibina Sehat (%) 100 46 7 0 142 51 45 37 18 40 26 40,8 380 43
Tabel 2.38 Pasar Tradisional Tahun 2010 No
Kecamatan
Jml Dibina
Cakupan (%)
1 2 3 4 5 6
Tanah Sareal 1 0 Bogor Utara 0 0 Bogor Timur 1 100 Bogor Tengah 5 0 Bogor Selatan 1 0 Bogor Barat 0 0 Kota Bogor 8 16,67 Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
Tahun 2011 Cakupan Jml TTU dibina Sehat (%) 3 33,3 0 0 1 0 8 37,5 2 0 3 66,7 33 27,5
Tabel 2.39 PHBS pada tatanan institusi kesehatan Tahun 2010 Jml Cakupan Dibina (%) 1 Tanah Sareal 21 83,4 2 Bogor Utara 61 100 3 Bogor Timur 57 75,0 4 Bogor Tengah 22 61,0 5 Bogor Selatan 28 100 6 Bogor Barat 7 100 Kota Bogor 196 86,6 Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011: No
Kecamatan
Tahun 2011 Jml Cakupan dibina Sehat (%) 17 99,16 58 100 57 100 20 90 22 100 23 100 197 98,20
Tabel 2.40 PHBS pada tatanan institusi pendidikan Tahun 2010 Tahun 2011 Jml Cakupan Jml Cakupan Dibina (%) dibina Sehat (%) 1 Tanah Sareal 45 34 37 71,6 2 Bogor Utara 14 26,7 8 50,0 3 Bogor Timur 51 37 51 37,0 4 Bogor Tengah 106 41 83 53,6 5 Bogor Selatan 76 57,6 60 58,0 6 Bogor Barat 30 65,8 76 66,9 Kota Bogor 322 43,7 315 56,2 Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011:
No
Kecamatan
60
10.
Pembinaan di 8 tatanan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebagaimana tabel 2.41
No 1 2 3 4 5 6 7
Tabel 2.41 Tatanan KTR Institusi yg Tatanan KTR didata Tempat-tempat umum 367 Tempat ibadah 1097 Tempat kerja 269 Pelayanan kesehatan 197 Tempat bermain anak 393 Sarana olahraga 28 Sarana belajar mengajar 580 JUMLAH 2931
Institusi yg KTR 172 987 158 179 341 18 487 2342
% institusi yang KTR 47,6 90 59 91 87 66 74 79,9
Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
11.
Perbandingan kondisi sanitasi dasar tahun 2010, dimana cakupan air bersih tercapai 88,2 %, sedangkan tahun 2011 tercapai 88,26 %, rumah tangga sehat pada tahun 2010 tercapai 75,54 % dan tahun 2011 tercapai 76,27 %, jamban pada tahun 2010 tercapai 74,85 % dan tahun 2011 tercapai 78,16 %, sebagaimana tertuang pada tabel 2.42 Tabel 2.42 Perbandingan kondisi sanitasi dasar tahun 2010 dan 2011 No 1 2 3 4 5
Uraian Cakupan air bersih Rumah sehat Jamban SPAL SAMPAH
Tahun 2010 88,2 % 75,54 % 74,85 % 23,55 % 66,06 %
Tahun 2011
Target 2011
88,26 % 76,27 % 78,16 % 22,64 % 67,19 %
87,5 % 79,5 % 79,5 % 28 % 68,6 %
Sumber :
12.
Sertifikasi ISO di Puskesmas Bogor Selatan, Puskesmas Bogor Timur dan Puskesmas Bogor Tengah
13.
Pembangunan Puskesmas Mampu Pelayanan Neonatal Dasar (PONED) di Puskesmas Cipaku.
Cakupan penilaian terhadap puskesmas pada tahun 2010 di Kota Bogor, dengan rincian sebagaimana tabel 2.43
61
Tabel 2.43 Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Puskesmas Tanah Sareal Pondok Rumput Kedung Badak Kayu Manis Merkar Wangi Bogor Utara Tegal Gundil Warung Jambu Bogor Selatan Bondongan Cipaku Lawang Gintung Bogor Tengah Merdeka Gang Aut Sempur Belong Bogor Timur Pulo Armyn Gang Kelor Semplak Pasir Mulya Pancasan Sindang Barang TOTAL LAP MASUK KOTA BOGOR
Mutu
Cakupan
Manajemen
8,83 9,33 7,67 5,67 6,00 5,60 8,33 7,67 7,33 8,80 8,00
Baik Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Baik Sedang Sedang Baik Sedang
99,64 88,39 65,79 112,38 62,04 66,99 81,38 80,33 173,00 71,51 99,43
Baik Sedang Kurang Baik Kurang Kurang Baik Sedang Baik Kurang Baik
9,20 9,40 8,71 9,86 7,43 6,77 7,97 7,44 8,22 8,95 9,27
Baik Baik Baik Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Baik Baik
8,33 6,00 6,00
Sedang Sedang Sedang
60,63 87,60 62,83
Kurang Sedang Kurang
7,83
Sedang
7,00
Sedang
8,33 6,77 8,33 7,67 8,33 6,40
Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Baik
116,25 81,60
Baik Sedang Sedang Baik Baik Baik Baik
9,68 5,78 8,02 8,36 8,26 8,11 8,79 165 21 7,86
Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Baik
9,67 159 21 7,57
Sedang
86,90 134,42 115,77 102,73 102,2 1952 21 92,94
Baik
Sedang
Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
14.
Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 99,30%, mengalami peningkatan dari tahun 2009 yang mencapai sebesar 99,05%. Adapuan cakupan tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana tabel 2.44
62
Tabel 2.44 Cakupan UCI 2010 – 2011 Tahun 2010
Tahun 2011
BCG DPT-HB3 Polio-4 Campak
102,90% 100% 95,50% 100,40%
98,50% 94,40% 91,40% 93,30%
2. Imunisasi pada bumil : TT1 TT2
76,00% 83,60%
77,50% 82,70%
3. UCI Kelurahan
80,90%
99,30%,
4. Imunisasi Campak
100,40%
93,30%
No.
Cakupan
1 Imunisasi pada bayi : -
Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011
15.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 95,30%
16.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100%., sebagaimana tabel 2.45 Tabel 2.45 Jumlah kasus DBD yang terjadi No.
Uraian
Tahun 2010
Tahun 2011
1.
Jumlah kasus DBD
1.769 orang
608 orang
2.
Jumlah kasus meninggal
5
1
2.
Jumlah kasus yang ditangani
100%
100%
3.
Inciden Rate (IR) per 100.000
180
64,3
penduduk 4.
Case Fatality Rate (CFR)
0,0028
0,0016
5.
Angka Bebas Jentik (ABJ)
91,40%
92%
Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011:
63
17.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS dan IMS, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, jumlah penderita HIV Positif sebanyak 318 orang pada tahun 2010 meningkat menjadi 324 orang pada tahun 2011, sebagaimana tabel 2.46 Tabel 2.46 Pencegahan dan pemberantasan Penyakit HIV/AIDS dan IMS No.
Uraian
Tahun 2010
Tahun 2011
3.116 318 106
3.251 324 108
1. VCT 2. HIV positif 3. Penderita yang mendapatkan Anti Retroviral Therapy (ART) Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011:
18.
Penemuan kasus katarak (eye camp) di masyarakat, Penemuan kasus katarak dilaksanakan di 20 lokasi kelurahan di Kota Bogor. Cakupan sasaran katarak, sebagaimana tabel 2.47 : Tabel 2.47 Cakupan sasaran pasien katarak tahun 2010 - 2011 Sasaran / pasien Tahun 2010 Tahun 2011 Yang diperiksa
250
220
Yang memenuhi syarat untuk operasi
110
100
Sumber : Dinas Kesehatan kota Bogor 2011:
19.
Cakupan pelayanan kesehatan jiwa di Kota Bogor pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, sebagaiman tabel 2.48 Tabel 2.48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kota Bogor No
Variabel
1 2
Penduduk Penduduk dewasa (70% x jumlah penduduk) Ganguan. Jiwa Berat (0.22% x penduduk dewasa) Total pasien gangguan. jiwa berat yang terlayani (Puskesmas, RSMM, dll) Cakupan pelayanan Treatment Gap / yang belum terlayani
3 4 5 6
Tahun 2010 981.403 686.982
Tahun 2011 973.113 681.179
1.511
1.499
700
964
46,33% 53.67%
64,31% 35.69%
64
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan ini ditangani dengan melaksanakan 3 (tiga) program yaitu : a.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak,
b.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dan
c.
Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan.. capaian Ketiga program tersebut sebagai berikut :
Pencapaian Penanganan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilihat dari indikator sebagai berikut : 1.
Capaian pada partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2011 mencapai 33,65%, yang diperoleh dari jumlah pekerja di lembaga pemerintah sebanyak 8.788 dibagi dengan jumlah pekerja perempuan sebanyak 26.119. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 34,04%, dapat disimpulkan adanya penurunan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kota Bogor.
2.
Capaian partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2011 sebesar 47,98%, diperoleh dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 151.188 dibanding dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 315.133. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010 yang bernilai sebesar 47,98%, dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan bekerja tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan belum adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga
3.
Capaian Angka Melek Huruf (AMH) perempuan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2011 mencapai 96,40%, yang berasal dari jumlah anak perempuan usia > 15 tahun yang melek huruf sebesar 77.886, dibandingkan dengan jumlah anak perempuan usia > 15 tahun yang berjumlah 80.253. Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 97,05%. Hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis mengalami penurunan, sehingga akses memperoleh informasi dan pengetahuan pun berkurang.
65
4.
Capaian realisasi penyelesaian pengaduan KDRT pada tahun 2011 mencapai hasil sebesar 100%. Diperoleh dari jumlah pengaduan KDRT berjumlah 9 kasus.
Urusan Sosial Penanganan urusan sosial dilaksanakan melalui program pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya, program pembinaan panti asuhan/panti jompo, program pemberdayaan lembaga sosial dan program pelayanan keagamaan dan bantuan sosial. Pencapaian
program
dalam
Urusan
Sosial
dari
berbagai
kegiatan
yang
dilaksanakan pada tahun 2011 didapatkan hasil sebagai berikut : a.
Penanganan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Tahun 2011 sebanyak 19.207 orang.
b.
Penanganan PMKS tahun 2011 berdasarkan pemutakhiran data tercatat sebanyak 47.612 PMKS. PMKS yang tertangani dalam kurun waktu tersebut sebanyak 19.207 PMKS atau 40,34%, sedangkan pada tahun 2010 jumlah PMKS tercatat sebanyak 50.408 dan yang tertangani sebanyak 22.041 atau 43,75%. Hal ini berarti persentase penanganan PMKS di tahun 2011 terjadi penurunan dari 43,73% pada tahun 2010 menjadi 40,34 % di tahun 2011.
c.
PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2011 sebanyak 18.699 PMKS sedangkan jumlah yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 47.612 PMKS, dan berarti baru 39,27% yang tertangani. Pada tahun 2010 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 21.095 PMKS sedangkan jumlah yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 50.408 PMKS yaitu sebesar 41,85%.
d.
Jumlah sarana sosial yang tersedia dalam upaya penanganan PMKS berdasarkan data tahun 2010 bejumlah 75 buah dan tahun 2011 terdapat 73 buah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 12 Panti Jompo, 2 Rumah Singgah, 5 Panti Rehabilitasi dan 54 Yayasan Sosial.
e.
Penanganan anak terlantar pada tahun 2011 sebanyak 170 orang dari target penurunan setiap tahunnya sebanyak 100 orang atau sekitar 170 %, namun pada tahun 2011 jumlah anak terlantar yang terdata sebanyak 941 orang dan yang ditangani sebanyak 170 orang sehingga anak jalanan yang belum 66
tertangani sebanyak 771 orang. Salah satu upaya penanganan anak terlantar sampai tahun 2011 telah tersedianya rumah singgah milik swasta sebanyak 3 buah dan pada Tahun 2012 akan dibangun rumah singgah milik Pemerintah Kota Bogor. f.
Penanganan penyandang cacat, trauma dan bencana pada tahun 2010 sebanyak 100 orang dari target RPJMD sebanyak 100 orang atau 100% dari target.
g.
Jumlah penanganan kemandirian dan kesejahteraan sosial mencapai 133%, yaitu 19.207 orang dari target RPJMD sebanyak 14.359.
h.
Panti Asuhan/Panti Jompo yang terkelola dengan baik. mencapai 100% dari target RPJMD sebesar 70%.
i.
Presentase
lembaga
keagamaan
yang
berpartisipasi
aktif
dalam
pembangunan mencapai 80 % dari target RPJMD sebesar 80 %. Permasalahan yang dihadapi : a.
Meningkatnya jumlah/keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
b.
kesulitan penampungan/ penyimpanan klien hasil razia (WTS, Anjal, Gepeng) terutama untuk anak jalanan
Penanganan masalah dilaksanakan melalui : a.
Kegiatan penjaringan secara berkelanjutan dan memberikan pembinaan.
b.
Pembangunan Rumah Singgah pada tahun 2012.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui 2 (dua) program yaitu : (1).
Program Keluarga Berencana
(2).
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Pencapaian penanganan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
bisa dilihat dari indikator sebagai berikut : a.
Capaian prevalensi peserta KB aktif tahun 2011 mencapai 82,28% yang berasal dari jumlah peserta KB aktif sebesar 139.686, padahal jumlah pasangan usia subur mencapai 169.759. Pencapaian tahun 2011 mengalami 67
peningkatan, karena pada tahun 2010 capaian prevalensi peserta KB aktif hanya sebesar 82,15%. b.
Pelayanan bagi Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Pelaksanaan kegiatan ini telah meningkatkan peserta KB baru dan KB aktif secara berkualitas. Jumlah akseptor aktif pada tahun 2010 mencapai 136.275 dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 139.686. Jumlah akseptor baru pun meningkat dari 23.091 pada tahun 2010, menjadi 24.486 pada tahun 2011.
Cakupan
akseptor aktif dan akseptor
baru berdasarkan alat kontrasepsi
tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan rincian sebagaimana tabel 2.49 Tabel 2.49 Cakupan Akseptor Aktif dan Akseptor Baru Berdasarkan Alat Kontrasepsi Tahun 2010 -2011 Jenis Alkon
Jumlah Akseptor Aktif
Jumlah Akseptor Baru
IUD MOP MOW Implant Suntik Pil Kondom
2010 23.339 762 3.686 9.883 66.076 29.245 3.284
2011 23.907 636 3.785 9.734 68.692 29.051 3.881
2010 3.145 28 289 993 12.617 4.640 1.379
2011 3.360 47 358 1.136 13.980 4.724 881
JUMLAH
136.275
139.686
23.091
24.486
Sumber : BPMKB kota Bogor 2011
Dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Bogor sebanyak 169.759, 22,97%-nya atau 38.989 adalah PUS yang berasal dari keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Dari 38.989 PUS tersebut, yang merupakan peserta KB aktif adalah 30.873 atau 79,18%. Cakupan peserta program keluarga berencana tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana tertuang pada tabel 2.50
68
Tabel 2.50 Cakupan Peserta Program Keluarga Berencana (KB) Tahun 2008-2011 Cakupan No.
1. 2.
3.
4.
Uraian
2008
2009
2010
2011
Pasangan Usia Subur (PUS) 155.939 164.180 165.884 169.759 Peserta KB baru - Target 16.583 19.808 23.024 23.301 - Pencapaian 19.231 22.708 23.091 24.486 - Persentase (%) 115,97 114,64 100,29 105,08 Peserta KB Aktif - Target 109.934 116.274 124.418 172.600 - Pencapaian 117.624 129.441 136.275 142.844 - Persentase (%) 107,00 111.32 109.53 82,76 CU/PUS 75,43% 78,84% 82,15% 84,15% Sumber : BPMKB kota Bogor 2011
c.
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tahun 2011 sebesar 67,17% dari total keluarga di Kota Bogor yang jumlahnya mencapai 235.089. Pencapaian ini lebih baik jika dibanding pencapaian tahun 2010 yang hanya sebesar 22,75%.
d.
Capaian peserta KB Aktif 82,28% menunjukkan pencapaian yang baik untuk tahun 2011, meskipun capaian tersebut masih di bawah target yang di tetapkan yaitu sebesar 82,76%.
e.
Capaian penyelenggaraan konseling kesehatan reproduksi remaja
telah
sesuai dengan target yaitu 10 kelompok, yaitu kelompok yang berasal dari PIK (Pusat Informasi Konseling). f.
Capaian peningkatan kader pendamping kelompok kegiatan Tribina PKLK (Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga), mencapai 1010 orang kader, yang terdiri dari 233 kader BKB, 399 kader BKR, 66 kader BKL dan 312 kader UPPKS. Hasil tersebut berarti telah memenuhi target tahun 2011 sesuai target yang ditetapkan pada RPJMD.
Urusan Kebudayaan Urusan
kebudayaan
dilaksanakan
oleh
Bidang
Kebudayaan
pada
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor melalui program 1.
Program Pengembangan Nilai Budaya;
2.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
69
3.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
4.
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pencapaian Kinerja Penanganan Urusan Kebudayaan yang berlangsung sepanjang tahun 2011, dapat terukur dari indikator sebagai berikut : a.
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang dicapai melalui pagelaran kesenian daerah sebanyak 8 kali sesuai target yang ditetapkan didalam RPJMD.
b.
Jumlah Workshop Kesenian telah diselenggarakan 2 kali sesuai target yang ditetapkan di dalam RPJMD.
c.
Jumlah sanggar yang aktif memelihara dan mengembangkan seni sebanyak 28 sanggar, sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam RPJMD.
d.
Target yang di tetapkan untuk Benda Cagar Budaya yang terpelihara dan dilestarikan berdasarkan RPJMD sebanyak 30 objek, sedangkan hingga akhir 2011 Benda Cagar Budah telah yang terpelihara dan dilestarikan sebanyak 12 objek.
Urusan Ketenagakerjaan Urusan
Ketenagakerjaan
dilaksanakan
melalui
Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Adapun Pencapaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1.
Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2011 mencapai 90,96% atau 595.724 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2011 dari 654.959 jumlah penduduk usia kerja. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2010 yang mencapai 84,33% atau 716.428 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2010 dari 849.577 jumlah penduduk usia kerja.
2.
Pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2011 mencapai 13,49% atau 2.631 pencari kerja. Angka ini menurun dari capaian tahun 2010 yang mencapai 27,44% dari 4.631 pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada tahun 2010.
70
3.
Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2011 mencapai 3,27% dari 595.724 penduduk angkatan kerja angka ini menurun dari tahun 2010 yang mencapai 2,36% dari 716.428 jumlah penduduk angkatan kerja.
4.
Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di tahun 2011 mencapai 44.68 % atau sekitar 365 perusahaan yang telah menerapkan K3 dari 817 jumlah perusahaan di wilayah kota bogor. Angka ini meningkat dari capaian tahun 2010 yang mencapai 18,01% atau sekitar 146 perusahaan dari 816 jumlah perusahaan di Kota Bogor
5.
Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja mencapai 38% atau lebih tinggi dari target tahun 2011 sebesar 20%.
6.
Penurunan jumlah pekerja anak dan anak terpaksa bekerja mencapai 33,33% atau lebih kecil dari target tahun 2011 yang mencapai 35%.
MISI 4 : Peningkatan Pelayanan Publik Dan Partisipasi Masyarakat Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan melalui 15 Program yaitu: 1.
Program pengendalian pembangunan;
2.
Program pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintah daerah;
3.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
4.
Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5.
Program pembinaan dan penataan perangkat kecamatan dan kelurahan;
6.
Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
7.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
8.
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
9.
Program peningkatan kualitas pelayanan public; 71
10.
Program peningkatan kerjasama antar daerah;
11.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
12.
Program penataan peraturan perundang-undangan;
13.
Program penerapan, penegakan hukum dan HAM;
14.
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
15.
Program pengembangan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta peningkatan ketentraman dan ketertiban dan pencegahan tindak kriminal.
Pencapaian sasaran strategi pada misi 4 (empat) sebagaimana tertuang pada tabel 2.51 Tabel 2.51 Pencapaian Sasaran Strategis 1 Misi 4 No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja
%
10
11.43
114.3
2
Tingkat ketersediaan SPM
%
80
80
100
3
Tingkat kesesuaian Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Perundang-undangan
%
100
100
100
4
Tingkat kesesuaian batas wilayah
%
60
33
55
5
Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan
%
100
100
100
6
Tingkat pencapaian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), evaluasi LAKIP, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi LPPD dan Evaluasi Kinerja Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah
%
100
100
100
7
Jumlah kerjasama antar daerah, antara daerah dengan pihak lain, dan antara daerah dengan kotakota di luar negeri
%
80
164
205
8
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
Orang
39
39
100
9
Rasio jumlah personil linmas per 10.000 penduduk
Orang
400
400
100
10
Jumlah lokasi yang bebas PKL
Titik
4
2
50
72
11
Jumlah pelanggaran perda
%
1
1
100
12
Tingkat pencapaian target pendapatan daerah
%
100
113.58
113.58
13
Tingkat pengamanan dan pemanfaatan aset daerah
%
100
100
100
14
Tingkat tertib administrasi keuangan daerah
%
100
100
100
15
Tingkat penyelesaian produk hukum daerah
%
100
155
155
16
Tingkat pencapaian penyusunan perjanjian/kesepakatan bersama dengan pihak lain
%
100
790
790
17
Tingkat penanganan perkara perdata, tata usaha Negara dan penyuluhan
%
100
100
100
18
Persentase perda yang disetujui
%
95
60
63
19
Persentase ketercapaian rapat kerja dewan
%
80
80.67
100.84
20
Tingkat kemampuan dan pengetahuan aparat Kecamatan dan Kelurahan
%
100
127.15
127.15
21
Tingkat realisasi agenda kedinasan Walikota / Wakil Walikota
%
100
100
100
22
Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
%
100
97.36
97.36
23
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional SKPD/UPTD
%
95
90.87
95.65
24
Tingkat keterampilan aparatur
%
96
96
100
25
Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal
orang
2379
2750
115.59
26
Tingkat pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian
%
12
0,1
12000
27
Tingkat produktifitas aparatur
%
60
50
83
28
Jumlah aparatur
%
60
60
100
29
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
%
80
80
100
30
Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
%
90
97,45
108,28
31
Waktu proses perizinan
hari
14
8
175
73
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Penanganan
urusan
pemberdayaan
masyarakat
dilaksanakan
oleh
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program meliputi : 1.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan;
2.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan;
3.
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendorong
dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan skala wilayah. Urusan pemberdayaan masyarakat mendukung Misi 1 dan Misi 4 dalam RPJMD Kota Bogor 2010 – 2014. Adapun capaian urusan
pemberdayaan masyarakat
sebagaimana tabel 2.52: Tabel 2.52 Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Prosentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
%
60
60
100
2
jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
LPM
68
68
100
3
jumlah Kelompok Binaan PKK
PKK
75
75
100
Sumber : Lakip Kota Bogor 2011
Urusan Statistik Urusan
statistik
dilaksanakan
melalui
Program
Pengembangan
Data/Informasi Statistik Daerah. Adapaun pencapaian dari urusan sebagaimana tabel 2.53: Tabel 2.53 Capaian Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah No.
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Persentase ketersediaan Data/Informasi statistik daerah
%
90
90
100
Sumber :Lakip Kota Bogor 2011
74
Kegiatan yang dilakukan dalam program pengembangan data/informasi statistik daerah adalah: a.
Pemutahiran Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Bogor tahun 2010
b.
Bogor Dalam Angka (BDA) Tahun 2010, bekerjasama dengan BPS Kota Bogor
c.
Penambahan Modul dan Analisa Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik (SIMPATIK).
Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : 1.
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
2.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah.
Adapun capaian program yang kearsipan sebagaimana tertuang pada tabel 2.54: Tabel 2.54 Capaian Urusan Kearsipan No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Prosentase kelengkapan kearsipan SKPD
%
95
95
100
2
Prosentase Rata-rata periode pemindahan arsip SKPD ke KAPD
%
70
46,51
66
3
Prosentase arsip daerah yang terpelihara
%
65
65
100
Sumber :Lakip Kota Bogor 2011
Urusan Komunikasi dan Informatika Penanganan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui : 1.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa;
2.
Program Fasilitasi Peningkatan Sumber daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi;
3.
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
75
Secara umum, capaian kinerja pada urusan komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang pada tabel 2.55 Tabel 2.55 Capaian Urusan Komunikasi dan Informasi No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Tingkat Ketercapaian sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah
%
75
75
100
2
Jumlah SDM terlatih di bidang komunikasi dan informasi
%
65
65
100
3
Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa
%
65
70
108
Sumber :Lakip Kota Bogor 2011
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penanganan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan Melalui : 1.
Program Pendidikan Politik Masyarakat;
2.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Secara umum, indikator-indikator capaian pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang pad atabel 256: Tabel 2.56 Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Persentase kejadian konflik antar golongan dan SARA
%
0
0
100
2
Tingkat keterlibatan dan kepedulian ormas dan LSM dalam pembangunan
%
85
85
100
3
Tingkat pembinaan politik daerah
%
100
100
100
4
Persentase penanganan bencana
%
100
100
100
Sumber :Lakip Kota Bogor 2011
76
Urusan Pertanahan Penanganan urusan pertanahan dilaksanakan melaui Program Penyelesaian konflik konflik Pertanahan. Adapun
Capaian urusan pertanahan sebagaimana
tertuang pada tabel 2.57 Tabel 2.57 Capaian Urusan Pertanahan No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Prosentase sengketa pertanahan yang terselesaikan
%
76
73.60
96.84
2
Prosentase luas lahan bersertifikat
%
72.5
4.3
5.94
Lakip Kota Bogor 2011
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan. Adapun capaian dari urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tertuang pada tabel 2.58 Tabel 2.58 Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Persentase penduduk yang berKTP/Jumlah penduduk wajib KTP
%
78
92.6
116.45
2
Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk
%
30
80.30
267.67
Sumber :Lakip Kota Bogor 2011
Sesuai tabel diatas pada tahun 2011, yaitu kepemilikan KTP melebihi target mencapai 92,6 % dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 634.604 jiwa, penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 588.323 jiwa. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran mencapai 80,3 % dari jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak
77
870.280 jiwa (pemutakhiran data Disdukcapil 2010), dengan kata lain penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 698.442 jiwa.
Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui 8 (delapan) program yaitu: 1.
Program Pengembangan Data dan Informasi;
2.
Program Kerjasama Pembangunan;
3.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
5.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
6.
Program Perencanaan Sosial Budaya,
7.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
8.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Adapun capain dari urusan perencanaan pembangunan sebagaimana
tertuang pada tabel 2.59: Tabel 2.59 Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Tingkat pencapaian koordinasi pembangunan
%
100
100
100
2
Peningkatan SDM aparatur Bappeda
%
50
50
100
3
Peningkatan Bidang Perencanaan
%
85
85
4
Tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah
%
100
100
100 100
5
Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi
%
40
40
100
6
Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya
%
40
40
100
7
Tingkat penyusunan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
%
40
40
100
8
Tingkat ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan
%
85
85
100
9
Tingkat pelaksanaan monitoring dan evaluasi
%
100
100
100
78
4 (Empat) Prioritas Pembangunan Tahun 2011
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014, Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2011 diarahkan kepada: 1.
Transportasi Pelaksanaan pembangunan transportasi yang terdapat pada Misi 2 bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, yang mempunyai sasaran terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas dan terwujudnya sistem transportasi kota yang terpadu. Adapun strategi penanganan transportasi adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penataan lalu lintas di kawasan rawan kemacetan. Sasaran ini dicapai melalui: 1.
Program peningkatan jalan, jembatan, dan drainase;
2.
Program pembangunan jalan, jembatan, dan drainase
3.
Program pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase
4.
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5.
Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
6.
Program Peningkatan pelayanan angkutan.
Adapun target dan realisasi Indikator kinerja bidang transportasi sebagaimana tertuang dalam tabel 2.60
79
Tabel 2.60
target dan realisasi Indikator kinerja Transportasi Realisasi No
Indikator Kinerja
1
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jalan, drainase dan jembatan 2 Panjang jaringan jalan yang terbangun 3 Panjang Drainase yang disediakan 4 Panjang jembatan yang disediakan 5 Luas trotoar yang disediakan 6 Jumlah perencanaan peningkatan jalan, drainase dan jembatan 7 Panjang jaringan jalan, drainase dan jembatan yang ditingkatkan 8 Jumlah perencanaan pemeliharaan jalan, drainase dan jembatan 9 Panjang Jalan yang berkualitas baik 10 Panjang Pedestrian yang berkualitas baik 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2011
Capaian (%)
100
100
100
m %
3,5 2,5 1 300 100%
0,0975 2 1 145 60%
2,78 80.4 100 48 60
km
13,5
10,54
78.10
%
100%
60%
60
km km
635 290
250 218,4
39 75,3
30 30% 70 100 18
21 45% 70 95,7 28,25
70 150 100 95,7 130
9 10 45 23.006
9 12 106 20.083
100 120 185 87,3
Satuan
Target
%
Km Km unit 2
Jembatan yang berkualitas baik unit Leger jalan % Tingkat penyediaan sarana kebinamargaan % jenisperencanaan perhubungan % rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan km/ jam kemacetan jumlah zona kemacetan titik jumlah trayek penataan shift angkot trayek jumlah pelanggaran lalu lintas pelanggaran jumlah kendaraan layak uji per tahun kendaraan
Sumber :Lakip Kota Bogor 2011
Jalan tembus yang terbangun sampai dengan akhir tahun 2011 adalah hanya akses jalan tembus yang menghubungkan Kelurahan Pasir Mulya dan Kelurahan Gunung Batu sepanjang 97,5 meter atau 0,0975 km. Capaian indikator kinerja jumlah pelanggaran lalu lintas didukung pelaksanaan operasi terpadu yang melibatkan aparat instansi terkait seperti pihak kepolisian untuk memantau pelanggaran lalu lintas angkutan umum di jalan maupun terminal dan operasi penertiban becak. Sampai dengan akhir tahun 2011, tercatat 118 berkas pelanggaran angkutan umum yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, ada 48 becak yang mendapat peringatan karena melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi masih memiliki data yang tertempel di becak. Sedangkan becak yang tidak dilengkapi dengan data administrasi dan data fisik dilakukan pemusnahan setelah
80
melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk indikator kinerja rata–rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan yang mencapai angka 130 % berasal dari hasil survei kajian evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang di Kota Bogor tahun 2011, yang menyebutkan rata–rata kecepatan dari 11 lokasi mencapai 28,25 km/jam. Capaian ini jauh lebih baik dari rata–rata waktu tempuh yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor yaitu 18 km/ jam.
2.
Kebersihan Target kinerja pelayanan persampahan pada Tahun 2011 sebesar 70,1 % dari total luas wilayah administratif Kota Bogor. Target tersebut relevan dengan volume sampah terangkut/terolah dibandingkan dengan total timbulan sampah. Upaya pencapaian target tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan persampahan melalui pengelolaan biaya operasional pelayanan kebersihan, peremajaan dan pemeliharaan armada pengangkutan,
peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
upaya
pengurangan sampah dari sumber melalui pengelolaan sampah dengan konsep 3R, perpanjangan kerjasama pengelolaan sampah TPA Galuga dengan Kabupaten Bogor serta melakukan kegiatan kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar TPA Galuga. Adapun program yang mendukung penanganan kebersihan adalah Program pengembangan kinerja pelayanan persampahan. Target dan realisasi penanganan persampahan
tahun 2011,
sebagaimana tertuang pada tabel 2.61 Tabel 2.61 Target dan realisasi penanganan persampahan No 1
Indikator Kinerja Wilayah layanan persampahan
Satuan
Target
Realisasi 2011
Capaian (%)
Ha
16,9
20
100,2
Sumber :Lakip Kota Bogor 2011
81
Indikator kinerja Wilayah Layanan Persampahan dapat dikategorikan “tercapai”karena capaiannya 100,2 %. Hal itu terjadi karena kemampuan pengangkutan sampah di tahun 2011 mencapai 1640 M³
per hari atau
meningkat 6 M³ per hari dibanding tahun 2010 3.
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Program yang mendukung penanganan PKL di Kota Bogor yaitu : 1. Program pembinaan pkl dan pedagang asongan. 2. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 3. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 4. Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.
Program penanganan PKL di Kota Bogor dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu dengan SKPD terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PD. Pasar Pakuan Jaya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan dan Kelurahan yang tentunya disesuaikan dengan tupoksi masing – masing. Program – program tersebut dijabarkan melalui kegiatan – kegiatan yang ada di SKPD masing – masing. Dari SKPD yang terkait dalam penanganan PKL pada tahun 2011 ada 3 (tiga) SKPD yang secara khusus mengalokasikan kegiatan untuk penanganan PKL yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman, sedangkan SKPD terkait lainnya dalam melaksanakan
program penertiban/penataan
PKL
sebagai pendukung
pelaksanaan.
Upaya lain dalam menangani masalah PKL yaitu melalui pemeliharaan dan revitalisasi Taman, trotoar dan jalur hijau bekas PKL yang dilaksanakan olah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar PKL tidak kembali melakukan aktifitasnya di taman, trotoar dan jalur hijau lainnya. lokasi bekas PKL yang yang difungsikan sebagai RTH, pada 82
Tahun 2011 sebanyak 2 titik dari 4 titik yang ditargetkan yang berlokasi di Jalan Oto Iskandardinata seluas 4,5 m² dan di depan Pusat Grosir Bogor (PGB) seluas ± 50 m2. Selama tahun 2011 penertiban PKL dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di 9 lokasi yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
kawasan Jalan Dewi sartika; kawasan Jalan Kap. Muslihat/Jembatan Merah; Kawasan Jalan Nyi Raja Permas; Kawasan Jalan Raya Pajajaran; Kawasan Jalan Raya Sukasari; Kawasan Jalan Fly Over Pakuan; Kawasan Jalan Raya KS. Tubun s/d Simpang Pomad; Kawasan Jalan Merdeka; Kawasan Jalan Suryakencana
Tujuan penertiban ini adalah untuk melakukan pengosongan lokasi jalur hijau dari para pedagang kaki lima, serta menjaga agar PKL tidak kembali ke lokasi. Secara keseluruhan penanganan PKL secara optimal sepanjang tahun 2011 diakui masih sulit diwujudkan, dan masih jauh dari harapan kita bersama mengingat aktivitas PKL yang demikian dinamis, karena dalam kenyataannya meskipun penertiban kerap dilakukan, namun aktifitas PKL masih saja marak di Kota Bogor. Hal ini antara lain disebabkan oleh penanganan masalah PKL yang dijalankan tidak diimbangi dengan suatu solusi komprehensif dan permanen.Sehingga
paska
penertiban,
PKL
kerapkali
melakukan
pemberontakan/perlawanan kepada petugas, dan mendesak kembali ke lokasi aktifitasnya semula. Penertiban
yang
telah
dilakukan
lebih
dititikberatkan
pada
upaya
meminimalisasi dampak keberadaan PKL agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan pejalan kaki. Setidaknya jalur jalan M.A Salmun, jalan Merdeka, jalan Dewi Sartika dan jalan Surya Kencana relatif dapat tetap dilalui kendaraan. Pada beberapa kawasan yang berhasil dibebaskan dari PKL telah dibuat taman dan pagar untuk mencegah kembalinya PKL di lokasi tersebut.
83
4.
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah mendasar dan merupakan masalah yang tidak hanya menjadi perhatian pemerintah kota Bogor namun telah menjadi perhatian dan komitmen pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat untuk menanggulanginya. Kemiskinan ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidak berdayaan masyarakat yang dikategorikan keluarga miskin yang disebabkan baik faktor internal maupun eksternal, serta tidak mampu memenuhi akan kebutuhan mendasar,padahal
pada dasarnya setiap masyarakat berhak
untuk memperoleh penghidupan yang layak, akan tetapi kenyataannya dengan adanya perbedaan skill, keterbatasan sumber daya, dan peluang memperoleh pekerjaan menyebabkan kemampuan ekonomi masyarakat pun tidak merata. Kondisi ini meyebabkan adanya kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori miskin (Gakin). Menurut data dari BPS melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 penduduk miskin di Kota Bogor sebanyak 42.328 RTS sedangkan menurut hasil PPLS 2011 adalah sebanyak 49.552 (terdiri dari kelompok 1, 2,3) Selain Telah menjadi Komitemen Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasioanl , Penanggulangan Kemiskinan bahkan telah menjadi komitmen Global, melalui Millennium Development Goals (MDGs).
MDG’s
tersebut merupakan delapan Tujuan Pembangunan Milenium yang berisikan tujuan kuantitatif yang mesti dicapai secara global pada tahun 2015. Delapan Tujuan
Pembangunan
Milenium
juga
menjelaskan
mengenai
tujuan
pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDG’s terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Milenium tersebut adalah : 1.
Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan
2.
Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
3.
Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan
4.
Mengurangi Tingkat Kematian Anak 84
5.
Meningkatkan Kesehatan Ibu
6.
Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
7.
Memastikan Kelestarian Lingkungan
8.
Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan
Dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pemerintah telah menetapkan
target penurunan angka kemiskinan yaitu berkisar 12%-13,5%, dan target dalam MDG’s adalah 7,5% pada tahun 2015. Pada tahun 2011 penanggulangan kemiskinan mengunakan basis data yang dikeluaran oleh BPS, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin berjumlah 89.795 jiwa atau sekitar 1,91.% dari penduduk miskin di Jawa Barat yang mencapai 4.702.153 jiwa, sebagaimana tertuang pada grafik 2.4 Grafik 2.4 Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor 2008-2010 Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor 2008- 2010 97.712 98.000 96.000 94.000
91.714
92.000
89.795
90.000 88.000 86.000 84.000 2008
2009
2010
Sumber:BPS , TNP2K
Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Bogor memiliki kecenderungan menurun, hal ini sejalan dengan kondisi di Jawa Barat dan Nasional , sebagaimana tertuang pada tabel 2.62
85
Tabel 2.62 Jumlah Penduduk Miskin
AREA
2008
2009
2010
Nasional
34.960.000
32.530.000
31.023.390
Jawa Barat
5.178.400
4.852.518
4.702.153
Kota Bogor
97.712
91.714
89.795
Sumber:BPS Susenas
Data kemiskinan diatas menggambarkan jumlah penduduk miskin., namun kurang aplikatif untuk digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan
kemiskinan.
Penyaluran
program
penanggulangan
kemiskinan memerlukan sasaran rumah tangga yang lengkap (by name by addres) sebagai rumah tangga sasaran (RTS), oleh karena itu maka dalam upaya menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Bogor menggunakan RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang ditetapkan oleh BPS, dengan menggunakan 14 kriteria yaitu: a. Aspek Fisik : 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2/ orang. 2) Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah /bambu /kayu murahan. 3) Dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4) Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak berasal dari listrik. 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindungi /sungai/ air hujan. b. Aspek Pendidikan : Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga hanya sampai Sekolah Dasar (SD) /tidak tamat SD /tidak sekolah. c. Aspek Ekonomi : 1)
bahan
bakar
untuk
memasak
sehari-hari
adalah
kayu
bakar/arang/minyak tanah. 86
2)
tidak pernah atau hanya sekali dalam seminggu mengkonsumsi daging/susu/ayam.
3)
tidak pernah atau hanya sekali dalam setahun membeli pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga
4)
sekali atau dua kali dalam sehari makan untuk setiap anggota rumah tangga.
5)
lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha per buruh/ tani /nelayan/ buruh bangunan /buruh perkebunan /pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan.
6)
tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal sebesar Rp. 500.000 (seperti sepeda motor, emas, ternak, barang modal lainnya).
d. Aspek Kesehatan : Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga salah satu indikatornya adalah Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik. Pada tahun 2011 telah dilakukan pendataan oleh BPS melalui PPLS 2011, hanya saja hingga saat ini jumlah KK miskin (by name dan by addres) masih belum di keluarkan oleh BPS, sehingga
pada tahun 2011
masih digunakan data berdasarkan pada hasil sensus yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008 yaitu 42.328 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Adapun rincian RTS sebagaimana tertuang pada tabel 2.63 Tabel 2.63 Rincian RTS Kota Bogor Kecamatan
RTS
Bogor Selatan Bogor Timur
10.092 3. 670
Bogor Utara Bogor Tengah
5. 231 5. 084
Bogor Barat Tanah Sareal
11.289 6. 962
Jumlah
42.328
Sumber : BPS
87
Adapun target awal penurunan pertahun adalah sebesar
3%, akan
tetapi untuk lebih mengakselerasi penurunan angka kemiskinan maka diharapkan tiap kecamatan dapat menurunkan sekitar 5%.
Untuk memantau pencapain target tersebut , setiap tahun pemerintah Kota Bogor, dengan berdasarkan pada pendataan oleh pihak Kecamatan. Kelurahan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana, selalu memantau perkembangan keluarga miskin tersebut, hal ini dilakukan kerena pendatan oleh BPS melalui PPLS hanya dilakukan 3 tahun sekali, sehingga sulit untuk melihat perkembangan RTS setiap tahunnya. Dari hasil pemantauan tersebut telah terjadi perubahan status dari sebagian KK (RTS) , seperti pada tahun 2010 menjadi 40.876, tahun 2011 menjadi 39.487 RTS, sebagaimana tertuang pada tabel 2.64 : Tabel 2.64 Perkembangan KK Miskin di Kota Bogor Tahun
Jumlah KK Miskin
2004
21.914
2005
39.162
2006
41.398
2007
43.749
2008
42.328
2009
42.328
2010
40.876
2011
39.487
Sumber: BPS, BPMKB, diolah
Dari tahun ketahun terlihat ada kecenderungan penurunan jumlah KK miskin, bila dibandingkan dengan tahun 2009, dimana KK miskin sebanyak 42.328 KK, pada tahun 2011 telah menurun sebanyak 2.841 KK atau sekitar
6,71 %. Sedangkan jumlah KK miskin pada tahun 2011
mencapai 39.487 KK (RTS), sebagaimana tertuang pada grafik 2.5
88
Grafik 2.5 Jumlah KK Miskin Kota Bogor 2008-2010 42.328
42.328
42.500 42.000 41.500
40.876
41.000 40.500
39.487
40.000 39.500 39.000 38.500 38.000 2008
2009
2010
2011
Sumber:BPS Susenas
Tingkat kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2010 adalah mencapai 9,47 % (BPS : 2011) ,angka ini jauh di bawah tingkat kemiskinan Propinsi Jawa Barat yang mencapai 11,27%, juga dibawah antara tingkat kemiskinan Nasional yang mencapai 13.33 %, sebagaimana tertuang pada grafik 2.6 Grafik 2.6 Tingkat kemiskinan menurut Kabupaten/ Kota (%) tahun 2010
Dibandingkan dengan tahun 2009 tingkat kemiskinan di Kota Bogor mengalami kenaikan yaitu dari 8,82% (2009) menjadi 9,47% (2010). Kondisi ini disebabkan adanya kenaikan garis kemiskinan Kota Bogor, dari Rp 256.414, 00 pada tahun 2009 menjadi Rp 278.530,00
tahun 2010.,
sebagaimana tertuang pada grafik 2.7.
89
Grafik 2.7 Tingkat Kemiskinan Kota Bogor 14,00
12,57
12,00
11,96
9,72
11,27
9,47
8,82
10,00 8,00
Jawa Barat
6,00
Kota Bogor
4,00 2,00 2008
2009
2010
Sumber: BPS dan TNP2K
Walaupun kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi, namun setidaknya dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi tingkat konsumsi kebutuhan dasar baik berupa makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dalam jangka waktu tertentu.Tingkat konsumsi tersebut disebut garis kemiskinan Garis kemiskinan pada tahun 2011 untuk Jawa Barat
pada bulan
September sebesar Rp. 226.097,00 yang mana menunjukan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 201.138,00. Untuk Kota Bagor garis kemiskinan pada tahun 2010 sebesar Rp 278.530,00, sedangkan untuk tahun 2011 belum diperoleh datanya. Secara umum garis kemiskinan Kota Bogor diatas garis kemiskinan Nasional (Rp.223.740) dan Provinsi Jawa Barat (Rp.226.097), sebagaimana tertuang pada grafik 2.8
90
Grafik 2.8 Garis kemiskinan Kota Bogor, , dan Nasional Garis Kemiskinan Kota Bogor, Jawa Barat , dan Nasional 800000 700000 600000
234.662 256.414,00
278.530,00
500000
226.097
400000 300000
191985
201138 223740
200000 100000
200262
211726
0 2009 Nasional
2010 Jawa Barat
2011 sept Kota Bogor
Sumber: BPS dan TNP2K
Indikator lain yang dapat dipakai untuk melihat kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Jawa Barat Tahun 2011 adalah 1,72 % , sedangkan untuk Kota Bogor indeks keaman kemiskinan (P1) dengan menggunakan pendekatan indeks kedalaman kemiskinan Jawa Barat untuk daerah perkotaan maka P1 untuk Kota Bogor adalah sekitar 1,51% yang mana menglami penurunan dari tahun ketahunnya. Indek kedalaman Kota Bogor dan Jawa Barat lebih rendah dari nilai Nasional.dengan rincian sebagaimana grafik 2.9
91
Grafik 2.9 Indeks kedalaman kemiskinan P1 (%) Indeks Kedalaman kemiskinan P1 (%) 2,50 2,50
2,21
1,95 2,00
2,35
1,71
2,08 1,64
1,72 1,51
1,50
Nasional Kota Bogor
1,00
Kota Bogor
0,50 2009
2010
2011
Sumber: BPS dan TNP2K
Sementara terdapat pula indikator lain yaitu indeks keparahan kemiskinan atau biasa di sebut juga Poverty Severity Index (P2) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin.
semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Indeks keparahan kemiskinan Jawa Barat Tahun 2011 adalah 0,43 % , sedangkan untuk Kota Bogor indeks kedalaman kemiskinan (P2) yang dengan menggunakan pendekatan indeks keparahan kemiskinan Jawa Barat untuk daerah perkotaan maka P2 untuk Kota Bogor dapat dianggap mendekati sekitar 0,38% yang mana mengalami penurunan dari tahun ketahunnya. Indeks kedalaman Kota Bogor dan Jawa Barat lebih rendah dari nilai nasional, sebagaimana tertuang pada grafik 2.10
92
Grafik 2.10 Indeks keparahan kemiskinan P2 Indeks Kedalaman kemiskinan P2 (%) 2,50 2,50
2,21
1,95
2,35
1,71
2,00
2,08 1,72
1,64
1,51 Nasional
1,50
Kota Bogor
1,00
Kota Bogor 0,50 2009
2010
2011
Sumber: BPS dan TNP2K
Dari grafik diatas terlihat bahwa indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan memiliki kecenderungan menurun hal ini menunjukan bahwa berbagai upaya penangulangan kemiskinan yang ada di Kota Bogor telah memberikan hasil yang berarti menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bogor cenderung mendekati ke arah garis kemiskinan.
Program dan Kegiatan Penanggulangan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu dari 4 program Prioritas yang ada di RPJMD Kota Bogor. permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi oleh karena itu dalam upaya pengananya perlu dilakukan secara sinergi oleh berbagai SKPD yang tersebar dalam berbagai Urusan dan Program. Dalam RPJMD tersebut penanggulangan
kemiskinan
dilakukan
melalui
beberapa
program,
sebagaimana tertuang pada tabel 2.65
93
Tabel 2.65 Urusan dan Program kemiskinan dalam RPJMD
URUSAN Ketahanan Pangan
PROGRAM Program peningkatan ketahanan pangan
Pemberdayaan Masyarakat
Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan
Perumahan Rakyat
Program lingkungan sehatperumahan
Pendidikan
Program peningkatan pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Kesehatan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial
Program pendidikan menengah Program pendidikan non-formal Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program kesehatan ibu melahirkan dan anak Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Program pemberdayaan fakir miskin Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan penyandang cacat, trauma dan korban bencana
Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maka berbagai program tersebut di laksanakan melalui berbagai kegiatan yang di kelompokan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : 1.
Kelompok 1 (satu), yaitu kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan dan perlindungan sosial masyarakat miskin, sebagaimana tabel 2.66.
94
Tabel. 2.66 Program dan kegiatan dalam Kelompok I
PROGRAM
KEGIATAN
Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Manajemen Layanan Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas PAUD Bening Katulampa Kec.
Program Pendidikan Non-formal
Pelatihan pengelola PKBM dan Tutor
Program Pendidikan Non-formal
Penyelenggaraan kejar paket A,paket B,paket C plus
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Status Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Biaya bantuan transportasi distribusi Raskin
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Pembinaan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Poksus - UP2K) PKK Kelurahan dan Penilaian UP2K terbaik Tingkat Kota dan Provinsi
Program Keluarga Harapan
PKH
HIBAH
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) APBN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) SWASTA
HIBAH
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) APBN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB) SWASTA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA , (SMPT) SWASTA/SEKOLAH SATU ATAP (SATAP) SWASTA
Bansos
Bantuan BOS Kota Bogor
Bansos
Beasiswa bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Tidak Mampu
Bansos
Keaksaraan Usaha Mandiri
Bansos
Paket B Kelas Baru
Bansos
Paket B Lanjutan 1
Bansos
Paket C Kelas Baru
Bansos
Paket C Lanjutan I
Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Barat pada jenjang Pendidikan Dasar
SKPD
BOS APBN TA 2011 Penyelenggaraan BOS
DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi Sosial Bimbingan Mental Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Monitoring dan Pembinaan PKH
DINSOSNAKERTRAN
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat (KK Miskin)
KANTOR KETAHANAN PANGAN BPMKB DINSOSNAKERTRAN
BPKAD
Sumber : Bappeda Kota Bogor
95
2.
Kelompok 2 (dua) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan
dengan
berbasiskan
pada
Pemberdayaan
Masyarakat
sebagaimana tabel 2.67. Tabel 2.67 Program dan kegiatan dalam Kelompok 2 PROGRAN
SKPD
KEGIATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Urban Renewal di Kelurahan Kebon Pedes Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Muarasari Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan dan Lomba Posyandu Penunjang PNPM
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Dana Pendamping SANIMAS
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pelayanan RTLH
Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kel. Cilendek Timur untuk 15 KK Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman (MCK)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesos Lainnya
Penumbuhan Wahana Kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Keluarga Berencana
Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejatera ( P2WKSS ) Pelayanan Keluarga Berencana
PNPM
PNPM
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Bansos
Dana Pendamping PNPM Bantuan Dana Kemitraan untuk BKM Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Perbaikan RTLH 10 unit (3 unit di Kedung Jaya, 2 unit di Mekarwangi, 2 unit di Kedung waringin, 1 unit Tanah Sareal, 1 unit Kedung Badak, 1 unit Sukaresmi)
DINAS KESEHATAN DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PEMUKIMAN
BPMKB DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PEMUKIMAN BPKAD
Rumah Tidak Layak Huni di Kel Genteng dan Bondongan
Sumber Bappeda Kota Bogor
Dalam penanggulangan kemiskinan selain memberikan perlindungan sosial dan memenuhi kebutuhan mendasar serta meberdayakan masyarakat miskin juga dilakukan dengan kegiatan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan meningkatkan akses permodalan dan sumber daya bagi usaha mikro dan kecil 3.
Kelompok 3 (tiga) dengan jenis kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel 2.68 96
Tabel 2.68 Program dan kegiatan dalam Kelompok 3 PROGRAN
KEGIATAN
SKPD
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Teknologi Penanganan dan pengolahan pindang garam dan cue
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Peningkatan Mutu Olahan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Secara Hygienis
Bansos
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PERTANIAN
Bantuan Modal Usaha KPEK
BPKAD
(*) Kegiatan diatas diluar Dana Bergulir KUBE yang diluncurkan pada tahun 2004 senilai Rp 1.358.500.000 dgn jumlah KK 2717 KK
Sumber Bappeda Kota Bogor
Pada tahun 2011 berbagai program / kegiatan penanggulangan kemiskinan diimplementasikan melalui 18 Program dengan jumlah kegiatan secara keseluruhan sebanyak 55 Kegiatan, yang dilaksanakan/ dikoordinasikan oleh berbagai SKPD. Penanggulangan
kemiskinan
tahun
2011
merupakan
kelanjutan
dari
penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelummnya, oleh karena itu maka intervensi yang dilakukan mellaui 3 klaster tersebut mencakup empat bidang seperti tahun tahun sebelumnya yaitu bidang Pendidikan, Bidang kesehatan, Bidang ekonomi, dan Bidang Fisik, dimana dari masing masing bidang tersebut terbagi kedalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Adapun rincian program dan kegiatan per bidang intervensi sebagaimana tabel 2.69 Tabel 2.69 Jumlah Prgram dan kegiatan Per Bidang Intervensi Aspek Intervensi Pendidikan Kesehatan Ekonomi Fisik PKH (kes & dik) JUMLAH
Jumlah Program
Jumlah Kegiatan
6 6 5 1 1
20 10 9 14 2 55
Sumber : Bappeda Kota Bogor
97
Secara keseluruhan Penurunan KK miskin untuk tahun 2011 adalah mencapi 3,28 % , dimana Kecamatan Bogor Barat yang memilki angka penurunan tertinggi yaitu sebanyak 1,14 %. Sedangkan persentase penurunan terendah ada di kecamatan bogor tengah yaitu hanya 0,19%. Persentase penurunan per kecamtan sebagaimana tertuang pada grafik 2.11
Grafik 2.11 Persentase Penurunan Relatif KK Miskin Terhadap Total RTS (%) Persentase penurunan KK miskin 3,43%
3,50%
3,28%
3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50%
2010 1,14% 0,85% 0,79% 0,82% 0,60% 0,46% 0,46% 0,39% 0,39% 0,32% 0,31% 0,19%
2011
0,00% BOGOR TENGAH
BOGOR UTARA
TANAH SAREAL
BOGOR BARAT
BOGOR SELATAN
BOGOR TIMUR
Kota Bogor
Sumber Bappeda Kota Bogor
Bila dilihat jumlah penurunan KK miskin (RTS)
maka pada tahun 2011
berhasil diturunkan sebanyak 1389 KK (RTS) , dengan jumblah penurunan terbesar ada di Kecamatan Bogor Barat yaitu sebanyak terbanyak 484 KK, rincian penuruan jumlah KK miskin per kecamatan, sebagaimana tertuang pada grafik 2.12
98
Grafik 2.12 Jumlah Penurunan KK Miskin Tahun 2011 (KK) Penurunan KK Miskin Kota Bogor Tahun 2010 - 2011 1.600
1.452
1.389
1.400 1.200 1.000 800
358
400 200
2010
484
600
137
81
164 130
2011
346 336
253
194 194
164
BOGOR TENGAH
BOGOR UTARA
TANAH SAREAL *
BOGOR BARAT*
BOGOR SELATAN
BOGOR TIMUR *
KOTA BOGOR
(*) Data perlu Verifikasi Ulang
Sumber Bappeda Kota Bogor
Adanya penurunan jumlah KK miskin sebanyak 1389 KK berarti telah terjadi kenaikan status KK miskin pada 1.389 KK dari total KK binaan sebanyak 6146 KK, sehingga masih menyisakan sebagai KK binaan yang ststus ekonominya tidak berubah, sebagaimana tertuang pada tabel 2.70 Tabel 2.70 Perubahan Status Gakin Tahun 2010
Kecamatan
RTS
BOGOR TENGAH
5.084 5.231 6.962 11.289 10.092 3.670 42.328
BOGOR UTARA TANAH SAREAL * BOGOR BARAT* BOGOR SELATAN BOGOR TIMUR * KOTA BOGOR
Binaan 237 224 309 495 500 4.381 6.146
Tetap 156 94 145 11 164 4.187
4.757
Naik Naik absolut % thd RTS 81 0,19% 0,31% 130 164 0,39% 1,14% 484 336 0,79% 0,46% 194 1.389
3,28%
Sumber: BPMKB, Bappeda Kota Bogor diolah
Adanya penurunan persentase KK miskin di Kota Bogor sebanyak 3,28% merupakan kontribusi
dari masing-masing Kecamatan. Kecamatan Bogor Barat
memberikan kontribusi sebanyak 34,85%, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 5,83%. Rincian kontribusi per kecamatan, sebagaimana tertuang pada grafik 2.13 99
Grafik 2.13 Kontribusi kecamatan dalam penurunan KK Miskin Tahun 2011 Kontribusi per Kecamatan dalam penurunan 3,28% KK tahun 2011 5,83% 13,97%
9,36%
BOGOR TENGAH 11,81%
BOGOR UTARA
24,19%
TANAH SAREAL BOGOR BARAT 34,85%
BOGOR SELATAN BOGOR TIMUR
Sumber : Bappeda Kota Bogor
2.2.
Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir ini
telah
memberikan
hasil
dan
manfaat
keseluruhan, namun demikian terdapat
bagi
kehidupan
masyarakat
secara
permasalahan yang timbul dalam proses
pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terrealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2010-2014.
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.3.1.1 a.
Permasalahan Empat Prioritas Pembangunan
Transportasi Kondisi ketidakefisienan transportasi juga terjadi di Kota Bogor, hal ini tercermin dari adanya titik-titik rawan kemacetan di berbagai wilayah Kota dan kesemrawutan lalu lintas. 1.
Kualitas pelayanan Transportasi umum yang kurang memadai.
2.
Lintasan angkutan barang yang belum teratur. 100
3.
Rendahnya disiplin masyarakat dalam bertransportasi.
4.
Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mentaati rambu lalu lintas.
5.
b.
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan tidak seimbang.
PKL: Penanganan
Pedagang Kaki Lima, secara umum telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Bogor, dengan berbagai macam program dan kegiatan,tetapi masih ada hambatan atau kendala yaitu :
c.
1.
Kesadaran para pelaku usaha informal masih rendah
2.
Belum adanya konsistensi dalam penegakan dan penertiban PKL
Kebersihan: Permasalahan yang terjadi dalam penanganan masalah kebersihan di Kota Bogor yaitu : 1.
Volume sampah terangkut terhadap jumlah timbunan sampah belum seimbang
2.
d.
TPA yang ada belum memadai sesuai dengan perundang-undangan.
Kemiskinan: Permasalahan yang terjadi dalam penanganan masalah kemiskinan di Kota Bogor yaitu : 1.
Validitas dan realibilitas data kemiskinan
2.
Rendahnya kesempatan kerja bagi keluarga miskin
3.
Rendahnya pendidikan keluarga miskin
2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan 1.
Permasalahan pada Bidang Sosial Budaya meliputi: a.
Pendidikan,
antara
lain
beberapa
permasalahan
mendasar
yang
memerlukan penanganan segera mencakup: 1)
mutu dan akses pelayanan Pendidikan masih belum merata
101
2)
penyediaan sarana prasarana pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3) b.
masih terdapat Masyarakat yang buta aksara dan putus jenjang.
Kesehatan,
antara
lain
beberapa
permasalahan
mendasar
yang
memerlukan penanganan segera mencakup : 1)
belum meratanya mutu layanan kesehatan
2)
masih belum adanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat
2.
3)
masih rendahnya Pola Hidup Bersih dan Sehat;
4)
masih terdapat penyakit yang disebabkan oleh faktor epidemi.
Permasalahan pada Bidang Keolahragaan adalah pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi dan olah raga tradisional di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlit yang menjadi tulang punggung Kota Bogor dalam pentas kompetisi olahraga nasional. Sedangkan permasalahan dibidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
3.
Permasalahan
pada
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
masih
sangat
terbatasnya program/kegiatan terutama yang terkait dengan kesempatan usaha, masih terdapat perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. 4.
Permaslahan di Aspek Budaya adalah belum tergali dan termanfaatkannya potensi dan kearifan budaya lokal (indigeneos knowledge) sebagai modal sosial dalam pembangunan. Selain itu perlu ditingkatkan ketahanan budaya masyarakat akibat imbas pengaruh globalisasi.
5.
Adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti perdagangan manusia (trafficking), HIV AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial masih relatif rendah sebagai akibat pola pikir masyarakat yang 102
masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan di Kota Bogor Relatif masih tinggi. 6.
Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan belum mampu menyediakan lapangan/ kesempatan kerja untuk mengimbangi jumlah penganggur/ pencari kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kota Bogor, antara lain: a.
belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung.
b.
masih
tingginya
sebandingnya
angka
jumlah
pengangguran
pertumbuhan
yang
angkatan
disebabkan kerja
dengan
tidak laju
pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja, sehingga, angkatan kerja yang begitu besar di Kota Bogor belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal. 7.
Permasalahan di bidang Infrastruktur Wilayah antara lain: a.
Infrastruktur
transportasi di wilayah di Kota Bogor masih belum
memadai yang ditunjukkan, antara lain sebagai berikut:
rendahnya
tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi, dan jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di wilayah tengah Kota Bogor belum terakomodasikan dengan optimal; b.
Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air masih belum memadai;
103
(2). Bencana banjir masih terus terjadi akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya
saluran
drainase
akibat
membuang
sampah
sembarangan. c.
Permasalahan pada bidang tata ruang dan Pengembangan Wilayah adalah Penyimpangan pemanfaatan ruang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif
karena pengaruh kegiatan ekonomi,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosial
budaya. Alih fungsi
yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) juga masih relatif tinggi.
104
