BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1.
Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2.1. Letak Geografis Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DIY yang terletak di bagian barat provinsi tersebut, dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 586,27 km2 (lihat tabel 2.1). Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1. Daftar Kecamatan dalam Kabupaten Kulon Progo No Kecamatan 1. Temon 2. Wates 3. Panjatan 4. Galur 5. Lendah 6. Sentolo 7. Pengasih 8. Kokap 9. Girimulyo 10. Nanggulan 11. Kalibawang 12. Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
2
Luas Wilayah (Km ) 36,29 32,00 44,59 32,91 35,59 52,65 61,66 73,79 54,90 39,60 52,96 69,29 586,27
% Luas Wilayah 6,19 5,46 7,61 5,61 6,07 8,98 10,52 12,59 9,36 6,76 9,03 11,82 100
Sumber : Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2013,
Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : -
Samudera Hindia di bagian selatan
-
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat
-
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara
-
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur.
Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar 2.1.
II - 1
390000
405000
420000
Ngargosari Banjaroyo
Gerbosari Pagerharjo
Sidoharjo
Banjarharjo
9150000
9150000
KEC. SAMIGALUH Banjarasri
Banjarsari
Purwoharjo
KEC. KALIBAWANG
Kebonharjo
Banjararum
Purwosari
KEC. GIRIMULYO
PROVINSI JAWA TENGAH
Kembang Pendoworejo
KAB. SLEMAN Jatisarono
Jatimulyo Giripurwo
Tanjungharjo Wijimulyo
Sidomulyo
KEC. NANGGULAN
Hargotirto
Banyuroto Donomulyo
9135000
9135000
Banguncipto Sendangsari Kalirejo
Hargowilis
KEC. PENGASIH
Kaliagung Sentolo
Margosari
KEC. KOKAP
KAB. BANTUL
Pengasih Hargomulyo
Salamrejo
Kedungsari
Hargorejo
Sukoreno
Bendungan
# S Tawangsari KEC. SENTOLO Temon Giripeni Karangsari Kulur Karangwuluh Wetan Wates Janten Tuksono Triharjo Kaligintung Sindutan Kebonrejo Krembangan Demen KEC. WATES Gotakan Temon Kulon Demangrejo Kedundang Srikayangan Palihan Cerme Wates Kalidengen Ngentakrejo Kulwaru Jangkaran KEC. TEMON PlumbonSogan Ngestiharjo Tayuban Bumirejo Glagah Panjatan KEC. LENDAH Depok Bojong Gulurejo Karangwuni Sidorejo Garongan
KEC. PANJATAN Wahyuharjo
Jatirejo Tirtarahayu Pandowan Brosot Bugel Kranggan Karangsewu Nomporejo
9120000 mU
9120000
Pleret
KEC. GALUR Banaran
390000
405000
LEGENDA
U %
Ibukota provinsi
# S
Ibukota kabupaten Garis pantai
Batas administrasi batas provinsi batas kabupaten / kota batas kecamatan batas desa / kelurahan Jaringan jalan jalan arteri jalan kolektor rel kereta api
Wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kulon Progo : GALUR GIRIMULYO KALIBAWANG KOKAP LENDAH NANGGULAN PANJATAN PENGASIH SAMIGALUH SENTOLO TEMON WATES
420000 mT
WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI JAWA TENGAH
KAB. SLEMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA YOGYAKARTA
KAB. KULON PROGO KAB. BANTUL
U
KAB. GUNUNG KIDUL
SKALA 2
0
2 Km
Analisa dan desain oleh : Yanu Koesumakristi
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo
II - 2
2.1.2.1. Kondisi Geografis
Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak diantara 7o38‟30” – 7o58‟3” LS dan 110o1‟37” – 110o16‟26” BT. Sedangkan dilihat dari posisi geostrategic, Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat Provinsi DI Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, merupakan „pintu gerbang‟ Provinsi DI Yogyakarta yang menghubungkan Provinsi DI Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat Pulau Jawa dan utara Pulau Jawa. Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga dapat menghubungkan Provinsi DI Yogyakarta dengan negara tetangga yang terletak di bagian selatan Indonesia seperti Australia. Posisi geostrategic tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Posisi geostrategic dari Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar 2.2.
Pusat-pusat ekonomi dengan bagian utara P. Jawa
Prov. Jawa Tengah Pusat-pusat ekonomi dengan bagian barat P. Jawa
Samudera Indonesia BenuaAustralia
Gambar 2.2. Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo (sumber : www.ciptakarya.go.id)
II - 3
Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu : a.
Kawasan pesisir Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2%, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.
b.
Kawasan dataran Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2–15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.
c.
Kawasan pegunungan Merupakan dataran tinggi/ perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang.
2.1.2.1. Topografis
Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam wilayah dengan kemiringan lereng <20(40,11%) dan 18,73% wilayah dengan kemiringan >40%. Untuk lebih jelasnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringan lerengnya dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2. Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kemiringan Lereng No Kemiringan Lereng 0 1. <2 0 0 2. 3 -15 0 0 3. 16 -40 0 4. >40 Kabupaten Kulon Progo
Luas Wilayah (ha) 23.514,72 10.963,42 13.170,46 10.978,43 58.627,03
% 40,11 18,70 22,46 18,73 100
Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam angka , BPS, 2013.
Dilihat dalam skala kecamatan, kecamatan yang mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng >400 (daerah pegunungan) terluas adalah Kecamatan Kokap yaitu seluas 3.634,63 Ha (33,11%). Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng >400 adalah Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, Kecamatan Lendah, dan Kecamatan Sentolo. Kelima kecamatan tersebut terletak di daerah dataran rendah sehingga tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi pegunungan. Dari tabel 2.3. dapat dilihat bahwa kecamatan yang mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng <20
terluas adalah Kecamatan Panjatan yaitu seluas 3.781,75 Ha
(16,08%). Berdasarkan data pada Tabel 2.3. juga dapat dilihat bahwa Kecamaran Samigaluh
II - 4
merupakan kecamatan yang hampir tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi dataran, wilayah t yang mempunyai kemiringan lereng <20 hanya seluas 113,08 Ha (0,48%). Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kemiringan lereng per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3. Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Kemiringan Lereng per Kecamatan No
Kecamatan
1 Temon 2 Wates 3 Panjatan 4 Galur 5 Lendah 6 Sentolo 7 Pengasih 8 Kokap 9 Girimulyo 10 Nanggulan 11 Kalibawang 12 Samigaluh Luas total
0
<2 Luas 3.469,80 2.956,50 3.781,75 3.291,00 2.066,50 2.451,10 1.996,80 284,18 129,12 2.328,71 646,18 113,08 23.514,72
0
% 14,76 12,57 16,08 14,00 8,79 10,42 8,49 1,21 0,55 9,90 2,75 0,48 100
3 -15 Luas 92,10 243,50 677,25 1.492,50 2.757,80 1.563,07 858,07 606,08 1.416,15 1.233,85 23,05 10.963,42
0
0
% 0,84 2,22 6,18 0,00 13,61 25,15 14,26 7,83 5,53 12,92 11,25 0,21 100
0
16 -40 Luas 62,05 0,00 0,00 0,00 0,00 56,10 2.122,15 2.603,15 1.827,10 193,09 2.914,77 3.392,12 13.170,53
0
% 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 16,11 19,76 13,87 1,47 22,13 25,76 100
40 Luas 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,05 3.634,63 2.928,70 23,05 501,20 3.400,75 10.978,43
% 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 33,11 26,68 0,21 4,57 30,98 100
Sumber : Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2013
Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasar ketinggian lahan dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4. Pembagian Wilayah Kabupaten Kulon Progo Berdasar Ketinggian Lahan
No 1.
Ketinggian Lahan 500-1000 m dpal
2.
100-500 m dpal
3.
0-100 m dpal
Cakupan Kecamatan Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan Kecamatan Kokap Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan Kecamatan Lendah
Sumber : Kulon Progo Dalam Angka , BPS, 2013
2.1.2.1. Geologi
1. Karakteristik dan Struktur Karakteristik Kabupaten Kulon Progo secara umum berupa kubah atau menyerupai kubah (Dome), dengan struktur geologi daerah terdiri atas : a. Struktur Geologi berupa Perlipatan Batuan (Fold), perlipatan batuan di formasi Sentolo. Perlipatan ini terdapat di bagian perbukitan Formasi Sentolo di daerah Pengasih, Sentolo, Panjatan, Lendah dan Galur. b. Struktur Geologi Patahan/Sesar (Fault), merupakan bagian dari batuan yang saling bergerak antara bagian blok batuan satu dengan blok batuan yang lain yang dipisahkan oleh zona patahan atau dapat diistilahkan pecahan batuan yang disertai
II - 5
gerakan massa batuan. Patahan di wilayah Kulon Progo dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : - Patahan Regional, merupakan satu kesatuan patahan Yogyakarta. Patahan ini merupakan Patahan Graben Yogyakarta. Patahan Graben Yogyakarta adalah Patahan Opak dan Patahan Progo yang menyebabkan wilayah Kulon Progo dan Wonosari menjadi daerah dataran Tinggi dan di Kota yogyakarta menjadi dataran rendah. Patahan Opak berarah barat daya - Timur Laut, sedangkan patahan Progo berarah Utara Selatan. Patahan ini terletak di bagian timur Kulon Progo meliputi wilayah Kalibawang bagian timur, Nanggulan bagian Timur, Sentolo, Panjatan, Galur dan Lendah. - Patahan Lokal, merupakan patahan yang hanya terjadi di Kulon Progo. Patahan ini banyak terjadi di bagian pegunungan atau kubah di Kulon Progo utara bagian barat, dimana patahan berbentuk relatif radial yaitu berarah barat laut – tenggara, barat – timur dan barat daya – timur laut. Patahan ini terdapat di wilayah Kecamatan Kokap, Temon bagian utara, Pengasih, Naggulan bagian barat. c. Struktur Kekar (joint) yaitu pecahan batuan yang tidak mengalami pergerakan. Struktur kekar ini sangat intensif terdapat di formasi batuan andesit dan formasi andesit tua.
2. Formasi Batuan
Formasi batuan dan sebarannya dibedakan menjadi endapan gunung api (40,37%), batuan sedimen (47,81%), batuan gunung api (7,48%) dan batuan terobosan (4,43%). Lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5. Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Kulon Progo
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Temon Wates Panjatan Galur Lendah Sentolo Pengasih Kokap Girimulyo Nanggulan Kalibawang Samigaluh TOTAL Prosentase
Endapan Gunung Api 3.688 3.063 3.872 2.229 2.009 3.165 4.342 550 125 250 375 23.667 40,37%
Luas Satuan Batuan (Ha) Batuan Batuan Batuan Sedimen G.Api Instrusi 138 588 1.063 1.075 475 1.175 925 1.825 4.230 2.600 5.366 2.736 975 3.971 950 6.929 28.032 4.388 2.600 47,81% 7,48% 4,43%
Jumlah 3.688 3.197 4.454 3.288 3.555 5.259 6.161 7.372 5.485 3.957 5.290 6.922 58.628
Sumber : RDTRK Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya, 2007
Kabupaten Kulon Progo secara
stratigrafis termasuk ke dalam stratigrafis
Pegunungan Kulon Progo. Unit stratigrafis yang paling tua di daerah Pegunungan Kulon Progo dikenal dengan Formasi Nanggulan, kemudian secara tidak selaras diatasnya diendapkan batuan-batuan dari Formasi Jonggaran dan Formasi Sentolo, yang menurut Van
II - 6
Bemmelen (1949) kedua formasi terakhir ini mempunyai umur yang sama, keduanya hanya berbeda faises. a. Formasi Nanggulan Formasi Nanggulan merupakan formasi yang paling tua di daerah pegunungan Kulon Progo. Singkapan batuan batuan penyusun dari Formasi Nanggulan dijumpai di sekitar desa Nanggulan, yang merupakan kaki sebelah timur dari Pegunungan Kulon Progo. Penyusun batuan dari formasi ini terdiri dari batupasir dengan sisipan lignit, Napal pasiran, batu lempung dengan konkresi limonit, sisipan napal dan batugamping, batupasir dan tuff serta kaya akan fosil foraminifera dan moluska. Diperkirakan ketebalan formasi ini adalah 30 meter. b. Formasi Andesit Tua Batuan penyusun dari formasi ini terdiri atas breksi andesit, tuff, tufflapili, aglomerat dan sisipan aliran lava andesit. Lava, terutama terdiri dari andesit hiperstein dan andesit augit hornblende. Formasi Andesit Tua ini mempunyai ketebalan mencapai 500 meter mempunyai kedudukan yang tidak selaras di atas formasi Nanggulan. Batuan penyusun formasi ini berasal dari kegiatan vulkanisme di daerah tersebut, yaitu dari beberapa gunung api tua di daerah Pegunungan Kulon Progo yang oleh Van Bemmelen (1949) disebut sebagai Gunung Api Andesit Tua. Gunung api yang dimaksud adalah Gunung Gajah, di bagian tengah pegunungan, Gunung Ijo di bagian selatan, serta Gunung Menoreh di bagian utara Pegunungan Kulon Progo.Formasi Andesit Tua diperkirakan berumur Oligosen Atas sampai Meiosen Bawah. c. Formasi Kaligesing Formasi Kaligesing tersusun oleh litologi breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan. Formasi ini berdasarkan radiometroi berumur Oligosen dan menumpang tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Formasi ini terdapat di bagian Tengah sisi selatan barat dan barat laut dari kubah Kulon Progo. d. Formasi Dukuh Formasi Dukuh tersusun oleh perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, batugamping dan batu lempung. Litologi satuan ini menunjukkan perlapisan baik dan silang – siur, sejajar pada batulempung dan batupasir. Formasi ini tidak selaras ditas Formasi Nanggulan. Formasi ini berumur Oligo-Miosen dan pelamparan di daerah Dukuh Kecamatan Samigaluh. e. Formasi Jonggrangan Litologi dari Formasi Jonggrangan ini tersingkap baik di sekitar desa Jonggrangan, suatu desa yang ketinggiannya di atas 700 meter dari muka air laut dan disebut sebagai Plato Jonggrangan. Bagian bawah dari formasi ini terdiri dari Konglomerat yang ditumpangi oleh Napal tufan dan Batupasir gampingan dengan sisipan Lignit. Formasi Jonggrangan ini terletak secara tidak selaras di atas Formasi Andesit Tua. Ketebalan dari Formasi Jonggrangan ini mencapai sekitar 250 meter (Van Bemmelen, (1949)). Formasi Jonggrangan dan Formasi Sentolo keduanya merupakan Formasi Kulon Progo (“Westopo Beds”) diduga berumur Miosen Tengah.
II - 7
f.
Formasi Sentolo Litologi penyusun Formasi Sentolo ini di bagian bawah, terdiri dari Aglomerat dan Napal, semakin ke atas berubah menjadi Batugamping berlapis dengan fasies neritik. Batu gamping koral dijumpai secara lokal, menunjukkan umur yang sama dengan formasi Jonggrangan, tetapi di beberapa tempat umur Formasi Sentolo adalah lebih muda Formasi Sentolo ini mempunyai ketebalan sekitar 950 meter
g. Satuan Endapan Vulkanik Kuarter merupakan endapan Gunung Merapi yang tersusun oleh breksi sisipan laca dan endapan lahar. Satuan ini berumur PliosenPleistosen. Satuan ini terdapat di atas semua formasi di bagian timur h. Satuan Endapan Aluvial tersusun oleh endapan kerikil, pasir, lanau dan lempung dan
bongkah sepanjang sungai dan dataran pantai. Untuk lebih jelasnya stratigrafi formasi geologi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 2.6. Tabel 2.6. Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo Umur Kuarter
Formasi Aluvium
PliosenPleistosen Miosen Bawah
Endapan Vulkanik Kuarter Sentolo
Miosen Bawah
–
Oligo Miosen Oligosen
Jonggrangan
Dukuh Kaligesing
Oligo-Miosen
Andesit Tua
Eosen Atas – Oligosen
Nanggulan
Deskripsi Litologi Kerikil, pasir, lanau dan lempung sepanjang sungai dan dataran pantai. breksi sisipan lava dan endapan lahar Bagian atas batugamping berlapis baik kaya foraminifera Bagian bawah konglomerat alas diatasnya napal tufaan bersalangan dengan vitriks tuf Bagian atas batugamping berlapis ke arah atas menjadi batugamping koral Bagian bawah konglomerat diatasnya napal tufaan dan bapsir gampingan berselang-seling dengan lignit perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, batugamping dan batulempung breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan Breksi andesit, tuf, lapilli tuf, aglomerat dan berselingan dengan lava andesit. Terdapat fragmen batua lebih tua. Batupasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, batulempung gampingan struktur konkresi, selangseling napal dan batugamping, batupasir dan tuf, kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan moluska
Ketebalan (m) 100 20
950
250
660 600 660
300
Sumber : RTRW Kab. Kulon Progo, 2012
2.1.2.1. Penggunaan Lahan
1.
Kawasan budidaya Berdasarkan hasil analisis peta penggunaan lahan dengan peta kawasan budidaya dari RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jenis penggunaan di kawasan budidaya adalah kebun tegalan yaitu seluas 16.991,44 Ha atau sebesar 45,09%. Untuk lebih jelasnya jenis penggunaan lahan pada kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut :
II - 8
Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kawasan BudidayaKabupaten Kulon Progo
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penggunaan Lahan Kebun Campuran Lahan Pasir Lahan Terbuka Padang Rumput Perairan Darat Permukiman Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan Tegalan Total
Luas (Ha) 16.991,44 59,74 7,47 352,06 574,44 4.014,50 8.935,45 233,91 6.516,22 37.685,23
% 45,09 0,16 0,02 0,93 1,52 10,65 23,71 0,62 17,29 100,00
Sumber : Hasil analisis peta RTRW dan NSAD tahun 2013 Kab. Kulon Progo
II - 9
Tabel 2.1. Luas Penggunaan Lahan di Kawasan Budidaya Per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo No
Penggunaan Lahan
Temon
Wates
Panjatan
Ha
%
Ha
%
Galur
Ha
%
29,08
899,91
30,22
21,96
0,66
8,93
0,30
3
Padang Rumput
37,34
1,13
140,34
4,71
59,11
4
Perairan Darat
25,55
0,77
37,13
1,25
3,13
5
Permukiman
372,40
11,22
572,77
19,24
123,95
2,94
143,61
4,90
80,29
2,18
448,85
8,50
6
Sawah Irigasi
1.390,41
41,90
971,62
32,63
857,77
20,34
1.290,11
44,06
798,58
21,69
1.053,21
19,95
7
Sawah Tadah Hujan
1,39
0,03
8
Tegalan
Lahan Terbuka
3
Padang Rumput
4
Perairan Darat
5
Permukiman
6
Sawah Irigasi
7
Sawah Tadah Hujan
8
Tegalan
Luas total
2.583,15
70,14
2.804,07
53,10
11,55
0,39
25,24
0,69
30,06
0,57
0,07
114,17
3,90
158,52
4,30
14,96
0,28
505,76
15,24
346,84
11,65
1.029,04
24,41
324,00
11,06
36,82
1,00
928,04
17,57
3.318,58
100,00
2.977,53
100,00
4.216,44
100,00
2.928,21
100,00
3.682,60
100,00
5.280,57
100,00
Pengasih Ha
Kebun Campuran
1,40
%
965,15
2
0,99
Ha
Lahan Pasir
1
34,69
28,85
%
Kebun Campuran
Penggunaan Lahan
1.015,92
Ha
2
No
50,84
Ha
Sentolo
1
Luas total
2.143,43
%
Lendah
2.917,64 25,64
Kokap % 63,12
Ha 2.321,23
Girimulyo
Nanggulan
Kalibawang
Samigaluh
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%
75,86
109,27
9,91
562,48
15,25
668,25
24,75
7,47
0,28
3,44
0,13
4,45
0,40
1,32
0,04
Ha 0,92
% 0,85
0,55
13,57
0,44
26,35
0,57
123,88
4,05
6,32
0,57
33,89
0,92
22,44
0,83
8,09
7,44
511,34
11,06
32,63
1,07
238,86
21,66
831,69
22,55
644,60
23,88
13,50
12,42
563,79
12,20
90,19
2,95
213,34
19,34
979,35
26,56
679,36
25,17
47,72
43,90
17,44
0,38
81,76
7,41
17,42
0,47
112,96
4,18
2,95
2,71
560,12
12,12
478,58
15,64
449,03
40,71
1.261,52
34,21
560,97
20,78
35,52
32,68
4.622,32
100,00
3.060,08
100,00
1.103,04
100,00
3.687,67
100,00
2.699,50
100,00
108,70
100,00
Sumber : hasil analisis peta RTRW dan NSAD tahun 2013 Kabupaten Kulon Progo
II - 10
1. Kawasan lindung Kondisi kawasan lindung pada saat ini, apabila dilihat dari jenis penggunaan lahan, penggunaan yang paling besar luasannya dalam kawasan lindung adalah kebun yaitu seluas 9.558,65 Ha atau 45,64% dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan jenis penggunaan lahan dengan luasan terkecil di dalam kawasan lindung adalah lahan terbuka yaitu seluas 6,08 Ha atau 0,03%. Untuk lebih jelasnya luas tiap jenis penggunaan lahan dalam kawasan lindung dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.2. Penggunaan Lahan di Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penggunaan Lahan Luas (Ha) % Kebun Campuran 9.558,65 45,64 Lahan Pasir 301,77 1,44 Lahan Terbuka 6,08 0,03 Padang Rumput 271,78 1,30 Perairan Darat 902,03 4,31 Permukiman 1.900,81 9,08 Sawah Irigasi 378,78 1,81 Sawah Tadah Hujan 890,18 4,25 Tegalan 6.733,01 32,15 Total 20.943,08 100,00 Sumber : hasil analisis peta RTRW dan NSAD tahun 2013 Kabupaten Kulon Progo
II - 11
Tabel 2.3. Luas Penggunaan Lahan Budidaya di Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo No
Penggunaan Lahan
Temon
Wates
Ha 1
Kebun Campuran
2
Lahan Pasir
3
Padang Rumput
4
Perairan Darat
5 6 7
Tegalan
Ha
%
Ha
%
Ha
Sentolo %
Ha
%
61,93
22,80
17,99
6,99
29,20
7,20
138,74
39,74
42,08
15,49
69,29
26,92
51,66
12,75
80,54
23,07
69,04
25,42
96,50
37,49
4,55
51,34
14,71
48,98
18,04
4,42
1,72
158,67
Permukiman
9,12
2,61
34,47
12,69
7,62
1,88
3,58
1,99
15,56
7,66
Sawah Irigasi
5,13
1,47
2,01
0,74
0,90
0,35
92,79
22,90
3,12
1,74
15,07
7,42
48,22
13,81
13,07
4,81
68,30
26,54
60,76
14,99
10,62
5,91
13,65
6,72
349,11
100,00
271,58
100,00
257,39
100,00
405,25
100,00
179,75
100,00
203,19
100,00
Penggunaan Lahan
Pengasih
Kokap %
505,43
31,47
2.975,93
75,35
0,63
0,04
2,05
57,54
3,58
2
Lahan Terbuka
3
Padang Rumput
4
Perairan Darat
5
Permukiman
125,53
7,82
6
Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan
24,39
1,52
17,56
1,09
Tegalan
Luas total
Ha
Girimulyo
Ha Kebun Campuran
8
%
Lendah
4,59
1
7
Ha
Galur
16,02
Luas total
No
%
Panjatan
Ha
22,92
59,81
29,43
1,12
1,29
0,72
6,52
3,21
39,15
119,95
66,73
92,58
45,56
Nanggulan
Kalibawang
Samigaluh
%
Ha
%
Ha
%
2.208,49
50,53
71,65
20,27
692,56
29,20
6,08
0,26
0,05
2,93
0,07
6,22
1,76
0,43
144,69
3,66
8,61
0,20
86,69
24,53
200,21
5,07
483,56
11,06
36,44
23,76
0,54
0,47
73,03
1,67
18,64
%
41,20
Ha
%
2.878,47
43,44
0,02
1,08
0,02
104,38
4,40
24,19
0,37
10,31
185,13
7,81
799,57
12,07
48,30
13,67
77,75
3,28
85,56
1,29
17,70
5,01
58,27
2,46
704,98
10,64
874,76
54,47
607,71
15,39
1.569,87
35,92
86,39
24,45
1.247,24
52,59
2.132,42
32,18
1.605,84
100,00
3.949,22
100,00
4.370,24
100,00
353,39
100,00
2.371,85
100,00
6.626,27
100,00
Sumber : hasil analisis peta RTRW dan NSAD tahun 2013 Kabupaten Kulon Progo
II - 12
2.1.2.1. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 berjumlah 416.209 jiwa terdiri dari laki-laki 206.546 jiwa dan perempuan 209.663 jiwa dengan 135.155 rumah tangga. Adapun pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi pada kurun tiga tahun terakhir yaitu naik sebesar 0,65% pada tahun 2011 dan naik sebesar 1,18% pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 13,14%. Demikian juga jumlah keluarga mengalami kenaikan dari sebanyak 136.120 pada tahun 2010 menjadi 144.578 pada tahun 2012 namun mengalami penurunan menjadi 135.155 pada tahun 2013. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk rata-rata juga mengalami fluktuasi tahun 2010 tingkat kepadatan sebesar 802,55 jiwa/km2 dan tahun 2012 sudah mencapai 817,37 jiwa/km2 namun pada tahun 2013 kepadatan penduduk rata-rata menjadi 709,93 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi di 3 kecamatan yaitu Wates, Lendah dan Galur. Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah keluarga merupakan hasil validasi kependudukan yang memperhitungkan penghapusan penduduk yang sudah tidak berdomisili di Kulon Progo, maupun pemisahan keluarga bagi anggota keluarga yang sudah berkeluarga. Secara rinci perkembangan penduduk disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Penduduk Tahun
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Pertumbuhan
Jumlah Kepala Keluarga
1
2006
224.779
235.316
460.095
0,97%
99.365
2
2007
225.993
236.425
463.343
0,70%
100.760
3
2008
234.364
242.203
476.387
2,81%
130.407
4
2009
240.096
247.975
488.071
2,45%
137.720
5
2010
231.672
238.848
470.520
-3,59%
136.120
6
2011
233.289
240.333
473.622
0,65%
139.420
7
2012
236.064
243.125
479.189
1,18%
144.578
8
2013
206.546
209.663
416.209
-13,14%
135.155
No
Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2013
Menurut komposisi umur diketahui pada tahun 2013 jumlah penduduk berusia 0-4 tahun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 dari sejumlah 30.890 menjadi 29.245. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 321.823 orang menjadi sebesar 329.123 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 jumlah penduduk usia produktif menjadi 276.990. Secara rinci jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada tabel berikut :
II - 13
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo No.
Kelompok Umur 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 >75
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
2010 30.528 31.165 32.943 33.207 31.800 39.838 40.624 38.215 37.946 32.902 28.992 16.250 22.049 17.445 16.500 20.116
Tahun 2011 30.984 31.111 32.496 33.779 31.592 38.085 40.701 38.744 37.990 33.917 29.603 23.193 17.941 16.604 15.287 21.595
2012 30.890 31.490 32.509 33.769 32.045 36.021 41.204 38.670 38.378 35.165 30.758 24.105 19.008 15.916 16.288 22.973
2013 29.245 30.208 30.866 29.751 27.850 26.998 30.330 29.637 30.378 31.401 28.671 23.758 18.216 15.113 14.625 19.162
Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2013
Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada Tahun 2013 jumlah penduduk perempuan Kulon Progo sebesar 50,4% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,6%. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2012, hal ini terlihat dari besarnya sex ratio di Kab. Kulon Progo sebesar 98,5% yang berarti terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.
Tabel 2.6. Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Keadaan per 31 Desember 2013 Tahun 2010 2011 2012 2013
Laki-Laki (orang) 231.672 233.289 236.064 206.546
Perempuan (orang) 238.848 240.333 243.125 209.663
Jumlah (orang) 470.520 473.622 479.189 416.209
Sex Ratio (%) 97,0 97,1 97,1 98,5
Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2013
Program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menitikberatkan pada kegiatan Implementasi SIAK (updating dan pemeliharaan) pengembangan data base kependudukan, monitoring dan pelaporan kependudukan, penyusunan profil kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil di UPTD Wilayah Utara. Pelaksanaan perekaman data program e-KTP per Kecamatan telah dilaksanakan. Sampai dengan 31 Desember 2013, capaiannya berikut :
II - 14
Tabel 2.7. Data hasil perekaman e-KTP Kabupaten Kulon Progo Keadaan per 31 Desember 2013
No
Kecamatan
Hasil
Wajib KTP
%
perekaman
Sisa
1
Temon
19,815
19,706
99.45%
109
2
Wates
23,610
33,027
98.27%
583
3
Panjatan
27,031
26,660
98.63%
371
4
Galur
23,711
23,456
98.92%
255
5
Lendah
29,134
29,103
99.89%
31
6
Sentolo
34,930
34,795
99.61%
135
7
Pengasih
35,926
35,569
99.01%
357
8
Kokap
26,196
25,871
98.76%
325
9
Girimulyo
18,342
18,320
99.88%
22
10
Nanggulan
22,162
22,136
99.87%
28
11
Samigaluh
20,780
20,496
98.63%
284
12
Kalibawang
22,110
21,612
97.75%
498
313,749
310,751
99.06%
2,998
Jumlah
Sumber data: Dinas Dukcapil Kulon Progo, 2013
Perekaman e-KTP masih akan terus dilaksanakan. Hasil pemantauan di kecamatan masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh : 1. Sebagian penduduk yang sudah pindah dari Kulon Progo, namun tidak melaporkan kepindahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, termasuk yang pindah ke Luar Negeri; 2. Penduduk
yang
sudah
meninggal
tidak
dilaporkan
kematiannya
ke
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; 3. Masih adanya penduduk yang sudah jompo atau sakit permanen yang belum melakukan perekaman e-KTP. Dari
Standar
Pelayanan
Minimal
yang
menjadi
ketugasan
SKPD
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, pencapaiannya adalah : 1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebesar 100% dari target nasional 100%. 2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 90,11% dari target nasional 100% 3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar mencapai 94,24% dari target nasional sebesar 100%. 4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian sebesar mencapai 47,16% dari target nasional sebesar 70%.
II - 15
2.1.1. 2.1.2.1. 1.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan PDRB Pengembangan ekonomi wilayah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mampu menciptakan pemerataan pendapatan. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditunjukkan dengan PDRB per kapita, meskipun angka ini tidak menjelaskan adanya tingkat distribusi pendapatan penduduk. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Gross Domestic Regional Product) digunakan sebagai salah satu indikator pengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Dengan kata lain, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada tahun 2013 nilai PDRB di Kabupaten Kulon Progo mencapai Rp. 4.602.893.750.000,- Nilai tersebut merupakan total nilai tambah dari seluruh aktivitas kegiatan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2012. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai PDRB yang telah dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 4.196.448.000.000,Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 terus meningkat. Untuk tahun 2012 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 10.671.984 juta rupiah per kapita. Pada tahun 2013 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai 11.887.203 juta rupiah per kapita. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Secara riil, PDRB per kapita selama lima tahun terakhir
juga
mengalami peningkatan sebesar 14,67%, dari 4.460.215 juta rupiah per kapita pada tahun 2009 hingga menjadi 5.114.803 juta rupiah per kapita pada tahun 2013. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduknya, dengan adanya pendapatan perkapita yang semakin besar Secara rinci PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan tahun 2000 dan menurut harga berlaku Tahun 2009-2013 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 (dalam Juta Rupiah) No.
Uraian
2009
2010
2011
PDRB 3.286.278 3.547.055 3.867.137 Penduduk 387.493 388.869 390.207 Pertengahan Tahun*) PDRB Perkapita (Rp)
2012
2013**
4.196.448
4.602.894
393.221
393.221
8.480.876 9.121.466 9.910.472 10.671.984 11.887.203
Keterangan *) : berdasarkan prediksi dari sensus penduduk tahun 2000 **) : angka prediksi sangat sangat sementara (olahan Bappeda) Sumber data : PDRB Kab. Kulon Progo 2012, diolah
II - 16
Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 (dalam juta rupiah) No.
Uraian PDRB Penduduk Pertengahan
2009
2010
2011
2012
2013**
1.728.302
1.781.227
1.869.338
1.963.078
2.062.180
387.493
388.869
390.207
393.221
403.175
4.460.215
4.580.532
4.790.630
4.992.301
5.114.803
Tahun PDRB Perkapita (Rp)
Sumber data : PDRB Kabupaten Kulon Progo 2014, diolah
Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan maka menpengaruhi kecendurungan nilai PDRB per kapita untuk terus meningkat. Kenaikan PDRB perkapita dari tahun ke tahun juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang akan mempengaruhi struktur pasar domestik di Kabupaten Kulon Progo. Kenaikan nilai PDRB per kapita ini seharusnya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan (demand) dalam pasar lokal sehingga pasar di Kabupaten Kulon Progo dapat menangkap peluang tersebut untuk penguatan ekonomi lokal. Potensi PDRB Kabupaten yang mempunyai tren terus naik merupakan potensi pasar yang cukup signifikan, sehingga ke depan diperlukan sebuah formulasi kebijakan yang dapat meminimalisir bocornya potensi pasar ini ke daerah lain karena minimnya supply dan variasi produk yang ada di pasar Kulon Progo.
2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Perhitungan PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar nilai konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Untuk angka prediksi tahun 2012 dan 2013 juga mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni prediksi PDRB atas dasar harga berlaku untuk tahun
tahun 2012 sebesar Rp.
4.196.448.000.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 4.602.893.750.000,- sedangkan untuk estimasi PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 Rp 1.963.078.000.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp 2.062.160.000.000,-. Perkembangan nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2013 sebagai berikut:
II - 17
Tabel 2.10. Tabel Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 Tahun PDRB ADHK PDRB ADHB
2009 2010 2011 2012 1.728.304,00 1.781.227,00 1.869.338,00 1.963.078,00 3.286.278,00 3.547.055,00 3.867.136,00 4.196.448,00
2013 2.062.160,00 4.602.893,75
Gambar 2.5. Grafik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 PDRB ADHK
PDRB ADHB 4.602.893,75
3.286.278,00
1.728.304,00
2009
3.867.136,00
3.547.055,00
1.963.078,00 2.062.160,00
1.869.338,00
1.781.227,00
2010
4.196.448,00
2011
2012
2013
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sebesar Rp. 1.963.078.000.000,- dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp. 2.062.160.000.000,-, dimana tahun 2013 terjadi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 0,04 point dibanding tahun 2012 dengan pertumbuhan 5,01 persen. Indikator LPE tahun 2013 diperoleh dari perbandingan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2013 dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo di tahun 2013 terjadi pada delapan sektor dari sembilan sektor penopang PDRB, dimana sektor-sektor tersebut mempunyai kontribusi signifikan dalam PDRB Kabupaten Kulon Progo. Sektor paling menonjol yang mempengaruhi kenaikan PDRB adalah sektor jasa-jasa. Hal tersebut
seiring
dengan
kebijakan
Bupati
Kulon
Progo
yang
menggalakkan
pembangunan jalan dan infrastruktur. Pada tahun 2013 ada 8 sektor yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan hanya satu sektor mengalami stagnansi. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,64 persen dari pertumbuhan negatif -0,24 persen, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 5,49 persen dari 0,93 persen pada tahun sebelumnya.Demikian juga untuk sektor listrik, gas, dan air minum mengalami kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada angka 5,86 persen. Namun begitu diantara kesembilan
II - 18
sektor penopang PDRB pada tahun 2013 sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi pada LPE, sedang sektor yang memberikan kontribusi paling rendah dalam LPE adalah sektor pertambangan dan penggalian. Kenaikan tertinggi dicapai pada sektor jasa-jasa yang mencapai angka 9,27 persen padahal sebelumnya hanya 2,06 persen. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan program yang dicanangkan Bupati Kulon Progo untuk meningkatkan pembangunan dibidang infrastruktur. Berikut ini adalah tabel laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan perbandingan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 : Tabel 2.11. Tabel LPE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 - 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sektor Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air minum Bangunan Perdagangan, restoran dan hotel Pengangkutan dan komunikasi Bank dan lembaga keuangan Jasa-jasa
2009 2010 2011 1,20 -0,40 1,57 0,09 -0,34 0,15 0,34 0,62 -0,19 0,04 0,10 0,03 0,22 0,34 0,51 0,73 0,79 1,27 0,49 0,28 0,24 0,58 0,37 0,06 0,34 1,36 1,31
TOTAL
4,03
3,13
4,95
2012 1,15 0,11 0,25 0,04 0,52 0,93 -0,24 0,31 2,06
2013 3,99 -1,25 1,67 5,86 6,63 5,49 3,64 4,65 9,27
5,01
5,05
Gambar 2.6. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013
LPE LPE
4,95
5,01
5,05
4,03 3,13
2009
2010
2011
2012
2013
Struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo masih ditopang oleh sektor pertanian dan sektor jasa yang memberikan kontribusi sebesar 23,48 persen dan 22,31 persen. Secara riil sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2009 tumbuh terus meskipun pada tahun 2010 sempat terjadi penurunan. Salah satu sebab utama adalah adanya penurunan produksi padi pada tahun 2010, akibat mundurnya musim tanam di subround III tahun 2010, mundur di bulan November dan dipanen di awal tahun
II - 19
2011. Pada tahun 2011, produksi padi mengalami peningkatan yang berefek pada peningkatan nilai tambah subsektor tabama menjadi 7,98 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada subsektor yang punya andil besar dalam perekonomian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada sektor jasa juga mengalami kenaikan terus menerus sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor Pemerintahan Umum (public services), disusul berturut oleh sub sektor swasta, sub sektor sosial kemasyarakatan, sub sektor perorangan dan rumah tangga, dan sub sektor terkecil penyumbang jasa adalah hiburan dan rekreasi. Kenaikan secara konsisten sektor jasa yang ditopang oleh sub sektor pemerintahan umum didorong oleh perubahan dan perbaikan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah reorganisasi pada lembaga/instansi pemerintah yang merupakan two-hat public institutions baik sebagai cost unit maupun profit unit untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan. Sedang untuk sektor Pengangkutan dan Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 9,24 persen pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 0,22 persen selama 5 tahun terakhir. Sub sektor pengangkutan di Kabupaten Kulon Progo masih di dominasi oleh pengangkutan jalan raya, sehingga ketersediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana angkutan jalan raya diperlukan. Sebanyak 1,52 persen sub sektor pengangkutan adalah angkutan Rel seperti kereta api. Hal ini tidak berbanding linear dengan kondisi posisi Kabupaten Kulon Progo yang menjadi penghubung kota-kota di selatan Jawa serta berada di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2013 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 17,76 persen. Sektor perdagangan di Kulon Progo didukung oleh kegiatan ekspor hasil industri, antara lain arang briket, kerajinan agel, papan kemas, kerajinan kayu, gula kristal dan wig. Peningkatan PDRB per kapita semestinya dapat memberikan peluang pasar lokal bagi terserapnya produk lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam 5 tahun terakhir adalah 5,42 persen. Namun begitu
secara riil ada
pertumbuhan dengan tren naik pada lima tahun terakhir pada sektor ini. Industri pengolahan pada tahun 2013 menyumbang 13,65 persen dari total nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan mengalami kondisi yang cenderung stagnan. Industri pengolahan di Kabupaten Kulon Progo masih merupakan industri mikro dengan modal kecil dan teknologi sederhana. Pertumbuhan industri pengolahan sangat dibutuhkan di Kulon Progo untuk mendukung pembangunan industri hilir khususnya sektor pertanian.
II - 20
Tabel 2.12. Tabel PDRB Per Tahun Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 (rupiah) No.
Uraian
1
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa
2 3 4 5 6 7 8 9
2009
PDRB
2010
2011
2012
2013
474.560,00
467.714,00
495.676,00
517.404,00
526.782,00
18.527,00
12.664,00
15.395,00
17.376,00
19.442,00
261.033,00
271.689,00
268.349,00
273.125,00
279.226,00
11.007,00
11.586,00
12.068,00
12.850,00
13.667,00
85.790,00
91.657,00
100.658,00
110.071,00
120.626,00
293.574,00
307.245,00
329.807,00
347.231,00
367.293,00
179.405,00
184.299,00
188.623,00
183.855,00
190.414,00
110.230,00
116.678,00
117.684,00
123.572,00
134.375,00
294.178,00
317.694,00
341.076,00
377.593,00
410.361,00
1.728.304,00 1.781.227,00 1.869.338,00 1.963.078,00 2.062.180,00 Sumber data BPS, diolah.
Gambar 2.8. Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2103
2.100.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00 1.800.000,00
2.062.180,00 1.963.078,00
1.700.000,00 1.600.000,00
1.869.338,00 1.728.304,00
1.781.227,00
1.500.000,00 2009
2010
2011
2012
2013
PDRB Sumber data BPS, diolah.
II - 21
Gambar 2.9. Grafik Pertumbuhan Sektor Pertanian PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kab. Kulon Progo Tahun 2009-2013 Pertumbuhan Sektor Pertanian PDRB per Tahun Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah) Pertanian
495.676,00
474.560,00
467.714,00
2009
2010
517.404,00
526.782,00
2012
2013
2011
Sumber data BPS, diolah.
Gambar 2.10. Grafik Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kab. Kulon Progo Tahun 2009-2013
Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa PDRB per Tahun Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah) Jasa-jasa
317.694,00
341.076,00
377.593,00
410.361,00
294.178,00
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber data BPS, diolah.
II - 22
Gambar 2.11. Grafik Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kab. Kulon Progo Tahun 2009-2013 Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran PDRB per Tahun Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah) Perdagangan, Hotel, dan Restoran
293.574,00
307.245,00
329.807,00
347.231,00
367.293,00
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber data BPS, diolah.
Tabel 2.13. Tabel Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 – 2013 No. Sektor
2009
2010
2011
2012
2013
24,11
23,16
23,68
23,48
26,09
1,05
0,70
0,82
0,87
0,83
15,10
15,52
14,31
13,96
13,46
LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM
0,86
0,88
0,87
0,85
0,66
5
BANGUNAN
5,77
5,90
6,19
6,43
5,69
6
PERDAGANGAN , RESTORAN & HOTEL
16,40
16,56
16,97
17,05
17,76
7
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
10,55
10,13
9,92
8,95
9,24
8
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
9
JASA-JASA
1
PERTANIAN
2
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
3
INDUSTRI PENGOLAHAN
4
TOTAL
6,24
6,36
6,15
6,09
6,27
19,92
20,77
21,10
22,31
20,00
100
100
100
100
100
Sumber data BPS, diolah.
Gambar 2.11. Grafik Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kab. Kulon Progo Tahun 2013
Distribusi Persentase PDRB PERTANIAN 0,20
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
0,26
0,06
0,01
0,09
0,13 0,18
INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM
0,06
0,01
BANGUNAN
Sumber data BPS, diolah.
II - 23
3.
Inflasi Inflasi merupakan perkembangan secara rata-rata perubahan indeks harga konsumen dari barang dan jasa, dengan cakupan ratusan komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Siklus kegiatan ekonomi berjalan sehingga di suatu wilayah memerlukan kondisi tercapainya keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kongruensinya untuk menjaga stabilitas perekonomian juga diperlukan titik elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga, antara lain dengan Indeks Harga Konsumen. Laju inflasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 sebesar 2,60%, lebih rendah dibandingkan angka inflasi di kota Yogyakarta yang tercatat sebesar 3,88%. Inflasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sebesar 3,39% dimana andil positifnya/paling besar pengaruh perkembangannya dari komoditas mie kering instan, nasi, jeruk, upah pembantu RT, bawang merah, daging sapi, telur ayam ras, batu bata, bawang putih dan bayam, sedangkan yang andil negatifnya besi beton, cabe rawit, sabun detergen bubuk, gula pasir, minyak goreng, semangka, petai, buncis, salak dan cabe merah. Tabel 2.14. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2012
No
Kelompok Pengeluaran
2008
2009
2010
2011
2012
9,49
9,49
5,47
2,60
3,39
5,73 12,88
0,65
5,68
1
Umum
2
Bahan Makanan
3
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau
6,55 11,80
5,38
4,68
5,69
4
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
9,63
2,96
5,01
3,57
2,90
5
Sandang
10,68
2,17
2,14
9,79
2,81
6
Kesehatan
4,59
3,96
1,99
1,42
1,05
7
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
1,83
4,59
1,54
1,67
0,50
8
Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
5,76
-1,13
1,55
0,42
0,68
Keterangan:
18,53
-tahun 2008 menggunakan tahun dasar 2002=100 - tahun 2009 dan 2010 menggunakan tahun dasar 2007=100
Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2013
4.
Indeks Gini Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang
atau
rendah ketimpangannya
secara
kuantitatif
dapat
dilihat
dengan
menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0
II - 24
distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Adapun data Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo sebagaimana pada tabel berikut. Bila dibandingkan dengan rata-rata indeks gini untuk Provinsi DIY, maka indeks gini Kabupaten Kulon Progo lebih rendah. Indeks gini untuk Provinsi DIY berkisar 0,3, sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo hanya berkisar 0,2. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.15. Indeks Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2012 No.
Tahun
Indeks Gini
Kriteria
1.
2005
0,2969
ketimpangan rendah
2.
2006
0,2318
ketimpangan rendah
3.
2007
0,1802
ketimpangan rendah
4.
2008
0,2890
ketimpangan rendah
5.
2009
0,2504
ketimpangan rendah
6.
2010
0,2408
ketimpangan rendah
7.
2011
0,3365
ketimpangan moderat
8.
2012
0,3429
ketimpangan moderat
Sumber: Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2012, BPS
Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 sebesar 0,3365 lebih tinggi 0,0957 poin dibanding tahun 2010 sebesar 0,2408. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 dan 2010 lebih kecil dari 0,3, menurut Oshima angka tersebut masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Namun pada tahun 2011 nilai Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,3365 termasuk ketimpangan moderat (ketimpangan moderat: 0,3‐0,5). Jika dibandingkan dengan nilai Rasio Gini tahun 2010, di tahun 2011 lebih tinggi 0,0957 poin. Dengan adanya kenaikan indeks /nilai Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 berarti ada penurunan dalam pemerataan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan tahun 2010. Besaran
Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo jika dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta tampak pada tabel berikut. Tabel 2.16. Rasio Gini menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2009 – 2011 No.
Kabupaten/Kota
2009
2010
2011
1.
Kulon Progo
0,2504
0,2408
0,3365
2.
Bantul
0,2513
0,2746
0,2963
3.
Gunungkidul
0,2389
0,2517
0,3010
4.
Sleman
0,2944
0,2758
0,2709
5.
Kota Yogyakarta
0,2327
0,2174
0,1937
6.
D.I.Y
0,3112
0,3088
0,3149
7.
Nasional
0,3700
0,3800
0,4100
Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2012
II - 25
Seiring pertumbuhan positif makro ekonomi, gini ratio Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 sebesar 0,2408 menjadi sebesar 0,3365 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk dari ketimpangan rendah menuju ketimpangan moderat atau cenderung semakin tidak merata. Hal ini biasa dialami bila pertumbuhan ekonomi tinggi menyebabkan ketimpangan pendapatan juga akan naik. Untuk itu kedepan kebijakan pembangunan harus lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah guna pemerataan pendapatan dengan ketimpangan rendah. Sebagai contoh program yang sedang digalakan di Kulon Progo untuk mengatasi ketimpangan adalah gentong rembes dan bedah rumah. Kedua program ini dilaksanakan sebagai bentuk gerakan sosial yang didukung oleh pemerintah kabupaten dimana kalangan masyarakat dengan pendapatan yang tinggi menyumbangkan pendapatan untuk kalangan tidak mampu supaya bisa mendapatkan hak dasar dalam hal akses rumah layak, pendidikan, kesehatan, dan pangan yang sehat.
2.1.2.1. Kesejahteraan Sosial 1.
Pendidikan Capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2013 dengan membandingkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2016, yang dilihat dengan indikator kinerja meliputi : Angka Partisipasi Sekolah, Angka Putus Sekolah, Angka Melek Huruf dan capaian kinerja urusan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, manajemen pendidikan, pembinaan sosial budaya dan peningkatan peran serta kepemudaan. Kinerja pendidikan diukur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar. Hasil capaian SPM tahun 2013 dari 26 indikator sebagian besar mencapai angka rata-rata 90 persen, kecuali pada indikator; a) di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKn dimana untuk SMP mencapai 74,24% dan MTs mencapai 58,33%, b) kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan dimana untuk SD sebesar 40,35%, MI sebesar 66,67%, SMP sebesar 40,91%, dan MTs sebesar 66,67%, c) setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA dimana untuk SD sebesar 61,40% dan MI sebesar 55,56%. Hasil capaian Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Putus Sekolah tahun 2013 terinci pada uraian berikut ini:
II - 26
1)
Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar jenjang SD/MI pada tahun 2012 sebesar 98,17% dan tahun 2013 sebesar 97,72% atau mengalami penurunan 0,45%. APK jenjang SMP/MTs tahun 2012 sebesar 100% dan tahun 2013 sebesar 97,09% atau mengalami penurunan 2,91%. Realisasi APK jenjang SD dibawah seratus 100% artinya keterjangkauan pendidikan dasar belum merata, hal ini dimungkinkan terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah 7 tahun karena keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini atau ada siswa SD/MI yang usianya diatas 12 tahun. Realisasi APK jenjang SMP/MTs dibawah 100% artinya keterjangkauan pendidikan dasar belum merata, dimungkinkan ada siswa SMP/MTs yang usianya di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun atau ada siswa SMP/MTs kabupaten Kulon Progo yang sekolah di Kabupaten/Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) adalah tahun 2012 sebesar 99,12% dan tahun 2013 sebesar 92,82% atau mengalami penurunan sebesar 6,30%. Kondisi ini menggambarkan bahwa belum seluruh penduduk usia 16-18 tahun mengikuti sekolah pendidikan menengah sehingga perlu peningkatan layanan pendidikan menengah oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. APK jenjang SMA/MA/SMK di bawah 100%, karena ada siswa SMA/MA/SMK Kulon Progo yang sekolah di luar Kabupaten/Daerah lain dan ada siswa yang usianya di bawah 16 tahun atau di atas 18 tahun. Angka
Partisipasi
Murni
(APM)
jenjang
pendidikan
dasar
lebih
menggambarkan kondisi keterserapan siswa pada usia jenjang sekolah SD/M dan SMP/MTs. APM jenjang SD/MI pada tahun 2012 sebesar 97,89% dan pada tahun 2013 sebesar 97,83% atau mengalami penurunan 0,06%. APM jenjang SD/MI dibawah seratus 100% artinya
keterjangkuan pendidikan dasar belum merata,
dimungkinkan terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah7 tahun yang disebabkan oleh adanya program Pendidikan Anak Usia Dini atau diatas 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 98,99% dan tahun 2013 sebesar 99,42% atau mengalami kenaikan sebesar 0,43%. APM SMP/MTs di bawah 100% dimungkinkan ada siswa SMP/MTs yang usianya di bawah 13 tahun atau siswa yang usianya di atas 15 tahun dan ada siswa SMP/MTs Kulon Progo yang sekolah di Kabupaten/Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun 2012 sebesar 97,63%
dan pada tahun 2013 sebesar
93,66% atau mengalami penurunan sebesar 3,97%. APM SMA/SMK di bawah 100% dimungkinkan ada siswa SMA/SMK yang usianya di bawah 16 tahun dan ada siswa yang usianya di atas 18 tahun, dan ada siswa SMA/MA dan SMK Kabupaten Kulon Progo yang sekolah di Kabupaten/Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan.
II - 27
Secara rinci capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2013 terlihat dalam tabel berikut : Tabel 2.17. Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013 Capaian Kinerja No.
Indikator Kinerja sasaran
1.
APM PAUD Formal
2.
APK PAUD Formal
3.
APK Pendidikan Dasar
4.
APM Pendidikan Dasar
5.
APK Inklusi Pendidikan Dasar
6.
APM Inklusi Pendidikan Dasar
7.
APK Pendidikan Menengah
8.
APM Pendidikan Menengah
9.
APK Inklusi Pendidikan Menengah APM Inklusi Pendidikan Menengah
10.
2013
2012 PAUD : 86,11% PAUD : 86,11% SD/MI: 98,17% SMP/Mts : 103,67% SD/MI: 97,89% SMP/MTs: 98,77% SD/MI: 77 % SMP/MTs: 75 % SD/MI: 77 % SMP/MTs: 75 % SMA/SMK/ MA: 98,13%
Target
Realisasi
PAUD : 96 % PAUD:100% SD/MI: 102% SMP/Mts: 106 % SD/MI: 99% SMP/MTs: 80 % SD/MI: 100 % SMP/MTs: 80 % SD/MI: 85 % SMP/MTs: 78 % SMA/SMK/M A: 105,2 %
SMA/MA/S SMA/MA/SM MK: 97,63% K: 77 % SMA/MA/ SMA/MA/SM SMK: 80% K: 85% SMA/MA/ SMA/MA/SM SMK: 80% K: 85%
PAUD : 88,98 % PAUD : 88,98 % SD/MI: 97,72% SMP/Mts: 97,09% SD/MI: 97,83% SMP/MTs: 99,42% SD /MI: 85 % SMP/MTs: 80 % SD/MI : 85 % SMP/MTs: 80 % SMA/SMK/ MA: 92,82% SMA/MA/S MK: 93,66% SMA/MA/ SMK: 80% SMA/MA/S MK: 80%
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Kulonprogo, 2013
2)
Angka Putus Sekolah (APS) Angka Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI pada 2012 sebesar 0,10% dan tahun 2013 sebesar 0,17% atau mengalami
kenaikan
sebesar
0,07%.
Angka
Putus
Sekolah
(APS)
jenjangSMP/MTs pada 2012 sebesar 0,21% dan tahun 2013 sebesar 0,24% atau mengalami kenaikan sebesar 0,02%. Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2012 sebesar 0,34% dan tahun 2013 sebesar 0,10% atau mengalami penurunan sebesar 0,24%.
II - 28
Kenaikan angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs disebabkan karena ada siswa yang gagal di sekolah formal, sehingga mereka tidak mau melanjutkan sekolah atau karena kondisi ekonomi orangtua kurang mampu sehingga tidak melanjutkan sekolah. SMA/MA/SMK
karena Bantuan
Penurunan Angka Putus Sekolah jenjang
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
maupun
Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa retievel untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa rawan putus sekolah, dan Beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu mempunyai korelasi positif terhadap penurunan Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA/SMK. 3)
Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (tidak buta aksara), yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis pada tahun 2012 sebesar 92,04% dan tahun 2013 sebesar 93,64%. Capaian kinerja Angka Melek Huruf tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 1.2. sebagai berikut : Tabel 2.18. Capaian Kinerja Angka Melek Huruf Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013 Capaian Kinerja No
Indikator Kinerja
1.
Angka melek penduduk berusia >15 melek huruf buta aksara)
huruf yang tahun (tidak
2013
2012 Laki-laki : 99% Perempu an: 91,63%
Target Laki-laki: 98,5% Perempu an: 90%
Realisasi Laki-laki: 98% Perempu an: 89,29%
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Kulonprogo, 2013
2.
Kesehatan Secara umum kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, antara lain masih tingginya penyakit infeksi, transisi epidemiologis dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif, adanya new emerging diseases seperti AIDS dan Avian Influenza. Pada saat yang sama masih pula terjadi re-emerging diseases seperti Tuberkulosis, Malaria, Demam Berdarah, Diare dan lain-lain. Berdasarkan perhitungan Usia Harapan Hidup (UHH) yang dilakukan oleh BPS pada sensus penduduk tahun 2010, UHH Kabupaten Kulon Progo sebesar 74,38 tahun, yaitu lebih tinggi dari rata-rata DIY sebesar 73,2 tahun. Pada tahun 2012 indikator derajat kesehatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan kualitas, untuk Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2011 sebesar 105,04/100.000 kelahiran hidup menjadi 52,68/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Untuk Angka kematian Bayi (AKB) pada
II - 29
tahun 2011 sebesar 12,80/1000 menjadi 12,15/1000 KH pada tahun 2012. Namun demikian Angka Kematian Balita (AKABA) sedikit mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 14,56/1000 KH menjadi 14,75/1000 KH pada tahun 2012. Gambar 2.12.
AKI per 100.000 kelahiran hidup
Grafik Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001-2012 250
206
227,1
200
167,34
150 109,56 76
100
95,17 100
110
105,2 73,8
72,23
52,6
50 0
Tahun
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2012
AKB per 1000 kelahiran hidup
Gambar 2.13. Grafik Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001-2012 25 20 15 10
19,6
18,78 14,26
13,14 14,21 12,06
11,8
15,9 12,8 9,8
12,8 12,1
7,15
5 0
Tahun
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2012
II - 30
Gambar 2.14. Grafik Perbandingan AKI Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2005-2012 350 307
300
307
250 228
228
228
228
228
228
200 165,5
Nasional
150 110 95,17
100
110 100
105
104
76,91
72,69
110
124 105
104
Propinsi Kabupaten
69,97 52,68
50 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2012
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan SPM RSUD Wates dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.19. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2013 Capaian No.
2013
Indikator SPM 2012
1
Kunjungan Bumil K4
2
Target
Realisasi
94,29
93
91,47
Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
106,98
100
117,59
3
Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
95,10
100
99,94
4
Pelayanan Nifas
94,09
93
97,70
5
Neonatus Ditangani
111,36
100
114,64
6
Kunjungan Bayi
91,39
92
97,11
7
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100,00
100,00
100,00
8
Pelayanan Anak Balita
86,41
93
92,30
9
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin
100,00
100,00
100,00
10
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100,00
100,00
100,00
11
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
100,00
100,00
99,78
12
Peserta KB Aktif
76,85
75
79,18
dengan
Komplikasi
yang
II - 31
Capaian No.
2013
Indikator SPM 2012
13
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit – Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
14
Target
Realisasi
3,14
2
30,34
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita
19,63
100,00
37,70
15
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan pasien baru TB BTA Positif
55,14
70
100,00
16
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit – Penderita DBD yang ditangani
100,00
100,00
118,84
17
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan penderita diare
52,86
100,00
100,00
18
Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
100,00
100,00
100,00
19
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
100,00
75
75
20
Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
50
100,00
100
21
Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100,00
100,00
100,00
22 Desa Siaga Aktif 100,00 Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2013
100,00
100,00
Dari capaian indikator SPM urusan kesehatan, pada tahun 2013 masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai diantaranya : 1)
Kunjungan Bumil K4 tercapai 91,47% dari target 93%, hal ini disebabkan tingginya keguguran (abortus) sebanyak 280 kasus (4,6% ibu hamil) sehingga tidak sampai kunjungan ke 4 (K4).
2)
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 99,94%, hal ini disebabkan karena masih terdapat 2 ibu bersalin yang terpaksa ditolong oleh dukun bayi dan 1 kasus melahirkan sendiri karena adanya masalah sosial.
3)
Pelayanan anak balita mencapai 92,30% dari target 93%, hal ini kemungkinan disebabkan tingkat kedatangan anak balita (D/S) baru mencapai 80,9%. Selain itu indikator menggunakan bahwa anak balita disebut mendapat pelayanan dengan kriteria: dilakukan penimbangan minimal 8 kali, dilakukan SDIDTK (Simulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) sebanyak 2 kali, diberi vitamin A 2 kali, memiliki buku KIA dan bila sakit dilakukan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit). Bila
II - 32
salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak masuk sebagai anak balita yang mendapatkan pelayanan. 4)
Penemuan penderita pneunomia balita baru tercapai 37,70% dari target 100%, hal ini disebabkan belum tercovernya data-data kasus dari layanan kesehatan diluar Puskesmas terutama layanan kesehatan swasta.
5)
Penemuan pasien baru TB BTA Positif tercapai 100% dari target 70..
6)
Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota masih 75%, hal ini masih terdapat 2 rumah sakit swasta yang masih terdapat kekurangan peralatan penunjang layanan kegawatdaruratan. Sedangkan kondisi pencapaian tujuan MDGs urusan kesehatan dapat diuraikan
berikut ini :
Tabel 2.20. Target dan Capaian MDG’s Tahun 2013
No.
Indikator
Capaian 2012
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1 C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990 – 2015 1.8
Prevalensi balita dengan berat
10,73%
10,92%
15,5%
badan rendah/kurang gizi (KEP). 1.8a
Prevalensi balita gizi buruk
0,81%
0,79%
3,60%
1.8b
Prevalensi balita gizi kurang
9,92%
10,13%
12%
Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4 A: Menurunkan angka kematian balita (AKBA) sebesar dua per tiganya, antara 1990 dan 2015 4.1. 4.2 4.2 a 4.3
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Persentase anak di bawah satu
14,73
21,04
32
12,10
18,22
23/1000 KH
na
14,84
Menurun
97%
Na
Meningkat
tahun yang di imunisasi campak Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5 A: Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empatnya antara 1990 – 2015 5.1
Angka kematian ibu per 100.000
52,6
131,5/100.000
102/100.000
kelahiran hidup 5.2
Proporsi pertolongan persalinan
99,80%
99,94%
Meningkat
oleh tenaga kesehatan terlatih
II - 33
Capaian 2013
Target MDGs 2015
93
84
Menurun
- 1 kali kunjungan
99,6%
100%
Meningkat
- 4 kali kinjungan
93,2%
96,5%
Meningkat
No. 5.4
Capaian 2012
Indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun
5.5
Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)
Tujuan 6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya Target 6 A: Mengendalikan penyebaran HIV DAN AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015. 6.1 Prevalensi HIV (persen) dari total populasi yang berusia antara 15 24 tahun. 6.2 6.3
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi Proporsi jumlah penduduk usia 1524 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
101 kasus
107 Kasus
Menurun
na
25 Orang
18,40%
na
1.500 Orang
Meningkat
Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV DAN AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 6.5
Proporsi penduduk terinfeksi HIV
100%
100%
Meningkat
lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral Target 6 C: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015 6.6
Prevalensi/angka kejadian malaria
237
96
Menurun
0,5
0,2
Menurun
-
35,6%
Meningkat
100%
100%
-
118
116
Berkurang
55,14%
37,7%
Berkurang
3
1
Berkurang
dan angka kematiannya. 6.6a
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk
6.7
Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu ber insektisida
6.8
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat
6.9
Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkolosis
6.9a
Angka kejadian Tuberkolusis (semua kasus/100.000 penduduk)
6.9b
Tingkat prevalensi Tuberkolusis (semua kasus/100.000 penduduk)
6.9c
Tingkat kematian Tuberkolusis (semua kasus/100.000 penduduk)
6.10
Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dan
II - 34
No.
Capaian 2012
Indikator
Capaian 2013
Target MDGs 2015
100%
100%
70%
88,24
Na
85%
di obati dalam program DOTS 6.10a
Proporsi jumlah kasus Tuberkolusis yang terdeteksi dalam program DOTS
6.10b
Proporsi kasus Tuberkolusis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Prestasi penyelenggaraan urusan kesehatan pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1) Prestasi Bidang Kesehatan Tingkat Nasional a)
Penghargaan ―Ksatria Bhakti Husada Arutala‖, merupakan Penghargaan kepada Bupati Kulon Progo atas keberhasilannya dalam meenggerakkan masyarakat di Bidang Kesehatan
b)
Juara I Tenaga Kesehatan teladan , kategori ―Dokter teladan ― mewakili DIY di Istana Negara
c)
Prestasi Tingkat Nasional dan Propinsi yang diperoleh pada Tahun 2013 RSUD Wates mendapatkan prestasi sebagai
Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
(RSIB) terbaik untuk keempat kalinya secara berturut-turut tahun 2009, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. 2) Prestasi Bidang Kesehatan Tingkat Propinsi : d) Tenaga kesehatan teladan kategori Nutrisionis berprestasi sebagai Juara III se DIY a) Tenaga Kesehatan teladan kategori kesmas berprestasi sebagai juara II se DIY b) Tenaga kesehatan teladan kategori tenaga keperawatan (Bidan) berprestasi sebagai juara II se DIY. c) Pos yandu Flamboyan di Desa Garongan Panjatan , sebagai Pengelola Pos yandu terbaik se DIY. d) Juara I Jambore kader se DIY.
3.
Kemiskinan Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan Pemerataan
masyarakat hasil-hasil
juga
dengan
pembangunan
pemerataan
biasanya
hasil-hasil
dikaitkan
pembangunan.
dengan
pemerataan
pendapatan dan masalah kemiskinan. Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Sedangkan kemiskinan akan semakin meluas, jika perbedaan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk Miskin dan
II - 35
prosentasenya Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2009 – 2011 pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.21. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2012 Garis Kemiskinan
Jumlah Penduduk
Persentase
(Rp.)
Miskin (jiwa)
(%)
2009
205.585
89.910
24,65
2.
2010
225.059
90.100
23,15
3.
2011
240.301
92.800
23,62
4.
2012
256.575
92.000
23,32
No.
Tahun
1.
Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2012
Garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 sebesar Rp. 256.575,artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 256.575,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo naik menjadi 23,62% dari tahun 2010 sebesar 23,15%, namun persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo di tahun 2012 turun menjadi 23,32 persen. Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 0,30% dari tahun 2011. Meskipun penurunan prosentase kemiskinan tidak mencapai 1% per tahun akan tetapi hal tersebut tetap mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tetap mempunyai perhatian yang serius terhadap masyarakat miskin. Beberapa program yang telah dijalankan adalah program ―genthong rembes‖ yang secara aplikasi di lapangan diwujudkan melalui bedah rumah yang secara konsisten selalu dilaksanakan setiap pekan. Dalam APBD kabupaten KulonProgo maupun APBD DIY juga terdapat anggaran untuk RLTH dan jambanisasi. Disamping itu peran BAZDA di tingkat Kabupaten maupun BAZDA kecamatan dalam hal dukungan pendanaan untuk pengurangan prosentase kemiskinan di Kabupaten KulonProgo cukup berpengaruh, baik untuk penyaluran beasiswa siswa miskin maupun bedah rumah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga secara maksimal berusaha untuk menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendampingi keluarga miskin. Hampir seluruh desa yang mempunyai prosentase penduduk miskin tinggi sudah mendapat pendampingan dari perusahaan baik local maupun nasional dengan program CSR melalui program ―one village one sister company‖. Melalui program yang terpadu tersebut diharapkan dari tahun ketahun akan terjadi penurunan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo.
II - 36
4.
Indeks Pembangunan Manusia Tingkat keberhasilan pembangunan manusia direpresentasikan melalui tiga dimensi: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan, dan ketrampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Berdasarkan tiga dimensi tersebut, UNDP menyusun indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) indikator, meliputi: 1)
Angka harapan hidup (Life expectancy at age 0: e0) sebagai representasi tingkat kesehatan masyarakat.
2)
Angka melek huruf dewasa (adult literacy rate: Lit) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling: MYS) untuk mengukur tingkat pendidikan dan ketrampilan.
3)
Purchasing Power Parity (merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli) untuk mengukur tingkat kesejahtaraan masyarakat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 - 2012 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.22. Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009– 2012 No.
Uraian
2009
2010
2011
2012
1
Angka Harapan Hidup (tahun)
74,09
74,38
74,48
74,58
2
Angka Melek Huruf (%)
89,52
90,69
92,00
92,04
3
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
7,89
8,20
8,37
8,37
4
Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)
629,50
630,38
631.42 634,34
Indeks IPM 1.
Kesehatan
81,82
82,30
82,47
82,63
2.
Pendidikan
77,21
78,68
79,93
79,96
3.
Pendapatan
62,28
62,48
62,72
63,40
IPM
73,77
74,49
75,04
75,33
1,88
2,74
2,16
1,17
Reduksi Shortfall
Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2012
Angka harapan hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 sebesar 74,48 tahun naik menjadi 74,48 pada tahun 2012. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata DIY sebesar 73,32 tahun untuk tahun 2012. Hal tersebut mencerminkan tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Indikasi keberhasilan program Jamkesda dapat dirasakan oleh penduduk Kabupaten Kulon Progo.Hal tersebut dilanjutkan dengan COB pada tahun 2013 sehingga seluruh penduduk Kabupaten Kulon Progo dapat memanfaatkannya untuk melakukan pengobatan gratis.
II - 37
Secara umum keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dapat dilihat dari angka Indek Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 sebesar 75,33 meningkat dibandingkan pada tahun 2011 dengan angka 75,04. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pencapaian pembangunan manusia. Sehingga secara umum dapat digambarkan bahwa kualitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dan sudah di atas rata-rata IPM Nasional sebesar 73,29. Peningkatan nilai indikator tersebut, secara langsung berpengaruh pada peningkatan nilai IPM. Keterbandingan IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.
Tabel 2.23. IPM Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009– 2012 No
Kabupaten/Kota
IPM 2009
2010
2011
2012
1.
Kulon Progo
73,77
74,47
75,04
75,33
2.
Bantul
73,75
74,53
75,05
75,58
3.
Gunung Kidul
70,18
70,45
70,84
71,11
4.
Sleman
77,70
78,20
78,79
79,31
5.
Yogyakarta
79,29
79,52
79,89
80,24
6.
Provinsi DI. Yogyakarta
75,23
75,77
75,92
76,75
Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2012
Sampai dengan tahun 2011, status pembangunan manusia di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak satu pun yang masuk dalam kriteria tinggi menurut skala internasional/UNDP (IPM lebih dari sama dengan 80). Walaupun demikian, secara umum percepatan pembangunan manusia Indonesia menuju ke arah lebih baik. Di lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta, pencapaian IPM secara rata-rata provinsi dan juga seluruh kabupaten/kota masuk dalam kategori menengah atas (IPM antara 66,00-79,99). Angka IPM Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 adalah 75,33, lebih tinggi dari nilai IPM Nasional 72,77 (tahun 2011). 5.
Kesempatan kerja Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang ada merupakan salah satu masalah pokok di bidang ketenagakerjaan. Penempatan tenaga kerja dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Namun jumlah peningkatan penempatan tenaga kerja tersebut belum signifikan dengan
II - 38
tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo yang masih pada angka 3,09% (8.331) dari angkatan kerja yang ada (269.741). Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.24. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 No
Uraian
L
2011 P
Jumlah
L
2012 P
2013 Jumlah
1
Penduduk
233.239 240.333 473.572 235.912 243.001 478.913 430.488
2
Tenaga Kerja
191.180 197.474 388.654 187.165 196.877 384.042 371.021
3
Angkatan Kerja
149.509 156.849 306.358 161.643 148.137 309.780 269.741
4
Bekerja
143.808 151.919 295.727 156.639 142.854 299.493 261.410
5
Penganggur
6
Tingkat
5.701
4.930
10.631
5.367
4.921
10.288
8.331
3,81
3,14
3,47
3,32
3,32
3,32
3,09
28.684
24.727
53.411
30.348
26.893
57.241
76.240
42.109
42.859
84.968
48.747
46.124
94.871
59.467
41.671
40.625
82.296
25.509
48.720
74.229 101.280
Pengangguran (%) 7
Setengah Penganggur
8
Bukan Tenaga Kerja
9
Bukan Angkatan Kerja
Sumber data: Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2013
Keadaan tenaga kerja yang demikian perlu ditingkatkan ketrampilan dan atau spesifikasinya dengan melalui pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh lembaga latihan kerja baik pemerintah maupun swasta. Jumlah lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 buah, lembaga pelatihan pemerintah sebanyak 3 buah; BLK, SKB dan LBK dan 1 buah Yayasan (Dharmais).
2.1.2.1. Kebudayaan Aset seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo kental dengan nuansa budaya Jawa, baik yang berkaitan dengan benda-benda bersejarah, upacara adat dan berbagai karya seni lainnya. Beberapa upacara adat di Kabupaten Kulon Progo sudah dikemas dengan cukup baik sehingga cukup mempunyai daya tarik wisata maupun bagi kelestarian budaya itu sendiri. Seni Angguk Putri sudah dapat memberikan warna sebagai identitas kebanggaan daerah, dan selain itu telah diupayakan terwujudnya seni unggulan yang lain yaitu sendratari dengan mengangkat tema lokal, disamping juga seni musik krumpyung yang mulai dikenalkan ke masyarakat pada tahun 2013 ini.
II - 39
Kinerja kesenian diukur berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian dimana pada tahun 2013 telah dicapai sebagai berikut:
Tabel 2.25. Profil SPM Bidang Kesenian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2013
No 1
2
Jenis Pelayanan Dasar 2 Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian Sarana dan Prasarana
Indikator
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3 Cakupan Kajian Seni (50%) Cakupan Fasilitasi Seni (30%) Cakupan Gelar Seni (75%) Misi Kesenian (100%) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) Cakupan Tempat (100%) Cakupan Organisasi
2010 4 53
Tahun (Nilai) 2011 2012 5 7 40 40
2013 8 67
190
190
190
238
133 100
133 100
133 100
133 100
250
250
250
300
100 100 100 100 196.08 196.08 196.08 196.08
Sumber data: Dinbudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2013.
Salah satu bentuk budaya yang lain adalah benda peninggalan sejarah. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi, yang sebagian sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang ada hingga tahun 2013 sebanyak 202 buah dan saat ini disimpan di Balai Agung Komplek Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang difungsikan sebagai embrio museum walaupun kondisinya belum layak. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten mempunyai rencana untuk membangun sebuah museum yang representatif untuk menyimpan dan memelihara benda-benda cagar budaya tersebut, agar tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Harapan lain dengan terbangunnya museum nantinya masyarakat dapat melihat secara langsung koleksi-koleksi yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi terhadap benda-benda cagar budaya tersebut.
II - 40
Tabel 2.26. Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2013 Peninggalan Sejarah No Purbakala dan Permuseuman Peninggalan Sejarah dan 1 Purbakala
Tahun 2006 2007
2009
2010
2011 2012 2013
202 202
176
178
182
182
202
202
1
1
1
1
2
2
149
149
152
152
154
154
c. Massa Islam
12
12
12
12
23
23
23
23
d. Massa Kolonial/Perjuangan
14
16
17
17
18
18
18
18
e. Tradisional
-
-
-
-
5
5
5
5
Museum (rintisan)/Balai Agung
1
1
1
1
1
1
1
1
a. Massa Prasejarah b. Massa Hindu-Budha
2
2008
2
2
154 154
Sumber data: Dinbudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2013
Berdasarkan pendataan dengan metode pendataan langsung ke lapangan pada tahun 2013 diperoleh hasil jumlah group kesenian sebanyak 1.169 kelompok yang terdiri dari 35 jenis kesenian meliputi; jathilan, reog, oglek, incling, angguk, ndolalak, panjidur, krumpyung, topeng ireng, kethoprak, dagelan, tari, band, kulintang, dsb. Prestasi seni dan budaya masyarakat Kulon Progo pada kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami kenaikan baik di tingkat regional maupun nasional. Pencapaian prestasi tersebut tidak terlepas dari kemauan dan kemampuan masyarakat (baik perorangan maupun kelompok seni/sanggar) untuk memajukan seni dan budaya lokal, juga atas peran pembinaan dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten. Untuk prestasi bidang kebudayaan secara rinci tertulis pada tabel di bawah ini.
Penghargaan Seni Budaya Tahun 2011-2013 No 1
Tahun 2011
Lomba/Festival
Penghargaan Seni Budaya
Festival Kethoprak Juara I/Penyaji Terbaik I; Pemeran Pria Anak Tingkat Provinsi Terbaik, Pemeran Pembantu Pria terbaik, DIY Sutradara Terbaik, Penata Artistik Terbaik. Lomba Cipta Lagu Juara I atas nama Kawino Sakaningrat Keroncong Tingkat (Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo), Nasional ke-4 Tahun dengan lagu : Stambul Mercusuar 2011 Nusantara.
2
2012
Festival Tingkat DIY
Jathilan Penyaji Terbaik II atas nama group Wahyu Mudha Budhaya, Jambon , Donomulyo, Nanggulan
Festival Kethoprak Penyaji Terbaik Group Kethoprak Lesung Lesung Remaja Samigaluh Tingkat DIY
II - 41
No
Tahun
Lomba/Festival
Penghargaan Seni Budaya
Gelar Seni Pertunjukan Penyaji Terbaik II atas nama Group Musik ―Musik Tradisi untuk Remaja Sanggar Singlon Remaja‖ Yogyakarta Karawitan Juara II atas nama Kelik Parjiyo Festival II Penghargaan Pelestari Jembatan Bantar (masuk katagori B Cagar Budaya /Nasional) RS Boro, Kalibawang (Masuk Kelas C) Karnaval Museum Juara I atas nama Museum Rintisan Kulon dalam rangka Progo ―Goragangsa‖ Penyaji terbaik II Kontingen Kethoprak Festival Kethoprak Lakon ―Anusapati‖ antar Kabupaten-Kota se-DIY Kemah Budaya Daerah Juara Umum atas nama Kontingen Kemah DIY Budaya
3
2013
Lomba Keroncong HAMKRI Tingkat DIY Parade Tari DIY,Tgl 20 Juni 2013 Parade Tari Tingkat Nasional di Jakarta, 24 Agustus 2013 Pawai Pembangunan di Jakarta, Tgl. 18 Agustus 2013 Karnaval Museum SeDIY, Tgl 8 Sept 2013 Festival Kethoprak Lesung se-DIY Festival Reog Tingkat DIY di Gunung Kidul POSPEDA DIY 2013
Juara II SMP Putra Juara III SMP Putra Juara 1 SMA Putra Juara I, Lakon ―Manggala‖
10 besar, atas nama Tim Kesenian Angguk "Sri Panglaras"
POSPENAS 2013
Juara IV, atas nama PP. Sirukem
Juara III, Lakon ―Manggala‖
Juara II Juara I Juara I, atas nama Group Rambah Galuh Jati Samigalun Juara I, atas nama PP. Sirukem
Lomba Lukis Anak DIY-Kyoto Festival Seni Budaya se-DIY
Juara II, atas nama Rekha Hening Astari (TK.ABA Gadingan, Wates) Juara I, atas nama Kontingen Pawai Festival Seni Budaya ―Bubrah Kawah‖ Festival Dolanan Anak Juara I, atas nama Tim Dolanan Anak oleh Outdoor se-DIY, Sanggar Seni Laras tanggal 28 Oktober 2013 di TBY Festival Dolanan Anak Juara I Indoor se-DIY, tanggal 28 Oktober 2013 di TBY Festival Seni Religi se- Juara III, atas nama Tim Festival Seni Religi DIY, tanggal 28 Tuksono Oktober 2013 di Monumen Serangan 1 Maret Festival Teater Juara I, atas nama Tim Teater Jabur Kalibawang
II - 42
No
Tahun
Lomba/Festival
Penghargaan Seni Budaya
Penghargaan sebagai pelestari Musik Penghargaan Anugrah Budaya (Lembaga dan Krumpyung Pelestari Adat Tradisi ) Penghargaan Anugrah Penghargaan sebagai pelestari CB Budaya Festival Karawitan Ibu- Pesinden Terbaik, atas nama Ayu Purwa ibu se - DIY Lestari Sumber Data : Dinbudparpora Kab. Kulon Progo, 2013
2.1.2.1. Pemuda dan Olah Raga Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Organisasi pemuda di Kabupaten Kulon Progo antara lain KNPI, Organisasi Mahasiswa, Pramuka, organisasi kesenian dan organisasi olah raga. Program
dan
kegiatan
kepemudaan
serta
keolahragaan
diupayakan
dapat
meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olah raga yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan 10 kegiatan kepemudaan, sedangkan kegiatan keolahragaan sebanyak 90 kegiatan. Hingga saat ini jumlah cabang olah raga di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 cabor, jumlah klub olah raga sebanyak 266 klub, dan terdapat 469 lapangan olah raga.
Gambaran prestasi olah raga Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Perolehan medali emas mengalami penurunan pada PORPROV 2011 dimana hanya diperoleh 22 medali dibandingkan pelaksanaan PORPROV 2009 yang mendapatkan sebanyak 26 medali dan turun lagi pada PORDA 2013 sebanyak 20 emas. Namun pada pelaksanaan PORDA 2013 perolehan medali perak dan perunggu mengalami kenaikan yaitu 27 medali dan 66 medali, dibandingkan pada perolehan pada PORPROV 2009 yaitu sebanyak 25 perak dan 62 perunggu.
Tabel 2.27. Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi No
PORDA/PORPROV
Perolehan Medali Emas
Perak
Perunggu
1
PORDA 2005
45
39
63
2
PORDA 2007
18
42
84
3
PORPROV 2009
26
37
61
4
PORPROV 2011
22
25
62
5
PORDA DIY 2013
20
27
66
Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2013 Prestasi olah raga dalam beberapa cabang olah raga pada tingkat regional dan nasional beberapa atlet Kulon Progo pada tahun 2013 cukup membanggakan. Berikut ini capaian prestasi atlet dalam Kejuaraan Tingkat Provinsi DIY maupun Nasional.
II - 43
Tabel 2.28. Prestasi Atlet Kulon Progo Tingkat Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2013 No
Nama
Event
Prestasi
1 Nurtanto
Wasit Kempo Internasional
2 3 4 5
POPDA DIY Cabang Gulat POPDA DIY Cabang Gulat POPDA DIY Cabang Gulat POPDA DIY Cabang Gulat
September 2013 dikirim ke Myanmar Emas Emas Emas Emas
Metalisa Ardian Ariyanti Saeful Anwar Yudi Yudiantoro
6 Rahmad Wahyu POPDA DIY Cabang Gulat Susanto 7 Thesar Randika Fendi POPDA DIY Cabang Gulat K 8 Nurohman POPDA DIY Cabang Panjat Tebing 9 Andreas Tulus KEJURDA DIY Pambudi Cabang Kempo Yunior 10 Alyohi Adi Purnama KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 11 Cirillus Dahi Isworo KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 12 Dian Kristanto KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 13 Setyo Mawang KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 14 Clara Diva Avissa KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 15 Vincentia Alfenita KEJURDA DIY Sabrina Cabang Kempo Yunior 16 Erwanda Fajar Alifia KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 17 Harvani Harfi Hutami KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 18 Avni Vian Agus KEJURDA DIY Etiyani Cabang Kempo Yunior 19 Ilham Herdi Pramono KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 20 Nurul Khasanah KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 21 Boha Ventuira Ega KEJURDA DIY Cabang Kempo Yunior 22 Fx. Adeng Sucipto KEJURNAS Cabang Kempo 23 Inggrip Palupi KEJURDA DIY Cabang Kempo Senior 24 Agata Evin Enggal P KEJURDA DIY Cabang Kempo Senior 25 Agustinus Tinus KEJURDA DIY Anang Dwi Cabang Kempo Senior 26 Haditia Agustin KEJURDA DIY Cabang Kempo Senior 27 Wahyu Nur KEJURDA DIY Rohmawati Cabang Kempo Senior 28 Aan Firtalangga KEJURDA DIY Cabang Kempo Senior 29 Heri Sutrisno KEJURDA DIY Cabang Kempo Senior
Ket.
Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas
II - 44
No
Nama
Event
Prestasi Emas
34 Safruly Nur Azizah
KEJURDA DIY Cabang Kempo Senior KEJURDA DIY Cabang Kempo Senior POPNAS Ronde Fita Recurve Perorangan Putri POPNAS Ronde Fita Recurve Beregu Putri POPDA DIY KEJURDA Panahan DIY Ronde Nasional Jarak 40 M Putri Jemparingan Agung
35 Hasna Khairunnisa
Jemparingan Agung
Juara I
36 R.Raditya Suryaputra
Kejurda DIY Ronde Nasional Jarak 30 M Perorangan Putra Jemparingan Agung
Juara I
30 Desi Wulandari 31 Ina Reiscahatida 32 Ika Septi Kurniawati
33 Wahyu Wulandari
37 RR Istiqomah
Ket.
Emas Juara I Juara I Juara I Juara I
Juara I
Juara I
Diselenggarakan oleh BPO DIY Diselenggarakan oleh BPO DIY
Diselenggarakan oleh BPO DIY
38 Sherina Rahma Carissa
39
40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Turnamen Tenis Junior Juara II Nasional Rektor UNY Finalis Sportama Junior SuperSeries VII Juara I Yogyakarta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Bagus Harjuna A.M Kejuaraan Nasional Tenis Juara I Babak Sportama Junior Konsolasi Superseries XI Tunggal Putra Olimpiade Olahraga 10 Th Siswa Nasional Juara I Tunggal Putra Dimas Aqshal Kuncoro Sportama Junior Semifinalis SuperSeries VII (Boys 12 Yogyakarta Doubles) Sidik Kus Darmoko Seleksi Kejurnas Tarung Juara I Drajat Binar Ryan Hasanah Olimpiade Olahraga Juara I Siswa Nasional DIY Freida Ayu Nurfiyani PORDA XII Cabang Anggar Medali Emas Kelas Sabel Amelia Eka Yani PORDA XII Cabang Anggar Medali Emas Kelas Sabel Salim Annisa Ambar PORDA XII Cabang Anggar Medali Emas Kelas Sabel Widyawati Tessar Budi Sri PORDA XII Cabang Anggar Medali Emas Kelas Sabel Widowati Antonius Dhimas PORDA XII Cabang Ateltik Medali Emas Nomor Lompat Anindhito Jangkit Sulkhan Dewantoro PORDA XII Cabang Pencak Medali Emas Nomor Kelas Silat J: 90-95 Kg Muh.Heri Nurjoko PORDA XII Cabang Gulat Medali Emas Nomor 66 Kg bebas Thezar Randika PORDA XII Cabang Gulat Medali Emas Nomor 84 Kg Fendhi K grego Ariyanti PORDA XII Cabang Gulat Medali Emas Nomor 44-48 gaya bebas Galuh Nur Wiasti PORDA XII Cabang Gulat Medali Emas Nomor 51 Kg bebas Siwi Utami PORDA XII Cabang Gulat Medali Emas Nomor 55 Kg
II - 45
gaya gaya Kg gaya gaya
No
Nama
54 Rr. Diah Nisita Rukmi 55 Budiyanto 56 Heri Sutrisno
57 FX.Adeng Sucipto
58 Inna Riescananda 59 Agatha Evin Enggal P 60 Aan Fertalangga 60 Wahyu Nur Rohmawati 61 Handayani Tri Rejeki
Event
PORDA XII Cabang Karate
64 Inggrit Palupi A
PORDA XII Cabang Karate
65 Bagus Hambono
PORDA XII Cabang Tarung Drajat PORDA XII Cabang Tarung Drajat Kejurda Catur DIY Kejurda Catur DIY Kejurda Catur DIY Sirkuit 2013 di GK
67 68 69 70
Azali Nur Zamatin Tri Maryani Nanda Wijaya Anthonius Dhimas Anindhito 71 Sergio Ervan dacosta
Ket.
bebas PORDA XII Cabang Karate Medali Emas Nomor perorangan PORDA XII Cabang Kempo Medali Emas Nomor Randori Kelas 65 Kg PORDA XII Cabang Kempo Medali Emas Nomor Embu berpasangan Dan I Nomor Embu Beregu PORDA XII Cabang Kempo Medali Emas Nomor Embu berpasangan Dan I Nomor Embu Beregu PORDA XII Cabang Kempo Medali Emas Nomor Embu berpasangan Kyu II PORDA XII Cabang Kempo Medali Emas Nomor Embu berpasangan Kyu II PORDA XII Cabang Kempo Medali Emas Nomor Embu berpasangan Dan I PORDA XII Cabang Kempo Medali Emas Nomor Embu berpasangan Dan I Nomor Embu Beregu PORDA XII Cabang Kempo Medali Emas Nomor Embu Beregu
62 Agsutinus Anang Dwi S 63 Desi Wulandari
66 Joko Tripurwoko
Prestasi
PORDA XII Cabang Karate
Medali Emas Nomor Embu berpasangan Kyu II Medali Emas Nomor Embu berpasangan Kyu II Medali Emas Nomor Embu berpasangan Kyu II Medali Emas Kelas 58,1 – 61 Kg Medali Emas Kelas 67,1 - 70 Kg Juara II Juara II Juara II Juara II
Kelas Yunior A Putra Kelas Yunior E Putra Kelas Yunior B Putra Nomor Lompat Jauh
Sirkuit 2013 di GK
Juara III
72 Agus Sukoco
Sirkuit 2013 di GK
Juara III
73 Dyonisius Dyanumurti 74 Ari Prasetyo Purnomo 75 Restu Hermawan
Sirkuit 2013 di GK
Juara III
Nomor Lompat tinggi Putr Nomor Jalan Cepat 5000 m putra Nomor Lompat Jauh
Sirkuit 2013 di GK
Juara II
Nomor Lari 5000 m
Sirkuit 2013 di GK
Juara III
76 Hari romadhon
Sirkuit 2013 di GK
Juara III
77 Ginza Eka Prastiwi
Sirkuit 2013 di GK
Juara III
Nomor Lari 60 m putra Nomor Lari 60 m putra Nomor Lari 60 m putra
Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2013 2.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 sebanyak 416.209 orang, dari jumlah tersebut 49,63% diantaranya adalah laki-laki dan 50,37% adalah perempuan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah penduduk perempuan lebih dari 50% dari total penduduk Kulon Progo.
II - 46
Tabel 2.29. Jumlah Penduduk dan Proporsi penduduk perempuan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2008 s/d 2013 Penduduk No
Tahun
Laki-laki Jumlah
Perempuan %
Jumlah
Jumlah %
1
2008
234.917
49,31
241.470
50,69
476.387
2
2009
240.096
49,19
247.975
50,81
488.071
3
2010
231.672
49,24
238.848
50,76
470.520
4
2011
233.289
49,26
240.333
50,74
473.622
5
2012
236.064
49,26
243.125
50,74
479.189
6.
2013
206.546
49,63
209.663
50,37
416.209
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kulon Progo
Potensi kualitas sumber daya perempuan dan kemampuan untuk berperan dalam masyarakat sama dengan laki-laki. Namun kenyataannya, masih banyak dijumpai status dan peran perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Hal itu bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan, dalam bidang legislatif maupun yudikatif, dan dalam perannya secara umum di masyarakat. Perempuan yang menduduki posisi penting dan bekerja di sektor publik di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut. Meskipun untuk tabel tersebut bukan semua merupakan penduduk Kulon Progo, namun paling tidak masih terlihat minoritas peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Tabel 2.30. Jumlah dan Persentase Pegawai Menurut Golongan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 2012 Golongan
Laki -laki Jml
%
2013
Perempuan Jml
Jumlah
%
Gol I
215
96,41
8
3,6
Gol II
826
55,18
671
Gol III
1.618
50,80
Gol IV
1.548
Jumlah
4.207
Laki -laki Jml
%
Perempuan Jml
Jumlah
%
223
213
96,38
8
3,62
221
44,82
1.497
771
57,75
564
42,25
1.335
1.567
49,20
3.185
1.532
49,09
1.589
50,91
3.121
43,91
1.977
56,09
3.525
1.514
43,59
1.959
56,41
3.473
49,91
4.223
50,09
8.430
4.030
49,45
4.120
50,55
8.150
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo
II - 47
Tabel 2.31. Jumlah dan Persentase Pegawai Menurut Eselon Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 2012 Eselon
Laki - laki Jml
2013
Perempuan
%
Jml
Laki - laki
%
Jml
Jml
Perempuan
%
Jml
Jml
%
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II
20
76,92
6
23,08
26
19
79,17
5
20,83
24
III
105
77,78
30
22,22
135
102
76,12
32
23,88
134
IV
281
65,96
145
34,04
426
305
66,60
154
34,40
459
V
21
80,77
5
19,23
26
17
85
3
15
20
JFU
1.635
70,92
671
29,08
2.304
JFT
2.145
38,92
3.366
61,08
5.511
Jumlah
4.207
49,91
4.223
50,09
8.428
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo
Tabel 2.32. Jumlah Caleg, Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 No
Uraian
Laki-laki
Persentase
Perempuan
Persentase
Jumlah
1
Caleg
250
65,96
129
34,04
379
2
Anggota
36
87,5
4
12,5
40
3
100
0
0
3
3
Pimpinan DPRD
Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator sesuai Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 2.33. Capaian SPM urusan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
No 1
Jenis Pelayanan Dasar Penanganan Pengaduan/ Laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Indikator Kinerja
Satuan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengasuhan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
%
Capaian Kinerja 2013 2012 Target Realisasi 100 80 100
II - 48
No 2
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan kesehatan perempuan anak kekerasan
3.a
bagi dan korban
Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3.b
4.a
Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4.b
5.a
5.b
Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempun dan anak korban kekerasan
Indikator Kinerja
Satuan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
%
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Sumber data : Badan PMPDPKB Kab. Kulon Progo,2013
Capaian Kinerja 2013 2012 Target Realisasi 100 80 100
%
100
75
100
%
100
75
100
%
94
80
100
%
24
25
44
%
0
25
100
%
100
80
100
Menurut data capaian target SPM tersebut di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah
II - 49
dilaksanakan dengan baik. Namun demikian fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti gunung es, yang tampak di permukaan hanya beberapa angka saja, namun ada kemungkinan masih banyak kasus yang belum terkuak karena faktor ketidakberanian korban untuk melaporkan. Oleh karena itulah, advokasi dan pendampingan korban masih perlu ditingkatkan, sehingga korban kekerasan mempunyai keberanian untuk melapor ke penegak hukum dan melanjutkan kasusnya secara hukum. Berbagai usaha telah diselenggarakan untuk perbaikan kondisi perempuan dalam berbagai bidang atau sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pekerjaan, sedangkan peningkatan posisi diwujudkan dalam pemberian status, peluang dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan Permasalahan gender di Kabupaten Kulon Progo sampai tahun 2012 masih terdapat kesenjangan antara lain di bidang : a.
Kesehatan, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pengetahuan dan pendidikan mayoritas kaum perempuan, sehingga tidak mampu mengenali kegawatan penyakit yang dihadapinya, tidak mampu menghindari penyakit, dan tidak mampu memilih makanan yang bergizi bagi keluarganya. Meskipun telah banyak keberhasilan di bidang kesehatan perempuan, tetapi angka kematian ibu (AKI) dan rendahnya status gizi perempuan masih merupakan masalah utama.
b.
Dalam bidang KB, masih adanya kesenjangan gender yang ditandai dengan tingginya persentase perempuan yang menjadi peserta KB. Data jumlah kesertaan KB Pria tahun 2013 sebesar 5,67% mengalami sedikit kenaikan dibanding sebelumnya, tahun 2012 sebesar 5,39%, tahun 2011 sebesar 5,37% dan tahun 2010 sebesar 5,4%, jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 yang baru mencapai 4,51%. Dengan masih sedikitnya jumlah peserta KB Pria menunjukkan belum setaranya kedudukan istri dan suami dalam menentukan penggunaan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya.
c.
Dalam bidang politik, perempuan belum banyak berperan antara lain karena masih terbatasnya kesempatan dan kepercayaan bagi perempuan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum dan terbatasnya posisi perempuan dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kaum perempuan yang menjadi anggota legislatif baru 10% atau 4 orang dari total 40 orang anggota legislatif daerah. Untuk itu berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2013 dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kulon Progo meraih prestasi yaitu : a.
mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya dari Presiden RI pada tanggal 18 Desember 2013. APE tersebut merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kabaupaten/Kota yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .
II - 50
b.
mendapatkan penghargaan peringkat III Kecamatan Sayang Ibu tingkat DIY yaitu Kecamatan Lendah.
2.1.2.3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) secara nyata telah mampu menumbuhkan kesadaran bagi para keluarga di Kabupaten Kulon Progo untuk menerapkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) bahkan telah menjadi bagian dari tata kehidupan di masyarakat. Perkembangan tahapan keluarga yang disajikan dalam tabel berikut menunjukkan kondisi ekonomi keluarga: Tabel 2.34. Perkembangan Jumlah KK dan Tahapan Keluarga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 No. 1 2 3 4 5
Tahapan Keluarga Pra KS KS I KS II KS III KS III+1
2009 2010 43.253 42.234 26.352 25798 12.998 15.389 33.251 33.724 4.479 5.248 120.333 121.880
Tahun 2011 44.711 25.972 13.512 34.434 4.476
2013*) 2012 43.650 43.715 26.273 26.505 13.824 14.128 34.768 34.690 4.496 4.492 123.011 123.530 123.105
2009 35,94 22,9 10,80 27,63 3,72
Distribusi (%) 2010 2011 2012 2013*) 34,98 36,32 35,38 35,48 20,22 21,10 21,45 21,35 12,68 10,98 11,44 11,23 27,79 27,97 28,08 28,26 3,64 3,63 3,65 4,33
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keluarga dalam tahapan Pra KS terus mengalami penurunan dalam periode tahun 2009-2010, meskipun pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 3,83 % namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Di sisi lain jumlah keluarga dalam tahapan KS III, terus mengalami kenaikan dalam periode 2009-2010 dan mengalami penurunan pada tahun 2011 termasuk KS III+1, namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan. Khusus untuk jumlah keluarga dalam tahapan KS I mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2012 keluarga dalam tahapan KS I, KS II dan KS III mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2013 tahapan KS I dan KS II mengalami penurunan, KS III dan KS III+1 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan terjadi peralihan dari keluarga miskin menuju ke keluarga sejahtera. Penyelenggaraan program KB itu sendiri selain untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Progam kegiatan yang selama ini dilaksanakan utamanya dalam pelayanan KB dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan
kontrasepsi,
kemudahan
dalam
pelayanan
informasi,
advokasi
serta
pendampingan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi. Sebagai gambaran dari hasil penyelenggaraan program KB khususnya dalam pelayanan KB dapat dilihat pada tabel berikut :
II - 51
Tabel 2.35. Hasil Pelayanan Program KB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 No
Uraian
2009
2010
2011
66.405
66.305
67.565 68.230 68.415 7.405 7.565 7.003
1
PUS
2
Peserta KB Baru
5.765
6.561
3
Peserta KB Aktif
50.906
50.035
4
Prevalensi
5
Peserta KB Pria
2.295
2.703
2.791
6
Prevalensi KB Pria
4,51%
5,4%
5,37%
2012
2013
51.965 53.182 54.170 76,66% 75,46% 76,91% 77,95% 79,18
2.869 5,39%
3.071 5,67%
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Data menunjukkan semakin tingginya minat pasangan usia subur di Kabupaten
Kulonprogo untuk menggunakan KB. Jumlah peserta KB baru tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terus mngalami peningkatan, meskipun jumlah pasangan usia subur (PUS) menurun pada tahun 2010 kemudian meningkat pada tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 namun tahun 2013 mengalami peningkatan. Rasio akseptor KB aktif mengalami penurunan pada tahun 2010 namun meningkat pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Prevalensi peserta KB mengalami sedikit penurunan pada tahun 2010 namun meningkat lagi hingga tahun 2013. Hal ini disebabkan karena masih cukup banyak peserta KB yang drop out dengan berbagai alasan antara lain ingin tambah anak untuk anak kedua, sudah memasuki masa menopause, serta alasan kesehatan dan inkonsistensi pemakaian alat kontrasepsi namun berkat pendekatan yang dilakukan oleh petugas keluarga berencana yang didukung oleh program peningkatan layanan KB maka peserta KB aktif meningkat lagi. Sehubungan dengan hal itu maka masih sangat diperlukan pembinaan yang intensif terhadap peserta KB agar dapat menjaga kelestariannya sehingga secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif terhadap upaya pengaturan kelahiran di satu sisi dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di sisi lainnya. Sebagai upaya peningkatan kesetaraan gender dalam program KB, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan peran pria dalam ber-KB, baik melalui intensifikasi KIE, kunjungan dari rumah ke rumah, kerjasama dengan pihak swasta (CSR) dengan memberikan hadiah kambing bagi peserta MOP, pendekatan tempat pelayanan, maupun pembentukan dan pengembangan kelompok KB Pria. Gambaran hasil pelaksanaan peningkatan peran pria dalam ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.36. Gambaran Hasil Pelaksanaan Peningkatan Peran Pria dalam ber-KB Tahun 2009-2013 No. 1 2 3
Uraian Peserta KB Aktif Peserta KB Pria (MOP dan Kondom) Prevalensi
2009 50.906 2.295
2010 50.035 2.703
2011 51.965 2.791
2012 53.182 2.869
2013 54.170 3.071
4.51%
5,4 %
5,37
5,39
5,67
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
II - 52
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa upaya peningkatan peran pria ber-KB telah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Prevalensi pria yang menggunakan MOP dan Kondom sebesar 5,67% pada tahun 2013 telah meningkat dari tahun 2012. Hal tersebut menunjukan bahwa upaya Advokasi dan KIE dalam rangka meningkatkan kesertaan KB pria mulai berhasil dilaksanakan. Keberhasilan program KB sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB. Dengan kata lain, peran aktif masyarakat sangat menentukan kesuksesan program KB di lapangan. Wujud dari peran aktif masyarakat ini adalah terlibatnya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam berbagai kegiatan KB melalui enam peran bhakti institusi. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) selain untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga. Program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan utamanya dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan pemberian kredit kencana dari Bank Pasar Kulon Progo, Kredit Asosiasi Kelompok UPPKS ―AKU Sejahtera‖ dari BKKBN Provinsi DIY, kemudahan dalam memperoleh SP-IRT, serta mengikuti Pameran baik Tingkat Kabupaten,
Provinsi
dan
Nasional,
serta
pendampingan
dalam
pelatihan
ketrampilan/magang. Gambaran dari hasil penyelenggaraan Program Keluarga Sejahtera khususnya dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dapat diketahui dalam tabel berikut : Tabel 2.37. Perkembangan kelompok UPPKS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2013 No 1 2 3 4. 5
Uraian PUS Kel UPPKS Jumlah Anggota Anggota yang Berusaha Prevalensi
2008
2009
2010
2011
2012
2013
65.899 756 12.882 8.450
66.405 819 18.508 13.136
66.405 820 18.331 11.378
67.565 871 17.301 n.a
68.230 890 17.218 n.a
68.415 912 17.146 n.a
65,60%
70 %
62,07%
n.a
n.a
n.a
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kelompok UPPKS terus bertambah, walaupun jumlah anggotanya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya anggota yang belum mampu mengembangkan ketrampilan usahanya, sehingga mereka keluar dari kelompok. Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader-kader bina keluarga dan kondisinya dapat diihat sebagaimana tabel berikut:
II - 53
Tabel 2.38. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Tahun 2009-2013 Kader Kelompok BKB BKR BKL PIK R
No 1 2 3 4
2009 383 99 78 17
2010 434 98 76 21
Tahun 2011 387 91 73 33
2012
2013
387 92 92 40
402 128 100 47
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok bina keluarga mengalami fluktuasi dari tahun 2009 s/d 2011 dan meningkat di tahun 2013. Dengan kondisi kader yang terbatas jumlahnya, terbatas pengetahuan dan wawasan, maupun terbatasnya materi penyuluhan dan sarana prasarana lainnya, maka telah dilakukan sejumlah pendampingan kelompok bina keluarga melalui bantuan sarana prasarana KIE maupun pengetahuan para kadernya. Dengan berbagai upaya tersebut pada tahun 2013 terjadi peningkatan dari keseluruhan kelompok bina keluarga. Kelompok bina keluarga sejahtera selain dibina dalam pengelolaan kelompoknya melalui seleksi kelompok bina keluarga juga dibantu dalam sarana prasarananya. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, pada tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : Tabel 2.39. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Capaian Kinerja No
A
Jenis Pelayanan Dasar Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS
Indikator SPM
Satuan 2012
2013 Target
1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) 2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)
%
0,61
%
77,9
1,00
77,00
Realisasi 0,56
79,20
II - 54
Capaian Kinerja No
B
Jenis Pelayanan Dasar
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
Indikator SPM
Satuan 2012
2013 Target
Realisasi
3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyul uh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan
%
8,74
9,00
7,43
%
84,1
66,00
81,2
%
84,4
66
85,9
%
98
107
95
7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
%
100
100
100
%
100
30
100
II - 55
Capaian Kinerja No
C
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator SPM
Satuan 2012
Penyediaan Informasi Data Mikro
9. Cakupan % 100 penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun Sumber data : Badan PMPDPKB Kab. Kulon Progo, 2013
2013 Target
Realisasi
100
100
Capaian indikator SPM urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersebut secara terperinci dapat diterangkan sebagai berikut : Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) pada 1)
tahun 2013 adalah 0,56%. Indikator ini menunjukkan semakin kecil cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun maka semakin baik nilai capaian SPM-nya. Pada tahun 2013 target dalam SPM adalah 1 %, dengan demikian angka 0,56% berarti telah melampaui target.
2)
Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) pada tahun 2013 telah tercapai sebesar 79,20% dari target 77%.
3)
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% pada tahun 2013 telah tercapai angka 7,43% dari target SPM sebesar 9%. Indikator ini semakin kecil angkanya berarti semakin baik capaiannya.
4)
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) pada tahun 2013 telah tercapai angka 81,2% dari target 66%, berarti indikator SPM sudah tercapai melampaui target.
5)
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) pada tahun 2013 dari target SPM 66 % telah tercapai 85,9%, berarti menunjukkan capaian SPM telah melampaui target. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan adalah sebesar 95 dari target SPM 107, berarti target SPM belum tercapai karena jumlah SDM PLKB/PKB masih kurang. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan adalah 100% sesuai dengan target, karena semua desa (87 desa) dan 1 kelurahan sudah ada 1 orang PPKBD . 6)
Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun dari target SPM sebesar 30% telah tercapai tercapai 100%. Maksudnya semua permintaan masyarakat yang terkait permintaan alat dan obat kontrasepsi pada tahun 2013 dapat terlayani.
II - 56
7)
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun telah tercapai sesuai target SPM yaitu 100%, dimana penyediaan informasi data mikro keluarga sudah menjangkau di setiap desa/kelurahan.
Prestasi yang telah diperoleh dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2013 antara lain yaitu: 1) Juara I Keluarga Harmonis tingkat DIY a.n. Mugiyatno/Surati 2) Juara I Kelompok KB Pria Tingkat DIY 3) Juara I lomba Mural tingkat DIY 4) Juara II KB Lestari 15 tahun tingkat DIY 5) Juara II KB Lestari 20 tahun tingkat DIY 6) Juara II PIK Remaja tingkat DIY 7) Juara II Lansia Idol tingkat DIY 8) Juara II PHBS tingkat DIY 9) Juara II Kelompok BKL tingkat DIY 2.1.2.4. Sosial Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai berbagai dimensi, multi kompleks sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan secara menyeluruh (holistik), terpadu dan berkelanjutan. Masalah sosial bersifat relatif, namun di masyarakat sering muncul berbagai kejadian dan kemudian disebut masalah sosial. Oleh karena itu untuk memudahkan penangananya, pemerintah mengklasifikasikan masalah sosial menjadi : kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, kemiskinan dan korban bencana (bencana alam maupun bencana sosial). Di Kabupaten Kulon Progo penanganan kelima klasifikasi tersebut belum seluruhnya dapat ditangani secara baik dan optimal, yang disebabkan oleh kelembagaan sosial yang belum stabil, SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana pendukung serta partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial. Di sisi lain permasalahan sosial, terutama penyandang sakit jiwa, orang terlantar, gelandangan, lanjut usia terlantar, korban bencana dibutuhkan penanganan segera, di samping permasalahan-permasalahan sosial lainnya, sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel 2.40. Data PMKS Di Kabupaten Kulon Progo No
Jenis PMKS
2012
2013
Keterangan
897
780
Anak
7.255
6.194
Anak
3 Anak Jalanan
24
17
Anak
4 Anak Berhadapan dengan Hukum
21
0
Anak
687
677
Anak
218
0
Anak
1 Anak Balita Terlantar 2 Anak Terlantar
5 Anak dengan Kedisabilitasan Anak yang Memerlukan Perlindungan 6 Khusus
II - 57
No
Jenis PMKS
2012
2013
Keterangan
0
177
Orang
8 Lanjut Usia Terlantar
5.432
5.551
Orang
9 Penyandang Disabilitas
4.591
4.546
Oran
1
11
Orang
11 Gelandangan
60
29
Orang
12 Pengemis
33
41
Orang
13 Pemulung
0
10
Orang
14 Kelompok Minoritas 15 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
0
0
Orang
403
0
Orang
0
0
Orang
95
85
Orang
0
0
Orang
684
461
Orang
94
93
Orang
237
444
Orang
3
6
Orang
7 Anak Korban Tindak Kekerasan
10 Tuna Susila
16 Orang dengan HIV/AIDS 17 Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 18 Korban Traficking 19 Korban Tindak Kekerasan Dewasa dan Lanjut Usia 20 Pekerja Migran Bermasalah 21 Korban Bencana Alam 22 Korban Bencana Sosial
1.602
23 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
Orang
52.895
52.895
KK
540
540
KK
26 Komunitas Adat Terpencil
0
0
Orang
27 Rumah Tidak Layak Huni
5.965
5.965
Orang
24 Fakir Miskin 25 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
Sumber : Bidang Sosial Dinas Sosnakertrans KP
Selain PMKS, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki potensi sumber kesejahteraan sosial yang cukup berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Karang Taruna, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), dsb. Panti Asuhan/jompo yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 unit. Keberpihakan
pemerintah
terhadap
masyarakat
miskin
diwujudkan
dengan
peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, pemberian jaminan sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan sosial masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi permasalahan dalam urusan sosial tersebut adalah dengan
melakukan
pembinaan
terhadap
penyandang
masalah
sosial,
pelayanan
penyandang masalah sosial pada panti sosial, penyempurnaan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan
berbagai
bentuk
jaminan
sosial
yang
dilakukan
oleh
beberapa
penyelenggara selama ini. Perhatian khusus tetap diberikan kepada penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sebagian dari mereka diberikan
II - 58
bantuan tunai, pelatihan keterampilan, dan praktek belajar kerja. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi mereka yang cacat, terlantar, lanjut usia terus diupayakan peningkatannya, baik melalui sistem di dalam panti maupun sistem di luar panti. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
Tabel 2.41. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Capaian Kinerja No
Jenis Pelayanan Dasar Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial : a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS;
I
b. Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan sosial.
II
Satuan
2012
Target
2013 Realisasi
Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Prosentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
%
66,66
80
49,19
%
2,23
80
2,23
Prosentase (%) panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan
%
100
80
100
%
100
60
100
%
100
80
100
Penyediaan sarana dan prasarana sosial : a. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial;
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota
III
Indikator Kinerja
sosial Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Penanggulangan korban Bencana: a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/ Kota
Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
II - 59
Capaian Kinerja No
Jenis Pelayanan Dasar b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota
IV
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial: a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/ Kota
Indikator Kinerja Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Satuan %
Presentase (%) % penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Sumber data : Dinsosnakertrans Kab. Kulon Progo,2013
2012
Target
2013 Realisasi
0
80
0
63,06
40
63,06
Capaian indikator SPM Bidang Sosial tersebut secara terperinci dapat diterangkan sebagai berikut: 1)
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Jika dirinci menurut jenis PMKS, maka persentase jumlah PMKS yang telah menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baru terealisasi 49,19 % dari target sebesar 80%, namun jika dibandingkan dengan Tahun 2012 telah mengalami peningkatan di tahun 2013. Hal ini merupakan hasil dari makin meningkatkan jumlah bantuan sosial bagi PMKS, khususnya bagi Anak Balita Terlantar, Bantuan RTLH serta banyaknya kegiatan-kegiatan kepedulian sosial yang ada di masyarakat.
2)
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Presentase capaian PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE jika dibandingkan Tahun 2012 (2,23%) belum mengalami kenaikan di Tahun 2013 (2,23%). Namun hal ini masih belum memenuhi target sebesar 80%. Hal ini disebabkan masih minimnya pendanaan untuk program pemberdayaan fakir miskin. APBD Tahun 2013 mengalokasikan kegiatan pelatihan manajemen usaha bagi keluarga miskin yang
merupakan upaya penumbuhan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) Fakir Miskin yang berjumlah 10 kelompok dengan penerima manfaat adalah 50 KK. Selain itu Tahun 2013 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan alokasi bantuan untuk 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin yang bersumber dari APBN. Masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang, sehingga jumlah Kepala Keluarga penerima manfaat adalah 300 KK. Sampai dengan Tahun 2013 jumlah KUBE yang
II - 60
pernah dibantu baik dengan sumber APBD maupun APBN adalah 841 kelompok dengan jumlah penerima manfaat 8110 KK, sehingga jika jika dibandingkan dengan jumlah Fakir Miskin yang seharusnya mendapatkan program pemberdayaan sosial (40.021 KK) baru sekitar 20,26%. 3)
Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Seluruh Panti Sosial telah turut aktif dalam upaya pelayanan sosial kesejahteraan sosial.
4)
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang turut aktif dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Kulon Progo berjumlah 15 lembaga yang seluruhnya turut aktif dalam upaya pelayanan sosial kesejahteraan sosial bagi anggotanya.
5)
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat Kejadian bencana selama tahun 2013 intensitasnya masih cukup tinggi meliputi tanah longsor, banjir, angin kencang dan kebakaran. Jumlah korban mencapai 472 KK, dan sudah mendapatkan bantuan sosial baik berupa logistik (beras, mie, sardent, minyak dan lainnya). Tahun 2013 Bupati Kulon Progo menetapkan Status Tanggap Darurat terhadap bencana kekeringan dan bencana cuaca dan iklim ekstrim yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 dan Keputusan Bupati Nomor 450 Tahun 2013. Status tanggap darurat ini dikeluarkan dalam upaya mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas dari adanya cuaca dan iklim ekstrim dan kekeringan yang terjadi. Selama masa tanggap darurat ini jumlah korban cuaca ekstrim yang dibantu meliputi 135 KK, 6 lokasi fasilitas umum dan 1 lokasi tanah longsor, dengan dana sejumlah Rp. 115.347.500,00. Sedangkan penanganan dampak kekeringan dilakukan di 72 titik lokasi dengan anggaran sejumlah Rp. 10.800.000,00.
6)
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo intensitasnya cukup tinggi, namun masih dalam skala kecil sehingga tidak memerlukan evakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat yang lengkap. Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Truk Dapur Umum sebagai sarana pelayanan evakuasi bagi korban bencana dari Kementrian Sosial republik Indonesia.
7)
Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Data PMKS Tahun 2013 menunjukan bahwa jumlah Penyandang cacat fisik dan mental adalah 5.278 orang, sedangkan jumlah lanjut usia terlantar adalah 5.432 orang. Jumlah
II - 61
Lanjut Usia terlantar maupun penyandang cacat berat yang seharusnya mendapatkan jaminan sosial berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi data yang dilakukan berjumlah 409 orang. Tahun 2013 jumlah Lanjut Usia Miskin yang telah mendapatkan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang bersumber dari APBN yaitu tiap orang 200.000 per bulan berjumlah 240 orang. Sedangkan Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan (ASODK) Berat yang telah mendapatkan Jaminan Sosial berjumlah 69 orang. Dari target 40% sudah terealisasi sebesar 63,06%.
2.1.2.5. Tenaga Kerja Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang ada merupakan salah satu masalah pokok di bidang ketenagakerjaan. Jumlah penduduk Kulon Progo tahun 2013 sebanyak 416.209 orang. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2013, penduduk usia kerja/tenaga kerja sebanyak 371.021 orang, angkatan kerja sebanyak 269.741 orang, yang bekerja sebanyak 124.474 orang. Jumlah pengangguran terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Jumlah pencari kerja tahun 2013 sebanyak 7.380 orang terdiri dari berpendidikan SD sebanyak 1.194 orang (14,77%), berpendidikan SLTP sebanyak 1.487 orang (18,40%), berpendidikan SLTA sebanyak 2.929 orang (36,24%), berpendidikan Diploma sebanyak 1.144 orang (14,15%), dan berpendidikan Sarjana sebanyak 1.329 orang (16,44%). Dari jumlah pencari kerja yang terdaftar tersebut berhasil ditempatkan/mendapatkan pekerjaan sejumlah 4.741 orang yang terdiri dari Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 4.396 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 225 orang dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 119 orang, sedangkan Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah (PTKP) sebanyak 1 orang. Data ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.42. Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008–2013 No.
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Penduduk
476.387
488.071
470.520
473.622
479.189
2.
Tenaga Kerja
388.772
391.472
377.398
388.654
384.042
3.
Angkatan Kerja
296.763
300.981
302.845
306.358
309.780
4.
Bekerja
284.196
289.924
291.959
295.727
299.493
5.
Pencari Kerja
6.912
10.496
6.587
12.742
8.755
6.
Penganggur
12.567
11.057
10.886
10.631
10.288
7.
1/2 Penganggur
49.549
51.246
52.864
53.411
57.241
8.
Penempatan
5.765
6.128
6.218
7.660
6.140
2013
416.209 371.021 269.741 261.410 8.083 8.331 76.240 4.741
Sumber: Dinsosnakertrans Kab.Kulon Progo
Dari kondisi ketenagakerjaan tersebut di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penempatan tenaga kerja dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun demikian peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja tersebut belum signifikan dengan jumlah
II - 62
pengangguran di Kabupaten Kulon Progo yang pada tahun 2013 masih pada angka 3,09% (8.331) dari angkatan kerja yang ada (269.741). Keadaan tenaga kerja yang demikian perlu ditingkatkan ketrampilan dan atau spesifikasinya dengan melalui pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh lembaga latihan kerja baik pemerintah maupun swasta. Jumlah lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 buah, lembaga pelatihan pemerintah sebanyak 3 buah; BLK, SKB dan LBK dan 1 buah Yayasan (Dharmais). Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan di BLK cukup menggembirakan, namun relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja dinilai masih lemah, sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan dan penempatan lulusan pelatihan. Dari segi kualitas terdapat beberapa jenis pelatihan yang belum mengacu pada persyaratan jabatan sehingga efektivitas daya penyerapan dan penempatan belum optimal. Hal tersebut disebabkan terbatasnya fasilitas/peralatan latihan bagi dari segi kuantitas maupun kualitas yang tidak relevan dengan perkembangan industri dan teknologi. Fakta juga membuktikan bahwa rendahnya penyerapan lulusan BLK disebabkan karena kurangnya kemandirian lulusan BLK dalam mengembangkan dan mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki serta keterbatasan pola pikir masyarakat akan pentingnya wirausaha sebagai pekerjaan alternatif yang potensial. Dengan kondisi real tersebut, BPL perlu mengembangkan program inkubator wirausaha baru yang membimbing/membantu lulusan dalam menjalankan usaha baru dijalani sehingga diharapkan dapat berkembang nantinya. Dengan Ketenagakerjaan,
diterbitkannya
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
maka pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas
azaz
keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenagakerjaan tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: Tabel 14.2 Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
No 1
Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Pelayanan Pelatihan Kerja
Capaian Indikator
Satuan
2012
Target
2013 Realisasi
1
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
%
73,27
75
57,68
2
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
%
10,00
60
42,00
3
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
%
60,19
60
61,43
II - 63
No 2
Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Capaian Indikator
Satuan
2012
Target
2013 Realisasi
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
%
85,04
70
72,98
3
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
%
100
50
100
4
Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
%
41,65
50
42,75
5
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
1
Besaran pemeriksaan perusahaan
%
70,00
45
37,19
2
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
%
13,12
50
1,47
Capaian indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan tersebut di atas secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut: 1)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang bersumber dari APBD sebanyak 46 orang pencari kerja (3 paket pelatihan). Kegiatan yang dilakukan meliputi Pelatihan Las Listrik 1 paket sebanyak 16 orang, Pelatihan Kerajinan Batu Andesit di Clapar Hargowilis Kokap 1 paket sebanyak 14 orang dan Pelatihan Pembuatan Genteng Press di Tlogolelo Hargomulyo Kokap 1 paket sebanyak 16 orang. Sedangkan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan berjumlah 480 orang (30 paket pelatihan). Jumlah pendaftar yang ada di BLK untuk mengikuti pelatihan dalam semua
kejuruan
berjumlah
912
orang,
sehingga
persentase
pendaftar
yang
mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah 57,68%. 2)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Pelatihan yang berbasis masyarakat dilakukan dalam kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil tembakau. Jenis usahanya yaitu pelatihan perbengkelan, meubeler dan membatik serta bimbingan MTB. Jumlah peserta pelatihan adalah 84 orang dari pendaftar sejumlah 200 orang.
3)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Pelatihan kewirausahaan dilakukan melalui kegiatan peningkatan produktifitas tenaga kerja, Pemberdayaan TKM, serta Terapan TTG. Jumlah peserta pelatihan ada 144 orang, yang bersumber dari APBD sejumlah 84 orang, dan APBN 3 paket masingmasing 20 orang, sehingga dapat tercapai 61,43%. jika dibandingkan dengan tahun 2012 telah mengalami peningkatan sebesar 0,45%.
II - 64
4)
Besaran pencari kerja yang ditempatkan Penempatan pencari kerja dilakukan melalui kegiatan Penempatan Tenaga Kerja AKL, AKAD dan AKAN. Tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang mampu ditempatkan melalui kegiatan ini adalah; Antar Kerja Lokal sejumlah 4.396 orang, Antar Kerja Antar Daerah sejumlah 225 orang dan Antar Kerja Antar Negara sejumlah 119 orang dan PTKP 1 orang. Total penempatan tenaga kerja Tahun 2013 adalah 4.741 orang dari target penempatan 6.496 orang, sehingga dapat terealisasi 72,98%, jika dibandingkan dengan Tahun 2012, jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2013 telah mengalami peningkatan.
5)
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun
2013
tidak
terdapat
kasus
ketenagakerjaan
yang
terdaftar.
Berbagai
permasalahan ketenagakerjaan yang ada mampu diselesaikan melalui forum bipartit, yang melibatkan perwakilan tenaga kerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja. 6)
Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah Perusahaan keseluruhan di Kabupaten Kulon Progo ada 287 perusahaan dengan total pekerja 7.020 orang. Namun sampai saat ini perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru ada 86 perusahaan dengan 3.654 pekerja yang sudah terdaftar dalam kepesertaan Jamsostek (42,75%), jika dibandingkan Tahun 2012 jumlah peserta jamsostek telah mengalami peningkatan dari sejumlah 3.558 orang menjadi 3.654 orang.
7)
Besaran pemeriksaan perusahaan Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjumlah 2 orang. Pemeriksaaan dilakukan secara berkala sebanyak 106 kali dari 285 objek perusahaan (37,19%) yang harus diperiksa. Jumlah Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan saat ini sudah tidak ada lagi, karena pengawas yang ada sudah menduduki jabatan struktural dan ada yang mutasi ke luar daerah, sehingga hal inilah yang menyulitkan proses pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang ada.
8)
Besaran pengujian peralatan di perusahaan Jenis Peralatan perusahaan yang diuji ada 3 macam, dengan jumlah objek 10 unit dari yang total jumlah peralatan 682 unit, sehingga baru 1,47% jumlah peralatan yang diuji dari keseluruhan peralatan perusahaan yang ada. Hal ini disebabkan minimnya jumlah tenaga profesional yang melaksanakan pengujian (Pengawas Tenaga Kerja) serta kurangnya kesadaran perusahaan dalam memberikan laporan tentang batas masa pengujian peralatan yang dimiliki. Kondisi perusahaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 yang terdaftar sesuai
Undang-Undang 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebanyak 287 perusahaan dengan tenaga kerja 7.020 orang yang terdiri dari tenaga kerja pria 2.379 orang dan tenaga kerja wanita 4.641 orang. Perusahaan yang mengikuti program Jamsostek sesuai UU No. 3 Tahun 1992 sejumlah 86 perusahaan dengan tenaga kerja 3.654 orang, Perusahaan tersebut dengan rincian :
II - 65
a) Perusahaan dengan tenaga kerja lebih 100 orang
:
5 perusahaan
b) Perusahaan dengan tenaga kerja 50 - 99 orang
:
6 perusahaan
c) Perusahaan dengan tenaga kerja 25 - 49 orang
:
23 perusahaan
d) Perusahaan dengan tenaga kerja 10 - 24 orang
:
71 perusahaan
e) Perusahaan dengan tenaga kerja 1 - 9 orang
: 182 perusahaan
Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai potensi sebagai penghasil gula kelapa yang cukup besar, dengan populasi penderes pada tahun 2013 sebanyak 5.561 orang. Profesi penderes tersebut mempunyai resiko kecelakaan yang cukup tinggi. Mengingat tingginya resiko tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sejak Tahun 2003 memberi perhatian dengan bentuk memberikan bantuan keuangan bagi penderes kelapa yang mengalami kecelakaan kerja melalui mekanisme yang berlaku. Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor. 289/KEP/2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 892.660,-/bulan. Upah Minimum Kabupaten Tahun 2013 sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor. 370/KEP/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 954.339,-/bulan. Dan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2014 sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor. 279/KEP/2013 tanggal 14 November 2013 sebesar Rp. 1.069.000,-/bulan. 2.1.2.6. Kondisi Ketransmigrasian Persebaran dan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di berbagai wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu masalah pokok di bidang kependudukan. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo 586,27 km² dengan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah urban seperti Wates, Lendah, Galur, Pengasih dan Sentolo. Keterbatasan daya dukung ruang dan Sumber Daya Produksi, kepadatan penduduk dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, masih terdapatnya mayoritas komunitas petani dengan pemilikan lahan yang relatif sempit dan berada di kawasan kritis, tandus dan rawan bencana alam serta dukungan mobilitas penduduk secara sistematik melalui pogram transmigrasi. Penyelenggaraan
transmigrasi
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmgrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat Makin terbatasnya lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria kelayakan program 2 C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan). Hal ini dapat ditunjukkan dengan menurunnya penempatan transmigrasi ke luar Jawa.
II - 66
Dalam 5 tahun terakhir penempatan transmigrasi mengalami fluktuasi, pada tahun 2008 penempatan transmigrasi mencapai 45 KK, tahun 2009 naik menjadi 46 KK, tahun 2010 naik menjadi 50 KK, tahun 2011 turun menjadi sebanyak 49 KK, tahun 2012 sebanyak 53 KK dan tahun 2013 turun menjadi 47 KK. Keterbatasan alokasi penempatan transmigrasi ke luar Jawa ini mendorong untuk mengembangkan potensi domestik melalui program transmigrasi lokal. Pada tahun 2002 penempatan transmigran lokal mencapai 100 KK di kawasan pantai desa Bugel kecamatan Panjatan dan pada tahun 2005 mencapai 150 KK (kawasan pantai desa Karangsewu kecamatan Galur). Pengembangan transmigrasi lokal ini didasarkan untuk keperluan lahan relokasi korban bencana alam dan penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana alam. Dalam jangka panjang intruduksi program transmigrasi Ring 1 dapat diharapkan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah setempat terutama dalam sektor agrowisata yang akan berdampak positif pada penanggulangan permasalahan-permasalahan kependudukan, ketenagakerjaan dan sosiografis lainnya. Agar unit pemukiman transmigrasi lokal (Desa Bugel dan Karangsewu) bisa mandiri, masih diperlukan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dengan memberikan pembinaan dan bantuan sesuai dengan kondisi dan potensi alam. Perkembangan pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Kulon Progo selama 5 (lima) tahun terakhir atas dasar target dan realisasinya per jenis transmigrasi adalah sebagai berikut : Tabel 2.43. Target dan Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi di Kabupaten Kulon Progo No.
Tahun
Target/ KK
1
2008
2
Realisasi KK
Jiwa
45
45
140
2009
50
46
158
3
2010
75
50
174
4
2011
75
49
165
5
2012
75
53
173
6.
2013
60
47
138
Sumber data : Dinsosnakertrans Kab.Kulon Progo
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa untuk jumlah transmigran yang ditempatkan mengalami penurunan realisasi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan untuk alokasi penempatan transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) dan Pemerintah Provinsi. Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menjelaskan bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan melalui tiga jenis yaitu: Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Jenis TU sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah, jenis TSB dirancang oleh
II - 67
Pemerintah yang dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Usaha sebagai Mitra Usaha Transmigran dan jenis TSM yang diprakarsai oleh transmigran yang dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha atau sepenuhnya dikembangkan oleh transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah. Kondisi saat ini Pemerintah menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan transmigrasi jenis Transmigrasi Umum (TU) dan kalangan Badan Usaha menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan investasi melalui transmigrasi jenis TSB, maka kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi menjadi sangat terbatas sementara minat dan kebutuhan terus meningkat.
2.1.2.
Aspek Pelayanan Umum
2.1.2.7. Kesehatan Kondisi kesehatan masyarakat dan perilaku hidup bersih di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut : a.
Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 angka harapan hidup 73,74 tahun, pada tahun 2008 menjadi 73,79 tahun, tahun 2009 menjadi 74,09 tahun, tahun 2010 menjadi 74,38 tahun dan tahun 2011 angka harapan hidup 74,48 dan tahun 2012 angka harapan hidup 74,58 tahun
b.
Kasus malaria pada tahun 2009 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008, dari 73 kasus menjadi 93 kasus, dan untuk tahun 2010 menurun jika dibandingkan tahun 2009 menjadi 32 kasus, tahun 2011 terjadi peningkatan yakni mencapai 158 kasus, tahun 2012 sebanyak 229 kasus, dengan rincian 179 kasus terjadi pada saat KLB sedangkan tahun 2013 sebanyak 134 kasus. Hal ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
c.
Kasus DBD selama 3 (tiga) tahun mengalami kenaikan, tahun 2008 terjadi 157 kasus, tahun 2009 terjadi 292 kasus, tahun 2010 terjadi 472 kasus sedangkan selama 2 (dua) tahun mengalami penurunan jumlah kasus, pada tahun 2011 terjadi 126 kasus, tahun 2012 terjadi 50 kasus dan tahun 2013 sebanyak 144 kasus.
d.
e.
Angka kematian ibu menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2013 sebesar 132,47 per 100.000 kelahiran hidup (14 kasus), tahun 2012 sebesar 52,68 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus), tahun 2011 sebesar 105,04. per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus) tahun 2010 sebesar 69,55 per 100.000 kelahiran hidup (4.kasus) pada tahun 2009 sebesar 165,5 (10 kasus) per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2008 sebesar 72,69 (4 kasus) per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi tahun 2013 mengalami sedikit kanaikan yaitu sebesar 14 per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2012 angka kematian bayi sebesar 12,22 (69 kasus) per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2011 sebesar 12,80 (73 kasus) per 1.000 kelahiran hidup Tahun 2010 sebesar 9,80 (56 kasus) per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2009 sebesar 15,90 (95 kasus) per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2008 sebesar 12,82 (71 kasus) per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan target
II - 68
f.
MDG’s tahun 2015 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup maka kondisi angka kematian bayi ini di Kulon Progo jauh lebih baik Perkembangan masalah gizi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan status gizi masyarakat ditandai dengan meningkatnya status gizi baik dari 87,58% pada tahun 2010 menjadi 87,64% di tahun 2011. Prevalensi gizi buruk tahun 2013 sebesar 0,62% mengalami penururan jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,64%, dan tahun 2011 sebesar 0,69%. Prevalensi gizi kurang tahun 2010 sebesar 10,46% meningkat 10,58% pada tahun 2011, tahun 2012 turun menjadi sebesar 9,92% dan pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 10,13%.
2.1.2.8. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal. Perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga ditunjukkan dengan capaian MDGs tahun 2013 dimana untuk target 2a, yaitu ―Menjamin pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki dan perempuan, dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar‖, hasil yang dicapai adalah APK SD/MI sebesar 97,72% dan APK SMP/MTs sebesar 97,09% sedangkan APM SD/MI sebesar 97,83% dan APM SMP/MTs sebesar 99,42%. Secara rinci pencapaian kinerja bidang pendidikan diuraikan pada bagian di bawah ini : 1) Angka Melek Huruf Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh setiap penduduk untuk menuju hidup sejahtera. Kemampuan ini dapat mempermudah seseorang dalam memahami dan mempelajari ilmu pengetahuan. Tabel 2.44. Angka Melek Huruf Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013 NO. 1.
URAIAN
2011
2012
2013
Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
92,00
92,04
93,64
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo tahun 2013
Data menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca menulis di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2011 sejumlah 92,00, Tahun 2012 sebesar 92,04, dan Tahun 2013 sebesar 93,64. Angka tersebut
II - 69
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan selama kurun tiga terakhir yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Peningkatan angka melek huruf tersebut mengisyaratkan, bahwa pelaksanaan program/kegiatan Kejar Paket A, B, dan C secara nyata telah memberi kontribusi pada upaya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kulon Progo. 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi rata-rata jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2007-2011 cenderung tidak mengalami perubahan, yaitu tetap di atas 6 pada jenjang SD/MI, dan di atas 3 pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Dengan kata lain, rata-rata penduduk Kabupaten Kulon Progo mengenyam pendidikan sesuai dengan program wajib belajar, yaitu 6 tahun SD/MI, 3 tahun SMP/MTs, dan 3 tahun pada SMA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan prestasi siswasiswinya dalam menempuh dan menyelesaikan sekolah dengan tepat waktu. Tabel 2.45. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007-2013 Tahun
Rata-rata Lama Sekolah SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA/SMK
2007
6,34
3,01
3,01
2008
6,33
3,00
3,03
2009
6,37
3,01
3,01
2010
6,35
3,01
3,01
2011
6,35
3,01
3,008
2012
6,30 6,34
3,01 3,01
3,01 3,01
2013
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2013
3) Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Tabel berikut menunjukkan adanya peningkatan pada APM jenjang SD, SMP, dan SMA selama Tahun 2007-2013 yang berarti bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di Kabupaten Kulon Progo yang bersekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA semakin banyak.
II - 70
Peningkatan APM ini mengisyaratkan adanya peningkatan daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Tabel 2.46. Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007-2013 Jenjang Pendidikan SD/MI APM SD/MI SMP/MTs APM SMP/MTs SMA/MA/SMK APM SMA/MA/SMK
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
88,81
89,34
91,30
89,36
96,78
97,89
97,83
81,06
75,79
83,2
81,76
98,77
98,99
99,42
52,64
50,15
56,64
69,69
83,47
97,63
93,66
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2013
4) Angka Partisipasi Kasar APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Penurunan nilai APK ditunjukkan baik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2013. Hal ini mengisyaratkan adanya penurunan pada jumlah murid yang tinggal kelas atau berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya, yang mana berarti terjadi peningkatan pada kualitas murid dan sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Namun demikian, terjadi peningkatan nilai APK pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2013. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah penduduk non usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMK, yang dapat terjadi karena beberapa hal seperti tidak lulusnya murid kelas 3 atau meningkatnya jumlah murid yang tidak naik kelas. Tabel 2.47. Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2013 Jenjang Pendidikan SD/MI APK SD/MI
2007
2008
2009
2010
2011
105,12
103,59
106,47
104,21
104,78
98,17
97,72
SMP/MTs APK SMP/MTs
110,19
100,18
118,32
108,16
109,35
100,00
97,09
75,97
71,91
82,02
100,74
88,07
99,12
92,82
SMA/MA/SMK APK SMA/MA/SMK
2012
2013
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2013
II - 71
2.1.2.1.
Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo mempunyai 1 (satu) Unit Perpustakaan Kabupaten didukung oleh 3 unit mobil keliling dan 3 unit motor pintar dengan jumlah koleksi 31.006 eksemplar, bahan pustaka dan jumlah anggota 22.943 orang. Selain itu juga didukung oleh layanan
Perpustakaan Keliling Provinsi sebanyak 1 unit.
Pelayanan Perpustakaan keliling Provinsi dengan frekuensi pelayanan 1 kali per pekan dengan menjangkau 1 titik layanan dan perpustakaan keliling kabupaten sebanyak 6 unit (3 mobil keliling dan 3 motor pintar) dengan frekuensi layanan 67 kali per pekan yang menjangkau sebanyak 67 titik layanan dengan jangkauan pelayanan keliling meliputi 12 kecamatan. Layanan yang telah disediakan pemerintah daerah untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kulon Progo dapat tergambar selama tahun 2013, sebagai berikut : 1. Layanan Perpustakaan Kantor a. Jumlah Pengunjung
= 29.748 orang
b. Jumlah Anggota
= 15.373 orang
c. Jumlah Peminjam
= 10.148 orang
2. Layanan Perpustakaan Keliling a. Jumlah Pengunjung
= 59.447 orang
b. Jumlah Anggota
=
c. Jumlah Peminjam
= 47.470 orang
7.570 orang
d. Jumlah lokasi kunjungan mobil perpustakaan keliling 67 lokasi 3. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Jumlah koleksi bahan pustaka 19.772 judul 31.006 eksemplar (termasuk koleksi surat kabar, majalah, skripsi, tesis dan kliping) 4. Rehabilitasi/pemeliharaan bahan pustaka selama tahun 2012 tercapai sejumlah 2.090 judul dengan jumlah 2.093 eksemplar. 5. Layanan Otomasi Perpustakaan Telah
tercapai
alih
data/input
bahan
pustaka
sebanyak
1.016
judul
2.034eksemplar. 2.1.2.2.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain lomba desa, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), stimulan Bantuan Semen, stimulan Lantainisasi, stimulan Dana Gotong Royong Masyarakat, stimulan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Berbagai bantuan stimulan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejauh ini telah mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menumbuhkan swadaya masyarakat yang cukup besar.
II - 72
Dalam rangka pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa telah dilaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan. Melalui penguatan kelembagaan ini diharapkan terwujudnya sinergi lembaga-lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan
dalam
pemberdayaan
masyarakat,
serta
meningkatnya kualitas pengurus lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan. Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan stakeholder lainnya terus ditingkatkan. Sebagai salah satu bentuk pembinaan, telah dilaksanaan lomba Posyandu. Dalam lomba Posyandu tingkat Nasional, Posyandu Lestari Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo mendapat juara III dengan menerima penghargaan Upakarti 3. Adapun data Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.47. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2013 No
LKD/K
1.
Jumlah LPMD/K
2.
Jumlah KK LPMD/K
3.
Jumlah PKK Desa
4.
Jumlah Kelompok PKK
2010
2011
2012
2013
88
88
88
88
933
917
918
918
88
87
87
87
933
917
918
918
Pedukuhan 5.
Jumlah RW
1917
1917
1.917
1.917
6.
Jumlah RT
4555
4555
4.555
4.555
Sumber : Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo, 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007, merupakan kelanjutan dari salah satu program pengentasan kemiskinan yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PNPM-MP di Kabupaten Kulon Progo meliputi 11 Kecamatan, sedangkan Kecamatan Wates menerima PNPM-Perkotaan. Adapun sumber pembiayaan PNPM-MP di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
II - 73
Tabel 2.48. Pembiayaan PNPM MP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 Sumber Pembiayaan APBD Kabupaten (Rp.)
No.
Tahun
APBN – BLM (Rp.)
1.
2009
18.575.000.000,-
4.000.000.000,-
1.584.443.450,-
2
2010
15.600.000.000,-
3.900.000.000,-
1.359.328.500,-
3.
2011
8.640.000.000,-
2.160.000.000,-
764.432.500,-
4.
2012
12.872.500.000,-
677.500.000,-
931.180.300,-
Swadaya Masyarakat
5. 2013 27.550.000.000,1.450.000.000,1.320.412.950 Sumber data: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo, 2013 Bulan Bhakti Gotong Royong bertujuan untuk mengukur keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasaran kegiatan ini meliputi bidang kemasyarakatan, perekonomian, sosial, budaya, agama, lingkungan dan bidang lainnya. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong dilaksanakan 7 kali putaran di 12 kecamatan. Melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini, dapat diketahui tingkat swadaya masyarakat sebagai berikut : Tabel 2.49. Jumlah Bantuan Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2010-2013 No
Tahun
Jumlah Bantuan (Rp)
Swadaya Masyarakat (Rp)
1.
2010
250.000.000,-
27.999.000.000,-
2.
2011
178.0000.000,-
30.910.000.000,-
3.
2012
248.000.000,-
36.263.729.251,-
4.
2013
9.037.617.528,-
35.132.611.578,00
Sumber data: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo, 2013
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tingkat swadaya masyarakat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong pada tahun 2010 sebesar Rp.27.999.000.000,meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.30.910.000.000,- atau meningkat 10,39% dan di tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 36.263.729.251,- atau meningkat 17,32% dan di tahun 2013 sebesar Rp. 35.132.611.578,-.
Hal
ini
menunjukkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan cukup tinggi. Bantuan Gotong Royong tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan sarana pengairan, sarana tansportasi/jalan lingkungan dan sarana yang menunjang kesehatan. Karena bantuan gotong royong bersifat stimulan maka disalurkan dengan syarat swadaya masyarakat sebesar minimal 10% dari total dana yang dibutuhkan.
II - 74
Harapan ke depan program kegiatan yang telah dilaksanakan di perdesaan seperti TMMD, PNPM-MP, bantuan gotong royong, bantuan semen dan lain-lain, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan/stimulasi dari pemerintah
atau
dengan
kata
lain
meningkatkan
kemandirian
dalam
pembangunan. Manfaat dari program/kegiatan antara lain menekan pengangguran, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum strategi penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah bagaimana mampu mendukung program secara sinergi antara pelaku yaitu pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Sasaran
akhir
keterpaduan
dalam
mendukung
program
adalah
semakin
berkurangnya rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin di Kabupaten Kulon Progo. Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, dilaksanakan menggunakan dasar pijakan kebijakan nasional yaitu pemenuhan kebutuhan dasar individu ataupun masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, baik secara individu (jiwa miskin), maupun kelompok (rumah tangga sasaran). Kebijakan disusun dengan dasar hukum yang pasti dan sudah ada saat ini. Secara operasional arah penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam empat kebijakan dan program, yaitu perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan sosial. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kulon Progo, telah dilakukan beberapa langkah dan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang makin luas, efektif dan efisien sesuai dengan otonomi desa dalam rangka memperkuat dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya memperkuat pelaksanaan otonomi desa meliputi pembuatan regulasi, arahan dan pedoman, pemberian fasilitasi, pemberian bimbingan serta monitoring dan evaluasi. Fasilitasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain pemberian bantuan keuangan kepada Desa yang meliputi Dana Alokasi Desa, Bagi Hasil Pajak Kabupaten dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten. Pemberian fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dihadapi oleh Desa. Pemberian fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi
Peraturan
Desa,
Keputusan
Kepala
Desa,
Keputusan
Badan
Permusyawaratan Desa dan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Pemberian fasilitasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pemberian Tambahan
Penghasilan
Aparat
Pemerintah
Desa
(TPAPD),
pemberian
Penghasilan bagi Aparat Desa Karang Kopek dan Pemberian Uang Kehormatan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pemberian sewa-sewa Tanah Kas Desa yang dipakai oleh Pemerintah Daerah dan sebagainya.
II - 75
Peningkatan pendapatan desa diperlukan adanya optimalisasi sumbersumber pendapatan desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, aset desa, seperti sewa tanah kas desa, gedung pertemuan desa, pasar desa dan lain-lain. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah antara lain pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan optimalisasi pendayagunaan aset desa. Upaya mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga dilakukan dalam
bentuk
peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dan
peningkatan kesejahteraan perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa. Adapun bantuan keuangan tersebut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.50. Jumlah Bantuan Keuangan Desa Dari Kabupaten KulonprogoTahun 2010-2012 No 1 2 3 4 5.
Jenis Bantuan
2010
2011
2012
2013
4.009.083.540 6.422.445.454 10.788.726.188 13.124.074.640 Alokasi Dana Desa 566.466.300 967.738.627 1.081.770.002 737.537.470 Bagi hasil pajak 707.049.644 905.151.591 1.130.660.045 410.931.558 Bagi hasil retribusi 12.102.930.000 11.930.603.000 11.962.620.000 14.813.520.000 TPAPD 676.325.150 645.135.400 793.367.021 701.209.941 Sewa Tanah Milik Desa yang digunakan Pemerintah
Jumlah
18.061.764.634 20.871.074.072 25.757.143.256 29.701.273.609
Sumber data: Badan PMPDPKB Kab. Kulonprogo, 2013
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan keuangan kepada desa selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 20.871.074.072,- pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 25.757.143.256,- atau mengalami peningkatan sebesar 18,97%. Sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 29.701.273.609,- atau meningkat sebesar 15,33%. Dengan adanya peningkatan ini, mendorong desa semakin mampu menyelenggarakan Pemerintahan Desa secara efisien dan efektif sesuai dengan otonomi desa yang semakin luas. Dalam pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD), prinsip yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah dibagikan kepada semua Desa secara proporsional dan merata. Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah antara lain fasilitasi rekruitmen aparatur pemerintah desa, baik dalam pemilihan maupun pengisian aparatur Pemerintah Desa. Sedangkan dalam pendampingan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penyusunan produk hukum desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan administrasi desa, yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa. Fasilitasi
II - 76
penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan adanya peran Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Desa. Peningkatan pendapatan desa diperlukan adanya optimalisasi sumbersumber pendapatan desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, aset desa, seperti sewa tanah kas desa, gedung pertemuan desa, pasar desa dan lain-lain. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah antara lain pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan optimalisasi pendayagunaan aset desa. 2.1.2.3. Jalan dan Jembatan Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan pemerintah kabupaten sesuai UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Berdasarkan kewenangan tersebut, jalan di Kabupaten Kulon Progo yang ditangani Bidang Bina Marga adalah jalan kabupaten sepanjang 763,68 km. Pada tahun 2013 kondisi jalan kabupaten, 539,23 km (70.61%) kondisi baik, sepanjang 178,24 km (23,34%) kondisi sedang, sepanjang 38,107 km (4,99%) kondisi rusak, sepanjang 8,095 km (1,06%) kondisi rusak berat. Selain itu juga terbentang Jalan Nasional sepanjang 28,57 km dengan kondisi baik 23,92 km (83,75%) dan kondisi sedang 4,64 km (6,25%). Jalan Provinsi sepanjang 158,50 km kondisi baik 40.674 km (25.66%), kondisi sedang 87.522 km (55.21%), kondisi rusak ringan 14.66 km (9.24%) dan kondisi rusak berat 15.64 km (9.87%). Pada tahun 2013, dari panjang jalan kabupaten 763,680 km di Kabupaten Kulon progo, jalan dengan kondisi baik yang dicapai sepanjang 539,230 km atau sebesar
70,61%, hal ini sudah melebihi dari target yang diharapkan sebesar
0,61%. Pemeliharaan berkala jalan pada tahun 2013 sebanyak 30 ruas sepanjang 36,697 km dari total panjangjalan 763,680 km, peningkatan jalan dengan kondisi baik sebanyak 29 ruas jalan Kabupaten sepanjang 19,54 km dari total panjang jalan 763,68 km. Jumlah jembatan pada tahun 2013 sebanyak 434 buah, meliputi 12 buah jembatan Nasional, 64 buah jembatan Provinsi dan jembatan Kabupaten sebanyak 358 buah; dengan kondisi baik 349 buah, dan 43 buah dalam keadaan rusak 2.1.2.4. Sarana Irigasi Jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo terdiri jaringan irigasi primer sepanjang 36,571 km dengan kondisi baik 62,71%, kondisi sedang 21,12%, rusak ringan 5,50%, dan kondisi rusak berat 10,67%. Jaringan irigasi sekunder sepanjang 204,366 km dengan kondisi baik 70,16%, kondisi sedang 13,69%, kondisi rusak ringan 5,85%, dan rusak berat 10,30%. Sedangkan jaringan irigasi tersier sepanjang 112,02 km dengan kondisi baik 66,06%, kondisi sedang 14,26%, kondisi rusak ringan 5,86% dan rusak berat 13,82%. Adapun luas total daerah layanan irigasi (DI Kalibawang, DI Sapon, DI Pengasih dan 71 unit DI Kecil) adalah seluas 14.933 Ha, dengan rincian DI Kalibawang seluas 7.152 Ha; DI Sapon
II - 77
seluas 1.900 Ha, dan DI Kecil seluas 3.846 Ha dan DI Pengasih seluas 2.035 Ha. Sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang luas oncorannya di bawah 1.000 ha (DI Kecil), yang telah diatur dalam Permen PU No. 390/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 2.51. Kondisi Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten KONDISI (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Nama Daerah Irigasi (DI) D.I Bugel D.I Clereng D.I Garongan D.I Jelog D.I Jurug D.I Kamal D.I Karangsewu D.I Kayangan D.I Krengseng D.I Niten D.I Papah D.I Pekik Jamal D.I Plelen D.I Pleret D.I Sumitro D.I Wadas D.I Tulangan D.I Tawang D.I Soka D.I Singo Goweng D.I Siliran D.I Seprati D.I Secang/Ngancar D.I Sarimulyo D.I Sarigono D.I Sadang D.I Promasan D.I Pereng D.I Pengkol D.I Penggung D.I Pandan D.I Nyemani D.I Ngobaran D.I Nabin D.I Monggang D.I Melar D.I Mejing D.I Kluwihan D.I Klampok D.I Kembangmalang D.I Kedung Mojing D.I Kedung Kobong
Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat/ Tdk Berfungsi
60 60 60 30 75 80 85 49 30 90 70 70 70 60 87 65 40 80 60 65 100 48 45 41 47 70 42 60 80 85 60 75 60 50 40 90 60 55 60 60 45 90
20 20 20 20 10 10 7 1 20 3 5 20 20 20 1 10 5 5 20 10 0 25 2 4 2 20 5 20 10 5 15 10 15 10 10 4 20 20 30 15 3 2
10 10 10 10 5 5 5 2 10 6 10 5 5 10 2 5 6 5 10 10 0 5 3 5 2 5 5 5 5 5 15 5 5 20 10 4 10 10 5 10 7 2
10 10 10 40 10 5 3 48 40 1 15 5 5 10 10 20 49 10 10 15 0 22 50 50 49 5 48 15 5 5 10 10 20 20 40 2 10 15 5 15 45 6
II - 78
KONDISI (%) No 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Nama Daerah Irigasi (DI) D.I Kedung Bisu D.I Kedung Bathang D.I Kebonharjo D.I Karang D.I Kanjangan D.I Kalisalak D.I Jetis D.I Jati D.I Jambe aji D.I Grembul D.I Gemalang D.I Gegunung D.I Gedangan D.I Duren/Mudal D.I Dungdekem D.I Dukuh D.I Degung D.I Dasnganten D.I Clumprit D.I Clangkring D.I Cikli D.I Brangkalan D.I Brangkal D.I Borongaren D.I Bogor D.I Belik 2 D.I Banjaran D.I Banaran D.I Balong V
Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat/ Tdk Berfungsi
92 39 92 48 49 65 75 75 65 60 65 70 50 65 55 75 60 65 47 60 90 89 60 40 60 45 60 50 60
4 6 4 20 38 20 10 15 10 20 20 10 30 20 25 10 25 20 2 20 4 3 10 5 25 2 20 30 20
3 5 2 2 5 5 5 5 10 10 5 10 10 5 10 5 5 10 2 8 3 3 20 6 10 3 10 5 10
1 50 2 30 8 10 10 5 15 10 10 10 10 10 10 10 10 5 49 12 3 5 10 49 5 50 10 15 10
Sumber: Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2011
Pada tahun 2012 dari wilayah daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Kulonprogo seluas 3.846 hektar, wilayah irigasi dengan kondisi baik 2.734 hektar atau sebesar
71,10%. Untuk tahun 2012, capaian tersebut bisa
dipertahankan walaupun anggaran yang
ada relatif
sedikit
dibandingkan
kebutuhan. 2.1.2.5. Sarana Jaringan Listrik Kebutuhan listrik oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo berasal dari PT. PLN dengan daya yang terpasang sebanyak 58.020.200 VA untuk melayani 82.054 pelanggan yang tersebar di 12 wilayah kecamatan dan 87 desa, 1 kelurahan serta 930 dusun, yang belum terjangkau jaringan listrik sebanyak 51 dusun.
2.1.2.6. Sarana Air Bersih Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun, dengan sumber air dari Waduk Sermo, Clereng, Tuk Mudal, dan Sungai Progo. Jumlah pelanggan pada tahun 2013 mencapai 17.348 SR.
II - 79
Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan system jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum, dari data ketersediaan air baku didapatkan data debit dari instalasi pengolah air sebesar : 5.682.776 m3/tahun. Sumber air baku dari masyarakat dari berbagai sumber air diketahui masyarakat yang menggunakan sumur gali sebesar 66%, menggunakan mata air (termasuk PDAM dan SPAMdes) sebesar 22%, menggunakan sungai sebesar 9%, dan menggunakan waduk sebesar 3%. Kemudian diperhitungkan jumlah kebutuhan air baku (standar kebutuhan air baku adalah 60lt/hari/orang) yang digunakan dari sumber-sumber air tersebut sehingga didapatkan angka total kebutuhan air sebesar 10.499.276 m3/tahun. Jumlah penduduk tahun 2013 adalah 479.419 jiwa sehingga pelayanan air bersih sebesar 54,13% pada tahun 2013. 2.1.4.1. Perumahan Layak Huni Kriteria rumah layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan konstruksi, serta aspek legalitas kepemilikan rumah, yaitu antara lain adalah: lantai tidak lembab, pencahayaan cukup (sinar matahari dapat masuk rumah), tidak bocor, tahan gempa (skala tertentu) dan mempunyai bukti pertanahan. Berdasarkan data hasil pendataan Masyarakat Miskin Tahun 2013, jumlah rumah layak huni sebanyak 109.631 unit atau sebesar 94,4% dari jumlah rumah yang ada, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.52. Jumlah Rumah Layak Huni menurut Kecamatan Kabupaten Kulon ProgoTahun 2013 No
Kecamatan
Jumlah rumah seluruhnya (unit)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Temon Wates Kokap Galur Lendah Panjatan Sentolo Pengasih Nanggulan Girimulyo Kalibawang Samigaluh Jumlah
7,672 12,021 10,069 9,238 10,727 9,642 12,430 12,310 7,976 7,577 8,838 7,643 116,137
Jumlah rumah layak huni Unit
7,573 11,773 9,095 8,129 10,083 9,358 11,001 11,994 7,672 7,307 8,515 7,129 109,631
%
98.71 97.94 90.33 88.00 94.00 97.05 88.50 97.43 96.19 96.44 96.35 93.27 94.40
Sumber : Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
2.1.4.2.
Lingkungan Hidup Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya
II - 80
pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Kabupaten Kulon Progo terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah kelompok masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang melakukan pengelolaan sampah. Tabel 2.53. Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah di Kabupaten Kulon Progo No. Nama Kelompok 1. Bank Sampah Kembang Margosari 2. Paguyuban Pengompos Kulon Progo 3. Kelompok Pengelola Sampah Plastik
Alamat/Lokasi Kegiatan Pedukuhan Kembang, Margosari, Pengasih Wetan Pasar, Wates, Wates.
- Ringinardi, Karangsari, Pengasih - Panjatan I, Panjatan - Panjatan III, Panjatan 4 KSM.Sentolo Lor Sentolo Lor, Sentolo 5 KSM. Melati Beji, Wates 6 KSM Bendungan Bendungan, Wates 7 KSM. Maju Sehati Wonosidi Lor, Wates 8 KSM. Wonosidi Kidul Wonosidi Kidul, Wates 9 KSM. Sampurna Asih Tobanan, Pengasih 10 Bank Sampah “Uwuh Harjo” Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang 11 Bank Sampah “Uwuh Mulyo” Segajih, Hargotirto, Kokap 12 Bank Sampah “Sadidu ” Wonosidi Lor RW 29. Wates 13 Bank Sampah Kaliagung Kaliagung, Sentolo 14 JPSM “Merti Bawono Asri” Wetan Pasar, Wates Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup diwadahi pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Kegiatan dari Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan meliputi Pemantauan kualitas Lingkungan dan penanganan kasus lingkungan hidup. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
di daerah
Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Indikator dan nilai Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup secara nasional sebagai berikut : Tabel 2.54.
Tabel Pencapian SPM Bidang Lingkungan Hidup No 1.
Jenis Pelayanan Pelayanan pencegahan pencemaran air
Target 1. Tahun 2009 2. Tahun 2010 3. Tahun 2011 4. Tahun 2012 5. Tahun 2013
: 20 % : 40% : 60 % : 80% : 100%
Realisasi 20 % 80 % 60 % 80% 100%
II - 81
No 2.
Jenis Pelayanan Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Target 1. Tahun 2009 2. Tahun 2010 3. Tahun 2011 4. Tahun 2012 5. Tahun 2013
: 20 % : 40% : 60 % : 80% : 100%
Realisasi 20 % 40 % 60 % 100% 100%
3.
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasssa
1. Tahun 2009 2. Tahun 2010 3. Tahun 2011 4. Tahun 2012 5. Tahun 2013 1. Tahun 2009 2. Tahun 2010 3. Tahun 2011 4. Tahun 2012 5. Tahun 2013
: 20 % : 40% : 60 % : 80% : 100% : 50 % : 60% : 70 % : 80% : 90%
20 % 70 % 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100% 100%
4.
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Tahun 2013
Berdasarkan data di atas, capaian dan penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 telah tercapai target. Hal ini ditunjukkan capaian target pelayanan pencegahan pencemaran air 100% dari target 5 titik lokasi yang ditentukan, pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 100% dari target 5 titik lokasi yang ditentukan, pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 100% yaitu seluas 28.396 Ha. serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 100% dari 6 (enam) kasus yang ada di tahun 2013. Untuk indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melebihi target nasional, target nasional 90%, akan tetapi realisasinya dapat 100%. 2.1.4.3.
Perhubungan Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Kulon Progo terutama transportasi
darat
dalam
rangka
meningkatkan
keselamatan,
keamanan,
ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Sebagai salah satu bidang pelayanan dasar, Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013. Capaian SPM bidang Perhubungan sebagaimana Tabel 2.63 berikut ini :
II - 82
Tabel 2.55. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan PerhubunganTahun 2013
Jenis Pelayanan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Fasilitas perlengkapan jalan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor Sumber daya manusia
Indikator 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kab/kota 2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. 3) Tersedianya Halte pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 4) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 5) Tersedianya fasilitas perleng-kapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota 6) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di kab/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 7) Tersedianya sumber daya manusia di bidang terminal di kab/kota yang telah memiliki terminal 8) Tersedianya sumber daya manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor di kab/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 9) Tersedianya sumber daya manusia di bidang MRLL, evaluasi andalalin, pengelolaan parkir di kab/kota 10) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap
Capaian Kinerja Target Realisasi Nasional 75 % 41,2%
60%
-
100 %
58,3 %
40 %
18,2 %
60 %
14,5 %
60 %
100 %
50%
62,5 %
100%
66,7 %
40%
66,7%
100 %
62,5%
II - 83
Jenis Pelayanan
Capaian Kinerja Target Realisasi Nasional
Indikator perusahaan angkutan umum
Keselamatan
11) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di kab/kota
100 %
100%
Sumber : Dinas Perhubungan KomInfo Kab. Kulon Progo, dalam Database Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2013
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dilaksanakan untuk
meningkatkan
ketersediaan
dan
kualitas
prasarana
dan
fasilitas
perhubungan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat dan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas dan angkutan serta untuk memberikan kontribusi PAD melalui pemungutan retribusi. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan umum dilakukan pembangunan 6 unit halte di wilayah Kota Wates.Kondisi
Terminal
dan
Sub
Terminal
di
Kabupaten
Kulon
Progo
sebagaimana Tabel 2.64 di bawah ini : Tabel 2.56. Data Terminal dan Sub Terminal di Kabupaten Kulon Progo No 1 2 3
Uraian
7
Luas (m2) Tipe Lokasi Desa/Kelurahan Kecamatan Status tanah Sistim pemakaian tanah Tahun Pembangunan Terminal Fasilitas Utama
8
Kondisi Fasilitas Dasar
9
Fasilitas Penunjang
10
Kondisi Fasilitas Penunjang
4 5 6
Nama Terminal/ Sub Terminal Sentolo Kenteng Jagalan 1.000 1.000 1.000 C C C Sentolo, Nanggulan, Banjaroyo, Kec.Sentolo Kec. Kec. Nanggulan Kalibawang
Wates 7.910 B Wates, Kec Wates
Brosot 700 C Brosot, Kec.Galur
Jangkaran 1.000 C Jangkaran, Kec. Temon
Kas Desa Sewa
Kas Desa Sewa
Kas Desa Sewa
Kas Desa Sewa
Kas Desa Sewa
Person Sewa
1974
1975
2007
1975
2008
2008
1. Ruang tunggu 2. Pos TPR 3. Kantor 4. Parkir 5. Menara Aspal rusak
1. Ruang tunggu 2.Pos TPR 3. Kantor 4. Parkir
1. Ruang tunggu 2. Pos TPR 3. Kantor 4. Parkir
1. Ruang tunggu 2. Pos TPR 3. Kantor 4. Parkir
1. Ruang tunggu 2. Pos TPR 3. Parkir
1. Ruang tunggu 2. Parkir
Aspal rusak
Baik
Baik
Baik
TPR tidak ada
1. MCK 2. Kios (44) 3. Musholla Cukup
1. MCK
1. MCK
1. MCK 2. Kios (3)
1. MCK
Baik
Baik
Baik
Baik
1. MCK 2. Kios (4) 3. Musholla Baik
Sumber : Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kulon Progo 2013
Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan yang disebabkan oleh semakin tingginya biaya perawatan kendaraan dan tidak sebanding dengan pendapatan karena menurunnya jumlah penumpang.
II - 84
Tabel 2.57. Data Perkembangan Angkutan Umum di Kabupaten Kulon Progo JUMLAH NO
URAIAN
Keterangan 2010
2011
2012
2013
1.
Jalur Trayek Angkudes
33
24
24
33
Trayek
2.
Angkutan Jalur Perintis
0
0
0
0
Rata2 kend/hr
3.
Angkutan Desa
12.775
12.775
10.950
10.950
Kend/tahun
4.
Bus AKAP
23.400
21.240
17.280
14.400
Kend/ tahun
5.
Bus AKAP (Malam)
16.920
16.200
10.080
9.000
Kend/ tahun
6.
Bus AKDP
12.600
10.800
9.000
7.200
Kend/ tahun
7.
Angkutan Perbatasan
21.900
20.075
18.250
14.600
Kend /tahun
Sumber : Dinas Perhubungan KomInfo Kab. Kulon Progo, dalam Database Daerah Kab. Kulon Progo
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas bertujuan mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan penyediaan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman, APILL dan warning lamp. Upaya meningkatkan jumlah fasilitas kelengkapan jalan dilakukan juga dalam rangka untuk mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas guna menjamin kelancaran arus lalu lintas orang dan barang secara efektif dan efisien. Namun demikian karena kondisi wilayah Kulon Progo yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan bahkan pegunungan dan memiliki banyak persimpangan jalan, maka kebutuhan akan kelengkapan jalan terutama rambu jalan dan pagar pengaman (guardraill) masih banyak lokasi/tempat yang belum terpenuhi. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan Tahun 2013 tersaji pada Tabel 2.66 : Tabel 2.58. Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
No. 1
Uraian Rambu-rambu
Satuan
Kondisi s.d. 2012
Penyediaan 2013
unit
1.035
160
31.100
1.460
meter
791
208
m
2
2
Marka jalan
3
Pagar pengaman jalan
4
Traffic light
unit
12
1
5
Warning lamp
unit
17
0
Sumber : Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2013
Pemasangan rambu-rambu untuk sistem keamanan jalan sudah berjalan dengan baik. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta rambu pengaman dilakukan di berbagai jalur jalan utama. Pemasangan rambu-rambu perlu dilakukan untuk memberikan informasi dini kepada pengguna jalan pada titik-titik rawan
II - 85
kecelakaan. Adapun data titik rawan kecelakan di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : Tabel 2.59. Data Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo No Titik Rawan Kecelakaan 1 Pongangan, Depan Koramil Sentolo 2 Depan SMP I Sentolo 3 Gembongan, Tanjakan Kalimenur 4 Simpang Tiga Kenteng, Sentolo 5 Simpang Tiga Dalangan 6 Jalan Demen Temon 7 Jalan Mlangsen, Sindutan Temon 8 Depan SMP Kedungsari 9 Depan UPTD Perbengkelan 10 Depan Pasar Temon Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kulon Progo, 2011
Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta keselamatan dan kenyamanan selaku pengguna jalan khususnya di malam hari. Setelah dilakukan pendataan titik LPJU bekerjasama dengan PLN pada tahun 2010 di Kulon Progo berjumlah 1.375 titik, dan pada akhir tahun 2012 menjadi sebanyak 1.431 titik. Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pembangunan 128 titik LPJU, yang ditempatkan di dalam kota diantaranya sebanyak 17 titik berupa LPJU bermotif “Gebleg Renteng” yang dipasang di sekitar alun-alun Wates untuk mendukung pemanfaatan ruang publik alun-alun dan menambah nilai estetikanya. Pada tahun 2013 Kabupaten Kulon Progo juga mendapat alokasi sebanyak 47 titik LPJU pengadaan oleh Pemerintah DIY. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menggunakan strategi penghematan energi dan pembangunan bertahap memenuhi kebutuhan LPJU di wilayah Kulon Progo. Sasaran pemasangan kWH Meter LPJU agar pemakaian energi listrik lebih terukur berdampak pada penghematan biaya rekening listrik.Pada Tahun 2013 dilakukan pemasangan kWH Meter LPJU sebanyak 44 unit. Selain penambahan fasilitas kelengkapan jalan dilaksanakan juga Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna meningkatkan dan mempertahankan kinerja fasilitas yang telah tersedia dalam mendukung pencapaian tujuan program yaitu peningkatan keselamatan, kelancaran dan ketertiban angkutan umum dan lalu lintas umum di wilayah Kulon Progo. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah pemeliharaan fasilitas berupa APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), LPJU dan peralatan uji kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 dilakukan pemeliharaan dengan prioritas mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, terhadap 10 unit
II - 86
APILL yang ada, 550 titik LPJU dan 9 unit alat pengujian kendaraan bermotor sehingga telah dapat berfungsi dengan baik. Program peningkatan pelayanan angkutan dimaksudkan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi maupun kepada masyarakat sebagai pelaku jasa transportasi. Agar penyelenggaraan transportasi tercipta keselamatan, keamanan dan kenyamanan dilakukan dengan melaksanakan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang dengan sistem mekanik. Menciptakan kenyamanan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam bidang perhubungan merupakan bagian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2013 dilaksanakan pengadaan 1 unit alat uji CO HC Tester (gas analyzer tester) sebagai pengganti alat uji lama yang telah rusak sehingga dapat dilakukan pengujian terhadap emisi kendaraan bermotor secara lebih akurat. Program
peningkatan pelayanan
angkutan telah
dapat
mewujudkan
fungsinya dalam menjamin kelaikan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan yang ditempuh melalui Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
dan
Koordinasi
dalam
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang mengalami perkembangan kendaraan wajib uji tahun 2012 sebanyak 2.846, sedangkan pada tahun ini kendaraan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 3.027 KBWU atau mengalami peningkatan sebesar
21,8%. Capaian
kinerja realisasi pengujian kendaran bermotor tahun 2012 sebanyak KBWU yang melaksanakan uji sebanyak 6.116 unit dari target kinerja sebanyak 5.696 unit kendaraan. Secara umum program peningkatan pelayanan angkutan ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi, mengingat situasi dan kondisi pelayanan angkutan saat ini agak lesu, namun kendaraan umum yang beroperasi harus tetap memenuhi persyaratan
kelaikan
jalan.
Untuk
itu
perlu
didukung
pengawasan
dan
pengendalian melalui kegiatan operasional di lapangan oleh petugas PPNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan Satpol PP sebagai koordinator PPNS maupun pihak Kepolisian. Penataan dilakukan terhadap jaringan trayek angkutan perdesaan agar dapat mempermudah akses ke pusat-pusat kegiatan masyarakat, pembinaaan terus dilakukan baik kepada pengusaha angkutan, operator dalam hal ini koperasi angkutan maupun kepada kru angkutan dalam hal peningkatan pelayanan angkutan dari sisi moda maupun operasional. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY, Kepolisian, dan berbagai instansi ditempuh dalam peningkatan pelayanan angkutan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban pada masa-masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru, maupun penyediaan sarana prasarana perdesaan bagi daerah-daerah pedesaan yang masih sulit dijangkau transportasi. Penyelenggaraan urusan Perhubungan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan PAD yang bersumber
II - 87
dari pelayanan uji kendaraan bermotor, pengelolaan terminal, pengelolaan perparkiran dan pemberian ijin trayek sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.60. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada urusan Perhubungan
Realisasi
No.
Uraian
I.
Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Retribusi Pengujian Kend.Bermotor Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Perijinan tertentu Retribusi Ijin Trayek Pend.Hibah dari Badan / Lembaga Organisasi swasta dalam Negeri
1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. IV. 1.
2010
Jasa Usaha sektor Perhubungan Jumlah
2011
2012
2013
27.077.900
25.123.100
21.315.000
-
36.340.400
135.493.932
156.572.000
155.950.750
230.084.500
235.380.000
293.025.800
379.549.950
9.330.000 42.840.000 196.704.800 7.776.000
9.510.000 45.740.000 174.603.400 11.300.000
6.635.000 1.368.000 226.700.000 18.592.000
244.637.300 17.091.000
19.236.000
14.440.000
17.679.000
17.281.000
500.000
-
-
-
569.889.600
651.590.432
741.886.800
814.510.000
Sumber : Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2013
Permasalahan urusan perhubungan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya kebutuhanakan fasilitas perlengkapan jalan berupa:rambu, marka, guradraill dan LPJU yang belum dapat optimal dipenuhi disebabkan luas wilayah dan kondisi geografis
yang
berupa
pegunungan
maupun
dataran.Berkurangnya
minat
masyarakat untuk menggunakan kendaraan angkutan umum sebagai dampak meningkatnya angka kepemilikan sepeda motor dan kendaraan pribadi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan terlebih masih rendahnya disiplin dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas Beberapa upaya yang ditempuh untuk memecahkan masalah dengan melaksanakan evaluasi/ kajian kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, mengajukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan secara bertahap, melakukan penyediaan LPJU secara bertahap dan prioritas, mengoptimalkan fasilitas angkutan jalan dan melaksanakan monitoring angkutan umum agar meningkatkan layanan dan memperhatikan kelaikan kendaraan.
2.1.2.7. Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat,akurat dan mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatikaberdasarkan
II - 88
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
22/PERIM.KOMINFO/12/2010. Capaian SPM bidang Perhubungan sebagaimana Tabel 2.69 berikut : Tabel 2.61. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Komunikasi dan InformatikaTahun 2013
No. 1
Jenis Pelayanan Dasar Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
Indikator SPM
Target
2013
12 x /tahun
Diampu TI Humas Diampu TI Humas Diampu TI Humas Diampu TI Humas
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: a.
2
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Media massa: Majalah, Radio, dan Televisi b. Media website (media online) c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; e. Media luar ruang: Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, Baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Setiap hari 12 x /tahun 12 x /tahun setiap kecamatan 12 x /tahun
50%
Diampu TI Humas 58,3%
Sumber : Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kulon Progo dan Bag. TI Humas, 2013
Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan pengembangan jaringan informasi dan pengendalian terhadap prasarana komunikasi.Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat bakal calon lokasi menara telekomunikasi oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di lapangan, pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. Menara telekomunikasi yang telah beroperasi di Kabupaten Kulon Progo sampai tahun 2013 sebanyak 93 unit menara. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai dasar dalam melaksanakan penataan dan pengendalian
menara
telekomunikasi
dan
sebagai
sumber
pemasukan
Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Kontribusi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kulon Progo dengan realisasi capaian sebesar Rp. 665.742.869,- sedangkan target yang diharapkan adalah
II - 89
politik dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan peran serta aktif dan partisipasi masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 2.1.2.9. Hukum Pelaksanaan Pembinaan Hukum, pada Tahun 2012 telah ditetapkan 7 (tujuh) Desa/Kelurahan Binaan yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum dengan Keputusan Bupati Nomor 372 tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Sadar Hukum yaitu Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih, Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo, Desa Wahyuharjo Kecamatan Lendah, Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan, Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang, dan Kelurahan Wates Kecamatan Wates. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, aparat Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan sejumlah produk hukum daerah. Berikut produk hukum yang telah dikeluarkan sebagai pedoman bagi masyarakat: Tabel 2.64. Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2007-2013 No
Nama Produk
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hukum 1.
Peraturan Daerah
23
17
17
13
16
23
14
2.
Peraturan Bupati
58
113
64
76
96
89
90
3.
Keputusan Bupati
451
450
350
409
408
419
561
4.
Instruksi Bupati
5
2
3
4
4
5
1
537
582
434
500
524
536
666
Jumlah
Sumber data: Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo, 2013
2.1.2.10. Pemerintahan Sumber daya aparatur di Kabupaten Kulon Progo, jumlah PNSD tumbuh dan berkembang dan mencapai puncaknya tahun 2008 sebanyak 9.606 PNSD. Perkembangan ini diakibatkan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007. Selanjutnya mulai 2009 sampai dengan tahun 2012 perkembangan PNSD mengalami penurunan (minus growth) sebagai akibat adanya pensiun dan makin berkurangnya jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pengangkatan dari jalur umum sesuai dengan kebijakan pusat dilakukan pemberhentian sementara (moratorium).
II - 91
Tabel 2.65. Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2007-2012 No
Tahun
Jumlah PNSD
1
2007
9.175
2
2008
9.606
3
2009
9.472
4
2010
9.110
5
2011
8.748
6
2012
8.428
Sumber data: BKD Kabupaten Kulon Progo, 2012
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 telah menetapkan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menjadi acuan pengelompokan rumpun urusan yang diampu oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas dan rumpun urusan yang diampu dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah. Adanya peraturan baru yang bersifat khusus perlu disikapi. Ketentuan urusan/bidang tertentu mengenai nomenklatur organisasi perangkat daerah di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pasca penataan kelembagaan tahun 2008 yang belum diakomodasi oleh peraturan daerah yang ada pada saat ini, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang mengamanatkan
bahwa
Satpol
PP
mempunyai
kewenangan
di
bidang
ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yanq berimplikasi pada pencabutan
kewenangan
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas)
dari
Kantor
Kesbanglinmas dan penambahan fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Satuan Polisi Pamong Praja. Mensikapi kondisi tersebut di atas, maka pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penataan kelembagaan. Namun demikian penataan dilakukan tidak menyeluruh pada semua SKPD tetapi hanya secara parsial yaitu terbatas pada Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan Satpol PP. Hasil penataan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun
II - 92
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan penataan tersebut telah dilakukan penggabungan beberapa LTD dan perubahan jumlah jabatan pada LTD, sehingga terjadi pengurangan jabatan struktural dari 112 menjadi 106 jabatan. Namun demikian, esensi yang lebih penting peningkatan kinerja pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan terjadi pengurangan jumlah jabatan struktural eselon V.a sampai dengan II.a sebesar 6 jabatan. Meskipun terjadi pembentukan OPD baru yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Kantor Perpustakaan dan Arsip, namun hal ini tidak berakibat pada penambahan jumlah jabatan. Hal ini karena OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru yang dibentuk merupakan penggabungan masing-masing dari 2 OPD lama eksisting. Saat ini organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 9 bagian, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 12 Dinas Daerah, 12 Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 5 Badan dan 5 Kantor, 12 Kecamatan, 1 Kelurahan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates, dan UPTD dari Dinas Daerah yang mayoritas ada di masingmasing wilayah kecamatan. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri disebutkan ada 3 jenis pelayanan dasar yang harus dicapai oleh Kabupaten/Kota yang meliputi pelayanan dokumen kependudukan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran. Untuk jenis pelayanan dokumen kependudukan SKPD penanggungjawab adalah Dinas Kependudukan
dan
Catatan
Sipil.
Untuk
jenis
pelayanan
pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban masyarakat SKPD penanggungjawab adalah Satuan Polisi Pamong Praja, dan jenis pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran SKPD penanggungjawab adalah BPBD. Adapaun batas waktu pencapaian dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut di atas adalah sebagai berikut : Tabel 2.66. Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota
No 1
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan dokumen kependudukan
Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
Nilai 100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2015
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
100%
2015
Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran
100%
2020
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
70%
2020
Standar Pelayanan Minimal
II - 93
No 2
3
Jenis Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Penanggulangan bencana kebakaran
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2015
Standar Pelayanan Minimal Indikator Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)
Nilai 100%
3x patroli sehari 1 orang setiap RT 80%
2014 2014
2015
75%
2015
85%
2015
90%
2015
Untuk mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional tersebut SKPD penanggungjawab telah berupaya semaksimal mungkin guna mencapai target yang ditetapkan. Adapun capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : Tabel 2.67. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kulon Progo
No 1
2
3
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan dokumen kependudukan
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Penanggulangan bencana kebakaran
Tahun Indikator 2011 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
2012
2013
100
100
100
93,23
97,19
90,11
92,03
96,77
94,24
29,62
28,08
47,16
100
100
100
3,5
3,5
3,5
0,7
0,7
0,9
17,06
17,06
17,06
100
100
87,5
II - 94
No
Tahun
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator 2011 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)
2.1.1.
2012
2013
-
-
-
200
200
200
Aspek Daya Saing Daerah
1.1.4.1. Ketahanan Pangan Program dan kegiatan dalam urusan ketahanan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Kinerja ketahanan pangan diukur
dengan
Peraturan
Menteri
Pertanian
RI
Nomor:
65/Permentan/
OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan capaian pada tahun 2013 sebagai berikut: Tabel 2.68. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
No 1
2
Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan cadangan pangan
Distribusi dan Akses Pangan
3
Distribusi dan Akses Pangan
4
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
5
Penanganan Kerawanan Pangan
Indikator Ketersediaan Energi Per kapita (kkal/kap/hr)) Ketersediaan Protein Per Kapita (gr/kap/hr) Cadangan pangan pemerintah (ton) Penguatan Cadangan Pangan masyarakat (ton) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan(%)
Capaian thn 2011 3.188,1
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) Penanganan Daerah Rawan Pangan (desa)
Target
Realisasi
%
3.283
3.418
103,92
147
155,04
104,76
4,75
15
4,5
30
160
460
414
90
90
90
91,17
101,30
60
90
91,86
102,06
86,7
87,10
89
101,60
60
65,40
96,55
136,37
13
13
14
107,69
146
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun 2012/2013
Sumber data:Kantor KP4K Kabupaten Kulon Progo, 2013
II - 95
Semua standar yang telah ditetapkan dalam SPM tersebut telah tercapai kecuali Cadangan Pangan Pemerintah hanya mencapai 4,5 ton dari target 15 ton, sedangkan Cadangan Pangan masyarakat mencapai 414 ton dari target 460. Hal ini disebabkan karena kemampuan permodalan kelompok untuk pengadaan cadangan pangan masih terbatas. Untuk memenuhinya diperlukan perhatian Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten menganggarkan dana alokasi Cadangan Pangan. Kegiatan penyuluhan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah. Capaian kinerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2009 s/d 2013 sebagai berikut : Tabel 2.69. Tabel Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Dalam Kelompok Tani 2009 1.445
2010 1.538
2011 1.613
2012 1.658
2013 1.702
a. Kelas pemula
348
349
391
381
348
b. Kelas Lanjut
414
456
473
551
517
c. Kelas Madya
601
646
662
655
742
d. Kelas Utama
82
87
87
71
95
No. 1.
Kondisi Jumlah kelompok tani
137.521 2.a. Jumlah petani/buruh 135.624 135.669 136.067 142.086 tani 70.478 75.362 77.012 b. Jumlah keanggotaan 83.926 70.271 dlm kelompok tani c. Rasio jumlah anggota 51.96 55.54 56,00 61,68 56,55 kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani (%) Sumber : Kantor KP4K Kabupaten Kulon Progo, 2013. 1.1.4.2. Pertanian Pembangunan pertanian dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kulon Progo dengan perbaikan budidaya, penyediaan infrastruktur pertanian, fasilitasi penyediaan benih/bibit berkualitas, fasilitasi pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT), fasilitasi pupuk bersubsidi dan fasilitasi penyediaan permodalan bidang pertanian. Capaian kinerja urusan pertanian di Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 s/d 2013 sebagai berikut: Tabel 2.70. Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo 2009 s/d 2013 2012 2009 2010 2011 dan 219.615,58 197.234,28 212.494 216.722
No. Kondisi 1. Produksi Padi Palawija (ton) 2 Produksi Sayuran dan34.128,30 Buah-buahan semusim (ton) 3 Produksi Buah-buahan 54.624,10
34.694,20
56.291,40
45.620
2013 198.769
50.820
49.839,5
60.491,82 62.918,70
65.203,7
II - 96
No.
4 5 6. 7. 8. 9.
Kondisi dan sayuran tahunan (ton) Produksi Biofarmaka (ton) Produksi Perkebunan (ton) Populasi ternak besar (ekor) Populasi ternak kecil (ekor) Populasi unggas (ekor)
2009
10.
Produksi telur (kg)
11.
Konsumsi protein hewani (gr/kap/hari)
2012
2011
2013
11.698
12.712
68.323,12
69.232,57
54.262
61.112
72.810
56.762
53.634
107.261
112.897
132.834
131.023
153.669
3.054.781 10.814.411
Produksi daging (kg)
2010
5.360.014 11,11
13.981
14.228 15.035,54
68.101,36
68.220,69 65.417,12
3.084.062 3.289.679 8.121.185 8.948.510 6.475.812 7.431.529 12,90 8,44
3.352.828 3.785.678 9.530.641 9.866.626 7.969.26 8.317.839 12,15
12,59
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.KP Dinas Kelautan,Perikanan, dan Peternakan Kab KP
1.1.4.3. Kelautan dan Perikanan Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangankerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2009 s/d 2013 sebagai berikut: Tabel 2.71. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2009 s.d. 2013 No.
Kondisi
Produksi ikan budidaya (kg) Produksi ikan tangkap 2. (kg) Konsumsi makan 3. ikan (kg/kap/th) 1.
2009
2010
2011
2013
2012
3.182.906 11.082.230 12.115.597 12.564.705 953.624
1.033.448
1.075.175
1.410.171
15,61
16,67
18,45
19,60
13.810.112 1.217.416 21,25
Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kab KP,2013
1.1.4.4. Kehutanan Pelaksanaan
pembangunan
kehutanan
yang
dilaksanakan
mampu
memberikan kontribusi dalam penurunan luas lahan kritis dan peningkatan usaha perhutanan rakyat di Kabupaten Kulon Progo. Capaian Kinerja pembangunan kehutanan tahun 2009 s/d 2013 sebagai berikut:
II - 97
Tabel 2.72. Capaian Kinerja Kehutanan Kabupaten Kulon Progo 2009 s/d 2013 No.
Kondisi
2009
2010
1. Populasi tanaman kayu bernilai ekonomis tinggi 12.321.489 (pohon) 2. Luas Hutan Rakyat (ha) 18.138,78 3. Luas Lahan Kritis (ha) 6.095,07 4. Produksi kayu bulat (m3) 5. Produksi kayu olahan primer (m3)
2011
2012
2013 13.902.822
12.381.005
12.886.008 13.485.213
18.731,97
19.200,27
19.547,31
20.178
5.847,58
5.605,31
5.448,35
5.257
37.774,43
48.229,54
47.320,74
44.196,08
2.555,02
2.417,66
2.711,19
3.049,90
2.333,00
1.759,00
1.700,00
1.424,30
1.614
188.656,00
74.750,60
64.649,97
60.487,27
58.412
42.516 2.564
6. Produksi hasil hutan bukan kayu - madu (liter) - bambu (m3)
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.KP, 2013
1.1.4.5. Koperasi Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebagai berikut : Tabel 2.73. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2013 No
Uraian
Satuan
2010
2011
2012
2013
317
336
345
353
80.667
70.849
82.305
80.109
3 Jumlah simpanan Rp.000
35.352.705
42.464.673
59.531.190
76.795.982
4 Jumlah
modalRp.000
48.991.064
48.631.159
61.292.026
67.548.123
5 Jumlah modal luar Rp.000
70.068.535
79.532.294 108.490.589
124.627.195
122.822.787 133.982.067
154.030.027
1 Jumlah koperasi
Unit
2 Jumlah anggota
orang
sendiri
6 Volume usaha
Rp.000
111.179.693
7 Jumlah SHU
Rp.000
2.880.072
8 Jumlah asset
Rp.000
121.689.324
3.177.396
4.363.854
130.859.919 172.960.012
196.539.173
2.696.466
Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, 2013
Dari data tersebut menunjukkan Jumlah Koperasi yang ada dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tahun 2012 jumlah koperasi sebanyak 345 unit, sedangkan tahun 2013 bertambah menjadi 353 buah atau meningkat sebesar 2,32 %, kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi cukup tinggi,
II - 98
jumlah asset mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 172.960.012.000.,- dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 196.539.173.000,atau mengalami kenaikan 13,63%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kekayaan yang semakin meningkat yang berarti membuktikan kepercayaan anggota maupun pihak luar yang semakin tinggi terhadap Koperasi. Jumlah volume usaha pada tahun 2012 sebesar Rp. 133.982.067.000,- yang meningkat menjadi Rp. 154.030.027.000,- pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan 14,96%. Program dan kegiatan pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan daerah yang berdampak pada distribusi
pendapatan
dan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.Data
perkembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Tabel 2.74. Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2013 2010 No
Sektor Ekonomi
Peroran gan
Klp A 1 B 1 2 3 4 5
6 7
8
PERTANIAN Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan NON PERTANIAN Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Hotel dan Restoran b. Pedagang Pasar c. Pedagang di luar pasar c. Pedaki Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan - Koperasi Jasa-jasa Jumlah
2011
1.449
8
Peroran gan
1.525
142
142
37
20.018
20.018
148
148
1.113 8.261 1.026 113
1.113 8.261 3.385 113
131 2.540 9.336 113
946
390
946
1.449
Klp
70.095
70.095
215
8
72.401
Unit
75.813 37
20.325
20.498
211
215
317 1.989
Peroran gan
Klp
2013
2012
207
59 1.321 9.336 113 95 966
891
336 1.111 102.973
2.008
1.111 105.332
2.070
106.127
197.550
Sumber data: Kompilasi dan olahan berbagai sumber, 2013 Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi didasarkan pada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyertainya. Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi simpan pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek permodalan,
II - 99
kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Adapun data kesehatan sebagian KSP/USP yang dinilai seperti terlihat dalam tabel berikut. Tabel 2.75. Data Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2013
No
Tahun
Jumlah yang dinilai
Predikat Kesehatan Cukup sehat Kurang sehat Jml % Jml %
Sehat Jml
%
1.
2008
75
28
37,34
33
44
2.
2009
60
24
40
27
45
6
3.
2010
223
92
41,25
112
50,2
4.
2011
273
123
45,05
130
5.
2012
275
125
45,45
6.
2013
275
136
49,45
Tidak sehat Jml %
10 13,34
4
5,34
10
3
5
19
8,52
-
-
47,61
20
7,32
-
-
132
48,00
18
6,54
0
0
127
46,18
12 4,36
0
0
Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, 2013 1.1.4.6. Perdagangan Pembangunan sektor perdagangan pada Tahun 2013 mencapai hasil sebagai berikut :
a) Penerbitan perizinan usaha, baik SIUP, TDP dan TDG, serta penerbitan izin bagi kios, los dan bango di pasar negeri/tradisional.
Tabel 2.76. Data Pengusaha Memiliki SIUP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2013
No.
Tahun
1.
Jumlah Pengusaha
Jumlah
Kecil
Menengah
Besar
2010
2.277
90
50
2.417
2.
2011
2.328
99
57
2.484
3.
2012
2.414
120
72
2.606
4.
2013
2.755
160
89
3.004
Sumber data : Dinas Perindag dan ESDM Kab. KP, 2013
II - 100
Tabel 2.77. Data Perusahaan Memiliki TDP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2013
No.
Tahun
1.
Jenis Perusahaan
Jumlah
PT
Koperasi
CV
Firma
Perorangan
BUL
2010
62
98
329
5
2.323
35
2.852
2.
2011
68
103
356
5
2.374
35
2.941
3.
2012
84
107
396
5
2.443
35
3.070
4.
2013
91
112
434
5
2.917
31
3.587
Sumber data: Dinas Perindag dan ESDM Kab. KP, 2013
Tabel 2.78. Total Penerbitan Perizinan Sektor Pasar Tradisional Tahun 2010 – 2013 No.
Tahun
1.
Penerbitan Perizinan
Jumlah
Kios
Los
Bango
2010
439
1.976
606
3.021
2.
2011
391
489
161
1.041
3.
2012
424
2.044
606
3.074
4.
2013
556
2.982
363
3.901
Sumber: Dinas Perindag dan ESDM Kab. Kulon Progo, 2013
b) Realisasi kegiatan ekspor Ekspor
bersih
perdagangan
mencapai
11.958.075,92
US$
atau
setara
Rp.145.541.742.996,- dengan perincian sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.79. Perkembangan Ekspor Komoditi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013
No
Tahun 2011 Mata Dagangan
Tahun 2012
Tahun 2013
Satuan Volume Kg
Nilai US$
Volume
Nilai US$
Volume
2.218.316 1.162.934,76 2.218.316 1.162.934,76 1.391.257 804.000 242.651,00 804.000 242.651,00 111.750
Nilai US$
1.
Arang Briket
2.
Kerajinan Agel
Pieces
3.
Kerajinan Kayu
Pieces
7.405
200.816,00
7.405
200.816,00
5.135
97.528,00
4.
Teh Mahkota Dewa
Kg
40.000
56.468,00
40.000
56.468,00
135.500
69.998,00
5.
Gula Kristal
Ton
98.225
173.174,00
98.225
173.174,00
516.650
1.033.300,00
6.
Synthetic wigs
Pieces
450.000 1.124.925,00
874.180
8.326.786,00
7.
Sabut Kelapa
Kg
600.000
124.999,92
450.000 1.124.925,00 -
-
-
-
1.974.601,00 330.863,00
Sumber data: Dinas Perindag ESDM Kab. KP, 2013
II - 101
Tabel 2.80. Jenis Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 No.
Jenis Komoditi
Negara Tujuan
1.
Arang Briket
Korea, Jepang, Turki.
2.
Kerajinan Agel
Perancis, Singapura, Amerika
3.
Kerajinan Kayu
Perancis, Eropa.
4.
Synthetic Wigs
Amerika, Eropa.
5.
Gula Kristal
Amerika, Hongkong, Australia.
6.
Teh Mahkota Dewa
Malaysia, Suriname
Sumber data: Dinas Perindag ESDM Kab. KP, 2013
c) Peningkatan kualitas sarana-prasarana perdagangan sekaligus sebagai upaya perbaikan fasilitas-fasilitas obyek retribusi melalui berbagai perbaikan infrastruktur pendukung obyek retribusi.
Tabel 2.81. Jumlah Pedagang Pasar Negeri Berdasarkan Sarana Perdagangan yang dipergunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2013 Pedagang No.
Tahun
Jumlah Kios
Los
Bango
1.
2010
439
1.976
606
3.021
2.
2011
391
489
161
1.041
3.
2012
424
2.044
606
3.074
4.
2013
556
2.982
363
3.901
Sumber data: Dinas Perindag dan ESDM Kab. Kulon Progo, 2013
d) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 16,97%.
e) Realisasi pendapatan daerah dari sektor perdagangan kurang dari target, yaitu Rp. 1.044.351.525,- sedang target yang ditetapkan senilai Rp. 1.098.517.200,- atau tercapai 95,07%.
1.1.4.7. Industri Pencapaian perkembangan industri kecil sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut :
II - 102
Tabel 2.82. Data Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013 No
Kriteria
2011
2012
2013
84
83
70
Unit Usaha
20.325
20.305
19.933
3
Tenaga Kerja (orang)
54.400
54.400
54.854
4
Nilai Investasi (Rp.)
65.341.528.000,-
65.882.006.000,-
66.535.200.000,-
5
Nilai
278.476.000.000,-
278.209.193.000,-
444.825.247.000,-
1
Sentra
2
Bahan
baku/
Penolong (Rp.) 6
Nilai Produksi (Rp.)
425.428.000.000,-
425.020.400.000,-
301.457.529.000,-
7
Nilai Tambah (Rp.)
146.952.000.000,-
146.811.207.000,-
143.451.136.000,-
*) hasil pendataan sampel Sumber data: Dinas Perindag dan ESDM Kab. Kulon Progo, 2013
Terjadi penurunan jumlah sentra industri dari 83 sentra menjadi 70 sentra karena adanya ketentuan bahwa sebuah sentra minimal mencakup ± 10 unit usaha yang sama, sementara beberapa unit usaha mengalami tutup usaha mengakibatkan di dalam sentra hanya tersisa 3 sampai dengan 4 unit usaha. Sehingga apabila merujuk ketentuan tentang sentra di atas, tidak bisa masuk kategori sebuah sentra kembali. Berkurangnya jumlah sentra, ternyata berpengaruh pada penurunan unit usaha.
Penurunan unit usaha ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah
perajin emping melinjo, es mambo, VCO, penjahit, tape ketela dan konveksi. Namun demikian mucul unit-unit usaha baru yaitu konblok, andesit, mebel, bengkel sepeda motor, bengkel mobil, penggergajian kayu dan buis beton. Adapun peningkatan kapasitas kelompok usaha industri kecil dan menengah tercermin pada capaian jumlah IKM penerima bantuan peralatan industri sejumlah 51 unit usaha, dan telah melampaui target indikator kinerja RPJM sebesar 15 unit usaha. Pembinaan
industri
dilaksanakan
melalui
beberapa
kegiatan
yang
mendorong pengembangan industri kecil menengah dan pengembangan sentra– sentra industri potensial. Diantara kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan perijinan industri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha Industri dan Retribusinya. Penerbitan perijinan industri Tahun 2013 sebagai berikut:
II - 103
Tabel 2.83. Penerbitan Perijinan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013 No.
Jenis Perijinan
2011
2012
2013
1.
Ijin Usaha Industri (IUI)
4 buah
2 buah
4 buah
2.
Tanda Daftar Industri
80 buah
90 buah
140 buah
Sumber data: Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Kulon Progo, 2013
1.1.4.8. Lembaga Keuangan Pada Tahun 2013 lembaga perbankan yang beroperasi di Kabupaten Kulon Progo antara lain terdiri dari kantor cabang PT Bank BNI 1 unit, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah dengan 3 kantor cabang pembantu dan 5 unit kantor kas unit, danBank BRI dengan 18 kantor unit di kecamatan serta BPR Bank Pasar dengan 3 unit Kantor Kas Pembantu serta 2 unit BPR Swasta yaitu Nusamba di Temon dan Shinta di Kecamatan Pengasih. Di setiap kecamatan juga terdapat BUKP dan di setiap desa berdiri Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 1.1.4.9. Pariwisata Kunjungan wisata pada tahun 2013 mencapai 416.498 orang bertambah 31.553 orang atau meningkat 5,16% dibandingkan tahun 2012. Pendapatan retribusi pariwisata tahun 2013 mencapai Rp.1.612.161.500,-atau meningkat sebesar 10,35% dibandingkan tahun 2012. Tabel 2.84. Perkembangan Wisatawan pada Obyek Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2013 No.
Obyek Wisata
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pantai Glagah Pantai Congot Pantai Trisik Waduk Sermo Goa Kiskendo Puncak Suroloyo Pemandian Alam Clereng Kolam Renang Tanjungsari
7. 8.
Jumlah
Jumlah Pengunjung (orang) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 169.587 198.505 249.856 262.312 278.805 293.981 11.825 32.535 28.191 26.453 37.446 37.821 34.364 16.331 29.277 27.175 23.036 22.472 12.049 29.009 17.920 16.826 20.554 30.643 3.819 5.456 6.738 3.440 6.698 7.060 10.867 10.571 9.499 9.683 10.903 24.521 49.010
18.468
-
-
-
-
-
-
667
-
-
-
375.592 291.521 375.592 291.521 377.442 416.498
Sumber: Dinas Budparpora Kab. Kulon Progo, 2013
II - 104
Tabel 2.85. Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 Pendapatan Retribusi Per Tahun No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obyek Wisata/ Retribusi Pantai Glagah Pantai Trisik Waduk Sermo Pantai Congot Goa Kiskendo Puncak Suroloyo Pemandian Alam Clereng Kolam Renang Tanjungsari Wisma Sermo Parkir di Obyek Wisata/Lain-lain Yang Sah Jumlah
2009
2010
2011
2012
2013
365.060.000 41.134.950 23.671.400 26.862.950 6.282.200 14.416.000 14.850.000
755.220.800 60.523.500 34.541.500 83.080.000 10.729.000 22.675.000 -
942.020.000 65.984.500 41.882.000 95.960.000 15.835.000 24.138.000 -
992.593.000,59.633.000,55.415.000,133.918.000,17.422.00,28.535.00,-
1.162084.000 65.759.000 90.614.000 147.823.000 21.787.500 73.100.000 -
-
2.001.000
-
-
-
28.190.000 3.390.000
19.097.500 -
24.455.000 4.900.000
28.960.000 2.544.000
36.020.000 16.774.000
503.547.100
526.557.600
987.868.300
1.376.919.000
1.612.161.500
Sumber data : Dinas Budparpora Kab. Kulon Progo, 2013
Selain Tujuan wisata yang beretribusi, di Kabupaten Kulon Progo juga mulai dikembangkan wisata non retribusi, satu diantaranya adalah desa wisata. Masingmasing desa wisata memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Desa wisata berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam, seni budaya, dan keunikan kehidupan desa yang alami. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 13 desa wisata. Berikut ini desa wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
Tabel 2.86. Desa Wisata di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 No
Desa Wisata
Kecamatan
1.
Pagerharjo
Samigaluh
2.
Gerbosari
Samigaluh
3.
Banjarasri
Kedekatan dengan Obyek Wisata Nglinggo, Candi Borobodur
Puncak Suroloyo, Candi Borobudur Kalibawang Monumen Nasution, Monumen Markas Besar Komando Djawa
Keterangan Treking, menyadap nira aren, Lengger Tapeng, petilasan Linggo Manik, Gagak Roban, Dalem Tunu, Buto Sinjang Ritual, adventure, agro teh, treking, kesenian Bangilun. Wisata sejarah, ritual,Makam Pangeran Aris Langu, Petilasan Demang Abang, Narang Nanggolo.
II - 105
Kedekatan dengan Obyek Wisata
Keterangan
No
Desa Wisata
Kecamatan
4.
Banjaroya
Kalibawang Lourdess Sendangsono, Ancol
Ritual, ziarah, Makam Kyai Krapyak, Makam Pengikut P. Diponegoro, Kesenian Strek.
5.
Pendoworejo
Girimulyo
Bendung Khayangan
Sanggar Batik Bodronoyo
6. 7.
Jatimulyo Sendangsari
Girimulyo Pengasih
Goa Kiskendo-Sumitro Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ), Clereng
Penelusuran Goa, agro salak Makam Kyai Paku Jati, Menoreh Green Land.
8.
Glagah
Temon
Pantai Glagah
Kehidupan pedesaan pantai, Situs Kadipaten Sidorejo, Pesanggrahan Pakualaman.
9.
Hargomulyo
Kokap
Waduk Sermo, Makam Girigondo, Wisata Alam Kalibiru
Sendang Pengilon, Minuman Khas Gula Semut
10. Sidorejo
Lendah
Pantai Trisik
Bendungan Sapon, budaya
11. Kalibiru
Kokap
Waduk Sermo
12. Sermo Hargowilis 13. Purwoharjo
Kokap
Waduk sermo
Samigaluh
Sriti
Hutan Wisata Kalibiru, alam perbukitan Menoreh, outbond Waduk Sermo, Alam Perbukitan Menoreh Latar belakang Sejarah Diponegoro, budaya
Sumber data : Dinas Budparpora Kab. Kulon Progo, 2013
Beberapa desa wisata sudah dapat menangkap peluang pasar wisatawan minat khusus (special interest). Khususnya paket wisata minat khusus “Blusukan ke Desa Towielfiets” pada tahun 2012 diminati 726 wisatawan mancanegara. Jumlah pengunjung desa wisata dan wisata desa pada tahun 2012 sebanyak 208.332 orang menjadi 220.273 orang pada tahun 2013. Selain itu Pokdarwis Sermo meraih penghargaan dalam Lomba Pokdarwis se-DIY Tingkat II dari Dinas Pariwisata DIY. Desa Wisata Kalibiru Kokap meraih penghargaan dalam Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat I dari Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 19 November 2013.
1.1.4.10. Penanaman Modal/Investasi Pembangunan investasi di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program peningkatan potensi, sumberdaya sarana dan prasarana investasi, program peningkatan pelayanan dan fasilitasi investasi, program peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal serta program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dilaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan dunia usaha,. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha dilaksanakan melalui temu usaha antara pemerintah dengan dunia usaha
II - 106
dengan audien 70 peserta, terdiri dari PMA/PMDN, UMKM, Perbankan dan Instransi terkait dengan tujuan terwujudnya konsep perencanaan, pengembangan dan kemitraan di bidang penanaman modal serta terjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha. Peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maka dilakukan monitoring terhadap perusahaan baik PMA maupun PMDN. Dari hasil monitoring diperoleh laporan realisasi pelaksanaan penanaman modal serta dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, perkembangan kegiatan investasi dan tersusunnya laporan realisasi penanaman modal. Penyelenggaraan pameran dan promosi potensi investasi dilaksanakan dengan pameran investasi dan produk unggulan daerah pada event Pekan Raya Jakarta 2013, AITIS APKASI Expo di Jakarta dan Batam Investrade Expo 2013 serta partisipasi bersama BKPM dalam event Gelar Potensi Investasi Daerah di Bali. Tujuan pameran investasi adalah mempromosikan potensi sumber daya daerah dan produk unggulan Kulon Progo kepada calon investor di tingkat nasional maupun internasional. Potensi yang dipromosikan diprioritaskan pada realisasi Mega Proyek Kabupaten Kulon Progo dengan potensi investasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, Pasir Besi, Kawasan Industri, dan Bandara Internasional. Dengan Pameran Investasi diharapkan akan meningkatkan citra Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tujuan investasi yang kondusif dan berdaya saing. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal regional untuk tahun 2013 dilaksanakan di Lampung, konsolidasi nasional yang difasilitasi BKPM pusat dengan bahasan konsolidasi dan sinkronisasi program khususnya implementasi aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronoik (SPIPISE), dimana sejak Agustus 2013 Kabupaten Kulon Progo telah mendapat hak akses dari BKPM Pusat. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data dan sistem informasi penanaman modal dengan pengumpulan dan pengolahan data potensi sumber daya daerah, sarana prasarana, infrastruktur serta menginventarisasi lahan untuk investasi, sehingga tersusun menjadi sebuah informasi peluang investasi yang feasible dan marketable mengenai potensi dan peluang investasi di Kulon Progo, berupa penyediaan materi promosi berupa leaflet sejumlah 3.000 lembar dan buku potensi investasi sejumlah 600 buku. Dalam upaya meningkatkan iklim investasi juga dilakukan dukungan kebijakan Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan penanaman modal. Program peningkatan potensi, sumberdaya sarana dan prasarana investasi direalisasikan dengan kegiatan sosialiasi kepada masyarakat mengenai program kebijakan pemerintah daerah terkait dengan rencana pembangunan bidang penanaman modal serta menginventarisasi sarana dan prasarana investasi dan pemanfaatan lahan untuk investasi, meliputi 4 kecamatan dengan peserta 200 orang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan kemajuan investasi yang terakit dengan penyediaan sarana prasarana investasi. Program peningkatan
II - 107
pelayanan dan fasilitasi investasi direalisasikan melalui penyelenggaraan fasilitasi investasi dan promosi potensi investasi dilaksanakan koordinasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha sehingga berdampak pada peningkatan investasi daerah. Program peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan dari tahap sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan, dalam upaya pelayanan perizinan bidang usaha pada tiap sektor dilakukan koordinasi lintas SKPD pembina, sedangkan proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan SIM Perizinan. Program intensifikasi penangan pengaduan masyarakat dilakukan dalam upaya kontrol masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah taupun upaya advokasi terhadap Standart Pelayan Publik dan Standart Operasional Prosedur pelayanan perizinan. Realisasi Investasi khusus industri formal (yang memiliki ijin usaha); Realisasi PMA/PMDN fasilitas pada tahun 2013sebesar Rp. 144.815.699.984,-(?)meningkat menjadiRp. 363.137.965.049,-pada tahun 2013 atau naik150,76 %.Sedangkan realisasi PMDN non fasilitas pada tahun 2012 Rp.286.901.083.679,-meningkat menjadi Rp. 620,225,210,200,- pada tahun 2013, atau naik116,18%. Tabel 2.87. Realisasi PMA/PMDN (yang memiliki izin usaha) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013
No 1.
Perusahaan
Realisasi 2011
Realisasi 2012
Realisasi 2013
(Rp)
(Rp)
(Rp)
PMA a. PT. Sung Chang Indonesia
21.136.400.000,-
20.919.400.000,-
b. PT. JMI
83.145.750.000,-
103.145.750.000,-
2.
3.
193,145,750,000 13,696,000,000
c. PT. Epotech Indonesia Jumlah
20,919,400,000
104.282.150.000,-
124.065.150.000,-
a. PT. Pagilaran
5.825.000.000,-
5.825.000.000,-
b. PT. Kurnia Bumi Pertiwi
6.200.000.000,-
6.200.000.000,-
c. PT. Aneka Sinendo d. CV. KHS
7.563.850.570,-
8.725.549.984,-
227,761,150,000
PMDN (Fasilitas) 5,825,000,000 7,200,000,000 9,725,549,984 77,933,258,715
e. PT. Lestari Pelita Graha
11,794,916,485
f. PT. Putra Patria Adikarsa g. PT. OSCO
15,398,089,865 7,500,000,000
Jumlah PMDN (Izin Usaha Non Fasilitas)
19.588.850.570,213.084.501.104,-
19.588.850.570,286.901.033.679,-
135,376,815,049 620,225,210,200
Total Investasi
336.955.501.674,-
430.555.033.249,-
983,363,175,249
Sumber data: Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Kulon Progo, 2013
II - 108
Peningkatan investasi sebesar Rp. 94.761.231.989,-, belum mencapai target RPJMD sebesar Rp.114.207.000.000,- atau tercapai 82,97%. Selanjutnya secara rinci keseluruhan nilai investasi di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan sektoral tahun 2013 sebesar Rp. 3.236.109.204.810,-sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.88. Nilai Investasi per Sektor / Sub Sektor Kabupaten Kulon ProgoTahun 2013 No
Sektor
Investasi(Rp.)
Investasi(Rp.)
2012
2013
PRIMER 1 Tanaman Pangan dan Perkebunan 2 Peternakan 3 Kehutanan
605.827.026.658 695.776.136.378 4.217.896.723
4 5
446.603.422.553 134.842.275.131
Perikanan Pertambangan
SEKUNDER 6 Industri Makanan 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Industri Tekstil Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki Industri Kayu Industri Kertas dan Percetakan Industri Kimia dan Farmasi Industri Karet dan Plastik Industri Mineral dan Non Logam Industri Logam, Mesin dan Elektronik Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lainnya 17 Industri Lainnya TERSIER 18 Listrik, Gas dan Air 19 Konstruksi 20 Perdagangan & Reparasi 21 Hotel dan Restoran 22 Transportasi, Gudang & Komunikasi Perumahan, Kawasan Industri dan 23 Perkantoran 24 Jasa Lainnya
35.968.649.861 1.065.205.810 2.398.000.000 2.035.388.058 1.165.365.171 15.375.787.282 46.372.745.031 2.959.830.917 171.648.309
609,742,962,603 1,695,296,401,878 6,094,244,296 602,077,048,853 323,717,477,829 104,104,383,645 1,527,828,348 7,193,820,000 4,023,495,976 1,553,286,141 48,839,440,282 49,240,745,031 94,617,938,632 171,648,309
16
Jumlah
42.633.934.000
87,737,661,258
37.279.754.884 157.036.720.149 338.128.994.450 5.828.512.450 33.235.498.763
71,248,623,831 203,433,198,581 531,659,034,294 47,160,364,450 49,933,495,472 27,025,355,046
26.300.355.046 600.886.057.186 3.236.109.204.810
1,199,166,465,804 5,765,629,920,559
Sumber data: Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Kulon Progo, 2013
II - 109
1.1.4.11. Energi Sumber Daya Mineral Pembangunan diimplementasikan
pada
sektor
melalui
energi
program
sumber
daya
pengembangan
mineral
(ESDM)
pengelolaan
usaha
pertambangan yang bertumpu pada prinsip konservasi, program pembinaan dan pengembangan
bidang
ketenagalistrikan,
program
pengembangan
bidang
pertambangan dan energi serta air tanah, program diversifikasi, intensifikasi, dan konservasi energi, program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Hasil pembangunan melalui ketiga program tersebut telah memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap kinerja dan berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah dan PDRB Kabupaten Kulon Progo. Beberapa hasil yang telah dicapai antara lain :
a) Terlaksananya pelayanan perijinan Bidang Pertambangan dengan hasil sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini: Tabel 2.89. Jenis Pelayanan Perijinan Pertambangan Tahun Anggaran 2013 No.
Jenis Pelayanan Perijinan
Jumlah
1.
Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam
0 buah
2.
Penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Logam
0 buah
3.
Penerbitan IUP Operasi Produksi Batuan (Rekomtek)
5 buah
4.
Penerbitan IUP Pengolahan – Pemurnian (Rekomtek)
3 buah
5.
Penerbitan dan Perpanjangan IUP OP Batuan Perorangan/Kelompok
43 buah
(Rekomtek) Jumlah
51 buah
Sumber : Dinas Perindag ESDM Kabupaten Kulon Progo, 2013
b)
Kontribusi pelayanan perijinan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan/Pajak Daerah, seperti tertuang dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.90. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan/ Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2013 No. 1.
2.
Jenis Pendapatan Iuran Tetap
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Jumlah
Ke Kas Negara
Ke Kas Daerah
Rp. 33.487.920,-+
Rp.21.432.269,- +
US $ 11.952
US$ 7.649,-
-
Rp.376.589.500,-
Rp. 33.487.920 +
Rp.346.929.269 +
US$ 11.952,-
US$ 7.649,-
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Kab. Kulon Progo 2013
II - 110
1.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD
II - 111
