- 8 - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

-8-

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

yang

utama

meliputi

aspek

geografi

dan

demografi,

aspek

kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih lanjut analisis dari masing-masing aspek dimaksud sebagaimana uraian berikut.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat 1110 BT – 1120 BT dan 70 LS – 80 LS, berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 2000C hingga 3500C. Rata-rata curah hujan pada Tahun 2014 di Kota Madiun antara 229 mm sampai 413 mm. Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun. Kota Madiun berada

di

tengah-tengah

Kabupaten

Madiun,

sehingga

wilayahnya

berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya: 1. perbatasan sebelah utara

: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun,

2. perbatasan sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, 3. perbatasan sebelah timur

: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan

4. perbatasan sebelah barat

: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan

Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

-9-

Sumber: madiunkota.go.id Gambar 2. 1. Peta Administratif Kota Madiun

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km2 yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km2, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km2 dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km2. Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan. Sementara itu, dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2013 sebanyak 207.381 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.090 jiwa, Kecamatan Manguharjo 62.086 jiwa, dan Kecamatan Taman 88.205 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 1. Jumlah Penduduk Kota Madiun per Kecamatan Tahun 2009 s/d 2013 No.

Kecamatan

Tahun/Jiwa 2009

2010

2011

2012

2013

1

Kartoharjo

54.071

54.473

55.332

55.970

57.090

2

Manguharjo

55.412

49.682

60.804

60.712

62.086

3

Taman

79.532

80.031

85.951

86.575

88.205

Total

189.015

184.186

202.087

203.257

207.381

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2014

- 10 -

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir Tahun

2013

menunjukkan

bahwa

penduduk

terbesar

Kota

Madiun

merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 70.230 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya : a. tamat D-I/II 531 jiwa; b. tamat D-III 5.591 jiwa; c. tamat S-1 18.699 jiwa; d. tamat S-2 1.104 jiwa, dan e. tamat S-3 17 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2009 s/d 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009 s/d 2013

Uraian

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

2009

Penduduk Berdasarkan Pendidikan : Belum Sekolah; Tidak Tamat SD; Tamat SD; Tamat SLTP; Tamat SLTA; Tamat D-I/II; Tamat D-III; Tamat S-1; Tamat S-2; Tamat S-3.

2010

28.374 11.700 32.589 27.704 64.772 406 5.015 17.437 1.001 17

29.836 12.303 34.268 29.131 68.170 427 5.273 18.336 1.053 19

Tahun 2011 30.321 12.503 34.825 29.605 69.317 434 5.359 18.634 1.070 19

2012

Sept’2013

29.751 15.062 33.571 29.660 69.515 438 5.447 18.731 1.067 15

30.394 16.588 33.683 29.937 70.230 531 5.591 18.699 1.104 17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2014

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2013 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2009 s/d 2013

Uraian

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan : Belum/Tidak PRT Pelajar/Mahasiswa Pensiunan PNS TNI POLRI Jasa Karyawan Buruh Wiraswasta Lain-lain

2009

2010

Tahun 2011 2012

39.495 31.864 32.575 6.424 7.327 1.772 973 6.692 37.513 4.388 19.347 644

41.530 33.524 44.253 6.755 7.712 1.863 1.023 7.041 39.458 4.617 20.362 678

42.231 34.069 34.810 6.865 7.848 1.895 1.040 7.155 40.100 4.692 20.693 689

Sept’2013

39.935 34.131 37.768 6.692 7.709 1.901 1.040 8.918 40.920 4.900 18.753 590

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2014

39.525 34.560 40.077 6.655 7.708 1.938 1.062 7.723 41.871 5.054 20.039 562

- 11 -

Menurut jenis pekerjaan, selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, komposisi penduduk terbesar adalah penduduk yang belum/tidak bekerja. Namun tahun pada tahun-tahun berikutnya posisi terbesar diduduki oleh penduduk dengan pekerjaan sebagai karyawan. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Kota Madiun lambat laun memiliki SDM yang cukup memadai unuk masuk ke dalam bursa pasar tenaga kerja. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2009 s/d 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 4. Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2009 s/d 2013

PDRB (Rp) Harga Berlaku Harga Konstan 2013 7.327.602,22 2.640.372,65 2012 6.419.845,13 2.443.200,18 2011 5.689.253,62 2.266.725,63 2010 4.996.338,32 2.114.843,99 2009 4.380.550,11 1.977.780,63 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2014 Tahun

Pertumbuhan (%) 8,07 7,79 7,18 6,93 6,06

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Terlihat dari nilai PDRB pada Tahun 2009 atas dasar harga berlaku sebesar 4,38 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 7,33 triliun rupiah pada Tahun 2013. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai PDRB Kota Madiun naik sebesar 12,39 persen, dimana Tahun 2012 PDRB Kota Madiun sebesar 6,42 triliun rupiah. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang yang terjadi di Tahun 2013 dan naiknya nilai produksi di beberapa sektor ekonomi diantaranya sektor perdagangan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sektor angkutan dan komunikasi, serta sektor industri. Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2009 sebesar 1,98 triliun rupiah terus meningkat menjadi 2,44 triliun rupiah Tahun 2012. Tahun 2013 kembali meningkat menjadi 2,64 triliun rupiah atau meningkat sebesar 8,07 persen.

- 12 -

Di sisi lain, perkembangan pendapatan per kapita penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2009 pendapatan perkapita Kota Madiun sebesar Rp.25,71 Juta meningkat pada Tahun 2010 menjadi Rp.29,22 Juta. Dan peningkatan tersebut terjadi sampai Pada tahun 2012 dimana pendapatan perkapita Kota Madiun mencapai Rp.37,25 Juta meningkat dari Tahun 2011 yang sebesar Rp.33,09 Juta. Tabel 2. 5. Perkembangan Beberapa Agregat dan PDRB PerKapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Madiun Tahun 2009 s/d 2013 (Rp. Juta) No. 1 2 3

Uraian PDRB Penyusutan PDRN Pajak Tak 4 Langsung PDRN Atas Dasar 5 Biaya Faktor Produksi 6 PDRB Per Kapita 7 PDRN Per Kapita Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

2009 4.380.550,11 163.908,68 4.216.641,43

2010 4.996.338,32 182.355,91 4.813.982,41

2011 5.689.253,62 202.879,30 5.486.374,32

2012 6.419.845,13 225.712,51 6.194.132,62

2013* 7.327.602,22 251.115,50 7.076.486,71

100.815,14

113.401,51

127.559,23

143.484,49

161.397,95

4.115.826,29

4.700.580,90

5.358.815,09

6.050.648,13

6.915.088,76

25,71 24,15

29,22 27,49

33,09 31,17

37,25 35,11

42,09 39,72

170.406

170.694

171.929

172.351

174.114

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2014 ( 2013* : Angka Sementara )

Sementara itu, pendapatan perkapita yang dilihat dari PDRB ADHK lebih rendah dari pendapatan perkapita berdasarkan atas PDRB ADHB. Tren

yang

terjadi

selama

beberapa

tahun

terakhir

mengalami

peningkatan. Pada Tahun 2009 pendapatan perkapita Kota Madiun sebesar Rp.11,61 Juta, meningkat pada Tahun 2010 menjadi Rp.12,37 Juta. Peningkatan pendapatan perkapita tersebut juga terjadi pada tahuntahun selanjutnya, dimana pada Tahun 2011 meningkat mencapai Rp.13,18 Juta dan pada Tahun 2012 mencapai Rp.14,18 Juta. Tabel 2. 6. Perkembangan Beberapa Agregat dan PDRB PerKapita Atas Dasar Harga Konstan Kota Madiun Tahun 2009 s/d 2013 (Rp. Juta) No. 1 2 3

Uraian PDRB Penyusutan PDRN Pajak Tak 4 Langsung PDRN Atas Dasar 5 Biaya Faktor Produksi 6 PDRB Per Kapita 7 PDRN Per Kapita Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

2009 1.977.780,63 78.967,79 1.898.812,84

2010 2.114.843,99 83.857,61 2.030.986,38

2011 2.266.725,63 89.050,21 2.177.675,41

2012 2.443.200,18 94.564,35 2.348.635,82

2013* 2.640.372,65 100.419,93 2.539.952,72

46.863,63

49.668,03

52.640,25

55.790,33

59.128,91

1.851.949,20

1.981.318,35

2.125.035,17

2.292.845,50

2.480.823,80

11,61 10,87

12,37 11,59

13,18 12,36

14,18 13,30

15,16 14,25

170.406

170.694

171.929

172.351

174.114

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2014 ( 2013* : Angka Sementara )

- 13 -

b. Fokus Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan masyarakat diukur dengan prosentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu: 1. Keluarga Pra-sejahtera, 2. Keluarga Sejahtera I, 3. Keluarga Sejahtera II, 4. Keluarga Sejahtera III dan 5. Keluarga Sejahtera III Plus. Seperti dapat dilihat sesuai dengan tabel berikut. Tabel 2. 7. Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun Tahun 2009 – 2013

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Pra KS 921 755 673 503 503 KS-I 7503 8025 7759 7805 7805 KS-II 15145 15247 14996 15643 15643 KS-III 23164 23080 23047 24244 24244 KS-III Plus 2126 2219 2392 2662 2662 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2013 Kategori

Secara umum diketahui bahwa jumlah keluarga miskin yang

mencakup Pra KS dan KS-I di Kota Madiun selama tiga tahun ini mengalami

penurunan.

Penduduk

dalam

kelompok

KS-I

sempat

mengalami peningkatan sebesar 7% di tahun 2010, akan tetapi angka tersebut kembali menurun di tahun 2011. Di tahun 2011, total jumlah keluarga Pra KS dan KS-I yakni sebesar 16,82% atau 8.432 KK. Angka ini dapat dikatakan cukup baik sebab telah memenuhi target RPJMD Kota Madiun Tahun 2009 – 2014 yang mencanangkan jumlah keluarga Pra KS dan KS-I kurang dari 20% dari jumlah penduduk Kota Madiun hingga tahun 2014 ke depan. Pencapaian lain di Tahun 2012 adalah mayoritas penduduk Kota Madiun berada dalam kelompok KS-II dan KS-III. Di tahun tersebut, total penduduk yang tergolong KS-II mencapai 30,75% atau 15.643 Kepala Keluarga (KK), dan kelompok KS-III sebesar 46,82% atau setara dengan 24.244 Kepala Keluarga (KK). Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya di mana kelompok KS-III mencapai 46,76% atau setara dengan 23.047 Kepala Keluarga (KK). Selain itu, jumlah penduduk KS-III plus juga meningkat 1,14% dibandingkan dengan tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan penduduk Kota Madiun lebih baik dari tahun sebelumnya.

- 14 -

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS).

Indikator

ini

membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukan

komitmen

pemerintah

Kota

Madiun

dalam

upaya

mengentaskan Kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha.

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Terhadap Jumlah Penduduk 1,52%

1,48% 1,18%

2009

2010

2011

1,19%

2012

1,12%

2013

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, Tahun 2013 Gambar 2. 2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap Jumlah Penduduk Kota Madiun Tahun 2009 – 2013

Pada Tahun 2013, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Madiun mencapai 1,12% dari total penduduk Kota Madiun. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,7% dibandingkan dengan PMKS di Tahun 2012. Dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada pada Tahun 2013, semua telah mendapat penanganan dari pemerintah Kota Madiun. Penanganan PMKS di Tahun 2013 meliputi pembinaan, pengiriman ke panti rehabilitasi sosial dan pemulangan ke tempat asal/keluarga apabila Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut berasal dari hasil sidak di jalanan. Selain itu, persentase PMKS terhadap jumlah penduduk setiap tahun memiliki tren penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat Kota Madiun yang mengalami masalah kesejahteraan sosial menurun semenjak Tahun 2009.

- 15 -

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam even regional dan nasional, jumlah event/kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Tahun 2013 meningkat dibandingkan Tahun 2012, yaitu 4 kali even yang diantaranya: a. Festival Pedalangan, b. Festival Karya Tari, c. Lomba Bina Kreatifitas SDLB dalam rangka Hari Anak Nasional dan d. Pekan Seni Pelajar yang terdiri dari 8 jenis lomba Tingkat SD/MI, 6 jenis lomba tingkat SMP, dan 4 jenis lomba tingkat SMA. Di sisi lain, dalam mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan event seni budaya dalam Tahun 2013 sebanyak 8 even. Hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang juga hanya 8 even, diantaranya: a. Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Madiun, b. Grebeg maulud Nabi Muhammad Saw, c. Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD dan SMP, d. Pembinaan Seniman, e. Pentas Seni Secara Periodik, f. Lomba Keroncong dan Campursari Tingkat Kota, g. Pentas Dalang Kecil, dan h. Pagelaran Wayang Kulit. Indikator

ini

menunjukkan

jumlah

even

seni

dan

budaya

yang

diselenggarakan oleh pemerintah secara tahunan. Semakin banyak even wisata,

seni

dan

budaya

mengindikasikan

semakin

meningkatnya

kehidupan budaya dan pariwisata di Kota Madiun, sekaligus menunjukkan kemampuan penyediaan kesempatan berkreatifitas di urusan seni budaya. Sementara itu, pembinaan generasi muda di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan dalam 6 (enam) kegiatan. Perkembangan prestasi olahraga pelajar pada Tahun 2013 di Tingkat Nasional belum ada, sedangkan prestasi olahraga pelajar untuk Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Kota Madiun memperoleh sejumlah 5 medali yang diantaranya berupa medali emas dan perak.

- 16 -

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Secara lebih spesifik, aspek pelayanan umum akan dijabarkan dalam fokus layanan urusan wajib dan pilihan sebagai berikut. 1. URUSAN PENDIDIKAN Perkembangan penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Madiun pada Tahun 2013 dapat dilihat dari sasaran dan indikator kinerja berikut:

a) Sasaran

Peningkatan

Pemerataan

dan

Perluasan

Akses

Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Non formal pada Tahun 2013 mencapai 25,25% atau mengalami peningkatan sebesar 1,76 poin apabila dibandingkan dengan APK PAUD Non Formal Tahun 2012 yang sebesar 23,49%. Untuk APK TK atau PAUD Formal mencapai 70.65% pada Tahun 2013, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0.51 poin apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 yang sebesar 70,14%. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yaitu lembaga PAUD baik yang diselenggarakan pada jalur

formal

maupun

nonformal.

Hal

ini

juga

menunjukkan

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yaitu jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang SD/MI capaian APK pada Tahun 2013 adalah 112,09% menurun 3,01 poin dari capaian Tahun 2012 yaitu 115,10%. Menurunnya capaian Tahun 2013 disebabkan berkurangnya jumlah siswa jenjang pendidikan dasar secara keseluruhan dari 21.596 siswa pada tahun 2012 menjadi 21.502 siswa dan disisi lain jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun pada Tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 19.182 orang dari jumlah penduduk pada Tahun 2012 yaitu 18.762 orang. Namun demikian capaian APK tetap di atas 100% yang artinya semua penduduk usia sekolah dasar di Kota Madiun telah mendapatkan pelayanan pendidikan dasar capaian di atas 100% ini disebabkan antara lain oleh:

- 17 -

1. makin meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dengan tersedianya dana BOS dari Pemerintah Pusat dan dana Penyelenggaraan Sekolah Dasar dari APBD Pemerintah Kota Madiun; dan 2. terdapat siswa dari luar Kota Madiun yang bersekolah di Kota Madiun. Untuk capaian APK SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2013 adalah 101.41%

menurun

13.58

poin

dibandingkan

dengan

capaian

Tahun 2012 sebesar 114.99%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun dari 9.487 orang menjadi 10.063 sedangkan jumlah siswa jenjang SMP Tahun 2013 lebih sedikit yaitu 10.205 siswa dibandingkan Tahun 2012 sejumlah 10.909 siswa. Namun demikian realisasi capaian APK ini di atas 100%. yang menunjukkan bahwa penduduk Kota Madiun usia SMP sudah terlayani pendidikan semua. Tercapainya APK di atas 100% tersebut selain didukung adanya program BOS dari dana APBN juga adanya program Penyelenggaraan SMP dari dana APBD Pemerintah Kota Madiun. Indikator kinerja APK Sekolah Menengah Atas yang meliputi SMA/MA/SMK pada Tahun 2013 capaiannya adalah 162,78% menurun sebesar 10,97 poin dibanding capaian Tahun 2012 sebesar 173,75%. Menurunnya

capaian

Tahun

2013

disebabkan

karena

adanya

penambahan jumlah penduduk usia 16 – 18, yang cukup banyak jika dibandingkan dengan penambahan jumlah siswa jenjang menengah. Namun demikian realisasi ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 132%. Capaian APK yang melampaui target ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti terdapat anak di bawah dan di atas usia 16 – 18 tahun yang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah dan terdapat penduduk dari luar Kota Madiun yang bersekolah di Kota Madiun terutama pada jenjang SMK. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Madiun masih menjadi rujukan pendidikan menengah bagi kabupaten di sekitarnya.

- 18 -

Untuk realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A capaiannya adalah 103,19% menurun 1,93 poin dibanding capaian Tahun 2012 yang sebesar 105,12%. Namun demikian realisasi ini masih melampaui target yang ditetapkan yaitu 100%. Realisasi APM di atas 100% menunjukkan bahwa banyak anak yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar sudah tepat usia. Hal ini juga disebabkan antara lain semakin meningkatnya pelayanan akses pendidikan anak usia dini baik PAUD formal ataupun PAUD Nonformal sehingga anak-anak yang berusia di bawah 7 Tahun mengenyam pendidikan terlebih dulu di jenjang pendidikan anak usia dini. Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B realisasi Tahun 2013 adalah 93,52% menurun 1,03 poin dibanding capaian Tahun 2012 yang sebesar 94,55%. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun lebih banyak jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah siswa. Untuk jumlah penduduk Tahun 2013 menjadi 10,063 dari Tahun 2012 yang sebesar 9.487 siswa, sedangkan disisi lain peningkatan jumlah siswa hanya sedikit. Realisasi APM di bawah 100% menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah tidak sesuai dengan usianya pada jenjang SMP, yaitu ada yang masih sekolah di jenjang SD ataupun sudah ada yang sekolah di jenjang SMA/SMK contohnya anak-anak yang bersekolah di program akselarasi. Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK mengalami penurunan dari 128,20% Tahun 2012 menjadi 102,48% pada Tahun 2013 namun tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Penurunan ini disebabkan karena secara keseluruhan jumlah siswa pendidikan menengah atas berkurang namun demikian justru mendekati capaian ideal yaitu 100% yang artinya penduduk bersekolah sudah sesuai dengan usia sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah. Capaian di atas 100% disebabkan adanya penduduk luar Kota Madiun yang bersekolah di Kota Madiun.

- 19 -

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Untuk usia Sekolah Dasar yaitu 7-12 Tahun capaian pada Tahun 2013 adalah 109.27% menurun 4 poin dari capaian Tahun 2012 yang sebesar 113.27%. Penurunan capaian ini disebabkan ada penurunan pada jumlah siswa, namun demikian tetap melampaui target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian di atas 100% menunjukkan bahwa penduduk dengan usia sekolah dasar atau 7-12 tahun sudah tertampung semua pada sekolah jenjang pendidikan dasar baik SD ataupun SMP. Untuk APS usia sekolah menengah pertama yaitu 13-15 tahun pada Tahun 2013 realisasinya sebesar 106,76% menurun dibanding dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 135,61%. Namun demikian capaian tersebut masih di atas 100% yang menunjukkan bahwa sudah semua penduduk usia sekolah menengah pertama atau 13-15 tahun bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan baik jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapatkan akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs ataupun SMA/SMK dan capaian yang melebihi 100% dikarenakan ada siswa pada usia sekolah pendidikan dasar yang berasal dari luar Kota Madiun. Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah Tahun 2013 mencapai 114,19% menurun 21,42 poin jika dibanding capaian Tahun 2012 yang sebesar 135,61%. Namun capaiannya masih di atas 100% yang menunjukkan bahwa semua penduduk usia 16 – 18 tahun sudah terlayani akses pendidikan di berbagai jenjang sekolah baik SD, SMP ataupun SMA dan SMK. Capaian yang melebihi 100% dikarenakan ada siswa pada usia sekolah pendidikan menengah yang berasal dari luar Kota Madiun. Angka rasio siswa SMK dibanding SMA adalah 60:40 sama dengan capaian Tahun 2012 atau masih belum memenuhi target RPJMD yaitu 70:30. Hal ini disebabkan kurangnya minat penduduk Kota Madiun untuk bersekolah di jenjang SMK dan lebih berminat untuk sekolah di SMA dan penduduk luar kota cenderung ke SMK dan juga pada Tahun 2013 penduduk luar Kota Madiun yang sekolah di SMK berkurang sehingga mempengaruhi jumlah siswa SMK yang cukup signifikan.

- 20 -

b) Sasaran Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Indikator kinerja prosentase guru, kepala sekolah dan pengawas bersertifikat capaiannya pada Tahun 2013 sebesar 70,70% mengalami peningkatan sebesar 4,70 poin dibanding capaian pada Tahun 2012 yang sebesar 66%. Kenaikan ini disebabkan karena setiap tahunnya ada tambahan guru yang lulus uji Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) dan mendapatkan sertifikasi pendidik. Pagu sertifikasi pendidik setiap tahunnya tergantung pada kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pemenuhan sertifikasi bagi guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Angka Melek Huruf Usia 15 tahun ke atas sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementrian Pendidikan Nasional dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Madiun usia 15 tahun ke atas sampai dengan usia 59 tahun semua bisa membaca. Indikator Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan adalah untuk mengetahui berapa besar penduduk yang telah mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Capaian Tahun 2013 adalah 30,68% turun 0,43 poin jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar

31,11%.

Sedangkan

untuk

capaian

Angka

Pendidikan

Menengah yang ditamatkan Tahun 2012 sebesar 34,20% dan Tahun 2013 turun menjadi 33,95%. Penurunan ini lebih disebabkan karena adanya kenaikan jumlah penduduk yang signifikan pada Tahun 2013 yaitu dari 203.257 jiwa pada Tahun 2012 menjadi 207.381 jiwa pada Tahun 2013, sedangkan jumlah penduduk yang tamat pendidikan

dasar

meningkat

menjadi

63.636

jiwa

dibanding

Tahun 2012 yang sebesar 63.231 jiwa, dan untuk yang tamat pendidikan menengah meningkat menjadi 70.414 jiwa Tahun 2013 dari Tahun 2012 yang sebesar 69.515 jiwa. Angka kelulusan (AL) SD/MI pada Tahun 2013 sudah mencapai 100% sama dengan capaian Tahun 2012. Untuk Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs capaiannya pada Tahun 2013 adalah 99,88% mengalami penurunan dibandingkan capaian Tahun 2012 yang sebesar 99,97%. Untuk tahun 2012 peserta yang lulus ujian nasional sebanyak 3.246 siswa dari 3247 siswa peserta Ujian Nasional. 1 (satu) siswa dinyatakan tidak lulus dikarenakan nilai akhirnya tidak memenuhi persyaratan kelulusan yaitu siswa SMP Terbuka. Untuk Tahun 2013 dari peserta sebanyak 3525 siswa yang tidak lulus sebanyak 8 orang dengan rincian siswa SMPN 8 sebanyak 1 orang, siswa SMPN 10 sebanyak 1 orang dan siswa SMP Terbuka sebanyak 6 orang.

- 21 -

Sedangkan untuk Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA capaian Tahun 2013 adalah 100% dengan jumlah peserta Ujian nasional sebanyak 4.823 siswa, capaian ini sama dengan capaian Tahun 2012. Angka Melanjutkan (AM) menunjukkan persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk Capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SLTP sampai dengan Tahun 2013 sudah melewati target RPJMD yang sebesar 100%. Capaian Tahun 2013 sebesar 102,46% menurun dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 111,54%. Namun capaiannya tetap di atas 100% dan capaian di atas 100% karena adanya siswa SD/MI yang berasal dari penduduk luar Kota Madiun. Angka Melanjutkan (AM) dari SLTP ke SLTA sampai dengan Tahun 2013 juga sudah melampaui target RPJMD yang sebesar 100% yaitu Tahun 2013 sebesar 145,18% menurun dari capaian Tahun 2012 yang sebesar 163,28%. Capaian di atas 100% karena adanya siswa SLTP yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK berasal dari penduduk luar Kota Madiun. Indikator kinerja akreditasi sekolah yang merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan pada satuan pendidikan. Capaian Tahun 2013 mencapai 97% meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 95,37%. Namun demikian capaian ini belum sesuai dengan target RPJMD yang sebesar 100% disebabkan karena adanya penambahan lembaga sekolah swasta pada baik pada jenjang TK, SD, SMP ataupun SMK pada Tahun 2011, Tahun 2012, dan Tahun 2013. Sesuai dengan salah satu persyaratan untuk akreditasi sekolah bahwa sekolah yang baru berdiri bisa diakreditasi setelah meluluskan siswanya. Sekolah baru tersebut terdapat pada jenjang Taman Kanak-kanak sebanyak 3 lembaga, SD sebanyak 1 lembaga, SMP sebanyak 1 lembaga, SLB sebanyak 1 lembaga dan SMK sebanyak 3 lembaga. Untuk semua satuan pendidikan dari jenjang Taman Kanakkanak

sampai

dengan

Sekolah

Menengah

yang

lama

sudah

melaksanakan akreditasi. Penetapan kuota lembaga yang diakreditasi setiap tahun ditentukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Jawa Timur dengan masa akreditasi 5 (lima) tahun sekali.

- 22 -

Sarana

Prasarana

Sekolah

memenuhi

Standar

Nasional

Pendidikan sampai dengan Tahun 2013 sudah mencapai 75% mengalami peningkatan 5 poin jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 70%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi bangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu di jenjang

pendidikan

dasar

dan

pendidikan

menengah

dengan

pembiayaan yang bersumber dari dana APBN (DAK), APBD Provinsi dan APBD

Pemerintah

Kota

Madiun.

Penyediaan

sarana

pendidikan

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan merupakan persyaratan bagi terselengaranya layanan pendidikan yang mendidik sesuai dengan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, teori pembelajaran konstruktif dan holistik, serta proses pembelajaran kontekstual. Penyediaan sarana belajar yang mendidik diperlukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam pembelajaran yang produktif. Kebijakan pengadaan

penyediaan dan

sarana belajar yang mendidik

rehabilitasi

ruang

belajar,

buku

mencakup

pembelajaran,

laboratorium, perpustakaan, dan sarana multimedia yang diperlukan untuk membantu peserta didik dan pendidikan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang produktif dan efektif. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sampai dengan Tahun 2013 mencapai 95% atau sebanyak 3741 guru dari jumlah keseluruhan sebanyak 3.931 guru baik PNS ataupun Non PNS. Capaian ini meningkat sebanyak 3,62% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 91,38%. Capaian Tahun 2013 ini sudah mencapai target RPJMD yang sebesar 95%. Sebagai suatu profesi maka kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan terus ditingkatkan sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu guru terus didorong untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang linear dengan mata pelajaran yang diampunya. Indikator kinerja Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar adalah untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini juga bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan jenjang perdidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Capaiannya adalah 38 yang berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 38 siswa. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi.

- 23 -

Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar capaian sampai dengan Tahun 2013 adalah 1 : 13 orang artinya satu orang guru menangani 13 siswa. Capaian ini sesuai target RPJMD yang sebesar 1 : 13 yang mengindikasikan bahwa ketersediaan tenaga pengajar pada jenjang pendidikan dasar di Kota Madiun sudah cukup bahkan di atas standar nasional karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah 1 guru berbanding 20 peserta didik. Sedangkan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sampai dengan Tahun 2013 mencapai 2 orang artinya 2 orang guru menangani 1 kelas/rombel sudah sesuai dengan target RPJMD. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Namun demikian dengan adanya regulasi baru untuk capaian ini sudah menunjukkan rasio yang melebihi standar nasional yang ditentukan karena

sesuai

dengan

Peraturan

Bersama

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 guru mengampu minimal 20 peserta didik/kelas. Untuk peserta Ujian Nasional yang memiliki nilai rata-rata 6,00 pada semua jenjang sampai dengan Tahun 2013 sudah terpenuhi. Untuk jenjang Sekolah Dasar rata-rata nilai ujian nasional pada Tahun 2013 adalah 7,40. dan capaian Tahun 2012 adalah 7,97. Untuk jenjang SMP nilai rata-rata Ujian Nasional pada Tahun 2013 adalah 6,47. dan capaian Tahun 2012 adalah 8,17, menurun namun masih di atas rata-rata 6.00. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah pada SMA capaian tahun 2013 untuk program IPA sebesar 7,41 dan program

IPS

sebesar

7,03.

mengalami

sedikit

penurunan

jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yaitu 8,41 untuk program IPA dan 8,02 untuk program IPS. Untuk SMK capaian Tahun 2013 adalah sebesar 6,95. menurun dari capaian pada Tahun 2012 yang sebesar 8,23. Indikator kinerja Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan menengah capaiannya pada Tahun 2013 adalah 48 artinya 1 lembaga menampung 48 orang (per 10.000 penduduk usia pendidikan menengah). Ini menunjukkan bahwa jumlah lembaga sekolah menengah yang ada di Kota Madiun mampu bahkan berlebih dalam menampung semua penduduk usia pendidikan menengah untuk bersekolah.

- 24 -

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah capaian pada Tahun 2013 adalah 10 orang dengan kata lain sudah memenuhi target RPJMD yang sebesar 1 : 13. Rasio ini mengindikasikan bahwa ketersediaan tenaga pengajar pada jenjang pendidikan menengah di Kota Madiun sudah mencukupi bahkan berlebih karena sesuai dengan Peraturan

Pemerintah

Nomor

74

Tahun

2008

tentang

Guru

menyebutkan bahwa jenjang SMA rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah 20 peserta didik : 1 guru, dan SMK 15 peserta didik : 1 guru. Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik capaian pada Tahun 2013 adalah sebesar 95% meningkat 2% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 93%. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya anggaran untuk kegiatan rehabilitasi bangunan pada jenjang SD dan SMP baik dana yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Dilihat dari jumlah ruang kelas SD dan SMP Negeri dan Swasta yang kondisi baik sebanyak 1146 dari jumlah total 1204. Sisanya sebanyak 58 rusak berat, sedang dan ringan dengan status milik dan bukan milik. Sedangkan untuk Sekolah pendidikan menengah kondisi baik sampai dengan Tahun 2013 mencapai 97% atau 554 ruang dari jumlah keseluruhan sebanyak 569 ruang. Capaian ini meningkat 1% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 96%. Tingkat buta aksara di atas usia 44 Tahun 2013 mencapai 0%, artinya sudah sesuai dengan target RPJMD. Capaian ini didukung dengan adanya program Pemberantasan buta huruf dengan metode Keaksaraan Fungsional (KF). Untuk

angka

putus

sekolah

pendidikan

dasar

capaian

Tahun 2013 adalah 0% mengalami penurunan jika dibanding dengan capaian Tahun 2012 yang masih sebesar 0,0031% atau sebanyak 1 siswa. Sedangkan angka putus sekolah pendidikan menengah capaian Tahun 2013 adalah sebesar 0,22% atau sebanyak 35 siswa mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 0,24% atau sebanyak 38 anak dengan berbagai alasan seperti bekerja mambantu orang tua, menikah ataupun mengundurkan diri. Memiliki sekolah RSBI di setiap jenjang pendidikan untuk Tahun 2013 adalah tidak ada atau nol karena sesuai dengan regulasi pemerintah yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang menetapkan Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional kembali menjadi sekolah reguler.

- 25 -

Untuk rasio buku terhadap siswa capaian Tahun 2013 yaitu 1 : 1, artinya satu buku untuk satu siswa sama dengan capaian Tahun 2012 dan sudah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Untuk prosentase guru berpendidikan S1 capaian Tahun 2013 adalah 95% meningkat sebanyak 3,62% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang sebesar 91,38%. Peningkatan ini disebabkan karena tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

c) Sasaran Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik Perkembangan pendidikan pada sasaran ketiga yaitu Penguatan tata kelola dan pencitraan publik dapat dilihat dari empat indikator kinerjanya. Indikator pertama yaitu Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis web capaiannya sampai dengan Tahun 2013 sudah mencapai 100% sesuai dengan target RPJMD. Pangkalan data dan informasi pendidikan merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi

terpadu

yang

memuat

seluruh

data

pendidikan

dan

menyediakan berbagai informasi pendidikan Tingkat Kota yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan peyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien. Tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional dimana semua bantuan blockgrant, BOS, Bantuan Siswa Miskin dan sertifikasi guru datanya bersumber pada Data pokok pendidikan. Data Pokok Pendidikan menjadi satu-satunya basis data bagi Kementrian Pendidikan Nasional dalam menentukan jumlah penerima dana BOS. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus diupdate terus menerus. Semua sekolah mulai jenjang SD, SMP dan SMA/SMK baik negeri ataupun swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan server Kementrian Pendidikan Nasional. Indikator Sekolah semua jenjang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sampai dengan Tahun 2013 sudah mencapai 100% sesuai dengan target RPJMD. Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah standar nasional. Penerapan MBS pada lembaga sekolah mulai SD, SMP dan SMA/SMK harus memiliki perencanaan yang dintaranya terdiri dari :

- 26 -

1. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; 2. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan 3. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah. RKAS

harus

disetujui

dalam

rapat

dewan

pendidik

setelah

memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Untuk Kota Madiun semua sekolah sudah memiliki dokumen RKS, RKAS dan EOS. Indikator kinerja Komite sekolah berfungsi capaiannya sampai dengan Tahun 2013 sudah 100% sesuai dengan target RPJMD. Capaian ini dapat dilihat dari peran serta Komite Sekolah dalam mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagai lembaga mandiri mempunyai peran dalam ikut serta meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan berfungsi semakin baik sesuai dengan Perraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite sekolah. Salah satu peran aktif Komite dapat dilihat dari keikutsertaan dalam penyusunan RKAS sekolah. Peran serta komite sekolah harus selalu ditingkatkan mengingat dinamisnya perkembangan dunia pendidikan dan munculnya regulasi-regulasi baru di dunia pendidikan. Indikator Dewan Pendidikan Kota berfungsi dengan baik capaiannya adalah Baik sesuai dengan target RPJMD. Hal ini dapat dilihat

dari

semakin

banyaknya

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang melibatkan dan bersinergi dengan Dewan Pendidikan seperti kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan workshop komite sekolah yang dilaksanakan juga oleh Dewan Pendidikan.

- 27 -

2. URUSAN KESEHATAN Perkembangan sasaran penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Madiun pada lima tahun terakhir dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran sebagaimana berikut. a) Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) Pada Tahun 2013 UHH Kota Madiun mencapai 71,36 atau meningkat dari Tahun 2012 yaitu 71,29. Hal tersebut menunjukkan bahwa

kualitas

kesehatan

masyarakat

Kota

Madiun

semakin

meningkat, yang berarti pemerintah Kota Madiun telah berhasil meningkatkan

pemenuhan

distribusi

dan

ketersedian

fasilitas

kesehatan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat, juga dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. b) Meningkatnya Kualitas Penanganan KIBBLA (Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi Baru Lahir) Angka kematian ibu (AKI) melahirkan pada Tahun 2013 mengalami penurunan 1,01 poin per 100.000 kelahiran hidup, yaitu sebesar 73,99 pada tahun 2012 menjadi 72,91 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2013. Berdasarkan data tersebut, Kota Madiun telah mencapai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) ke-5, yaitu menurunkan angka kematian ibu hingga 102 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2015. Tabel 2. 8. Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan

No Uraian 1. Ibu Hamil 2. Ibu Bersalin 3. Kematian Ibu Bersalin 4. Angka Kematian (per 100.000 LH) Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013

2012 2.974 2.838 2 73,99

2013 3.017 2.880 2 70,50

Sampai Tahun 2013, jumlah kematian ibu di Kota Madiun sebanyak 2 orang, dengan penyebab kematian yang hampir sama dengan Tahun 2012. Penyebab yang memicu kematian ibu tersebut dikarenakan usia ibu hamil yang lebih dari 40 tahun dan obesitas dimana 2 hal tersebut merupakan faktor risiko kehamilan yang menyebabkan kematian. Selain itu, diperlukan kerjasama lintas sektor utamanya dalam hal penyuluhan KB untuk mencegah terjadinya

unmeet need (kehamilan yang tidak diinginkan) dan PUS 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu Sering).

- 28 -

Tabel 2. 9. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)

No Uraian 1. Bayi Lahir Hidup 2. Bayi Mati 3. Angka Kematian (per 1.000 LH) Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013

2012 2.703 34 12,58

2013 2.837 24 8,46

Angka kematian bayi pada Tahun 2013 sebesar 8,46 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun 3 (tiga) penyebab terbanyak kematian bayi tersebut adalah kelainan bawaan (33,33%); Asfiksia (25%) dan berat badan lahir rendah (BBLR) (20,8%). Jika dibandingkan antara AKB Tahun 2013 dengan target MDG’s (23 per 1000 kelahiran hidup), angka kematian bayi di Kota Madiun masih dibawah angka yang ditargetkan MDG’s. Tabel 2. 10. Perkembangan Status Gizi Balita Di Kota Madiun

2012 ∑ % 1. Balita Yang ditimbang 9.625 86,00 2. Balita BB Naik 5.267 63,12 3. Balita BGM 245 2,94 4. Balita Gizi Buruk 26 0,23 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013 No

Uraian

2013 ∑ 11.268 8.867 78 23

% 83,99 78,69 0,69 0,20

Prosentase balita yang ditimbang pada Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,85%, hal ini karena makin tingginya partisipasi masyarakat Kota Madiun untuk menimbangi balita diposyandu serta adanya kerjasama dengan HIMPAUDI untuk pemantauan status gizi anak balita melalui penimbangan tiap bulan di PAUD. Jumlah balita Bawah Garis Merah (BGM) dan balita gizi buruk juga mengalami penurunan. Hal ini karena pola asuh orang tua yang lebih memperhatikan makanan anak sehari-hari serta adanya bantuan pemberian makanan tambahan dari Pemerintah Kota Madiun. Tabel 2. 11. Perkembangan Persentase Cakupan Imunisasi Bayi

No Uraian 2012 1. HB 0 89,66 2. BCG 101,04 3. POLIO 1 102,53 4. DPT – HB 1 100,19 5. POLIO 2 100,97 6. POLIO 3 101,93 7. DPT – HB 2 97,99 8. DPT – HB 3 98,18 9. POLIO 4 101,60 10. CAMPAK 96,28 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013

% % % % % % % % % %

2013 98,77% 101,67% 104,64% 98,92% 98,59% 95,47% 95,66% 92,87% 93,43% 91,98%

- 29 -

Untuk menilai kelurahan sudah berhasil mencapai Universal Child Immunizatiun (UCI), maka cakupan 4 antigen sebagai indikator (BCG, DPT-HB3, POLIO 4 dan Campak) di kelurahan tersebut harus > 80%. Berdasar data tersebut sudah 100% kelurahan di Kota Madiun berstatus Kelurahan Universal Child Immunizatiun. c) Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun memberikan premi asuransi bagi masyarakat miskin. Berikut perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2012-2013 yang memperoleh jaminan kesehatan. Pada

Tahun

2013

program

jamkesmasda

berubah

menjadi

Jamkesmasta, dimana pemerintah Kota Madiun memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Kota Madiun yang tidak memiliki jaminan kesehatan, baik yang miskin maupun tidak miskin dengan fasilitas kelas III. Tabel 2. 12. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin yang Memperoleh Jaminan Kesehatan

No Uraian Satuan 2012 1. Jamkesmas Orang 20.861 2. Jamkesda Orang 35.000 3. Jamkesmasda Orang 35.070 4. Jamkesmasta Orang 0 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013

2013 28.717 35.000 0 133.196

Potensi sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Madiun untuk melayani penduduk Kota Madiun adalah seperti pada tabel berikut. Sarana pelayanan ini terdiri dari sarana milik pemerintah, swasta

maupun

masyarakat.

Pada

jumlah

apotek

mengalami

penurunan dikarenakan 3 apotek berubah status menjadi klinik dan 1 apotek tutup usaha. Tabel 2. 13. Potensi Sarana Pelayanan Kesehatan

No Jenis Fasilitas Kesehatan 2012 1. Rumah sakit pemerintah 2 2. Rumah sakit tentara 1 3. Rumah sakit swasta 3 4. Rumah sakit bersalin 3 5. Puskesmas 6 6. Puskesmas pembantu 18 7. Posyandu balita 272 8. Posyandu lansia 117 9. Klinik TNI AU 1 10. Balai pengobatan 7 11. Laboratorium Klinik 9 12. Apotek 67 13. Toko obat berijin 9 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013

2013 2 1 3 3 6 18 270 117 1 7 9 63 9

- 30 -

Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan untuk

mengetahui

kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan di Kota Madiun, pada Tahun 2013 mencapai skor 81,68 yang berarti mengalami peningkatan dari Tahun 2012 yaitu 81,09. Tabel 2. 14. Perkembangan IKM Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD Kota Madiun

Penyedia Jasa Layanan IKM Kesehatan Th.2012 RSUD Kota Madiun 78,53 Puskesmas Manguharjo 79,98 Puskesmas Banjarejo 80,51 Puskesmas Demangan 80,51 Puskesmas Patihan 78,80 Puskesmas Oro-oro ombo 81,11 Puskesmas Tawangrejo 79,14 Dinas Kesehatan 90,12 Rata-rata 81,09 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IKM Th.2013 80,04 79,99 80,55 81,09 78,83 81,77 79,14 91,15 81,68

Rasio tenaga medis yang ditargetkan 40 per 100.000 penduduk pada Tahun 2014, pada Tahun 2013 mencapai 33,75 per 100.000 penduduk atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh adanya tenaga memasuki masa pensiun dan sampai saat ini Kota Madiun belum mendapatkan alokasi untuk rekruitmen CPNS. Tabel 2. 15. Perkembangan Jumlah Tenaga Medis di Kota Madiun

No 1. 2. 3.

Uraian Satuan 2012 Dokter Umum orang 20 Dokter Gigi orang 9 Bidan orang 42 Jumlah 71 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013

2013 20 9 41 70

Berdasarkan rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka kecukupan tenaga kesehatan di Kota Madiun sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 16. Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Kota Madiun

Target per 100.000 Jumlah penduduk 1 Dokter Spesialis 9 5 2 Dokter Umum 30 34 3 Dokter gigi 11 10 4 Perawat 158 118 5 Bidan 75 67 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013 No

Uraian

Rasio per 100.000 penduduk 2,46 16,73 4,92 58,05 32,96

- 31 -

d) Meningkatnya

Kualitas

Pencegahan,

Pemberantasan

Penanganan Penyakit Pada Tahun 2013 terjadi peningkatan angka kesakitan akibat DBD, hal ini disebabkan pada awal Tahun 2013 indeks curah hujan di Kota Madiun cukup tinggi. Walaupun Indeks Curah Hujan tidak secara langsung

mempengaruhi

perkembangbiakan

nyamuk,

tetapi

berpengaruh terhadap curah hujan ideal. Curah hujan ideal artinya air hujan tidak sampai menimbulkan banjir dan air menggenang di suatu wadah/media yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk yang aman dan relatif masih bersih (misalnya cekungan di pagar bambu, pepohonan, kaleng bekas, ban bekas, atap atau talang rumah). Tersedianya air dalam media akan menyebabkan telur nyamuk menetas dan setelah 10 - 12 hari akan berubah menjadi nyamuk. Bila manusia digigit oleh nyamuk dengan virus dengue maka dalam 4 - 7 hari kemudian akan timbul gejala DBD. Tabel 2. 17. Perkembangan Pemberantasan Penyakit Menular di Kota Madiun

No 1.

URAIAN TB Paru a. Penderita Orang b. Kesembuhan (thn-1) % 2. DBD a. Penderita Orang b. Meninggal Orang 3. AFP/Lumpuh Layu krg 15 th Orang 4. Penderita HIV/AIDS Orang Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2013

2012

2013

139 91,37

166 95,42

47 2 2 37

110 1 1 52

Penemuan penderita HIV/AIDS mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan untuk menemukan seorang penderita HIV/AIDS harus didasarkan pada kesadaran suspect bahwa dirinya berisiko dan kesukarelaannya untuk memeriksakan diri di klinik VCT. Sehingga hal terpenting dalam penemuan penderita ini adalah

peningkatan

penjangkauan melalui kelompok berisiko dengan pendampingan dari kader HIV/AIDS. Angka kesembuhan TB Paru pada Tahun 2013 sebesar 95,42% meningkat

lebih

penyembuhan

baik

penderita

dari

Tahun

dipengaruhi

2012. oleh

Keberhasilan kegiatan

dalam

Paguyuban

TB,dimana para mantan penderita dan penderita TB berkumpul dan bersosialisasi untuk memberikan testimoni dan motivasi kepada para penderita TB baru untuk rutin minum obat. Motivasi sangat diperlukan dalam pengobatan TB, mengingat masa pengobatan TB yang cukup panjang yaitu 6-12 bulan secara terus menerus.

- 32 -

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu Tahun 2013 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan infrastruktur. Sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja seperti meningkatnya kualitas pelayanan Transportasi dan meningkatnya kualitas pelayanan drainase dan pengendalian banjir, sanitasi dan air bersih. a) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Capaian Pemerintah Kota Madiun dalam hal menyediakan sarana jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Madiun sudah terpenuhi. Dan pencapaian ketersediaan jalan

yang

memudahkan

masyarakat

per

individu

melakukan

perjalanan juga sudah terpenuhi. b) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi  Rasio panjang jalan dengan penduduk Data panjang jalan di Kota Madiun pada Tahun 2013 sepanjang 407.681 km dengan nilai Rasio Panjang Jalan dengan Penduduk sebesar 1.98 km/1000 penduduk.  Rasio luas jalan dengan luas wilayah yang tersebar di seluruh

bagian wilayah kota Rasio luas jalan dengan luas wilayah di Kota Madiun Tahun 2013, sebesar 5.44%. Untuk informasi lebih rinci mengenai total panjang jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 18. Perkembangan Jalan di Kota Madiun (km)

Uraian

2012

2013

Panjang Jalan Negara

15,984

15,984

Panjang Jalan Provinsi

0,58

0,58

Panjang Jalan Kota

403,327

407.681

Panjang Jalan Total

419,891

424.245

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2013

- 33 -

Dalam Rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah Melaksanakan langkahlangkah pemeliharaan jalan setiap tahunnya dintaranya : 1. kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistem pemeliharaan rutin, 2. kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala dan 3. kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Panjang jalan kota pada Tahun 2013 adalah 407.681 km, dengan 86,83% dari total panjang jalan kota dalam kondisi baik, 12,23% dari total panjang jalan Kota Madiun berada dalam kondisi sedang, dan sisanya sebesar 0,037% dalam keadaan rusak ringan. Peningkatan kondisi jalan tersebut disebabkan karena adanya upaya pemeliharaan jalan baik yang bersifat Rutin maupun Berkala. Tabel 2. 19. Jalan di Kota Madiun

JALAN NO

TYPE PERKERASAN

PANJANG RUAS KONDISI

KONDISI JALAN (KM)

Jalan Nasional di Kota Madiun 1 ASPAL a Baik 8.034 b Sedang 7.95 Rusak c Ringan Rusak d Berat TOTAL Jalan Provinsi di Kota Madiun 1 ASPAL a Baik 0,58 b Sedang Rusak c Ringan Rusak d Berat TOTAL Jalan Kotadi Kota Madiun 1 ASPAL a. Baik 353.975 b. Sedang 49.876 Rusak c. 1.5 Ringan Rusak d. Berat TANAH 2.33 Rusak Ringan TOTAL Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2013

PANJANG TYPE JALAN TOTAL (KM) 8.034 7.95 15,984 0,58

0,58 405.351

2.33 407.681

- 34 -

Dengan selesainya kegiatan pemeliharaan jalan, maka kegiatan penyelenggaraan jalan sekarang menjadi berubah penekanannya, jalan

yang

selesai

dibangun

ataupun

setelah

dilaksanakan

pemeliharaan berkala pada tahun sebelumnya akan mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur sehingga dari jalan kondisi baik menjadi kondisi sedang, kondisi KONDISI JALAN KOTA DI KOTA MADIUN sedang menjadi ((SK WALIKOTA TAHUN 2009 = 198.850 Km) + (SK GUBERNUR = 184.495 Km) + kondisi rusak ringan,MADIUN dan seterusnya. ( PEMUTAKHIRAN DATA s/d DESEMBER 2013 = 23,216 Km) )

450

Panjang Jalan (Km)

407.681

400

393.249

387.944

383.345

403.327 353.975 324.710

350

300

249.747

258.327

230.308 250

200

131.233

150

100

119.888 21.804

65.738

50

18.309 0.0

0.0 0

121.388

13.534 0.0

49.876

12.879 -

3.830 0.0

2009

2010

2011

2012

2013

Kondisi Baik

230.308

249.747

258.327

324.710

353.975

Kondisi Sedang

131.233

119.888

121.388

65.738

49.876

Kondisi Rusak Ringan

21.804

18.309

13.534

12.879

3.830

Kondisi Rusak Berat

0.0

0.0

0.0

-

0.0

383.345

387.944

393.249

403.327

407.681

TOTAL PANJANG JALAN

Tahun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2013 Gambar 2. 3. Perkembangan Jalan Kota dalam Kondisi Baik

Sedangkan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Tahun 2013 dilaksanakan pekerjaan : 1. Penambalan jalan berlubang, 2. Pengedukan Saluran, 3. Pengeprasan Bahu Jalan, 4. Pembersihan Trotoar, 5. Pembersihan semak disekitar jembatan, 6. Pemasangan trotoar keramik pada jembatan, Pengecatan Leuneng dan Kanstin. Pemeliharaan Rutin Jembatan merupakan bagian penting dari kegiatan pembinaan jalan untuk mengurangi atau mencegah laju kerusakan jalan yang lebih besar. Konstruksi jembatan yang telah dibangun sangat diperlukan pemeliharaan rutin yang terencana, terprogram dan dilaksanakan sesuai ketentuan teknis sebagaimana mestinya agar dapat memenuhi fungsi nilai manfaat yang diharapkan.

- 35 -

Dari program kerja kegiatan selama ini, dimana kondisi jembatan yang mantap adalah jembatan yang dipelihara secara terus menerus sepanjang tahun, yang dilaksanakan sesuai persyaratan teknis dan administrasi dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada peranan dan posisi pemeliharaan rutin jembatan pada saat ini dan akan datang serta berpedoman kepada pengalaman pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan di masa lalu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun khususnya pada bidang Bina Marga perlu mengambil langkah konkrit dalam pemantapan pemeliharaan rutin jembatan dengan melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas terhadap kinerja kemampuan pelaksana pekerjaan dilapangan. Diharapkan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dapat menghasilkan kinerja jembatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum jembatan yang ditetapkan, dengan pemanfaatan pendanaan secara efektif dan efisien serta penggunaan tenaga, material dan peralatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. c) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Drainase dan Pengendalian Banjir, Sanitasi, dan Air Bersih  Tinggi genangan yang terjadi Pada RPJMD target kinerja yang ditetapkan sampai Tahun 2014 adalah tinggi genangan yang terjadi adalah dibawah 30 cm dengan lama genangan maksimal 2 jam. Capaian kinerja Tahun 2013 lama genangan maksimal 2 jam mengalami penurunan jika dibanding Tahun 2012 yang lama genangan mencapai 3 jam.  Frekuensi terjadinya banjir Pada RPJMD target kinerja yang ditetapkan sampai Tahun 2014 adalah bebas banjir. Capaian kinerja sasaran sampai dengan Tahun 2013 yaitu 1 kali dalam setahun, itupun bukan banjir besar, melainkan genangan di beberapa tempat/wilayah, tidak di seluruh wilayah Kota Madiun. Tabel 2. 20. Perkembangan Saluran di Kota Madiun Tahun 2012-2013 (meter)

Tahun 2012 Saluran Sekunder 59.686,00 Saluran Primer 14.884,00 Rehabilitasi Saluran Primer 235,00 Rehabilitasi Saluran Sekunder 2.270,70 Pembangunan Saluran 465,30 Sekunder Total Saluran Primer 14.884,00 Total Saluran Sekunder 60.151,30 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2013

2013 60.151,30 14.884,00 664,00 4.457,00 2.114,00 14.884,00 62.265,30

- 36 -

Saluran eksisting pada Tahun 2012 yang digunakan untuk melayani drainase wilayah Kota Madiun adalah sepanjang 60.151,30 m. Dari total panjang tersebut, pada Tahun 2013 di rehabilitasi sepanjang 2.270,7 m berupa perbaikan dan perubahan dimensi. Pada 2013 dibangun saluran baru sepanjang 2.114 m dimana total pembangunan dan perbaikan ini dapat mengurangi waktu genangan rata-rata dari 4 jam menjadi 3 jam. Hal ini telah memenuhi target pelayanan 2012. Diproyeksikan dengan laju pembangunan serta perbaikan infrastruktur serupa hingga 2014 maka genangan maksimum yang terjadi 2 jam sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM. Sementara

itu,

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya kualitas penataan ruang dan lingkungan hidup pada penyelenggaraan urusan tata ruang dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran sebagaimana berikut. Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : a) Terpasangnya

dokumen/informasi/peta/Rencana

tata

ruang wilayah di tempat-tempat umum yang mudah di akses yang ditargetkan sebanyak 7 titik sampai dengan akhir tahun perencanaan Tahun 2014. Sampai dengan Tahun 2013 dengan telah terpasangnya 7 peta rencana tata ruang wilayah di 6 (enam) lokasi strategis di Kota Madiun, yaitu di lokasi: 1. Alun-alun Madiun (2 titik), tepatnya disisi sebelah kanan dan kiri; 2. Kecamatan Manguharjo, tepatnya pada halaman gedung; 3. Kecamatan Taman, tepatnya pada halaman gedung; 4. Kecamatan Kartoharjo, tepatnya pada halaman gedung; 5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, tepatnya pada halaman gedung; 6. Gedung Graha Krida Praja,tepatnya di dekat pintu masuk lantai I Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini telah dapat memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun 2009-2014.

- 37 -

b) Terkendalinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

direpresentasikan

dengan

prosentase

penyimpangan

pemanfaatan ruang yang ditargetkan maksimal 20% sampai dengan akhir tahun perencanaan Tahun 2014. Sampai dengan Tahun 2013 tidak ada penyimpangan pemanfaatan ruang atau 0% serta tidak ada ruang publik yang berubah peruntukannya (0%), sehingga pemanfaatan ruang masih terkendali dan sesuai dengan RTRW. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sudah bisa memenuhi

target

sebagaimana

ditetapkan

dalam

RPJMD

Kota Madiun 2009-2014. c) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% luas wilayah Ruang Terbuka Hijau terdiri dari halaman sekolah, lapangan olah raga, taman kota, makam, hutan kota, sempadan kali, sempadan rel, taman rekreasi, taman lingkungan, taman perkantoran, serta halaman rumah. Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013 baru mencapai kurang lebih 417,25 hektar atau sekitar 12,56% dari luas wilayah Kota Madiun yang mencapai 3.323

hektar.

Sedangkan

target

RPJMD

sampai

dengan

Tahun 2014 telah ditetapkan luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar lebih dari 30% luasan kota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja ini, target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun 2009-2014 masih belum bisa dicapai. Yang dijadikan acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030 dalam menentukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dimana sawah perkotaan tidak termasuk jenis RTH sehingga target yang direncanakan 30% dapat tercapai sampai dengan tahun 2030 sesuai yang termuat dalam RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030. Penentuan

target

30%

pada

RPJMD

2009-2014

dikarenakan regulasi yang digunakan dalam penentuan RTH saat itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dimana lahan pertanian perkotaan adalah salah satu jenis RTH sehingga Kota Madiun memiliki RTH lebih dari 30% dari luas kota.

- 38 -

d) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Dengan berkembangnya perumahan dan pemukiman serta perkembangan dunia usaha di Kota Madiun dikaitkan dengan perijinan pemanfaatan ruang untuk Kota Madiun disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku yaitu Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010–2030, sehingga dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukan ruang yang tertuang dalam perda tersebut di atas termasuk dalam hal ini tidak merubah ruang publik yang ada. 4. URUSAN PERUMAHAN Pengukuran capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan perumahan menggunakan indikator tingkat penyediaan sarana sanitasi, Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih, persentase penduduk berakses air minum, Prosentase penduduk terlayani air bersih, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan Pemukiman Kumuh, dan Rumah Layak Huni. a) Tingkat penyediaan sarana sanitasi Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

lingkungan

pemukiman kota perlu adanya pembangunan sanitasi lingkungan diantaranya adalah MCK. Pembangunan MCK sampai dengan Tahun 2012 telah dibangun sebanyak 64 Unit. Sedangkan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman pada Tahun 2013 dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)/DAK Bidang Sanitasi dengan

kegiatan

Pembangunan

MCK

Plus

di

Kelurahan

Pilangbango, Kelurahan Pagongangan, Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Winongo. Semua pekerjaan DAK Sub bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, mulai dari tahap Perencanaan pelaksanaan maupun pengawasannya

(Dinas

Pekerjaan

Umum)

disamping

ada

pendamping, meskipun ada pendamping, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) baik dari Dinas teknis maupun Tenaga Fasilitator lapangan dari Masyarakat.

- 39 -

Diharapkan pasca terbangunnya MCK PLUS bangunan tersebut, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) dapat digunakan untuk mengurangi buang air sembarangan kesungai serta memelihara bangunan sehingga MCK yang sudah di bangun dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Indikator Kinerja Tingkat Penyediaan sarana sanitasi, pada Tahun 2013 terealisasi 94,14% atau mengalami peningkatan sebesar

3,72

poin

apabila

dibandingkan

dengan

realisasi

Tahun 2012 sebesar 90,42%. Kondisi ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan dan adanya pembangunan jambanisasi di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman. b) Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih Indikator kinerja Rumah Tangga pengguna air bersih pada Tahun 2013 terealisasi 97,77% atau mengalami kenaikan 4,49% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 93,28%. Kondisi ini disebabkan karena kesadaran warga dan masyarakat untuk menggunakan air bersih meningkat dan adanya kegiatan pelaksanaan pembangunan sistem distribusi air minum (DAK) Tahun 2013. c) Prosentase penduduk berakses air minum Indikator kinerja penduduk berakses air minum, pada Tahun 2013 terealisasi 88,75% atau mengalami peningkatan 3,07 poin apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 85,68%. Kondisi ini disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih. Disamping hal tersebut juga adanya bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus

(DAK)

sub

bidang

air

minum

pada

kegiatan

pengembangan sistem distribusi air minum dengan tiga (3) paket kegiatan yaitu : 1. Pembuatan Sumur Dalam; 2. Pengembangan jaringan pipa distribusi air minum diameter 75 mm; 3. Pengembangan jaringan pipa distribusi air minum diameter 100mm.

- 40 -

Kegiatan tersebut sangat berperan penting, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengakses air minum. d) Prosentase penduduk terlayani air bersih Indikator kinerja penduduk terlayani air bersih pada Tahun 2013 terealisasi 88.75% atau mengalami peningkatan 3,7 poin apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012 sebesar 85,68%. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum sehingga semakin mudah penduduk terlayani air bersih. e) Rumah tangga bersanitasi Indikator Tahun

2013

kinerja terealisasi

rumah

tangga

94,14%

atau

bersanitasi

mengalami

pada

kenaikan

3,72 poin apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012 sebesar

90,42%.

Peningkatan

terjadi

karena

semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Hal ini telah tertangani dengan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) melalui dana DAK Tahun 2013 untuk pembangunan MCK plus sebanyak 4 unit. f) Lingkungan Pemukiman Kumuh Untuk Indikator Kinerja Lingkungan Pemukiman Kumuh jika didasarkan pada kriteria yang ada maka di Kota Madiun sudah tidak terdapat lingkungan pemukiman kumuh. g) Rumah Layak Huni Setiap tahun usulan Rumah Tidak Layak Huni dari Kelurahan selalu bertambah dan berkembang untuk peningkatan kualitas rumah. Pada Tahun 2013 Indikator kinerja rumah layak huni

terealisasi sebesar 94,03% sedangkan pada Tahun 2012

terealisasi sebesar 92,29% sehingga ada peningkatan sebesar 1,74 poin. Kondisi ini terjadi karena adanya program prioritas Pemerintah

Kota Madiun

dalam menanggulangi

kemiskinan

melalui Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2013 melalui dana APBD telah direhab rumah sebanyak 300 Unit rumah, PNPM sebanyak 46 unit rumah, sedangkan dana perubahan APBD Tahun 2013 sejumlah 1.000 unit rumah sudah selesai dilaksanakan, sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013 sejumlah 1.346 unit rumah.

- 41 -

No

S

1 2 3

Tabel 2. 21. Perkembangan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kota Madiun Tahun 2009-2013 Sampai Th. Th. Th. Uraian dengan 2010 2011 2012 Th. 2009 Dana APBD 1.419 321 500 119 Dana Sharing P2KP 49 10 CSR 43 40 Jumlah 1.419 321 592 169

Th. 2013 1.300 46 1.346

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2013

5. URUSAN PERHUBUNGAN Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja beberapa indikator berikut. a) Cakupan rute angkutan umum yang tersebar di seluruh wilayah bagian Kota Madiun Sampai dengan Tahun 2013 untuk cakupan rute angkutan umum yang tersebar di seluruh wilayah bagian Kota Madiun mengalami peningkatan dari target yang ditentukan 80%. Peningkatan hingga 83% disebabkan adanya penambahan rute angkutan dalam tahun berjalan. b) Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah arus penumpang yang naik dan turun di terminal Kota Madiundalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dan waktu 2 tahun terakhir mengalami penurunan, disebabkan kondisi kendaraan yang semakin menurun dan peningkatan kendaraan pribadi sehingga animo masyarakat berkurang untuk naik kendaraan umum. c) Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan di Kota Madiun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebanyak 123 ijin trayek, dibanding jumlah penduduk Kota Madiun sebanyak 203.257 orang, maka rasio ijin trayek di Kota Madiun pada Tahun 2013 adalah 0,0006, ijin trayek angkutan umum yang dilayani Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infromatika belaku selama 6 bulan.

- 42 -

d) Jumlah terminal Sampai dengan Tahun 2013 di Kota Madiun masih terdapat 3 terminal, yang terdiri dari 1 unit terminal type A dan 2 unit sub terminal angkutan kota. e) Diraihnya WTN Dengan upaya dan kerja keras pemerintah Kota Madiun selama 5 tahun dapat meraih penghargaan dari Kementrian Perhubungan atas komitmennya dalam penataan tertib lalu lintas di Kota Madiun. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Madiun berupa penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan. f) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Dalam pengurusan pengujian kelayakan angkutan umum, telah ditetapkan standart pelayanan dengan jangka waktu proses pengujian

kendaraan

bermotor

untuk

1

unit

kendaraan

memerlukan waktu 30 menit. g) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Penerapan biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Madiun disesuaikan berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan perincian sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 22. Biaya Uji Kendaraan Bermotor

BIAYA BIAYA JUMLAH NO JENIS KENDARAAN PENDAFTARAN PENGUJIAN BIAYA (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1. JBB ≤ 3.500 kg 5.000 25.000 30.000 2. JBB = 3500 kg - 8750 kg 5.000 30.000 35.000 3. JBB = 8.750 kg - 16.200 kg 5.000 40.000 45.000 4. JBB ≥ 16.200 kg 5.000 45.000 50.000 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2013 Tabel 2. 23. Biaya Tanda Bukti Lulus Uji Berkala Sekali Penggantian

BIAYA PENGGANTIAN NO.

JENIS TANDA UJI

RUSAK / PEMBAHARUAN (Rp.)

HILANG (Rp.)

HABIS MASA BERLAKU (Rp.)

Buku Uji Penuh/ 30.000 75.000 20.000 Rusak 2. Tanda Uji Rusak 25.000 60.000 20.000 3. Tanda Samping 20.000 25.000 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2013 1.

- 43 -

Tabel 2. 24. Biaya Rekomendasi Numpang Uji dan Sanksi

NO. JENIS BIAYA (Rp.) 1. Rekomendasi Mutasi dan Numpang Uji ke Luar 50.000 Daerah 2. Keterlambatan Uji Berkala Setiap Bulan 25.000 3. Tidak Datang Tepat Pada Waktunya Pada Waktu 15.000 yang telah Ditetapkan Tanpa Alasan Yang Sah 4. Perubahan fungsi kendaraan 50.000 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2013

h) Pemasangan Rambu Sesuai dilaksanakan

dengan oleh

program

Dinas

dan

kegiatan

Perhubungan,

yang

Komunikasi

telah dan

Informatika Kota Madiun, dalam kurun waktu Tahun 2012-2013 telah mengadakan penggantian/pengadaan rambu–rambu lalu lintas yang rusak dan hilang. Dilihat dari target RPJMD s/d Tahun 2014 yaitu 555 unit, penggantian/pengadaan rambu-rambu lalu lintas di Tahun 2013 telah mencapai 105% dari target keseluruhan RPJMD s/d Tahun 2014 dengan demikian telah melebihi target yang ditentukan 80% atau 555 unit. 6. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup berupa program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kebersihan pengelolaan sampah dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menekan tingkat pencemaran telah membawa Kota Madiun memperoleh penghargaan kota sehat Adipura ke 8 (delapan) kalinya dengan posisi rangking peringkat 3 (tiga) Nasional. Adapun peningkatan kualitas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dapat diuraikan dari masing-masing Indikator sasaran sebagai berikut. a. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan kota dan sampah kota 1. Cakupan wilayah penanganan sampah, Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan luasan cakupan wilayah penanganan sampah sebesar 0,01% dari tahun 2012 sebesar 94,03% menjadi 94,04% pada Tahun 2013. Hal ini terjadi disebabkan adanya penambahan 1 (satu) unit TPS.

- 44 -

2. Prosentase penanganan sampah Prosentase penanganan sampah mengalami peningkatan yang sama dengan luas cakupan wilayah penanganan sampah sebesar 0,01% pada Tahun 2013. Hal ini terjadi karena secara keseluruhan sampah yang masuk ke TPS memiliki luas cakupan sebesar 94,04% pada Tahun 2013 dari luas wilayah kota dapat tertangani dan terangkut ke TPA atau terolah diitingkat TPS. Uraian lebih lanjut prosentase penanganan sampah dapat dilihat dalam tabel perkembangan kualitas dan kuantitas layanan persampahan sebagai berikut. Tabel 2. 25. Perkembangan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Persampahan

No URAIAN 2012 2013 3 3 1. Volume timbulan sampah (m ) di 210.626 m /th 209.723 m3/th Kota Madiun 2. Volume sampah yang tertangani 198.050 m3/th 197.224 m3/th a. Volume sampah yang terangkut 109.310 m3/th 107.424 m3/th ke TPA (m3) b. Volume sampah terolah dan 88.740 m3/th 89.800 m3/th termanfaatkan kembali (3R) 3. Luas wilayah layanan/ 94,03 % 94,04 % m3/th 2 persampahan seluas 33,32 km Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Tahun 2013

Dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa : a. Volume pada Tahun

2013 volume timbunan sampah

mengalami penurunan sebesar 903 m3/tahun atau sekitar 0,9 %

bila

dibandingkan

dengan

volume

sampah

pada

Tahun 2012, hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat

untuk

mengurangi,

mengolah

dan

memanfaatkan sampah yang mempunyai nilai jual dan nilai manfaat. Sehingga walaupun jumlah penduduk meningkat tidak serta merta membawa dampak meningkatnya jumlah timbulan sampah. b. Demikian pula dengan volume sampah yang terangkut ke TPA pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 826 m3/tahun bila dibandingkan tahun 2012 atau 0,98 %. Hal ini terjadi karena semakin intensifnya kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah plastik dan kardus oleh tenaga pemilah profesional di 42 TPS di wilayah Kota Madiun.

- 45 -

c. Volume sampah terolah dan termanfaatkan (3R) pada Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1.060 m3/tahun atau sebesar 0,99 % bila dibandingkan dengan Tahun 2012. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan pemilahan dan pengolahan mulai dari rumah tangga, TPS sampai ke TPA semakin intensif dilakukan baik oleh ibu-ibu rumah tangga maupun tenaga pemilah profesional Dinas Kebersihan dan Pertamanan di TPA Winongo. d. Luas penanganan/cakupan sampah mengalami kenaikan/ penurunan 0,01 % yang semula 94,03 % pada Tahun 2012 naik menjadi 94,04 % pada Tahun 2013. Hal ini terjadi karena adanya penambahan TPS 3. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Permukiman

dan

Prasarana Wilayah Nomor : 534/KPTS/M/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman. Pedoman ini mencangkup pelayanan minimal untuk

pengelolaan

sampah

secara

umum

di

wilayah

permukiman perkotaan. Dari pedoman ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengikhtisarkan setiap 7 m3 (satu TPS) dapat melayani 850 kepala keluarga. Pada

Tahun

2013

kapasitas

pembuangan

sampah

mencapai 630 m3/tahun. Bila diketahui jumlah penduduk 206.774 maka rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada Tahun 2013 diperoleh angka sebesar 3,04 yang berarti telah mencapai target capaian kinerja. 4. Penghargaan Adipura Program penghargaan Adipura merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Kota/ Kabupaten yang telah berhasil melaksanakan pembangunan kawasan lingkungan dan penataan ruang berbasis ecocity sehingga kondisi kota telah dan berkembang menjadi kota yang bersih, hijau dan sehat dengan tingkat pencemaran tanah, air dan udara yang rendah.

- 46 -

Pemerintah Kota Madiun bersama masyarakat telah berhasil menerima Anugrah Adipura sebanyak 8 kali pada Tahun 2013, Kota Madiun yang memiliki nilai dengan posisi rangking 3 Nasional diusulkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa

Timur

sebagai

kota

yang

layak

untuk

memperoleh Adipura Kencana yang merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan kota sehat, bersih dan hijau. Namun penghargaan Adipura Kencana belum dapat diterimakan untuk Kota Madiun. 5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan, juncto Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal bahwa

setiap

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

dapat

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jumlah perusahaan yang wajib amdal di Kota Madiun ada 5 (lima), yaitu: a. Rumah

Sakit

Umum

Provinsi

(RSUP)

Jawa

Timur

dr. Soedhono; b. PG. Redjo Agung Baru; c. PT. INKA (Persero); d. Depo PT. Pertamina (Persero) Region III; e. Kawasan Wisata/Hiburan Sun City Festival. Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa Kota Madiun terdapat 29 kegiatan penghasil limbah B3 dari sumber spesifik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah,

bahwa

kota/kabupaten

diberi

wewenang

untuk

memberikan ijin penyimpanan sementara limbah B3 dan ijin pengumpulan sementara limbah B3. Kantor Lingkungan Hidup telah mengeluarkan ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 kepada:

- 47 -

a. Depo PT. Pertamina (Persero) Region V, pada tanggal 3 Juni 2013 Nomor: 660/687/401.304/2013; b. PG. Redjo Agung Baru, pada tanggal 2 Agustus 2012 Nomor: 660/824/401.304/2012; c. PT. INKA (Persero), pada tanggal 9 Agustus 2012 Nomor: 660/847/401.304/2012; d. PT. PLN (Persero) Pembangkit Jawa Bali, pada tanggal 3 Mei 2013 Nomor : 660/552/401.304/2013; e. Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Jawa Timur dr. Soedono,

pada

tanggal

11

November

2013

Nomor : 660/1265/401.304/2013. Telah dilakukan pengawasan secara keseluruhan atau 100% kepada 5 (lima) perusahaan pengelola limbah B3 tersebut. b. Sasaran Meningkatnya kualitas penataan ruang dan lingkungan hidup 1. Tingkat pencemaran udara dan air. a. Tingkat Pencemaran Udara Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri. Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara. Tingkat pencemaran udara di Kota Madiun masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan masih terdapatnya sedikit jenis usaha dan/ atau kegiatan di Kota Madiun yang mempunyai potensi untuk mencemari udara. Jenis usaha dan/atau

kegiatan

yang

diprioritaskan

berpotensi

mencemari udara di Kota Madiun adalah PG. Redjo Agung Baru dan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Jawa Timur dr. Soedhono. Dari pengukuran kualitas udara emisi, kedua jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut masih memenuhi baku mutu udara emisi.

- 48 -

b. Tingkat Pencemaran air Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur, sungai yang berada di Kota Madiun yang telah ditetapkan kelas airnya menjadi kelas air II adalah Sungai Catur, Sungai Madiun, dan Sungai Semawur. Sungai yang berada di Kota Madiun yang telah dikendalikan beban pencemaran airnya adalah Sungai Madiun. Hal ini dikarenakan Sungai Madiun merupakan sungai prioritas/utama yang melintasi Kabupaten/Kota Madiun dan juga sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air, dapat disimpulkan bahwa kualitas air di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013 adalah rata-rata memenuhi baku mutu, sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perkembangan

capaian

indikator

kinerja

sasaran

pada

penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun Tahun 2009-2013 dapat diuraikan sebagai berikut. a. Sasaran Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah

perempuan

dalam

organisasi

dan

lembaga

pemerintahan Jumlah perempuan dalam lembaga pemerintah, dalam hal ini PNS berjenis kelamin perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun mencapai 2.996 orang dari jumlah PNS keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu 5.668 orang.

- 49 -

2. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah,

untuk

menghitung

Prosentase

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menggunakan rumus Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah dibagi dengan Jumlah Pekerja Perempuan dikali 100. Jumlah pekerja perempuan di Kota Madiun pada Tahun 2013 mencapai 42.270 orang data terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang diantaranya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Madiun berjumlah 5.668 orang atau 13,41 % dan sisanya sejumlah 36.602 orang atau 86,59 % pekerja perempuan di luar pegawai Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan

partisipasi

perempuan

di

Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013 mencapai 33,3% atau 10 orang anggota perempuan dari 30 orang seluruh anggota DPRD Kota Madiun. Telah memenuhi ketentuan pemerintah yang mematok 30% untuk keanggotaan perempuan di lembaga perwakilan rakyat daerah. 3. Partisipasi angkatan kerja perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun pada Tahun 2013 mencapai 31.766 orang atau 75,15 % dari sejumlah 42.270 usia kerja berjenis kelamin perempuan di Kota Madiun. Apabila

dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya

mengalami kenaikan karena pola pikir perempuan sekarang mempunyai prinsip harus bekerja. 4. Jumlah program pemerintah yang melibatkan perempuan dan

organisasi perempuan Dengan

ditetapkannya

Surat

Keputusan

Walikota

Madiun Nomor : 400-401.204/241/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

(POKJA

PUG) Kota Madiun,

merupakan

upaya

percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di Kota Madiun. Pokja PUG tersebut mempunyai tugas untuk :

- 50 -

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masingmasing SKPD; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah; c. menyusun program kerja setiap tahun; d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender; e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; f. menyusun profil gender Kota Madiun; g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masingmasing SKPD; h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; i. menyusun rencana aksi daerah (RANDA) PUG di Kota Madiun; j. membentuk focal point/sesuatu yang utama/menonjol di masing-masing SKPD; k. membentuk sekretariat tetap pokja Kota Madiun sesuai kebutuhan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun. Sesuai dengan tugasnya, Pokja PUG Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013 telah melaksanakan penguatan focal poin dan pokja PUG dan sosialisasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) dan focal poin di setiap SKPD di Kota Madiun. 5. Jumlah penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan Dalam rangka perlindungan terhadap Anak di Kota Madiun telah melaksanakan sosialisasi Kota Layak Anak dan Launching Kota Madiun pada tanggal 22 Mei 2012 di Alun-Alun Kota Madiun bersamaan dengan Hari Anak Nasional. Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia anak yang terencana secara menyuluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

- 51 -

Ruang Lingkup Kebijakan Kota Layak Anak meliputi pembangunan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan, Insfrastruktur, Lingkungan hidup dan pariwisata. Sasaran akhir dari Kota Layak Anak adalah : a. Anak dan lingkungan tempat tinggal : 1. Keluarga perlu mempertimbangkan penerapan pola asuh antara otoriter, bebas dan demokratis secara seimbang dan konsisten supaya kepercayaan anak tinggi; 2. Rumah yang menjamin keamanan, ketenangan dan kenyamanan penghuni. b. Anak dan lingkungan masyarakat : 1. Perlu inisiatif dari lembaga di pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat dengan membentuk kegiatan yang berdampak langsung pada anak-anak; 2. Menjaga sanitasi lingkungan. c.

Anak dan lingkungan sekolah : 1. Mempunyai ruang WC yang menjadi salah satu fasilitas yang penting di sekolah; 2. Desain bangunan sekolah bertingkat perlu dilengkapi ruang bermain yang memungkinkan anak-anak dari setiap lantai saling bertemu dan bersosialisasi; 3. Waktu sekolah pagi dan petang dipertimbangkan untuk diterapkan secara bergantian; 4. Metode belajar mengajar tidak hanya metode klasikal, sehingga anak-anak terlatih untuk mendiskusikan suatu persoalan; 5. Pada penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah, pimpinan sekolah dan guru perlu mengikutsertakan murid-murid.

d. Anak dan pelayanan : 1. Memberikan gizi yang cukup; 2. Menciptakan kawasan bebas rokok; 3. Memfasilitasi sarana dan prasarana kreatifitas anak (sanggar seni, musik, taman baca, taman cerdas); 4. Menyediakan zona yang aman untuk anak;

- 52 -

5. Menyediakan lingkungan yang ramah dengan anak (hijau, bersih, aman, dan nyaman); 6. Adanya fasilitas untuk menumbuhkembangkan minat bakat anak yang kreatif dan rekreatif serta menjadi media ekspresi bagi anak; 7. Adanya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dari 29 kasus menjadi 20 kasus, atau sebanyak 0,69 %. 6. Jumlah penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam

rumah tangga (KDRT) Berdasarkan kasus yang terjadi dan ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Madiun mengalami penurunan dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013. Hal ini tidak berarti kinerja penanganan KDRT menurun, tapi dikarenakan dari PPT selalu berupaya mengadakan pencegahan KDRT melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan PKK di Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT. 8. URUSAN KB DAN KELUARGA SEJAHTERA Perkembangan capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan KB dan KS di Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut. a. Sasaran Meningkatnya kualitas penanganan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Angka Kepesertaan Keluarag Berencana Angka kepesertaan KB pada Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 71,79 % sedangkan untuk cakupan peserta KB Aktif mengalami penurunan 1,52 % dikarenakan banyaknya peserta KB baru menjadi Peserta KB Aktif luar Kota. Pada Keluarga Pra KS dan KS 1 mengalami penurunan 0.01 %, sedang KS II dan KS III Plus mengalami kenaikan 1,44 yang artinya perbaikan ekonomi keluarga mengalami peningkatan.

- 53 -

Tabel 2. 26. Perkembangan Jumlah Peserta Keluarga Berencana di Kota Madiun Tahun 2012-2013

No 1. 2. 3. 4. 5. Sumber

Uraian 2012 2013 Peserta KB Aktif 23.658 23.821 Peserta KB Baru 3.499 3.689 Peserta KB Mandiri 15.179 15.414 Peserta KB pria 1.469 1.582 Pasangan Usia Subur (PUS) 28.610 28.747 : Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2013

Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Madiun pada kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 mengalami peningkatan mencapai 22.821 Orang atau 79,39 % dari seluruh jumlah 28.747 PUS yang ada di Kota Madiun. Sedangkan pada Tahun 2013, untuk peserta KB Aktif mengalami kenaikan 140 orang dari Tahun 2012, pada peserta KB baru ada peningkatan 187 orang, pada KB Mandiri ada penurunan 305 orang dan untuk KB Pria terdapat kenaikan sebesar 113 orang akseptor PUS 28.747 orang yang ada di Kota Madiun. 2. Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan

peserta

KB

aktif

di

Kota

Madiun

pada

Tahun 2013 mencapai 46,92 % dengan jumlah peserta 22.821 orang dari target sebanyak 23.546 orang. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012, maka mengalami penurunan sebesar 1,52 % dikarenakan peserta KB baru menjadi peserta KB Aktif baru kota. 3. Prosentase Keluarga Pra KS dan KS I Secara

terperinci

hasil

pendataan

keluarga

pada

Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 27. Perkembangan Jumlah Keluarga Sejahtera Di Kota Madiun

No Uraian 2012 % 2013 % 1. Pra KS & KS 503 0,99 374 0,72 2. KS – I 7.805 15,35 7.896 15,16 3. KS – II 15.643 30,76 13.519 25,96 4. KS – III 24.244 47,67 25.724 49,48 5. KS – III Plus 2.662 5,23 4.560 8,76 Jumlah KK 50.857 100 52.073 100 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2013

- 54 -

Pada Keluarga Pra KS dan KS mengalami penurunan 0,3% dan keluarga KS I mengalami penurunan 0,25% sedang keluarga KS II juga mengalami penurunan 4,8% dan Keluarga KS III Plus mengalami kenaikan 3,4% yang artinya perbaikan ekonomi keluarga mengalami peningkatan. 4. Prosentase Keluarga Sejahtera II-III Plus Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III plus sebanyak 43.803 keluarga atau 84% dari jumlah 52.073 KK. 9. URUSAN SOSIAL Perkembangan capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan sosial di Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut. a. Persentase penanganan orang terlantar Pada Tahun 2013 di Kota Madiun terdapat 248 orang terlantar, dan seluruhnya telah mendapat penanganan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, persentase ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana penanganan orang terlantar seluruhnya dapat tertangani. Bahkan pada tahun-tahun awal pelaksanaan RPJMD untuk penanganan orang terlantar melebihi target dikarenakan banyaknya orang terlantar dari luar kota yang masuk. b. Persentase pelayanan penyandang cacat Penyandang cacat pada Tahun 2013 sejumlah 266 orang dan yang telah tertangani atau mendapat bantuan sejumlah 266 orang atau 100%. Ada peningkatan yang secara bertahap dari tahun-tahun sebelumnya, yang nantinya diharapkan pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD sudah memenuhi seluruh target capaian sebesar 75%. c. Persentase penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan

perilaku.

- 55 -

Penanganan penyimpangan

terhadap

perilaku

di

penyandang Kota

Madiun

ketunaan sampai

dan

dengan

Tahun 2013 telah mencapai 100%, dalam arti dari 11 orang penyandang ada di Kota Madiun, seluruhnya telah mendapat penanganan.

Hal

ini

jika

dibanding

dengan

tahun-tahun

sebelumnya mengalami persamaan dalam penanganannya. d. Persentase penanganan PMKS Bentuk

penanganan

PMKS

di

Kota

Madiun

meliputi

pendataan, pembinaan, pemberian bantuan dana, pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial dan pemulangan ke tempat asal atau keluarga PMKS. Pada Tahun 2013 penanganan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap PMKS yang ada mencapai 100% atau sejumlah 2.125 orang PMKS yang ada di Kota Madiun, berupa pelayanan sosial (OT hasil razia), Pemberian SPM, Pembekalan Ketrampilan dan Pengiriman Rehabilitasi Sosial ke UPT. Tahun ini seluruh PMKS tertangani, jumlah PMKS pada tahun ini

mengalami

penurunan

dari

tahun-tahun

sebelumnya

dikarenakan pindah ke kota lain atau meninggal dunia. e. PMKS yang memperoleh Bantuan Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan di Kota Madiun pada Tahun 2013 mencapai 100%. Yaitu sebanyak 38,4 % atau 816 orang dari jumlah PMKS yang ada di Kota Madiun sebanyak 2.125 orang, menerima bantuan langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, dan sisanya sebanyak 61,6% atau 1.309 orang juga menerima bantuan dari Pemerintah Kota Madiun melalui Program Raskin dan Raskinda, Gratis Jaminan Kesehatan Masyarakat

Semesta

(Jamkesmasta),

Gratis

Wajib

Belajar

12 Tahun, Rehab Rumah Tidak layak Huni serta Jambanisasi. Gambaran

tentang

jenis

dan

jumlah

penanganan

Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) di Kota Madiun dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

- 56 -

Tabel 2. 28. Perkembangan Jumlah PMKS di Kota Madiun Tahun 2012-2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JENIS PMKS 2012 Anak Terlantar 399 Anak Jalanan 46 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 604 Lanjut Usia Terlantar 808 Penyandang Cacat 266 Pengemis 62 Gelandangan 14 Gelandangan Psycotic 20 Keluarga RTLH Korban Bencana/Musibah Lainnya (dari Luar Kota) 199 Korban Penyalahgunaan NARKOBA Balita Terlantar Anak Nakal Korban Tindak Kekerasan Ketunasusila JUMLAH 2.418 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun Tahun 2013

2013 248 25 627 593 109 37 10 292 118 12 41 1 1 11 2.125

f. Jumlah Sarana Sosial Sarana Sosial yang ada di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 10 unit, berupa : 1. Panti Asuhan Bhakti Luhur

: Jl. A. Yani 17 Madiun

2. Panti Asuhan Islamiyah

: Jl. Widi Mulya 5 Madiun

3. Panti Asuhan Siti Hajar

: Jl. Jonggrang II/ 8 Madiun

4. Panti Asuhan Nurul Huda

: Jl. Setinggil 1 Madiun

5. Panti Asuhan Darul Madinah

: Jl. Mulya Bhakti 23 Madiun

6. Panti Asuhan Putra ABRI

: Jl. Kemiri 8 Madiun

7. Panti Asuhan Muhamadiyah

: Jl. Merbabu 28 Madiun

8. Panti Asuhan Putera Santo Alosius : Jl. A. Yani 2 – 6 Madiun 9. Panti Asuhan Siti Rohmah

: Jl. Pagu Indah I/ 03 Madiun

10. Panti Asuhan Misfalah 51

: Jl. Sri Sedoro 41 Madiun

10. URUSAN KETENAGAKERJAAN Untuk

mengukur

capaian

kinerja

sasaran

pada

penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Menurunnya tingkat kemiskinan, Pencari kerja yang ditempatkan, Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja. Perkembangan capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kota Madiun Tahun 2012-2013 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 57 -

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kota Madiun pada Tahun 2012-2013, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 29. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Madiun Tahun 2012-2013

No. 1 2

Uraian 2012 2013 Angkatan Kerja 82.095 82.095 Pencari Kerja 1.664 2.287 Angkatan Kerja 3 80.431 79.808 Tertampung Tingkat Kesempatan 4 97,97% 97,21% Kerja Tingkat 5 Pengangguran 2,03% 2,78% Terbuka (TPT) Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun Tahun 2013

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan angkatan

kerja

dalam

pada

Tahun

2012

sampai

dengan

Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tingkat kesempatan kerja (TKK) menurun sebesar 0,76 % dari 97,97 % pada Tahun 2012 menjadi 97,21 % pada Tahun 2013. Pencari kerja di Kota Madiun pada Tahun 2013 sebanyak 2.287 orang mengalami kenaikan dari Tahun 2012 yang mencapai 1.664 orang, sehingga tingkat pengangguran pun mengalami kenaikan dari 2,03% pada Tahun 2012 menjadi

2,78 % pada

Tahun 2013. Hal ini disebabkan pada tahun ini bertepatan dengan dilaksanakannya seleksi pendaftaran CPNS di sekitar Kota Madiun. Dimana animo dari pencari kerja tinggi pada pekerjaan itu. Selain itu kenaikan jumlah pencari kerja di tahun ini juga dikarenakan dilaksanakannya program kegiatan JOB MARKET FAIR (BURSA KERJA), dimana minat pencari kerja cukup tinggi. Dalam kegiatan ini, pencari kerja tidak hanya berasal dari dalam Kota Madiun, tetapi banyak dari pencari kerja disekitaran Kota Madiun. Harapan dari pencari kerja untuk kegiatan ini dapatnya dilaksanakan setiap tahunnya.

- 58 -

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 cenderung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 65,13% menjadi 78,03% pada Tahun 2013. Kenaikan 12,90% dikarenakan adanya kenaikan UMK Kota Madiun. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang ini merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran kemampuan penduduk usia kerja untuk memperoleh penghasilan keluarga yang dapat dihitung dengan perbandingan antara peduduk angkatan kerja dibanding penduduk usia kerja. c. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Penentuan jumlah penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan garis kemiskinan yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan minimum non makanan

mencakup

perumahan,

sandang,

pendidikan

dan

kesehatan. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk miskin Kota Madiun sebesar 10,4 ribu jiwa. d. Pencari Kerja yang ditempatkan Berikut gambaran mengenai penempatan tenaga kerja di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013, sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2. 30. Penempatan Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2012-2013

No.

Uraian 2012 Pencari Kerja yang belum 1. 1.664 ditempatkan 2. Penempatan tenaga kerja 1.270 a. Penempatan pencari kerja antar 598 kerja lokal (AKL) b. Penempatan Antar Kerja Daerah 607 (AKAD) c. Penempatan TKI Antar Negara 65 (AKAN) Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun Tahun 2013

2013 2.287 2.701 1.876 541 116

Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri yang paling banyak diminati oleh Pencari Kerja TKI adalah ke Malaysia sebagai Pekerja Pabrik/ Perusahaan/Industri.

- 59 -

e. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013 terdapat 346 perusahaan besar, sedang dan kecil dengan jumlah tenaga kerja seluruhnya 10.461 orang. Tabel 2. 31. Perusahaan dan Tenaga Kerja Kota Madiun

Tenaga Kerja Perusa Jumlah haan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Besar 14 3.075 4.946 4.996 5.004 5.004 2 Sedang 74 1.300 1.399 1.449 1.449 1.539 3 Kecil 259 4.211 3.849 3.883 3.918 3.918 JUMLAH 346 8.586 10.194 10.328 10.371 10.461 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun Tahun 2013

No

Dari sejumlah 346 perusahaan yang ada di Kota Madiun tersebut, sejumlah 273 Perusahaan atau 81% telah mematuhi peraturan pelindungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku dengan memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 11. URUSAN PENANAMAN MODAL Pengukuran capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Madiun menggunakan tolok ukur indikator jumlah nilai investasi dan jumlah ijin investasi. Dan perkembangannya sampai dengan Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut. a. Jumlah nilai investasi Jumlah nilai investasi kumulatif di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013 mencapai Rp 652.389.932.324 yang artinya bahwa nilai investasi di Kota Madiun telah melebihi target RPJMD Kota Madiun yang ditargetkan Rp. 500.000.000.000,b. Jumlah ijin investasi yang dikeluarkan Jumlah ijin investasi yang dikeluarkan pada Tahun 2013 sejumlah 265 ijin, yang artinya bahwa ijin investasi yang dikeluarkan sudah melebihi target RPJMD Kota Madiun yang ditargetkan 300 ijin. 12. URUSAN BUDAYA Perkembangan

pencapaian

kinerja

sasaran

Meningkatnya

kualitas budaya lokal di tingkat nasional dan internasional dan meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata dan indikator kinerjanya pada penyelenggaraan urusan budaya di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut.

- 60 -

Capaian jumlah sarana dan prasarana wahana pengembangan seni dan budaya di Tingkat Kota Madiun untuk Tahun 2013 hanya ada 1 unit yaitu 1 set gamelan. Untuk indikator Jumlah fasilitasi yang mencakup pembinaan dan penyelenggaraan event capaian sebanyak 11 event, yaitu : a. Pekan Seni Pelajar (PSP) Tingkat Provinsi; b. Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Madiun; c. Grebeg maulud Nabi Muhammad SAW; d. Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD, SMP; e. Pembinaan Seniman; f. Pentas Seni Secara Periodik; g. Lomba Permainan Anak Usia 3 – 4 tahun (3 jenis lomba); h. Lomba Bina Kreatifitas SDLB (2 jenis lomba); i. Panggung

Hiburan/Pagelaran

Seni

(menampilkan

8

jenis

kesenian); j. Lomba Macapat; k. Lomba Dongeng Kesejarahan; l. Festival Pedalangan Tingkat Provinsi; m. Frsitival Karya Tari Tingkat Provinsi; n. Pelatihan Bahasa Jawa; o. Pentas Dalang Cilik; dan p. Lomba Keroncong dan Campursari. Untuk indikator Jumlah Sanggar dan Tempat latihan Kesenian Budaya di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2013 terdapat 4 sanggar, yaitu : a. Sanggar Seni Krisma; b. Sanggar Seni Melati Putih; c. Sanggar Seni Citra Budaya; dan d. Sanggar Seni Musik Yupiter. Keikutsertaan dan prestasi dalam even Regional dan Nasional pada Tahun 2013 sebanyak 5 kali, yaitu : a. Festival Pedalangan, b. Festival Karya Tari, c. Lomba Bina Kreatifitas SDLB dalam rangka HAN d. Pekan Seni Pelajar (Ada 8 jenis lomba Tingkat SD/MI, 6 jenis lomba tingkat SMP, dan 4 jenis lomba tingkat SMA)

- 61 -

Jumlah kegiatan Budaya sebagai pendorong Pariwisata pada Tahun 2013 terdapat 8 even yaitu : a. Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Madiun; b. Grebeg maulud Nabi Muhammad SAW; c. Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD, SMP; d. Pembinaan Seniman; e. Pentas Seni Secara Periodik; f. Lomba Keroncong dan campursari Tingkat Kota; g. Pentas Dalang Kecil; dan h. Pagelaran Wayang Kulit. 13. URUSAN OTONOMI DAERAH Pengukuran capaian kinerja sasaran serta perkembangannya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Evaluasi kinerja pemerintah kota dan instansi pemerintah diselesaikan tepat pada waktunya Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, bahwa penyampaian LPPD, LKPJ dan ILPPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan ketentuan tersebut secara tepat waktu setiap tahunnya. Begitu pula dengan penyampaian LAKIP telah dilaksanakan secara tepat waktu. b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Sebagaimana diamanatkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional bahwasanya salah satu satu tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas

pelayanan

adalah

perlu

disusun

indeks

kepuasan

masyarakat (IKM). Selanjutnya dikeluarkan pula Keputusan Menteri

Pendayagunaan

Kep/25/M.Pan/2/2004

Aparatur

tentang

Pedoman

Negara Umum

Nomor

:

Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

- 62 -

Kegiatan penyusunan IKM dimaksudkan untuk menilai seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan unit penyelenggara pelayanan Pemerintah melalui survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Tujuan penyusunan IKM ini untuk mendapatkan feed back/umpan balik secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja unit pelayanan yang berkesinambungan. Sasaran penyusunan IKM adalah : 1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 2. Penataan sehingga

sistem,

mekanisme

pelayanan

dapat

dan

prosedur

dilaksanakan

pelayanan,

secara

lebih

berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna; 3. Untuk menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut : 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik; 3. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang harus dilakukan; 4. Diketahui

nilai

indeks

kepuasan

masyarakat

secara

menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Daerah; 5. Memacu

persaingan

positif,

antar

unit

penyelenggara

pelayanan pada lingkup Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 6. Terinformasikan tentang gambaran kinerja unit pelayanan bagi masyarakat.

- 63 -

Survey IKM dilaksanakan secara mandiri dari masingmasing SKPD yang melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan cara menyediakan blanko kuesioner yang berisi 14 (empat belas) unsur pelayanan yaitu : 1. Prosedur Pelayanan; 2. Persyaratan Pelayanan; 3. Kejelasan Petugas Pelayanan; 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan; 5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan; 6. Kemampuan Petugas Pelayanan; 7. Kecepatan Pelayanan; 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan; 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas; 10. Kewajaran Biaya Pelayanan; 11. Kepastian Biaya Pelayanan; 12. Kepastian Jadwal Pelayanan; 13. Kenyamanan Lingkungan; dan 14. Keamanan Pelayanan untuk dinilai oleh masyarakat penerima layanan. Ruang lingkup kegiatan IKM ini adalah melakukan kegiatan survey

mengenai

tingkat

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan publik yang dilaksanakan unit pelayanan instansi pemerintah. Unit pelayanan instansi pemerintah di Kota Madiun yang dilakukan survey IKM pada Tahun Anggaran 2013 sebanyak 56 (lima puluh enam) Unit kerja pelayanan meliputi 17 SKPD, 3 Perusahaan

Daerah,

6

Puskesmas,

3

Kecamatan

dan

27 Kelurahan. Perkembangan nilai IKM dapat dilihat dari hasil penilaian IKM di masing-masing Unit Kerja sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa nilai IKM rata-rata pada Tahun 2013 mencapai 78,51 mengalami kenaikan dari Tahun 2012 yang mencapai 77,85. Sebanyak 44 Unit Kerja dari 56 Unit Kerja pada Tahun 2013 yang melaksanakan survey IKM pada Tahun 2013 mengalami kenaikan nilai IKM, dan 11 Unit Kerja tetap nilai IKM-nya.

- 64 -

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Tepat Waktu Pelaksaanaan fungsi pengawasan dapat diartikan tepat waktu

apabila pelaksanaan

pemeriksaan

pada SKPD

telah

dilaksanakan sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Jadwal waktu yang telah ditentukan oleh Inspektorat Daerah. Pada Tahun 2013 Inspektorat Kota Madiun telah melakukan pemeriksaan reguler terhadap 144 obyek pemeriksaan dari target 144 obyek pemeriksaan yang direncanakan dan telah tercapai 100%. Obyek pemeriksaan mengalami penurunan dibandingkan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2012 yaitu sebanyak 146 obyek pemeriksaan, hal tersebut dikarenakan terdapat 2 (dua) obyek pemeriksaan yang dipandang telah melaksanakan tugastugas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan baik. Sedangkan hari pemeriksaan dari 2 (dua) Obyek tersebut dialihkan ke SKPD lainnya. Pada Tahun 2013 penanganan kasus-kasus di lingkungan Pemerintah Kota Madiun atas dasar pengaduan dari masyarakat maupun Instansi Pemerintah yang masuk ke Inspektorat Kota Madiun sebanyak 32 kasus dari target yang direncanakan 45 kasus. Dari 32 kasus yang telah ditangani Inspektorat Kota Madiun terdiri dari :  Korupsi/Pungli

:

1 kasus

 Perselingkuhan

:

6 kasus

 Kasus masalah perceraian

:

14 kasus

 Kasus masalah disiplin pegawai :

6 kasus

 Penipuan

:

1 kasus

 Perjudian

:

1 kasus

 Lain-lain

:

3 kasus

:

32 kasus

JUMLAH

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 yang mencapai 38 kasus, maka pada Tahun 2013 mengalami penurunan 15,78%. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran, ketaatan dan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Madiun makin meningkat.

- 65 -

d. Jumlah MOU kerjasama Dalam rangka mewujudkan Kota Madiun yang maju dan sejahtera, salah satu upayanya adalah melalui Kerjasama Daerah. Kerjasama daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun selama Tahun 2013 adalah sebanyak 11 Kerjasama Daerah. e. Frekuensi diadakan kegiatan even nasional dan regional Pemerintah Kota Madiun merupakan salah satu anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) yang senantiasa berupaya untuk ikut serta dalam even-even baik di tingkat regional maupun nasional yang diselenggarakan oleh APEKSI setiap tahunnya. Even/kegiatan APEKSI yang diikuti Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2013 adalah : 1.

Muskorwil APEKSI

di Kupang

2.

Muskernas APEKSI

di Palangkaraya

3.

Indonesia City Expo

di Palangkaraya

4.

Jaringan Kota Pusaka Indonesia

di Blitar

(JKPI) 14. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengukuran capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan

komunikasi

dan

informatika

menggunakan

indikator

meningkatnya IKM pelayanan komunikasi dan informatika dan jumlah media komunikasi, informasi dan massa yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Media Komunikasi dan media massa yang dimiliki dan dimanfaatkan Pemerintah Kota Madiun untuk menyebarluaskan informasi

kepada

masyarakat

dan

menampung

aspirasi

masyarakat, sampai dengan Tahun 2012 terdapat 10 media , yaitu a. Tabloid Bangkit; b. Radio Swara Madiun; c. Siaran Mobil Keliling; d. Forum Kehumasan; e. Konferensi Pers; f. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); g. Website; h. Spanduk atau Baliho; i. Brosur atau Leaflet; dan j. Pameran.

dari

- 66 -

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

terhadap

pelayanan

komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun selaku SKPD penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun dengan kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Swara Madiun pada Tahun 2013 mencapai 80,15 lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan demikian perkembangan indikator kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 15. URUSAN KETAHANAN PANGAN Perkembangan

capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya

ketahanan pangan pada penyelenggaraan urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut. Regulasi ketahanan pangan di Kota Madiun telah ada sejak Tahun 2010 dan sampai Tahun 2013 masih berlaku, yaitu : a. Keputusan

Walikota

Madiun

Nomor : 520-401.204/23/2010

tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun; b. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.204/138/2012 tentang Penetapan Kelurahan Penerima Dana Tugas Pembantuan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kota Madiun Tahun 2012. Jumlah ketersediaan bahan pangan utama yaitu beras dari hasil produksi pertanian di Kota Madiun mengalami peningkatan 2,67% pada Tahun 2012 mencapai 9.661.440 kg dibandingkan Tahun 2009 yang mencapai 9.441.000 kg. Dan pada Tahun 2013 ini belum terdata seluruh pencapaian ketersediaan bahan pangan utama. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

- 67 -

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013 mengalami trend yang meningkat, dimana pada Tahun 2010 sebesar 6,93% terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya hingga pada Tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 8,07%. Sementara pada Tahun 2014 diprediksi akan meningkat sampai 8,15 %. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MADIUN 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2

8,07

8,15

7,79

7,18 6,93

2010

2011

2012 2012*

2013 2013**

2014 2014***

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2014 Gambar 2. 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2013 (%)

Untuk peranan ekonomi sektoral pada tahun 2009 s/d 2013 Kota Madiun atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut. Tabel 2. 32. Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 s/d 2013 (%)

No. 1

SEKTOR 2009 2010 2011 PERTANIAN 2,00 1,96 1,83 PERTAMBANGAN DAN 2 0,02 0,02 0,02 PENGGALIAN 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 17,93 17,74 15,81 LISTRIK, GAS DAN AIR 4 1,22 1,21 1,17 BERSIH 5 BANGUNAN 4,75 5,20 5,61 PERDAGANGAN, HOTEL 6 43,81 43,27 44,91 DAN RESTORAN ANGKUTAN DAN 7 7,62 7,79 7,84 KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN 8 8,03 8,24 8,50 & JASA PERUSAHAAN 9 JASA-JASA 14,63 14,57 14,31 PDRB 100 100 100 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2014

2012 1,72

2013 1,47

0,02

0,02

15,53

15,41

1,14

1,10

5,56

5,46

45,44

46,47

7,81

7,82

8,95

8,97

13,84 100

13,28 100

- 68 -

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masingmasing

sektor

maka

struktur

perekonomian

Kota

Madiun

pada

Tahun 2009 sampai Tahun 2013 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa yang secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 75,16%. Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB adalah sebagai berikut. Tabel 2. 33. Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 s/d 2013 (%)

No. 1

SEKTOR 2009 2010 2011 PERTANIAN 2,05 2,01 1,86 PERTAMBANGAN DAN 2 0,02 0,02 0,02 PENGGALIAN 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 17,95 17,35 16,19 LISTRIK, GAS DAN AIR 4 1,09 1,08 1,07 BERSIH 5 BANGUNAN 4,17 4,10 4,21 PERDAGANGAN, HOTEL 6 43,20 43,27 44,34 DAN RESTORAN ANGKUTAN DAN 7 8,36 8,80 8,94 KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN 8 7,79 7,95 8,11 & JASA PERUSAHAAN 9 JASA-JASA 15,36 15,43 15,27 PDRB 100 100 100 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2014

2012 1,74

2013 1,59

0,02

0,01

16,27

16,01

1,06

1,04

4,19

4,17

44,60

45,72

8,92

8,91

8,13

8,08

15,06 100

14,47 100

Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada Tahun 2013 yaitu dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Ketiga sektor tersebut secara bersamasama memberikan kontribusi sebesar 76,20%. Di sisi lain, tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2009 s/d 2013 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2010, inflasi sempat mengalami peningkatan mencapai 6,67 persen, lalu menurun pada tahun berikutnya menjadi 6,24 persen sampai dengan Tahun 2012 mencapai 4,69 persen. Pada Tahun 2013 terjadi peningkatan kembali mencapai 5,62 persen. Peningkatan inflasi tersebut salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.

- 69 -

TINGKAT INFLASI KOTA MADIUN

8 7 6 5 4 3 2 1 0

6,67

6,24

5,62

5,26

2009

4,69

2010

2011 2011

2012 2012*)

2013 2013**)

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2014

Gambar 2. 5. Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2009 s/d 2013 (%)

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun terdiri dari jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota. PROSENTASE PANJANG JALAN NEGARA, PROVINSI DAN KOTA MADIUN persentase panjang jalan

120,00% 96,10%

100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00%

3,77%

0,0001%

Jalan Negara

Jalan Provinsi

0,00% Jalan Kota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2013

Gambar 2. 6. Prosentase panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2013

c. Fokus Iklim Berinvestasi Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi

- 70 -

sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota madiun saat ini masih berada dalam sub bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun dan belum memiliki unit kerja khusus di Pemerintah Kota Madiun. Perkembangan Jumlah Investasi Di Kota Madiun 700 590

627

Total (Miliar Rupiah)

600 500 400 300

200

200 100

94 27

35

2005

2006

55

58

41

2008

2009

2010

0 2007

2011

2012

2013

TAHUN

Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun, Tahun 2013 Gambar 2. 7. Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2005 – 2013

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai penanaman modal di Kota Madiun cenderung berfluktuasi selama periode Tahun 2005 – Tahun 2013. Peningkatan secara signifikan terjadi pada Tahun 2007 yang mencapai 94 miliar rupiah dan Tahun 2011 s/d 2013 yang masing–masing mencapai 200 miliar rupiah pada Tahun 2011, 590 miliar rupiah pada Tahun 2012, dan 627 miliar rupiah pada Tahun 2013. Tingginya nilai penanaman modal mulai Tahun 2011 s/d 2013 tersebut disebabkan oleh banyaknya industri besar dengan nilai yang besar yang masuk ke Kota Madiun. d. Fokus Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Persentase (%)

- 71 -

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA MADIUN 12

11,27 9,52

10 8

6,71

6,66

2012

2013* 2013

5,15

6 4 2 0 2009

2010

Tahun

2011

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2013

Gambar 2. 8. Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2009 tingkat pengangguran terbuka mencapai 11,27% menjadi 5,15% pada Tahun 2011. Namun pada Tahun 2012 mengalami peningkatan 1,56 % dan menurun 0,15% pada akhir Tahun 2013 sehingga menjadi 6,66%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun

mengalami

peningkatan.

Kemajuan

tersebut

terlihat

dari

peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Tabel 2. 34. Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2009 s/d 2013

Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 IPM 76,23 76,61 77,07 Indeks Kesehatan 76,35 76,69 77,03 Angka Harapan Hidup 70,81 71,01 71,22 Indeks Pendidikan 88,24 88,36 88,39 Angka Melek Huruf 97,75 97,79 97,80 Rata-rata Lama Sekolah 10,38 10,43 10,44 Indeks PPP 64,10 64,78 65,77 Daya Beli (000 Rp) 637,39 640,32 644,61 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2014 Indeks

Tahun 2012

77,50 77,37 71,42 88,47 97,84 10,46 66,66 648,46

Tahun 2013 77,82 77,59 71,55 88,52 97,86 10,48 67,35 651,46

- 72 -

IPM Kota Madiun pada Tahun 2013 mencapai 77,82 atau naik sebesar 0,32 poin dibanding Tahun 2012 yang mencapai 77,50. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. 2.2.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014. Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan, seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

- 73 -

Tabel 2. 35. Target Capaian Sesuai Urusan Jenjang/ Jenis

1

2

3

APK PAUD APK TK APK SD/MI APK SMP/MTs/Paket B APK Sekolah Menengah APM SD/ MI/ Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/ SMK APS Pendidikan Dasar Usia 7-12 tahun Usia 13-15 tahun APS Pendidikan Menengah Rasio Siswa SMK : SMA/ MA % Guru, Kasek, Pengawas bersertifikat Angka Melek Huruf usia 15 Tahun ke atas Angka Pendidikan dasar yang ditamatkan Angka Pendidikan Menengah yang ditamatkan Angka Kelulusan (AL) SD/ MI Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SLTP Angka Melanjutkan (AM) dari SLTP ke SLTA Akreditasi Sekolah Sarana Prasarana Sekolah memenuhi SNP Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV Rasio Ketersediaan Sekolah/ penduduk usia Pendidikan Dasar

Realisasi Kinerja 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Tingkat Target RKPD Realisasi RKPD Realisasi (%) 6 7 8 (7/6) 28% 25.25% 90.18% 70% 70.65% 100.93% 100% 112.09% 112.09% 100% 101.41% 101.41% 100% 162.78% 162.78% 100% 103.19% 103.19% 100% 93.52% 93.52% 100% 102.48% 102.48%

4 35% 70% 119% 106% 132% 100% 100% 100%

5 23.49% 70.14% 115.10% 114.99% 173.75% 105.12% 94.55% 128.20%

100% 100% 100% 70:30:00 40% 100% 32% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 95%

113.27% 135.61% 130.56% 60:40:00 66% 100% 31.11% 34.20% 100% 99.97% 100% 111.54% 163.28% 95.37% 70% 91,38%

100% 100% 100% 60:40:00 70% 100% 32% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 73% 95%

109.27% 106.76% 114.19% 60:40:00 70.70% 100% 30.68% 33.95% 100% 99.88% 100% 102.46% 145.18% 97% 75% 95%

109.27% 106.76% 114.19% 100.00% 101.00% 100.00% 95.88% 97.00% 100.00% 99.88% 100.00% 102.46% 145.18% 100.00% 102.74% 100.00%

1:40

1:38

1:38

100.00%

1:32

SKPD Penanggung Jawab 9

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Indikator

Pendidikan

Urusan

Target Capaian Kinerja RPJMD 2014

Rasio guru/ murid pendidikan dasar Rasio guru/ murid per kelas rata-rata Peserta UN memiliki nilai rata-rata 6,00 Rasio Ketersediaan Sekolah/ penduduk usia Pendidikan Menengah Rasio guru/ murid pendidikan menengah Sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan menengah kondisi bangunan baik Tingkat buta aksara diatas 44 tahun Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah Memiliki sekolah RSBI di setiap jenjang pendidikan SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Rasio Buku : Siswa % guru berpendidikan S1 Pangkalan Data dan informasi pendidikan berbasis web Sekolah semua jenjang melaksanakan MBS Komite sekolah berfungsi Dewan pendidikan kota berfungsi dengan baik AHH Kota Madiun lebih tinggi dari provinsi

Kesehatan

Menurunnya angka kematian ibu Menurunnya angka kematian bayi Menurunnya rasio balita gizi buruk Meningkatnya angka kelurahan UCI (Universal Child Immunization) Rasio peserta askeskin terhadap jumlah penduduk miskin Meningkatnya IKM Pelayanan Kesehatan

1:13 2:01 100%

1:15 2:01 100%

1:13 2:01 100%

1:13 2:01 100%

100.00% 100.00% 100.00%

1:40

1:49

1:40

1:48

108.00%

1:13 100%

1:10 93%

1:10 95%

1:10 95%

100.00% 100.00%

100%

96%

98%

97%

98.98%

0% 0.25% 0%

0% 0.00% 0.24%

0% 0% 0%

0% 0% 0.22%

100.00% 100.00% -454.55%

1 2 3 1:01 95%

0 2 5 1:01 91.38%

0 0 0 1:01 93%

0 0 0 1:01 95%

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 102.15%

100%

100%

100%

100%

100.00%

100% 100% Baik 71,25 Th 0/100.000 kelahiran hidup 0/1.000 kelahiran hidup <1%

100% 100% Baik 71.29 th

100% 100% Baik 71.30 Th

100% 100% Baik 71.36 th

100.00% 100.00% 100.00% 100.08%

73.99

40.4

70.5

174.50%

12.58

10

8.46

84.60%

0.23%

<1%

0.15%

666.67%

0,8

96.30%

92.59%

100%

108.00%

1

100%

100%

100%

100.00%

85

81.09%

85

81.68

96.09%

Dinas Kesehatan

- 74 -

Rasio Tenaga kesehatan (medis) terhadap jumlah penduduk Menurunnya Angka kematian penderita DBD Diare Pneumoni a TB Paru Meningkatnya cakupan penemuan penderita HIV Acute Flacid Paralysis (AFP) rate Diare Menurunnya angka kesakitan sesuai kasus

DBD Kusta

Meningkatnya penanganan penderita penyakit sesuai kasus

Diare Kusta DBD Pneumoni a

Lingkungan Hidup

HIV/AIDS a. Cakupan wilayah penanganan sampah b. Prosentase penanganan sampah c. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal d. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk e. Diraihnya penghargaan adipura

40/ 100.000 penduduk <1% 423/ 1.000 penduduk 10% dari jumlah balita >70% dari suspect 7% dari estimasi 1330 orang

34.93

40

29.41

73.53%

4.26%

<1%

0.91%

109.89%

79.76

100

121.96

121.96%

9.10%

9.10%

10.03%

110.22%

60.37%

60.37%

89.66%

148.52%

2.78%

3%

3.91%

130.33%

4.71

4.92

2.61

53.05%

32.78%

40

43.04%

1.08%

23.12%

20

53.04%

2.65%

4.92

2

3.86

193.00%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100.00% 100.00% 100.00%

100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

100%

100%

100.00%

>80% 90%

94.03% 94.03%

93.65% 93.65%

94.04% 94.04%

100.42% 100.42%

100%

100%

100%

100%

100.00%

2.45

2.88

2.47

85.76%

Adipura ke 7

Diraihnya

Adipura ke 8

100.00%

>2/ 100.000 penduduk / 1.000 penduduk 20/ 100.000 penduduk PR<1/ 100.000 penduduk 100% 100% 100%

3,00 di pertahan kan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup

- 75 -

- 76 -

Perencanaan Pembangunan

rasio luas jalan dengan luas wilayah yg tersebar di seluruh bagian wilayah kota tinggi genangan yang terjadi

Frekuensi terjadinya banjir a. Terpasangnya dokumen/ informasi/ peta/ Rencana tata ruang wilayah di tempat-tempat umum yang mudah diakses b. Terkendalinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW c. Ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% luas wilayah d. Ruang publik yang berubah peruntukkannya Mekanisme perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sesuai regulasi Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Persentase Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPDD yang telah ditetapkan PERKADA

memenuhi baku mutu

memenuhi baku mutu

100.00%

1.98%

1.98%

1.98%

100.00%

5.44%

5.44%

5.44%

100.00%

3 jam

3 jam

2 jam

66.67%

Bebas banjir

2 kali

2 kali

1 kali

50.00%

7 titik

7 Titik

7 titik

7 titik

100.00%

100%

100%

100%

100%

100.00%

>30 %

12%

19%

12.56%

66.11%

0%

0%

<20%

0%

100.00%

Sesuai Aturan

Sesuai aturan

Sesuai aturan

Sesuai Aturan

100.00%

15 dokumen

7 dok.

7 dok.

7 dok.

100.00%

100%

100%

100%

100%

100.00%

Ada

Ada

Ada

Ada

100.00%

Ada

Ada

Ada

Ada

100.00%

Ada

Ada

Ada

Ada

100.00%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tata Ruang

Pekerjaan Umum

rasio panjang jalan dengan penduduk

memenuhi baku mutu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Pencemaran udara dan

Dinas Pekerjaan Umum

Adipura lebih rendah dibawah baku mutu Minimal 0,6 km/ 1000 penduduk 5 % dari luas wilayah Di bawah 30 cm dengan lama maksimal 2 jam

100% > 80% dari jumlah penduduk Minimal 55-75 % penduduk terlayani air bersih 80% > 75 % 80% dari jumlah penduduk 0% > 80 % dari jumlah penduduk 6 kegiatan

94.12%

100%

133.33%

133.33%

90.42%

> 80%

94.14%

117.68%

93.28%

95%

97.77%

102.92%

85.68% 85.68%

80% >75 %

88.75% 88.75%

110.94% 118.33%

90.42%

80%

94.14%

117.68%

0%

0%

0%

100.00%

92,29%

>80%

94.03%

117.54%

5

8

6

75.00%

Jumlah prestasi olah raga

Meningkat setiap tahunnya

66 Medali

66 Medali

5 Medali

7.58%

a. Jumlah nilai investasi

Rp.500 M

590 M

590 M

627 M

106.27%

274 Ijin

190 ijin

195 ijin

102.63%

22,998 unit

20,000 unit

22,998 unit

114.99%

5 unit 287 Koperasi 97.56% 97.88% 38 Kopwan 254,42 M/ 300,364 M 48.571 M

5 unit 290 Koperasi 100% 100% 40 Kopwan 254,42 M/ 300,364 M 49 M

7 unit 288 Koperasi 97.57% 98.77% 38 Kopwan 277,82 M/ 366,07 M 49.27 M

140.00% 99.31% 97.57% 98.77% 95.00%

Perumahan

a. Tingkat penyediaan sarana sanitasi

b. Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih c. Prosentase Penduduk berakses Air Minum d. Prosentase Penduduk terlayani air bersih e. Rumah tangga bersanitasi f. Lingkungan Pemukiman kumuh

Koperasi, Usaha Kecil dan Penanaman Menengah Modal

Kepemudaa n dan Olahraga

g. Rumah Layak Huni Jumlah pembinaan generasi muda

b. Jumlah ijin investasi yang dikeluarkan

300 Ijin

Jumlah UMKM sektor informal dan terlindungi keberlangsungannya Meningkatnya sentra UKM yang terfasilitasi Jumlah koperasi meningkat Persentase koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Koperasi Wanita

5 unit 302 Koperasi 100% 100% 50 Kopwan

Jumlah aset/ omzet koperasi meningkat

53,2 M/249 M

Terserapnya fasilitasi permodalan usaha yang

18.500 unit

17 M

89.60% 100.55%

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Pariwisata

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- 77 -

a. Adanya Regulasi Ketahanan Pangan b. Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Beras) Jumlah Perempuan dalam organisasi dan lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah program pemerintah yang melibatkan perempuan dan organisasi perempuan Jumlah penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan Jumlah penanganan kekerasan perempuan dalam rumah tangga (KDRT) a. Angka Kepesertaan KB b. Cakupan Peserta KB Aktif c. % Keluarga Pra KS dan KS I d. % Keluarga Sejahtera II –III Plus

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

80

78.69%

78%

78.76%

100.97%

100% 100% 100% 100% 100% Ada <14,57% > 87,76% < 9,22% 50%

97.99% 98.97% 100% 97.86% 100% Ada 2.03% 65.13% 5.12% 76.38%

100% 100% 100% 100% 100% Ada 2.03% 73.59% 8.94% 80%

98% 98.46% 100% 94.95% 100% ada 2.78% 78.03% 5.12% 64.18%

98.00% 98.46% 100.00% 94.95% 100.00% 100.00% 136.95% 106.03% 57.27% 80.23%

100%

81%

100%

86.29%

86.29%

Lintas SKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

100.00%

9.661.440 kg

10.14 ton

10.144.512 kg

100.04%

BPM, KB dan KP dan Dinas Pertanian

2804 orang

3000 orang

3987 orang

132.90%

6,00%

6.41%

10%

9.89%

98.90%

80,00%

76.82%

80%

95.42%

119.28%

3 Program

3 Program

3 Program

100.00%

55 penanganan

29 kasus

32 kasus

13 kasus

40.63%

50 kasus

21 kasus

32 kasus

12 kasus

37.50%

75% 100% < 20% > 80%

82.69% 98.44% 16.34% 83.66%

90% 100% <20% 85%

154.48% 99.92% 16.33% 85.10%

171.64% 99.92% 122.47% 100.12%

Naik 5% setiap tahunnya 3000 orang

12 program

Lintas SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

disediakan pemerintah maupun BUMN meningkat Meningkatnya IKM terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan capil a.Prosentase kepemilikan KTP b. % kepemilikan akte kelahiran penduduk c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK d. Rasio bayi berakte kelahiran e. Rasio pasangan berakte nikah f. Ketersediaan data base kependudukan skala kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) TPAK Menurunnya tingkat kemiskinan (%) Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Badan Pemberdaya an Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

Urusan KB Pemberdayaan Perempuan Ketahana Ketenagakerja Kependudukan dan dan KS Dan Perlindungan Anak n Pangan an Catatan Sipil

- 78 -

Otonomi Daerah

Pertanahan

Komunikasi dan Informatika

Pemasangan rambu Meningkatnya IKM terhadap pelayanan komunikasi dan informatika Jumlah Media Komunikasi, Informasi dan massa yang dimiliki oleh pemerintah daerah Persentase tanah asset bersertifikat

Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah asset Evaluasi kinerja pemerintah kota dan instansi pemerintah diselesaikan tepat pada waktunya Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pelaksanaan Fungsi pengawasan tepat waktu Jumlah MOU kerjasama Frekuensi diadakan kegiatan event nasional dan regional

83%

83%

83%

100.00%

7265832 0.00071 3 unit 100% 30 menit sesuai ketentuan 443 unit

7896335 0.0008 3 unit 100% 30 menit sesuai ketentuan

5738923 0.0006 3 unit 100% 30 menit

72.68% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00%

sesuai ketentuan

100.00%

79.03

80

80.15

100.19%

10 Media

10 Media

10 Media

10 Media

100.00%

> 80%

89.59%

90%

91.53%

101.70%

100%

100%

100%

100%

100.00%

Tepat Waktu

13 kali

13 kali

14 kali

107.69%

80

30.83%

2%

16.30%

815.00%

750 obrik Minimal 1 MOU setiap tahun

87.66%

100%

97.95%

97.95%

0

0

0

0.00%

4 kali

63 keg

58 keg

65 keg

112.07%

41.098.407 0.0008 3 unit 100% 30 menit sesuai ketentuan 80% / 555 unit 80

Dinas, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum

80%

582 unit

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kota Madiun

Cakupan rute angkutan umum tersebar di seluruh wilayah bagian kota Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio Izin trayek Jumlah Terminal Diraihnya WTN Lama Pengujian kelayakan angkutan umum

Dishubkominfo dan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Perhubungan

- 79 -

a. Jumlah konflik/ demo di daerah b. Tingkat pelanggaran perda berkurang c. Rasio penyelesaian penegakan Perda d. Jumlah friksi dan konflik antar agama dan ras e. Jumlah kegiatan bantuan sosial keagamaan yang tidak membedakan ras dan agama Meningkatnya Jumlah LPMK yang aktif Meningkatnya jumlah LKK sehat Meningkatnya Jumlah Swadaya murni masyarakat Persentase penanganan orang terlantar meningkat Persentase pelayananan penyandang cacat meningkat Persentase penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku meningkat Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi a. Jumlah sarana dan prasarana wahana pengembangan seni dan budaya tingkat kota b. Jumlah fasilitasi yang mencakup pembinaan dan penyelenggaraan event c. Jumlah sanggar dan tempat latihan kesenian dan

0 kali

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100.00%

77.85

78.5

78.41

99.89%

100%

146 obrik

144 obrik

144 obrik

100.00%

0

20 MOU

19 MOU

11 MOU

57.89%

50 kegiatan

4 kali

4 kali

4 kali

100.00%

27 Lembaga

27 Lembaga

27 Lembaga

27 Lembaga

100.00%

27 Lembaga

24 Lembaga

24 Lembaga

25 Lembaga

104.17%

Rp6,67 M

Rp 7 M

Rp8,08 M

115.43%

100%

100%

100%

100%

100.00%

75%

48,88%

100%

100%

100.00%

75%

100%

100%

100%

100.00%

100%

95.07%

100%

100%

100.00%

60%

20.97%

100%

100%

100.00%

14

14

10.00

71.43%

2 unit

1 unit

2 unit

2 unit

100.00%

24 unit

6 unit

11 unit

11 unit

100.00%

2 unit

4 unit

4 unit

4 unit

100.00%

0%

Rp. 5 M

10

Badan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Pendidikan, Politik, Satpol PP, Badan Masyarakat, KB Kebudayaan Dinas Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana dan Ketahanan , Pemuda Sosial Daerah dan Bagian Administrasi Pangan serta 3 dan Olah Perekonomian dan Sosial (tiga) Raga Sekretariat Daerah Kecamatan

Budaya

Sosial

Pemberdayaan Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik

- 80 -

- 81 -

15 dokumen

4 kali

4 kali

100.00%

8 event

8 event

8 event

100.00%

4

7 dokumen

100%

12 Dokumen

80

79,1%

80%

81%

101.25%

Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku

100%

100%

100%

100%

100.00%

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (orang)

25000

30600

3000

31500

1050.00%

Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan Daerah (buku)

21000

23055

23055

23455

101.73%

1.83% 40 Kel.Tani 102.79% 7.8 ton/Ha

2% 30 Kel.Tani 102.79% 7.8 ton/Ha

1.72% 40 Kel.Tani 102.80% 7.6 ton/Ha

86.00% 133.33% 100.01% 97.44%

1.137.329 kg

850 ton

1.105.744 kg

130.09%

117.246 ton

115 ton

145.811 ton

126.79%

30 kg/kapita/th

14 kg/kapita/th

46.67%

100%

100%

100.00%

78,530 kg

105,511 kg

134.36%

a. Kontribusi sektor pertanian b. Cakupan bina kelompok petani c. Nilai Tukar petani d. Produksi Padi Produksi hasil ternak Jumlah produksi perikanan

rata- rata 2% 40 kel.Tani Terus meningkat 7 ton/ Ha meningkat ratarata 2% pertahun Meningkat setiap tahunnya ratarata 2%

Konsumsi ikan

30 kg/ kapita/ th

Cakupan bina kelompok nelayan

100% Meningkat setiap tahunnya rata-

Produksi perikanan kelompok nelayan

13,8 kg/kapita/th 100% 78,530 kg

Bappeda

Dinas Pertanian

Meningkatnya IKM terhadap pengelolaan kearsipan daerah

12 event

2 kali

Kantor Kantor Perpustaka Perpustakaan an dan Umum dan Arsip Arsip Daerah Daerah

Jumlah data Statistik yang disusun

6 kali

Dinas Pertanian

Kelautan dan Perikanan

Urusan Pertanian

Perpustakaan

Kearsipan

Statistik

budaya d. Keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional Jumlah event/ kegiatan budaya

- 82 -

Pariwisata

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB

a. Kontribusi sektor industri b.Pertumbuhan Industri c. Cakupan bina kelompok pengrajin Kontribusi sektor perdagangan Omset pasar regional meningkat Jumlah relokasi/ lokasi penataan Pedagang Kaki Lima Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal a. Jumlah Kunjungan Wisata (orang) b. Kontribusi sektor pariwisata c. PAD Pajak hotel dan restoran meningkat

50 ha

Dinas Pertanian

Terus meningkat

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pariwisata

Meningkat ratarata 5% Meningkat ratarata 5% 5 Kelp Terus meningkat

15.53%

17.53%

#DIV/0!

5.71%

5.71%

8.38%

8.38%

3 Kelp 39.04% Rp120,985,860, 000

3 Kelp 40% Rp140,000,000, 000

5 Kelp 41.77% Rp143,335,860,00 0

166.67% 104.43%

0

1

0

0.00%

26 Kelp

27 kelp

30 kelp

30 kelp

100.00%

Terus Meningkat

158521

158039

174831

110.63%

Terus Meningkat

5.87%

6%

6.27%

104.50%

Rp. 50 M 4

Terus Meningkat

102.38%

Dinas Dinas Perindustrian Perindustrian, , Perdagangan, Perdagangan Koperasi dan Koperasi dan Pariwisata Pariwisata

Perdagangan

Industri

Energi

Kehuta nan

rata 2%

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

- 83 -

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tabel. 2. 36 Permasalahan Daerah

No.

Isu Penting dan Masalah Mendesak Lingkungan Eksternal Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Lainnya Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Pengendalian Penduduk

Jumlah

Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Transformasi Industri

Struktur

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Pembangunan transportasi massal perkotaan Peningkatan Ketahanan Energi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Perkuatan Ketahanan Pangan

Ekonomi Jawa Timur tumbuh melambat pada posisi 6,55%, Neraca Perdagangan surplus 53,7 T, Realisasi Investasi 145,0 T Struktur impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/penolong Kemandirian Pangan Padi melalui peningkatan IP dari 1,8 ke 2,3 Daging melalui IB dengan 1,5 juta akseptor Sapi untuk memenuhi kekuranan kebutuhan daging nasional 132000 ton/tahun Pemberlakuan masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 maka diperlukan daya saing daerah

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan pengurangan stimulus moneter perekonomian Eropa secara perlahan lepas dari krisis

Arus modal asing berbalik ke negara maju

Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah (Middle-income trap) Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community)

- 84 -

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan

Dalam

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan Tabel. 2. 37 Permasalah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No 1.

Urusan Pendidikan

2.

Kesehatan

Permasalahan a. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) dan SMP (DAK) tahun 2013 belum dilaksanakan semua karena juknis sering mengalami perubahan. b. Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana SMA dan SMK (DAK) tahun 2013 tidak terserap semuanya karena waktu turunnya juknis pelaksanaan sangat mepet di akhir tahun c. Penyaluran tunjangan profesi pendidik, tunjangan fungsional guru Non PNS, subsidi kualifikasi S.1, tunjangan kinerja guru PAUD (dana dekonsentrasi) masih mengalami kendala pada proses pencairan dikarenakan kewenangan proses pencairan ada pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. DINAS KESEHATAN a. Adanya kebutuhan data dan informasi yang semakin tinggi serta indikator capaian kinerja yang semakin detail menuntut validitas dan akurasi yang tinggi, sehingga dibutuhkan sarana prasarana baik berupa software, hardware maupun brainware yang baik. b. Rasio tenaga kesehatan yang belum memenuhi target rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk RSUD a. RSUD Kota Madiun sedang dalam persiapan bangunan fisik Rumah Sakit sesuai standart Rumah Sakit, yang perlu dibarengi dengan persiapan sarana dan prasarana khususnya peralatan medis dan non medis, sarana gedung pelayanan dan perawatan, sarana prasarana kantor serta Sumber Daya Manusia menuju Rumah Sakit type B. b. Angka pemanfaatan Tempat Tidur Rumah Sakit untuk kelas III pada tahun 2013 masih diatas standar yaitu BOR=89,4 % sehingga angka ini tidak ideal serta tidak efisien (BOR ideal = 65 – 80%) dan akan meningkatkan risiko infeksi nosokomial bagi pasien. c. Masih belum idealnya rasio tenaga medis dan paramedis mengakibatkan tingginya beban kerja perawat dan dokter yang akan mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan serta berkurangnya kepuasan pasien. d. Persaingan antar pemberi pelayanan kesehatan semakin tinggi sehingga untuk dapat berkembang dan dapat bersaing dengan pemberi jasa layanan kesehatan yang lain, pihak Manajemen RSUD Kota Madiun harus selalu berinovasi dan melakukan diferensiasi jenis pelayanan agar keunggulan pelayanan dapat menarik minat masyarakat pengguna jasa. e. Sumber Daya di RSUD Kota Madiun dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Type C, masih kurang.

- 85 -

No 3.

Urusan Lingkungan Hidup

4.

Pekerjaan Umum

5.

Tata Ruang

Permasalahan DKP a. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan metode 3 R (Reduce, Reuse and Recycle). Hal ini disebabkan karena masyarakat masih berpola pikir bahwa pengelolaan sampah/ kebersihan masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Madiun. b. Tidak seimbangnya antara kenaikan volume sampah organik yang diangkut ke TPA Winongo dengan lama waktu proses pengomposan dan jumlah tenaga pemroses kompos. c. Banyaknya warga yang belum mengerti arti pohon lindung sehingga melakukan penebangan pohon secara illegal d. Banyaknya warga yang memasang PJU secara swadaya tanpa melalui ijin ke Pemerintah Kota Madiun sehingga menjadi PJU illegal dan masih adanya warga masyarakat yang secara sengaja merusak lampu taman kota. e. Perlunya penataan PJU melalui jaringan resmi PJU secara bertahap. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP a. Masih banyak usaha/ kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/ kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan, sehingga menghambat proses pengendalian dan pengelolaan lingkungan; b. Masih banyak usaha/ kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan B3 dan limbah B3; c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan; d. Semakin kompleks dan berkembangnya permasalahan lingkungan yang diakibatkan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor; e. Kurangnya pemahaman anak-anak didik sekolah terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi pada kegiatan penataan kawasan GOR dan Stadion ada pemutusan kontrak kerja terhadap PT Surya Kencana Sakti sebagai pelaksana. a. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun yang belum mencapai kondisi ideal. Saat ini luasan Ruang Terbuka Hijau baru mencapai lebih kurang 12,56% dari persyaratan yang ditetapkan yaitu 30% dari luasan kota. Selain itu sebagian dari ruang terbuka hijau di Kota Madiun kurang terawat serta kurang maksimal dalam hal pemanfaatannya sebagai pembentuk citra kota. b. Masih adanya ketimpangan tingkat perkembangan di wilayah Kota Madiun, dengan konsentrasi yang berada di pusat kota. Karena kepadatan pusat kota yang semakin tinggi sehingga terbentuk pola linier yang memusat di sepanjang jalan utama dengan berbagai fasilitas dan jenis kegiatan yang lebih beragam antara lain perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perumahan serta industri yang mengakibatkan pergerakan penduduk cenderung lebih dominan di sepanjang jalan-jalan utama.

- 86 -

No 6.

Urusan Perencanaan Pembangunan

7.

Perumahan

8.

Kepemudaan dan Olah Raga Penanaman modal

9.

10.

Perkoperasian dan UKM

11.

Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Surat penetapan besarnya dana perimbangan baru diterbitkan pada saat sudah memasuki triwulan terakhir tahun berjalan, sehingga sudah melewati batas waktu penyampaian KUA dan PPAS. Hal ini mengakibatkan kurang akuratnya data dan asumsi yang dipergunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Secara umum pelaksanaan urusan perumahan dapat dilaksanakan dengan baik melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun demikian dari tahun ke tahun sasaran RTLH ini masih terus ada sehingga sampai saat ini belum dapat diselesaikan 100%. kurangnya pelatih di masing-masing cabang olahraga. Pelayanan penanaman modal di Kota Madiun belum dapat dilaksanakan secara optimal karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum terealisasi dalam satu unit lembaga penanaman modal. PTSP dilaksanakan untuk menyederhanakan prosedur perijinan, percepatan waktu proses penerbitan perijinan, kesamaan cara penilaian permohonan, kesamaan produk perijinan yang diterbitkan. Masih adanya koperasi yang belum sesuai jati diri (belum sesuai prinsip koperasi) karena masih dijumpai koperasi yang mengenakan jasa tinggi dan mengenakan denda kepada anggota telat membayar dan sebagian koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, baik Rapat Anggota Rencana Kerja maupun Rapat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus/ Pengawas kepada Anggota setiap tahun. a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan. b. Prosedur yang mahal untuk akte kelahiran terlambat. c. Data Base yang ada sangat dinamis, selalu berubah setiap saat sesuai dengan hasil pelayanan pendaftaran penduduk belum sepenuhnya 100% valid karena masih banyak peristiwa kematian yang belum didaftarkan ke Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Madiun. d. Aplikasi program SIAK belum sempurna, SIAK belum bisa Online ke semua daerah di Indonesia karena belum semua daerah menggunakan SIAK dalam pelayanan Administrasi kependudukan. e. Adanya keterlambatan pada program e-KTP yang disebabkan oleh : 1. Jumlah alat rekam yang semula direncanakan oleh Pemerintah Pusat sejumlah 12 unit untuk 3 Kecamatan di Kota Madiun hanya terealisasi 6 unit. 2. Keterlambatan pengiriman alat dari pusat yang semula direncanakan pada awal bulan Juli sampai dengan Agustus 2011 realisasi penerimaan alat pada akhir bulan September 2011 sehingga pelaksanaan pelayanan perekaman e-KTP baru dimulai pada tanggal 10 Oktober 2011. f. Keterlambatan pengiriman e-KTP yang sudah jadi, jumlah penduduk yang melakukan perekaman e-KTP sampai dengan bulan Desember 2012 sejumlah 115.896 jiwa yang sudah jadi dikirim ke Kota Madiun sejumlah 106.982 keping atau 92,30% dan sampai dengan akhir September 2013 penduduk yang telah melakukan perekaman sejumlah 121.459 jiwa yang sudah jadi dikirim ke Kota madiun sejumlah 118.549 keping atau 97,60%.

- 87 -

No 12.

13. 14.

15.

16.

17.

18.

Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan a. Pelaksanaan UMK belum sepenuhnya dipenuhi perusahaan kepada pekerja sekitar 50%; b. Permasalahan PHK, perusahaan masih berat memberikan pesangon sesuai UU No. 13 Tahun 2003, Perusahaan hanya mampu memberikan kebijakan pesangon sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ketahanan Pangan Luas areal lahan pertanian banyak berubah menjadi non pertanian, sehingga produksi pertanian yang dihasilkan tidak mencukupi dengan kebutuhan pangan penduduk kota. Pemberdayaan Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang telah Perempuan dan dibentuk di Kota Madiun untuk melayani dan membantu Perlindungan anak penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dan anak, oleh masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal, dan dalam pelaksanaan tugas PPT sedikit terkendala operasionalnya dikarenakan pihak-pihak terkait belum menjadi satu lokasi (terpadu) sehingga dalam penanganan kasus korban kekerasan kurang efektif dan efisien. Keluarga a. Tidak tercapainya peserta KB aktif disebabkan tingginya Berencana dan angka DO (Drop Out) peserta KB yang ingin anak segera. Keluarga Sejahtera b. Rendahnya realisasi anggaran pelayanan kontrasepsi karena penyerapan anggaran menggunakan system klaim. Perhubungan a. Adanya bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang tidak masuk terminal, sehingga menyebabkan PAD dari retribusi terminal menurun; b. Berkurangnya animo masyarakat yang naik Kendaraan Umum ; c. Sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi teknis di bidang perhubungan masih kurang. Komunikasi dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu Informatika Media Komunikasi dan massa yang dimiliki dan dimanfaatkan Pemerintah Kota Madiun untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat masih belum terlaksana secara optimal. Pentingnya KIM sebagai wadah masyarakat untuk membantu menginformasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota, belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Pertanahan a. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah pada urusan pertanahan masih menemui kendala disinkronisasi norma horizontal antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Di samping itu terjadi pertentangan norma vertikal antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. b. Sampai saat ini pemerintah masih mempertahankan Badan Pertanahan Nasional di daerah sebagai instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan baik nasional, regional maupun sektoral dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

- 88 -

No 19.

20.

Urusan Permasalahan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Politik Dalam Kesadaran organisasi kemasyarakatan (Orkesmas), Lembaga Negeri Sosial Kemasyarakatan (LSM) keterkaitan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terkendala Orkesmas/LSM dalam mengumpulkan dokumen, ada sebagian yang belum disertai NPWP. Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah kasus pelanggaran Perda yang semakin meningkat. Otonomi Daerah PEMERINTAHAN UMUM Masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran dalam mematuhi peraturan perundang-undangan. PELAYANAN LEGISLATIF Tidak terdapat permasalahan yang berarti PENGAWASAN a. Obyek Pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI maupun pemeriksaan Inspektorat sering terjadi keterlambatan; b. Pada saat pemeriksaan fisik masih dijumpai SKPD kurang koordinasi dengan Pihak Penyedia Jasa (Rekanan) sehingga pemeriksa sering mengalami hambatan di lapangan. c. Pihak Ketiga kurang merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan fisik. PENYELENGGARAAN KECAMATAN Kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya memenuhi persyaratan pelayanan masyarakat. KEPEGAWAIAN Adanya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor : 800-832 Tahun 2011 Nomor : 141.PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS pada tahun anggaran 2012 masih tidak dapat dilaksanakan. PELAYANAN PERIJINAN Kurangnya pemahaman pemohon perijinan terhadap prosedur dan mekanisme yang seharusnya, sehingga tidak jarang terjadi perdebatan antara pemohon dengan petugas pelayanan. ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi akan kewajibannya untuk membayar pajak dan Retribusi ; b. Belum terealisasinya pengadaan tanah eks Kantor Dinas Peternakan dan Kantor Disperindag Kabupaten Madiun. PENGELOLAAN BUMD a. Tingkat pelayanan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan September 2013 meningkat dari 78,53 % menjadi 85,54%. Dengan semakin meningkatnya tingkat pelayanan maka penambahan pelanggan baru semakin sulit didapatkan. b. Pada tahun 2009 kehilangan air sebesar 2.399.944 m3 (24.04%) sedangkan pada akhir 2013 kehilangan air bisa ditekan hingga mencapai 1.714.935 m3 (16,95%). Tingkat kehilangan air walaupun sudah menunjukkan kecenderungan terus menurun, tetap merupakan permasalahan yang harus tetap dicermati agar dapat ditekan lagi.

- 89 -

No

Urusan

21.

Pemberdayaan Masyarakat

22.

Sosial

23. 24.

Budaya Statistik

25.

Kearsipan

26.

Perpustakaan

Permasalahan c. Tingginya koefisien jam puncak akan mengakibatkan kurangnya tekanan suplay air pada saat jam puncak sedangkan kapasitas reservoar kurang memadai sehingga pelayanan pada saat itu akan mengalami penurunan. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun a. Perlunya peningkatan kwalitas SDM sesuai dengan perkembangan Perbankan. b. Semakin ketat persaingan antar Bank di wilayah kota Madiun baik dengan sesama BPR maupun dengan Bank Umum. PD. ANEKA USAHA a. Secara umum SDM belum memadai. b. Kurangnya tenaga pemasaran; c. Kurangnya tenaga operator SPBU dikarenakan terdapat pegawai yang telah pensiun; d. Kurangnya penyerapan terhadap informasi-informasi dan teknologi yang berkembang dimasyarakat terutama dalam hal pelayanan masyarakat e. Belum dapat memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal. f. Partisipasi Dinas/Badan/Kantor belum maksimal. g. Jalur disribusi dan pemasaran masih bersifat lokal. h. Perkembangan perangkat (alat) pendukung sangat pesat namum di Perusahaan daerah masih belum mampu mengikutinya. Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian dari warga masyarakat semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat matrealistis dan individualis. a. Jumlah PMKS berdasarkan data mengalami fluktuasi seiring dinamika waktu dan perkembangan situasional dan kondisional, jadi tidak ada parameter untuk mengukur dengan pasti sebagaimana data fisik lainnya; b. Adapun tingkat permasalahan saat ini adalah masih terdapatnya beberapa PMKS yang secara keseluruhan belum mendapatkan penanganan secara optimal disebabkan pola pikir mereka belum berubah dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Belum terealisasinya Kesenian khas Kota Madiun. Ketersediaan data yang sering tidak sesuai dengan harapan yaitu data yang valid, akurat, continue/berkelanjutan, terbakukan, akuntabel, dan terpadu. a. Belum semua staf menguasai pengelolaan kearsipan. b. Unit kearsipan/SKPD belum mempunyai tempat penyimpanan arsip yang representatif. c. Depo Arsip Pemerintah Kota belum sesuai standar kearsipan. d. Gedung Kantor masih menjadi satu dengan SMPN 2. e. Kurangnya tenaga kearsipan. a. Belum adanya tenaga khusus pengelola perpustakaan kelurahan dan sekolah dan insentifnya. b. Banyak kelurahan yang belum ada ruang baca perpustakaan dan sarana yang kurang memadai.

- 90 -

No

Urusan

27.

Pertanian

28.

Kelautan Perikanan Kehutanan

29.

30.

dan

31.

Energi dan Sumber Daya Mineral Industri

32.

Perdagangan

33.

Pariwisata

Permasalahan c. Gedung perpustakaan belum representatif, karena masih jadi satu lokasi dengan SMPN 2, sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung,serta tempat parkir yang terbatas. d. Koleksi bahan pustaka kurang baik judul maupun jumlah. e. Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai. f. Belum adanya Fungsional Pustakawan. Semakin berkurangnya lahan pertanian karena beralih fungsinya lahan. a. Harga pakan setiap saat mengalami kenaikan. b. Harga produksi ikan di pasar yang tidak stabil. a. Semakin berkurangnya lahan terbuka hijau karena beralih fungsinya lahan. b. Peserta tidak mendapatkan sertifikat tetapi surat keterangan sebagai peserta karena jam pelajaran yang tidak mencukupi sesuai ketentuan. c. Kekurangpedulian masyarakat Kota Madiun dalam pemanfaatan tanaman yang diperbantukan. Persediaan energi dan air semakin berkurang. Kurangnya kemampuan teknologi industri yang dimiliki oleh pelaku industri kecil dan menengah, sehingga kurang bersaing dalam hasil produksi dan pemasarannya. Kurangnya kesadaran pedagang untuk mentaati sebagian substansi Perda Nomor 32 tahun 2011, antara lain : a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan; b. Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum; c. Merawat bangunan kios luar/kios dalam/bedak/los yang dipergunakan sebagai tempat berjualan sehingga teatap dalam kondisi baik dan terpelihara. d. Mentaati peraturan perundang-undangan. Kurangnya upaya-upaya untuk mempromosikan potensipotensi wisata yang ada di Kota Madiun, disebabkan masih kurangnya peran serta aktif dari pelaku usaha/stakeholder bidang pariwisata untuk ikut serta mempromosikan potensi Kota Madiun.