BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


2.1.

Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi Wilayah Kabupaten Lingga terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 0°20” LU dengan 0°40” LS dan 104° BT dan 105° BT. Luas Wilayah Kabupaten Lingga adalah 45.456,7162 Km² dengan luas daratan 2.117,72 Km² dan lautan 43.338,9962 Km². Terdiri dari 531 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 95 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 436 buah walaupun belum berpenghuni sebagiannya sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas kegiatan pertanian, khususnya pada usaha perkebunan. Kabupaten Lingga terdiri dari 5 Kecamatan 6 kelurahan, 51 desa, 127 dusun, 262 Rukun Warga (RW) dan 690 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan, yang terletak antara 0 – 1272 m dari permukaan laut. Pada dasarnya wilayah Kebupaten Lingga memiliki kemiringan yang ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, karena hampir mencapai 65%, wilayah kabupaten Lingga berada dalam kemiringan 0-2 %, disusul oleh wilayah dengan kemiringan di atas 40% yaitu mencapai hampir 17%. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal. Sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara untuk jenis batu - batuannya, batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 15

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kabupaten Lingga mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan rata-rata 216,7 mm sepanjang tahun. Setiap bulannya curah hujan cenderung bervariasi. Sementara pada bulan Desember merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Berdasarkan data–data yang ada maka dapat diketahui bahwa iklim di daerah Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu ratarata 26,8⁰ C; kelembaban relatif rata-rata 84%; Kecepatan angin rata-rata 5 knot; tekanan udara rata-rata 1009,4 millibar; jumlah curah hujan rata-rata 13,5 mm/hari. Kabupaten Lingga dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi pertanian ataupun kegiatan yang lainnnya. Di Kabupaten Lingga mempunyai potensi air yang surplus sepanjang tahun, dengan jumlah curah hujan yang berkisar antara 2000-3500 mm/thn dengan kondisi air surplus maka potensi sumber daya air cukup besar yang dapat dimanfaatkan, berikut merupakan uraian potensi ketersediaan air lahan. Struktur penggunaan lahan meliputi: hutan lindung 10,64%; hutan bakau 4,92%; hutan produksi 27,84%; persawahan 5,73%; perkebunan 16,42%; pemukiman 1,13%; lahan basah 17,95%; lahan kering 15,37%. Jumlah penduduk pada tahun 2010 berdasarkan hasil sensus BPS, penduduk Kabupaten Lingga tercatat 86.244 jiwa dengan kepadatan penduduk 41 jiwa/km² dengan rincian berjenis kelamin laki-laki 44.234 jiwa dan perempuan 42.010 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000 penduduk Kabupaten Lingga bertambah 9.892 jiwa. Penduduk terbanyak tercatat di Kecamatan Singkep yaitu sebanyak 26.647 jiwa dengan kepadatan 54 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Lingga Utara yaiitu 9.701 jiwa dengan kepadatan 34 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,82%.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.2. Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah

Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi daerah dan sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah untuk menyusun kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaian yang ada, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus dilakukan evaluasi keberhasilan kinerja ekonomi untuk menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan yaitu :

2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Lingga yang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang positif. Dimana trend kenaikan yang positif ini tercermin dari pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB akhir tahun 2008 sebesar Rp. 834.364,37 juta tahun 2010 sebesar Rp. 1.022.166,86 juta Sedangkan PDRB ADHK pada akhir tahun 2008 sebesar Rp. 528.754,96 juta tahun 2010 sebesar Rp.601.075,69 juta. Seiring dengan hal tersebut PDRB ADHB perkapita juga mengalami kenaikan dimana pada akhir tahun 2008 sebesar Rp. 9,82 juta tahun 2010 sebesar Rp. 11,85 juta. Kabupaten Lingga memiliki jumlah penduduk sebesar 86.244 jiwa (versi BPS) sehingga tingkat PDRB perkapita masih relatif menengah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga pada tahun 2010 tercatat sebesar 6,60, trend ini agak menurun sedikit dibandingkan pada tahun 2009 dan 2008 sebesar 6,63% dan 6,65%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah perekonomian Kabupaten Lingga masih didominasi oleh sektor primer, diikuti oleh sektur tersier dan sektor sekunder. Kontribusi sektor primer cenerung menurun, dimana pada akhir tahun 2008 yaitu sebesar 39,93%


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN pada tahun 2009 menjadi 38,83% dan pada tahun 2010 menjadi 37,69%. Demikian halnya dengan sektor sekunder selama tahun 2008-2010 yang mempunyai kecenderungan menurun, yaitu 20,46% menjadi 20,07% dan 19,86%. Namun berbeda dengan sektor tersier, peranan sektor ini cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Berikut adalah kontribusi sektor tersier selama tiga tahun terakhir 39,61; 41,10; 42,45% sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Lingga, dimana secara perlahan peyumbang atau penyokong dalam penciptaan nilai tambah perekonomian mulai bergeser dari sektor primer beralih ke sektor tersier. Pertumbuhan ekonomi secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Distribusi PDRB Kabupaten Lingga Menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2008-2010 (persen)

Lapangan Usaha PRIMER 1 Pertanian 2 Pertambangan & Penggalian SEKUNDER 3 Industri Pengolahan 4 Listrik & Air Bersih 5 Bangunan TERSIER 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 7 Angkutan & Komunikasi 8 Keuangan 9 Jasa-jasa TOTAL

2008

2009

2010

39,93 38,16 1,77 20,46 11,66 0,23 8,57 39,61 21,18

38,83 37,01 1,82 20,07 10,73 0,22 9,12 41,10 22,00

37,69 35,82 1,88 19,86 9,94 0,22 9,70 42,45 22,82

9,49 3,97 4,97 100,00

9,88 4,13 5,09 100,00

10,18 4,27 5,19 100,00


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Tabel 2.2 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 20062010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013 Uraian

Sat

PDRB AHDB

PDRB AHDK PDRB/KAPITA (AHDB) PDRB/KAPITA (AHDK) Pendapatan/kapi ta (AHDB) Pendapatan/kapi ta (AHDK) Pertumb, Ekonomi

Jut a Rp. Jut a Rp. Jut a Rp. Jut a Rp. Jut a Rp. Jut a Rp. %

Proyeksi 2012 2013 1.188 1.271 1.105. .434, .568, 300,53 42 28

2006

2007

2008

2009

2010

677,9 9

741,56 9

838.364, 37

921.498, 23

1.022.1 66,86

464.6 42,00

495.80 1,00

528.754, 96

563.837, 17

601.075 ,69

638.31 4,21

677.2 13,43

710.1 67,79

7,86

7,801

9,817

10,731

11,852

12,973

13,36 1

14,54 2

4,93

5,216

6,191

6,566

6,969

7,345

7,790

8,143

7,19

8,53

8,975

9,811

10,835

11, 743

12,27 6

13,84 8

5,39

5,705

5,660

6,003

6,371

6,605

6,986

7,254

6,50

6,71

6,65

6,63

6,60

6,60

6,64

6,69

2011

Sumber : PDRB Kabupaten Lingga, 2008-2010

2.1.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM

merupakan

cerminan

status

kemampuan

dasar

penduduk

diantaranya angka harapan hidup, pengetahuan dan ketrampilan serta akses sumberdaya dalam mencapai hidup yang lebih layak atau sejahtera; IPM Kabupaten Lingga tahun 2010 sebesar 71,35. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Lingga berdampak positif dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Lingga pada tahun 2008 sebesar 70,74% dan pada tahun 2009 sebesar 71,05. Kenaikan yang cukup signifikan ini dipengaruhi pula oleh kenaikan


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN rata-rata indeks komponen IPM yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli masyarakat. berikut gambaran IPM Kabupaten Lingga. Tabel 2.3 Gambaran IPM Kabupaten Lingga Uraian Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Indeks Daya Beli IPM Kab. Lingga

Satuan 2006 Tahun 69,6

2007 69,7

2008 69,88

2009 70,02

2010 70,16

%

90,9

90,9

90,9

91,11

91,64

Tahun

7,2

7,2

7,2

7,22

7,23

Ribu Rp.

613,7

618,1

623,18

625,42

626,64

70,14

70,25

70,74

71,05

71,35

2.1.3.2 Kemiskinan

Dalam hal penanganan kesejahteraan sosial serta mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana amanat Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kurun 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lingga berupaya mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan survey BPS PSE-05 pada tahun 2006 tercatat sebanyak 7.147 rumath tangga, dengan kriteria sebanyak 1.837 rumah tangga tergolong sangat miskin (25,70%), 1.640 rumah tangga termasuk miskin (22,95%) dan 3.670 rumah tangga tergolong hampir miskin (51,35%), dari total tersebut persentase yang paling tinggi berada di kecamatan Senayang sebesar 34,06% (2.434 rumah tangga). Dan pada tahun 2008 dilaksanakan PPLS’08 untuk memfasilitasi keinginan pemerintah menyalurkan bantuan secara langsung kepada RTS melalui pemberian beragam program pendindungan sosial seperti Bantuan


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain. Berdasarkan hasil PPLS’08 di Kabupaten Lingga tercatat sebanyak 6.810 rumah tangga layak untuk masuk kategori RTS, jumlah ini berkurang sekitar 337 rumah tangga pada tahun 2005.Selama 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Lingga terus berkurang. Pada tahun 2005 tercatat sebanyak 31% penduduk tergolong miskin, tetapi pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 15,83%.akan tetapi jika dibandingkan dengan angka provinsi dan seuma kabupaten/kota se Kepulauan Riau ,persentase penduduk miskin daerah ini masih yang paling tinggi. Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah dan upaya yang diarahkan untuk pengurangan kemiskinan melalui programprogram pembangunan lintas sektoral, lintas bidang bahkan lintas pemerintahan. Strategi dan langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka pengentasan kemiskinan diantaranya pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan memadukan program-program baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun dari masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. 2.1.3.3 Ketenagakerjaan

Dalam hal penanganan ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan kerja merupakan tantangan yang perlu terus menerus mendapatkan perhatian tidak hanya dari pemerintah namun perlu mengikutsertakan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha.Informasi yang didapatkan dari hasil pengolahan data Satkernas Agustus 2010 menunjukkan bahwa 59,22% dari total penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Lingga tergolong kedalam kategori angkatan kerja. Pada tahun 2010, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (34,09%) masih jauh lebih rendah daripada partisipasi angkatan kerja laki-laki (83,30%), hal ini disebabkan karena banyak perempuan yang masuk kelompok bukan angkatan kerja, dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga. Pada tahun 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki mencapai 5,29%, sedangkan TPT


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN perempuan hanya menyentuh 2 digit (9,18%). Secara agregat, TPT Kabupaten Lingga tahun 2010 berkisar 7,98%. Tabel 2.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lingga, 2010 (%)

Uraian

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(1) Angkatan Kerja - Bekerja - Pengangguran Bukan Angkatan Kerja - Sekolah - Mengurus Rumah Tangga - Lainnya

(2) 83,30 78,67 4,63 16,70 5,78

(3) 34,09 29,31 4,78 65,91 5,76

(4) 59,22 54,52 4,70 40,78 5,77

7,09

58,44

32,21

3,83

1,72

2,80

100

100

100

Jumlah

2.1.4 Kondisi Pelayanan Umum Daerah

Ketersediaan dan rasio pelayanan pegawai negeri sipil, jumlah PNS Kabupaten Lingga sampai dengan tahun 2010 sebanyak 2.704 orang,. Di sisi lain jumlah penduduk yang harus dilayani sebanyak 86.244 orang (BPS 2010) ; sehingga 1 orang PNS melayani 31 penduduk. Dibandingkan dengan jumlah PNS secara nasional berjumlah 4.732.472 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 233.406.643 orang atau 1 orang PNS secara nasional melayani 49 penduduk.

2.1.4.1 Bidang Pendidikan

Upaya pembangunan dibidang pendidikan tahun 2010 hasilnya cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan rata rata Angka Partisipasi Murni (APM), untuk jenjang SD/MI sebesar 93,45%, pada jenjang SMP/MTs sebesar 65,30%, sedangkan pada jenjang SMA/MA sebesar 47,14%. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sebesar 115,43% artinya masih banyak anak


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN didik yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan berikutnya ternyata masih duduk dibangku SD, pada jenjang SMP/MTs adalah sebesar 84,93% masih ada anak yang belum memperoleh pendidikan ditingkat lanjutan pertama, dan pada jenjang SMA/MA adalah sebesar 62,82% bahwa masih ada anak yang belum memperoleh kesempatan pendidikan baik ditingkat lanjutan pertama maupun lanjutan atas. Sedangkan. Dalam hal Jumlah guru yang tersedia untuk masing-masing jenjang SD 1.549 orang, SMP 363 orang, SMA/SMK 278 orang. Jumlah sekolah SD/MI tercatat sebanyak 127 unit, SLTP/Mts sebanyak 37 unit dan SMU/MA/SMK sebanyak 13 unit.Angka rata-rata lama sekolah hanya 7,23 tahun , jauh sebih rendah dibandingkan angka Indonesia sebesar 7,92 tahun dan angka provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 9,16 tahun.

2.1.4.2 Bidang Kesehatan

Upaya pembangunan dibidang kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui berbagai indikator kesehatan salah satunya adalah Angka Usia Harapan Hidup. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lingga tahun 2010 adalah 70,16 yang artinya bahwa seorang anak yang baru lahir di Kabupaten Lingga, mempunyai harapan untuk bisa bertahan hidup hingga usia lebih kurang 70,16 tahun. Faktor yang mempengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat ditunjukkan dengan penduduk yang memanfaatkan Puskesmas. Adanya program-program pemerintah Kabupaten Lingga ikut turut serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program Jaminan Layanan

Kesehatan (JKL) bagi masyarakat kurang mampu sudah 4 tahun berjalan dari tahun 2008, pada tahun pertama 2008 Pemerintah Daerah menganggarkan 1,5


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Milyar dan mengcover 5.000 Jiwa , tahun 2009 Pemerintah Daerah menganggarkan 3 Milyar dan mengcover 30.000 jiwa, tahun 2010 Pemerintah Daerah menganggarkan 6 Milyar dan mengcover 35.000 jiwa, dan tahun 2011 Pemerintah Daerah menganggarkan 4 Milyar dari APBD Provinsi, 2 Milyar dari APBD Kabupaten dan 1,3 Milyar di APBD-P.

2.1.4.3 Bidang Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan KTP terus ditingkatkan. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik menuju program E-KTP yang merupakan program nasional. Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung terhadap kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan

tugasnya

sebagian

besar

berhubungan

langsung

dengan

masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu. Selain itu dalam peningkatan pelayanan juga diupayakan melalui berbagai pelatihan, fasilitasi kemampuan kinerja perangkat kecamatan, desa dan kelurahan.

Perhatian

tersebut

dilakukan,

mengingat

berbagai

agenda

peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya secara operasional berada di kecamatan, desa dan kelurahan.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah 2.1.5.1 Ketersediaan Infrastruktur Jalan Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah

pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap

kecepatan

pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi darat maupun laut guna peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah kepulauan di Kabupaten Lingga dan mendorong pengembangan sektor perikanan dan pariwisata melalui peningkatan ataupun pembangunan jaringan jalan, terminal, pelabuhan laut, penyeberangan maupun bandar udara. Pengembangan jaringan jalan dititikberatkan pada pulau-pulau besar yang akan dikembangkan sebagai pulau permukiman yang meliputi Pulau Lingga, Pulau Singkep dan pulau lainnya (Pulau Senayang, Pulau Bakung, Pulau Sebangka, Pulau Temiang, Pulau Cempa, dan Pulau Selayar). Pengembangan pola jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lingga di rencanakan membentuk sistem loop yang merupakan jalan lingkar pulau yang terpadu dengan sistem transportasi laut yang meghubungkan antar pulau didalam wilayah Kabupaten Lingga maupun dengan wilayah sekitarnya. Sistem ini dikembangkan dalam upaya untuk mendorong pengembangan kawasan di pesisir dan membatasi pengembangan di wilayah tengah pulau yang berupa perbukitan sebagai daerah resapan air. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Wilayah Kabupaten Lingga sebagian berstatus Jalan Strategis Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kabupaten. Dalam merencanakan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lingga khususnya pada pulau-pulau besar yang di rencanakan sebagai pulau permukiman, akan memperhatikan rencana jaringan jalan nasional dan rencana jaringan jalan provinsi yang sudah ditetapkan. Dalam rangka menghubungkan antar pusat kegiatan dan antara pusat pelayanan maka akan dikembangkan jalan yang memiliki fungsi sebagai Jalan Strategis Nasional, Jalan Kolektor Primer 2 dan Jalan Kolektor Primer 4 dan Jalan Lokal Primer serta Jalan Sistem Sekunder. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Lingga tahun 2010 mencapai 516,16 km terbagi atas jalan negara jalan negara 54,4 km (10,54%), Jalan provinsi 85,5 km (16,56%), jalan Kabupaten 376,26 km (72,90%) sehingga total 516,16 km. Kondisi jalan yang baik di Kabupaten Lingga tahun 2010 mencapai 276,15 km (53,50%), rusak 150,72 (29,20%), dan rusak berat mencapai 89,29 km (17,29%). Jalan yang rusak paling banyak terdapat di Kecamatan Singkep Barat sebesar 40,61 km, dan yang paling sedikit di Kecamatan Senayang 10 Km. Tabel 2.5 Prasarana jalan Tahun 2006-2010

Uraian

Satuan

2007

2008

2009

2010

Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kabupaten Total

Km Km Km Km

52,4 48,5 340,35 441,25

52,4 85,5 350,9 488,8

54 85,5 364,75 504,25

54 85,5 376,26 516,16

Sumber : Lingga Dalam Angka, 2006-2010

2.1.5.2 Ketersediaan Sarana Komunikasi Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan telekomunikasi sebagai sarana untuk

pengiriman

informasi.

Bahkan

ketersediaan

teknologi

informasi

berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia maka akan sangat mudah membaca


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Mengembangkan sistem telekomunikasi satelit atau telekomunikasi nirkabel (selular) melalui pembangunan BTS dikembangkan untuk dapat melayani seluruh wilayah kabupaten lingga baik daratan maupun perairan dengan memperhatikan tingkat kepadatan bangunan dan tingat kepadatan jasa telekomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin banyak daerah yang telah terjangkau oleh jaringan telepon seluler. Dan fasilitas internet juga telah banyak digunakan di kalangan pemerintah daerah khususnya pada kantor-kantor untuk mengakses informasi secara cepat. 2.1.5.3 Ketersediaan Lembaga Keuangan Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten telah tersedia bank-bank pemerintah.. Sampai akhir tahun 2010,sektor perbankan diwilayah Kabupaten Lingga belum menunjukkan adanya perkembangan yang berarti, baik dari segi kuantitas maupun aktifitasnya.

Hal ini tetbukti dengan jumlah bank hanya

sebanyak 4 (tiga) buah. Bank tersebut antara lain, BRI cabang pembantu Dabo, bank Riau Kepri cabang pembantu Dabo Singkep, bank Riau Kepri cabang pembantu Daik Lingga.

2.1.5.4 Ketersediaan Tenaga Listrik Kondisi geografis Kabupaten Lingga yang berupa kepulauan menuntut perencanaan sistem pembangkit listrik yang efisien. Kebutuhan listrik di pulau pulau kecil untuk menunjang pengembangan kegiatan yang di rencanakan pada pulau tersebut akan di penuhi dengan pola pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan tenaga disel (PLTD). Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Lingga dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) . pada tahun 2010 jumlah mesin ada 23 unit dengan daya terpasangnya sebesar 7.560 kwh dengan produksi listrik yang dihasilkan sebesar 19.675.380 kwh. Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Produksi Listrik 2006-2010

Kwh (juta) 25

20

15 Kwh (juta)

10

5

0 2006

2007

2008

2009

2010

2.1.5.5 Sarana Transportasi

Pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Lingga menjadi sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan wilayah kepulauan yang terdiri dari lautan dan daratan berupa pulau-pulau kecil dengan daya dukung terbatas. Faktor yang memegang peranan penting dalam perencanaan transportasi adalah unsur yang mempengaruhi pola pergerakan penduduk yaitu sistem kegiatan penduduk. Pengembangan sistem jaringan transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk, pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pelayanan, baik yang berada di


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Lingga yang dilakukan dengan cara meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara. Di pelabuhan Dabo Singkep, angkutan barang luar negeri yang dimuat pada tahun 2010 mencapai 2.117.136,76 ton. Berbeda dengan angkutan barang antar pulau, maka pada tahun 2010 barang yang dibongkar pada angkutan antar pulau tercatat sebesar 190.094,03 ton. Lalu lintas pesawat dan penumpang dari dan ke Kabupaten Lingga melalui Bandara Dabo Singkep tahun 2010 terlihat cukup berfluktuasi . Selama tahun 2010 terdapat 54 kedatangan dan 54 keberangkatan pesawat. Lonjakan penumpang yang datang dan berangkat dari bandara Dabo Singkep terjadi pada bulan juli dan Agustus. Sementara itu jumlah bagasi yang dibongkar mencapai12.348 kg dan bagasi yang dimuat mencapai 9.328 kg. 2.1.5.6 Iklim Berinvestasi Iklim

berinvestasi

di

Kabupaten

Lingga

belum

menunjukkan

perkembangan yang berarti. Hal ini dikarenakan Badan Perizinan dan Penanaman Modal belum memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap perizinanperizinan yang ada. PDRB Kabupaten Lingga tahun 2010 menyentuh level Rp. 1.022.166.860.000,- . Jika dibandingkan dengan APBD 2011 Kabupaten Lingga yang berjumlah 747.611,291.069 dapat dianalisis bahwa kontribusi pemerintah sangat besar dibandingkan dengan sektor swasta. Ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk lebih mengundang investor ke Kabupaten Lingga sehingga dapat meingkatkan kesejahteraan masyarakat.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan adalah 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program pendidikan Wajar Diknas 9 tahun; 3) Program pendidikan menengah; 4) Program pendidikan non formal; 5) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; 6) Program manajemen pelayanan pendidikan; 7) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan; 8) Program Pembinaan dan Pendidikan Akhlak Mulia; 9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 10) Program Pembinaan

dan

Pemasyarakatan

Olahraga;

11)

Program

pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 12) Program Penataan dan Perawatan Perpustakaan Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 160.893.751.598,00 terealisasi sebesar Rp. 142.974.222.445,00 sisa sebesar Rp. 17.919.529.153,00. 2. Urusan Kesehatan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program obat dan perbekalan kesehatan; 2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3) Program pengawasan obat dan makanan; 4) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 5) Program perbaikan gizi masyarakat; 6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Dengan anggaran yang disediakan sebesar direncanakan sebesar Rp65.492.299.255,00 terealisasi

sebesar

Rp.61.527.976.131,00

sisa

sebesar

3.963.323.124,00.


Rp.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 3. Urusan Pekerjaan Umum Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah 1) Program pembangunan jalan dan jembatan; 2) Program Pembangunan saluran draenase/gorong-gorong; 3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 4) Program pembangunan infrastruktur perdesaan; 5) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 6) Pogram pembangunan turap/talud/brojong; 7) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 8) Program pengendalian banjir; 9) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 10) Program pembangunan sanitasi; 11) Program pembangunan sarana kantor pemerintahan ibukota baru. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp.

131.802.898.790,00

terealisasi

sebesar

Rp.

108.791.702.988,00 sisa sebesar Rp. 23.011.195.810,60.

4. Urusan Perencanaan Pembangunan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program pengembangan data/ informasi; 2) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 3) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan

daerah;

4) Program

perencanaan

pembangunan daerah; 5) Program perencanaan pembangunan ekonomi; 6) Program perencanaan sosial budaya; 7) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; 8) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana; 9) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 10) Program perencanaan tata ruang; 11) Program pengelolaan tata ruang terbuka hijau (RTH); 12) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; 13) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan

daerah;

14)

Program

perencanaan


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN pengembangan sosial dan budaya; 15) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan; 16) Program pengelolaan areal pemakaman.

Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp.

17.622.892.250,00 terealisasi sebesar Rp. 15.536.786.388,00 sisa sebesar Rp. 2.086.105.862,00 5. Urusan Perhubungan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perhubungan adalah 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2) Program peningkatan pelayanan angkutan; 3) Program peningkatan pelayanan angkutan; 4) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 5) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 6) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 7) Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp.

25.302.218.615,00

terealisasi

sebesar

Rp.

22.430.381.172,00 sisa sebesar Rp. 2.871.837443,00 6. Urusan Lingkungan Hidup Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Lingkungan Hidup adalah 1) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 2) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 3) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 4) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 5) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 6) Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 7) Program peningkatan SDM terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan anggaran yang


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN disediakan

sebesar

Rp.

3.438.414,00

terealisasi

sebesar

Rp.

3.265.823.685,00 sisa sebesar Rp. 172.590.315,00. 7. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 1) Program penataan administrasi.

Dengan

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp.

7.136.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.609.670.857,00 Sisa lebih sebesar Rp. 526.729.143,00. 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan

Perempuan

adalah

1)

Program

penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 2) Program peningkatan peran serta kesetaraan gender di dalam pembangunan 3) Program keluarga berencana; 4) Program pelayanan konstrasepsi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 938.350.000,00 terealisasi

sebesar

Rp.

2.255.364.000,00

Sisa

sebesar

Rp.

239.422.042,00. 9. Urusan Tenaga Kerja Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Tenaga Kerja adalah 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 2) Program peningkatan kesempatan kerja; 3) Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.239.456.199,00 terealisasi sebesar Rp. 6.786.182.493,00 Sisa sebesar Rp. 453.273.706,00 10. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program pemeliharaan


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN kantrantibmas

pencegahan

tindak

kriminal;

2)

Program

pengembangan wawasan kebangsaan; 3) Program pendidikan politik masyarakat; 4) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; 5) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Dengan

anggaran

yang

disediakan

6)

Program

pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.477.808.624,00 terealisasi

sebesar

Rp.

9.576.436.186,00

sisa

sebesar

Rp.

901.372.438,00 20. Urusan Pemerintahan Umum Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Umum adalah 1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 2) Program pembinaan dan peningkatan kualitas keagamaan. 3) Program pembinaan keagamaan. 4)

Program pelestarian kebudayaan. 5)

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah. 6) Program peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kebijaksanaan KDH. 7) Program penataan peraturan perundang-undangan. 8) Program dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi. 9)

Program penetapan peraturan

perundang-undangan. 10) Pembinaan dan bimbingan perangkat daerah. 11) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 12) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 13) Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. 14) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 15) Program peningkatan dan pengembangan perencanaan

pengelolaan pembangunan

keuangan daerah.

daerah.

17)

16)

Program

Program pendidikan

kedinasan. 18) Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 18)


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program

pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota. 19) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 20) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 21) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp.248.297.276.731,00 terealisasi sebesar

Rp.

201.557.308.882,60

sisa

sebesar

Rp.

46.739.967.848,40,00.

2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah 1) Program peningkatan ketahanan pangan;; 2) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 5) Program

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan.

6)Program

perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.236.029.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.900.770.440,00 sisa sebesar Rp. 3.335.258.560,00 2. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program penataan peraturan perundang-undangan;

2) Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenaga listrikan; 3) Program pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan umum. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp.

12.478.750.000,00

terealisasi

sebesar

8.446.729.977,00 sisa sebesar Rp. 4.032.020.023,00.


Rp.


3. Urusan Pariwisata Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pariwisata adalah 1) Program pengembangan nilai budaya; 2) Program pengelolaan kekayaan budaya; 3) Program pengelolaan keragaman budaya; 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; 5) Program pengembangan pemasaran pariwisata; 6) . Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 20.002.880.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.744.021.915,00- sisa sebesar Rp. 3.258.858.085,00-. 4. Urusan Kelautan dan Perikanan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perikanan adalah 1) Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 3) Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;

4) Program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya

kelautan dan perikanan; 5) Program Pengembangan produksi Perikanan; 6) Program pembinaan unit usaha penduduk miskin/ desa tertinggal; 7) program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 11.804.600.324,00- terealisasi sebesar Rp. 10.517.453.300,00- sisa sebesar Rp. 1.287.147.024,00-. 5. Urusan Perindustrian Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah 1) Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah; 2) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 3) program pembinaan unit usaha penduduk miskin/ desa pesisir; 4) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 5) Program pembinaan pedagang kaki


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN lima dan asongan; 6) Program pengambangan industri kecil dan menengah; 7) Program pengambnagan sentra- sentra industri kecil potensial.

Dengan

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp.

6.840.502.467,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.872.532.810,00- sisa sebesar Rp. 969.969.657,00,-. 2.3 CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN Indikator Kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dari Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan pada setiap tahunnya yang meliputi 5 aspek utama yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah. Gambaran kondisi kinerja utama Kabupaten Lingga 2009-2010 adalah sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja 2009

2010

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,63

6,60

2

Indeks Pembangunan Manusia

71,05

71,35

3

Tingkat Kemiskinan

16,56

15,83


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents