BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum dan kondisi daerah berisi tentang gambaran umum

kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Ujung Timur Pulau Jawa secara geografis terletak pada posisi strategis pada koordinat di antara 7° 43’ - 8° 46’ Lintang Selatan dan 113° 53’ - 114° 38’ Bujur Timur.Panjang garis pantai membentang mulai dari Kecamatan Wongsorejo di sebelah utara sampai dengan Kecamatan Pesanggaran di sebelah selatan diperkirakan mencapai 175,8 km. Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi

RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 1

Batas-batas Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : a. Sebelah utara dengan Kabupaten Situbondo; b. Sebelah timur dengan Selat Bali; c. Sebelah selatan dengan Samudera Indonesia; d. Sebelah barat dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782.50 Km2 yang sebagian besar merupakan kawasan hutan seluas 183.396,34 ha atau 31,72%, areal persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, kawasan perkebunan mencapai sekitar 82.143,63 ha atau 14,2%. Sedangkan areal yang dimanfaatkan permukiman sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%, sedangkan areal sisanya dipergunakan untuk berbagai manfaat antara lain, jalan, ladang dan lainnya. Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya Penggunaan Wilayah Hutan Permukiman Perkebunan Sawah Ladang Tambak Lain-Lain

Luas 31,72 % 22,04 % 14,21 % 11,44 % 2,80 % 0,31 % 17,48 %

Sumber data : Banyuwangi Dalam Angka (BDA) Tahun 2012 Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi padatahun 2012 sebesar 1.627.469 jiwa dengan komposisi 827.884jiwa penduduk laki-laki dan 799.585jiwa penduduk perempuan dan tingkat kepadatan penduduk ratarata 281jiwa/km² yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Per Kecamatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Pesanggaran Bangorejo Purwoharjo Tegaldlimo Muncar Cluring Gambiran Srono Genteng Glenmore Kalibaru


Laki - Laki 26.266 33.119 34.470 30.611 65.799 35.766 30.475 45.596 44.146 38.728 36.948

Perempuan 24.950 31.367 33.287 29.045 61.065 34.156 28.918 44.082 41.998 37.777 36.528

Jumlah 51.216 64.486 67.757 59.656 126.864 69.922 59.393 89.678 86.144 76.505 73.476 II - 2

No 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kecamatan Singojuruh Rogojampi Kabat Glagah Banyuwangi Giri Wongsorejo Songgon Sempu Kalipuro Siliragung Tegalsari Licin Jumlah

Laki - Laki 23.147 46.109 35.049 15.173 57.844 13.313 42.746 25.654 39.043 45.813 24.412 23.542 14.115 827.884

Perempuan 22.861 45.648 33.808 15.504 57.312 13.144 42.206 25.557 37.584 44.428 22.853 22.081 13.426 799.585

Jumlah 46.008 91.757 68.857 30.677 115.156 26.457 84.952 51.211 76.627 90.241 47.265 45.623 27.541 1.627.469

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2012

Gambar 2. 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Per Kecamatan

Sumber :LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2013

Sementara itu, jumlah penduduk tersebut bila dirinci berdasarkan kelompok umur, selengkapnya digambarkan sebagai berikut.


II - 3

Gambar 2. 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber :LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2013

Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berada di daerah pedesaan. Mata pencaharian yang masih mendominasi adalah bidang pertanian/perkebunan,

yaitu

mencapai

16,95%

dari

keseluruhan

jumlah

penduduk. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan Mata Pencaharian, diuraikan dalam tabel berikut. Tabel 2. 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Berdasarkan Mata Pencaharian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mata Pencaharian Belum/Tidak bekerja Mengurus Rumah Tangga Pelajar/Mahasiswa Pensiunan PNS TNI POLRI Perdagangan Pertanian/Perkebunan Peternakan Nelayan/Perikanan Lainnya Jumlah

Jumlah 281.002 122.787 244.525 7.323 13.536 1.368 1.763 18.505 275.949 495 11.030 649.186 1.627.469

% 17,30 7,54 15,02 0,44 0,83 0,08 0,10 1,13 16,95 0,03 0,67 39,91 100,00

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (per Desember 2012) RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 4

Jumlah

penduduk

menurut

kelompok

tingkat

pendidikan,

masih

didominasi oleh pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 37,46%, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut. Tabel 2. 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tingkat Pendidikan Belum / Tidak Sekolah Tidak Tamat SD SD / Sederajat SLTP / Sederajat SLTA / Sederajat Diploma I / II Diploma III Strata I Strata II Strata III Jumlah

Jumlah 274.380 152.904 609.704 289.703 250.663 5.096 8.979 34.491 1.334 215 1.627.469

% 16,86 9,40 37,46 17,80 15,40 0,31 0,55 2,12 0,08 0,01 100,00

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (per 31 desember 2012)

2.1.2. Aspek kesejahteraan Masyarakat Aspek

kesejahteraan

masyarakat

terdiri

dari

kesejahteraan

dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi sampai tahun 2012 masih didominasi oleh sektor pertanian yang merupakan salah satu pembentuk PDRB Kabupaten Banyuwangi yang selalu stabil mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perkebunan, peternakan dan hasilhasilnya, kehutanan dan perikanan. Dominasi kedua pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Angkanya bisa diintepretasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 sekitar lebih dari seperempat persennya bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini merupakan mata rantai dari seluruh sektor produksi di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditandai dengan maraknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan restoran di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Urutan ketiga sektor jasa-jasa, pada tahun 2012 sektor jasa-jasa semakin tumbuh dan mantap, seiring dengan kemajuan di bidang perdagangan dan industri, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Dampak dari itu, RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 5

kebutuhan akan jasa juga meningkat. Dengan demikian sektor inipun mulai bergerak seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dan keempat sektor industri pengolahan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di Kabupaten Banyuwangi tidak bisa lepas dari peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi perkembangan kegiatan usaha khususnya kegiatan usaha industri pengolahan. Disamping itu, juga karena keuletan dan niat baik para pengusaha untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor ditengah perekonomian dunia yang sudah mulai bangkit dari krisis keuangan dunia. Peran sektoral PDRB Kabupaten Banyuwangi menurut sektor ekonomi atas dasar harga berlaku (ADHB) selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 5. Peranan Sektoral PDRB (ADHB) Kabupaten Banyuwangi Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2009 – 2012 (%) NO

URAIAN

47,50

46,20

Pertambangan dan Penggalian

4,59

4,57

2011**) 45,5 5 4,62

3.

Industri Pengoalahan

5,43

5,40

5,38

4. 5.

Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi

0,35 1,07

0,32 1,04

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

27,06

28,67

7.

Transportasi dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

3,23

3,12

0,30 1,10 29,3 0 3,07

2012***) 46, 25 4,40 5,3 7 0,29 1,09 29, 19 3,03

4,57

4,53

4,49

4,39

Jasa-jasa

6,23

6,14

6,17

5,9 9

1.

Pertanian

2.

8. 9.

2009

2010*)

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi 2012 Keterangan : *) Angka Perbaikan **)Angka Sementara

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kabupaten

Banyuwangi

lebih


dipengaruhi

oleh

perkembangan

harga II - 6

dibandingkan

dengan


pertumbuhan

ekonomi.

II - 7

Tabel 2. 6. PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 – 2012 TAHUN 2007 2008 2009 2010*) 2011**) 2012**)

ADHB 15.888.176,40 18.372.970,65 20.723.988,81 23.558.420,84 26.367.387,40 30.213.893,31

ADHK 9.243.100,08 9.778.833,48 10.370.286,20 11.015.195,17 11.788.649,35 12.634.554,00

PERTUMBUHAN 5,64 5,80 6,05 6,22 7,02 7,21

INFLASI 8,32 9,99 6,95 7,47 7,84 6,24

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi 2013 Keterangan : *) Angka Perbaikan **)Angka Sementara ***)Angka Sangat Sementara

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi

di

Kabupaten

Banyuwangi

masih

dalam

tahap

berkembang

sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasiakan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan

dengan

tingkat

inflasi

menunjukkan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat secara umum.


II - 8

Gambar 2. 4. Laju Inflasi dan PDRB PerKapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2012

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi 2013

Pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 mencapai Rp. 19,26 juta, meningkat dari tahun 2011 yang sebesar 16,85. Peningkatan pendapatan ini berada dalam situasi sangat baik, sebab inflasi tahun 2012 menurun menjadi sebesar 6,24 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,84. Hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat di Kabupaten Banyuwangi semakin tinggi. 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan persentase jumlah pengangguran. Indikator ini akan mengalami perubahan pada setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah kebijakan pemerintah. APK SD/MI pada tahun 2012 sebesar102,91. Sementara itu APM SD/MI sebesar 98,10. Selanjutnya, angka putus sekolah untuk SD/MI pada tahun 2012 sebesar 0,44 tercapai sesuai target.APK SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar101.44,sementara itu APM SMP/MTs sebesar 84,32menunjukkan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 9

peningkatan3,87% dibandingkan tahun 2011. Selanjutnya, angka putus sekolah menunjukkan semakin baik, untuk SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 0,44% turun sebesar 0,44% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011, dimana angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 0,48%. Sementara itu, APK SM/MA pada tahun 2012 sebesar76,68% menunjukkan peningkatan sebesar 3,34% dibandingkan tahun 2011. sementara itu APM SMA/MA sebesar 57,02menunjukkan peningkatan 12,13% dibandingkan tahun 2011. Selanjutnya, angka putus sekolah untuk SM/MA pada tahun 2012 sebesar 0,94% lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011, dimana angka putus sekolah SM/MA pada tahun 2011 sebesar 1,01%. Dengan kata lain, pada tahun 2012 telah berhasil menurunkan angka putus sekolah tingkat SM/MA sebesar 0,07%. Sedangkan besaran rata-rata lama sekolah tahun 2012 mencapai 7,25 dengan target pada tahun 2012 sebesar 7,25 (tercapai 100 %) dan angka melek huruf mencapai 99,86 dengan target 98,23 (tercapai 101,66%). Dari dua indikator ini dapat dihitung indeks pendidikan di Kabupaten Banyuwangi seperti dalam gambar berikut Gambar 2. 5. Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007-2011

Sumber : LKPJ Kabupaten Banyuwangi 2012

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa selama lima tahun terakhir tepatnya dari tahun 2007 hingga 2011, trend indeks pendidikan Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2011, peningkatan indeks pendidikan sebesar 1,23 persen lebih nyata peningkatannya RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 10

dibandingkan peningkatan angka Propinsi Jawa Timur (0,60 persen), walau angkanya masih selalu berada di bawah angka rata-rata Propinsi Jawa Timur. Hal ini mengartikan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengejar ketertinggalan pembangunan manusia bidang pendidikan relatif cukup baik. Pada tahun 2012 AHH penduduk Kabupaten Banyuwangi terukur 67,98 tahun. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banyuwangi relatif jauh lebih panjang dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup penduduk kabupaten tetangga, yaitu Jember, Bondowoso dan Situbondo. Gambar 2. 6. Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 -2012



II - 11

Untuk angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Banyuwangi yang juga merupakan indikator kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Gambar 2. 7. Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Banyuwangi(Per 100.000 kelahiran hidup) Tahun 2009 – 2012


Dari gambar tersebut, angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2009 sebesar 97 Per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 59.5 Per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2011 sebesar 82,7 Per 100.000 kelahiran hidupsedangkan tahun 2012 sebesar 65,6Per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tergolong cukup besar, namun masih dibawah target nasional yaitu 105Per 100.000 kelahiran hidup. 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Dukungan dalam pelestarian budaya dan kemajuan olahraga dapat direalisasikan dalam beberapa hal. Beberapa diantaranya adalah jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, situs-situs bersejarah yang ditangani, jumlah klun olahraga, dan jumlah gedung olahraga sebagai penunjang kegiatan olahraga. Indikator-indikator tersebut tidak lain digunakan untuk mengukur seberapa besar capaian kinerja dari bidang seni budaya dan olahraga yang ada di Kabupaten Banyuwangi.


II - 12

Tabel 2. 7. Target dan Realisasi IndikatorSeni Budaya dan Olahraga Uraian

Target

Realisasi

Kebudayaan Jumlah grup kesenian

685

685

1

1

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Pemuda dan Olahraga

25

25

Jumlah klub olahraga

62

2.871

2

2

Jumlah gedung

Jumlah gedung olahraga Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2013

Secara umum, realisasi dari indikator seni budaya dan olahraga sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerjanya sebesar 100%, bahkan capaian kinerja untuk indikator jumlah klub olahraga mencapai 4.630%. Hal ini menandakan bahwa kinerja pemerintah di bidang kebudayaan serta pemuda dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi sangat baik sekali. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Dalam aspek pelayanan umum, secara lebih detail akan dijabarkan dalam fokus layanan urusan wajib dan pilihan. Namun, pada dasarnya pelayanan umum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat

sesuai

dengan

peraturan

peraturan

perundang-

undangan. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Fokus layanan urusan wajib, terbagi dalam urusan-urusan sebagai berikut. 1. Pendidikan Pendidikan

merupakan

salah

satu

urusan

wajib

yang

diprioritaskan dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai salah satu misi Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD yakni“Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya”. Salah satu sasaran dalam bidang pendidikan adalahmenurunnya buta aksara dimana

indikator


kinerja

utama

yang

digunakan

untuk II - 13

mengukurkeberhasilan pencapaiansasaran tersebut diantaranya Angka Melek Huruf, Rata-rata lama sekolah dan Angka Partisipasi Murni. Pada tahun 2012, dari 8 indikatorkinerja sasaran, 6 indikator diantaranya mencapai >100%, 1 indikator mencapai 100% yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan 1 indikator mencapai 94,71% yaitu Angka Partisipasi Kasar SD/MI.Capaian kinerja sasaran tahun 2012 mencapai 102,91 %, lebih rendahdibandingkan capaian kinerja sasaran tahun 2011 yang mencapai 106,68 %. Tabel 2. 8. RealisasiIndikator Urusan Pendidikan Tahun 2008-2012 No 1

2

Uraian

2009

2010

2011

2012

- SD/MI

95,16

96,04

97,08

98,47

98,10

- SMP/MTs

67,86

72,52

72,84

80,45

84,32

- SMA/SMK/MA

35,58

38,87

40,41

44,89

57,02

108,81

108,36

108,46

106,68

102,91

- SMP/MTs

90,32

93,69

93,78

97,27

101,44

- SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah (%) - SD/MI

49,63

54,22

56,29

59,25

76,68

0,1

0,08

0,06

0,04

0,04

0,6

0,68

0,61

0,48

0,44

1,55

1,53

1,49

1,01

0,94

97,23

97,86

97,87

99,83

99,86

APK (%)

- SMP/MTs

5

2008

APM (%)

- SD/MI

3

Tahun

- SMA/SMK/MA Angka Melek Huruf (%)

Sumber: RKPD Kabupaten Banyuwangi 2012 dan LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya partisipasi pendidikan yang diukur dari indikator angka partisipasi sekolah, angka ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata, angka kelulusan, angka melanjutkan, dan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran meningkatnya partisipasi pendidikan tahun 2012 mencapai 102,56% dimana capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya (2011) yang sebesar 97,81%. Sasaran

yang

ketiga

untuk

bidang

pendidikan

adalah

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. RataRKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 14

rata capaian kinerja dari sasaran tersebut sebesar 162,98%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

pendidikan

semakin meningkat di Kabupaten Banyuwangi. Dari 7 indikator sasaran bidang pendidikan,terdapat 2 indikator sasaran yang tidak mencapai yaitu indikator sasaran Penduduk yang yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) dari target yang ditentukan 99,86% hanya terealisasi 99,81% sehingga capaian kinerjanya hanya 96,95% dan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari target yang ditentukan 58.610 buku terealisasi sebesar 56.112 buku sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 95,75%. 2. Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu dari sembilan misi Kabupaten Banyuwangi yakni “Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal”. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian bayi. Secara umum, trend capaian angka kematian bayi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mengalami peningkatan. Namun, capaian ini tergolong lebih rendah dari target yang ditetapkan, yakni 30 KH pada tahun 2012 sehingga capaian kinerjanya sebesar 322,58 persen.


II - 15

Gambar 2. 8. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012

Disamping angka kematian bayi, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian ibu. Berbeda dengan trend angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan mengalami trend yang semakin menurun. Indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan dengan sebesar 70 KH pada tahun 2012. Capaian ini tidak lepas dari kerja keras dari insan-insan tenaga kesehatan (bidan) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat saat proses melahirkan, disamping kesadaran masyarakat untuk menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang sudah ada.


II - 16

Gambar 2. 9. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1000 Kelahiran Hidup


Kemudian, indikator lain yang digunakan dalam mengukur kinerja urusan kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Capaian indikator ini tergolong tidak lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2011. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012, capaian ini terbilang lebih baik.Capaian keberhasilan target yang telah ditetapkan tersebut tidak lepas darikemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Gambar 2. 10. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani


II - 17


Dari sisi jangkauan kesehatan, secara umum indikatornya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan puskesmas, dimana pada tahun 2011, realisasi cakupan puskesmas sebesar 100 persen, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sehingga capaiannya sebesar 187,5 persen.Begitu pula dengan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk cakupan puskesmas pembantu capaian dan realisasinya pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011. Sedangkan untuk rasio rumah sakit per 10.000 penduduk pada tahun 2012 capaiannya sebesar 100 persen, dengan rasio 1:14,53 (persen). Tabel 2. 9. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2011 dan 2012 Indikator Sasaran Cakupan puskesmas (%) Cakupan pembantu puskesmas (%) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk (%) Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk (%)

Tahun 2011 Target Realisasi 100 100

Capai an (%) 100

Tahun 2012 Target Realisasi 100 187,5

Capai an (%) 187,5

48,39

48,39

100

48,39

48,39

100

142,18

142,18

100

142,18

318,24

223,83

1: 14,49

15,5

106,90

1:14,53

1:14,53

100


3. Pekerjaan Umum Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah kabupaten Banyuwangi yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

publik

dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan. Urusan Pekerjaan Umum mengemban beberapa sasaran yaitu: (1) meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata pada tahun 2012; (2) Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian; (3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 18

Tabel 2. 10. Realisasi Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2009-2012 Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Rasio Jaringan Irigasi dan luas daerah irigasi (%) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

2008

2009

2010

2011

2012

85,14

86,49

87,32

90

89,7

75%

80

80

85

85

75%

80

80

85

87

75

75

80

80,7

45,96


Pada tahun 2012, Proporsi panjang jalan dalam kondisi baikmempunyai capaian yang baik sekali karena mencapai 97,50%, meskipun capaian ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang dapat mencapai 100%.Capaian kinerja rasio tempat ibadah per satuan penduduk mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 yang mencapai 100%, yaitu tembus ke angka 102,35% pada tahun 2012. Capaian kinerja indikator persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 56,05% pada tahun 2012, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 100%. Sementara rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi capaian kinerjanya tetap 100% sama seperti tahun sebelumnya. 4. Perumahan Keberhasilan dalam urusan perumahan, dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga ber-Sanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh, dan Rumah layak huni. Secara umum, capaian indikator

tersebut

lebih

baik

dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya, kecuali untuk indikator Rumah tangga ber-Sanitasi dan Rumah layak huni. Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2012 mencapai 38.756 rumah tangga, dimana capaian ini melebihi capaian yang ditargetkan sebesar 32.670, sehingga persentase capaiannya sebesar 118,63 persen. Begitu pula dengan Rumah tangga pengguna listrik yang pada tahun 2012 penggunanya mencapai 326.537. Capaian ini sama dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian indikator ini RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 19

mencapai

100

persen.

meningkatkanya

capaian

indikator

ini

mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih, khususnya dalam urusan perumahan. Gambar 2. 11. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Listrik dan Rumah Tangga Bersanitasi


Penurunan capaian indikator Rumah tangga bersanitasi pada tahun 2012 yang terealisasi sebesar 230.618 rumah tangga disebabkan masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap kesehatan dan kebersihan

lingkungan, yang diindikasikan dengan masih banyaknya

masyarakat yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai. Oleh karena itu, meningkatkan

perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk kepedulian

pentingnya

kebersihan

dan

kesehatan

lingkungan serta membangun fasilitas MCK. Begitu pula dengan rumah layak huni, mengalami penurunan pada tahun 2012 yang terealisasi sebesar

397.424 rumah.Capaian

kinerja indikator sasaran sebesar 30,67 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya rumah penduduk khususnya di daerah pedesaan yang belum layak huni karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga solusi yang dilakukan dengan menggalakkan permukiman

program serta

pembangunan

memberikan

sarana

bantuan

dan

lainnya

prasarana

yang

dapat

mengentaskan kemiskinan. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 20

Gambar 2. 12. Jumlah Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni


Sedangkan untuk lingkungan pemukiman kumuh pada setiap tahun jumlahnya semakin menurun. Penurunan ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman pada lingkungan kumuh

sehingga kualitas permukiman

menjadi lebih sehat. 5. Penataan Ruang Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran atau kinerja Urusan Penataan Ruang didukung adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah mempunyai Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL) / Hak Guna Bangunan (HGB). Tabel 2. 11. Realisasi Indikator Urusan Penataan Ruang Tahun 2008-2012 Indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

2008 40%

2009 40%

2010 38%

2011 38%

2012 32%


Secara umum, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 21

indikator ini mempunyai capaian 80%.Target yang ditetapkan sebesar 40% tidak tercapai, hanya terealisasi sebesar 32%. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya alih fungsi lahan pertanianmenjadi lahan non pertanian, kurangnya kepedulian terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Solusinya, diperlukan penambahan kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pengendalian ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan penindakan tegas bagi pelanggaran ijin tata bangunan dan lingkungan.

6. Perencanaan Pembangunan Salah satu sasaran strategis dalam indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam urusan perencanaan pembangunan, beberapa indikator yang digunakan antara lain adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan

dengan

PERDA/PERKADA,

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Tabel 2. 12. Realisasi Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2008-2012 Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2008

2009

2010

2011

2012

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia


Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dokumen perencanaan daerah mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan daerah mulai dari perencanaan jangka menengah, dan perencanaan daerah RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 22

mulai dari perencanaan tahunan telah tersedia di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini berarti, capaian indikator dokumen perencanaan daerah pada tahun 2008-2012 sebesar 100 persen. Selain itu, perencanaan dokumen menengah (RPJMD) daerah juga telah dijabarkan dalam dokumen tahunan (RKPD) pada setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk sinkronisasi antara kebijakan perencanaan tahunan daerah dengan kebijakan perencanaan daerah jangka menengah.

7. Perhubungan Dalam urusan perhubungan, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi antara lain meliputi Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, dan Angkutan darat. Tabel 2. 13. Realisasi Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2008-2012 Indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat

2008

2009

2010

2011

2012

1.188.646

924.238

1.537.539

1.255.914

1.568.720

0,00054

0,00036

0,00032

0,00032

0,00032

1.420

1.388

1.366

1.378

1.420

2/-/8

2/-/8

2/-/8

2/1/8

2/1/8

0,003

0,002

0,001

0,001

0,001


Dari tabel tersebut,secara umum tiap indikator mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun 2008-2012. Capaian kinerja tiap indikator pun berbeda-beda. Pada tahun 2012, rata-rata capaian kinerja sasaran. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi sebesar 110,12 % meningkat dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan kondisi informasi dan alat transportasi di Banyuwangi semakin membaik. Hampir semuanya mencapai target 100%, bahkan

terdapat indikator yang capaian kinerjanya lebih dari

100%. 8. Lingkungan Hidup


II - 23

Salah satu sasaran strategis Kabupaten Banyuwangi dalam urusan lingkungan hidup adalahpengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilannya antara lain meliputi Persentase penanganan sampah,

Persentase

Luas

pemukiman

yang

tertata,

Cakupan

pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil. Secara umum, capaian indikator urusan lingkungan hidup mengalami peningkatan mulai dari tahun 2008-2012. Penanganan sampah pada tahun 2012, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan capaiannya sebesar 66,5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 66,5 persen sampah yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah ditangani dengan baik. Hal ini juga mengindikasikan kondisi lingkungan yang semakin bersih. Peningkatan persentase penanganan

sampah

juga

didukung

dengan

adanya

Tempat

Pembuangan Sampah per satuan penduduk yang meningkat pula. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dengan target 40,00%

pada tahun 2012, terealisasi sebesar 38,00%,

sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,00%. Tidak tercapainya target ini disebabkan beberapa hal yaitu: 

Kurangnya tempat pembuangan sampah akhir, mengingat wilayah Kabupaten Banyuwangi yang begitu luas, sehingga perlu penambahan lokasi TPSA



Keterbatasan

armada

mengakibatkan terjadinya

pengangkut

sampah

sehingga

penumpukan

sampah

dibeberapa

tempat 

Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan


II - 24

Gambar 2. 13. Persentase Penanganan Sampah dan TPS Per Satuan Penduduk


Prosentase luas permukiman yang tertata, dengan target 37,00 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 33,75 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 91,22 %. Tidak maksimalnya capaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan karena masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap penataan dan keindahan lingkungan permukiman. Gambar 2. 14. Persentase Pemukiman yang Merata, Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL dan Sumber Mata Air dalam Debit Stabil

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 25

Indikator berikutnya adalah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil pada tahun 2012 yang masing-masing mencapai 100 persen dan 82 persen. Kedua indikator ini mengalami peningkatan masingmasing sebesar 29,63 persen dan 15 persen. 9. Pertanahan Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran urusan pertanahan antara lain adalah Lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah Negara, dan Penyelesaian izin lokasi Tabel 2. 14. Realisasi Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2008-2012 Indikator Lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi

2008 11%

2009 12%

2010 12%

2011 12%

2012 33,78%

-

100%

100%

100%

100%

0

39,0%

97,0%

93%

81,18


Dari ketiga indikator tersebut diketahui bahwa secara umum capaian kinerja urusan pertanahan mengalami peningkatan dari tahun kecuali indikator penyelesaian izin lokasi. Pada tahun 2012 capaian kinerja dari indikator lahan bersertifikat dan penyelesaian kasus tanah negara telah mencapai dan melebihi target yang telah ditentukan. Namun, capaian dari penyelesaian izin lokasi tiap tahun masih mengalami fluktuasi dan capaiannya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 83,09% pada tahun 2012. Penyelesaian izin lokasi yang hanya mencapai 83,09% dikarenakan wilayah kerja sangat luas dan beban tugas yang relatif padat, namun belum didukung oleh adanya kendaraan roda dua dan jumlah pegawai yang terbatas untuk survey ke lokasi.

10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sasaran

strategis

pertama

Kabupaten

Banyuwangi

adalah

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Sasaran ini merupakan penjabaran dari misi pertama dalam RPJMD yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance). Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 26

capaian sasaran tersebut utamanya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Capaian indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum masih bisa dipertahankan, bahkan beberapa indikator lainnya mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari persentase kepemilikan KTP yang mencapai 92,79 persen pada tahun 2012, dimana pada tahun sebelumnya (2011) persentasenya mencapai 77,43. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi telah memilki identitas penduduk dan telah terdata oleh Dinas Kependudukan wilayah setempat. Begitu pula dengan Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk yang persentasenya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan yang terjadi pada indikator ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada indikator kepemilkikan KTP. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tabel 2. 15. Realisasi Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2008-2012 Indikator Kepemilikan KTP (%) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%) Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

2008 51,78

2009 60,50

2010 70,15

2011 77,43

2012 92,79

3,00

2,98

2,51

2,42

7,35

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Siak pihaklll

Siak pihak lll

Siak 2010

Siak 2010

Siak 2010

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah


Disamping indikator yang telah dijelaskan, ketersediaan data kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK juga telah tersedia di Kabupaten Banyuwangi mulai dari tahun 2008-2012. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan dalam

penyusunan

database dalam bidang kependudukan Kabupaten Banyuwangi dapat dipertahankan. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 27

11. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Salah satu sasaran strategis Kabupaten Banyuwangi adalah Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender.Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam mencapai sasaran tersebut diantaranya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta, rasio KDRT dan persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur. Tabel 2. 16. Realisasi Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2008-2012 Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

2008

2009

2010

2011

2012

14

15

14,95

3,99

39,89

85,00

86,00

85,05

47,50

47,63

0,080

0,005

0,005

0,11

0,010

-

0,45

0,49

0,51

0,53


Secara umum, sasaran indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyuwangi masih dapat dipertahankan meskipun tiap tahun capaiannya berbeda dan cenderung fluktuatif. Namun rata-rata capaian kinerja tahun 2012 untuk sasaran Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender mencapai 100,21% meningkat dibandingkan rata-rata capaian pada tahun 2011 yang hanya mencapai 86,53%. Hal tersebut mengartikan bahwa program-program pembangunan yang berbasis pada kaum perempuan semakin meningkat. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam urusan keluarga berencana adalah Meningkatnya peserta KB aktif. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran tersebut, maka beberapa indikator yang digunakan antara lain adalah Rata-rata jumlah anak per keluarga, Rasio akseptor KB, Cakupan peserta KB aktif. Secara umum, indikator sasaran atas sasaran Meningkatnya peserta KB aktif melebihi target (100% lebih) atau bermakna Baik Sekali RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 28

dibandingkan dengan target yang telah ditentukan ataupun capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja capaian rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif yang masingmasing mencapai 0,75 persen dan 75,2 persen pada tahun 2012. Secara ringkas, capaian indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut. Tabel 2. 17. RealisasiIndikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2008-2012 Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang) Rasio akseptor KB (%) Cakupan peserta KB aktif (%) Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

2008

2009

2010

2011

2012

2

2

2

2

2

0,74 73,58

0,74 73,6

0,74 74,01

0,73 73,3

0,75 75,2

N/A

N/A

N/A

40,6

39,7


Capaian sasaran dalam indikator Meningkatnya peserta KB aktif dipengaruhi oleh : 

Kesadaran

masyarakat

yang

semakin

meningkat

terutama

pasangan Usia Subur (PUS) dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak dan jarak kelahiran; 

Adanya pembinaan yang teratur dari segenap komponen seperti PLKB, PPKBD, Sub. PPKBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan

lintas sektor terkait dalam membina dan

memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya 

Adanya dukungan dan kerjasama segenap jajaran Pemkab. Banyuwangi beserta segenap komponen

(swasta, perbankan,

koperasi, LSM, lembaga/organisasi keagamaan dan lintas sektor lainnya. 13. Sosial Penyelenggaraan

urusan

sosial

di

Kabupaten

Banyuwangi

mmengemban sasaran meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat. indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran yang diemban antara lain Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 29

panti rehabilitasi, PMKS yg memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tabel 2. 18. RealisasiIndikator Urusan Sosial Tahun 2008-2012 Indikator Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

2008

2009

2010

2011

2012

56

58

60

65

46

0,0050%

0,0070%

0,011%

0,0092

0,139

0,0050%

0,0070%

0,011%

0,0092

0,139


Secara umum diketahui bahwa semua indikator urusan sosial masih dapat dipertahankan sebagai indikator pencapaian urusan sosial. Pada tahun 2012, indikator yang mencapai target bahkan capaian kinerjanya melebihi 100% sebanyak 2 indikator sasaran, sedangkan yang tidak mencapai target hanya 1 indikator sasaran. Indikator sasaran yang melebihi target yaitu PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang capaian kinerjaanya sebesar 408,82% dan indikator sasaran Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang capaian kinerjanya sebesar 408,82%, kedua indikator sasaran ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2011 yang masing-masing hanya mencapai 48,68% atau bermakna kurang pada tahun 2011. Indikator sasaran yang tidak mencapai target pada tahun 2012 adalah indikator sasaran Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dari target yang ditentukan 80 unit sasaran sosial hanya terealisasi 46 unit sarana sosial sehingga capaian kinerja

sebesar

57,50%.

Capaian

kinerja

sasaran

ini

menurun

dibandingkan dengan capaian sasaran tahun 2011 yang ditargetkan sebesar 65 unit sarana sosial dan dapat terealisasi 65 unit sarana sosial, sehingga capaian kinerja tahun 2011 sebesar 100%.

14. Ketenagakerjaan Sasaran dalam urusan ketenagakerjaan adalah Menurunnya tingkat pengangguran. Sasaran tersebut dapat diukur dengan beberapa indikator seperti Angka partisipasi angkatan kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, dan Tingkat pengangguran terbuka. Seluruh indikator RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 30

tersebut telah memenuhi target pada tahun 2012, sehingga jika realisasi yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah diperkirakan maka capaiannya lebih dari 100 persen. Gambar 2. 15. Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2008-2012


Selain pemenuhan capaian dari target yang telah ditetapkan, perkembangan indikator angka pasrtisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2008-2012 secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga diiringi dengan penuruan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada tahun 2012 capaiannya sebesar 3,71 persen lebih rendah 0,24 persen dibandingkan dengan tahun 2011. 15. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Sasaran dalam penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah adalah Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM. Dalam mengukur capaian kinerja urusan Koperasi Usaha

Kecil

Dan

Menengah

dibutuhkan

beberapa

indikator

diantaranyaPersentase koperasi aktif (melaksanakan RAT), Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM, serta Usaha Mikro dan Kecil.


II - 31

Tabel 2. 19. RealisasiIndikator Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2008-2012 Indikator Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil

2008

2009

2010

2011

2012

78%

79%

79%

79,68

82,60

20.400

20.700

20.800

20.946

21.420

1.100 8

1.300 13

1.500 24

1.844 29

1.938 36


Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4 indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM dapat tercapai melebihi target yang ditentukan yaitu masingmasing diatas 100 % dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,82%, capaian kinerja ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai sebesar 102,23%. Ada 1 indikator sasaran yang capaian kinerjanya mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu Jumlah BPR/LKM dari target yang ditentukan tahun 2012 sebesar 1.900 BPR/LKM terealisasi 1 .938 BPR/LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 102%. Pada tahun 2011 untuk indikator tersebut dari target yang ditentukan 1.700 BPR/LKM terealisasi 1.884 BPR/LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,47%. 16. Penanaman Modal Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan penanaman modal adalah Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMD. Keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA),

Jumlah

nilai

investasi

berskala

nasional

(PMDN/PMA), Rasio daya serap tenaga kerja, Peningkatan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah).

Tabel 2. 20. RealisasiIndikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2008-2012 Indikator Jumlah investor berskala RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

2008 N/A

2009 N/A

2010 N/A

2011

2012 1

1 II - 32

Indikator nasional PMDN/PMA (investor) Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Miliar Rp) Rasio daya serap tenaga kerja (orang) Peningkatan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar rupiah)

2008

2009

2010

2011

2012

N/A

N/A

748,28

80,88

62,338

N/A

N/A

236

238

240

N/A

N/A

-

1

1


Jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 dan 2012 masih tetap sama. Berbeda halnya dengan jumlah nilai investasi berskal nasional pada tahun 2012 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, capaian ini tergolong telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 50 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk rasio daya serap tenaga kerja setiap tahun mengalami peningkatan.

17. Kebudayaan Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi mengemban

sasaran

meningkatnya

upaya

pelestarian

dan

pengembangan budaya lokal. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan

urusan

kebudayaan

diantaranya

adalah

Penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Tabel 2. 21. Realisasi Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2008-2012 Indikator Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

2008

2009

2010

2011

2012

-

3x

3x

4x

5x

-

8

8

9

9

18

18

20

23

25


Secara

garis

besar

penyelenggaraan

urusan

kebudayaan

mempunyai capaian indikator yang meningkat dari tahun 2008-2012.Pada tahun 2012, semua indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkansehingga rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau bermakna Baik Sekali. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Banyuwangi betul-betul baik. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 33

Lebih lanjut, capaian sasaran Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya local adalah sebagai berikut : 

Indikator sasaran Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari target yang ditentukan sebanyak 4 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat terealisasi 4 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Even-even festival seni dan budaya di Banyuwangi dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap seni budaya yang terus berkembangan di Banyuwangi, namun juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah seperti HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Banyuwangi yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun.



Indikator sasaran Sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari target yang ditentukan sebesar 9 unit sarana dapat terealisasi 9 unit sarana sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% untuk tahun 2012. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2011 yang juga sebesar 100%.



Indikator sasaran Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari target yang ditentukan sebanyak 25 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat terealisasi 25 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% pada tahun 2012. Capaian inisama dengan capaian kinerja pada tahun 2011 yaitu dari target yang ditentukan 23 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat terealisai 23 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya, sehingga capaian kinerja 100%.

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banyuwangi memilki sasaran Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat dilihat dari indikator Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP serta Kegiatan pembinaan politik daerah.


II - 34

Capaian indikator dalam urusan ini secara umum mengalami peningkatan 100 persen atau lebih jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang semula mencapai 20 persen pada tahun 2010, kemudian meningkat 100 persen pada tahun 2011 dengan capaian 40 persen. selanjutnya, pada tahun 2012, capaian ini meningkat lebih dari 100 persen. begitu pula dengan Kegiatan pembinaan politik daerah yang telah dilakukan, kegiatan ini mencapai 95 persen pada tahun 2012. Tabel 2. 22. RealisasiIndikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2008-2012 Indikator Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (%) Kegiatan pembinaan politik daerah (%)

2008 N/A

2009 N/A

N/A

N/A

2010

2011

2012

20

40

90

20

40

95


19. Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Dalam

mewujudkan

sasaran

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

Dan

Persandian

yaitu

Terwujudnya

tata

kelola

pemerintahan yang baik dan bersih, dibutuhkan beberapa indikator yang harus dicapai. Indikator-indikator tersebut diantaranya Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, Pertumbuhan

Rasio

Pos

ekonomi,

Siskamling Kemiskinan,

per

jumlah

Sistem

desa/kelurahan,

Informasi

Pelayanan

Perijinan dan Administrasi Pemerintah, dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Tabel 2. 23. RealisasiIndikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2008-2012 Indikator Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

2008 1:0,86

2009 1:0,84

2010 1:0,81

2011 1:0,088

2012 1:1,09

51,9

44,4

39,2

42,9

51,24

-

651

651

85

85

II - 35

Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

5,76 24,7 tidak

5,39 20,04 ada

6.22 20,04 ada

7.02 11,25 ada

7.18 10,48 ada

75%

75%

76%

76%

77,29%


Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan, secara umumcapaian kinerja sasarannya mengalami perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, maka capaian kinerja tahun 2012 mengalami penurunan meskipun sama-sama bermakna Baik Sekali. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa indikator kinerja sasaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 20. Ketahanan Pangan Penyelenggaran

urusan

ketahanan

pangan

di

Kabupaten

Banyuwangi dapat diukur dari beberap indikator, antara lain produksi gabah, beras, dan ketersediaan pangan. Indikator ini tidak lain bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Gambar 2. 16. Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2008-2012



II - 36

Produksi pangan utama berupa gabah maupun beras di Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahun mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012, capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,08 persen. Tidak tercapainya indikator sasaran ini, disebabkan oleh: 1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung

meningkat,

sehingga

menyebabkan

penurunan

produksi pertanian secara sistematis dan bersifat permanen; 2. Terjadi alih fungsi komoditi tanaman pangan ke hortikultura, sehingga menyebabkan menurunnya produksi tanaman pangan. 3. Terjadinya

serangan

organisme

pengganggu

tanamanyang

semakin meningkat dan bersifat sporadis, sehinggamempengaruhi produksi dan kualitas tanaman; 4. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah dan produktivitas lahan

karena pengggunaan pupuk an-organik yang berlebihan

dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan. 5. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian terutama dalam pemakaian pupuk berimbang dan penggunaan benih unggul bersertifikat.

Peningkatan produksi beras maupun gabah di Kabupaten Banyuwangi dikuatkan dengan persentase ketersediaan pangan utama Kabupaten Banyuwangi, dimana pada tahun 2012 capaiannya sebesar 317,51 persen yang mengalami peningkatan 46,43 persen dibandingkan dengan tahun 2011. 21. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki sasaran Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini diantaranya Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Jumlah LSM, LPM Berprestasi, PKK aktif, Posyandu

aktif,

dan

Swadaya

Masyarakat

terhadap

Program

pemberdayaan masyarakat. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 37

Tabel 2. 24. Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2008-2012 Indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

2008

2009

2010

2011

2012

-

70

70

217

80

-

217 15 100 100

217 20 100 100

217 35 242 100

88 12 100 100

-

60

65

102

75


Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator sasaran dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami penurunan kuantitas pada tahun 2012. Hal ini tidak berarti capaian kinerja yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Angka yang ditargetkan untuk tiap indikator pada umumnya dapat terealisasi 100% kecuali jumlah LSM dan LPM berprestasi. Jumlah LSM ditargetkan dapat tembus sebanyak 217 LSM pada tahun 2012, namin terealisasi sebesar 88 LSM, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 40,55 %, pada tahun 2011 mencapai 100 %. Di lapangan dari hasil identifikasi sebenarnya jumlah LSM sebanyak 217 LSM, namun yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 88 LSM. Oleh karena itu, disamping untuk pencapaian target indikator kinerja dan juga agar LSM mendapatkan legalitas, maka LSM yang ada diharuskan mendaftarkan dan mengurusi segala administrasi tentang pendirian LSM baru, serta sosialisasi dari Bakesbangpol tentang pendirian LSM perlu ditingkatkan agar tidak ada LSM yang belum memiliki legalitas hukum. Sementara itu, LPM Berprestasi ditarget 40,00% pada tahun 2012, hanya terealisasi sebesar 12,00%, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 30,00%, sementara pada tahun 2011 mencapai 116,67%. Penurunan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh LPM yang masih belum dikelola dengan baik dan optimal serta minimnya batas waktu untuk kegiatan survey di lapangan, sehingga mempengaruhi dalam penciptakan inovasi baru di bidang Tehnologi


II - 38

22. Statistik Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi dapat diukur dengan indikator ketersediaan Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB kabupaten". Indikator ini memilki sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Indikator Kabupaten Banyuwangi dalam Angka telah tersedia pada setiap tahun, sampai dengan tahun 2012. Begitu pula dengan buku PDRB kabupaten, dimana pada tahun 2012 telah tersedia.


II - 39

Tabel 2. 25. Realisasi Indikator Urusan StatistikTahun 2008-2012 Indikator Buku "kabupaten dalam angka" Buku "PDRB kabupaten"

2008

2009

2010

2011

2012

ada

ada

ada

ada

ada

-

-

-

ada

ada


23. Kearsipan Indikator capaian kinerja yang digunakan unruk mengukur penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku, Peningkatan SDM pengelola kearsipan, dan Tersimpannya arsip inaktif dan statis. Tabel 2. 26. Realisasi Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2008-2012 Indikator Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tersimpannya arsip inaktif dan statis

2008 30%

2009 30%

2010 30%

2011 13,6%

2012 40%

40%

40%

40%

50%

80%

25%

30%

30%

30%

35%


indikator urusan kearsipan secara umum tiap tahun angkanya mengalami peningkatan, begitu pula realisasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan arsip secara baku atau SKPD yang mengetrapkan pengelolaan arsip secara baik dan benar pada tahun 2012 mencapai 40% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Peningkatan SDM pengelola arsip pada tahun 2012 terealisasi sebesar 80% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kinerjanya mencapai 100%. Sementara indikator Tersimpannya arsip inaktif dan statis tahun 2012 ditargetkan 40% sudah dikirim ke Depo Arsip dan sudah ditata serta disimpan dengan baik, sehingga arsip dapat diselamatkan

sewaktu-waktu

dibutuhkan

akan

mudah

untuk

menemukannya.

24. Komunikasi Dan Informatika Penyelengaraan urusan komunikasi dan informatika bertujuan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya sarana informasi Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan pencapaian urusan ini dapat dilihat dari RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 40

indikator Jumlah jaringan komunikasi, Jumlah surat kabar nasional/lokal, Jumlah penyiaran radio/TV lokal, Jumlah penyiaran TV lokal, Web site milik pemerintah daerah. Secara umum, kelima indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2012, kecuali untuk indikator Jumlah penyiaran TV lokal dan web site milik pemerintah daerah. Tabel 2. 27. RealisasiIndikator Urusan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2008-2012 Indikator Jumlah jaringan komunikasi (jaringan) Jumlah surat kabar nasional/lokal (jenis) Jumlah penyiaran radio/TV lokal (penyiaran/ tayang) Jumlah penyiaran TV lokal (tayang) Web site milik pemerintah daerah (website)

2008 8

2009 11

2010 11

2011 12

2012 13

15

15

15

15

18

-

37/1

40/1

44/1

49/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah jaringan komunikasi mulai mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar 3 unit jaringan. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2011 dan 2012 dengan capaian masing-masing sebanyak 1 jaringan. Sedangkan untuk jumlah surat kabar nasional/lokal yang beredar, jumlahnya 15 jenis pada tahun 2008-2011. Selanjutnya, pada tahun 2012, jumlahnya meningkat 2 jenis, sehingga jumlah surat kabar yang beredar sebanyak 18 unit. 25. Perpustakaan Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan perpustakaan yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan”. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini diantaranyaJumlah perpustakaan,

Jumlah pengunjung

perpustakaan pertahun, dan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Tabel 2. 28. RealisasiIndikator Urusan Perpustakaan Tahun 2008-2012 Indikator Jumlah perpustakaan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

2008

2009 1

2010 1

2011 1

2012 1

1 II - 41

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

38.543

40.029

47.648

32.909

288.000

40.542

47.648

48.861

56.575

56.112


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi masih dapat dipertahankan keberadaannya. Sementara jumlah Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun semakin meningkat, bahkan capaian kinerjanya pada tahun 2012 melampaui target yang telah ditetapkan. Target yang ditentukan sebanyak 57.653 orang pengunjung terealisasi 288.000 orang pengunjung sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 449,54%. Peningkatan ini disebabkan adanya Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Khusus di beberapa Kecamatan sebanyak 108 tempat. Sementara itu, capaian kinerja indikator Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2012 sebesar 95,75%. Tidak tercapainya indikator sasaran Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun2012 dikarenakan banyak buku yang rusak meskipun pada tahun 2012 telah diadakan penambahan buku. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari target yang ditentukan 58.610 buku terealisasi sebesar 56.112 buku sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 95,75 % Upaya-upaya untuk meningkatkan indikator sasaran ini terus dilakukan yaitu antara lain dengan menambah jumlah perpustakaan. Pada tahun 2013 yang ditargetkan menambah 2 perpustakaan yaitu bertempat di Kecamatan Genteng dan MOS (Mall of Sritanjung). Untuk Perpustakan di Kecamatan Genteng direncanakan berbasis IT dan tahun 2012 sudah dilaksanakan kajian oleh Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Banyuwangi.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Fokus layanan pada urusan pilihan Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari delapan urusan antara lain urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian. 1. Pertanian RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 42

Salah satu fokus urusan pilihan adalah urusan pertanian dimana urusan ini mengemban Sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.Indikator yang digunakan untuk mengukur

kinerja

dalam

urusan

pertanian

diantaranya

adalah

produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Kontribusi sektor pertanian/perkebunan

terhadap PDRB, Kontribusi

sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB, dan Cakupan bina kelompok petani. Tabel 2. 29. RealisasiIndikator Urusan Pertanian Tahun 2008-2012 Indikator Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani

2008

2009

2010

2011

2012

60,36

62,51

67,94

65,22

65,30

49,28

49,18

49,23

46,59

46,19

9,04

8,99

8,99

8,19

7,73

-

-

3,52

3,8

3,98

25,35

25,75

25,95

26,6

26,96


Secara umum, indikator sasaran dalam urusan pertanian telah mengalami peningkatan tiap tahunnya.Pada tahun 2012, realisasi dari target yang telah ditetapkan telah terpenuhi, kecuali indikator Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, dengan target 49,27% pada tahun 2012, terealisasi sebesar 45,15%, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 91,63%. Tidak tercapainya indikator sasaran

ini

disebabkan

berkembangnya

sektor

lainnya

yangmemanfaatkan lahan pertanian yang produktif, sehingga berdampak pada pertumbuhan sektor pertanian yang hanya sekitar 5% di bawah pertumbuhan sektor Pajak Hotel dan Restoran sebesar 9% dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang, dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin berkurang dan bergeser ke sektor lain, seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, Pajak Hotel RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 43

dan Restoran, perumahan, pertambangan dan penggalian serta sektor jasa. Namun demikian, sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani dan NTP bisa meningkat serta disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB yang ditarget 9,05% pada tahun 2012, terealisasi sebesar 7,60%, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 83,97%. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan :  Harga komoditas perkebunan tanaman keras dipengaruhi oleh harga di pasaran dunia yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi budidaya perkebunan tanaman keras di tingkat domestik.Selain itu adanya alih komoditi dari tanaman keras (perkebunan) ke tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Penyebab lainnya adalah proteksi dari perkebunan besar negara/swasta yang hanya menanam tanaman semusim seperti papaya, tebu dan pisang, karena lebih prospektif.  Adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang meningkat dan kondisi kelembaban udara relatif tinggi sehingga memicu meningkatnya OPT.  Menurunnya produktivitas perkebunan tanaman keras karena sebagian sudah tua (kurang Produktif) dan sebagian lain tergolong tanaman muda (belum berproduksi secara optimal) serta masih dalam tahap peremajaan.  Meningkatnya biaya produksi tidak dibarengi dengan kualitas pengelolaan. 2. Kehutanan Hutan merupakan sumber kehidupan, yang perlu dilestarikan. Upaya-upaya agar hutan tetap optimal fungsinya, dapat dilakukan dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan berbagai kegiatan seperti bantuan bibit tanaman penghijauan khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari target yang ditentukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,05% dapat terealisasi 1,05 % sehingga capaian kinerjanya 100 % begitu juga pada RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 44

indikator sasaran kerusakan kawasan hutan dari target yang ditentukan 0,04% dapat terealisasi 0,04% sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100%. Tabel 2. 30. RealisasiIndikator Urusan Kehutanan Tahun 2008-2012 Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

2008

2009

2010

2011

2012

0,9

1,01

1,01

1,03

1,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

1,06

1,06

1,06

1,63

1,52


Dalam perkembangannya, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten

Banyuwangi

mengalami

peningkatan

setiap

tahunnya.

Sebaliknya, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi masih belum berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kerusakan hutan sebesar 0,04 dari tahun 2009-2012.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelenggaraan

urusan

energi

mineralbersinergidenganpelaksanaan penanaman

modal/investasi

dan

kebijakan

sumber daerah

sebagaimanatertuang

dalam

daya dibidang RPJMD

Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015. Untuk mencapai sasaran ini salah satunya digunakan indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Tabel 2. 31. Realisasi Indikator Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 20082012 Indikator Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

2008 4,06

2009 4,08

2010 4,04

2011 4,42

2012 4,37


Indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB setiap tahun mengalami fluktuasi. Namun secara garis besar dari tahun 20082012 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 capaian indikatornya sebesar 4,06%, terus meningkat sampai tahun 2012 mencapai 4,37%. Capaian kinerja yang dilaksanakan juga telah melebihi target yang telah ditentukan pada tahun RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 45

2012.Hal ini menandakan bahwa kinerja sektor pertambangan di Kabupaten Banyuwangi masih dapat diperhitungkan kontribusinya terhadapPDRB. 4. Pariwisata Penyelenggaran urusan pariwisata memilki sasaran Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan urusan ini diukur dari beberapa indikator seperti Kunjungan wisata Domestik, Kunjungan wisata Mancanegara, dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Tabel 2. 32. RealisasiIndikator Urusan Pariwisata Tahun 2008-2012 Indikator Kunjungan wisata Domestik (orang) Kunjungan wisata Mancanegara (orang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2008

2009

2010

2011

2012

383.567

398.210

649.681

401.968

1.312.092

10.337

11.392

16.890

42.938

50.783

4,12%

4,39%

3,71%

0.11%

4,27%


Secara pariwisata

umum,

mengalami

indikator

dalam

peningkatan

setiap

penyelenggaraan tahunnya.

urusan

Peningkatan

kunjungan wisata domestik yang sangat pesat terjadi pada tahun 2012, dimana capaiannya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2011. Disamping itu, capaian ini melebihi target yang ditentukan pada tahun 2012. Sama halnya dengan kunjungan wisata domestik, kunjungan wisata mancanegara juga mengalami peningkatan pada setiap tahun, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2011. Untuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 4,16 persen dibandingkan dengan tahun 2011.

5. Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirianekonomi berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan perikanan tersebut digunakanbeberapa indikator diantaranya produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan, jumlah


II - 46

nelayan yang dapat bantuan pemda, dan produksi perikanan kelompok nelayan. Tabel 2. 33. RealisasiIndikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2012 Indikator Produksi perikanan

2008

2009

2010

2011

2012

66.532

44.847

57.877

41.773

66.340

28

38

29

29,45

29.6

21

21

25

32

54

3

8

-

13

8

192

240

201,6

135,1

148,6

Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda Produksi perikanan kelompok nelayan


Capaian

indikator

kelautan

dan

perikanan

secara

umum

mengalami peningkatan. Begitu pula dengan capaian kinerja dari masingmasing indikatornya yang telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2012 indikator produksi perikanan mencapai 109,09%, konsumsi ikan mencapai 100%. Sementara cakupan bina kelompok nelayan mencapai 145,95%, Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda mencapai 114,29% dan produksi perikanan kelompok nelayan mencapai108,9%. 6. Perdagangan Capaian penyelenggaran urusan perdagangan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti, Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, Ekspor Bersih Perdagangan, Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Indikator tersebut tidak lain merupakan ukuran untuk mengetahui capaian sasaran dalam Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian. Tabel 2. 34. RealisasiIndikator Urusan Perdagangan Tahun 2008-2012 Indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

2008

2009

2010

2011

2012

23,77

23,78

23,79

23,80

27,43

-

11.497.875

13.840.650

15.501.529

18.197.011

-

-

-

24

27

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2012 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 47

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan yang terbesar terjadi pada tahun 2012, sebesar 3,63 persen. Begitu pula dengan Ekspor Bersih Perdagangan yang mengalami peningkatan sebesar 2.695.482 pada tahun 2012.

7. Perindustrian Pembangunan sektor industri di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2012 menunjukkan kinerja yang positif, disebabkan situasi perekonomian yang mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan sumbangan terhadap PDRB. Tabel 2. 35. RealisasiIndikator Urusan Perindustrian Tahun 2008-2012 Indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri Cakupan bina kelompok pengrajin

2008

2009

2010

2011

2012

5,62

5,66

5,65

5,67

6,16

-

-

5%

5,5

9,65

4,16

4,83

4,83

4,87

6,52

-

-

-

11

16


Secara umum, indikator di bidang perindustrian menunjukkan kondisi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Begitupula capaian kinerja dari indikator-indikator tersebut pada tahun 2012 dimana dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 108,45%, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri sebesar 160,83%, pertumbuhan Industri sebesar 134,43, dan cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 100%.

8. Ketransmigrasian Penyelenggaraan

urusan

ketransmigrasian

di

Kabupaten

Banyuwangi bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran melalui


II - 48

program transmigrasi. Program transmigrasi yang dijalankan berupa transmigran swakarsa (trans. umum, TSM,& TU). Tabel 2. 36. RealisasiIndikator Urusan Ketransmigrasian Tahun 2008-2012 Indikator Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)

2008 30,63

2009

2010

12,85

15,57

2011 60,19

2012 14,72


Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM dan TU), dengan target 17,66 persen pada tahun 2012, terealisasi sebesar 14,72 persen, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 83,35 persen. Capaian ini termasuk katagori Baik karena dari jumlah transmigran yang berhasil diberangkatkan pada tahun 2012 sebanyak 77 kepala keluarga serta jumlah lokasi penempatannya juga bertambah dari 6 (enam) lokasi menjadi 8 (delapan) lokasi penempatan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan

pembangunan

ekonomi

yang

berhubungan

dengan

tujuan

pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui aspek daya saing daerah terdiri dari: a.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari

PDRB Kabupaten. Komponen terbesar dalam menunjang perekonomian Kabupaten Banyuwangi adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Hal ini disebabkan karena Kabupaten Banyuwangi RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 49

merupakan produsen sektor primer terutama beras dan perikanan, dimana merupakan salah satu lumbung beras Provinsi Jawa Timur dan produsen ikan laut (Muncar). Gambar 2. 17. Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2012

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012 *Tahun 2012 merupakan proyeksi

Sedangkan untuk sektor bangunan, merupakan sektor terkecil dalam menunjang perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Persentase sektor bangunan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009-2012 capaiannya tetap, yakni sebesar 1,09 persen. b.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap

beberapa indikator, antara lain meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang

melalui

dermaga/bandara/terminal

pertahun,

ketaatan

terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 50

menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. 

AksesibilitasDaerah Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung

dengan beberapa indikator sebagai berikut: a. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2012, mengalami peningkatan sebesar 24,91 persen dibandingkan dengan tahun 2011, sehingga capaian pada tahun 2012 sebesar 1.568.720 orang. Tabel 2. 37. Jumlah Arus PenumpangTerangkut Angkutan Umum (dalam 1 Tahun) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012 Uraian Jumlah arus penumpang Angkutan Umum

2008

2009

Tahun 2010

N/A

N/A

N/A

2011

2012

1.255.914

1.568.720

Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012

b. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus Per Tahun Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum ada perkembangan sarana transportasi. Tabel 2. 38. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012 Uraian Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

2008

2009

Tahun 2010

N/A

N/A

N/A

2011

2012

2/1/8

2/1/8




Penataan Wilayah

a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


II - 51

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang

hasil

perencanaan

tata

ruang

berdasarkan

aspek

administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama dua tahun terakhir, persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabuapeten Banyuwangi dalam kondisi baik. Ketaatan ini salah satunya ditunjukkan dengan rasio bangunan ber-IMB pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Tabel 2. 39. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Banyuwangi Uraian

Satuan

Ketaatan terhadap RTRW

Kondisi

2008 N/A

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

2011

2012

Baik

Baik


b. Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 mengalami peningkatan 45 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat. Tabel 2. 40. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Banyuwangi Uraian

Satuan

Luas wilayah produktif

%

2008 N/A

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

2011

2012

57,65

83,85


c. Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Luas

wilayah

industri

juga

mengalami

peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 52

keberadaaan industri di Kabupaten Banyuwangi semakin berkembang pada tahun 2012. Tabel 2. 41. Persentase Luas Wilayah Industri Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Banyuwangi Uraian

Satuan

Luas wilayah industri

%

2008 N/A

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

2011

2012

2,2

2,39


d. Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.Luas wilayah perkotaan, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel 2. 42. Persentase Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Banyuwangi Uraian

Satuan

Luas wilayah perkotaan

%

2008

2009

Tahun 2010

N/A

N/A

N/A

2011

2012

9,6

9,65




Ketersediaan Air Bersih Air Bersih (clean Water) adal ah air yang digunakan untuk

keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum(drinking water) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Tabel 2. 43. Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Banyuwangi Uraian Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

2008

2009

N/A

N/A

Tahun 2010 30.625

2011

2012

31.620

38.756



II - 53

Rumah tangga pengguna air bersih pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011, peningkatan rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan sebesar 3,25 persen dibandingkan

dengan

tahun

2010.

Dan

pada

tahun

2012,

peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu 22,57 persen sehingga capaiannya sebesar 38.756 rumah tangga.



Fasilitas Listrik dan Telepon

a. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : Tabel 2. 44. Jumlah Rumah Tangga yang BerlistrikTahun 2008 – 2012 Kabupaten Banyuwangi Uraian Jumlah Rumah Tangga Berlistrik

2008 N/A

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

2011

2012

49,85

71

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2012



Ketersediaan

Restoran

(Persentase

Jumlah

Restoran

Menurut Jenis dan Kelas) Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah.Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Pada tahun 2012, jenis, kelas, dan jumlah restoran mengalami penurunan, akan tetapi capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012.


II - 54

Tabel 2. 45. Jenis, Kelas, dan Jumlah RestoranKabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012 Uraian

2008 N/A

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

2011

2012

62

59




Ketersediaan Penginapan Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek

yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah.Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Namun pada tahun 2012, jumlah penginapan dan hotel di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan, namun capaian ini masih sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012. Tabel 2. 46. Jumlah Hotel dan Penginapan Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Banyuwangi Uraian Jumlah Hotel dan Penginapan

2008 N/A

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

2011

2012

65

62


c.

Fokus Iklim Berinvestasi a. Kemudahan Perijinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah berkaitan dengan daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.


II - 55

Tabel 2. 47. Proses Perijinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012 Uraian Lama proses perijinan (%) Penyelesaian ijin lokasi (%)

2008 N/A

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

N/A

N/A

N/A

2011

2012

86,84

91,67

93

95


Penyelesaian ijin lokasi bahwa tahun 2012 ditargetkan 97,7 % penyelesaian ijin lokasi dari semua pemohon ijin lokasi namun hanya terealisasi 95 % sehingga capaian kinerja sebesar 97,24 %. Tidak tercapainya

indikator

sasaran

ini

disebabkan

ada

beberapa

permohonan yang tidak direalisasikan karena administrasi persyaratan kurang lengkap, tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan permasalahan lainnya. b. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah) Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah

tanpa

imbalan

langsung

yang

seimbang

berdasarkan

perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Tabel 2. 48. Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012 Uraian Jenis Pajak Daerah Jenis Retribusi Daerah

2008 N/A

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

N/A

N/A

N/A


2011

2012

11

11

36

36 II - 56


Jenis pajak dan retribusi daerah pada tahun 2011 dan 2012 tidak mengalami peningkatan. Artinya, pengenaan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum mengalami perkembangan pada tahun 2012.

d.

Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan.Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi

yang

inovatif

dalam

rangka

memacu

pelaksanaan

pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. 

Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam

kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan.Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat

dilihat

dari

tingkat

pendidikan

penduduk

yang

telah

menyelesaikan S1, S2 dan S3.


II - 57

Tabel 2. 49. Rasio Penduduk Berijazah Universitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 – 2012 Uraian

Satuan

Jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3

Jiwa (ribu) Jiwa (ribu)

Jumlah Penduduk Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3

%

2008 N/A

2009 N/A

Tahun 2010 N/A

2011 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2012 25229 1.577.823 1,60




Tingkat Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya

beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk

usia

kerja.

Meskipun

ketergantungan semacam

tidak

terlalu

akurat,

rasio

ini memberikan gambaran ekonomis

penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting.Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.Sedangkan persentase dependencyratio

yang

semakin

rendah

menunjukkan

semakin

rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

II - 58

Tabel 2. 50. Rasio Ketergantungan Tahun 2008-2012 Kabupaten Banyuwangi Uraian Jumlah penduduk < 15 thn dan >64 thn Jumlah Penduduk Usia 15-64 Rasio ketergantungan

Satuan Jiwa (ribu) Jiwa (ribu)

2009

Tahun 2010

2011

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2008 N/A

2012 439,454 1,012,467 0.43



II - 59

2.2.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2014, meliputi prioritas sebagai berikut: 1. Untuk

mengetahui

ketercapaian

target

yang

direncanakan

oleh

pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.


II - 60

Tabel 2.51. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Banyuwangi

Urusan

Indikator

1

2 APM (%)

Pendidikan

APK (%)

APS (%)

Angka Kelulusan


Target Capaian Kinerja RPJMD 2015

Realisa si Kinerja 2011

3

4

SD/MI

Jenjang/ Jenis

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012

Target Kinerja RKPD 2013

SKPD Penanggung Jawab

Target RKPD

Realisasi RKPD

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8 (7/6)

99.03

98.47

97.92

98.1

100.18%

98,36

Dinas Pendidikan

SMP/MTs

74.57

80,45

73,58

84,32

114.60%

73,90

Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA

50.33

44,89

44,32

57,02

128.66%

46,31

Dinas Pendidikan

SD/MI

108.96

106,56

108,66

102,91

94.71%

108,76

Dinas Pendidikan

SMP/MTs

100

97,27

96,99

101,44

104.59%

99,99

Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA

66.29

59,25

60,29

76,68

127.19%

62,29

Dinas Pendidikan

SD/MI

0.02

0,04

0,04

0,04

100.00%

0,03

Dinas Pendidikan

SMP/MTs

0.35

0,48

0,49

0,44

89.80%

0,44

Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA

0.27

1,01

1,29

0,94

72.87%

1,07

Dinas Pendidikan

SD/MI

99.75

99,96

99,75

99,86

100.11%

99,75

Dinas Pendidikan

SMP/MTs

96.18

99,77

96,18

99,84

103.81%

96,18

Dinas Pendidikan

II - 61

9

Urusan

Indikator



3

4

SMA/SMK/MA

Jenjang/ Jenis




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

96.45

97,12

95,78

99,31

103.69%

SD/MI

97.2

97,16

96,76

101,51

104.91%

96,91

Dinas Pendidikan

SMP/MTs

97.2

106,41

96,76

96,78

100.02%

96,91

Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA

71.29

59,52

52,01

65,60

126.13%

55,01

Dinas Pendidikan

SD/MI

23.3

24,08

23,59

18,92

80.20%

23,48

Dinas Pendidikan

SMP/MTs

37.75

37,34

38,06

25,68

67.47%

38,11

Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA

38.18

38,97

38,06

35,23

92.56%

38,11

Dinas Pendidikan

99,2498,67

99,33

98,4598,23

99,86

101,66

98,71-98,39

Dinas Pendidikan

Angka rata-rata lama sekolah

7.75

6,79

7,25

7,25

100.00%

7,75

Pendidikan Anak Usia Dini

57.77

75,44

54,39

78,00

143.41%

55,49

Dinas Pendidikan

SD/MI

99.69

99,98

99,69

101,69

102.01%

99,69

Dinas Pendidikan

SMP/MTs

89.88

88,39

88,74

89,93

101.34%

89,13

Dinas Pendidikan

1

2

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Angka Melek Huruf (%)

Angka Melanjutkan


II - 62

9 96

Dinas Pendidikan

Urusan

1

Indikator


4




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

1.94

1,8

1,95

2,06

105.64%

1,94

Dinas Kesehatan

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk

142.18

142,18

142,18

318,24

223.83%

142,18

Dinas Kesehatan

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

01:14.6

15,5

1:14,53

1:14,53

100.00%

1:14,56

Dinas Kesehatan

Rasio dokter per satuan penduduk

7.89

3,45

7,45

6,88

92.35%

7,55

Dinas Kesehatan

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

1.55

0,5

2,19

2,13

97.26%

2,31

Dinas Kesehatan

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

2.8

0,65

2,31

2,06

89.18%

2,50

Dinas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit

11

11

11

14

127.27%

11

Dinas Kesehatan

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

216

165

216

195

90.28%

216

Dinas Kesehatan

Jumlah Tenaga Medis

280

157

250

239

95.60%

260

Dinas Kesehatan

Keperawatan (perawat dan bidan)

1280

695

1250

1191

95.28%

1260

Dinas Kesehatan

45

16

37

34

91.89%

40

Dinas Kesehatan

2 Rasio posyandu per satuan balita

Kesehatan

Jenjang/ Jenis


Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)


3

II - 63

9



4

Tenaga kesehatan

Urusan

Indikator

Jenjang/ Jenis




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

90

19

60

54

90.00%

70

Dinas Kesehatan

Sanitarian

45

17

31

27

87.10%

34

Dinas Kesehatan

Ahli gizi

45

18

37

33

89.19%

40

Dinas Kesehatan

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

17.4

7,14

15,64

14,95

95.59%

16,23

Dinas Kesehatan

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

44.73

21,57

44,05

41,61

94.46%

44,26

Dinas Kesehatan

Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

5.59

1,12

3,75

3,38

90.13%

4,37

Dinas Kesehatan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80

56,1

81

76

93.83%

81

Dinas Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

97.2

92,3

95,4

94,9

99.48%

96,1

Dinas Kesehatan

Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100

77,4

90

71,40

79.33%

95

Dinas Kesehatan

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

100%

100.00%

100%

Dinas Kesehatan

1

2


3

II - 64

9

Urusan

Indikator

Jenjang/ Jenis



4




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

100%

100

100

100

126.67%

100%

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

15

54,45

15

19

113.37%

15

Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan bayi

90

94,1

86

97,50

187.50%

88

Dinas Kesehatan

Cakupan puskesmas

100

100

100

187,5

100.00%

100

Dinas Kesehatan

Cakupan pembantu puskesmas

48.39

48,39

48,39

48,39

119.37%

48,39

Dinas Kesehatan

BOR (Bed Occupancy rate )

70%

65,75

60

71,62

84.67%

65%

RSUD

AVLOS ( Average Length of Stay)

7 hari

3,78

9

7,62

134.16%

8 hari

RSUD

BTO (Bed Turn Over)

40 kali

57,34

50

67,08

76.50%

45 kali

RSUD

TOI ( Turn Over Interval)

2 hari

2,15

4

3,06

80.27%

3 hari

RSUD

24

43,41

45

36,12

56.27%

40

RSUD

1

2

3

9

perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Angka Kematian > 48 jam (GDR)


II - 65

Urusan

Pekerjaan Umum

1



4

Angka Kematian < 48 jam (NDR) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Indikator

Jenjang/ Jenis




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

50

52,93

70

39,39

97.50%

60

RSUD

98

90

92

89,7

100.00%

95

Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rasio Jaringan Irigasi

85%

85

85

85

102.35%

75%

Dinas PU Pengairan

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

85%

85

85

87

56.05%

75%


Persentase rumah tinggal bersanitasi

85.9

80,7

82

45,96

100.00%

83,5


Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

40

50

55

55

100.00%

45

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

45

55

55

55

158.40%

50


2


3

II - 66

9

Urusan

1



4

Rasio rumah layak huni

Rasio permukiman layak huni

Indikator

2

Panjang jalan dilalui Roda 4

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )


Jenjang/ Jenis

3




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

60

45

50

79,20

158.40%

50


60

45

50

79,20

100.00%

50


0.0008

0,0002

0,0002

0,0002

101.09%

0,0005


98

90

92

93

97.08%

95


98.5

91

92,40

89,70

101.57%

94,90


II - 67

9

Urusan

1



4

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Indikator

Jenjang/ Jenis




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

26.6

23400

25500

25900

83.33%

25,500


Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

20

40

30

25

100.00%

30


Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

100

68

78

78

103.09%

84

Dinas PU Pengairan

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

100

97

97

100

100.01%

98

Dinas PU Pengairan

54,972

94992

113991

113998

1420.00%

38.175


Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill

40

10

25

355

125.00%

30

Dinas PU Pengairan

Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai

90

70

80

100

118.63%

80

Dinas PU Pengairan

2

Lingkungan Pemukiman


3

II - 68

9



4

Rumah tangga pengguna air bersih

Urusan

Indikator



Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

35,500

31620

32670

38756

100.00%

33,670


Rumah tangga pengguna listrik

290,124

317062

326537

326537

48.43%

276.151


Rumah tangga ber-Sanitasi

423,121

462356

476227

230618

100.00%

336.720


Lingkungan pemukiman kumuh

34,260

38250

37150

37150

30.67%

36.100


1,585,016

106230 1

129600 7

397424

80.00%

1.469.200


Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

60%

38

40

32

100.00%

45%


Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100.00%

Tersedia

BAPPEDA

1

Perumahan Rakyat

Jenjang/ Jenis


2

PER ENC AN AA N PE MB AN GU NA N

PEN ATA AN RU AN G

Rumah layak huni


3

II - 69

9



4

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Urusan

Indikator



Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100.00%

Tersedia

BAPPEDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100.00%

Tersedia

BAPPEDA

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100.02%

Tersedia

BAPPEDA

Jumlah arus penumpang angkutan umum

1,654,120

125591 4

156844 4

1568720

100.00%

1.584.129

Dishub kominfo

0.00034

0,00032

0,00032

0,00032

100.00%

0,00034

Dishub kominfo

Jumlah uji kir angkutan umum

1.388

1,378

1,420

1,420

100.00%

1,420

Dishub kominfo

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

2/1/8

2/1/8

2/1/8

2/1/8

100.00%

2/1/8

Dishub kominfo

Angkutan darat

0.001

0,0001

0,001

0,001

217.91%

0,001

Dishub kominfo

40.34%

27,33

31,16

67,90

100.00%

34,56%

Dishub kominfo

1

PERHUBUNGAN

Jenjang/ Jenis


2

Rasio ijin trayek

Kepemilikan KIR angkutan umum


3

II - 70

9

Urusan

LINGKUNGAN HIDUP

1



4

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Indikator

Jenjang/ Jenis




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

20 menit

20

20

20

100.00%

20 menit

Dishub kominfo

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

37,500

37,500

37,500

37,500

136.36%

37.500

Dishub kominfo

Pemasangan Rambu-rambu

0.047

0,058

0,055

0,075

156.47%

0,052

Dishub kominfo

Persentase penanganan sampah

60

37,5

42,5

66,5

91.22%

45,5

Badan Lingkungan Hidup

Persentase Luas pemukiman yang tertata

60

20

37

33,75

58.48%

45


Pencemaran status mutu air

91

62

90

52,63

19.23%

90


Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

89

40

78

15

134.79%

81


Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

76.47

70,37

74,19

100

95.00%

75


Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

70%

30

40

38

117.65%

50%


Penegakan hukum lingkungan

100

48

85

100

100.00%

90


2


3

II - 71

9

Urusan

Indikator

4



Target RKPD

Realisasi RKPD

5

6

7

8 (7/6)

85

67

82

82

259.85%

83


Lahan bersertifikat

16%

12%

13%

33,78

100.00%

14%

Bag.Pemerintahan

Penyelesaian kasus tanah Negara

100%

100%

100%

100%

83.09%

100%

Bag.Pemerintahan

Penyelesaian izin lokasi

91.40%

93%

97,7

81,18

100.00%

97,4%

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

01:01.0

1,13

1 : 1,16

1 : 1,16

133.37%

1:1,07

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio bayi berakte kelahiran

100

30,87

46

61,35

12.80%

65,0

Rasio pasangan berakte nikah

0.228

0,142

0,164

0,021

108.26%

0,186

Kepemilikan KTP (%)

99.64%

77,43

85,71

92,79

91.53%

93,19%

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

16.31%

2,42

8,03

7,35

100.00%

10,79%

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

ada

SIAK 2010

SIAK 2010

SIAK 2010

100.00%

ada

2 Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

PERTANAHAN


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%)

1

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jenjang/ Jenis



3

II - 72

9

Siak 2010

Urusan

Indikator


4



Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

257.35%

Sudah

16

3,99

15,5

39,89

55.71%

15

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

86.5

47,50

85,5

47,63

142.86%

86,70

Rasio KDRT

0.008

0,11

0,007

0,010

100.00%

0,007

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

0.59

0,51

0,53

0,53

99.44%

0,54

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)

16.17

18

16,09

16

4.57%

16,12

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

38.42

5.677

38,28

1,75

114.39%

38,39

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

93.45

75

85,5

97,80

100.00%

87,44

2

1,9

2

2

104.17%

2

0.74

0,73

0,72

0,75

103.30%

0,73

1

2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jenjang/ Jenis


KELU ARGA BERE NCAN A DAN KELU ARGA SEJAH TERA

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB


3

II - 73


9

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Urusan

KETENAGAKERJAAN

SOSIAL

1



4

Cakupan peserta KB aktif

Indikator

Jenjang/ Jenis




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

74

73,3

72,8

75,2

95.43%

73

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

41

40,6

41,6

39,7

57.50%

41,5

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

100

65

80

46

408.82%

83

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

0.57%

0,0092

0,034

0,139

408.82%

0,09%

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

0.57%

0,0092

0,034

0,139

106.26%

0,09%

Angka partisipasi angkatan kerja

71.9

76,5

71,6

76,08

147.67%

71,70

Lintas SKPD

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

1.72

2,12

1,72

2,54

106.26%

1,72

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Tingkat partisipasi angkatan kerja

71.9

68,34

71,6

76,08

251.14%

71,70

Pencari kerja yang ditempatkan

20.4

28,81

20,1

50,48

125,07

20,20

2,74-3,74

3,95

3,644,64

3,71

16.95%

3,31-4,31

2

Tingkat pengangguran terbuka (%)


3

II - 74

9


Lintas SKPD

Urusan



4

Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Indikator

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

83.63

87,47

74,57

12,64

100.00%

74,89

26.67

28,59

26,67

26,67

103.38%

26,67

Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)

81.10%

79,68

79,9

82,60

102.00%

80,3%

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

27,000

20946

21000

21420

102.00%

23.000

Jumlah BPR/LKM

3,000

1844

1900

1938

100.00%

2.250

Usaha Mikro dan Kecil

61

29

36

36

100.00%

44

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

1

1

1

1

124.68%

1

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

50

80,88

50

62,338

100.84%

50

Rasio daya serap tenaga kerja

241

238

238

240

100.00%

239


1

1

1

1

100.00%

1

BAPPEDA

1

PENANAMAN MODAL

Jenjang/ Jenis


2

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)


3

II - 75

9 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BAPPEDA

Urusan

Indikator


4




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

10 kali

4

5

5

100.00%

6x

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

10

9

9

9

100.00%

9

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

30

23

25

25

150.00%

27

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

100%

40

60

90

158.33%

80%

Kegiatan pembinaan politik daerah

100%

40

60

95

129,76

80%

01:01.0

0,88

1 : 0,84

1,09

129,77

1:0,91

Satuan.Pol PP

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

60

42,9

51,24

51,24

129,78

60,55

BakesbangPol

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

80 buah

85

80

85

100.00%

80 buah

ada

ada

ada

ada

109.89%

ada

1

2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

KESATU AN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

KEBUDAYAAN

Jenjang/ Jenis


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah


3

II - 76

9 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bakebangpollinmas

BadanPelayanan Perizinan Terpadu

Urusan

Indikator

Jenjang/ Jenis



4




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

97%

9

91

100

108.33%

93%

Bag.Pemerintahan

82

192

144

156

97.70%

192

Satuan.Pol PP

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

98%

82

87

85

100.00%

92%

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

0.0002

0,0006

0,0009

0,0009

100.00%

0,0012

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

42%

75

80

80

100.00%

85%

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

99%

90

93

93

166.67%

95%

Bag.Pemerintahan

12

8

9

15

99.09%

10

Dishub kominfo

80%

76

78

77,29

95.09%

78%

BAPPEDA

872,230

702205

833572

792640

100.55%

847.840

Dinas Pertanian kehutanan dan perkebunan

1

2

3

Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP

Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

KET AH AN AN PAN GA N

Ketersediaan pangan


Gabah

II - 77

9

Bakebangpollinmas

Urusan

Indikator


3

4

Beras (Ton) Ketersediaan pangan utama

Jenjang/ Jenis



Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

502,122

442276

502122

504873,36

104.01%

502.122

301.28%

271,08

305,28

317,51

112.50%

303,94%

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

100

100

80

90

100.00%

85

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

100

217

80

80

40.55%

85

Jumlah LSM

217

217

217

88

30.00%

217

LPM Berprestasi

70

35

40

12

100.00%

50

PKK aktif

100

242

100

100

100.00%

100

Posyandu aktif

100

100

100

100

100.00%

100

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

90

102

75

75

100.00%

80

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

90

100

60

60

100.00%

70

1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


2


II - 78


9 kantor Ket.Pangan

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Urusan

PERPUS TAKAAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KEARSIPA N

STATI STIK

1



4

Buku "kabupaten dalam angka"

Indikator

Jenjang/ Jenis



Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

ada

ada

ada

ada

100.00%

ada

Buku "PDRB kabupaten"

ada

ada

ada

ada

100.00%

ada

Pengelolaan arsip secara baku

70%

13,6

40

40

100.00%

50%

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

100%

50

80

80

100.00%

100%

Tersimpannya arsip inaktip dan statis

100%

30

35

35

100.00%

40%

Jumlah jaringan komunikasi

13

12

13

13

100.00%

13

Jumlah surat kabar nasional/local

18

15

18

18

100.00%

18

Jumlah penyiaran radio/TV local

57/2

44/1

49/2

49/2

100.00%

51/2

Jumlah penyiaran TV local

1

1

1

1

100.00%

1

Web site milik pemerintah daerah

1

1

1

1

100.00%

1

Jumlah perpustakaan

3

1

1

1

499.54%

3

66,739

32909

57653

288000

95.74%

60.535

2

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun


3

II - 79


9 BAPPEDA

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Dishub kominfo

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Urusan

KEHUTANAN

PERTANIAN

1



4

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Indikator

Jenjang/ Jenis



Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

77500

56575

58610

56112

100.42%

64.700

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

69.03

65,22

65,03

65,30

93.75%

66,33

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

49.1

46,59

49,27

46,19

85.41%

49,30

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

9.17

8,19

9,05

7,73

103.11%

9,12

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

4.36

3,8

3,86

3,98

103.10%

4,03

Cakupan bina kelompok petani

26.95

26,6

26,15

26,96

100.00%

26,55

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1.1

1,03

1,05

1,05

100.00%

1,07

Kerusakan Kawasan Hutan

0.03

0,04

0,04

0,04

142.06%

0,04

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

1.09

1,63

1,07

1,52

108.17%

1,07

2


3

II - 80


9

Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan

Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan

Urusan

Indikator

4



Target RKPD

Realisasi RKPD

5

6

7

8 (7/6)

4.04

4,425

4,04

4,37

166.91%

4,04

Dinas Perindustrian, Perdagangan &Pertambangan

1,046,318

401968

786114

1312092

248.49%

864.725

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kunjungan wisata Mancanegara

27,202

42933

20437

50783

115.09%

22.481

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3.71%

4,25

3,71

4,27

109.09%

3,71%

Produksi perikanan

70,388

41773

60810

66340

100.00%

63.242

30.5

29,45

29,6

29,6

145.95%

29,9

Cakupan bina kelompok nelayan

57

32

37

54

114.29%

44

Jumlah nelayan yg dapat bantuan pemda pd thn n

13

13

7

8

108.39%

9

Produksi perikanan kelompok nelayan

388.8

135,1

137,1

148,6

115.20%

260,4

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

23.84

23,80

23,81

27,43

106.03%

23,82

2

ENER GI DAN SUMB ER DAYA MINE RAL

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

P A R I W IS A T A

Kunjungan wisata Domestik

KELAUTAN DAN PERIKANAN


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%)

1

PER DA GA NG AN

Jenjang/ Jenis


Konsumsi ikan


3

II - 81

9

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perdagangan Perindustrian dan

Urusan

TRA NS MIG RAS I

PERINDUSTRIAN

1



4

Ekspor Bersih Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Indikator

2

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri. Cakupan bina kelompok pengrajin Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)


Jenjang/ Jenis

3




Target RKPD

Realisasi RKPD


5

6

7

8 (7/6)

22,144,93 4

155015 29

171623 08

18197011

100.00%

18.823.187

36 kelompok

24

27

27

108.45%

30 kelompok

5.71

5,67

5,68

6,16

160.83%

5,69

7.50%

5,5

6,0

9,65

134.43%

6,5%

4.88

4,84

4,85

6,52

100.00%

4,86

45 Sentra

11

16

16

83.35%

25 Sentra

Dinas Koperasi dan UMKM

21.15

60,19

17,66

14,72

18,94


II - 82

9 Pertambangan

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Pertambangan


II - 83

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.

Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tabel 2. 52. Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya Isu Strategis Ekonomi

No Nasional

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kondisi fundamental makro ekonomi nasional masih relative kuat dalam menghadapi krisis eropa Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan masih diatas 6% Indonesia menjadi salah satu negara dengan GDP perkapita tertinggi di dunia tahun 2012 (peringkat 15) Kesiapan indonesia dalam mengahadapi MEA masih terkendala kualitas SDM dan infrastruktur Masih banyaknya penambangan dan penebangan liar dikawasan hutan dan orientasi ekonomi yang belum memperhatikan lingkungan

Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur masih ditopang oleh konsumsi masyarakat

Struktur ekonomi Banyuwangi ditopang oleh sektor Primer dan Tersier

Pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mendekati Jawa Timur

Konstribusi Jatim terhadap PDB merupakan peringkat kedua setelah DKI

Kabupaten Banyuwangi berkonstribusi besar dalam pertanian Jawa Timur

Jatim telah berupaya meningkatkan perdagangan antar pulau dengan menempatkan perwakilan dagangnya di beberapa provinsi Pembangunan ekonomi Jatim dalam RPJMD telah memasukan aspek lingkungan namun belum terimplementasi secara optmal

Demonstrasi buruh masih kerap terjadi meskipun regulasi terhadap peningkatan UMR berdasarkan kriteria hidup layak sudah mulai diimplementasikan

TPT jatim masih menjadi permasalahan khususnya dibeberapa wialyah

Peringkat investasi Indonesia masih relative baik meskipun perlu ditingkatkan

Investasi masih terkendala permasalahan birokrasi dan infrastruktur

Reformasi birokrasi belum berjalan sepenuhnya dan

Belum sepenuhnya kebijakan antar daerah dan provinsi


Kabupaten Banyuwangi

Masih belum tertatanya berbagai aspek dalam upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan MEA

Pembangunan berwawasan lingkungan masih terkendala berbagai hal

TPT Kabupaten Banyuwangi masih tinggi

Investasi masih terkendala aspek perijinan dan birokrasi yang panjang. Masih belum sinerginya program pembangunan lintas dan antar sektoral

II - 84

Isu Strategis Ekonomi No Nasional

9.

10.

2.3.2.

Jawa Timur

masih maraknya korupsi

terintegrasi dan bersinergi

Peringkat inovasi Indonesia no 50 tahun 2012 masih lebih rendah dibandingkan beberapa Negara di ASEAN

Kualitas SDM yang dicirikan oleh IPM masih relatif tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain

Tingkat kemiskinan dan capian indicator MDGs Indonesia lainnya masih belum memenuhi target

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar selain ketimpangan antar wilayah

Kabupaten Banyuwangi

IPM Kabupaten Banyuwangimasih rendah dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur Meskipun angka kemiskinan semakin menurun namun masih perlu terus dikurangi

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Tabel 2. 53. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No 1.

2.

Urusan Pendidikan

Kesehatan

Permasalahan Masih tingginya angka buta aksara Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD Masih relatif tinginya angka mengulang tingkat Sekolah Dasar Masih relatif tingginya angka DO tingkat SLTP Masih relatif tinggi angka D/O pada jenjang SLTA Masih rendahnya angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA 7. Masih terjadinya disparitas kualitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaaan 8. Rendahnya APK PAUD 9. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan pendidikan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

10. Kualitas sumber daya manusia pendidikan yang belum memadai dan merata. 11. Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan 1. Masih kurangnya tenaga Perawatan, tenaga Administrasi dan tenaga Penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 2. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng saat ini berbentuk SKPD-BLUD, tetapi dalam pencairan Anggaran belum menggunakan pencairan sistem BLUD, sehingga kurang fleksibel untuk mengatasi hal-hal yang sangat mendesak dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PPK-BLUD 3. Kurangnya sarana Transportasi untuk merujuk pasien, baik rujukan Horisontal antar Rumah Sakit didalam Kabupaten Banyuwangi maupun Rujukan Vertikal ke Rumah Sakit yang lebih tinggi di luar kota, karena sarana Ambulance sudah tidak memenuhi syarat lagi


II - 85

No

Urusan

3.

Pekerjaan Umum

4.

Perumahan Rakyat

5.

Penataan Ruang

6.

Perencanaan Pembangunan

7

Perhubungan

8

Lingkungan Hidup

9

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan 4. Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan cakupan layanan belum ideal 5. Rendahnya PHBS masyarakat 6. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kesehatan 7. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan 1. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional urusan kebina margaan. 3. Luasnya coverage wilayah Kabupaten Banyuwangi. 4. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan penyediaan infrastruktur jalan 1. Minimnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman 2. Minimnya penyediaan utilitas lingkungan permukiman 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi pemanfaatan tata ruang. 2. Rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang , tata bangunan dan lingkungan. 3. Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang. 1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) 2. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses perencanaan 3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun masing-masing SKPD Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus uji laik jalan kendaraan (KIR) 1. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan hidup, terlihat banyaknya masyarakat yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah dan material di sungai, begitu juga dengan lingkungan yang masih banyak terlihat kurang terawat dan tertata dengan baik 2. Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan terutama yang menghasilkan limbah sehingga keadaan lingkungan masih banyak yang tercemar dan banyak pengaduan masyarakat adanya pencemaran lingkungan 3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan komplek, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan. 4. Banyaknya perubahan terhadap kulitas lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat 5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, terutama masyarakat dekat bantaran sungai. 6. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup masih belum dilaksanakan secara maksimal. 7. Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan masih lemah. 1. Permasalahan dalam hal kelancaran pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya pengajuan pelayanan se Kabupaten


II - 86

No 10.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1. 2.

3.

11

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.

12

Sosial

1. 2. 3.

4. 5.

13

Ketenagakerjaan

14

Koperasi dan UKM

Permasalahan Banyuwangi sedangkan tenaga yang tersedia sangat terbatas Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi Masih tingginya budaya patriarki dan ketimpangan gender serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Keterlibatan peran organisasi permpuan dalam pengambilan kebijakan belum optimal sehingga peran organisasi perempuan dalam pembanguna belum terlaksana secara maksimal Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi garis komando ke bawah (tingkat kecamatan) terputus, karena tidak ada UPTB sebagai tenaga pengendali lapangan terhadap PLKB, selain itu disebabkan karena purna tugas (pensiun), meninggal, mutasi ke SKPD yang lain dalam rangka promosi jabatan dan tidak ada penerimaan PLKB baru. Kinerja Tenaga TKSK dan PSM Tingkat lanjut masih belum optimal mengantisipasi permasalahan sosial di wilayahnya Program dan kegiatan masih belum bisa mengcover seluruh masalahmasalah social yang terjadi. Update data PMKS belum maksimal Belum adanya rumah singgah di Kab. Banyuwangi, sehingga pemulangan orang terlantar sampai ketempat tujuan harus beristirahat di Stasiun Kereta Api Perlu dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan wadah ketrampilan bagi pencari kerja untuk hidup lebih mandiri Minimnya alat transportasi yang belum dimiliki guna kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat yang terganggu karena menunggu kendaraan untuk penyaluran bantuan bencana

1. Para Pencari Kerja masih banyak yang menunggu lowongan kerja pada sektor informal, artinya ketertarikan pada sektor wirausaha masih menjadi minim. 2. Banyak perusahaan tidak melaporkan tenaga kerja yang sudah direkrut sehingga kesulitan data pencari kerja yang sudah ditempatkan. 3. Kurangnya animo perusahaan dalam memberikan informasi bursa tenaga kerja perusahaannya. 4. Pelaksanaan masih relatif kurang karena hanya 2 bulan sehingga sasaran kurang memadai. 1. Belum optimalnya peran kelembagaan gerakan koperasi 2. Koperasi yang dapat melaksanakan RAT baru 79,68 persen 3. Rendahnya penguasaan manajemen dan teknologi informasi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM 4. Minimnya akses dan fasilitas permodalan bagi koperasi dan pelaku UMKM 5. Masih kurangnya peran koperasi dalam mendukung pengembangan dan penguatan UMKM 6. Belum optimalnya peran klinik UMKM 7. Belum optimalnya pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku UMKM 8. Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk UMKM dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain 9. UMKM masih kesulitan dalam mencari akses/pangsa pasar untuk


II - 87

No

Urusan

15

Penanaman modal

16

Kebudayaan

17

Kepemudaan dan Olahraga

18

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

Permasalahan memasarkan produk-produknya 10. Rendahnya penguasaan manajemen bagi pengelola koperasi 11. Minimnya fasilitas permodalan bagi pelaku usaha koperasi 12. Masih adanya permodalan dalam tahap musyawarah 1. Rendahnya kualitas dan profesionalisme petugas di lapangan. 2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat atau pelaku usaha untuk melakukan pengurusan terkait izin. 3. Masih rendahnya kesadaran PMA dan PMDN untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) 1. Masih terbatasnya tenaga ahli yang mumpuni di bidang Pengelolaan benda koleksi museum 2. Sarana pengembangan seni, adat dan tradisi masih sangat terbatas 3. Pengelolaan lembaga-lembagakesenian daerah masih lemah 4. Sarana pengembangan seni, budaya, adat/tradisi masih sangat terbatas 5. Masih terbatasnya tenaga ahli yang mumpuni di bidang Pengelolaan benda koleksi museum dan cagar budaya 1. Belum validnya data pemuda dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi. 2. Kerja sama dengan fihak ketiga belum maksimal. 3. Setiap kecamatan belum memiliki gedung olahraga/Balai kegiatan Pemuda. 1. Masih adanya gejolak yang sering timbul di masyarakat, akibat informasi yang kurang jelas yang dapat memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Minimnya alat transportasi yang belum dimiliki kantor BPBD, sehingga berakibat pada kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat yang terganggu karena menunggu kendaraan untuk penyaluran bantuan bencana 3. Minimnya sumberdaya yang dimiliki sementara tugas penanggulangan bencana kadang tidak dapat diprediksi belum lagi perlunya staf untuk selalu bersiaga di posko yang ada 4. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap peraturan perundangundangan tentang kebencanaan 1. Volume dan beban tugas yang cukup besar serta terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Akuntan, Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Aset, PPNS dan Auditor). 2. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan SKPD yang ada mengingat jumlah aparatur pengawas /auditor terbatas. 3. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada sekolah SMPN, SMAN / SMKN untuk prosentase cakupan pembinaan dalam satu tahun masih kecil mengingat keterbatasan aparatur pengawas yang ada. 4. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalisme tenaga pengawas/auditor dan aparatur pemerintah. 5. Masih kurangnya tingkat pemahaman pengguna jasa pelayanan kepegawaian terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian. 6. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat kompleksnya tugas dan tanggungjawab pelayanan


II - 88

No

Urusan

20

Ketahanan Pangan

21.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.

Kearsipan

23.

Komunikasi dan Informatika

24.

Perpustakaan

25.

Pertanahan

1.

Pertanian

Permasalahan kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat. 1. Keamanan pangan belum menjadi fokus / perhatian utama di masyarakat, utamanya pelaku usaha produk- produk pangan 2. Belum maksimalnya upaya menuju kemandirian pangan daerah 1. Belum maksimalnya peran pemerintahan desa/ Kelurahan dalam fungsi pelayanan publik, regulasi dan pemberdayaan Masyarakat. 2. Belum maksimalnya kemampuan pemerintah desa/ kelurahan, kelembagaan dan keswadayaan serta gotong royong dalam program pemberdayaan masyarakat. 3. Belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik membuat realisasi anggaran masih tergantung pada petunjuk teknis yang proses penetepannya melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi. 1. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai terutama kurang tersedianya depo penyimpanan arsip yang layak, sehingga arsip SKPD yang telah dikirim ke Depo Arsip tidak dapat diolah dan disimpan dengan baik 2. Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah arsip 3. Belum adanya pejabat Arsiparis 1. Kurangnya Kesadaran diri masyarakat akan pentingnya penataan frekuensi radio. 2. Keterbatasan sumber daya manusia dibidang Teknologi dan Informasi yang mendukung pelaksanaan E-Government pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, baik dalam kualitas SDM maupun kuantitas yang menangani permasalahan IT. 3. Kurangnya sarana prasarana Teknologi Informasi sehingga kinerja penyebarluasa informasi kurang maksimal. 1. Kurangnya SDM yang menangani pelayanan perpustakaan . 2. Kurangnya jenis dan jumlah buku bacaan perpustakaan 3. Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus hak atas tanah. 2. Rendahnya pengetahuan dalam proses ijin penggunaan pemanfaatan tanah. 3. Masih tingginya okupansi masyarakat terhadap tanah-tanah negara 1. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian 2. Kurang optimalnya peran penyuluh/pendamping pertanian 3. Belum optimalnya pemanfaatan akses pasar dan permodalan 4. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian 5. Belum imbangnya tambahan biaya usaha tani dengan harga yang diterima petani, sehingga menyebabkan NilaiTukarPetani (NTP) masih rendah 6. Terbatasnya modal, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi pasar, lemahnya kelembagaan petani menyebabkan daya saing rendah 7. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sempitnya luas areal kepemilikan petani dan menurunnya kesuburan tanah 8. Terjadinya anomali iklim, tanpa penguasaan untuk menanggulanginya mengakibatkan peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)


II - 89

No

Urusan

2.

Kehutanan

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan 9. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan hasil panen menjadi produk olahan 10. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan pertanian dengan kegiatan pembangunan lainnya 11. Belum optimalnya peran Penyuluh/Penmping pertanian 12. Belum optimalnya koordinasi antara lembaga pemerintah, Swasta dan kelompok tani 1. Kurangnya ketersediaan benih bermutu 2. kelembagaan kelompok tani kehutanan belum sepenuhnya berjalan sesuai fungsinya 3. Fluktuasi harga kayu pada saat panen raya 4. Pengelolaan sumberdaya alam yang masih kurang peduli terhadap dampak lingkungan 5. Kurang optimalnya usaha konservasi sumberdaya alam 6. Perubahan iklim global yang tidak dapat diprediksi menyebabkan kekurangan air di lahan tanam 7. Abrasi pantai karena gelombang pasang dan ulah manusia 8. Pengawasan terhadap Pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang optimal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan 9. Kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi hutan dan lahan masih rendah, sehingga mengancam kelestarian hutan dan menimbulkan bencana 10. Alihfungsi komoditi tanaman perkebunan tahunan ke tanaman musiman pada Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan area tangkapan air hujan tidak berfungsi sebagai penahan air permukaan, sehingga mengakibatkan banjir dan penurunan debit air 1. Dari pengawasan kegiatan usaha pertambangan diperoleh hasil bahwa selain banyak usaha pertambangan yang tanpa ijin, juga sangat berpotensi merusak lingkungan. 2. Masih tingginya tingkat konsumsi terhadap energi yang tidak terbarukan 3. Penggunaan energy tak terbarukan masih belum efisien 4. Belum optimalnya penggunaan energy terbarukan 5. Maraknya pertambangan tanpa izin ( PETI ) 6. Belum optimalnya pengelolaan air bawah tanah ( ABT )


II - 90

No 4.

Urusan Pariwisata

Permasalahan 1. SDM yang ada belum berjalan secara optimal 2. Sulitnya transportasi munuju lokasi obyek wisata 3. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata 4. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata 5. Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan umum (RHU) dan maupun Hotel / rumah makan melaporkan kunjungan wisata 6. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan 7. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan Mass media 8. Belum maksimalnya akses menuju obyek wisata dan sarana/prasarana obyek wisata 9. Rendahnya SDM pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata 10. Belum mantapnya koordinasi para pengelola dan pelaku pariwisata 11. Belum maksimalnya promosi dan pemanfaatan destinasi wisata 12. Belum maksimalnya upaya integrasi kegiatan antar destinasi wisata dalam daerah dan kerjasama luar daerah

5.

Kelautan dan Perikanan

1. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan antara lain tidak 2. 3. 4.

6.

Perdagangan

1.

2.

3.

memiliki SIUP/SIPI atau sudah kadaluarsanya SIUP/SIPI yang dimiliki. Menurunnya SDI di Selat Bali sebagai akibat overfishing, pencemaran air laut, cara penangkapan yang tidakramahlingkungan. Kurangnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan Belum optimalnya kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan budidaya Belum terbentuknya BPSK untuk penyelesaian pengaduan konsumen sehingga pengaduan konsumen belum tertangani dengan baik sesuai peraturan perundangan. Solusinya adalah merencanakan dan menganggarkan sosialisasi dan pembentukan BPSK sekaligus mengadakan recruitmen personil BPSK pada tahun 2013 Pameran yang telah diikuti kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal menjadi sarana promosi baik produk unggulan maupun potensi Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan. Belum memiliki peralatan untuk uji kadar bahan kimia berbahaya untuk makanan

7.

Perindustrian

1. Kualitas dan daya saing produk IKM yang masih rendah dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain. 2. Cakupan pemasaran produk-produk IKM khususnya industri rumah tangga masih sangat terbatas di wilayah lokal sekitar domisili IKM tersebut. 3. Masih kurangnya penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku IKM 4. Masih banyak IKM yang visible tapi belum bankable sehingga masih kesulitan dalam mengakses kredit dari perbankan

8.

Transmigrasi

1. Di daerah lokasi transmigrasi masih terdapat sarana air bersih yang kurang memadai


II - 91

No

Urusan

Permasalahan 2. Lokasi transmigrasi ada yang masih relatif jauh dari ibukota kabupaten 3. Di lokasi transmigrasi tenaga pendidik/pengajar masih sangat kurang


II - 92

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents