BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

Gambaran Umum Kota Ambon

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi A. Luas, Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Kota Ambon memiliki luas 377 Km 2 atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon dan merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Luas daratan Kota Ambon berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah tahun 1980 adalah 359,45 km 2, sedangkan luas lautan 17,55 Km2 dengan panjang garis pantai 98 Km. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006, Wilayah Administrasi Kota Ambon telah dimekarkan dari sebelumnya 3 Kecamatan menjadi 5 kecamatan yang membawahi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri (Gambar 2.1). Jumlah desa/ negeri dan kelurahan serta luas setiap kecamatan adalah seperti pada Tabel 2.1.

Sumber: BAPPEKOT Kota Ambon, 2013

Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kota Ambon dengan 5 Kecamatan

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3º - 4o Lintang Selatan dan 128 o – 129 o Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014

5

 Sebelah Utara

:

 Sebelah Selatan  Sebelah Timur

: :

 Sebelah Barat

:

Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah. Laut Banda Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Petuanan Desa Hatu dari Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah

Tabel 2.1. Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Per Kecamatan

No.

Kecamatan

Ibukota

1 2 3 4 5

Nusaniwe Sirimau T.A.Baguala Leitimur Selatan Teluk Ambon

Amahusu Karang Panjang Passo Leahari Wayame

Kota Ambon

Jumlah Desa/Kelurahan Desa/ Kelurahan Negeri

Luas Wilayah Daratan (Km2)

5 4 6 8 7

8 10 1 1

88,35 86,82 40,11 50,50 93,67

30

20

359,45

Sumber: BPS Kota Ambon, 2012

B. Topografi Kota Ambon Kota Ambon terletak di Pulau Ambon adalah bagian dari kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng. Kondisi topografi wilayah Kota Ambon, sebesar 73% dari wilayah daratan dapat diklasifikasikan berbukit sampai berlereng terjal, dengan kemiringan di atas 20%. Sedangkan 17% wilayah daratan lainnya dapat diklasifikasikan datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20% (Gambar 2.2). Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Topografi relatif datar dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 010% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai. 2) Topografi landai sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter kearah daratan). 3) Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30% terdapat pada kawasan perbukitan. 4) Topografi terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 30% terdapat pada kawasan pegunungan.


6

Sumber: BAPPEKOT Kota Ambon, 2011

Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Ambon

C. Iklim Kota Ambon terletak di Pulau Ambon yang dikelilingi oleh laut sehingga beriklim tropis dan iklim musim. Sehubungan dengan itu iklim Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim, yaitu Musim Barat atau Utara dan Musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret, dimana bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Sedangkan musim Timur berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Oktober, dimana bulan Nopember merupakan masa transisi ke musim Barat. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidth dan Ferguson (1951), Kota Ambon termasuk tipe Iklim B yang dicirikan oleh rataan bulan kering (curah hujan < 60 mm) adalah 1,67 bulan dan bulan basah (curah hujan > 100 mm) adalah 9,58 bulan dengan nilai Q sebesar 17,4%. 1600 1400 1200

2007

1000

2008

800

2009

600

2010

400

2011

200 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon tahun 2006-2010, dari BPS Kota Ambon, 2012

Gambar II.3. Curah Hujan di Kota Ambon Tahun 2007 - 2011


7

Data curah hujan tahun 2007-2011 yang bersumber dari Stasiun Meteorologi Ambon melalui BPS (Gambar 2.3.), menunjukan curah hujan tertinggi tahunan terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 4.610,1 mm dengan 257 hari hujan. Mengacu pada rata-rata curah hujan bulanan tahun 2011, maka bulan basah (musim hujan) dengan curah hujan di atas 200 mm terjadi pada bulan April hingga Juli seiring dengan berlangsung Musim Timur dengan curah hujan tertinggi di bulan Mei (1.467,5 mm), sedangkan bulan kering (musim panas) dengan curah hujan di bawah 200 mm terjadi dari bulan Agustus hingga Maret seiring dengan berlangsungnya Musim Barat dengan curah hujan terendah di bulan November (44,4 mm). Stasiun Meterologi Ambon mencatat antara tahun 2007-2011 suhu di Kota Ambon rata-rata berkisar 26,59ºC dengan kisaran suhu minimum adalah 24,02ºC dan suhu maksimum 29,70ºC; rata-rata kelembaban nisbi sekitar 85,05%; rata-rata lama penyinaran matahari adalah 52,69 % dan rata-rata tekanan udara adalah 1.009,97 MB. D.

Gambaran Umum Demografi 1. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kedudukan Kota Ambon dalam posisi sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk, termasuk pula dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar. Kondisi ini terlihat pada perkembangan jumlah penduduk yang cenderung meningkat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, kecuali tahun 2010, seperti Gambar 2.4.

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2007

2008

2007 Jumlah Penduduk 271,972

2009

2008 302,095

2010 2009 350,604

2011 2010 348,143

2012 2011 387,475

2012 390,825

Keterangan: Data 2007, Sumber: BPS Kota Ambon Data 2008 – 2012, Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon

Gambar 2.4. Jumlah Penduduk Kota Ambon Tahun 2007 - 2012


8

Jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 2012 sesuai data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon adalah sebanyak 390.825 jiwa (Gambar 2.4), dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,87%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan dari tahun 2011 (Tabel 2.2). Penduduk Kota Ambon terdistribusi di 5 kecamatan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk terbanyak dan terpadat ada di Kecamatan Sirimau sebesar 160.808 jiwa (41.15%) dengan kepadatan 1.853 jiwa/km 2. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dengan kepadatan rendah adalah Kecamatan Leitimur Selatan sebesar 10.280 jiwa (2,63%) dengan kepadatan 204 jiwa/km 2 (Tabel 2.3). Kepadatan penduduk di Kota Ambon tahun 2012 adalah 1.087 jiwa/km 2. Tabel 2.2. Distribusi Penduduk Kota Ambon Berdasarkan Kecamatan Tahun 2007 – 2012 Penduduk (Jiwa) No

Kecamatan 2007

2008

2009

2010

2011

2012

82.760

95.366

102.078

97.669

108.383 113.142

1

Nusaniwe

2

Sirimau

105.010

108.724

145.984

142.968

160.858 160.808

3

Teluk Ambon Baguala

47.149

48.487

49.706

55.006

61.253

4

Teluk Ambon

5

Leitimur Selatan Kota Ambon

Pertumbuhan (%) Pertumbuhan 2007-2012 (%)

56.921

27.990

38.858

43.195

42.803

47.173

49.647

9.063

10.660

9.641

9.697

9.808

10.280

271.972

302.095

350.604

348.143

3,35

11,08

16,06

-0,70

387.475 390.825 11,30

0,87

6,99

Keterangan: Data 2007, Sumber: BPS Kota Ambon Data 2008 – 2012, Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon


9

Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2012

No

Kecamatan

Luas Wilayah Daratan (Km2)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2)

1

Nusaniwe

88,35

113.412

1.281

2

Sirimau

86,81

160.808

1.853

3

T.A.Baguala

40,11

56.921

1.419

4

Teluk Ambon

93,68

49.647

530

5

Leitimur Selatan

50,50

10.280

204

359,45

390.825

1.087

Kota Ambon

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2012

Dari Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala memiliki tingkat kepadatan di atas rata-rata tingkat kepadatan Kota Ambon sebesar 1.087 Jiwa/km². 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2012 sesuai Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon berjumlah 390.825 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 196.898 jiwa (50,38%), dan perempuan sebanyak 193.937 jiwa (49,62%). Distribusi penduduk menurut jenis kelamin di setiap kecamatan terdapat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan Tahun 2012 Jumlah No Laki-Laki Perempuan Kecamatan Penduduk (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa) 1

Nusaniwe

56.381

56.761

113.142

2

Sirimau

80.993

79.815

160.808

3

T.A.Baguala

28.813

28.108

56.921

4

Teluk Ambon

24.595

24.079

49.674

5

Leitimur Selatan

5.116

5.164

10.280

196.898

193.937

390.825

Kota Ambon


3. Penduduk Menurut Struktur Usia Penduduk Kota Ambon tahun 2012 berjumlah 390.825, bila dilihat dari struktur usia (Gambar 2.5) lebih didominasi oleh penduduk usia produktif (usia 15 sampai 59 tahun) berjumlah 268.219 jiwa (68,62%), diikuti oleh penduduk usia muda (usia 0 sampai 14 tahun) berjumlah 84.898 jiwa (21,75%), dan usia lanjut (usia 60 tahun ke atas) berjumlah 37.708 jiwa (9,63%).


10

Penduduk Kota Ambon Menurut Struktur Usia Tahun 2012 42,281 39,182 33,63733,045 29,552

33,573 28,49628,067 23,077 21,253 19,243

21,709

13,965 9,744 7,066 6,935

0-4

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-4 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Tahun 2013

Gambar 2.5. Struktur Usia Penduduk Kota Ambon Tahun 2012

200,000 156,206 150,000 84,889

100,000 50,266

49,953

49,591

50,000 Pra Sekolah SD Sederajat SLTP Seerajat Sededeja t

SLTA Sederajat

Perguruan Tinggi


Gambar 2.6. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Ambon Tahun 2012

4. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan dan Pengangguran Penduduk Kota Ambon menurut jenis pekerjaan berdasarkan data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tahun 2012 (Gambar 2.7), terdiri dari belum/tidak bekerja sebanyak 144.349 jiwa (36,93%); pelajar/ mahasiswa sebanyak 86.225 jiwa (22,06%); karyawan swasta/ wirausaha sebanyak 69.607 jiwa (17,81%); mengurus rumah tangga sebanyak 49.702 jiwa (12,83%); PNS/ TNI/ Guru/ Dosen/ Tenaga Medis – Non Medis sebanyak 33.085 jiwa (8,46%); pensiunan sebanyak 6.933 jiwa (1,77%); dan lain-lain sebanyak 970 jiwa (0,25%).


11

Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Ambon Tahun 2012 Lain-Lain; 970 (0,25%)

PNS/ TNI-Polisi/ Guru/ Dosen/ Tenaga Medis/ Non Medis; 33.085 (8,46%)

Pensiunan; 6.933 (1,77%)

Karyawan Swasta/ Wiraswasta; 69.670 (17, 981%)

Belum/ Tidak Bekerja; 144.349 (36,93% )

Pelajar Mahasiswa; 86.225 (22,06%) Mengurus Rumah Tangga; 49.656 (12,71%)


Gambar 2.7. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Ambon Tahun 2012

Berdasarkan data di atas, penduduk yang belum/tidak bekerja tahun 2012 sebanyak 144.349 jiwa. Penduduk yang tidak bekerja ini apabila dikurangi dengan penduduk pra sekolah sebanyak 50.266 jiwa, dan penduduk usia di atas 55 tahun sebanyak 56.953 jiwa, maka terdapat 37.130 jiwa penduduk usia produktif yang belum bekerja atau menganggur atau 9,50% dari penduduk Kota Ambon. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Indeks Pembangunan Manusia Beberapa komponen yang turut mempengaruhi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah, yaitu (1) kesehatan, mengambarkan angka harapan hidup; (2) pendidikan, menggambarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; serta (3) ekonomi, menggambarkan rata-rata pengeluaran rill per kapita. IPM Kota Ambon selama 5 tahun terakhir menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 2.5). Pada tahun 2010, IPM Kota Ambon adalah 78,56 dan berada pada peringkat 6 Kota/Kabupaten secara Nasional di Indonesia. Pada tahun 2011 IPM Kota Ambon adalah 78,97 dan berada pada peringkat 8 Kota/Kabupaten secara Nasional di Indonesia. Berdasarkan skala Internasional Nilai IPM Kota Ambon masih berada pada posisi menengah atas karena berada pada kisaran 66-80.


12

IPM Kota Ambon Tahun 2011 bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Maluku Tahun 2011, menunjukan bahwa semua indikator IPM Kota Ambon berada di atas IPM Provinsi Maluku. IPM Provinsi sendiri pada tahun 2011 sebesar 71,87 berada pada peringkat 21 Nasional dari 33 Provinsi di Indonesia. Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon Menurut Komponen Tahun 2007 – 2011 Provinsi Maluku

Kota Ambon No.

Indikator IPM 2007

2008

2009

2010

2011

2011

Angka Harapan Hidup (Tahun)

72,66

72,70

72,85

73,01

73,16

67,60

2.1. Angka Melek Huruf (%)

99,19

99,19

99,20

99,59

99,61

98,14

2.2. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

11,09

11,09

11,12

11,18

11,22

8,82

629,06

633,91

637,6

638,83

642.52

617.050

Indeks Pembangunan Manusia

77,46

77,86

78,25

78,56

78,97

71,87

Reduction Shortfall

3,77

1,76

1,78

No Data

1,90

1,58

Peringkat Secara Nasional

8

9

6

6

8

21

1

2

3

Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp.)

Sumber: BPS Kota Ambon, 2012

B. Pendidikan Mutu pendidikan, jumlah murid dan guru serta ketersediaan infrastruktur pendidikan yang ada merupakan gambaran kondisi pendidikan di Kota Ambon 1. Mutu Pendidikan Kota Ambon Mutu pendidikan di Kota Ambon dapat diukur melalui Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Tingkat Kelulusan Siswa. a) Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. Sejak tahun 2009 sampai 2012 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Ambon untuk semua jenjang pendidikan berada pada level yang berfariasi dan berkisar diatas 100%. (Tabel 2.6). Hal ini dapat mengindikasikan adanya urbanisasi di Kota Ambon. Urbanisasi ini didorong oleh masuknya penduduk ke Kota Ambon ataupun banyak pelajar di sekitar Pulau Ambon dari Kabupaten Maluku Tengah, datang bersekolah di Kota Ambon.


13

Tabel 2.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa Kota Ambon Tahun 2009 – 2012 No 1 2 3

Jenjang Pendidikan SD/ MI SMP/ MTs SMA/ SMK/ MA

2009 107,84 98,83 87,83

APM (%) 2010 2011 100,72 94,15 77,92

82.98 81.81 65.31

2012

2009

86.87 65.08 67,02

124,15 127,26 115,25

APK (%) 2010 2011 123,84 113,95 116,30

103.62 110.15 101.60

2012 106.63 93,51 96,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2013

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MA Kota Ambon tahun 2012 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahan 2011, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk sebagai bilangan pembagi tahun 2012 cukup signifikan sesuai data BPS yang terakomodir pada Dinas Pendidikan tahun 2011, dimana tercatat jumlah penduduk pada tahun 2011 untuk usia 13-15 tahun sebanyak 16.151 orang meningkat menjadi 19.396 orang tahun 2012, serta usia 16-18 tahun pada tahun 2011 sebanyak 19.261 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 21.118 orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap APK pada jenjang SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA terjadi penurunan bila dibandingkan dengan APK untuk jenjang yang sama tahun 2011. Selain itu jumlah siswa pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebanyak 81.131 menjadi 82.975 siswa di tahun 2012 atau meningkat 1,28%. b) Tingkat Kelulusan Siswa pada Ujian Akhir Nasional. Tingkat kelulusan siswa yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2011 menunjukan bahwa tingkat kelulusan di Kota Ambon untuk semua jenjang pendidikan lebih tinggi dari tingkat kelulusan Provinsi Maluku (Tabel 2.7). Tingkat kelulusan di semua jenjang pendidikan di Kota Ambon selama 3 tahun terakhir untuk jenjang SD tidak mengalami perubahan yaitu 100%, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penetapan standar rata-rata pencapaian nilai yang sebelumnya 5,0 di tahun 2011 dinaikkan menjadi 5,50 di tahun 2012, dan merupakan hasil akhir dari ujian nasional termasuk ujian mengulang sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Walaupun terjadi penurunan tingkat kelulusan tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011 pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA/SMK namun presentase tingkat kelulusan pada semua


14

jenjang masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kelulusan di Provinsi Maluku tahun 2012. (Tabel 2.7). Tabel 2.7. Tingkat Kelulusan UAN Siswa di Kota Ambon Tahun 2009 - 2012 No. 1 2 3 4

Jenjang Pendidikan SD/ MI SMP/ MTs SMA/ MA SMK

Tingkat Kelulusan Kota Ambon (%) 2009

2010

2011

2012

99,94 96,20 94,76 81,39

100 99,86 99,94 99,92

100 99,88 99,93 99,68

100 99,40 99,29 92,24

Tingkat Kelulusan Provinsi Maluku Tahun 2012 (%) 99,88 94,73 91,00 91,07


2. Perkembangan Jumlah Guru, Murid dan Fasilitas Pendidikan a) Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudathul Athfal (RA) Tabel 2.8. Jumlah Sekolah, Gedung, Murid, Guru, Rasio Murid/ Guru, serta Rasio Murid/ Sekolah Tingkat Sekolah TK Tahun 2009 – 2012 Jenjang TK

2009

Kondisi Per Tahun 2010 2011

2012

Jumlah Sekolah

68

77

80

81

Jumlah Gedung Sekolah (unit)

60

68

71

81

Jumlah Murid (orang)

2.932

3.215

3.419

3.701

Jumlah Guru (orang)

116

136

123

115

Rasio Murid/ Guru

25 : 1

24 : 1

28 : 1

33 : 1

Rasio Murid/ Sekolah

43 : 1

47 : 1

43 : 1

46 : 1


Pada jenjang Taman Kanak-Kanak terdapat 4 sekolah yang ditutup tahun 2012 yaitu : Taman Kanak-Kanak Hermerissa-Gunung Nona, Taman Kanak-Kanak Al Mawadah-Waihaong, Taman KanakKanak Aisyah 2-Passo dan RA Al Mawadah-Batu Merah. Sedangkan pada tahun yang sama terdjadi penambahan 5 sekolah Taman Kanak-Kanak baru oleh Yayasan Pengelola masing-masing : Taman Kanak-Kanak Pisteo-Desa Hunut, Taman Kanak-Kanak Idatha UnpattiDesa Rumah Tiga, Taman Kanak-Kanak Ar Israh-Ahuru, Taman KanakKanak Anastasya-Gudang Arang, Taman Kanak-Kanak ParakletosDesa Passo. Dengan demikian di tahun 2012 walaupun terdapat 4 sekolah TK yang ditutup namun ditahun yang sama terjadi penambahan sebanyak 5 sekolah TK. Penambahan sekolah baru di tahun 2012, memberikan sumbangan kepada rasio murid terhdap sekolah. Jika tahun 2011 setiap sekolah


15

dapat menampung 43 murid, maka tahun 2012 setiap sekolah menampung 46 murid. Dilain sisi pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah guru sebanyak 8 orang dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sebanyak 4 orang memasuki masa pensiun, 3 orang mutasi keluar daerah dan 1 orang merupakan guru bantu pada RA dan dikembalian ke sekolah asal MI, dengan demikan rasio guru terhadap murid adalah 1 orang guru dapat mendidik 33 orang murid. b) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidayah (MI) Jumlah Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Ambon tahun 2012 berjumlah 209 buah (Tabel 2.9.). Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2012 terjadi penambahan 3 sekolah baru, yaitu (1) SD Kanawa-BTN Air Kuning, (2) MIT Atohirya-Air Salobar, (3) MIS Itaqulah-Kebun Cengkeh. Ketiga sekolah baru ini memiliki gedung yang merupakan milik masing-masing sekolah. Tabel 2.9. Jumlah Sekolah, Gedung, Murid, Guru, Rasio Murid/ Guru, dan Rasio Murid/ Sekolah Tingkat Sekolah SD/ MI Tahun 2009 – 2012 Jenjang SD/ MI Jumlah Sekolah Jumlah Gedung Sekolah (unit) Jumlah Murid (orang) Jumlah Guru (orang) Rasio Murid/Guru Rasio Murid/Sekolah

Kondisi Per 2009 2010 201 202 137 139 39.535 40.238 2.755 2.618 14 : 1 15 : 1 196 : 1 199 : 1

Tahun 2011 206 143 40.213 2.574 15 : 1 188 : 1

2012 209 146 40.833 2.532 16 : 1 195 : 1


Jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2012 sebanyak 2.532 orang, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 2.574 orang, ini berarti terjadi penurunan di tahun 2012 sebanyak 42 orang bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan sebanyak 4 orang mutasi keluar daerah, 39 orang memasuki masa pensiun, 17 orang meninggal dunia, serta terdapat 17 orang yang mutasi masuk dari luar kota ambon, dengan demikian secara rasio 1 orang guru mendidk 16 orang murid. Tahun 2012 jumlah murid pada jenjang ini mengalami peningkatan sebanyak 620 orang dibanding tahun 2011. Dengan Penambahan 3 sekolah baru di tahun 2012 maka rasio murid terhadap sekolah juga mengalami perubahan yaitu setiap sekolah menampung 195 murid. c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiah (MTs) Tahun 2012 jumlah sekolah pada jenjang SMP/MTs di Kota Ambon adalah 57 buah, sedangkan tahun 2011 sebanyak 54 buah. Hal ini berarti terjadi penambahan sebanyak 3 sekolah di tahun 2012 yaitu :


16

MTs Al Mansuro-Air Kuning, Pondok Pesantren Itaqulo-Kebun Cengkeh, dan SMP Terbuka-Jln Kakiali. Dari penambahan tersebut 2 gedung merupakan penambahan dari MTs Al Mansuro dan Pompes Itaqulo, sedangkan SMP Terbuka masih merupakan binaan dari SMP Negeri 6 Ambon. Tahun 2012 jumlah murid pada jenjang SMP/MTs mengalami penambahan 384 bila dibandingkan tahun 2011. Dengan bertambahnya 3 sekolah baru, rasio murid rehadap sekolah turut mengalami perubahan dimana pada tahun 2011 setiap sekolah pada jenjang SMP/MTs dapat menampung sebanyak 329 murid, maka di tahun 2012 setiap sekolah dapat menampung 318 murid. Jumlah guru pada jenjang pendidikan yang sama di tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 72 orang dibandingkan tahun 2011. Ini disebabkan karena memasuki masa pensiun 31 orang, meninggal 12 orang, 6 orang mutasi keluar dan kekurangan dari Kandep Agama sebanak 23 orang, dengan demikian secara rasio 1 orang guru mendidik 12 orang murid. Tabel 2.10. Jumlah Sekolah, Gedung, Murid, Guru, Rasio Murid/ Guru, dan Rasio Murid/ Sekolah Tingkat Sekolah SMP/ MTs Tahun 2009 – 2012 Jenjang SMP/ MTs Jumlah Sekolah Jumlah Gedung Sekolah (unit) Jumlah Murid (orang) Jumlah Guru (orang) Rasio Murid/Guru Rasio Murid/Sekolah

2009 54 49 18.028 1.328 12 : 1 333 : 1

Kondisi Per Tahun 2010 2011 54 54 50 50 18.114 17.790 1.414 1.409 13 : 1 13 : 1 335 : 1 329 : 1

2012 57 52 18.138 1.337 12 : 1 318 : 1


d) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2012 jumlah sekolah pada jenjang SMP/SMK/MA di Kota Ambon adalah 50 buah, sedangkan tahun 2011 sebanyak 47 buah. Hal ini berarti terjadi penambahan sebanyak 3 sekolah di tahun 2012 yaitu : SMA Alhilal-Jln. Antoni Rebok, MA Nurul Iklas-Air Besar dan SMK Pertanian Maluku-Passo. Gedung sekolah bertambah 6 buah diantaranya 3 sekolah dan gedung baru yaitu SMA Swasta 45, SMA Kristen Kalam Kudus Karang Panjang Ambon dan SMA Negeri 14 Desa Passo. Jumlah guru di tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu 18 orang disebabkan karena memasuki masa pension 14 orang, meninggal 11 orang, 2 orang mutasi keluar, 11 orang mutasi masuk dan kekurangan dari Kandep Agama sebanak 2 orang, Dengan demikian secara rasio 1 orang guru mendidik 13 orang murid, begitu pula 1 sekolah dapat menampung 406 murid.


17

Tabel 2.11. Jumlah Sekolah, Gedung, Murid, Guru, Rasio Murid/ Guru, dan Rasio Murid/ Sekolah Tingkat Sekolah SMA/ SMK/ MA Tahun 2009 – 2012 Jenjang SMA/ SMK/ MA Jumlah Sekolah Jumlah Gedung Sekolah (unit) Jumlah Murid (orang) Jumlah Guru (orang) Rasio Murid/Guru Rasio Murid/Sekolah

2009 44 41 18.505 1.385 13 : 1 403 : 1

Kondisi Per Tahun 2010 2011 47 43 20.042 1.413 13 : 1 420 : 1

47 43 19.261 1.475 14 : 1 426 : 1

2012 50 49 20.303 1.493 13 : 1 406 : 1


c. Kesehatan Fokus pelayanan kesehatan kesejahteraan ibu dan anak dapat terukur dengan angka kematian bayi dibawah umur satu tahun sebanyak 23 bayi (3/1000 KLH) dan angka tersebut masih lebih rendah dari angka Nasional yang sebesar 40/1000 KLH, sedangkan Angka Kematian Balita (AKB) sebanyak 12 balita (4/1000 KLH) lebih rendah dari Provinsi (12,7/1.000 KLH) dan Nasional yang masih berkisar 34/1000 KLH. Untuk waktu ke depan agar lebih meningkatkan kesehatan bayi dan balita masih perlu didukung dengan program-program lainnya seperti Promosi Kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan. Dari hasil pendataan, nampak jelas bahwa dengan upaya-upaya pelayanan kesehatan yang menyebar di masyarakat telah ditemukan Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 2 orang atau 27/100.000 KLH lebih rendah dari Provinsi (256/100.000 KLH) dan Nasional yg masih berkisar 228/100.000 KLH. Indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat yakni Umur Harapan Hidup (UHH) dimana untuk Kota Ambon telah mencapai 73,01 tahun lebih tinggi dari provinsi 67,7 tahun dan Nasional yg masih berkisar 70,7 tahun. Sarana kesehatan di Kota Ambon telah melayani masyarakat sampai ke tingkat desa dengan jumlah sarana adalah seperti Tabel 2.12. Sarana kesehatan ini terdistribusi pada 5 kecamatan, dimana sebaran sarana di kecamatan Sirimau cukup lengkap dan sebaliknya di Kecamatan Leitimur Selatan belum cukup lengkap.


18

Tabel 2.12. Sarana Kesehatan di Kota Ambon Tahun 2012

No.

Kecamatan

Balai Pengobatan

Puskesmas

Pustu

RS

1 2 3 4 5

Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon Teluk Ambon Baguala Leitimur Selatan Jumlah 2012 Jumlah 2011 Jumlah 2010 Jumlah 2009 Jumlah 2008

2 4 1 1 8 5 5 2 3

6 8 2 4 2 22 22 22 22 22

10 4 8 5 8 35 35 35 34 34

2 4 1 3 10 9 9 10 10

Pos Kesehatan Desa 13 6 10 13 8 50 50 50 50 26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kinerja ekonomi Kota Ambon yang diukur dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ADHK) terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat menunjukan bahwa geliat aktivitas perekonomian di Kota Ambon menunjukan pertumbuhan yang berkembang maju. Pada tahun 2011, PDRB Kota Ambon atas dasar Harga Berlaku mencapai Rp.4,179 trilyun (Gambar 2.8). PDRB Kota Ambon tahun 2011 atas dasar Harga Berlaku meningkat Rp.737,5 milyar lebih atau 21,43% dibanding tahun 2010 yang sebesar Rp.3,441 trilyun. 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 PDRB ADHB Keterangan:

2007

2008

2009

2010

2011

2,333,813.3

2,668,234.5

3,003,452.4

3,441,657.7

4,179,215.2

*) Angka Diperbaiki ; **) Angka Sementara. Sumber: BPS Kota Ambon, 2012

Gambar 2.8. PDRB ADHB Kota Ambon Tahun 2007-2011

Sementara itu, PDRB Kota Ambon tahun 2011 atas dasar Harga Konstan mencapai Rp.1,92 trilyun, PDRB ini meningkat Rp.122 milyar lebih atau 6,77% dibanding tahun 2010 yang adalah Rp.1,82 trilyun.


19

Sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 PDRB atas dasar Harga Konstan terus mengalami peningkatan (Tabel 2.9). 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Tahun

1

2

3

4

5

2007

2008

2009

2010

2011

1,600,882

1,690,271

1,802,667

1,924,720

PDRB ADHK 1,511,618

Keterangan: *) Angka Dperbaiki ; **) Angka Sementara. Sumber: BPS Kota Ambon, 2012

Gambar 2.9. PDRB ADHK Kota Ambon Tahun 2007-2011

Mengacu pada PDRB Kota Ambon tahun 2011 atas dasar harga konstan sebesar Rp.1.92 Trilyun maka struktur ekonomi Kota Ambon didominasi oleh sektor Jasa-Jasa dengan kontribusi sebesar Rp.524,3 Milyar (27,24%) bagi PDRB Kota Ambon, diikuti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp.464,3 Milyar (24,13%), sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi sebesar Rp.388,1 Milyar (20,16%), sektor Pertanian sebesar Rp.323,5 Milyar (16,81%) dan diikuti oleh sektor-sektor lainnya. Hal yang sama tercermin pula pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011, dimana sumbangan sektor JasaJasa merupakan penyumbang terbesar yaitu Rp.1,16 Trilyun (27,81%), disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1,14 Trilyun (27,38), sektor Pengangkutan dan Komunikasi mencapai 754,4 Milyar (18,05%) serta diikuti sektor-sektor lainnya. Perekonomian kota Ambon mengacu pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 menunjukan bahwa tingginya kontribusi sektor Jasa-Jasa adalah karena sumbangan sub sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan sebesar Rp.1,11 Trilyun (26,66%) dari total PDRB. Selanjutnya penyumbang utama untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran adalah sub sektor Perdagangan Besar Eceran yaitu Rp.1,04 Trilyun (25,11%) dari PDRB. B. Pertumbuhan Ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian dalam suatu wilayah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon berada pada pertumbuhan yang positif, dimana tahun 2011 adalah 6,77% (Gambar 2.10). Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 ini meningkat 0,12 point dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 6,65%. Pertumbuhan ini


20

adalah pertumbuhan tercepat selama kurun waktu 5 tahun terakhir dimana seluruh sektor ekonomi di Kota Ambon mengalami pertumbuhan positif.

8.00 6.00 4.00 PERTUMBUHAN EKONOMI %

2.00 2007

2008

2009

2010

2011


Gambar 2.10. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2007-2011

C. Pendapatan Perkapita. Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang sangat berpengaruh pada pendapatan regional per kapita di Kota Ambon. Selain itu, upaya-upaya Pemerintah Kota Ambon untuk mengembangkan program-program unggulan dan pendekatan penguatan ekonomi masyarakat juga sangat berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, dan hal ini terlihat jelas dari adanya peningkatan pendapatan domestik regional per kapita di Kota Ambon. Pendapatan domestik regional per kapita tahun 2011 di Kota Ambon berdasarkan Harga Konstan adalah Rp.5.053.118,- dan berdasarkan Harga Berlaku adalah Rp.11.157.659,- (Gambar 2.11). Jika dibandingkan tahun sebelumnya, maka pendapatan domestik regional per kapita tahun 2011 berdasarkan Harga Konstan mengalami peningkatan sebesar Rp.139.691,atau (2,84%). Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun Kota Ambon tahun 2011 sebanyak 344.340 jiwa, maka diperoleh pendapatan per kapita penduduk Kota Ambon Tahun 2011 atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp.11.157.659,- berarti terjadi peningkatan Rp.1.707.049,- atau setara (18,06%). Selanjtnya secara riil pendapatan yang diterima penduduk Kota Ambon tahun 2011 sebesar Rp.5.053.118,- yang berarti pendapatan yang dihitung berdasarkan kondisi tahun 2000, dengan demikian dapat diartikan bahwa Rp.11.053.118,- yang diterima setiap penduduk tahun 2011 setara dengan Rp.5.053.118,- pada tahun 2000.


21

12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 -

2007

2008

2009

2010

2011

ADHB (Rp.)

8,153,370

9,260,473

9,304,610

9,450,610

11,157,659

ADHK (Rp.)

5,241,501

5,493,093

5,166,803

4,913,427

5,053,118


Gambar 2.11. Pendapatan Regional Perkapita Kota Ambon Tahun 2007-2011

D. Laju Inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin lemahnya/merosotnya nilai ril mata uang suatu Negara. Inflasi memberikan indikasi adanya kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus selama periode tertentu, meskipun kenaikan harga-harga tersebut tidak secara bersamaan. Laju inflasi di Kota Ambon beragam selama tahun 2012 (Tabel 2.13). Laju inflasi tertinggi di Kota Ambon terjadi pada bulan Juni 2011 sebesar (2,39%), disusul bulan januari sebesar (1,62%), sedangkan terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar (-2,44%). Pada Desember 2012, Kota Ambon mengalami inflasi umum sebesar (0,94%). Inflasi tersebut ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum Kota Ambon dari 139,43% pada bulan November 2012 menjadi 140,74% pada bulan Desember 2012. Tabel 2.13. Inflasi Kota Ambon Tahun 2009-2011 Dirinci Per Bulan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Laju Inflasi Kumulatif

Laju Inflasi Indeks Umum (%) 2010 2011 2012 3,23 -0,83 1,62 -0,65 0,04 1,31 0,27 -0,46 1,33 -0,51 0,09 0,79 -0,07 1,66 0,06 0,85 3,76 2,39 1,28 -1,20 1,70 2,40 0,83 0,19 0,95 -0,40 -1,87 -0,29 -0,67 -2,44 -0,24 -0,34 0,63 1,30 0,43 0,94 8,78 2,85 6,73

Sumber: Sumber BPS Kota Ambon, 2012.


22

Dengan demikian Inflasi Kumulatif bulan Desember 2012 sebesar (6,73%), ditandai dengan kenaikan IHK Kota Ambon dari 131,87% pada bulan Desember 2011 menjadi 140,74% pada bulan Desember 2012 sedangkan Inflasi Year On Year sebesar 6,73%. Jika dibandingkan dengan 14 kota di Kawasan Timur Indonesia, maka Kota Ambon untuk IHK Umum berada pada rangking ke 7 (di bawah Kota Kendari); untuk Laju Inflasi bulan Desember 2012 berada pada rangking ke 7 (di atas Kota Gorontalo); serta untuk Laju Inflasi Komulatif dan Laju Inflasi Year on Year pada rangking Ke 1. Jika dibandingkan secara Nasional, maka IHK Umum Kota Ambon berada pada rangking ke 20; untuk Laju Inflasi bulan Desember 2012 berada pada rangking ke 13; serta untuk Laju Inflasi Komulatif dan Laju Inflasi Year on Year pada rangking ke 2 dari 66 Kota di Indonesia. E. Perkembangan Investasi. Pembangunan daerah merupakan peran multi pihak, bukan saja Pemerintah malainkan juga peran swasta dan masyarakat. Investasi swasta dan masyarakat saat ini menjadi penting, mengingat keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maupun didorong oleh perubahan paradigma pembangunan dewasa ini dimana modal sosial (social capital), baik swasta maupun masyarakat menjadi elemen penting dalam menggerakan pembangunan. Investasi di Kota Ambon tahun 2012, meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). a) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sampai tahun 2012, di Kota Ambon terdapat 9 usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang bergerak pada 6 bidang usaha, dengan nilai investasi sebesar Rp.133.819.026.520,- dan menyerap 265 tenaga kerja Indonesia (Tabel 2.14). Tabel 2.14. Proyek PMDN di Kota Ambon Menurut Bidang Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012

Bidang Usaha

Nama Perusahaan

1

Perikanan

1

2

Industri Lainnya

2

3

Industri Kimia

3

4

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

4 5 6

5

Jasa Lainnya

7

PT. Samudera Sakti Sepakat PT. Semen Tonasa PT. Majakara Oxygen Facyory PT. Esafa PT. Linda PT. Angkasa Pura I PT. Metro Selular Nusantara


Investasi (Juta Rp.)

Tenaga Kerja Indonesia

Asing

1.475,00

20

-

30.066,90

20

-

706,03

26

-

50.000,00 2.199,75 3.526,72

10 60 50

-

144.438,56

35

-

23

8 6

Listrik, Gas dan Air Jumlah 2012

9

PT. Rajawali Citra Televisi PT. Karya Putra Powerin 9

298.940,56

29

-

133.287.673,00

15

-

133.819.026,52

265

-

Sumber: Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi, Setkot Ambon, 2012.

b) Penanaman Modal Asing (PMA) Sampai tahun 2012, di Kota Ambon terdapat 14 usaha Penanaman Modal Asing yang bergerak pada 3 bidang usaha, dengan nilai investasi sebesar US$55.285,67 dan menyerap 2.029 tenaga kerja Indonesia dan 50 tenaga kerja asing (Tabel 2.15). Tabel 2.15. Proyek PMA di Kota Ambon Menurut Bidang Usaha (US$ 000) Tahun 2012 Bidang Usaha

Nama Perusahaan

1 2 1

Perikanan

3 4 5 6 7 8

2

Jasa Lainnya

9 10 11 12 13

3

Industri Lainnya Jumlah 2011

14

Investasi ((US$ 000)

PT. Nusantara Fishery PT. S & T Mitra Mina Industri PT. TA Asia Oceanic PT. Bersama Mitra Sejahtera PT. C & E Mina Nusantara PT. Pinisi Diving & Tourism PT. Dream Sukses Airindo PT. Bukaka Singtel International PT. Telekomunikasi Selular PT. Tirta Maluku PT. Matahari Graha Fantasi PT. Cakrawala Andalan Televisi PT. Maluku Divers PT. Bioenergi Corporindo 14

Tenaga Kerja Indonesia Asing

8.292,00

259

4

5.420,00

15

-

2.500,00

30

-

3.000,00

109

20

2.750,00

-

-

540,00

20

1

1.818,00

74

3

20.280,00

1.184

5

3.396,22

250

6

45,00

6

-

1.134,55

25

-

4.366,05

6

-

743,85

23

1

1,000,00

28

10

55.285,67

2.029

50

Sumber: Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi, Setkot Ambon, 2012.

F. Tabungan dan Kredit. Jumlah penabung dan nilai nominal tabungan di Kota Ambon dalam 5 tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia Cabang Ambon Tahun 2011 (Tabel 2.16). Sampai akhir tahun 2011, posisi simpanan masyarakat pada bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Ambon mencapai Rp.4.948 Triliun, atau meningkat 21,52% dari tahun 2010 yang berjumlah Rp.4.072 Triliun, dengan demikian ada RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2014

24

kecenderungan masyarakat untuk menyimpan uang di bank dalam jumlah yang lebih besar. Tabel II.16. Perkembangan Posisi Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum dan BPR di Kota Ambon Tahun 2007-2011

No. 1

2

3

Tahun

Jumlah Penabung/ Nominal

2007

2008

2009

2010

2011

a. Nominal (Juta Rp.)

606.938

542.032

570.681

462.160

612.302

b. Rekening (Satuan)

5.469

5.520

5.828

5.223

5.406


930.962

997.802

1.261.151

1.506.571

1.680.953


5.684

5.611

5.850

5.942

6.210


1.749.140

1.672.709

1.889.721

2.103.640

2.655.708


225.111

236.252

270.017

287.616

309.993

3.287.040

3.212.543

3.721.554

4.072.963

4.948.963

Giro

Simpanan Berjangka

Tabungan

Nominal (Juta Rp.)

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Prov. Maluku, Bank Indonsia, 2012

Posisi simpanan masyarakat ini terdiri dari Giro sebesar Rp.612.302 Milyard (12,37%); Simpanan Berjangka sebesar Rp.1,680 Triliun (33,97%); dan Tabungan sebesar Rp.2.655 Triliun (53,66%). Tabel 2.17. Perkembangan Posisi Pinjaman Masyarakat Pada Bank Umum dan BPR di Kota Ambon Tahun 2007-2011

NO 1 1 2 3

JENIS PENGGUNAAN KREDIT 2 Modal Kerja Investasi Konsumsi Jumlah

Jumlah Per Tahun (Juta Rp.) 2007 4

2008 5

2009 6

2010 7

2011 7

363.708 70.949 599.755

519.625 108.632 844.295

604.821 158.551 986.856

955.822 253.468 1.007.594

1.180.522 454.47 1.501.664

1.034.412

1.472.552

1.750.229

2.216.884

3.136.634

Sumber : Bank Indonsia Ambon pada BPS Kota Ambon Tahun 2012.

Sementara itu penyaluran kredit di Kota Ambon dalam 5 tahun belakang juga terus mengalami peningkatan. Sampai akhir tahun 2011, berdasarkan data Bank Indonesia Cabang Ambon (Tabel 2.17) telah disalurkan pinjaman sebesar Rp.3,196 Triliun. Jumlah pinjaman di tahun 2011 ini mengalami peningkatan sebesar 41,54% dari tahun 2010 yang berjumlah Rp.2,258 trilyun.


25

Tabel 2.18. Perkembangan Posisi Kredit Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2007-2011 NO

SEKTOR

1

2

1

Pertanian

2

Pertambangan

2

Perindustrian

3

Jumlah Per Tahun (Juta Rp.) 2008 2009 2010 5 6 7

2007 4

2011 7

79.954

62.623

59.562

38.256

39.128

0

5.849

2.926

2.254

2.432

441

4.196

4.743

27.860

55.815

Perdagangan

216.027

360.082

473.895

508.041

721.887

4

Jasa-Jasa

161.527

208.746

235.633

353.715

533.363

5

Listrik, Gas, Air

0

187

149

7.678

12.525

6

Konstruksi

121.616

170.780

164.335

219.378

271.051

7

Pengangkutan

12.646

8.677

15.793

32.429

28.746

8

Jasa Dunia Usaha

26.150

26.483

21.618

62.372

29.746

9

Jasa Sosial Masyarakat

1.115

2.619

33.738

31.858

533.363

8

Lain-Lain

599.755

849.487

988.537

1.325.013

978.883

1.057.704

1.490.983

1.765.296

2.258.047

3.196.118

Jumlah

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Prov. Maluku, Bank Indonsia, 2011

Kredit yang disalurkan sepanjang tahun 2011 berdasarkan jenis penggunaannya diperuntukan sebagian besar untuk Modal Usaha yaitu berjumlah Rp.1,694 Triliun atau 53,07%, Sedangkan bukan untuk modal usaha adalah sebesar Rp.1,501 Milyard atau 46,93%. Dengan demikian tergambar bahwa masyarakat Kota Ambon sudah mulai cenderung meminjamkan uang di Bank untuk modal usaha. Tahun 2012 penggunaan pinjaman terbesar bukan untuk modal usaha di Kota Ambon adalah sektor Lain-Lain yaitu Rp.978.883 milyar atau 65,18%.

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

RKPD Kota Ambon Tahun 2013 terealisasi dalam 1.201 kegiatan SKPD yang terdiri atas 1.112 kegiatan urusan wajib dan 89 kegiatan urusan pilihan. Untuk pelaksanaan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp. 223.803.756.671 (data kegiatan monitoring dan evaluasi program pembangunan) dan terealisasi sebesar 87,88% dan pelaksanaan fisik kegiatan terealisasi 91,73%. Ringkasan umum pelaksanaan kegiatan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.19.


26

Tabel 2.19. Ringkasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012 REALISASI

JUMLAH NO

NAMA SKPD

JUMLAH DANA TOTAL FISIK

% ANGGARAN

4

5

6

KEGIATAN 1

2

3

1

BPMP-KB

44

Rp

2,841,218,682

89.43%

69.45%

2

BAPPEKOT

39

Rp

5,704,562,740

98.82%

84.46%

3

Badan Kepegawaian

17

Rp

1,799,135,652

93.44%

78.40%

4

Badan Pengelola Keuangan

38

Rp

5,387,254,567

98.85%

98.11%

5

15

Rp

1,073,539,372

74.20%

71.88%

6

Inspektorat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

19

Rp

712,918,940

94.74%

95.54%

7

Dinas Pendidikan

155

Rp

42,019,980,254

97.92%

96.20%

8

Dinas Kesehatan

82

Rp

15,293,239,435

91.22%

94.25%

Dinas Sosial Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah

19

Rp

538,161,700

98.25%

97.77%

29

Rp

3,087,267,240

99.11%

95.97%

35

Rp

947,274,080

91.28%

91.28%

12

Dinas Tenaga Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

18

Rp

2,123,302,300

92.53%

87.76%

13

Dinas Perhubungan

24

Rp

5,073,051,380

91.67%

95.22%

14

Dinas Pekerjaan Umum

51

Rp

27,640,273,580

94.45%

88.10%

15

Dinas Pertanian dan Kehutanan

32

Rp

2,237,681,300

82.87%

84.36%

16

Dinas Kelautan dan Perikanan

20

Rp

3,671,986,496

81.64%

93.66%

17

31

Rp

435,768,900

96.77%

93.70%

18

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian

19

Rp

2,028,921,393

92.53%

97.09%

19

Dinas Kependudukan dan CAPIL

18

Rp

621,930,145

95.01%

94.68%

20

84

Rp

17,833,172,010

91.53%

94.83%

21

Dinas Tata Kota Dinas Kebersihan dan Pertamanan

33

Rp

19,918,840,860

95.06%

90.00%

22

Sekretariat DPRD

39

Rp

34,713,625,028

93.62%

54.76%

23 24

Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum

11 18

Rp Rp

183,405,932 485,112,096

100.00% 85.33%

89.68% 89.01%

25

Bagian Humas dan Protokoler

14

Rp

2,709,267,900

93.09%

95.58%

26 27

Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Bagian Organisasi dan Manajemen Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

20

Rp

1,297,330,282

94.74%

90.09%

20

Rp

749,027,235

93.75%

79.35%

17

Rp

374,216,701

100.00%

98.26%

35

Rp

13,602,792,982

75.53%

85.90%

17

Rp

270,510,290

88.35%

89.65%

20

Rp

2,085,829,500

98.10%

99.43%

13

Rp

1,290,916,040

78.75%

84.90%

33

Rp

2,538,694,803

87.88%

96.68%

13

Rp

175,444,625

98.00%

96.30%

10

Rp

392,484,465

99.20%

99.15%

36

Kantor Pelayanan Publik Kantor Pengolahan Data dan Elektronik

10

Rp

830,661,766

98.43%

85.69%

37

Kecamatan Nusaniwe

25

Rp

374,064,200

66.17%

72.90%

9 10

11

28 29 30 31 32

33 34 35


27

1

38

2

3

4

5

6

19

Rp

186,965,375

99.47%

91.76%

39

Kecamatan Sirimau Kecamatan Teluk Ambon Baguala

12

Rp

137,573,775

89.58%

90.85%

40

Kecamatan Teluk Ambon

15

Rp

120,463,600

91.45%

81.26%

41

Kecamatan Leitimur Selatan

18

Rp

295 ,888,780

88.24%

39.08%

1.201

Rp

91,73%

87,88%

JUMLAH TOTAL

2.3.

223,803,756,671

Permasalahan Pembangunan Daerah. a. Pemantapan Otonomi Daerah dan Peningkatan Tata Pemerintahan Di bidang pemantapan otonomi daerah dan peningkatan tata pemerintahan beberapa permasalahan mendasar yang perlu penanganan mencakup : (1) Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki pemerintah Kota Ambon;(2). Masih rendahnya mutu pelayanan publik yang berkorelasi dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum memadai; (3) Belum jelasnya pola standar kemampuan dan pengembangan pola karier pegawai; (4). .Masih besarnya ketergantungan penerimaan keuangan daerah yang berasal dari dana perimbangan; (5) Belum seimbangnya proporsi pengeluaran daerah untuk biaya tidak langsung dibandingkan dengan biaya langsung; (6) Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah. b. Peningkatan Birokrasi dan Pelayanan publik Permasalahan mendasar dalam bidang peningkatan birokrasi dan pelayanan public dalam menata birokrasi dan pelayanan publik; (2) Belum maksimal tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kinerja secara terpadu, berintegritas, akuntabel, berwibawa, taat kepada hukum dan transparan.; (3) Belum maksimal kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh kelembagaan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai. c. Peningkatan Pemahaman Berpolitik Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Pengalaman menunjukan bahwa dalam pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa (Raja) dalam wilayah kota Ambon dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala Daerah (PILKADA) Kota Ambon pada tahun 2011, menunjukan bahwa masyarakat belum menunjukkan sikap atau perilaku politik yang demokratis. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa masih lemahnya tradisi demokrasi dimana perbedaan-perbedaan ideologi belum secara intensif dapat didialogkan untuk memperoleh sintesa dari format kemajemukan yang harmonis, disisi lain komunikasi politik dirasakan belum berlangsung efektif, karena masih kurang mengedepankan konten yang bersifat kritik konstruktif sehingga sangat membutuhkan partai politik dan


28

berbagai elemen lainnya dalam membangun perilaku politik untuk meminimalisir potensi konflik yang mengarah pada disintegrasi sosial. Berbagai permasalahan yang mucul dalam pelaksanaan bidang dimaksud, meliputi ; (1) Belum maksimal jalannya sistem dan kehidupan politik, demokratis, dinamika, sehat, terbuka, beretika dan bermoral berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (2) Belum maksimal stabilitas politik, melalui pembentukan budaya politik masyarakat yang demokratis, menghargai realitas kemajemukan dan hak asasi manusia.; (3) Belum maksimal tingkat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman demi terciptanya kerukunan dan kedamaian masyarakat; (4) Belum maksimal jalannya kelembagaan suprastruktur dan infrastruktur politik yang mampu menjalankan peran dan fungsinya serta mampu membangun komunikasi politik antar lembaga dan dengan elemen masyarakat; (5) Masih kurang tingkat pemahaman masyarakat tentang multikulturisme sehingga terbangun budaya politik yang demokratis; (6) Masih kurang kesadaran masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; (7) . Masih kurang fungsi dan peran organisasi politik, organisasi masa danorganisasi kemasyarakatan lain dalam berperan aktif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. d. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Konflik Maluku khususnya di Ambon yang berlangsung kurang lebih empat tahun telah merubah tatanan kehidupan dan persaudaraan orang tetangga dan bersaudara di Maluku yang sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu selalu hidup damai dan aman, saling menghormati dan menghargai. Akibatnya saat ini di kota Ambon kehidupan masyarakat tersegregasi berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing, yang patut diduga sebagai bom waktu bagi generasi yang akan datang. Berbagai permasalahan mendasar yang muncul dalam implementasi bidang ini adalah sebagai berikut : (1) Sering terjadi konflik horizontal antara komunitas yang berbeda agama; (2) Konflik yang berkepanjangan pada waktu yang lalu meninggalkan berbagai masalah hukum terkait dengan hak-hak warga masyarakat atas tanah dan hak milik lainnya pada wilayah-wilayah tertentu yang pernah dihuni oleh kedua komunitas yang berbeda agama; (3) Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang saat ini telah merambah pada berbagai kalangan masyarakat terutama anak-anak usia sekolah pada tingkat menengah pertama; (4) Sengketa batas wilayah petuanan antar desa atau negeri yang bertetangga di kota Ambon; (5) Munculnya berbagai tawaran jasa pelayanan dan hiburan melalui media cetak lokal yang memanfatkan hotel atau rumah-rumah kos sebagai lahan atau lokasi kegiatan tersebut; (6) Segregasi masyarakat kota Ambon berdasarkan aliran kepercayaan/agama; (6) Masalah penduduk dan kependudukan; (7) Pendidikan karakter dalam keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga, Moralitas Generasi muda dan masalah pelecehan seksual.


29

e. Peningkatan Kehidupan Orang Basudara dan Kearifan Lokal Sejak konflik tahun 1999 Maluku pada umumnya, dan Kota Ambon khususnya mengalami stagnasi hampir semua sektor kehidupan.Sektor publik yang paling parah adalah bidang sosial kemasyarakatan berupa relasi sosial keagamaan masyarakat Kota Ambon yang tidak terbangun selama hampir sepuluh tahun lebih.Hal ini tentunya menunjukkan adanya suatu sistem sosial yang tidak sehat.Masyarakat Kota Ambon adalah kelompok masyarakat adat dan agama dalam pengertian setiap masyarakat memegang teguh ajaran agama dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip adat sebagai pilar utama kehidupan orang basudara.Relasi sosial seperti Pela dan gandong yang awalnya menjadi identitas masyarakat Maluku, mulai dipersepsikan berdasarkan asumsi keagamaan masyarakat.Bahkan muncul pula negasi untuk menghilangkan relasi pela dan gandong tersebut.Kondisi ini tentunya menimbulkan disorientasi nilai-nilai kehidupan “basudara” bagi eksistensi hidup orang Ambon. Hal ini memang tidak dapat dihindari, apalagi sampai sekarang masih terdapat segregasi penduduk dengan model pemukiman Salam dan pemukiman Sarane yang secara hakiki menjurus pada pemecahan identitas warga kota sendiri. f.

Pengembangan Sumberdaya Manusia Permasalahan dalam bidang pendidikan meliputi :Pertama.: Banyaknya fasilitas pendidikan yang dirusak dan dibakar mengakibatkan proses pembangunan dan pengembangan infra struktur pendidikan ke lokasi-lokasi baru menjadi lambat. Kedua. : Banyaknya guru yang keluar dari Ambon, mengakibatkan belum terpenuhi dan meratanya sumber daya guru .Ketiga.: Segregasi sosial berdasarkan agama membuat tidak meratanya tenaga guru dan peserta didik, yang mengakibatkan ketimpangan SDM serta minimnya pengalaman perjumpaan, serta berkembangnya ekslusivisme di kalangan guru dan peserta didik. Keempat : belum berkembangnya kreatifitas peserta didik sekolah, serta masih banyaknya peserta didik yang tumbuh dalam kondisi mental yang masih labil. Berbagaipermasalahan umum dalam bidang pengembangan Sumberdaya manusia dapat dijabarkan sebagai berikut (1) Jumlah sekolah belum memenuhi kebutuhan peserta didik; (2) Masih lemahnya pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah-sekolah; (3) Belum meratanya sarana dan prasarana sekolah yang memadai; (4) Belum meratanya guru bidang studi karena segregasi pemukiman berdasarkan agama; (5) Masih kurangnya sekolah-sekolah kejuruan ; (6) Masih banyaknya guru-guru yang belum disertifikasi,guru-guru kontrak dan guru honorer pada sekolah-sekolah tertentu; (7) ; Kapasitas guru dan mutu pendidikan sekolah-sekolah berstandar internasional belum memadai; (8) Berkembangnya paham radikalisme agama di sekolahsekolah serta (9) Belum diterapkannya “Pendidikan Orang Basudara “ (POB) yang memiliki perspektif multikulturalisme.


30

g. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah Berbagai permasalahan utama dalam bidang UMKM dan Koperasi di Kota Ambon mencakup : (1) Koperasi belum dikelola secara profesional sebagai unit bisnis dan sosial serta belum berkembang baik dalam masyarakat; (3) Kurangnya motivasi, inisiatif dan kreatif dalam pemanfaatan potensi yang tersedia; (4) Manajemen usaha dan organisasi UMKM dan Koperasi belum optimal; (5) Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan UMKM dan Koperasi; (6)Kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur di bidang UMKM dan Koperasi masih rendah; (7) Akses ke permodalan sebagai pendukung kegiatan usaha belum berkembang baik; (8) Akses ke informasi pasar dan perdagangan masih lemah. Permasalahan pokok di bidang pembangunan industri, perdagangan dan penanaman modal meliputi : (1) Petani masih menjual produk primer; (2) Belum berkembangnya industri pengolahan berbasis pertanian; (3) Belum berkembangnya iklim usaha dan dunia usaha; (4) Jaminan kepastian hukum dan keamanan;(5) Belum berkembangnya promosi investasi; (5) Minimnya infrastruktur pedukung kegiatan ekonomi; (6) Rendahnya perlindungan konsumen; (7) Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur pengawasan barang dan jasa; serta (7) Belum ada perlindungan terhadap produk-produk asli daerah. Beberapa permasalahan utama kemiskinan penduduk di Kota Ambon adalah sebagai berikut : (1) Tidak terkendalinya migrasi penduduk dengan kapasitas rendah yang masuk ke Kota Ambon; (2) Lapangan kerja dan kesempatan kerja di Kota Ambon masih sangat terbatas; (3) Tingkat pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk miskin, anak terlantar, anak jalanan, lansia, penyandang cacat tuna social dan korban bencana terbatas; Pengembangan pariwisata di Kota Ambon masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan berikut: (1) Belum tertata secara optimal potensi wisata di Kota Ambon; (2) Belum terintegrasi pengembangan sektor pariwisata dengan sektor lain sebagai suatu paket perjalanan wisata di Kota Ambon; (3) Belum optimal penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata seperti jalan, resort, dan fasilitas pendukung lain; (4) Belum tersedia SDM yang profesional di bidang pariwisata; (5) Belum terbangunnya ikon pariwisata dan brand image; serta (6) Kurangnya promosi secara nasional dan internasional tentang pariwisata di Kota Ambon.

h. Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang kota Ambon adalah sebagai berikut : (1) Kota Ambon berada dalam wilayah Kepulauan pulaupulau kecil yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, seperti erosi dan tanah longsor pada kondisi kelerengan tertentu; (2) Lonjakan penduduk yang semakin cepat di wilayah perkotaan, sehingga ketersediaan lahan permukiman menjadi terbatas; (3)


31

Keterbatasan wilayah layak bangun di kota Ambon, yakni sekitar 17 % wilayah kota secara keseluruhan; serta (4) Adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan keberadaan lahan di sepanjang Teluk Ambon, sehingga terjadi penurunan daya dukung lahan dan berdampak negatif terhadap kawasan tersebut. Terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah di Kota Ambon, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : (1) Belum meratanya pembangunan infrastruktur perhubungan, seperti jalan dan jembatan yang merupakan prasarana transportasi yang penting guna memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat; (2) Kondisi infrastruktur fisik jalan alternatif di Kecamatan Leitimur Selatan masih belum memadai bagi berbagai kegiatan di dalam masyarakat. Kondisi jalan belum kondusif bagi upaya peningkatan kegiatan ekonomi dan perluasan akses masyarakat; (3) Arus mobilitas transportasi yang terus meningkat di pusat perkotaan, sehingga menambah kemacetan dan tingkat polusi udara; (4) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai pengguna jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas; (5) Belum memadainya infrastruktur sumberdaya air guna mendukung upaya konservasi sumberdaya air dan pendayagunaannya, mengingat kondisi suplai air tanah yang semakin berkurang; (6) Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang tidak ramah lingkungan dalam wilayah perkotaan; (7) Lemahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (air bersih, air limbah, persampahan). (8) Menurunnya kualitas air permukaan yang merupakan bagian hulu dari buangan air limbah domestik; serta (9 )Masih terdapat drainase yang tidak memenuhi syarat dan kurang mendukung estetika lingkungan perkotaan.

i.

Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan pertanian dan perkebunan di Kota Ambon diperhadapkan dengan berbagai permasalahan utama, antara lain : (1) Keterampilan petani tanaman semusim sayuran masih rendah dengan luasan lahan usaha kecil; (2) Lahan datar untuk pertanian tanaman semusim terutama sayuran sangat terbatas; (3) Penyuluhan pertanian belum berjalan secara intensif dengan arah pengembangan komoditi tanaman semusim terutama sayuran; (4) Petani belum dapat mengembangkan pola pertanian organic sebagai alternatif pola usaha tani yang sehat dan bermanfaat; (5) Usaha tanaman perkebunan dengan pola Agroforestry masih diterapkan secara tradisional, dan tanaman yang ada rata-rata sudah tua dengan produksi makin menurun; (6) Masih terbatasnya pengetahuan petani tentang pola pertanian organik, dan masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung pertanian organik; (7) Lahan kritis dan lahan tidur di daerah pegunungan cukup tersedia untuk pengembangan usaha tanaman perkebunan dengan sistem agroforestry; serta (8) Suplai sayuran dan buah-buahan masih tergantung dari luar kota.


32

Permasalahan pengembangan Kelautan dan perikanan mencakup hla-hal sebagai berikut : (1) Sumberdaya aparatur dan nelayan terampil dan belum professional dalam mengembangkan usaha di bidang perikanan dan kelautan; (2) Masih kurang tersedia infrastruktur perikanan dan kelautan baik prasarana maupun sarana; (3) Belum diterbitkan regulasi yang mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tentang pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam perikanan dan kelautan; (4) Kabupaten/Kota belum mendapat hak dalam menerbitkan izin penangkapan yang lebih besar dan luas jangkauannya; (5) Masih terdapat prakter illegal fishing yang sangat mengganggu ketertiban dalam penangkapan karena lemahnya penegakan hukum. Di bidang peternakan permaslahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : (1) Kota Ambon masih sangat tergantung pada suplai daging dan ayam dari luar daerah; (2) Usaha peternakan unggas komersiil besar belum berkembang baik; (3) Produksi ayam buras terkendala penyakit hewan (Brucellosis, Scabies, ND) yang berdampak pada rendahnya produktivitas; (4) Peternakan unggas rakyat tidak berkembang baik setelah kerusuhan social; (5) Tenaga penyuluh lapangan (PPL) masih kurang dan UPTD peternakan di kecamatan belum berkembang baik; (6) Usaha peternakan rakyat masih bersiat tradisional dan belum berorientasi komersiil, tidak intensif (tanpa kandang); serta (7) Bibit ternak tidak tersedia secara kontinu baik kuantitas maupun kualitas. Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang kehutanan kota adalah sebagai berikut : (1) ancaman penyusutan hutan lindung dari tahun ke tahun; (2) Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Ambon sangat sempit; (3) Selalu terjadi penyerobotan daerah perbukitan dan bantaran Daerah Aliran Sungai untuk pembangunan perumahan; (4) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan sangat rendah karena desakan kebutuhan hidup;(5) Pengawasan pemerintah terhadap penyerobotan tidak optimal; (6) Keterlibatan penduduk desa terhadap pengawasan perusakan hutan tidak optimal; (7) Implementasi Peraturan Daerah belum maksimal; (8) Tata batas hutan tidak akurat; (9) Hutan lindung menjadi lokasi memperoleh energi kayu bakar; (10) Sebagian besar masyarakat desa di sekitar pusat kota masih tergantung dari energi kayu bakar yang diambil dari sekitar desa; (11) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan penghijauan belum berhasil baik; (12) Masih terdapat lahan kritis pada daerah perbukitan Kota Ambon; serta (13) Daerah hulu sungai umumnya terancam gundul karena penebangan pohon secara liar; Di bidang Lingkungan Hidup permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah kota adalah sebagai berikut : (1) Masih selalu terjadi penyerobotan lahan-lahan sepanjang DAS terutama di daerah dengan topografi curam dan tidak layak sebagai pemukiman; (2) Terdapat banyak daerah kritis dengan resiko bencana alam tinggi; (3) Masih rendah kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan peran hutan; (4) Upaya rehabilitasi lahan melalui kegiatan Gerhan dan kegiatan rehabilitasi serta


33

penghijauan lain belum berhasil secara signifikan; (5) Belum efektif fungsi pengawasan pemerintah dan kelembagaan desa. (6) Daerah sungai masih merupakan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat; (7) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan persampahan; (8) Tingginya sedimentasi pada perairan Teluk Ambon Dalam.


34

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents