Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia yang merupakan Provinsi termuda yang berdiri berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2012. Daerah Kalimantan Utara terdiri dari Empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan beribukota di Tanjung Selor, Kabupaten Malinau beribukota di Malinau, Kabupaten Nunukan beribukota di Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung beribukota di Tideng Pale serta Kota Tarakan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara 75.467,70 Km2, terletak antara 114°35'22" dan 118°03'00" Bujur Timur, dan antara 1°21'36" dan 4°24'55" Lintang Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia, yakni Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Laut Sulawesi di sebelah timur, Kalimantan Timur di sebelah selatan, dan Malaysia di sebelah barat. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia baik wilayah darat dan laut yang juga merupakan Alur Laut kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi strategis sebagai pendukung perekonomian wilayah. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Kota

Ibukota

Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Tarakan Kalimantan Utara

Tanjung Selor Malinau Nunukan Tideng Pale Tarakan 75.467,70

Luas Daratan (Km2) 13.925,72 42.620,70 13.841,90 4.828,58 250,80 50

Jumlah Kecamatan 10 15 16 5 4 479

Jumlah Desa 81 109 240 29 20

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2015 dan kaltara.bps.go.id, diakses pada Maret 2016 II-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Berdasarkan informasi di atas, diketahui bahwa Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara, yakni mencapai 56% dari total luasan, sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Tarakan karena persentasenya tidak mencapai angka 1% dari total luasan Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara selain berupa pegunungan adalah juga merupakan daerah kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3597 m2. Pulau-pulau terbesar diantaranya yaitu Pulau Tarakan (249 m 2), Pulau Sebatik (245 m2), Pulau Nunukan (233 m2), Pulau Tanah Merah (352 m2). Sementara, panjang garis pantai provinsi ini adalah 3.955 Km, 908 Km (23%) merupakan garis pantai daratan, dan 3.047 Km (77%) merupakan garis pantai kepulauan. Secara lebih jelas, persentase luas daratan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada diagram dan Peta Cakupan Wilayah di bawah ini: Gambar 2. 1 Persentase Luas Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 6.40%

0.33% 18.45%

18.34%

Bulungan Malinau Nunukan

56.48%

Tana Tidung

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Iklim di Provinsi Kalimantan Utara beriklim Tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April, namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Utara kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali ataupun sebaliknya.Selain itu karen II-2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Utara juga dipengaruhi oleh angin Muson Barat Nopember-April dan Angin Muson Timur Mei-Oktober. Gambar 2. 2 Peta Administratif Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Bappeda Kalimantan Utara

Secara umum Provinsi Kalimantan Utara beriklim panas dangan suhu pada tahun 2013 berkisar antara 23,9°C di Tanjung Selor pada bulan Februari sampai 33,9°C pada bulan September. Rata-rata suhu terendah adalah 24,1°C di Tanjung Selor dan tertinggi 32,8°C terjadi di Tanjung Selor. Pada

beberapa

stasiun

pengamat

memantau

kondisi

angin

di

Kalimantan Utara pada tahun 2013, pengamatan menunjukan bahwa kecepatan angin antara 3 sampai 5 knot. Kecepatan tertinggi adalah 5 knot terjadi di Tanjung Selor dan Tarakan, sementara yang terendah adalah 3 knot di Nunukan. Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat II-3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jika dilihat secara umum, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2010 sampai 2014 selalu mengalami peningkatan. Rincian jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang terbagi kedalam penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2000-2014 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014 Laki-laki (jiwa) 278395 290839 303278 316057 328602 Perempuan (jiwa) 245752 256538 267626 278925 289605 Total (jiwa) 524147 547377 570904 594982 618207 Pertumbuhan (%) 3,09 4,43 4,30 4,22 3,90 Pola persebaran penduduk Kalimantan Utara menurut luas wilayah sangat

timpang.

Sehingga

menyebabkan

terjadinya

perbedaan

tingkat

kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah, terutama antara kabupaten dengan kota. Tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Utara adalah 8,82 jiwa/km2. Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk Kabupaten / Kota Tahun 2012-2014 Luas Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Wilayah 2010 2011 2012 2013 (Km2) Bulungan 13181,92 9 9 9 12 Malinau 40088,41 2 2 2 2 Nunukan 14247,5 10 11 11 11 Tana Tidung 4828,58 5 5 4 4 Tarakan 250,8 777 808 840 872 Kalimantan Utara 72597,21 7 8 8 8

2014 12 2 12 4 906 9

II-4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel di atas menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara, terutama antar kabupaten dengan kota. Kepadatan penduduk di Kota Tarakan mencapai ratusan jiwa/km 2 akan tetapi berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yang memiliki kepadatan hanya 1-12 jiwa/km2. Kota Tarakan merupakan daerah paling padat dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu dengan kepadatan 906 jiwa/km 2 sampai tahun 2014. Sedangkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Malinau, yakni hanya 2 jiwa/km2.

2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2013 sebesar 4,56 persen dengan migas dan non migas sebesar 6,20 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,41 persen dengan migas dan non migas 10,71 persen, maka pada tahun 2013, laju pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas mengalami penurunan. Hampir semua sektor ekonomi di Kalimantan Utara

pada

Tahun

2013

mengalami

percepatan

pertumbuhan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya sektor industri pengolahan yang mengalamai perlambatan. PDRB dengan migas menunjukan bahwa sektor ekonomi yang sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kalimantan Utara adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (10,94 Persen), Perdagangan, Hotel & Restoran (10,01 persen), Jasa-jasa (9,71 Persen), serta sektor Bangunan (8,42 Persen). Struktur PDRB non migas didominasi oleh empat sektor yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (1094 Persen), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (10,01 Persen), sektor Jasajasa (9,71 persen), serta sektor Industri Pengolahan (4,86 Persen). PDRB Kalimantan Utara menurut penggunaan pada tahun 2013, masih didominasi oleh komponen ekspor impor dengan kontribusi 50,14 persen (net ekspor). Disusul pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 21,17 persen dan pengeluaran untuk komsumsi II-5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 rumahtangga yaitu 19,44 persen. Sedangkan pertumbuhan untuk semua komponen tahun 2013 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya kecuali pada penggunaan perubahan inventori dan ekspor-impor. PDRB dengan migas menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2013 terbesar ada di Kota Tarakan dengan nilai PDRB sebesar 10,00 triliun Rupiah disusul Kabupaten Nunukan dengan nilai 5,82 triliun Rupiah, dan Kabupaten Bulungan dengan nilai 3,23 triliun Rupiah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut Kabupaten/Kota pda tahun 2012 ada di Kabupaten Malinau sebesar 11,18 persen.

Gambar 2. 3 PDRB dari Tahun 2010 s.d 2014 Berdasarkan ADHK Tahun Dasar 2010 Provinsi Kalimantan Utara 50.0

47.6

45.0

44.1

40.0 35.0

40.7

37.8

34.9

30.0 Triliun 25.0 Rp 20.0 15.0 10.0 5.0 2010

2011

2012

2013

2014

Tahun

Sumber: Hasil Olahan, 2016 Sektor perekonomian yang paling dominan dan menunjang perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Utara masih dipegang oleh sektor primer yaitu sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki peranan sebesar 30,33% pada tahun 2010. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB terus meningkat mencapai 33,68 % di tahun 2013. Meski mengalami penurunan sampai 31,53% di tahun 2014, sektor ini tetap menjadi sektor yang berkontribusi paling

besar

selama

lima

tahun

berturut-turut.

Sektor

primer

penyumbang terbesar selain pertambangan dan penggalian adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17,02% di tahun 2014. Sektor pertanian kemudian disusul oleh sektor sekunder, yaitu II-6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sektor konstruksi. Sektor sekunder ini terus tumbuh dari 11,68% di tahun 2010 dan mencapai 11,91% pada tahun 2014, yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor perdagangan 9,95% di tahun 2014 dan industri pengolahan sebesar 9,31% pada tahun yang sama. Tabel 2. 4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Provinsi Kalimantan Utara 2010 No 1

2 3 4 5

6 7

8 9

10 11 12 13 14

15 16

17

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PDRB

Hb %

2011

2012

Hk %

Hb %

Hk %

17,86

17,86

16,7 2

30,33

30,33

10,23

2013

2014

Hb %

Hk %

Hb %

Hk %

Hb %

Hk %

17,65

16,52

16,52

16,23

16,23

17,02

17,02

33,9 2

30,25

33,25

33,25

33,68

33,68

31,53

31,53

10,23

9,8

9,95

9,42

9,42

9,21

9,21

9,31

9,31

0,05

0,05

0,04

0,05

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,07

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

11,68

11,68

10,7 7

11,45

11,66

11,66

11,64

11,64

11,91

11,91

10,7

10,70

10,3 7

10,81

10,11

10,11

9,73

9,73

9,95

9,95

5,43

5,43

5,1

5,62

5,23

5,23

5,53

5,53

5,87

5,87

1,27

1,27

1,23

1,26

1,28

1,28

1,29

1,29

1,31

1,31

2,11

2,11

1,97

2,19

1,99

1,99

2

2

1,95

1,95

1,13

1,13

1,05

1,15

1,11

1,11

1,12

1,12

1,1

1,1

0,91 0,29

0,91 0,29

0,83 0,29

0,96 0,31

0,8 0,29

0,8 0,29

0,82 0,28

0,82 0,28

0,84 0,29

0,84 0,29

5,01

5,01

4,86

5,13

5,11

5,11

5,12

5,12

5,48

5,48

1,61

1,61

1,76

1,81

1,94

1,94

2,07

2,07

2,15

2,15

0,82

0,82

0,76

0,83

0,75

0,75

0,74

0,74

0,74

0,74

0,52 100

0,52 100

0,47 100

0,51 100

0,46 100

0,46 100

0,44 100

0,44 100

0,45 100

0,45 100

Sumber: Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara 2016 dengan hasil olahan B. Inflasi Selama Tahun 2014, provinsi Kalimantan Utara mengalami inflasi sebesar 11,91 % persen, atau tejadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 159,96 pada bulan Desember 2013 menjadi 176,52 pada bulan Desember 2014. Penghitungan angka inflasi Provinsi Kalimantan Utara sudah terwakili oleh Kota Tarakan

II-7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Gambar 2. 4 Laju Inflasi Tahun 2009-2014 di Provinsi Kalimantan Utara 14

11.91

12

10.35

10 7.21

8

%

7.92 6.43

5.99

2011

2012

6 4 2 0 2007

2008

2009

2010

2013

2014

Tahun

Sumber: Hasil Olahan, 2016 C. PDRB Per Kapita PDRB per kapita digunakan untuk menunjukkan nilai PDRB perkepala atau satu orang penduduk. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. PDRB ADHK per kapita Provinsi Kalimantan Utara selama rentang tahun 2010-2014 menjadi bukti nyata pertumbuhan ekonomi per kapita yang positif. Pertumbuhan rata-rata PDRB ADHK per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3,73%.

Tabel 2.5 PDRB ADHK Perkapita Tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kalimantan Utara Uraian

2010

Nilai PDRB (Juta Rp) Jumlah Penduduk (jiwa) PDRB perkapita (Rp/jiwa)

34.918.578

2011

2012

2013

2014

37.829.038

40.768.541

44.087.345

47.683.295

524.147

547.377

570.904

594.982

618.207

66.619.818

69.109.660

71.410.502

74.098.620

77.131.601

Sumber: Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara 2016 dengan hasil olahan Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita. Pada tahun 2010 PDRB per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 66 juta. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 95,5 juta pada tahun 2014 atau meningkat 8,15% dibanding tahun 2013.

II-8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 6 PDRB ADHB Perkapita Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kalimantan Utara

Uraian Nilai PDRB (Juta Rp) Jumlah Penduduk (jiwa) PDRB perkapita (Rp/jiwa)

2010

2011

2012

2013

2014

34.918.578

42.410.932

47.334.832

52.574.854

59.080.463

524.147

547.377

570.904

594.982

618.207

66.619.818

77.480.297

82.912.069

88.363.773

95.567.445

Sumber: Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara, 2016 dengan hasil olahan Gambar 2. 5 PDRB ADHB perkapita 2010-2014 Provinsi Kalimantan Utara 100.0 80.0

Juta Rp

76.9

82.9

88.3

95.5

66.6

60.0 40.0 20.0 0.0 2010

2011

2012

2013

2014

Tahun

D. Indeks Gini /Koefisien Gini Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran

kemerataan

yang

dihitung

dengan

membagi

penduduk

berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

II-9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 7 Koefisien Gini Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Provinsi

20101

20111

20121

Bulungan 0,31 0,34 0,40 Malinau 0,23 0,33 0,35 Nunukan 0,27 0,34 0,35 Tana Tidung 0,26 0,31 0,30 Tarakan 0,19 0,27 0,31 2 Kalimantan Utara 0,33 0,36 Nasional 0,38 0,41 0,41 Sumber: 1) RPJP Kaltara 2) Kaltara Dalam Angka Tahun 2014 dan 2015

20132 0,36 0,33 0,25 0,24 0,33 0,33 0,41

2014 0,302

0,273 0,33 0,41

Koefisien gini Provinsi Kalimantan Utara pada periode tahun 2011-2014 relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,33-0,36. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa koefisien gini Provinsi Kalimantan Utara masih lebih kecil dibanding tingkat nasional. Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kalimantan Utara masih dapat dikatakan lebih baik dibanding rata-rata wilayah lain se-Indonesia.

E. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukr tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada PDRB per kapita dan jumlah penduduk.

Hasil

pengukuran

Indeks

Williamson

kemudian

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: a.

IW <0,4 artinya tingkat ketimpangan rendah.

b.

0,4 < IW< 0,5 artinya tingkat ketimpangan moderat.

c.

IW > 0,5 artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya apabila indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin besar ketimpangan pembangunan ekonomi.

II-10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 8 Indeks Williamson Tahun 2010-2014 Provinsi Kalimantan Utara Indikator PDRB Perkapita

Jumlah Penduduk

Indeks Williamson

Kabupaten /Provinsi Bulungan1 Malinau2 Nunukan3 Tana Tidung4 Tarakan5 Bulungan1 Malinau2 Nunukan3 Tana Tidung4 Tarakan5 Kalimantan Utara Kalimantan Utara6

2010

2011

2012

65.242.285 79.048.416 61.450.168 186.569.464 58.022.536 112663 59555 141927 15202 194800 524147

68.464.033 78.214.964 70.223.000 174.993.430 62.199.107 117019 62580 148822 16356 202600 547.377

0,35

0,3

2013

2014

71.694.894 74.343.814 76.320.500 83.447.507 77.619.221 84.118.275 169.184.885 161.528.529 65.836.664 68.238.746 120600 122985 66845 71501 155680 162711 17079 18985 210700 218800 570904 594982 0,26

76.088.963 88.420.984 93.045.425 159.914.224 71.415.722 126096 74469 170042 20400 227200 618207

0,24

0,23

Sumber: 1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2013, 2014, 2015 3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013, 2014, 2015 4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2012, 2013, 2015 5) Kota Tarakan Dalam Angka 2015 6) Hasil Olahan 2016 Berdasarkan

tabel

di

atas,

Indeks

Williamson

Provinsi

Kalimantan Utara tergolong rendah dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,35 pada tahun 2010 dan berhasil menurun hingga angka 0,23 di tahun 2014. Rendahnya nilai Indeks Williamson menunjukkan bahwa telah terwujudnya

pemerataan pendapatan penduduk atau

rendahnya

ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara.

F. Tingkat Kemiskinan Dari jumlah penduduk miskin, dapat diketahui seberapa banyak penduduk yang telah berada di atas garis kemiskinan. Pada tahun 2007, persentase penduduk di atas garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara mencapai 82,94% dari total penduduk. Angka ini terus mengalami Kenaikan hingga mencapai angka 92,3% di tahun 2013. Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan sedikit menurun di tahun 2014, yakni menjadi 90,6%.

II-11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2007-2014 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun

Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)

Persentase penduduk miskin

20071 77,8 17,06 1 2008 69,66 14,38 20091 66,15 12,97 20101 65,9 12,47 20111 57 10,33 1 2012 56,7 9,7 20132 46,4 7,73 20143 38,5 6,24 Sumber: 1) RPJP Provinsi Kalimantan Utara 2) Kalimantan Utara Dalam Angka 2014, 2015 3) Hasil Olahan 2016

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan3 82,94 85,62 87,03 87,53 89,67 90,3 92,3 93,8

Gambar 2. 6 Persentase Penduduk Di atas Garis Miskin Tahun 2007-2014 Provinsi Kalimantan Utara 96

93.8

94

92.3

92

89.67

90 88

87.53

2009

2010

85.62

% 86 84

87.03

90.3

82.94

82 80 78 76 2007

2008

2011

2012

2013

2014

Sumber: Hasil Olahan, 2016

II-12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 10 Persentase penduduk miskin Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Indikator

Kabupaten/Provinsi

Persentase penduduk miskin

Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Tarakan Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Tarakan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan8

20101 14,58 15,31 12,45 13,89 10,23 85,42 84,69 87,55 86,11 89,77

20111 12,14 12,67 10,38 11,41 8,41 87,86 87,33 89,62 88,59 91,59

20121 11,76 11,68 9,62 9,81 7,95 88,24 88,32 90,38 90,19 92,05

20132 12,04 10,48 9,51 10,21 7,9 87,96 89,52 90,49 89,79 92,1

20142 12,03 10,26 8,69 9,48 7,79 87,97 89,74 91,31 90,52 92,21

Sumber: 1) RPJP Provinsi Kalimantan Utara 2) Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2015 Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2015 Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2015 Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2015 Kota Tarakan Dalam Angka 2015 3) Hasil Olahan 2016 Gambar 2. 7 Persentase Penduduk Di atas Garis Miskin per Kabupaten/Kota Tahun 2007-2014 Provinsi Kalimantan Utara 100

95

90

% 85

80

75 2007 Bulungan

2008

2009

Malinau

2010 Nunukan

2011

2012 Tana Tidung

2013

2014 Tarakan

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Tabel di atas menunjukkan dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di atas garis kemiskinan paling tinggi ada di Kota Tarakan dengan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Bulungan. Dengan kata lain kesejahteraan penduduk saat ini masih dominan di Kota Tarakan dibanding Kabupaten yang lain. II-13

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 G. Angka Kriminalitas yang Tertangani Angka Kriminalitas merupakan variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi terkait dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas yang semakin tinggi dapat juga menjadi indikator bahwa belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keduanya merupakan hubungan yang saling terkait. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Provinsi Kalimantan Utara. Angka tersebut harus ditekan dengan upaya mengaktifkan berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan sosial di masyarakat. Terlebih Kalimantan Utara memiliki kawasan perbatasan yang berpotensi memiliki kerentanan tinggi terhadap kejahatan lintas negara. Berikut adalah angka kriminalitas Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2010 hingga 2015. Tabel 2. 11 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2015 Kabupaten/Kota

2010

2011

20 12

2013

2014

2015

Bulungan

11

13

14

n/a

9

n/a

Malinau

15

18

19

12

n/a

n/a

Nunukan

n/a

14

15

9

8

n/a

Tana Tidung

3

0

0

n/a

n/a

n/a

Tarakan

15

27

21

13

n/a

n/a

Kalimantan Utara

10

18

17

9

4

n/a

Sumber : 1) Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 2) Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 3) Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2011, 2012, 2013 5) Kota Tarakan dalam Angka Tahun 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 6) Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2009, 2013 7) Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2015 Data Kalimantan

di atas merupakan Utara

meliputi

jumlah

kejahatan

kriminalitas di Provinsi konvensional,

kejahatan

transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibnas. Angka-angka yang tertera menunjukkan tindak kriminalitas yang fluktuatif sejak tahun 2007 hingga 2015, pernah menurun drastis pada

II-14

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 tahun 2010 namun meningkat tajam pada tahun 2011, Akan tetapi perbedaan angka kriminal yang cukup tajam dalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan dari data yang diperoleh, Kendati demikian dilihat dari angka mutlak jumlah kriminalitas pada dua tahun terakhir aspek penanganan mengalami penurunan, artinya perlu diwaspadai secara terus menerus. Angka kriminalitas yang tertangani sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu tidak kriminalitas yang terjadi itu sendiri, tindak penanganan kriminal yang terjadi, dan jumlah penduduk. Sebagai upaya tindaklanjut kedepan angka kriminalitas yang tertangani perlu tingkatkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan tindak kriminalitas.

2.1.2.2.

Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi angka harapan hidup dan rata-rata pengeluaran riil per kapita (daya beli). Pencapaian IPM Tahun 2014 sebesar 68,64 poin. Berdasarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia pada suatu negara maka Human Development Report mengelompokkan tingkat keberhasilan pembangunan negara-negara dalam tiga golongan, yaitu : a.

Tingkat pembangunan manusia rendah, adalah negara-negara dengan IPM nya 0 – 49 (kurang dari 50);

b.

Tingkat pembangunan manusia menengah, adalah Negara negara dengan nilai IPM 50 – 80;

c.

Tingkat pembangunan manusia tinggi, adalah negara-negara dengan nilai IPM nya 80 ke atas Sehingga

menjadikan

Provinsi

Kalimantan

Utara

termasuk

kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas (UNDP; nilai IPM 66-80 termasuk kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas). Selama kurun waktu Tahun 2013-2014 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami peningkatan.

II-15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2014 Ka b u pa te n/Ko ta (1)

(2) Nilai (ranking)

Malinau

I PM 2010

2011

2012

2013

2014

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

66,9 (2)

68,15 (2)

68,88 (2)

69,84 (2)

70 (2)

La ju Pe rtu mb u h a n Nilai (ranking)

Bulungan

61,16 (4)

61,92 (4) 1,24

60,33 (5)

La ju Pe rtu mb u h a n Nilai (ranking)

Tarakan

67,63 (3) 1,26

La ju Pe rtu mb u h a n Nilai

Nunukan

66,79 (3)

La ju Pe rtu mb u h a n Nilai (ranking)

Tana Tidung

1,87

60,64 (5) 0,51

70,95 (1)

La ju Pe rtu mb u h a n

71,6 (1) 0,92

Nilai (ranking) KALTARA

La ju Pe rtu mb u h a n

1,07 68,16 (3) 0,78 62,91 (4) 1,6 61,18 (5) 0,89 72,53 (1) 1,3

1,39 68,66 (3) 0,73 63,79 (4) 1,4 62,18 (5) 1,63 73,58 (1) 1,45 67,99 (14)

0,23 69,25 (3) 0,86 64,7 (4) 1,43 63,13 (5) 1,53 74,6 (1) 1,39 68,64 (14) 0,96

Sumber BPS Provinsi Kalimantan Timur

Komponen penyusun untuk menghitung IPM terdiri dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan ratarata pengeluaran riil. Perbandingan komponen penyusun IPM antar kabupaten/kota menunjukkan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil tertinggi terjadi di Kota Tarakan. 1)

Angka Usia Harapan Hidup Salah satu komponen penting pembentuk IPM dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan indikator di bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi baru lahir akan mencapai usia harapan hidup tertentu. Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Utara setiap tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2010, angka harapan hidup di Kalimantan Utara sebesar 71,39 tahun dan pada tahun 2014 meningkat hingga mencapai angka 72,12 tahun yang berarti bayi baru lahir pada tahun 2014 akan memiliki peluang hidup hingga usia 71-72 tahun.

II-16

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 13 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2014 Angka Harapan Hidup

Kabupaten /Kota

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Malinau

70,17

70,40

70,63

70,82

70,93

Bulungan

71,45

71,64

71,84

72,02

72,11

Tana Tidung

70,03

70,26

70,47

70,68

70,80

Nunukan

70,08

70,30

70,53

70,74

70,82

Tarakan

72,77

73,00

73,23

73,41

73,50

KALTARA

71,39

71,60

71,82

72,02

72,12

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2)

Rata-rata Lama Sekolah Beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial adalah indikator di bidang pendidikan. Faktor pendidikan merupakan kunci peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Utara. Terkait dengan IPM, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Tabel 2. 14 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2014 Rata-Rata Lama Sekolah

Kabupaten/ Kota

2010

2011

2012

2013

2014

Malinau

7,13

7,43

7,75

8,27

8,27

Bulungan

7,64

7,65

7,88

7,90

8,27

Tana Tidung 7,13 7,37 7,62 Nunukan 6,83 6,92 7,01 Tarakan 8,99 9,06 9,16 KALTARA Sumber BPS Provinsi Kalimantan Timur

7,79 7,07 9,28 8,10

7,84 7,21 9,90 8,35

II-17

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 3)

Harapan Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara yang hanya mencapai 8.35 pada tahun 2014 dinilai masih cukup jauh dari sasaran rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun nasional 20191 yang sebesar 8,8 tahun. Provinsi Kalimantan Utara secara umum perlu mengejar ketertinggalan untuk mencapai target tersebut. Hal ini dapat diusahakan dengan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung. Berikut ini merupakan grafik angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara. Tabel 2. 15 Angka Usia Harapan Lama Sekolah Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2014 Kabupaten/ Kota (1) Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan Tarakan

Harapan Lama Sekolah 2010

2011

2012

2013

2014

(2) 12,39 11,67 10,84 11,25 11,78

(3) 13,08 12,33 11,07 11,30 12,17

(4) 13,12 12,44 11,30 11,58 12,57

(5) 13,17 12,48 11,54 11,86 13,28

(6) 13,22 12,53 12,14 12,39 13,39

12,30

12,52

Kalimantan Utara Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

4)

Pengeluaran Per Kapita Dari tahun 2008-2014, diketahui bahwa pengeluaran per kapita di Provinsi Kalimantan Utara mengalami perkembangan positif. Dalam sebulan pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah sebesar 837 ribu rupiah. Angka ini meningkat menjadi 1 juta rupiah di tahun 2014 atau mengalami peningkatan 20% dari tahun sebelumnya. Di tingkat kabupaten/kota, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Bulungan mencapai 600 ribu rupiah per kapita per bulan. Sedangkan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung telah mencapai kurang lebih satu juta rupiah. Kenaikan angka pengeluaran rumah tangga per kapita dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas kebutuhan dan inflasi. Jenis kebutuhan per kapita yang semakin kompleks dapat langsung mempengaruhi kenaikan pengeluaran. Di

1

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 II-18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 samping itu, inflasi tinggi yang merupakan dampak dari kenaikan harga barang-barang juga menjadi penyebab semakin tingginya angka pengeluaran rumah tangga per kapita. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi, laju inflase mestinya lebih rendah dibandingkan besar pengeluaran konsumsi.

B. Angka Kematian Bayi Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000 kelahiran hidup. Tabel 2. 16 Angka Kematian Bayi tahun 2010-2015 Provinsi Kalimantan Utara Uraian Jumlah kematian bayi Jumlah bayi lahir hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka Kelangsungan Hidup Bayi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

146

154

191

146

236

154

11400

12547

11347

n/a

12298

11848

12,8

12,3

16,8

n/a

19,2

13,00

987,19

987,73

983,17

n/a

980,81

987,00

Sumber: 1) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012 2) Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2008-2012 3) Kabupaten Malinau dalam angka 2008-2011; Profil Kesehatan Malinau 2012-2013 4) Renstra Dinkes Tarakan 2008-2009; Profil Kesehatan Tarakan 20102012 5) IPM Kabupaten Tana Tidung 2009-2010; Profil Kesehatan Tana Tidung 2012-2013 6) Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2014 7) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2016

II-19

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Berdasarkan tabel Tabel 2.15, AKB di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun Pada tahun 2010 dan 2011, meskipun jumlah bayi meninggal bertambah banyak, AKB sempat mengalami penurunan sedikit menjadi 12,8 dan turun lagi menjadi 12,3 di tahun 2011 karena peningkatan jumlah kelahiran hidup yang cukup tinggi. Kemudian AKB di tahun 2012 naik cukup signifikan menjadi 16,8 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2014 AKB naik kembali hingga 19,2 per 1.000 kelahiran hidup dan AKHB sebesar 981. Jumlah kematian di tahun 2014 ini (236 kasus) adalah yang terbanyak sejak 7 tahun terakhir, begitupula AKB di tahun ini juga yang tertinggi dan AKHB terendah sejak 2008. Tabel 2. 17 Angka Kelangsungan Hidup Bayi menurut Kabupaten Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara Jumlah Angka Jumlah Bayi Kematian Bayi Kabupaten Kematian AKHB Lahir per 1000 Bayi Hidup kelahiran hidup Bulungan 45 2580 17,4 982,6 Malinau 12 1234 9,7 990,3 Nunukan 32 3747 8,5 991,5 Tana Tidung 1 400 2,5 997,5 Kota Tarakan 64 3887 16,5 983,5 Jumlah 154 11848 13,0 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2016

987,0

Data per kabupaten di tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.16. Kondisi terkini di Provinsi Kalimantan Utara untuk urusan kematian bayi mengalami perbaikan. Jumlah kematian bayi pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 154 kasus sehingga angka kematian bayi turun menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup. Dari kelima kabupaten/kota, jumlah kematian dan kelahiran hidup terbanyak berada di Kota Tarakan, namun AKB tertinggi berada di Kabupaten Bulungan karena jumlah kematian tidak jauh beda dengan Kota Tarakan dengan jumlah kelahiran hidup jauh lebih rendah dari Tarakan sehingga angka kematiannya menjadi tinggi. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung tahun 2012 -2014. Kematian di kabupaten ini tidaklah lebih dari 20 kasus namun karena jumlah kelahiran hidup sangat kecil menyebabkan AKB menjadi tinggi sekali hingga mencapai 45 di tahun 2014 (Gambar 2.8).

II-20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Angka Kematian Bayi

Gambar 2. 8 Grafik Angka Kematian Bayi Tahun 2007-2015 Provinsi Kalimantan Utara 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

34

32

2007

2008

19.2

16.8

13.5

12.8

2009

2010

13.0

12.3

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun Bulungan

Malinau

Nunukan

Tana Tidung

Tarakan

KALTARA

INDONESIA

Target MDG's 2015

Sumber: Hasil Analisis 2016 Secara umum, angka kematian bayi dari tahun 2008-2015 berada di bawah batas yang ditetapkan MDG’s untuk tahun 2015. Semua kabupaten/kota pada tahun ini berada di bawah batas MDG’s. Upayaupaya untuk mempertahankan keadaan ini harus terus dilakukan dan dipantau. Program-program yang secara aktif harus digalakkan untuk menekan angka ini adalah program-program seperti imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada bayi dan anak-anak, program promosi gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak, termasuk program 1000 hari pertama kelahiran yang menekankan perhatian pada bayi mulai dari kandungan hingga berusia 2 tahun.

C. Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

II-21

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Angka usia harapan hidup di Provinsi Kalimantan Utara dari 20102013 mengalami tren yang meningkat secara terus-menerus. Tabel dimulai dari tahun 2010 dengan usia harapan hidup sebesar 71,4 tahun hingga menjadi 71,8 di tahun 2013. Berdasarkan Gambar 2.9. terlihat bahwa Angka usia harapan hidup di Kalimantan Utara lebih tinggi bila dibandingkan angka Nasional. Target RPJMN tahun 2010-2014 adalah meningkatkan usia harapan hidup hingga 72 tahun di tahun 2014. Gambar 2. 9 Grafik Angka Usia Tahun 2007-2015 Provinsi Kalimantan Utara 73 72

Usia (tahun)

71 70 69 68 67 66 2006

2007

2008

2009

KALTIM

2010 Indonesia

2011

2012

2013

2014

KALTARA

Sumber: Hasil Analisis 2016 Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itulah untuk meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan halhal seperti penanganan terhadap kehamilan yang beresiko, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, jumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan, hingga latar belakang pendidikan masyarakat.

D. Persentase Balita Gizi Buruk Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score < -3 SD dan atau dengan tandatanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Presentase Balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama.

II-22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Berdasarkan WHO (1999), ada 4 kategori untuk suatu wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang yaitu rendah (<10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29), dan sangat tinggi (30%). Di Provinsi Kalimantan Utara, persentase balita gizi buruk mengalami naik turun sejak 2011, namun persentase balita gizi buruk tersebut tidak pernah melebihi angka 1%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,80% yang berarti ada 493 balita gizi buruk dibandingkan dengan 61.493 jumlah balita seluruhnya. Tabel 2. 18 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011-2015 Provinsi Kalimantan Utara Uraian 2011 2012 2013 2014 Jumlah Balita Gizi Buruk 174 493 n/a 146 Jumlah Balita 70255 61493 n/a 68069 Prsentase Balita Gizi 0,25 0,80 n/a 0,21 Buruk (%)

2015 249 n/a n/a

Pada tahun 2015, jumlah balita gizi buruk meningkat drastis menjadi 249 balita. Kasus terbesar, lebih dari 50%, disumbang oleh Kabupaten Bulungan. Perbedaan jumlah ini cukup drastis jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di tahun tersebut yang hanya berjumlah puluhan balita saja. Bila dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan oleh WHO (1999), persentase balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Utara tergolong rendah. Tabel 2. 19 Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara Persentase Jumlah Balita Jumlah Kabupaten / Kota Balita Gizi Gizi Buruk Balita Buruk (%) Bulungan 160 n/a n/a Malinau 10 n/a n/a Nunukan 27 n/a n/a Tana Tidung 16 n/a n/a Tarakan 36 23174 0,2 Jumlah 249 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2016 Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu tersebut. Status gizi seorang ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Apabila janin yang dilahirkan bermasalah maka akan menimbulkan permasalahan kesehatan pada bayi tersebut di kemudian hari dan jika tidak ditangani akan berdampak pada pertumbuhan selanjutnya. Masalah ini hanya akan menjadi lingkaran setan jika tidak segera diputus rantainya. II-23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 2.1.3.

Aspek Kesejahteraaan Masyarakat

2.1.3.1.

Fokus Layanan Urusan Wajib

a.

Pendidikan

1.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sekolah pendidikan dalam kondisi bangunan baik dihitung berdasarkan persentase jumlah kelas kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas yang ada. Kondisi ruang kelas yang baik pastinya akan mendukung dan menciptakan situasi belajar yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Berikut adalah data persentase sekolah dengan kondisi bangunan yang baik di Provinsi Kalimantan Utara. Tabel 2. 20 Perkembangan Sekolah dengan Kondisi Baik Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten 2012 2013 2014 2015 /Kota 1. Jumlah sekolah Bulungan na na na na pendidikan Malinau na na na na SMA/SMK/MA Nunukan na na na na kondisi Tana Tidung na na na 2 bangunan baik Tarakan 15 15 15 15 Prov. Kalimantan na na na na Timur Prov. Kalimantan na na na na Utara 2. Jumlah seluruh Bulungan na na na na sekolah Malinau na na na na SMA/SMK/MA Nunukan na na na na kondisi Tana Tidung na na na 3 bangunan baik Tarakan 18 18 19 19 Prov. Kalimantan na na na na Timur Prov. Kalimantan na na na na Utara 3. Persentase Bulungan na na na na sekolah Malinau na na na na pendidikan Nunukan 78.64 na na na SMA/SMK/MA Tana Tidung na na na 66.67 kondisi Tarakan 87.67 83.33 78.95 78.95 bangunan baik Prov. Kalimantan na na na na Timur Prov. Kalimantan na na na na Utara Sumber: 1) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20052025 2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 2016

No.

Uraian

II-24

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Catatan: Data Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara. Persentase sekolah dengan bangunan baik secara umum belum terdata dengan baik. Gambaran umum kondisi sekolah di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dari data Kabupaten Nunukan tahun 2012 yang hanya memiliki 78,64% sekolah yang kondisi bangunannya baik. Sedangkan pada tahun 2015 diketahui bahwa hanya 66.67% sekolah di Kabupaten Tana Tidung dan 78,95% sekolah di Kabupaten Tarakan yang kondisi bangunannya baik. 2. SDM Tenaga Kependidikan Rasio guru dan murid tingkat SMA adalah merupakan perbandingan jumlah guru dibanding jumlah murid untuk jenjang pendidikan SMA sederajat. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru) dan digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut adalah data rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012 sampai dengan 2015. Tabel 2. 21 Perkembangan Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 s.d 2014 Provinsi Kalimantan Utara No Uraian Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 . 1. Jumlah Bulungan 4955 5568 5326 n/a guru Guru Malinau 2806 3376 3277 n/a SMA/SMK/ Nunukan 5903 6515 6638 n/a MA Tana Tidung 665 871 768 n/a Tarakan 7033 7755 7884 n/a Kalimantan Timur n/a n/a n/a n/a Kalimantan Utara n/a n/a n/a n/a 2. Jumlah Bulungan 466 500 463 n/a Murid Malinau 388 339 186 n/a SMA/SMK/ Nunukan 432 416 622 n/a MA Tana Tidung 88 87 83 n/a Tarakan 666 652 679 n/a Kalimantan Timur n/a n/a n/a n/a Kalimantan Utara n/a n/a n/a n/a 3. Rasio Bulungan 10.633 11.136 11.5 n/a Guru/Murid Malinau 7.23 9.96 17.62 n/a SMA/SMK/ Nunukan 11.25 14.75 18.5 n/a MA Tana Tidung 7.56 10.01 9.25 10.49 Tarakan 10.56 11.89 11.61 11 Kalimantan Timur 8.42 n/a n/a n/a Kalimantan Utara n/a 10.4 n/a n/a Sumber: 1) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20052025 II-25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 2) Publikasi IPM Kaltara 2014 3) Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2015 4) Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2015 5) Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2015 6) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2015 7) Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2015 8) Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara 2016 9) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 2016 Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena tidak tersedia data mentah untuk menghitung Rasio Guru/Murid SMA/MA berdasarkan rumus dalam Permendagri No 54 Tahun 2010 Dalam Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa rasio guru dan murid untuk jenjang SMA sederajat adalah sebesar 1:15, angka tersebut berarti satu guru mengajar 15 siswa SMA sederajat. Jika dibandingkan dengan standar SPM tersebut, nilai capaian rasio guru dan murid tingkat SMA tahun 2013 untuk Provinsi Kalimantan Utara adalah 10.24. Nilai capaian tersebut dinilai masih di bawah standar SPM sebenarnya menjadi keuntungan yakni beban pekerjaan guru tidak terlalu berat, namun hal ini juga dapat menjadi sebuah tanda bahwa jumlah penduduk yang bersekolah hanya sedikit, sehingga hal ini apabila dibiarkan akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Jika dikaji dari sudut pandang berupa kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki banyak wilayah terpencil terutama di kawasan perbatasan, analisis rasio guru/murid ini juga perlu memperhatikan distribusi guru dan murid yang ada agar data yang ada tidak serta-merta digeneralisir begitu saja. 3.

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Berikut ini merupakan data angka putus sekolah untuk jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Utara. Tabel 2. 22 Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMA/MA/SMK Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 s.d. 2014 Provinsi Kalimantan Utara Prov/Kabupaten/Kot Uraian 2012 2013 2014 a Angka Putus Bulungan 19.86 37.01 27.16 Sekolah (APS) Malinau 34.49 28.17 17.82 Jenjang Nunukan 23.99 26.83 19.10 SMA/MA/SMK Tana Tidung 19.95 37.42 11.23 II-26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tarakan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SPM

19.41 29.33 n/a 1

21.49 n/a 27.59 1

14.62 n/a n/a 1

Sumber: 1) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 2) Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara, 2016 3) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara 2016 Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan tabel angka putus sekolah jenjang SMA sederajat, pada tahun 2015, kabupaten/kota dengan nilai angka putus sekolah paling rendah adalah di Kabupaten Tana Tidung dengan nilai 11,23%, sedangkan kabupaten/kota dengan angka putus sekolah paling tinggi adalah di Kabupaten Bulungan dengan nilai 27,16%. Melihat kecenderungan perkembangan angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK dari tahun 2012 hingga tahun 2015, Kabupaten Bulungan menunjukkan kecenderungan angka putus sekolah di jenjang SMA sederajat yang semakin meningkat. Sedangkan 4 (empat) lainnya, yaitu Kabupaten Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan merupakan kabupaten yang mengalami kondisi yang baik berupa kecenderungan penurunan angka putus sekolah pada kurun waktu yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara yang sebesar 27.59%, angka putus sekolah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang tersebut sebagian sudah melampaui rata-rata provinsi, yaitu untuk Kabupaten Nunukan (26.83%) dan Kota Tarakan (21.49%), sedangkan sisanya masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Kementerian Pendidikan Nasional memiliki standar untuk mengukur keberhasilan pendidikan di suatu wilayah dengan menggunakan SPM. SPM untuk angka putus sekolah jenjang SMA sederajat adalah kurang dari 1%. Melihat kondisi yang ada, kecenderungan capaian angka putus sekolah jenjang SMA sederajat yang masih berada jauh di atas SPM tersebut, maka hal ini menjadi persoalan yang perlu diperhatikan di Provinsi Kalimantan Utara. Angka putus sekolah jenjang SMA sederajat tahun 2014 ini juga dinilai masih sangat jauh rata-rata angka putus sekolah jenjang SMA sederajat nasional tahun 20142 yang sebesar 1,66%. Kondisi ini tentunya 2

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 II-27

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 membutuhkan kerja keras lebih dari pemerintah, dinas pendidikan, serta masyarakat untuk mencapai target angka putus sekolah jenjang SMA sederajat nasional tahun 2019 yaitu 0,8%. Tingginya angka putus sekolah pada jenjang yang semakin tinggi khususnya SMA/MA/SMK antara lain dapat disebabkan oleh keterbatasan ekonomi maupun kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah akhir. b.

Kesehatan

Salah satu perwujudan dari usaha mencapai keadilan sosial adalah dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Pembangunan kualitas kesehatan antara lain bertujuan mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit, perbaikan gizi dan imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi serta berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Tabel 2. 23 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012-2015 Provinsi Kalimantan Utara No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian

2012

2013

2014

2015

Rumah Sakit Umum (Pemerintah) Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI 1 1 1 1 Jumlah Rumah Sakit Daerah 6 6 6 6 Jumlah Rumah Sakit Swasta 1 1 1 1 Jumlah seluruh Rumah Sakit 8 8 8 8 Jumlah Penduduk 569336 594982 618207 615237 Rasio 0,01 0,01 0,01 0,01 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2016 Berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, tahun 2015 jumlah RSUD berjumlah 6 buah dengan rincian: 1 buah di Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan, dan 2 buah di Kabupaten Malinau. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di II-28

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Kalimantan Utara direncanakan akan selesai akhir tahun ini. Ada 3 RS Pratama dyang dibangun di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang merupakan kabupaten perbatasan. Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki fungsi sebagai: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Tabel 2. 24 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 100.000 Penduduk Tahun 2007-2015 Provinsi Kalimantan Utara Uraian

2012

2013

2014

2015

Jumlah Puskesmas 48 49 54 55 Jumlah Poliklinik 7 Jumlah Pustu 171 141 161 208 Jumlah Penduduk 569336 595000 663200 615237 Rasio Puskesmas 8,4 8,2 8,1 8,9 Rasio Poliklinik 1,1 Rasio Pustu 30,0 23,7 24,3 33,8 Sumber: 1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2005-2012 2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2005-2012 3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2005-2012, Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2007 4) Kota Tarakan Dalam Angka 2005-2012 5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2005-2012 6) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2012 7) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2016 Rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara berada di kisaran angka 8-9 (Tabel 2.24). Itu artinya terdapat 8-9 puskesmas setiap 100.000 penduduk atau 1 puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara melayani 12.500 penduduk. Di Indonesia sendiri rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2009-2013 mengalami trend yang meningkat dari 3,5 - 3.8. Berdasarkan data tersebut, di Indonesia ratarata 1 puskesmas dapat melayani 25.730 penduduk (Riskesdas, 2013). Berdasarkan jumlah penduduk, rasio Puskesmas di Kalimantan Utara tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Jumlah puskesmas terbanyak berada di Kabupaten Malinau dan Nunukan, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Tarakan. Untuk Pustu, jumlah terbanyak berada di Kabupaten Malinau yaitu mencapai 94 unit sedangkan di Kota Tarakan hanya ada 2 unit. Pustu di Kabupaten II-29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nunukan dan Malinau harus berjumlah banya mengingat 2 kabupaten ini adalah kabupaten perbatasan dengan luas wilayah yang sangat besar dan akses yang masih buruk. Tabel 2. 25 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten /kota Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Tarakan KALTARA

Jumlah Penduduk 120000 74469 170042 18985 231741 615237

Puskesmas

Poliklinik

Pustu

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

12 16 16 4 7 55

10,0 21,5 9,4 21,1 3,0 8,9

2 2 0 0 3 7

1,7 2,7 0,0 0,0 1,3 1,1

36 62 94 14 2 208

30,0 83,3 55,3 73,7 0,9 33,8

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2016 Rasio dokter per satuan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur cakupan pelayanan dokter di masyarakat. Berdasarkan jenis profesinya, dokter dikelompokkan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang bisa disebut dengan tenaga medis. Dokter yang dimaksud di sini adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Tabel 2. 26 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Tahun 2012-2015 Provinsi Kalimantan Utara Uraian 2012 2013 2014 2015 Jumlah Dokter Umum 199 270 112 Jumlah Dokter Gigi 34 48 59 n/a Jumlah Dokter Spesialis 49 73 80 n/a Total Dokter 282 391 251 Jumlah Penduduk 569336 594982 618207 615237 Rasio Dokter per 100.000 49,5 65,7 37,8 penduduk Sumber: (1) Kalimantan Timur Dalam Angka 2008-2012 (2) Kabupaten Bulungan Dalam angka 2008-2012; Profil Kesehatan Bulungan 2008 (3) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2008-2012; (4) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2008-2012; Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010 (5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2008-2012 (6) Kota Tarakan Dalam Angka 2008-2012 (7) Kaltara Dalam Angka 2014-2015 Rasio tenaga medis per jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan secara terus menerus hingga tahun 2013. Rasio II-30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dokter di tahun 2013 ini adalah yang tertinggi selama periode 2012-2014. Jumlah keseluruhan dokter di tahun tersebut adalah 391 orang, dengan rincian 270 dokter umum, 48 dokter gigi dan 73 dokter spesialis. Namun, di tahun 2014 rasio dokter ini menurun cukup drastis dari 65,7 menjadi 37,8. Kondisi tenaga kesehatan di kawasan perbatasan masih memprihatinkan. Menurut buku Grand Design Perbatasan Kalimantan Utara 2016, sebanyak lebih dari 30 desa di Kabupaten Malinau belum memiliki tenaga dokter yang menetap, dan 12 desa yang sama sekali tidak memiliki tenaga bidan dan tenaga kesehatan lain yang menetap. Sedangkan di Kabupaten Nunukan tidak kalah buruknya. Tenaga dokter dan kesehatan lain hanya terkonsentrasi di satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Nunukan. Kondisi memprihatinkan ada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis ogong, Sebatik Barat, dan Sebatik Utara yang tidak memiliki dokter di daerahnya. Untuk tenaga bidan di Kabupaten Nunukan, dari 182 desa, hanya 57 desa yang terdapat bidan desa, sedangkan 127 desa sisanya tidak ada bidan desa. Masih kurangnya jumlah beberapa tenaga kesehatan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan di daerah tersebut. Masih rendahnya rasio tenaga sanitasi di provinsi ini dapat berdampak pada kurangnya kepedulian tentang kesehatan lingkungan di masyarakat serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan lingkungan. Selain itu, rasio tenaga kesehatan masyarakat juga masih belum sesuai target. Tenaga kesehatan masyarakat atau epidemiolog berkaitan dengan manajemen kesehatan masyarakat, bukan taraf individu, sehingga perencanaan, evaluasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan/kebijakan besar diperankan oleh tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. c. 1.

Ketenagakerjaan Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok umur produktif. Rasio penduduk yang bekerja akan menunjukkan ketersediaan lapangan kerja dan daya serapnya terhadap jumlah angkatan kerja yang tersedia. Semakin tinggi nilai rasio penduduk yang bekerja maka semakin besar daya serap tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara dari perode tahun 2007 hingga 2014 terus menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2009, rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,9 dan mengalami penurunan hingga tahun 2012 sebesar 0,84. Rasio penduduk yang bekerja semakin membaik, ditunjukan dari meningkatnya angka ini di tahun 2013 sebesar 0,91 dan mencapai 0,94 di tahun 2014. Angka ini tidak berubah signifikan pada tahun 2015. Besarnya rasio penduduk yang II-31

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 bekerja di Kalimantan Utara hingga melebihi angka 0,5 menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok umur angkatan kerja telah bekerja dan terserap ke lapangan pekerjaan yang tersedia.

2.1.3.2. a.

Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian

Salah satu sektor yang mempunyai peran vital dalam ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunaan, peternakan, dan perikanan. Luas wilayah yang sampai saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas mencapai 110.751 Hektar. Pertanian tanaman pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang potensial untuk dikembangkan meliputi padi dan palawija (jagung, kacang-kacangan), ubi-ubian, hortikultura (sayuran dan buahan). Beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat Kalimantan Utara, sehingga untuk dapat mencukupi kebutuhan beras secara aman, maka tanama padi mendapat skala prioritas dam pengembangan dan peningkatan produksi untuk dapat mengimbangi pertambahan penduduk agar tidak terjadi bahaya kelaparan. Namun demikian sebagai DOB, Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini belum mampu berswasembada beras dan untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih harus didatangkan beras dari luar Kalimantan Utara terutama dari Jawa. Upaya untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi telah ditempuh dengan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi baik di lahan basah maupun di lahan kering atau lahan tadah hujan. Dengan demikian budidaya padi dilakukan dilahan sawah yang berpengairan baik, dan padi lahan kering atau padi ladang. Produksi padi pada tahun 2012 mencapai 86.621 ton dari luas panen 19.882 ha untuk padi sawah, sehingga produktivitas sebesar 43,57 kuintal per hektar, sedang untuk padi ladang produksi mencapai 28.998 ton dengan luas panen 12.190 ha,sehingga produktivitas padi ladang sebesar 23,79 kuintal per hektar. Suatu keadaan yang sangat bsesar peluangnya untuk ditingkatkan baik produktivitas maupun luas panen, sehingga memberikan total produksi yang tinggi. Tanaman palawija yang dibudidayakan masyarakat adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedele dan kacang hijau. Luas panen dan produksi palawija masih relatif rendah bahkan pernah mengalami penurunan luas panen dan produksi dikarenakan berbagai faktor, namun sangat potensial ditingkatkan dalam kaitannya untuk pemanfaatan lahan, peningkatan kecukupan gizi masyarakat dan pendapatan petani. II-32

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Berbagai kendala dalam upaya meningkatkan produksi pertanian antara lain belum terbangunnya sarana-prasarana irigasi yang memadai, khususnya untuk budidaya di lahan kering yang potensial. Kendala yang lain adalah tersedianya tenaga untuk pertanian yang professional dikarenakan banyak anak-anak petani lebih tertarik bekerja diluar pertanian yang sebenarnya. Komoditas perkebunan meliputi kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, kopi yang belum diusahakan secara intensif, kecuali kelapa sawit, sehingga konstribusinya terhadap pendapatan masyarakat pekebun dan sumbangannya terhadap PDRB masih rendah. Komoditas perkebunan tersebut ada yang diusahakan dalam bentuk perkebunan swasta besar khususnya kelapa sawit dan lainnya sebagai kebun rakyat. Luas pengusahaan kebun di Kalimatan Utara secara keseluruhan meliputi 156.610 ha dimana luas kebun kelapa sawit 137.389 ha dan kakao menempati urutan kedua seluas 11.645 ha. Luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Utara khusunya untuk selain karet dan kelapa sawit pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan. Pada saat ini kebun karet pada umumnya belum menghasilkan (TBM). Luas perkebunan terluas terdapat di kabupaten Nunukan seluas 77.847 ha dikuti di kabupaten Bulungan seluas 41.567 ha, dan terkecil di Tarakan seluas 637 ha. Jenis ternak yang dibudidayakan di Provinsi Kalimantan Utara melipti ternak ruminansia dan unggas. Ruminansia yang dipelihara masyarakat adalah sapi dan kerbau, sedang unggas meliputi ayam kampung, ayam ras dan itik. Ayam asli Nunukan termasuk jenis ayam unggul yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. b.

Kehutanan dan Perkebunan

Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi. Hutan negara ditetapkan pemerintah melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan tiga fungsi pokok tersebut sebagai Hutan Lindung (HL), Hutan Konservasi (HK) yang terbagi atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Hutan Produksi yang terbagi atas Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Luas wilayah kawasan hutan Kalimantan Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 % dari luas daratan Kaltara ± 75.467,70 km 2. Di antara kabupaten/kota yang ada di Kaltara, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas baik ditinjau dari wilayah maupun kawasan hutannya (sekitar 48,38 %). Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas diantara bentuk kawasan hutan lainnya yaitu sekitar II-33

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 2.195.329 ha (sekitar 39 %). Jantung Kalimantan atau Borneo (Heart of Borneo/HoB) telah disepakati dan dideklarasikan oleh tiga negara tersebut sebagai kawasan penting untuk konservasi keanekaragaman hayati dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan Jantung Kalimantan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui UU No. 26 Thn. 2007 tentang Penataan Ruang, PP No.26 Thn 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dibawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Ada lima program utama yang telah dibahas oleh tiga negara dalam rangka pengelolaan kawasan HoB yaitu: 1.

Program kerjasama konservasi lintas batas Negara.

2.

Program kedua difokuskan pada pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif. Dimana dalam program ini konektivitas kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan partisipatif bersama masyarakat setempat.

3.

Program ketiga lebih difokuskan kepada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

4.

Program keempat difokuskan untuk pengembangan ecotourism dimana kawasan HoB dapat mengembangkan infrastruktur yang mengarah kepada pengembangan ekowisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi dari jasa lingkungan.

5.

Program kelima adalah pengembangan kapasitas staf dalam rangka mencapai perwujudkan program-program yang telah ditetapkan.

c.

Energi dan Sumberdaya Mineral

Indikator bidang energi dan sumberdaya mineral menurut Permendagri No. 54 tahun 2010 meliputi: 1) penambangan tanpa ijin dan 2) kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Indikator penambangan tanpa ijin yang tersedia adalah batubara, dimana data penambangan tanpa ijin diolah dari Kabupaten Bulungan, Malinau dan Kota Tarakan dari tahun 2008 hingga 2013. Indikator penambangan tanpa ijin merupakan perbandingan antara area penambangan tanpa ijin yang dapat ditertibkan dengan seluruh area penambangan tanpa ijin total dikalikan 100%. Data penambangan tanpa ijin masih menggunakan data yang ada untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara yakni data tahun 2014. Akibat aktivitas pertambangan tanpa ijin ini akan meninggalkan permasalahan seperti: 1) kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan yang bderdampak terhadap kehidupan flora dan fauna, karena II-34

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 penambangan tanpa ijin tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan mereka tidak bisa melakukan reklamasi area pertambangan; 2) meluasnya area penambangan tanpa ijin yang tidak bisa ditertibkan; 3) terbentuknya air asam akibat pembuangan limbah sedimen yang banyak mengandung sulfur/H2S yang akan berpengaruh terhadap air tanah dan air permukaan; 4) kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan batubara yang melebihi kapasitas muatan; 5) peningkatan penambangan tanpa ijin akibat permintaan batubara dunia untuk kepentingan industri meningkat, sehingga harus ada regulasi dalam lapangan kerja terkait dengan penambangan batubara tanpa ijin. Secara umum dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara, produksi batubara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2010 – 2014. Peningkatan produksi batubara di Kalimantan Utara ini selama kurun waktu tersebut memberikan pengaruh pada kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di PDRB provinsi yang berkisar dari 30,33% - 31,99%. Permasalahan yang diperkirakan timbul kedepannya adalah akibat dari disahkannya Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni pengawasan perizinan pertambangan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Sehingga pemerintah kabupaten/kota sudah tidak memiliki lagi hak untuk mengeluarkan izin dan mengawasi usaha pertambangan. Hal ini telah diantisipasi dengan keputusan Kementerian ESDM yang mengeluarkan surat kepada setiap Dinas ESDM Provinsi untuk mengirimkan personelnya untuk dijadikan inspektur pertambangan untuk dilatih dan akan ditugaskan di kabupaten/kota asal mereka untuk mengawasi ijin usaha pertambangan. Produksi minyak bumi di Provinsi Kalimantan Utara yang diolah dari data yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Pada grafik dan tabel dibawah dapat dilihat produksi minyak bumi di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2012 kemudian menurun pada tahun berikutnya. Hal ini diperkirakan disebabkan karena 1) Harga minyak dunia yang sedang turun; 2) biaya eksploitasi atau eksplorasi yang mahal; 3) regulasi peraturan yang membahas penambahan sumur produksi yang kaitannya dengan perizinan perubahan fungsi lahan yang sangat lama. Kemudian setelah 2 tahun mengalami penurunan, pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah produksi minyak bumi walaupun tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk produksi gas bumi yang diolah dari data BPS yakni Daerah Dalam Angka di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Sedangkan data II-35

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 tahun 2015 diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Bila dilihat dalam grafik, terlihat bahwa jumlah produksi gas bumi di Kalimantan Utara cenderung mengalami fluktuasi. Peningkatan jumlah produksi terjadi pada tahun 2009, 2012, dan 2014 sedangkan pada tahun 2010 sampai 2015 produksi gas bumi di Kalimantan Utara cenderung mengalami penurunan. Sektor pertambangan merupakan salah satu dari tiga sektor dengan persetase kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Melihat kecenderungan selama periode tahun 2010 – 2014, sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan grafik peningkatan setiap tahunnya dalam kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara (lihat grafik). Dan sub sektor penyumbang terbesar dari sektor pertambangan dan penggalian adalah pertambangan batubara (66,56% dari kontribusinya terhadap PDRB sektor pertambangan dan penggalian).

II-36

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 d.

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui besar jumlah kunjungan maupun jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB. Sebagai provinsi baru, pariwisata bukan merupakan sektor ekonomi yang perlu dibangun dari awal. Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki obyek wisata andalan dan yang potensial berkembang di masa depan. Tercatat pada tahun 2015, jumlah pengunjung wisata Provinsi Kalimantan Utara mencapai 262.220 orang.

e.

Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan secara optimal. Hasil laut terutama ikan merupakan sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis, hal tersebut dibuktikan dengan gencarnya pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Ikan yang berada di wilayah Indonesia menjadi incaran negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina. Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini tengah fokus memberantas pencurian ikan di wilayah laut Indonesia, karena dengan adanya pencurian ikan di wilayah NKRI negara sangat dirugikan. Beberapa waktu terakhir sering diberitakan bahwa kapal pencuri ikan dimusnahkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dari Angkatan Laut RI bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ikan selain bernilai ekonomis juga mengandung zat dan vitamin yang dibutuhkan bagi tubuh manusia, terutama bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Ikan mengadung omega 3 yang berfungsi bagi perkembangan otak manusia, selain itu ikan kaya akan protein sehingga baik untuk mensuplai kebutuhan dan perkembangan organ tubuh manusia. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang terletak berseberangan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Brunei Darusalam. Oleh karena letaknya yang berhadapan langsung dengan negara tetangga dan merupakan daerah perbatasan dengan negara lain, maka perlu perhatian khusus terutama pada sektor kelautan dan perikanan.

f.

Perdagangan

Sektor perdagangan dalam PDRB merupakan sektor sekunder kedua paling besar yang berkontribusi untuk PDRB Provinsi Kalimantan Utara setelah sektor konstruksi. Kontribusinya terhadap PDRB Provinsi relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Kontribusi sektor perdagangan mulai

II-37

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 menurun perlahan sejak tahun 2012 yaitu sebesar 10,7%. Angka ini menurun 1% dari tahun sebelumnya dan kembali menurun menjadi 10,42% di tahun 2013 dan kembali menurun hingga mencapai angka 10,08% pada tahun 2014. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Kota Tarakan berkontribusi paling banyak terhadap Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 66,3% pada tahun 2014. Kabupaten Nunukan menyusul dengan 15% dan Kabupaten Bulungan 13,7% pada tahun yang sama.

g.

Industri

Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutanana perikanan, pertambangan, dan penggalian. Kontribusi sektor industri pengolahan Provinsi Kalimantan Utara hanya meliputi industri pengolahan non migas. Meskipun Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki bonus sumberdaya alam termasuk minyak dan gas bumi, sampai saat ini belum berkembang industri pengolahan batubara maupun pengilangan migas. Tabel 2. 27 Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan Tahun 2010-2014 di Provinsi Kalimantan Utara Uraian

2010

2011

2012

2013

PDRB Kategori Industri 3.572.234 3.764.732 3.967.913 4.224.983 Pengolahan (juta Rp) Kontribusi terhadap 10,23 9,95 9,73 9,58 PDRB (%) Pertumbuhan (%) 5,39 5,40 6,48 Sumber: Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara dan hasil 2016 h.

2014 4.429.739 9,29 4,85 olahan

Ketransmigrasian

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memeratakan persebaran penduduk terutama di wilayah Indonesia yang luas. Pemerintah membekali terlebih dahulu para calon transmigran terkait cara mengelola lahan dan mengembangkan wilayah transmigrasi melalui pelatihan/kursus. Kegiatan yang memang ditujukan untuk program transmigrasi adalah kegiatan di sektor pertanian dan dengan sasaran pokok program yaitu pengembangan wilayah dan pembangunan permukiman.

II-38

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 28 Penempatan Transmigrasi Tahun 1972-2015 Provinsi Kalimantan Utara Daerah Asal

Bulungan KK Jiwa

Kabupaten Nunukan KTT KK Jiwa KK Jiwa

Malinau KK Jiwa

Jumlah

Banten 39 155 15 48 257 DIY 153 496 95 344 25 79 1192 DKI 136 524 25 109 794 Jabar 1065 3826 258 1002 49 171 44 145 6560 Jateng 1150 4567 289 1013 112 390 46 175 7742 Jatim 2311 7975 317 1067 96 337 12103 Lampung 75 305 380 NTB 357 1437 220 796 2810 NTT 375 1558 74 281 25 124 2437 Setempat 2182 8319 288 1186 10 63 12048 Jumlah 7843 29162 1268 4551 620 2396 100 383 46323 Sumber: Dinas Sosial, tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara 2016

Hingga saat ini Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki program transmigrasi swakarsa, atau transmigrasi atas kemauan sendiri. Program transmigrasi yang hingga saat ini berlangsung adalah transmigrasi umum. Transmigran mayoritas didatangkan dari daerah-daerah di Pulau Jawa, diantaranya Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian berasal dari Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lokal/setempat. Tabel 2. 29 Rencana Penempatan Transmigrasi Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara Jumlah KK Kawasan DI Jawa Jawa Jumlah Yogyakarta Timur Tengah Bulungan Tanjung Buka SP.6B 150 150 300 Sepunggur 100 100 Tanjung Buka SP.3 200 200 Tana Tidung Sambungan 35 Kujau 65 Sumber: Dinas Sosial, tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara 2016 Sedangkan untuk tahun 2016, program transmigrasi ke Kalimantan Utara akan berlokasi di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Daerah asal transmigran yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi adalah DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

II-39

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan Kalimantan Utara untuk bersaing dengan daerah lain secara

nasional dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan daerah selama Tahun 2014 menunjukan peningkatan. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah dalam berbagai sektor, meningkatnya kinerja pengembangan wilayah fasilitas wilayah atau infrastruktur, dan membaiknya iklim investasi. Dalam struktur perekonomian yang mempunyai kontribusi terbesar pada pembangunan Kalimantan Utara adalah sektor industri, perdagangan, dan sektor pertanian (BPS Kalimantan Utara, 2012). Sehingga ke tiga sektor tersebut mencerminkan potensi perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara berkelanjutan.

2.1.4.2.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Perhubungan Secara umum, jumlah lalu lintas penumpang pesawat udara di Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2014, dengan perkembangan jumlah lalu lintas penumpang pesawat terbesar di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kota Tarakan yang memang memiliki bandara internasional. Kenaikan jumlah penumpang di Bandara Juwata Tarakan dapat dikatakan cukup signifikan dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 37,06 persen per tahun. Perkembangan jumlah arus lalu lintas barang di bandara baik di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan meningkat. Bandara Juwata (Tarakan) memiliki rata-rata peningkatan jumlah arus lalu lintas barang sebesar 8,25 persen per tahun, sedangkan untuk di bandara Kabupaten Bulungan memiliki peningkatan sebesar 15,87 persen per tahun, dan bandara di Kabupaten Nunukan memiliki peningkatan sebesar 13,36 persen per tahun. Perkembangan jumlah lalu lintas penumpang di dermaga dalam kurun waktu yang sama (tahun 2007 hingga tahun 2014) juga memiliki kecenderungan meningkat. Meskipun demikian, perkembangan yang disajikan dalam tabel diatas tidak dapat menggambarkan kondisi II-40

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 transportasi sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena adanya keterbatasan data yang diperoleh. Penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kalimantan Utara seperti listrik dan air bersih masih belum maksimal dalam pencapaian pembangunannya. Hal ini terlihat pada rasio elektrifikasi dan rasio jumlah rumah tangga yang terlayani oleh air bersih. Sesuai dengan cita-cita dan tujuan dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, masalah konektivitas merupakan permasalahan bagi sebagian besar Kabupaten/Kota. Rasio panjang terhadap luas wilayah masih dibawah rasio nasional yaitu 115 km/1.000 Km2. Hal ini dikarenakan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala antara lain: 1.

Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil, serta kondisi topografi yang berat;

2. 3. 4. 5.

Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati; Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung; Masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum ada kesepakatan pembiayaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan data Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan

Utara untuk panjang jalan nasional dan provinsi tahun 2014 yaitu sebagai berikut: Tabel 2. 30 Panjang Jalan Nasional dan Provinsi (Km) menurut jenis permukaan dan kondisi Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2014 No

Status Jalan

Panjang

Jenis Permukaan

Jalan

Aspal

Tanah

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

1

Nasional

585,16

502,84

82,32

258,07

220,59

61,56

44,94

2

Provinsi

544,718

108,38

436,33

23,69

22,19

93,05

405,78

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Utara, 2014

Untuk menunjang infrastruktur perhubungan udara di ibukota provinsi,

perpanjangan

landasan

pacu

bandara

Tanjung

harapan

dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 sebagaimana telah terakomodir pada buku III RPJMN 2014-2019. Pengembangan bandara perintis di perbatasan merupakan prioritas pembangunan daerah dalam rangka percepatan pembangunan perbatasan. II-41

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Demikian juga untuk pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan sungai menjadi fokus pembangunan, khususnya dalam rangka percepatan arus barang dan orang. Pengembangan Pelabuhan Juwata dan pelabuhan Nusantara di Kabupaten Tana Tidung dan Pelabuhan di Nunukan menjadi focus pembangunan daerah. b. Penataan Ruang Dalam urusan penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 ini terdapat 7 (tujuh) indikator, yakni ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, dan persentase guna lahan terhadap luas wilayah. Permasalahan

legalisasi

perencanaan

pembangunan

berupat

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Utara, RTRW Kabupaten/Kota, dan peraturan Zonasi belum disahkan. Untuk itu Pelaksanaan Pengesahan dan nantinya akan diikuti sosialisasi RTRW Provinsi akan menjadi prioritas pada tahun 2017.

Tabel 2. 31 Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Luas Wilayah Luas Wilayah No Kabupaten / Kota Budidaya Non Rasio (%) Produktif (Ha) Kehutanan (Ha) 1 Malinau 2

Bulungan

3

Tana Tidung

4

Nunukan

5

Tarakan KALTARA

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016

2.1.4.3.

Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang dapat menjadi petunjuk untuk melihat potensi perkembangan investasi daerah.

II-42

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Angka kriminalitas yang rendah merupakan potensi utama bagi terciptanya iklim

usaha

yang

kondusif

yang

diharapkan

dapat

mendorong

perkembangan investasi daerah. Angka kriminalitas jika ditinjau dari akar permasalahannya memiliki beragam persoalan yakni latar belakang permasalahan sosial kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi kesenjangannya, penegakan hukum, dan jaminan sistem pengelolaan keamanan daerah. Kondisi angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara tergolong cukup tinggi. Angka kriminalitas paling tinggi terjadi di Kota Tarakan. Hal ini dapat dipahami mengingat Kota Tarakan merupakan kawasan perkotaan dan sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pelayanan publik yang cukup lengkap yang mengundang orang untuk melakukan migrasi masuk. Akan tetapi pada umumnya tidak semua tenaga kerja yang masuk dapat terserap selain karena lapangan kerja yang terbatas selain karena rendahnya ketrampilan sehingga tidak dapat bersaing di pasar kerja. Kesenjangan sosial ekonomi di antara penduduk perkotaan seringkali menjadi penyebab meningkatnya angka kriminalitas. Seperti halnya kawasan perkotaan lainnya, pada umumnya tingkat kriminalitas cenderung tinggi dibandingkan kawasan yang masih bersifat pedesaan. Angka kriminalitas Kabupaten Bulungan cenderung tinggi namun hanya bersifat sementara yang terlihat ada kecenderungan penurunan pada tahun 2008 sampai 2011. Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan kenaikan jumlah angka kriminalitas terlihat pada tahun 2009 sampai 2012. Kabupaten Malinau jumlah angka kriminalitas cenderung fluktuatif namun lebih sedikit dibandingkan Kota Tarakan. Khusus untuk Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah paling rendah bahkan pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada sama sekali angka kriminalitas yang terjadi.

b. Jumlah Demonstrasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi tingkat kerawanan sosial yang dapat memicu konflik antar masyarakat. Konflik yang terjadi karena persoalan sosial masyarakat akibat dari kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi antar masyarakat. Data terakhir terdapat dua bencana yang tercatat BNPB disebabkan kerusuhan sosial. Tingkat heterogenitas masyarakat di provinsi ini cukup tinggi, terlihat dari keragaman suku dan agama. Persoalan tingkat ketimpangan sosial ekonomi serta lambatnya proses

II-43

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 asimilasi di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik sosial secara horisontal. Hal ini jika tidak diselesaikan sejak saat ini akan berpotensi muncul di kemudian hari. Konflik sosial yang sering terjadi akan menyebabkan kondisi daerah yang tidak aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas baik kegiatan ekonomi, sosial maupun kegiatan lainnya. Pendekatan rekonsiliasi merupakan langkah awal yang penting dilakukan untuk mencegah potensi konflik antar golongan mayarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar lembaga adat, pemuka agama, dan organisasi sosial masyarakat. Tabel 2. 32 Jumlah Demo Tahun 2007 – 2015 Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Kota

2012

2013

Bulungan 7 n/a Malinau 2 n/a Nunukan 20 n/a Tana Tidung n/a n/a Tarakan 13 n/a Kalimantan Utara Sumber: 1) Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2013 2) Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2013 3) Profil Kabupaten NunukanTahun 2013

2014

2015

n/a n/a n/a n/a n/a

7 4 12 0 13 36

c. Perizinan Perizinan

merupakan

sebuah

instrumen

penting

dalam

menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat

atau

mendorong

investasi.

Lama

proses

perizinan

merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Pada tahun 2013, lama waktu proses pembuatan izin di Kota Tarakan rata-rata membutuhkan waktu 9 (sembilan) hari. Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 12

(dua belas) hari kerja.

Sedangkan untuk Kabupaten Bulungan, pada tahun 2012 rata-rata lama perizinan yang dikeluarkan adalah 4 (empat) hari dengan Izin Usaha yang membutuhkan waktu paling lama yaitu selama 9 (sembilan) hari.

II-44

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 33 Jenis-Jenis Perijinan dan Lama Proses Pembuatan Tahun 2013 di Kota Tarakan Lama Jumlah Biaya No Uraian Mengurus Persyaratan Resmi (Hari) (dokumen) 1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a. Izin usaha rekreasi dan hiburan 7 10 Gratis umum b. Izin rumah makan/restoran 5 7 Gratis c. Izin Usaha Hotel 7 8 Gratis 2 Izin Usaha Industri (IUI) 12 10 Gratis 3 Tanda Daftar Industri (TDI) 12 10 Gratis 4 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 12 11 Gratis 5 Izin Gangguan (HO) 10 8 Gratis 6 Pendaftaran PMDA 3 5 Gratis Sumber: 1) Standar Pelayanan Minimal, 2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tahun 2014 Tabel 2. 34 Jenis-Jenis Perijinan dan Lama Proses Pembuatan Tahun 2012 Kabupaten Bulungan Lama Jumlah Biaya No Uraian Mengurus Persyaratan Resmi (Hari) (dokumen) 1 Izin Prinsip 3 3 Gratis 2 Izin Usaha 7 7 Gratis 3 Izin Prinsip Perluasan 3 9 Gratis 4 Izin Usaha Perluasan 3 5 Gratis Sumber: 1) Dokumen dan Peluang Investasi Kabupaten Bulungan, 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan Tahun 2014 2.1.4.4.

Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Pendidikan Penduduk (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Semakin banyak penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah.Sarjana merupakan pendidikan tertinggi yang dapat diduduki oleh penduduk di perguruan tinggi dengan jenjang SI, S2, maupun S3. Penduduk yang sudah berijazah S1, S2, atau bahkan S3 sudah dianggap memiliki kualifikasi ahli sehingga memiliki daya saing dan daya tawar tinggi terhadap lapangan usaha. Hasil analisis rasio lulusan 1/S2/S3 dapat disajikan sebagai berikut:

II-45

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 35 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2010-2013 di Provinsi Kalimantan Utara Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 Bulungan 404,15 436,07 Malinau 453,87 521,89 543,50 549,36 Nunukan Tana Tidung 1068,94 Tarakan Kalimantan Utara 82,57 59,67 149,01 156,16 Sumber: 1) Dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 2) Kabupeten Bulungan Dalam Angka 2011-2015 3) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2013-2015 4) Kabupaten Nunukan Dalam Angla 2013-2015 5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2012-2015 6) Kota Tarakan Dalam Angka 2015 7) Hasil Analisis, 2016

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Utara selama dua tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut.

II-46

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Tabel 2. 36 Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2014 No

Bidang Urusan/ Indikator

2013

2014

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Pertumbuhan PDRB

n/a

1.2.

Laju inflasi provinsi

10,35

1.3.

PDRB per kapita

1.4.

Indeks Gini

1.5.

Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

1.6.

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

0,24

0,23

1.7.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

92,3 %

93,8 %

1.8.

Angka kriminalitas yang tertangani

9

4

Hk 8,10 % Hb 14,13 % 11,91

74.098.620 (Rp/Jiwa) 

0,33 Rendah

77.131.601 (Rp/Jiwa) 

0,33 Rendah

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.

Pendidikan

1.1.

Angka melek huruf

n/a

97,66

1.2.

Angka rata-rata lama sekolah

8,1

8,35

1.3.

Angka partisipasi kasar

85,37

88,44

1.4.

Angka pendidikan yang ditamatkan

n/a

n/a

1.5.

Angka Partisipasi Murni

1.5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

n/a

n/a

1.5.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

n/a

n/a

1.5.3. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

n/a

69,64

2.

Kesehatan

2.1.

Angka kelangsungan hidup bayi

n/a

980,81

2.2.

Angka usia harapan hidup

71,8

n/a

2.3.

Persentase balita gizi buruk

n/a

0,21 &

3.

Pertanahan

3.1.

Persentase penduduk yang memiliki lahan

4.

Ketenagakerjaan

II-47

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No

Bidang Urusan/ Indikator

4.1.

2013

2014

Rasio penduduk yang bekerja

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1.

Kebudayaan

1.1.

Jumlah grup kesenian

1.2.

Jumlah gedung

2.

Pemuda dan Olahraga

2.1.

a. Jumlah klub olahraga

2.2.

b. Jumlah gedung olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar:

n/a

n/a

1.1.1.

Angka partisipasi sekolah

n/a

n/a

1.1.2.

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

n/a

n/a

1.1.3.

Rasio guru / murid

n/a

n/a

1.1.4.

Rasio guru / murid per kelas rata-rata

n/a

n/a

n/a

n/a

1.2.

Pendidikan menengah:

1.2.1.

Angka partisipasi sekolah

72,4

73,4

1.2.2.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

n/a

n/a

1.2.3.

Rasio guru terhadap murid

n/a

n/a

1.2.4.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

10,4

n/a

1.2.5.

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1.3.

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

n/a

n/a

1.3.2.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

n/a

n/a

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

n/a

n/a

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

n/a

n/a

n/a

n/a

1.4. 1.4.1. 1.5.

Angka Putus Sekolah:

1.5.1.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,16 %

n/a

1.5.2.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

2,87 %

n/a

1.5.3.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

26,64 %

n/a

1.6.

AngkaKelulusan:

II-48

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No

Bidang Urusan/ Indikator

2013

2014

1.6.1.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

n/a

n/a

1.6.2.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

n/a

n/a

1.6.3.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

n/a

n/a

1.6.4.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

n/a

n/a

1.6.5.

Angka Melanjutkan SMA/SMK/MA

98,38

n/a

1.6.6.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

n/a

n/a

n/a

0,99

Puskesmas: 8,2 Pustu : 23,7

Puskesmas : 8,1 Pustu : 24,3

2.

(AM)

dari

SMP/MTs

ke

Kesehatan

2.1.

Rasio posyandu per satuan balita

2.2.

Rasio puskesmas, penduduk

2.3.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,013

0,013

2.4.

Rasio dokter per satuan penduduk

65,7

37,8

2.5.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

n/a

n/a

2.6.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

n/a

60 %

2.7.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

n/a

96,2 %

2.8.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

n/a

58,7 %

2.9.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 %

100 %

2.10.

Cakupan penemuan penyakit TBC BTA

dan

penanganan

penderita

n/a

15,1 %

2.11.

Cakupan penemuan penyakit DBD

dan

penanganan

penderita

100 %

100 %

2.12.

Cakupan pelayanan masyarakat miskin

kesehatan

n/a

0,2 %

2.13.

Cakupan kunjungan bayi

n/a

79,6 %

2.14.

Cakupan puskesmas

128,9

108,0

2.15.

Cakupan pembantu puskesmas

29,4 %

33,6 %

3.

poliklinik,

pustu

per

rujukan

satuan

pasien

Pekerjaan Umum

3.1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

1.555.530 Km

1.767.475 Km

3.2.

Rasio Jaringan Irigasi

n/a

n/a

3.3.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Islam

1,70

1,66

Katolik

3,62

3,85

Protestan

10,42

3,00

Hindu

1,18

5,60

II-49

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No

Bidang Urusan/ Indikator

2013

2014

Budha

0,62

1,55

3.4.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

72,69 %

n/a

3.5.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

n/a

n/a

3.6.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

n/a

n/a

3.7.

Rasio rumah layak huni

n/a

n/a

3.8.

Rasio permukiman layak huni

n/a

n/a

3.9.

Panjang jalan dilalui Roda 4

3,866,97 Km

4.055,21 Km

3.10.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

n/a

n/a

3.11.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

n/a

45,176 Km

3.12.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

n/a

n/a

3.13.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

n/a

n/a

3.14.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

n/a

n/a

3.15.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

n/a

n/a

3.16.

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

n/a

n/a

3.17.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

n/a

n/a

3.18.

Lingkungan Pemukiman

n/a

n/a

4.

Perumahan

4.1.

Rumah tangga pengguna air bersih

29.976

32.689

4.2.

Rumah tangga pengguna listrik

80.427

92.214

4.3.

Rumah tangga ber-Sanitasi

72,69%

n/a

4.4.

Lingkungan pemukiman kumuh

n/a

n/a

4.5.

Rumah layak huni

n/a

n/a

5.

Penataan Ruang

5.1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

n/a

n/a

5.2.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

n/a

n/a

5.3.

Ruang publik yang berubah peruntukannya

Tidak

Tidak

6.1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah Tidak ditetapkan dgn PERDA

Tidak

6.2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah Tidak ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Tidak

6.

Perencanaan Pembangunan

II-50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No

Bidang Urusan/ Indikator

2013

2014

6.3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah Ada ditetapkan dgn PERKADA

Ada

6.4.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tidak

Tidak

7.

Perhubungan

7.1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

15.385.689

16.876.031

7.2.

Rasio ijin trayek

n/a

0,0014 %

7.3.

Jumlah uji kir angkutan umum

n/a

83 %

7.4.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

n/a

124/28/2

7.5.

Angkutan darat

n/a

n/a

7.6.

Kepemilikan KIR angkutan umum

342

322

7.7.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

25 Menit

25 Menit

7.8.

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp. 45.000,-

Rp. 45.000,-

7.9.

Pemasangan Rambu-rambu

n/a

n/a

8.

Lingkungan Hidup

8.1.

Persentase penanganan sampah

90,50 %

87,36 %

8.2.

Persentase Penduduk berakses airminum

5,82 %

6,19 %

8.3.

Persentase Luas pemukiman yang tertata

n/a

n/a

8.4.

Pencemaran status mutu air

n/a

n/a

8.5.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

n/a

n/a

8.6.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

n/a

n/a

8.7.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,562 %

n/a

8.8.

Penegakan hukum lingkungan

n/a

n/a

9.

Pertanahan

9.1.

Persentase luas lahan bersertifikat

13,74 %

n/a

9.2.

Penyelesaian kasus tanah Negara

100 %

n/a

9.3.

Penyelesaian izin lokasi

66,67

n/a

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

0,55

0,60

10.2.

Rasio bayi berakte kelahiran

0,79

0,58

10.3.

Rasio pasangan berakte nikah

15,11

0,28

10.4.

Kepemilikan KTP

65,71 %

113,65 %

10.5.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

48,73

n/a

10.6.

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada

Ada

II-51

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No 10.7. 11.

Bidang Urusan/ Indikator

2013

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

2014

Sudah

Sudah

n/a

n/a

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1.

Persentase pemerintah

11.2.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

n/a

n/a

11.3.

Rasio KDRT

n/a

n/a

11.4.

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

n/a

n/a

11.5.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

n/a

n/a

11.6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan n/a anak dari tindakan kekerasan

n/a

12.

partisipasi

perempuan

di

lembaga

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

n/a

4

12.2.

Rasio akseptor KB

n/a

57,1

12.3.

Cakupan peserta KB aktif

n/a

n/a

12.4.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

n/a

n/a

13.

Sosial

13.1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

8

30

13.2.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

n/a

n/a

13.3.

Penanganan social

n/a

n/a

14.

penyandang

masalah

kesejahteraan

Ketenagakerjaan

14.1.

Angka partisipasi angkatan kerja

66,70

66,38

14.2.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

n/a

n/a

14.3.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

65,3

67,8

14.4.

Pencari kerja yang ditempatkan

96,13

62,01

14.5.

Tingkat pengangguran terbuka

8,59

5,79

14.6.

Keselamatan dan perlindungan

14.7.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

15.

n/a

n/a

15

22

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1.

Persentase koperasi aktif

57,96 %

61,30 %

15.2.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

n/a

n/a

15.3.

Jumlah BPR/LKM

n/a

n/a

15.4.

Usaha Mikro dan Kecil

n/a

7.279 (97%)

16.

Penanaman Modal

II-52

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No

Bidang Urusan/ Indikator

2013

2014

16.1.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

n/a

292

16.2.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

RP. 573,7 M

Rp. 1,8 T

16.3.

Rasio daya serap tenaga kerja

0

17,4 %

16.4.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

0

Pertumbuhan 215 %

17.

Rp. 1,8 T

Kebudayaan

17.1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

18

4

17.2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

7

6

17.3.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100

100

18.

Kepemudaan dan Olahraga

18.1.

Jumlah organisasi pemuda

134

75

18.2.

Jumlah organisasi olahraga

73

43

18.3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

10

1

18.4.

Jumlah kegiatan olahraga

8

3

18.5.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

0,03

0,03

18.6.

Lapangan olahraga

n/a

n/a

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

n/a

n/a

19.2.

Kegiatan pembinaan politik daerah

3

n/a

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1.

Rasio jumlah penduduk

20.2.

Polisi

Pamong

Praja

per

10.000

0

n/a

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

n/a

n/a

20.3.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

425 (Malinau)

425 (Malinau)

20.4.

Pertumbuhan ekonomi

8,16

n/a

20.5.

Kemiskinan

7,73 %

6,24 %

20.6.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi 0 pemerintah

0

20.7.

Penegakan PERDA

100

0

20.8.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

1.350 (Tarakan)

n/a

20.9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, n/a ketentraman, keindahan) di Kabupaten

n/a

20.10.

Petugas Perlindungan Kabupaten

n/a

Masyarakat

(Linmas)

di

n/a

II-53

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No

Bidang Urusan/ Indikator

2013

20.11. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

11

2014 5

20.12.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah 114 layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

88

20.13.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan 69 desa yang baik

68

20.14. Sistim Informasi Manajemen Pemda

n/a

n/a

20.15. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Tidak ada

ada

Tidak Ada

Tidak Ada

112,99 (Kg/kapita/Tahun)

100,81 (Kg/kapita/Tahun )

1

1

22.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

n/a

n/a

22.3. Jumlah LSM

1

n/a

22.4. LPM Berprestasi

136

136

22.5. PKK aktif

n/a

n/a

22.6. Posyandu aktif

97,89

97,34

21.

Ketahanan Pangan

21.1.

Regulasi ketahanan pangan

21.2.

Ketersediaan pangan utama

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1.

Rata-rata jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat (LPM)

binaan

lembaga

22.7.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

n/a

n/a

22.8.

Pemeliharaan masyarakat

n/a

n/a

23.

Statistik

Pasca

Program

pemberdayaan

23.1.

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada

23.2.

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada

24.

Kearsipan

24.1.

Pengelolaan arsip secara baku

0

0

24.2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

0

0

25.

Komunikasi dan Informatika

25.1.

Jumlah jaringan komunikasi

53.833

n/a

25.2.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

n/a

0,74

25.3.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

9

9

25.4.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

10

10

25.5.

Website milik pemerintah daerah

Ada

Ada

25.6.

Pameran/expo

38

35

II-54

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No 26.

Bidang Urusan/ Indikator

2013

2014

Perpustakaan

26.1.

Jumlah perpustakaan

26.2.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

26.3.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian

1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal 34,72 (Kw/Ha) lainnya per hektar

36,05 (Kw/Ha)

1.2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan PDRB

n/a

n/a

1.3.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

n/a

n/a

1.4.

Kontribusi sektor terhadap PDRB

n/a

n/a

1.5.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

17,07

17,01

1.6.

Cakupan bina kelompok petani

n/a

n/a

2.

perkebunan

terhadap

(tanaman

keras)

Kehutanan

2.1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

n/a

n/a

2.2.

Kerusakan Kawasan Hutan

n/a

9,92 Ha

2.3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

17,07

17,01

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1.

Pertambangan tanpa ijin

0

0

3.2.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

31,61 %

31,99 %

4.

Pariwisata

4.1.

Kunjungan wisata

1.445.654

1.527.860

4.2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3,59 % (Juta Rp.) 535.727,30

3,46 % (Juta. Rp.) 560.861,40

Perikanan Tangkap

886,30 Ton

968,90 Ton

Perikanan Budidaya (Tambak)

14245,30 Ton

14076,47 Ton

Perikanan Budidaya (Kolam)

492,4 Ton

496,14 Ton

5.2.

Konsumsi ikan

38,98 Kg/Kapita/Tahun

40,78 Kg/Kapita/Tahun

5.3.

Cakupan bina kelompok nelayan

n/a

17

5.4.

Produksi perikanan kelompok nelayan

n/a

n/a

5. 5.1.

6.

Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan

Perdagangan

II-55

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No

Bidang Urusan/ Indikator

2013

2014

10,42 %

10,08 %

6.1.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

(Juta. Rp.) 4.593.690,60

(Juta. Rp.) 4.804.997,20

6.2.

Ekspor Bersih Perdagangan

$1.057.899,406

$1.068.360,000

6.3.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

n/a

n/a

6,48 %

4,85 %

Rp. 4.224.983 (Juta)

Rp. 4.429.739 (Juta)

7.

Perindustrian

7.1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

7.2.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB n/a sektor Industri

7.3.

Pertumbuhan Industri.(IKM)

n/a

2.234

7.4.

Cakupan bina kelompok pengrajin

n/a

n/a

8.

n/a

Ketransmigrasian

8.1.

Transmigran swakarsa

n/a

n/a

8.2.

Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

n/a

n/a

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

118.765

152.082

1.2.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

405.273

527.909

1.3.

Produktivitas total daerah

Rp. 164 (Juta)

Rp. 175 (Juta)

n/a

99,97

2. 2.1.

Pertanian Nilai tukar petani

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1.

Perhubungan

1.1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,030

0,028

1.2.

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

n/a

n/a

1.3.

Jumlah orang/barang terminal per tahun

n/a

n/a

2.

melalui

dermaga/bandara/

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatan terhadap RTRW

n/a

n/a

2.2.

Luas wilayah produktif

3.597.103 Ha

3.597.103 Ha

2.3.

Luas wilayah industri

11.252,09 Ha

11.252,09 Ha

2.4.

Luas wilayah kebanjiran

n/a

n/a

2.5.

Luas wilayah kekeringan

n/a

n/a

2.6.

Luas wilayah perkotaan

n/a

n/a

II-56

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 No 3.

Bidang Urusan/ Indikator

2013

2014

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.1.

Jenis dan jumlah bank dan cabang

58

40

3.2.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

0

0

3.3.

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

n/a

221

3.4.

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

143

132

21,13

21,64

4. 4.1. 5.

Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Komunikas dan Informatika

5.1.

Rasio ketersediaan daya listrik

156,03

133,44

5.2.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

56,70

61,06

5.3.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

4,11 %

3,81 %

Fokus Iklim Berinvestasi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Angka kriminalitas

246

195

1.2.

Jumlah demo

0

0

1.3.

Lama proses perijinan

3 Hari

3 Hari

1.4.

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

n/a

4 Pajak (Rp. 326,990,414,05)

1.5.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

0

0

1.6.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

55

n/a

Fokus Sumber Daya Manusia 1.

Ketenagakerjaan

1.1.

Rasio lulusan S1/S2/S3

156,16

n/a

1.2.

Rasio ketergantungan

n/a

n/a

Sumber: BPS Kalimantan Timur, Diolah

II-57

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Tabel 2. 37 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara 2012 2013 NO Sektor % % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6.79 4.77 2 Pertambangan & Penggalian 8.63 12.08 3 Industri Pengolahan 5,40 6.48 4 Listrik,Gas & Air bersih 8,50 9.06 5 Konstruksi 7.58 6.44 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6.66 5.35 7 Transportasi dan Pegudangan 9.12 8.65 8 Jasa Keuangan 10.01 4.80 9 Administrasi Pemerintahan 5.23 5.55 10 Jasa Pendidikan 19.89 17.48 11 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11.75 6.61 12 Jasa Lainnya 4.53 2.86 PDRB 100 100 Sumber BPS Kalimantan Timur

2014 % 7.37 9.46 4.85 15.01 9.58 4.60 8.60 4.70 13.26 10.10 8.91 6.85 100

Tabel 2. 38 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Transportasi dan Pegudangan Jasa Keuangan Administrasi Pemerintahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PDRB Sumber BPS Kalimantan Timur

2012 % 16.52 33.25 9.42 0.04 11.66 10.11 5.23 1.11 5.11 1.94 0.75 0.46 100

2013 % 16.23 33.68 9.21 0.03 11.64 9.73 5.53 1.12 5.12 2.07 0.74 0.44 100

2014 % 17.02 31.53 9.31 0.03 11.91 9.95 5.87 1.10 5.48 2.15 0.74 0.45 100

II-58

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 2.2.

Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Evaluasi merupakan satu tahapan penting dalam pembangunan daerah, hal

ini dilakukan terhadap pelaksanaan program-program dan kegiatan apakah telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang benar dan apakah telah mecapai target yang diinginkan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui adanya ketidak singkronan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat diantisipasi dengan mekanisme perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali seesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 dapat disajikan dalam beberapa tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 39 Hasil Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 No

Bidang Urusan

Jumlah Program

Rata-rata Tingkat Capaian Target RKPD (%) K Rp.

Predikat Kinerja K

Rp.

Perangkat Daerah Pelaksana Bidang Urusan

I

URUSAN WAJIB

1.

Pendidikan

8

2.

Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

11

Disdikbudpora, Biro Umum dan Humas Dinkes, Biro Kesra

14

Dinas PUTR

6.

Sosial

3

7.

Tenaga Kerja

3

3.

4.

5.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pangan Pertanahan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas PUTR

11

Badan Kesbangpol, Satpol PP, BPBD Dinsosnakertrans, Biro Kesra Dinsosnakertrans, Biro Kesra

3

Badan Pemberdayaan, Biro Kesra

1 4

Biro Pem. Umum BLHD, DPUTR

1

Biro Pem. Umum

4

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga

II-59

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

14.

15.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berencana dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Dishubkominfo Dishubkominfo, Biro umum dan humas

2

4

21. 22.

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga Statistik Persandian

23.

Kebudayaan

3

Disdikbudpora, Biro Ekbang

24. 25. II

Perpustakaan Kearsipan URUSAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan Pariwisata Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral

1

Biro Pem.Umum

16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5.

4

Dishubkominfo Disperindagkop dan UMKM

3 2

BPMPT Disdikbudpora, Biro Umum dan Humas

5

DKP 2 8 4

Biro Ekbang dan BPP Dinas PKKP Dinas PKKP

4

ESDM

6

Perdagangan

3

7

Perindustrian

2

8

Transmigrasi

2

Disperindagkop dan UMKM Disperindagkop dan UMKM Dinsosnakertrans

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut: 1.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 20 urusan wajib dan 8 urusan pilihan oleh Perangkat Daerah (termasuk Biro-biro yang ada pada Sekretariat Daerah).

2.

Tidak terdapat program khusus untuk melaksanakan urusan statistic, Persandian,

Perpustakaan,

Perumahan

Rakyat

dan

Kawasan

permukiman dan Pangan. Pelaksanaan urusan tersebut dilakukan melalui kegiatan pada beberapa program tertentu.

II-60

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah A. Urusan Wajib : a.

Pendidikan Di kecamatan perbatasan di Kabupaten Malinau, persebaran sarana pendidikan belum merata. Sebanyak 5 desa dari 30 desa masih belum memiliki sarana pendidikan sama sekali, dari jenjang SD hingga SMA/SMK baik yang berstatus negeri maupun swasta. Selanjutnya, 22 desa telah memiliki sarana pendidikan berjumlah 1 unit, dan 3 desa telah memiliki 2 hingga 3 sarana pendidikan formal, diantaranya adalah desa di Kecamatan Kayan Selatan, Kayan Hulu, dan Pujungan. Penyelenggaraan perbatasan

di

kegiatan

Kabupaten

pendidikan

Malinau

pada

di

kecamatan

umumnya

sangat

mengandalkan kegiatan program penyetaraan pendidikan dalam bentuk paket A, paket B, dan paket C. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya sarana pendidikan formal yang berkualitas dan sulitnya mengakses sarana pendidikan karena letak geografis yang tidak memungkinkan. Disamping

penyediaan

kebutuhan

sarana

sekolah,

pembangunan asrama sekolah untuk warga masyarakat yang mengenyam pendidikan khususnya SMP dan SMA/SMK juga menjadi hal penting karena letak sekolah dan tempat tinggal yang sangat jauh. Di kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan, kondisi sarana pendidikan formal tingkat SD terdapat hampir di seluruh kecamatan dan desa. Namun untuk sarana pendidikan SMP tidak terdapat di seluruh desa dan kecamatan di kawasan perbatasan. Untuk SMA/SMK hanya ada di ibukota kecamatan. Siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah harus menumpang di rumah masyarakat yang berdekatan dengan sekolah atau kost atau di asrama, keberadaan asrama masih terbatas di Kecamatan Krayan Selatan saja. Kondisi sarana pendidikan masih banyak kekurangan terutama fasilitas fisik yang kurang layak, begitu juga dengan prasarana

II-61

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 pendukung,

seperti

buku,

yang

masih

kekurangan.

Hal

ini

disebabkan oleh tidak dapat terdistribusikannya bantuan buku karena terkendala kondisi geografis wilayah. Adapun tenaga pengajar di seluruh sekolah masih sangat kurang, di Kecamatan Lumbis Ogong pengajar kurang aktif ke sekolah khususnya untuk SD dan SMP. Pengajar lebih memilih menunggu (stay) di ibukota kecamatan karena faktor geografis dan tidak memiliki tempat tinggal di lokasi tugas. Meskipun ada bantuan tenaga pengajar dari pemerintah pusat melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) yang sudah berjalan selama 3 tahun di Kabupaten Nunukan dan tersebar di seluruh kecamatan perbatasan, namun tidak semua desa ada pengajar dari program tersebut. Adapun pelaksanaannya bersifat tidak bersifat tidak berkelanjutan, karena sifatnya hanya sebagai guru bantu selama satu tahun.

b.

Kesehatan Pemerataan sarana kesehatan ke seluruh wilayah dan masih sulitnya akses ke sarana kesehatan terdekat menjadi hal utama dalam pelayanan dasar kesehatan. Jumlah sarana kesehatan (puskesmas, pustu dan rumah sakit) sudah mencukupi sesuai rasio jumlah penduduk, bahkan rasio puskesmas per satuan penduduk jauh di atas rasio Indonesia tahun 2012. Akan tetapi bila dikaitkan dengan faktor eksternal yaitu luas wilayah dan kondisi geografis di Provinsi Kalimantan Utara, capaian indikator yang telah sesuai ini kembali menjadi suatu permasalahan.

c.

Pekerjaan Umum Kalimantan Utara sebagai provinsi yang baru terbentuk memerlukan dukungan infrastruktur yang baik untuk mendukung proses pembangunan. Dengan kondisi wilayah yang cukup luas serta berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga Malaysia, provinsi ini memerlukan sistem jaringan jalan yang andal agar mampu menghubungkan seluruh wilayah, kegiatan masyarakat dan layanan umum serta mampu dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Secara umum kondisi jaringan jalan dalam lingkup kabupaten sudah baik, terdapat II-62

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 68,05% jalan kabupaten dengan kondisi baik (lebih besar dari nilai SPM sebesar 60%). Namun total ruas panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 56,42%, kurang dari nilai SPM sebesar 60%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konstruksi jalan di Provinsi Kalimantan Utara masih bermasalah, antara lain lapis perkerasan yang rusak, kondisi badan jalan yang tidak mantap, maupun permukaan jalan licin dan berlumpur pada saat musim penghujan, seperti ruas jalan Tanjung Selor - Tanjung Palas - Sekatak Buji Malinau, Mansalong - Simanggaris - Batas Negara.

d.

Perumahan Permasalahan yang muncul terkait sektor perumahan adalah pemanfaatan energi listrik pada skala rumah tangga yang cukup rendah, bahkan selama tahun 2008-2012 terjadi kecenderungan penurunan jumlah rumah tangga pengguna listrik. Jika dibandingkan dengan SPM sebesar 100%, rumah tangga pengguna listrik di Provinsi Kalimantan Utara jauh lebih rendah yakni sebesar 35,88%, sehingga dapat dikatakan sebagian besar wilayah provinsi ini belum teraliri listrik. Rendahnya akses rumah tangga terhadap kebutuhan energi listrik akan berakibat pada rendahnya produktivitas rumah tangga karena rumah tangga tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Di masa depan jika hal ini tidak diperhatikan sejak saat ini akan menjadi persoalan terkait dengan rendahnya kemampuan wilayah provinsi ini untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah lain karena kegiatan ekonomi rumah tangga terhambat karena keterbatasan energi listrik. Permasalahan perumahan lainnya adalah rendahnya rumah tangga

pengguna

air

bersih,

selama

tahun

2008-2012

perkembangan rumah tangga pengguna air bersih cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat (36,02%) pada kondisi tahun 2012. Sementara nilai SPM yang ditetapkan sebesar 55-75%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses air bersih secara merata, diduga hal ini berkaitan pula dengan terbatasnya ketersediaan air permukaan dan air bawah tanah. Belum tercapainya nilai SPM terdapat pada persentase rumah tinggal bersanitasi perkembangan selama lima tahun terakhir II-63

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Nilai indikator persentase rumah tinggal bersanitasi (51,2%) yang masih terlampau jauh di bawah nilai standar pelayanan minimum yang ditetapkan (80%). Hal ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait, oleh karena indikator sanitasi berkaitan dengan kualitas kesehatan masyarakat. Jika permasalahan sanitasi tidak diperhatikan, di masa depan akan menjadi salah satu faktor penghambat bagi terciptanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pada akhirnya memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi ini. Rendahnya kualitas kesehatan tersebut akan berpengaruh tehadap rendahnya kualitas sumber daya manusia di provinsi ini, sebagai akibat lebih lanjut sumber daya manusia provinsi ini akan kalah bersaing dalam menghadapi era globalisasi maupun Masyarakat Ekonomi ASEAN.

e.

Penataan Ruang Penataan Ruang menjadi urusan yang sangat penting bagi daerah

baru

seperti

Provinsi

Kalimantan

Utara,

percepatan

pengesahan Rancangan Perda RTRW Provinsi menjadikan prioritas, yang nantinya akan diikuti oleh revisi RTRW Kabupaten/Kota.

f.

Perencanaan Pembangunan Sampai tahun 2016 Provinsi Kaliimantan Utara baru memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016, sedangkan dokumen RPJMD sebagai pengejawantahan Visi dan Misi Terpilih hingga RKPD Tahun 2017 ini ditetapkan masih dalam proses penyusunan rancangan akhir. Sementara itu belum singkronnya dokumen perencanaan Pemerintah

Pusat,

Daerah

dan

Kabupaten/Kota

menjadikan

perencanaan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih perlu ditingkatkan.

Secara

umum

permasalahan

utama

dibidang

perencanaan pembangunan adalah: (1) Posisi strategis Provinsi Kalimantan Utara belum memberi kontribusi terhadap kemajuan ekonomi, sosial, budaya, politik dan investasi;(2) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal; (3) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah; (4) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi II-64

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 serta

dokumen

perencanaan;

(5)

Masih

rendahnya

kualitas

pelaksanaan Musrenbang dan penerapan dokumen perencanaan; dan (6) Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.

g.

Perhubungan Permasalahan keterhubungan antar wilayah diakibatkan oleh ketersediaan layanan transportasi yang masih terbatas, baik transportasi darat, sungai, laut dan udara. Layanan transportasi darat menunjukkan peningkatan jumlah penumpang dan barang berbagai moda transportasi (darat, laut, sungai, udara) pada lima tahun terakhir (2008-2012). Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan permintaan kebutuhan layanan untuk masing-masing moda tersebut. Namun demikian kondisi tersebut belum didukung dengan peningkatan layanan transportasi dalam bentuk jumlah armada yang melayani, terlihat dari penurunan rasio jumlah armada angkutan dengan jumlah penumpang, yakni angkutan darat (0,1) dan angkutan laut (0,07). Sementara itu jumlah fasilitas transportasi berupa pelabuhan udara, pelabuhan laut dan jumlah terminal masih konstan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan armada di Provinsi Kalimantan Utara semakin meningkat. Peningkatan jumlah penumpang selama lima terakhir yang tidak diikuti oleh peningkatan layanan transportasi akan mengakibatkan terhambatnya pergerakan orang, barang dan jasa antarwilayah yang pada akhirnya akan memperlambat pembangunan daerah. Permasalahan layanan transportasi pada umumnya berupa jumlah armada terbatas yang mengakibatkan frekuensi layanannya rendah atau dapat berupa faktor muat (load factor) yang tinggi ditunjukkan oleh jumlah penumpang yang berjejal, tidak semuanya mendapatkan tempat duduk. Selain itu ketersediaan terminal angkutan darat, pelabuhan udara dan pelabuhan laut/sungai merupakan pendukung dari ketersediaan layanan transportasi. Meskipun Provinsi Kalimantan Utara memiliki 28 pelabuhan udara, 6 pelabuhan sungai/laut dan sejumlah terminal angkutan darat namun layanan yang diberikan masih sangat terbatas terkait dengan keterhubungan layanan transportasi tersebut dengan wilayahwilayah yang ada. Sebaran fasilitas layanan transportasi juga berpengaruh dalam kemudahan pencapaian suatu wilayah. Secara II-65

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 umum sebaran fasilitas layanan transportasi udara di Provinsi Kalimantan

Utara

belum

menjangkau

seluruh

wilayah

kabupaten/kota secara merata demikian pula sebaran layanan transportasinya. Frekuensi layanan juga menjadi kendala pula dalam konteks keterhubungan wilayah. Semakin tinggi frekuensi layanan transportasi semakin mudah masyarakat mengakses suatu wilayah dan semakin baik keterhubungan antar wilayah. Keberadaan terminal dan jumlah angkutan darat merupakan salah satu penanda kinerja transportasi darat di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara (2014), Kabupaten Tana Tidung merupakan satusatunya kabupaten yang tidak memiliki terminal, meskipun demikian semua kabupaten/kota memiliki angkutan umum, dimana angkutan umum tersebut terdiri dari angkutan kota, angkutan desa, dan bahkan

di

Permasalahan

Kabupaten mendasar

Malinau

terdapat

angkutan

terkait

dengan

sebaran

Damri. layanan

transportasi darat adalah ketersediaan jaringan jalan yang belum merata hingga wilayah terpencil. Kondisi ini akan mempersulit angkutan umum darat dapat masuk hingga ke pedalaman. Disamping itu juga kondisi jalan yang tidak menunjukkan karakter ‘all-weather road’ mempersulit ketersediaan kondisi jalan yang baik pada musim penghujan, yang akan berakibat pada keterhubungan wilayah akan menjadi terganggu. Sementara dari layanan transportasi udara, dari kelima kabupaten/kota yang ada, hanya Kabupaten Tana Tidung yang tidak memiliki bandara, sehingga total keseluruhan bandara yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 28 unit. Perlu dicatat bahwa layanan transportasi udara merupakan layanan transportasi utama khususnya untuk daerah terpencil dan pedalaman yang hingga saat ini tidak terjangkau oleh layanan transportasi darat. Bandara yang terdapat

di

Provinsi

Kalimantan

Utara

ini

selain

melayani

penerbangan domestik, juga melayani penerbangan internasional (Bandara Juwata, Tarakan). Dari ke-28 bandara tersebut, sebagian besar merupakan bandara dengan layanan penerbangan perintis. Meskipun demikian, bandara-bandara di Provinsi Kalimantan Utara tersebut belum didukung dengan frekuensi layanan penerbangan yang

memadai,

sehingga

menimbulkan

permasalahan II-66

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 keterhubungan antar wilayah, baik dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun ke luar wilayah provinsi. Keterhubungan dengan wilayah lain di luar provinsi sudah diwadahi dengan adanya rute penerbangan dari Kota Tarakan, ke berbagai kota di Provinsi Kalimantan Timur maupun kota-kota lain di Pulau Jawa.

h.

Lingkungan Hidup Terkait masalah kesehatan lingkungan, data menunjukkan bahwa kualitas air masih belum layak. Air adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka seluruh

proses

metabolisme

dalam

tubuh

manusia

dapat

berlangsung dengan lancar. Persentase banyaknya desa yang mengakses sumber air minum tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 65% desa atau kelurahan di Kota Tarakan sumber air minum/masak berasal dari PAM/PDAM, jumlah ini mendominasi dibandingkan sumber air yang lain seperti sumur (15%), air hujan (10%), mata air (5%) dan air kemasan (5%). Sedangkan di Kabupaten Malinau, sumber air minum/masak

didominasi

dari

sungai/danau

sebesar

43%,

sedangkan yang lain berasal dari mata air (39,45%), PAM/PDAM (9,17%) dan air hujan (7,34%). Begitu pula sumber air di Kabupaten Nunukan didominasi dari sungai/danau (36,67%). Sedangkan di Kabupaten Tana Tidung dan di Kabupaten Bulungan 72,73% dan 38,27% desa di kabupaten tersebut menggunakan air hujan sebagai sumber air minum, di tahun 2012 pun keluarga di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung yang menggunakan sumber dari air hujan masih cukup tinggi 52,34% dan 56,25% (Podes, 2011).

i.

Pertanahan Belum terbentuknya Kantor Wilayah Pertanahan yang khusus menangani urusan pertanahan menjadikan provinsi Kalimantan Utara masih dibawah naungan Kantor Wilayah Kaimantan Timur.

j.

Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagian besar Indeks pemberdayaan perempuan (IDG) kabupaten/kota di provinsi ini masih di bawah IDG Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2009 hanya Kabupaten Nunukan II-67

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 (55,73) yang memiliki IDG di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur (52,05), demikian juga tahun 2012 hanya Kabupaten Nunukan (68,93) yang menunjukkan IDG tertinggi di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur (61,84). Jika dibandingkan dengan IDG nasional, baik tahun 2009 maupun 2012 IDG provinsi jauh lebih rendah. Pada tahun 2009 IDG nasional mencapai 63,52 sedangkan tahun 2012 mencapai 70,07. Rendahnya IDG ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih sangat terbatas.

Komponen

perempuan

dalam

profesional,

teknisi

pembentuk parlemen,

IDG

adalah

perempuan

kepemimpinan

dan

keterwakilan

sebagai

tenaga

ketatalaksanaan,

dan

sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2012 partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah semua kabupaten/kota di provinsi ini berada di bawah partisipasi perempuan di Provinsi Kalimantan Timur (38,49). Hanya Kabupaten Tana Tidung yang menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah agak mendekati angka partisipasi perempuan di Provinsi Kalimantan Timur, meskipun masih di bawah angka tersebut yakni 35,89.

k.

Sosial Kesejahteraan sosial terkait dengan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin termasuk anak asuh, anak terlantar, penyandang masalah sosial dan penduduk dengan kemampuan berbeda (cacat). Kondisi pelayanan sosial di provinsi ini dalam penyediaan sarana sosial antar kabupaten/kota masih sangat kurang. Kondisi ini terlihat dari perkembangan sarana sosial yang cukup berfluktuasi selama lima

tahun

terakhir

meskipun

menunjukkan

kecenderungan

menurun, dan belum memenuhi target yang disyaratkan dalam SPM. Sementara

penanganan

pelayanan

sosial

seperti

pemberian

bantuan sosial pada PMKS saat ini sudah cukup baik, dengan tercapainya target SPM, namun perlu terus ditingkatkan baik jangkauan maupun mutu pelayanan. Sementara aspek penanganan PMKS untuk masing-masing kabupaten/kota masih kurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perhatian dalam pengelolaan bidang sosial masih belum optimal.

II-68

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 l.

Kebudayaan Regulasi khusus mengenai manajemen pengelolaan dan revitalisasi aset warisan budaya belum tersedia. Selain sistem pengelolaan pendataan belum tertata dengan baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan database secara komprehensif. Langkah pengamanan aset ini sebenarnya dapat menjadi sebuah karakter budaya yang menandakan ciri khas keunggulan Provinsi Kalimantan Utara. Pelestarian adat ini meliputi berbagai hasil kebudayaan seperti kerajinan, upacara adat, tarian, baju adat, pelembagaan adat, dan

sistem

mekanisme

kehidupan

adat.

Tidak

sekedar

membutuhkan perhatian saja tetapi diperlukan juga wujud nyata upaya perlindungan sebagai bagian hak kekayaan intelektual budaya di Indonesia.

m.

Pemuda dan Olahraga Hingga

lima

tahun terakhir keterlibatan

pemuda dalam

pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal, terlihat dari sistem pelembagaan sektor kepemudaan seperti jumlah kelompok, grup, dan aktivitas kegiatan yang belum optimal, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemuda masih sangat terbatas. Demikian pula dengan keolahragaan yang ditandai dengan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) masih belum dapat mencapai standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Hal ini mengisyaratkan pemberdayaan sektor pemuda dan olahraga masih sangat kurang.

n.

Ketahanan Pangan Secara

fisik

daya

dukung

lahan

pertanian

di

provinsi

Kalimanatsn Utara relatif rendah, sehingga secara regional belum memiliki kemampuan untuk mencukupi ketersediaan pangan yang berasal dari hasil produksi sendiri sejak tahun 2008-2012. Selama kurun waktu tersebut daya dukung lahan pertanian provinsi ini masih di bawah 1, yakni 0,000900 (tahun 2008) dan 0,000910 (tahun 2012), artinya sebagai sebuah wilayah Provinsi Kalimantan Utara belum mampu swasembada pangan. Nilai daya dukung lahan pertanian Kabupaten Bulungan relatif lebih baik jika dibandingkan nilai daya dukung lahan pertanian kabupaten/kota lainnya, meskipun II-69

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 tetap berada di bawah 1, yakni 0,001665 (tahun 2009) kemudian meningkat menjadi 0,002378 (tahun 2012). Ketidakmampuan untuk berswasembada pangan akan berakibat pada ketidakmampuan wilayah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Dengan demikian ketersediaan beras di provinsi ini jika dilihat dari kemampuan menyediakan kebutuhan kalori per kapita sebesar setara 265 Kg beras/kapita/tahun belum tercukupi. Pangan, khususnya beras yang belum mampu tersedia untuk mencukupi kebutuhan pangan di provinsi ini menjadi permasalahan yang cukup penting, terlebih ketika di masa datang jumlah penduduk akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan wilayah.

o.

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan sejumlah aktivitas

pendorong

yang

dapat

mempengaruhi

tingkat

perkembangan masyarakat dan desa. Program pemberdayaan masyarakat dan desa erat kaitannya dengan tingkat pembangunan perekonomian, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kesehatan, ketahanan pangan, dan akses pelayanan. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan di Bab 2, terdapat penurunan aktivitas pemberdayaan

masyarakat.

Hal

ini

terlihat

dari

adanya

kecenderungan penurunan program pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota. Penurunan ini terlihat pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Di masa depan keadaan ini akan menjadi permasalahan karena aspek pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sebagai langkah utama mengatasi PMKS tidak berjalan efektif. Bukti lain yang menguatkan adalah adanya kenaikan jumlah masyarakat yang tergolong

PMKS.

Capaian

indikator

kinerja

pemberdayaan

masyarakat dan desa jika dibandingkan dengan SPM, maka capaian indikator kinerja tersebut tidak tercapai

p.

Komunikasi dan Informasi Permasalahan yang ada lebih banyak terkait dengan belum meratanya jaringan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah ini,

tidak

semua

kabupaten/kota

dapat

berkomunikasi

dan

memperoleh informasi sama baik. II-70

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Dalam lima tahun terakhir secara umum jumlah sarana komunikasi terjadi peningkatan dan diikuti dengan penurunan jumlah wartel/warnet serta jumlah pameran/expo. Sedangkan jumlah penyiaran TV, jumlah surat kabar yang beredar serta keberadaan website pemerintah relatif tetap. Meski jumlah sarana komunikasi meningkat, tidak ada informasi yang jelas terkait dengan kemudahan akses ke layanan komunikasi dan informasi. Dari sisi jumlah media informasi tidak terlihat adanya peningkatan. Dengan kondisi wilayah yang sangat luas tersebut tentunya sangat dibutuhkan adanya akses informasi maupun ketersediaan layanan komunikasi yang baik yang mampu menjangkau seluruh wilayah hingga ke wilayah terpencil maupun wilayah perbatasan dengan negara Malaysia. Rendahnya

akses

informasi

dan

terbatasnya

layanan

komunikasi akan berpengaruh terhadap berkembangnya kegiatan ekonomi wilayah yang menjadi pemacu perekonomian daerah maupun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pendidikan maupun kesehatan, oleh karena di era globalisasi ini informasi

semakin

cepat

berubah.

Dengan

diberlakukannya

Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2016, maka kebutuhan akan ketersediaan layanan komunikasi yang memadai serta akses informasi yang semakin mudah menjadi prasyarat utama dalam pembangunan daerah mengingat provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia.

Tanpa

sarana prasarana

komunikasi dan

informasi yang memadai, mudah diakses dan tersebar secara merata hingga wilayah terpencil maka provinsi ini akan selalu tertinggal dengan negara tetangga.

B.

Urusan Kewenangan Pilihan

a.

Pertanian Provinsi Kalimantan Utara sangat potensial untuk pengembangan sektor

pertanian,

yang

meliputi

tanaman

pangan,

tanaman

perkebunan, tanaman industri, peternakan dan perikanan. Kondisi lahan yang luas dan subur, sebaran curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun merupakan potensi dasar yang mendukung berkembangnya sektor pertanian. Sebagian besar wilayah yang berupa dataran (flat) merupakan lahan kering, namun dengan curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun akan mampu II-71

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 memberikan peran dalam upaya peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan pertanian lahan kering secara intensif dan beragam. Pengembangan pertanian lahan kering ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani lahan kering dan pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan mendukung ketahanan pangan wilayah. Namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian, baik untuk

tanaman

pangan,

hortikultura,

peternakan,

maupun

perkebunan. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya nilai tambah sektor pertanian. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian ini antara lain karena: (1) Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan khususnya padi; 2) Masih adanya suplai produk-produk pertanian dari luar wilayah; (3) Belum berkembangnya industri-industri pengolahan berbasis produk pertanian. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan kondisi infrastruktur khususnya berupa jaringan jalan maupun irigasi yang mempengaruhi kelancaran distribusi sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian seperti pupuk, obatobatan dan peralatan masih perlu mendatangkan dari luar. Kondisi sarana transportasi yang kurang memadai membuat distribusi sarana produksi pertanian menjadi mahal, di lain pihak biaya angkut hasil pertanian untuk pemasaran juga mahal. Bahkan terdapat beberapa area pertanian menjadi terisolir disebabkan keterbatasan infrastruktur transportasi, seperti di Krayan hasil produksi pertanian tidak dapat dipasarkan ke luar daerah karena sangat tergantung pada transportasi udara yang sangat tergantung pada cuaca, selain karena mahalnya biaya angkut. Oleh karena itu pembangunan sektor pertanian harus ditopang oleh pengembangan infrastruktur pertanian yang berpihak pada sektor pertanian. Sementara itu tantangan pengembangan sektor pertanian adalah kurangnya keterpaduan antar sub sektor dalam sektor pertanian serta keterkaitan dengan sektor lain sebagai pendukung, khususnya terkait

dengan

infrastruktur

pemasaran

pendukung.

produk

hasil

Kurangnya

pertanian

maupun

keterpaduan

dalam

pengembangan sektor pertanian mengakibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian menjadi tidak optimal dan inefisien. II-72

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Selain itu perlu dicatat bahwa sebagian besar penduduk provinsi ini memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Jika sumber daya lahan yang cukup potensial dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal, yang didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas dan memadai di sektor pertanian serta kebijakan sektor pertanian yang mendukung hal ini maka nilai tambah sektor pertanian akan semakin meningkat. Sumber daya pertanian yang berkualitas, terampil dan tangguh akan mampu menguasai teknologi tepat guna sehingga produktivitas pertanian dapat ditingkatkan. Meningkatnya

nilai

tambah

sektor

pertanian

akan

memiliki

keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuhnya lapangan kerja baru dan terbukanya kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b.

Kehutanan Di banyak daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan adanya kesenjangan antara permintaan bahan baku kayu yang

besar

dengan

pengadaannya,

akibat

dari

semakin

berkurangnya potensi hutan (antara lain eksploitasi tidak terkendali dan konversi) dan juga masih dijumpainya bahan baku illegal yang beredar di pasaran. Selama ini industri terlalu mengandalkan kayu dari hutan alam produksi. Sumber bahan baku harus dialihkan dari hutan alam ke hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), dan memanfaatkan kayu hasil peremajaan perkebunan. Akan tetapi untuk Provinsi Kalimantan Utara (dan juga Provinsi Kalimantan Timur) ketiga sumber bahan baku tersebut belum dapat diharapkan mampu memenuhi kapasitas terpasang pabrik yang ada di Provinsi Kalimantan Utara maupun di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2012 industri kehutanan yang berkembang di Kota Tarakan mengalami kemerosotan produksi, bahkan beberapa produk olahan kayu tidak diproduksi lagi, sehingga secara akumulatif industri kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan yang sangat drastis3. Hal ini dapat mempengaruhi perekonomian wilayah terutama dalam hal serapan tenaga kerja. Belum ada informasi yang

II-73

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 jelas tentang penyebab dari fenomena ini. Namun jika melihat dari perkembangan pada skala nasional, industri kehutanan menghadapi tantangan yang berat terutama terkait dengan harga bahan baku dan efisiensi usaha. Berdasarkan analisa terhadap produk kayu bulat dalam kurun 5 tahun terakhir produksi kayu bulat rata-rata adalah 988.165,2 m3/tahun. Dengan luas hutan produksi sekitar 3,3 juta hektar maka produksi kawasan hutan per satuan luas masih sangat rendah.

c.

Energi dan Sumberdaya Mineral a. Menurunnya Produksi Migas Selama kurun waktu 2007-2012 data produksi migas di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun kondisi ini berbeda sejak tahun 2013 yang mana mulai terjadi penurunan produksi. Penurunan produksi migas dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Faktor teknis umumnya dapat diatasi oleh investor yang bersangkutan, namun yang banyak dikeluhkan justru faktor non teknis seperti perijinan perubahan fungsi lahan untuk menambah sumur produksi, penyelesaian masalah sosial terkait dengan pembebasan tanah, administrasi yang menyangkut aparat birokrasi pemerintahan dan lain-lain yang dapat menjadi kelemahan daerah. Pemanfaatan potensi migas di Provinsi Kalimantan Utara belum optimal, masih perlu dilakukan eksplorasi dan ekploitasi sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah yang dapat ditingkatkan produksinya maupun nilai tambahnya sehingga kontribusinya terhadap PDRB dapat meningkat. Peluang yang berupa peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah migas sangat bergantung pada usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bekerjasama dengan pihak swasta pelaku bisnis. Ancaman yang timbul adalah munculnya persaingan dengan provinsi lain atau negara lain dalam hal menarik investor untuk menanamkan modalnya. Jika potensi yang ada ini tidak dapat dikelola dengan baik maka tidak akan memberikan manfaat yang memadai bagi perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. II-74

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

b. Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Batubara Pemerintah akan memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Implikasi dari pemberlakukan kebijakan ini adalah adanya pelarangan ekspor batubara berkalori rendah (bahan mentah). Selain itu sebagai langkah awal pemerintah juga akan menaikkan pajak ekspor. Pelaksanaan

kebijakan

ini

dapat

berpotensi

menyebabkan

penurunan ekspor batubara di tingkat nasional maupun daerah (provinsi). Secara ekonomi daerah-daerah penghasil batubara seperti Provinsi Kalimantan Utara akan mengalami penurunan pendapatan dari sektor ini. Jika tidak diantisipasi dengan baik maka larangan ekspor batubara mentah atau berkalori rendah ini dapat berpengaruh cukup besar terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat kontribusi ekonomi pertambangan non migas dari batubara juga cukup besar. Perlu dicatat pula bahwa batubara selama ini masih dipandang sebagai hasil produksi yang memiliki nilai kontribusi tinggi terhadap perekonomian wilayah, meskipun sektor pertambangan merupakan kegiatan yang rentan terhadap kelestarian lingkungan. Selama ini batubara belum dilihat sebagai potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri sebagai energi alternatif yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Pemanfaatan batubara sebagai sumber energi altenatif untuk pemenuhan kebutuhan energi di provinsi inilah yang harus menjadi perhatian, sehingga batubara tidak lagi menjadi tumpuan utama penggerak perekonomian wilayah, melainkan sebagai pendukung berkembanganya sektor ekonomi lainnya. Menurunnya kontribusi ekonomi pertambangan batubara harus digantikan kegiatan sektor lain yang lebih ramah terhadap kelestarian lingkungan.

d.

Kelautan dan Perikanan Kelautan dan perikanan selama ini belum menjadi sub-sektor andalan yang dapat memacu perkembangan sektor-sektor lain di provinsi ini. Kontribusi sub-sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah sektor mineral dan pertambangan, meskipun jika dibandingkan sub-sektor lain dalam II-75

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 kelompok pertanian, sub-sektor kelautan dan perikanan ternyata merupakan salah satu sub-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB terus meningkat sejak tahun 2008 bersama-sama dengan sub-sektor tanaman perkebunan. Sedang sub-sektor yang lain dalam kelompok pertanian kontribusi terhadap PDRB semuanya mengalami penurunan. Dengan demikian, sub-sektor kelautan dan perikanan dapat diprediksikan menjadi salah satu sub-sektor yang dapat diandalkan sebagai prime mover pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat potensi sumber daya ikan yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu, potensi perairan baik laut maupun perairan umum (sungai, rawa dan danau) yang besar dan sementara ini belum dimanfaatkan.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Isu Strategis Pembangunan Daerah Berdasarkan data, informasi, dan gambaran umum capaian kinerja pembangunan; identifikasi isu-isu penting dan masalah urgent dari tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah; serta identifikasi isu-isu penting dan masalah urgent yang terjadi pada daerah, maka dapat digambarkan bahwa permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 40 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan

1

Pembangunan Infrastruktur

2

Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan

Permasalahan

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

 Terhambatnya aktivitas ekonomi yang disebabkan tidak tersedia akses jalan dan jembatan  Belum tercapainya kondisi jalan provinsi yang memadai  Fasilitas sarana dan prasarana transportasi (darat, laut dan udara) belum representative dalam mendukung secara penuh kegiatan ekonomi masyarakat  Belum terpenuhinya kebutuhan air baku, air bersih dan sanitasi yang layak  Belum meratanya prasarana dan sarana dan akses pendidikan bagi masyarakat  Masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum menikmati pelayanan pendidikan.  Relevansi pendidikan belum memenuhi

II-76

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

3

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

4

Kemandirian dan kedaulatan pangan

5

Pembangunan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal

6

Pemenuhan daya listrik dan energi

7

Daya saing daerah

ekonomi

kebutuhan standar lapangan kerja.  Tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi kualifikasi  Upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masih belum optimal.  Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarama medis  Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga medis  Masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, kematian Ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular.  Masih adanya alih fungsi lahan pertanian  Masih perlunya peningkatan produktivitas pertanian  Kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian  Kurangnya sarana dan prasarana dan system irigasi pertanian  Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pertanian  Belum berkembangnya pemasaran hasil pertanian  Ketersediaan benih dan pupuk yang kurang  Belum berkembangnya hilirisasi produk pertanian  Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan  Terbatasnya tenaga kesehatan dikawasan perbatasan  Belum tersedianya transportasi jalan dan jembatan yang memadai di kawasasan perbatasan  Belum tersedianya bandara di kawasan perbatasan yang representatif dalam mengoptimalkan pelayanan transportasi udara  Belum tersedianya dermaga yang representatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan transportasi sungai  Jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh kawasan perbatasan  Daya mampu pln yang belum memenuhi kebutuhan listrik  Jaringan transmisi listrik yang belum mencukupi  Pengembangan energi baru dan terbarukan belum berjalan secara optimal  Keterbatasan akses terhadap sumber energi  Rendahnya tingkat capaian rencana investasi dibandingkan dengan realisasi investasi  Belum disosialisasikannya RTRW Provinsi dan beberapa RTRW Kabupaten/Kota secara menyeluruh  Kompetesi tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja  Rendahnya Infrastruktur pendukung kawasan pusat pertumbuhan

II-77

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

8.

Tata Pemerintahan

Kelola

 Belum memadainya kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, promosi paket wisata dan jasa pendukung pariwisata  Belum terbangunnya Tata Kelola Permerintahan dan Administrasi Daerah  Belum berkembangnya Sistem Jaminan Sosial Masyarakat  Lemahnya Pengelolaan Aset Budaya Daerah

II-78