BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Bogor dengan luas 11.850 ha, terletak pada 106º 48’ Bujur Timur dan 6º 36’ Lintang Selatan, ± 56 Km Selatan dari Ibu Kota Jakarta dan ± 130 Km Barat Kota Bandung, Ibukota Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kota Bogor berbatasan dengan: 1. Sebelah Utara
: Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur
: Kecamatan
Sukaraja
dan
Kecamatan
Ciawi
Kabupaten Bogor. 3. Sebelah Barat
: Kecamatan
Dramaga
dan
Kecamatan
Ciomas
Kabupaten Bogor. 4. Sebelah Selatan : Kecamatan
Cijeruk
dan
Kecamatan
Caringin
Kabupaten Bogor. Wilayah Administrasi Kota Bogor dibagi menjadi 6
Kecamatan dan 68
Kelurahan, 803 Rukun Warga (RW) dan 3.684 Rukun Tetangga (RT). Kota Bogor berada di ketinggian 190 – 330 mdpl,
dengan
kemiringan lereng berkisar 0 - 2% sampai dengan > 40%, dengan luas menurut kemiringan lereng yakni 0 - 2% (datar) seluas 1.763,94 ha, 2 15% (landai) seluas 8.091,27 ha, 15 - 25% (agak curam) seluas 1.109,89 ha, 25 - 40% (curam) seluas 764,96 ha, dan > 40% (sangat curam) seluas 119,94 ha. Suhu udara rata-rata setiap bulannya 26
0
C, dan kelembaban
udara kurang lebih 70%. Kota Bogor disebut Kota Hujan karena memiliki curah hujan rata-rata yang tinggi, yaitu berkisar 4.000 sampai 4.500 mm/tahun. Kota Bogor memiliki struktur geologi aliran andesit seluas 2.719,61 ha, kipas aluvial seluas 3.249,98 ha, endapan seluas 1.372,68 ha, tufa seluas 3.395,17 ha, dan lanau breksi tufaan dan capili seluas 1.112,56 ha. Secara umum, Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari 11
endapan (batuan sedimen) dua gunung berapi, yaitu Gunung Pangrango (berupa batuan breksi tupaan/kpal). Lapisan batuan ini berada agak dalam dari permukaan tanah dan jauh dari aliran sungai. Endapan permukaan umumnya berupa alluvial yang tersusun oleh tanah, pasir, dan kerikil hasil pelapukan endapan, yang tentunya baik untuk vegetasi. Tanah yang ada di seluruh wilayah Kota Bogor umumnya memiliki sifat agak peka terhadap erosi, yang sebagian besar mengandung tanah liat (clay), dengan tekstur tanah yang umumnya halus hingga agak kasar, kecuali di Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal dan Bogor Tengah yang terdapat tanah yang bertekstur kasar. Wilayah Kota Bogor dialiri oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane dan anak-anak sungai, yang secara keseluruhan anak-anak sungai (Sungai Cipakancilan, Sungai Cidepit, Sungai Ciparigi, dan Sungai Cibalok) itu membentuk pola aliran pararel-subpararel sehingga mempercepat waktu mencapai debit puncak (time to peak) pada 2 sungai besar tersebut. Kota Bogor memanfaatkan kedua sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Sumber air bagi Kota Bogor diperoleh dari sungai, air tanah, dan mata air. Kedalaman air tanah bervariasi sekitar 3 -12 m, kedalaman muka air tanah dalam keadaan normal (musim hujan) berkisar 3 - 6 m, sedangkan pada musim kemarau kedalaman muka air tanah mencapai 10 - 12 m. Kualitas air tanah di Kota Bogor terbilang cukup baik. Sumberdaya alam lainnya berupa flora dan fauna juga ditemukan di Kota Bogor. Sejumlah tanaman tropis yang langka dapat ditemui di Kebun Raya Bogor yang dikenal memiliki koleksi tanaman tropis yang terlengkap di dunia. Selain itu, tanaman sayuran dan buah-buahan serta tanaman hias dan tanaman obat-obatan masih banyak diusahakan oleh masyarakat terutama di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat. Kawasan rawan bencana di Kota Bogor adalah kawasan yang sering mengalami bahaya longsor dan kawasan yang rawan banjir. Daerah yang sering longsor umumnya di sekitar tebing sungai, sedangkan daerah yang rawan banjir
12
hanya
merupakan
titik
genangan
yang
tersebar
pada
beberapa
kecamatan. Dengan kondisi geografis yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di kawasan Jabodetabek, maka Kota Bogor mempunyai potensi yakni menjadi tujuan utama bermukim bagi para pekerja di DKI Jakarta, serta tujuan wisata penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertumbuhan yang cepat ini harus diiringi dengan upaya mempertahankan ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas kota, pembangunan sumur resapan dan kolam retensi untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dan mencegah tingginya debit drainase yang ada yang dapat menimbulkan banjir. Perkuatan kepada sempadan sungai maupun tebing yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana longsor juga penting untuk dilakukan. Jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 mencapai 950.334 jiwa yang terdiri dari 484.791 jiwa laki-laki dan 465.543 jiwa perempuan, dengan Laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,70%. Kepadatan penduduk mencapai 8009 jiwa/ km2. Adapun rasio Sex penduduk Kota Bogor sebesar 1,04. Jumlah Kepala Keluarga mencapai 239.945 KK. dengan batas wilayah sebagaimana tertuang pada gambar berikut ini. Gambar Peta Batas Administrasi Kota Bogor
13
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan
demikian
PDRB
dapat
menggambarkan
kegiatan
roda
perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya.
Walaupun
demikian pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini masih terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya. Laju pertumbuhan penduduk yang melebihi laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya Ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Kota Bogor tahun 2009 secara umum seluruh sektor
lapangan
usaha mengalami
kenaikan
pertumbuhan sebesar 17.98 persen dibanding tahun 2008, yaitu dari 10,09 triliun rupiah menjadi 11,90 triliun rupiah di tahun 2009. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 mengalami pertumbuhan
14
sebesar 6,01 persen dari 4,25 triliun rupiah di tahun 2008 menjadi Rp. 4,51 triliun rupiah pada tahun 2009. Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Keadaan PDRB Kota Bogor Atas kurun waktu 2005 sampai dengan
tahun 2011 disajikan pada tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku
dan
Konstan Tahun 2005 – 2011 (Triliun Rupiah ) N o
Tahun
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(1)
(2)
(3)
(4)
1 2 3 4 5 6 7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 2011**
6,19191890 7,25774209 8,55803570 10,08994396 11,90459966 14,058,351.26 16,459,940.44
3,56723091 3,78227371 4,01274317 4,25282178 4,50860105 4,782,307.18 -
Untuk melihat perkembangan PDRB Kota Bogor dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, disajikan pada Grafik berikut :
Grafik PDRB Kota Bogor Tahun 2005 – 2010 (milyar rupiah)
9000 8000 7000 6000 5000 4000
PDRB ADHB
3000
PDRB ADHK 2000
2000 1000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
15
Dengan melihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga berlaku sebesar 6,19191890 juta di tahun 2005 meningkat menjadi 11.904.599,66 Triliun Rupiah di tahun 2009, dan pada tahun 2010 mencapai 14.058.351,26. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pun mengalami peningkatan dari Rp. 3,56723091 Triliun Rupiah pada tahun 2005 menjadi Rp. 4,50860105 Triliun Rupiah di tahun 2009, maka hal ini menggambarkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini telah terjadi peningkatan
riil
yang
walaupun
tidak
terlalu
besar
tetapi
cukup
menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi bukan hanya peningkatan yang
disebabkan oleh harga yang jauh meningkat atau tingkat inflasi
yang terjadi. Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bogor sesuai dengan misi 3 dalam RPJMD yaitu: “meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penuntasan wajib belajar 12 tahun”, peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat, selain itu kualitas sumber daya manusia tercermin dari IPM. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor pada tahun 2009 mencapai 75,47 dan pada tahun 2010 mencapai 75,52, sehingga terjadi kenaikan sebanyak 0,05 point. Dengan indeks Pendidikan tahun 2010 sebesar 87,54%, AMH sebesar 98,75 rata rata lama sekolah 9,77 , Indeks Kesehatan mencapai 73,10 dengan angka harapan hidup 68,86 tahun. Indeks daya beli sebesar 65,91, dengan Purchasing Power Parity sebesar Rp 645,220,2.1.3. 1.
Aspek Pelayanan Umum
Pendidikan Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan
atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab besar agar seluruh penduduk muda yang 16
mendominasi struktur umur di Kota Bogor memperoleh pendidikan yang layak. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam
pengembangan
pendidikan
adalah
relatif
besarnya
disparitas/ketidakmerataan ketersediaan sarana pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat pada tahun 2010 mencapai 99,28% meningkat 6,59% dibanding tahun 2009 sebesar target RPJMD sebesar 94%. APM SMP Sederajat
92,69% dan melebihi mencapai 74,27%
meningkat sebesar 2,31% dibanding tahun 2009 sebesar 71,95%, melebihi target RPJMD sebesar 74%. APM SMA Sederajat
mencapai
83,09% meningkat sebesar 3,09% dibanding tahun 2009 sebesar 70%, melebihi target RPJMD sebesar 73%. Adapun Angka Putus Sekolah (APS) SD sederajat sebesar 0,05%, belum dapat ditekan sesuai target RPJMD 0,03%, Angka Putus Sekolah (APS) SMP sederajat sebesar 0,13%, belum dapat ditekan sesuai target RPJMD 0,07%., Angka Putus Sekolah (APS) SMA sederajat sebesar 0,36%, melebihi target RPJMD 0,80%., Angka Kelulusan SD sederajat sebesar 97,84%, belum dapat tercapai sesuai target RPJMD 100%, Angka Kelulusan SMP sederajat sebesar 99,54%, melebihi target RPJMD sebesar 99%., Angka Kelulusan SMA sederajat sebesar 100%, melebihi target RPJMD sebesar 99%. dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mencapai 4.127 guru meningkat dari tahun 2009 yaitu 3.226. Hal ini menunjukan bahwa 40% guru Kota Bogor telah tersertifikasi. Jumlah
sarana
pendidikan
SD
sederajat
sebanyak
341
unit,
SMP/sederajat sebanyak 146 unit, dan jumlah sarana SMA/SMK/MA sederajat sebanyak 126 unit, sedangkan jumlah tenaga pengajar /Guru SD sederajat sebanyak 4.867, Guru SMP sederajat sebanyak 3.473, dan jumlah guru SMA/SMK/MA sederajat sebanyak 4.084 orang. 2.
Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan
diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: 17
(1)
Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan;
(2)
Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan
(3)
Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan
untuk
menjangkau
masyarakat
dan
dijangkau
masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Pada tahun 2010, jumlah rumah sakit di Kota Bogor sebanyak 9 unit, puskesmas sebanyak 24 unit, puskesmas pembantu 27 unit dan Puskesmas keliling sebanyak 3 unit, Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari tenaga medis spesialis sebanyak 2 orang, dokter gigi sebanyak 26 orang, perawat/bidan sebanyak 220 orang, dan tenaga medis sebanyak 136 orang, tenaga farmasi sebanyak 23 orang, teknisi medis sebanyak 23 orang, tenaga sanitasi sebanyak 29 orang tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 24 orang. Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan RS disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. 3.
Tempat Ibadah Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan
sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat ibadah yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 735 buah mesjid,
566 buah mushola, 90 buah
gereja protestan dan 2 gereja katolik dan 9 buah Vihara/Cetya/Klenteng pada tahun 2010. 18
4.
Jaringan Listrik Pelayanan dan pengelolaan energi listrik ditangani oleh PT. PLN
(Persero) Cabang Bogor dengan jangkauan pelayanan hampir seluruhnya telah terlayani. Pada tahun 2009 jumlah pelanggan listrik tercatat banyak 170.480 pelanggan, dengan jumlah pelanggan terbanyak berasal dari Kecamatan Bogor Barat yaitu sebanyak 35.833 pelanggan. Adapun jumlah pelanggan listrik dan daya tersambung munurut kecamatan sebagaimana tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Jumlah Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung Menurut Kecamatan N o 1 2 3 4 5 6
Di Kota Bogor 2009 Jumlah Daya Kecamatan Langganan Tersambung Bogor Selatan 34,580 32,387,551 Bogor Timur 16,932 23,743,271 Bogor Utara 29,403 25,612,646 Bogor Tengah 23,004 50,527,466 Bogor Barat 35,833 28,448,908 Tanah Sareal 30,728 22,811,799 Jumlah 170,480 183,531,641
Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, Tahun 2010
Jumlah gardu listrik terbanyak tersebar di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 111 unit gardu pada Tahun 2009 diikuti dengan 92 unit gardu di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Selatan, serta 92 unit gardu di Kecamatan Bogor Tengah dan 88 unit gardu di Kecamatan Tanah Sareal. Jumlah terkecil berada di kawasan Kecamatan Bogor Timur hanya dengan 64 unit gardu listrik. 5.
Penataan Ruang Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
dimana dalam ketentuan tersebut salah
19
satunya adalah bagaimana proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bogor sebesar 30% yang terdiri dari: (1)
20%
RTH
Publik,
dimana
pemerintah
mengadakan baik pembebasan lahannya
daerah
yang
harus
maupun komponen
penunjangnya, dan (2)
10% dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi
membuat RTH di pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga untuk evakuasi bencana. 6.
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui
kemampuan
masyarakat,
perubahan
perilaku
pengembangan
masyarakat,
dan
pengorganisasian masyarakat. Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga. Jumlah kelompok binaan PKK di Kota Bogor sebanyak 75 kelompok. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan juga dapat ditinjau
dari
jumlah
organisasi
non
pemerintah
atau
lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Posyandu, Posdaya, serta kemandirian RT RW. 7.
Pemuda dan Olah Raga Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya
manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kota Bogor pada tahun 2010 adalah sebanyak 383.917 jiwa. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas
dan
mandiri,
terdapat
berbagai
wahana
baik
yang
20
dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiatif masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. 2.1.4. Aspek Daya Saing Secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Bogor semakin membaik beberapa tahun terakhir ini dengan struktur ekonomi Kota Bogor yang didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Hotel dan Restoran sebesar 38,04 % dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 25,57 % dimana kedua sektor ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor tahun 2009 sebesar 6,01 % mengalami sedikit turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2008 sebesar 5,98 %. Pertumbuhan riil PDRB menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi bukan hanya peningkatan yang
disebabkan
oleh harga yang meningkat atau tingkat inflasi yang terjadi tetapi juga disebabkan oleh jumlah barang dan jasa yang diproduksikan dalam satu tahun tertentu. Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor yang paling tinggi pertumbuhannya yaitu 28,46 % dan sektor yang pertumbuhannya paling rendah adalah sektor pertanian sebesar 7,83 % diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,91 %. Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Sektor
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan paling tinggi
pertumbuhannya yaitu 7,65 % dan sektor yang paling rendah adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu 1,20 % diikuti sektor pertanian sebesar 3,19 %. Tahun 2009 ini, sektor yang pertumbuhannya tercepat adalah Sektor tersier dibandingkan
PDRB Perkapita juga mengalami peningkatan jika tahun-tahun
sebelumnya
yang
menggambarkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kota Bogor. Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,01 % di tahun 2009, taraf hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan seiring
21
meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor beberapa tahun belakangan ini. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2.1
Evaluasi
Pelaksanaan RKPD Tahun 2010 sampai dengan tahun
2011 2.2.1.1 Urusan Pendidikan Penanganan urusan pendidikan melalui Program Peningkatan Anak Usia Dini,
Program
Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar 9
Tahun, Program
Pendidikan Menengah, Program Manajamen Layanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Program Pendidikan Non Formal. Pencapaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut: 1.
Penduduk yang berusia > 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis (tidak buta aksara) mencapai 98,75%dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
2.
APM
SD
Sederajat
mencapai
meningkat 6,59% dibanding tahun 2009 sebesar
99,28%
92,69% dan
melebihi target RPJMD sebesar 94%. 3.
APM
SMP
Sederajat
mencapai
74,27%
meningkat sebesar 2,31% dibanding tahun 2009 sebesar 71,95%, melebihi target RPJMD sebesar 74%. 4.
APM
SMA
Sederajat
mencapai
83,09%
meningkat sebesar 3,09% dibanding tahun 2009 sebesar 70%, melebihi target RPJMD sebesar 73%. 5.
Angka
Putus
Sekolah
(APS)
SD
sederajat
sebesar 0,05%, belum dapat ditekan sesuai target RPJMD 0,03%. 6.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP sederajat sebesar 0,13%, belum dapat ditekan sesuai target RPJMD 0,07%.
22
Angka Putus Sekolah (APS) SMA sederajat
7.
sebesar 0,36%, melebihi target RPJMD 0,80%. Angka Kelulusan SD sederajat sebesar 97,84%,
8.
belum dapat tercapai sesuai target RPJMD 100%. Angka
9.
Kelulusan
SMP
sederajat
sebesar
99,54%, melebihi target RPJMD sebesar 99%. Angka Kelulusan SMA sederajat sebesar 100%,
10.
melebihi target RPJMD sebesar 99%. Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat
11.
pendidik mencapai 4.127 guru meningkat dari tahun 2009 yaitu 3.226. Hal ini menunjukan bahwa 40% guru Kota Bogor
telah
tersertifikasi. Pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar
12.
Internasional sampai dengan tahun 2010 meliputi SDN Sukadamai 2, SMPN 1,SMPN 4, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMKN 3. Jumlah
13.
SD/MI sebanyak 344 unit, jumlah
SMP/MTs sebanyak 146 unit dan jumlah SMA/SMK/MA sebanyak 126 unit. 14.
Jumlah murid SD/MI sebanyak 118.305 siswa, jumlah murid SMP sebanyak 50.086 siswa dan jumlah murid SMA/SMK/MA sebanyak 57.878 siswa.
15.
Jumlah ruang kelas SD/MI sebanyak 2.388 ruang, jumlah ruang kelas SMP/MTs sebanyak 1.205 ruang dan jumlah ruang SMA/MA/SMK sebanyak 1.476 ruang.
16.
Jumlah penerimaan siswa baru SD/MI sebanyak 22.033 siswa, siswa baru SMP/MTs sebanyak 18.099 siswa dan siswa baru SMA/SMK/MA sebanyak 21.284 siswa.
17.
Jumlah Guru SD/MI sebanyak 4.867 orang, jumlah guru SMP/MTs sebanyak 3.473 orang dan jumlah guru SMA/SMK/MA sebanyak 4.084 orang. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM) di berbagai tingkat pendidikan. Sampai dengan tahun 2010 APK SD mencapai 124,76% dan APM mencapai 99,28%. APK SMP 23
mencapai 104,78% dan APM
mencapai 74,27%, APK SMA mencapai
123,13% dan APM mencapai 83,09%. Beberapa upaya
yang dilakukan tersebut memberikan kontribusi
terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor, dimana salah satu komponen IPM adalah Indeks Pendidikan yang meliputi rata-rata lama Sekolah dan Angka Melek Huruf. Pada tahun 2009 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor mencapai 75,48 yang meliputi Indeks Pendidikan 87,54 (Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,77 tahun dan Angka Melek Huruf sebesar 98,75%), Indeks Kesehatan 72,95 (Angka Harapan Hidup sebesar 68,77) Indeks Daya Beli 65,94 (PPP/Daya beli sebesar Rp.645.34) Angka sementara sumber BPS Provinsi Jawa Barat 2010. 2.2.1.2 Urusan Kesehatan Penanganan urusan kesehatan melalui penjabaran program yang terdiri dari : 1.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
3.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
4.
Program
Perbaikan
Gizi
Masyarakat,
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat 5.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
7.
Program Upaya Kesehatan, Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak,
8.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia,
9.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
10.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Pencapaian kinerja urusan kesehatan dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :
24
1.
Angka Harapan Hidup pada tahun 2010 mencapai angka 68,86 tahun
2.
Angka kematian bayi di Kota Bogor mencapai 2,77, hal ini telah melampaui target yang ditetapkan MDG;s
3.
Angka kematian Ibu di Kota Bogor mencapai 48,66, hal ini telah melampaui target yang ada dalam mdgs
4.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 1,38%.
5.
Cakupan kelurahan
Universal Child Immunization (UCI) mencapai
97,05%, mengalami peningkatan dari tahun 2009 yang mencapai sebesar 86,76%. 6.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai 100%.
7.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 100,26%, dengan adanya peningkatan masyarakat miskin yang berkunjung ke sarana kesehatan dibanding tahun 2009 yang mencapai 99,75%.
8.
Cakupan kunjungan bayi yang mana jumlah kunjungan bayi memperoleh layanan kesehatan sesuai standar mencapai 78,33%, menurun dibandingkan dengan tahun 2009 mencapai 130.43%.
9.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100%.
10.
Dikembangkannya Puskesmas Rawat Inap untuk Umum di Kota Bogor, terdiri dari Puskesmas Pasir Mulya, Puskesmas, Puskesmas Tanah
Sareal
dan
Puskesmas
Mekarwangi
yang
rencana
operasionalnya pada tahun 2011. 11.
Dikembangkan
Puskesmas
Rawat
Inap Persalinan
terdiri
dari
Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Tegal Gundil dan Puskesmas Cipaku. 12.
Jumlah Puskemas Induk sebanyak 24 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 27 unit.
13.
Jumlah Tenaga Medis sebanyak 470 Orang, tenaga non medis 202 orang.
25
14.
Jumlah Rumah Sakit di Kota Bogor sebanyak 10 unit terdiri dari Rumah Sakit Umum 7 unit, Rumah Sakit Bersalin 2 unit, Rumah Sakit Jiwa 1 unit.
2.2.1.3 Urusan Lingkungan Hidup Urusan ini dilaksanakan melalui : 1.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi,
2.
Program Peningkataan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
4.
Program Kemitraan Lingkungan Hidup
5.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6.
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan
7.
Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Persampahan, serta
8.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Penjabaran kegiatan setiap program tergambar sebagai berikut: a.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan limbah jelantah yang didaur ulang menjadi bio diesel (bio fuel) sebanyak 8.760 liter/tahun. Bio diesel ini didistribusikan ke Perusahaan Daerah (PD) Jasa Transportasi yang digunakan sebagai campuran bahan bakar Bus Trans Pakuan.
b.
Program Peningkataan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL), dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata, yang bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi warga sekolah di
bidang pengelolaan lingkungan hidup serta mendorong terciptanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. c.
Program Kemitraan Lingkungan Hidup 26
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
dan pengolahan sampah
dengan prinsip Reuse, Reduce dan Recyle (3R). d.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini
terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya Kegiatan
Penanaman Pohon di Bantaran Sungai , Kegiatan Hari Menanam Pohon
Indonesia,
Kegiatan
Pengadaan
Alat
Biopori,
Kegiatan
inventarisasi lahan kritis, Kegiatan Perlindungan Sumber Mata Air (Penghijauan dan Bound Recovery), Kegiatan Pengujian Kualitas Sungai dan Situ, Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan terhadap SPPL, UKL-UPL dan AMDAL di Kota Bogor, dengan tujuan: (1)
Mengantisipasi
dampak
pemanasan
global,
melalui
penanaman sebanyak 3,2 juta pohon dari berbagai jenis ditanam di enam Untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan di bantaran sungai yang telah mengalami kerusakan agar dapat berfungsi kembali secara optimal, baik sebagai media produksi maupun dalam mendukung tata guna air; (2)
Mengurangi emisi GHGs (gas rumah kaca) dalam wilayah kecamatan se Kota Bogor;
(3)
Memantau dan menjaga kualitas udara;
(4)
Pembuatan lubang biopori yang merupakan salah satu upaya untuk konservasi sumber daya air dan salah satu upaya untuk pembuangan
sampah
organik
menjadi
kompos,
dan
mendukung konservasi sumber daya air tanah khususnya mata air sehingga kualitas dan kuantitas mata air menjadi lebih terjaga; e.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program ini mempunyai dua sasaran yaitu meningkatkan luas taman kota dan lingkungan serta meningkatkan kualitas taman kota dan jalur hijau. Secara umum penambahan luas ruang terbuka hijau 27
adalah seluas 520 m2 yang dicapai melalui Kegiatan Renovasi Taman dan Jalur Hijau untuk 3 taman kota / jalur hijau di Kota Bogor. Secara Keseluruhan pencapaian indicator masing-masing program tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1)
Indikator kinerja Program Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui: (1)
Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
Amdal
sebesar 85,71 % dari jumlah perusahaan yang wajib Amdal. (2)
Terpantaunya tingkat pencemaran dan status mutu air lintas kabupaten/kota sebesar 100% dari jumlah daerah aliran sungai dan sumber mata air dalam wilayah provinsi.
(3)
Cakupan
Penanganan
sampah
sebesar
70%
dari
timbulan sampah Kota Bogor. (4)
Tempat
Pembuangan
Sampah
(TPS)
per
satuan
penduduk sebesar 0,3 % dari jumlah penduduk. (5)
Cakupan
kunjungan/patroli
truck
atau
gerobak
pengangkutan sampah di TPS 2 kali / 24 jam ( 2 rit per hari). (6)
Penegakan hukum lingkungan telah dilaksanakan melalui penyelesaian kasus lingkungan, namun pada tahun 2010 tidak ada (0%) kasus ingkungan yang ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Bogor.
(7)
Kebersihan,
keindahan
dan
kenyamanan
pelayanan publik sebesar 70% dari
lokasi
jumlah lokasi
pelayanan publik. 2)
Indikator kinerja program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan melalui : (1)
Terpantaunya kualitas air melalui tingkat pemenuhan baku mutu kualitas air dengan capaian sebesar 98%.
28
(2)
Terpantaunya kualitas udara melalui pemantauan di 30 titik pantau dengan hasil pemenuhan baku mutu kualitas udara sebesar 100 %
(3)
Meningkatnya lingkungan
pengawasan
melalui
pelaksanaan
monitoring
pengelolaan
terhadap
kegiatan
usaha/industri yang telah memiliki dokumen pengeolaan lingkungan hidup dan sudah melaksanakan kewajiban sesuai
ketentuan
sebesar
5%
dari
target
capaian
sebesar 5%. 3) Indikator kinerja program peningkatan pengendalian polusi melalui : (1)
Tingkat pemenuhan baku mutu emisi gas buang melalui pengujian dan analisa beban emisi kendaraan bermotor dan kegiatan usaha dengan capaian sebesar 99%.
(2)
Terkendalinya polusi limbah cair dari usaha dan atau kegiatan dengan capaian sebesar 78%.
(3)
Menurunnya dampak lingkungan akibat emisi gas buang yang dapat dilihat melalui : •
Jumlah biodiesel yang dihasilkan sebesar 8.760 liter/tahun dan sesuai dengan target tahun 2010.
•
Tingkat pemenuhan baku mutu emisi gas buang kendaraan
pengguna
biodiesel
sebesar
37.5%.
Capaian ini belum memenuhi target tahun 2010 yaitu sebesar 100%. 4)
Indikator
kinerja
program
meningkatnya
edukasi
dan
komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui : (1)
Jumlah Sekolah Berbudaya yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan pertahun sebanyak 1 sekolah. Hal ini sesuai dengan target RPJMD.
(2)
Jumlah
kelompok
masyarakat
lingkungan
hidup
sebanyak
Lingkungan
(Kopling)
di
yang 1
lokasi
terbina
aspek
Komunitas
Peduli
P2WKSS
Kelurahan
Katulampa. 29
(3)
Tingkat ketersediaan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang berisi data, analisa, kebijakan dan tindak lanjut dengan capaian sebesar 80%. Capaian ini telah memenuhi target RPJMD tahun 2010 yaitu sebesar 80%.
5)
Indikator kinerja program kemitraan lingkungan hidup dapat dilihat
melalui
perguruan
tinggi,
meningkatnya masyarakat
kemitraan swasta
pemerintah,
dalam
bidang
lingkungan hidup sebanyak 11 mitra kerjasama, hal ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 kemitraan. 6)
Indikator
kinerja
program
perlindungan
dan
konservasi
sumberdaya alam melalui : (1)
Persentase luas penanganan lahan kritis dengan capaian 0,83%, sesuai dengan target tahun 2010 ;
(2)
Jumlah mata air yang dilindungi sebanyak 3 titik, sesuai dengan target tahun 2010 ;
(3)
Jumlah usaha atau kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah dalamnya sebesar 150 kegiatan usaha, sesuai dengan target tahun 2010 ;
(4)
Jumlah sumur resapan sebanyak 793 sumur resapan, sesuai dengan target tahun 2010.
7)
Indikator kinerja program pengelolaan ruang terbuka hijau melalui : (1)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas taman kota dan taman lingkungan dengan capaian 396.256,63 m2 luas taman, atau tercapai 99,89% dari target 2010 yaitu seluas 396.666,63 m2.
(2)
Tertatanya lokasi eks PKL di 2 titik lokasi yaitu Jl. Merdeka dan Jl. Paledang. Capaian ini belum sesuai dengan target tahun 2010 yaitu sebanyak 4 titik (Jl. Merdeka, Jl. MA Salmun, Jl. Raya Pajajaran dan Jl. Paledang).
2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum 30
Urusan Pekerjaan Umum meliputi program: 1.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi dan Drainase
2.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
Pencapaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum : Secara umum, kegiatan-kegiatan pada Program Pengembangan Sarana
dan
Prasarana
Transportasi
dan
Drainase,
Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya telah berhasil memenuhi kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2009. Meskipun pada beberapa indikator, capaiannya belum memenuhi target 2010. Indikator ratio panjang jalan terhadap luas wilayah (11.850 Ha) misalnya, telah mencapai 5,30. Angka ini lebih baik dari capaian tahun 2009 yang mencapai 5,29, tetapi masih lebih rendah dari target yang ditetapkan pada tahun 2010 sebesar 5,31. Secara lengkap, capaian-capaian indikator program pengembangan sarana dan prasarana transportasi tergambar pada tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Pencapaian Target Kinerja Tahun 2010
No.
Indikator
1.
Rasio Panjang Jalan Terhadap 11.850 Ha Luas Wilayah Rasio Panjang Jalan Berkondisi Baik Terhadap Jumlah Panjang Jalan Rasio Panjang Trotoar / Pedestrian Yang Tersedia Dibandingkan Panjang Jalan. Rasio Panjang Drainase yang berkondisi baik
2.
3.
4
Targe t s/d Tahun 2009
Realisasi Target s/d Realisasi s/d s/d Tahun Tahun Tahun 2010 2009 2010
5,30
5,29
5,29
5,29
31,81
34,98
40,49
39,85
15,35
15,87
16,01
16,47
21,28
20.52
21,28
20,99
31
terhadap Panjang Jalan Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor, 2010
2.2.1.4 Urusan Penataan Ruang Urusan penataan ruang dilaksanakan melalui program penataan ruang dan pertanahan. Program penataan ruang dan pertanahan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan untuk menjawab berbagai tantangan pada urusan penataan ruang. Tantangan tersebut terutama dalam upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang salah satunya mengamanatkan kewajiban setiap pemerintah kota untuk mengalokasikan 30% wilayahnya untuk ruang terbuka hijau. Juga terkait amanat Undang-Undang ini yang mengatur tenggat waktu penyusunan RTRW bagi pemerintah kabupaten/kota di tahun 2010. Indikator-indikator capaian pada Urusan Penataan Ruang adalah sebagai berikut: 1.
Jumlah rencana umum dan rencana rinci tata ruang yang disusun mencapai 50% dari 20% target yang ditetapkan di tahun 2010.
2.
Penyediaan data dan informasi spasial/kewilayahan mencapai 80% dari target 20% yang ditetapkan di tahun 2010.
3.
Tingkat keterpaduan perencanaan tata ruang mencapai 75% dari target 100% yang ditetapkan di tahun 2010.
4.
Rasio proposal SKPR yang diterima/ jumlah proposal SKPR mencapai 88,7% dari target 99% yang ditetapkan di tahun 2010.
5.
Frekuensi penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang mencapai 0% dari target 10% yang ditetapkan di tahun 2010.
2.2.1.5 Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan perencanaan pembangunan meliputi : 1.
Program Pengembangan Data dan Informasi
2.
Program Kerjasama Pembangunan 32
3.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah 4.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
6.
Program Perencanaan Sosial Budaya
7.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, serta
8.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
Pencapaian kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 1.
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2010-2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RKPD
2011
yang
telah
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 3.
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100%
4.
Tingkat
ketersediaan
dan
validitas
data/informasi
untuk
perencanaan sebesar 85% dari target RPJMD sebesar 85%. 5.
Tingkat pelaksanaan monitoring dan evaluasi 100% dari target RPJMD sebesar 100%.
6.
Tingkat pencapaian koordinasi pembangunan 100% dari target RPJMD sebesar 100%.
7.
Peningkatan SDM aparatur Bappeda 40% dari target RPJMD sebesar 40%.
8.
Peningkatan bidang perencanaan 80% dari target RPJMD sebesar 80%.
9.
Tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah 100% dari target RPJMD sebesar 100%.
10.
Tingkat
penyusunan
dokumen
perencanaan
sektoral
bidang
ekonomi 20% dari target RPJMD sebesar 20%. 11.
Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya 20% dari target RPJMD sebesar 20%. 33
12.
Tingkat penyusunan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 20% dari target 20%.
13.
Tingkat penyusunan dokumen perencanaan daerah rawan bencana 20% dari target 20%.
2.2.1.6 Urusan Perumahan Urusan perumahan meliputi program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal tergambarkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.4 Pengaspalan Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Timur KEGIATAN Pengaspalan Jalan Lingkungan (Bogor Timur)
URAIAN Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Timur 7 lokasi : 1 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 02, 05, 06 Kelurahan Sindangsari 2
3
4
5
6
7
Pengaspalan Jalan Lingkungan Griya Katulampa RW. 01, 09, 10 Kelurahan Katulampa Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 01 Kelurahan Sindangsara Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 03 dan RT. 04,05,06 RW. 08 Kelurahan Baranangsiang Pengaspalan Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 03 Kampung Cikeas Kelurahan Katulampa Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 03 Bantar Kemang Kelurahan Baranangsiang Pengaspalan Jalan Setapak RT. 03,04,05 RW. 12 dan RW. 06 Kelurahan Baranangsiang
TOTAL
TARGET KINERJA 100%
PENCAPAIA N KINERJA 100%
5.448,14 m2
100%
4.420,16 m2
100%
890,00 m2
100%
1.956,90 m2
100%
1.886,30 m2
100%
527,00 m2
100%
421,56 m2
100%
15.550,06 m2
34
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
Tabel 2.5 Pengaspalan Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Tengah KEGIATAN
URAIAN
Pengaspalan Jalan Lingkungan (Bogor Tengah)
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Tengah 5 lokasi : 1 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07 Kelurahan Babakan 2 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07,11 Kelurahan Ciwaringin 3 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 10 Kelurahan Kebon Kelapa 4 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07,08,09 Kelurahan Tegalega 5 Peningkatan Jalan Setapak RW. 3,9,10 Lebaksari Kelurahan Paledang TOTAL
TARGET KINERJA
PENCAPAIAN KINERJA
100%
100%
882,00 m2
100%
1.326,30 m2
100%
676,50 m2
100%
3.175,00 m2
100%
2.620,80 m2
100%
8.680,60 m2
Tabel 2.6 Pengaspalan Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Utara KEGIATAN Pengaspalan Jalan Lingkungan (Bogor Utara)
URAIAN
TARGET KINERJA
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Utara 11 lokasi : 1
Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 02 Kelurahan Cibuluh
2
Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 03,06 Kelurahan Kedunghalang Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 03,05,15 Kelurahan Cimahpar Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 06 Kelurahan Tegalgundil
3 4 5
6
Pengaspalan Jalan Lingkungan Taman Kenari yang menghubungkan Kelurahan Tanah Baru sampai Kelurahan Ciluar Pengaspalan Jalan Lingkungan Madrasah RT. 1,2,3,4 RW. 11 Kmp Kaum dan RW. 04,05
100%
PENCAPAIA N KINERJA 100%
959,00 m2
100%
1.535,00 m2
100%
982,50 m2 m2
576,75
100% 100%
3.077,00 m2
100%
392,50
100%
m2
35
Kelurahan Ciparigi 7
8 9 10 11
Perbaikan Jalan Setapak dan Drainase RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bantarjati Pengaspalan Jalan Lingkungan Madrasah RT. 05 RW. 06 Kelurahan Bantarjati Pengaspalan Jalan Lingkungan Gang Kembang RW. 09 Kelurahan Kedunghalang Pekerjaan Jalan Setapak RT. 01 RW. 16 Kelurahan Tegalgundil Pembangunan Jalan Setapak RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kedunghalang
100,00
100%
m2
m2
949,50
100%
567,00
100%
m2 35,00 m2
100%
459,35 m2
100%
9.633,60 m2
TOTAL Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
Tabel 2.7 Pengaspalan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanah Sareal KEGIATAN Pengaspalan Jalan Lingkungan (Tanah Sareal)
URAIAN Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanah Sareal 10 lokasi : 1 Perbaikan Jalan dan Drainase Gang Masjid Kelurahan Kedunjaya 2 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 01, 02 Kelurahan Kayumanis 3 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 01,04,09 Kelurahan Kencana 4 Perbaikan Jalan Setapak RT. 06 RW. 04 Kelurahan Kedungbadak 5 Perbaikan Jalan H.Hamid RT. 02, 03 RW. 03 Kelurahan Kedungwaringin 6 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 05 Kaumsari Kelurahan Cibuluh 7 Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp.Rawa Taman RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mekarwangi 8 Pengaspalan Jalan Lingkungan Jln. Ikan Mas Cimanggu Perikanan Darat RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kd Waringin
TARGET KINERJA 100
PENCAPAIA N KINERJA
%
100
%
3.357,0 0
m2
100
%
976,00
m2
100
%
1.850,0 0
m2
100
%
371,50
m2
100
%
2.348,0 0
m2
100
%
1.467,0 0
m2
100
%
1.575,0 0
m2
100
%
m2
100
%
2.290,0 0
36
9 1 0
Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 06 Kelurahan Mekarwangi Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Rawa Taman RT. 01 RW. 3 Kelurahan Mekarwangi TOTAL
1.924,0 0
m2
100
%
198, 48
m2
100
%
16.356,9 8
m 2
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010
Tabel 2.8 Pengaspalan Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Selatan KEGIATAN
Pengaspalan Jalan Lingkungan (Bogor Selatan)
URAIAN
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Selatan 17 lokasi: 1 Pengaspalan Jalan Lingkungan Warung Bandrek RW. 3,RW 4, RW 5, RW 9, RW 11, RW 12,RW 13,RW 14 Kelurahan Bondongan 2 Pengaspalan Jalan Lingkungan Sindangresmi RW. 17 Kelurahan Bondongan 3 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 01 Kelurahan Lawanggintung 4 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 03 Kelurahan Harjasari 5 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 04 Kelurahan Harjasari 6 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 05 Kelurahan Pakuan 7 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 01 Kelurahan Rancamaya 8 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 02,09 Kelurahan Kertamaya 9 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 03,09 Kelurahan Cikaret 1 Pengaspalan Jalan 0 Lingkungan Pakojan RW. 01 Kelurahan Empang 1 Pengaspalan Jalan 1 Lingkungan RW. 09, 12 Kelurahan Pamoyanan
TARGET KINERJA
100
%
PENCAPAIAN KINERJA
100
%
2.746,00
m2
100
%
1.285,00
m2
100
%
1.828,00
m2
100
%
642,00
m2
100
%
478,00
m2
100
%
487,50
m2
100
%
2.289,00
m2
100
%
911,00
m2
100
%
3.244,00
m2
100
%
627,00
m2
100
%
1.275,00
m2
100
%
37
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
1 7
Pengaspalan Jalan Lingkungan Buntar RW. 08 Kelurahan Muarasari Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 10 Kelurahan Mulyaharja Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 05,13 Kelurahan Ranggamekar Peningkatan Jalan Setapak RW. 16 Kelurahan Bondongan Rehabilitasi Jalan Komplek Area Paspampres RT. 04 RW. 06 Kelurahan Lawanggintung Perbaikan Jalan Setapak Kelurahan Mulyaharja RT. 01 RW. 11
TOTAL Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
1.995,00
m2
100
%
773,00
m2
100
%
894,00
m2
100
%
478,73
m2
100
%
398,00
m2
100
%
106,00
m2
100
%
20.457,23
m2
Tabel 2.9 Pengaspalan Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Barat KEGIATAN Pengaspalan Jalan Lingkungan (Bogor Barat)
URAIAN Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kecamatan Bogor Barat 15 lokasi: 1 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 11 KelurahanPasirkuda 2 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 03,06 Kelurahan Pasirmulya 3 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 03 Kelurahan Gunungbatu 4 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 05 Kelurahan Sindangbarang 5 Pengaspalan Jalan Lingkungan Jln Kenangan RT. 06,07 RW. 15 Kelurahan Menteng
TARGET KINERJA 100
PENCAPAIA N KINERJA
%
100
%
775,50
m2
100
%
4.906,37
m2
100
%
1.244,00
m2
100
%
1.849,00
m2
100
%
2.652,00
m2
100
%
38
6
1 4
Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 02,05 Kelurahan Cilendek Timur Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 07 Kelurahan Curugmekar Pengaspalan Jalan Lingkungan RT. 02, 04 RW. 06 Pancasan Kelurahan Pasirjaya Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Margajaya Pembuatan Jalan Setapak Muara asri RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pasir Kuda Perbaikan Jalan Lingkungan (gang.PKB samping SMU Al Azhar Plus ) Kelurahan Sindangbarang Perbaikan Jalan Setapak Jalan Jabaru RW. 02 Kelurahan Pasirkuda Pengaspalan Jalan Lingkungan PT Jin RT. 02 RW. 05 Kelurahan Pasir Jaya Pengaspalan Jl. Masuk Bank Mata Kelurahan Menteng
1 5
Pembangunan Jalan Setapak RT. 05 RW. 11 Kelurahan Loji
7 8
9 1 0 1 1 1 2 1 3
486,00
m2
100
%
2.649,00
m2
100
%
557,00
m2
100
%
295,80
m2
100
%
372,90
m2
100
%
215,00
m2
100
%
175,00
m2
100
%
1.081,00
m2
100
%
700,00
m2
100
%
543,73
m2
100
%
18.502,2 0
TOTAL
m2
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
Tabel 2.10 Pembangunan Talud / Keermer di Kecamatan Bogor Barat URAIAN
TARGET KINERJA
Terbangunnya Talud/Keermer di Kec. Bogor Barat 8 lokasi :
100
KEGIATAN Pembangunan Talud/Keermer (Bogor Barat)
1 2
3 4
Pembangunan tembok penahan tanah RW. 06,07 Kelurahan Situgede Pembangunan tembok penahan tanah RW. 01,03,08 Kelurahan Semplak Pembangunan talud kampung Muara RT. 01 RW. 13 Kelurahan Pasirjaya Pembangunan talud Cibalagung RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pasirkuda
PENCAPAIAN KINERJA
%
100
%
515,2 7
m3
100
%
566,6 5
m3
100
%
203,1 3
m3
100
%
m3
100
%
329,0 3
39
5 6 7
8
Pembangunan talud Jalan Pancasan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Pasirjaya Perbaikan Talud RT. 02 RW. 07 Kelurahan Pasirjaya Pembangunan talud RT. 03 RW. 03 Kelurahan Loji Pembangunan tembok penahan tanah RT. 03, RW. 02 dan RT. 02 RW. 12 Kelurahan Curug
TOTAL
122,7 4
m3
100
%
393,7 4
m3
100
%
m3
100
%
39,5 0
m3
100
%
2.418,5 2
m3
6
248,4
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
Tabel 2.11 Pembangunan Talud / Keermer di Kecamatan Bogor Utara KEGIATAN Pembangunan Talud/Keermer (Bogor Utara)
URAIAN Terbangunnya Talud/Keermer di Kec. Bogor Utara dengan lokasi : 1
2
Pembangunan tembok Penahan Tanah RW. 04,05,06,11,13 Kelurahan Tegal Gundil Pembangunan Talud Kali Cibuluh RT. 03 RW. 11 Kelurahan Ciparigi
TARGET KINERJA 100 3 83,67
64,00 447,6 7
TOTAL
%
PENCAPAIA N KINERJA 100
%
m3
100
%
m3
100
%
m3
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
Tabel 2.12 Pembangunan Talud / Keermer di Kecamatan Tanah Sareal KEGIATAN Pembangunan Talud/Keermer (Tanah Sareal)
URAIAN Terbangunnya Talud/Keermer di Kec. Tanah Sareal 2 lokasi : 1
Pembangunan tembok Penahan Tanah RW. 01,04 Kelurahan Cibadak 2 Perbaikan Longsor di SD Kedungwaringin RT. 01 RW. 04 Kelurahan Kedungwaringin TOTAL Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
TARGET KINERJA
PENCAPAIA N KINERJA
100
%
100
%
435,1 6
m3
100
%
430,7 0
m3
100
%
865,86
m3
40
Tabel 2.13 Pembangunan Talud / Keermer di Kecamatan Bogor Tengah KEGIATAN Pembangunan Talud/Keermer (Bogor Tengah)
TARGET KINERJA
URAIAN Terbangunnya Talud/Keermer di Kec. Bogor Tengah 5 lokasi : 1 2 3 4 5
100
%
100
%
305,05
m3
100
%
681,06
m3
100
%
459,45
m3
100
%
265,25
m3
100
%
324,16
m3
100
%
2.034,9 7
m3
Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW. 03,04 Kelurahan Cibogor Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW. 07.11 Kelurahan Gudang Pembangunan Talud Penahan Longsor RT. 05 RW. 01 Kelurahan Panargan Pembangunan Talud RW. 04 Kelurahan Paledang Pembangunan Talud RT. 03 RW. 08 Kelurahan Ciwaringin TOTAL
PENCAPAIAN KINERJA
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
Tabel 2.14 Pembangunan Talud / Keermer di Kecamatan Bogor Selatan KEGIATAN Pembangunan Talud/Keermer (Bogor Selatan)
URAIAN Terbangunnya Talud/Keermer di Kec. Bogor Selatan 6 lokasi : 1 2
Pembangunan Talud Rt 07,03 RW. 01 Kelurahan Cikaret Pembangunan Talud RW. 09 Kelurahan Empang
3
Pembangunan Talud RT. 04,05 RW. 16 Kelurahan Bondongan 4 Pembangunan Talud RW. 14,15 Kelurahan Bondongan 5 Pembangunan Talud DAS Cipakancilan RW. 09 Kelurahan Bondongan 6 Pembangunan Talud RW. 01,02 Kelurahan Rancamaya TOTAL Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
TARGET KINERJA
PENCAPAIA N KINERJA
100
100
%
%
9 7,00
m3
100
%
16 4,00
m3
100
%
m3
100
%
m3
100
%
m3
100
%
m3
100
%
13 9,00 9 3,00 155,00 142,0 0 790,00
m3
Tabel 2.15 Pembangunan Jembatan Lingkungan KEGIATAN
URAIAN
TARGET KINERJA
PENCAPAIA N KINERJA
41
Jembatan Lingkungan
Terbangunnya Jembatan Lingkungan di 10 Lokasi :
100
Kecamatan Bogor Selatan 1 Pembangunan Jembatan Lingkungan RW. 08 Kelurahan Batutulis 2 Perbaikan Jembatan RW. 12 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Timur 3 Perbaikan pondasi Jembatan ( JPO ) Sungai Ciliwung RT. 03 RW. 12 ( Penghubung Kecamatan Bogor Timur – Tengah Kelurahan Baranangsiang) 4 Pembangunan Jembatan Lingkungan RW. 03,05 Kelurahan Sukasari 5 Pembangunan Jembatan Lingkungan RW. 03 Kelurahan Sindangsari
%
100
%
Uni t
100
%
Uni t
100
%
Uni t
100
%
Uni t
100
%
Unit
100
%
Uni t
100
%
1
Uni t
100
%
1
Uni t
100
%
1
Unit
100
%
1
Unit `
100
%
1 1
1
1 1
Kecamatan Bogor Tengah 6
Pemb.Jembatan Penyebrangan (JPO) Pasir Jaya Cibalagung dan Lebaksari Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Barat 7 Pelebaran Jembatan RW. 09 dan RW. 10 Kelurahan Menteng 8 Perbaikan Jembatan Margajaya RT. 02 RW. 01 Sampai dengan Bubulak RT. 01 RW. 09 Kecamatan Tanah Sareal 9 JPO Urban Renewal Blok 4 Kelurahan Kebon Pedes
1
Kecamatan Bogor Utara 1 0
Pemb.Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Tegal Gundil –Tanah Baru RT. 01 RW. 16 TOTAL Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010.
10
Unit
Tabel 2.16 Sumber Air Baku & Unit Produksi PDAM Kota Bogor No
Sumber
Lokasi
Tahun
Kapasitas (l/dt) Terpasang (ltr/dtk)
Total Produksi
Sisa Kapas itas
KET
42
Saat ini
Awal 1
(M3)
(ltr/dtk)
Mata Air
Kota Batu
1918
70
46
120.124
46
2
Mata Air
Bantar Kambing
1969
170
151
391.878
151
3
Mata Air
Tangkil
1974
170
123
319.544
123
IPA
Cipaku 1 & 2
1988
120
Cipaku 3
1995
60
300
626.318
241,64
58,36
Cipaku 4
2003
60
Dekeng
1997
600
Dekeng
2005
400
1000
2.248.787
867,58
132,42
4
5
IPA
6
IPA 20 l/dt
Dekeng
1995
20
-
7
Mata Air
Palasari
2008
30
15
38.250
15
8
IPA
Palasari
2008
20
20
12.063
4,65
15,35
1.720
1.65 5
3.756.964
1.448,87
206,13
Sumber : PDAM 2010
Tabel 2.17 Jumlah Pelanggan PDAM Per Kecamatan Tahun 2010 NO
KECAMATAN
TAHUN 2008 (SR)
2009 (SR)
2010 (SR)
1.
Kec. Bogor Utara
12.747
13.744
14.904
2.
Kec. Bogor Selatan
14.234
15.394
16.834
3.
Kec. Bogor Barat
11.553
13.248
15.436
4.
Kec. Bogor Timur
9.870
10.335
10.842
5.
Kec. Tanah Sareal
13.859
15.761
17.495
6.
Kec. Bogor Tengah
16.661
16.983
18.078
7.
Kab. Bogor
661
1.122
1.406
79.585
86.587
94.995
JUMLAH
Sumber : PDAM, 2010.
Tabel 2.18 Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan N o 1
2
Uraian Jumlah Pelanggan Cakupan Pelayanan
Tahun 2007 74.98 8 47,08 %
2008
2009
2010
79.585
86.587
94.995
47,69%
50,09%
58,47%
Sumber : PDAM, 2010.
43
Tabel 2.19 Tingkat Kehilangan Air PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Distribusi – Pemakaian NO 1.
TAHUN 2007
KEHILANGAN AIR 33,40%
2.
2008
33,70%
3.
2009
34,33%
4.
2010
34,10%
Sumber : PDAM, 2010.
Selama Tahun 2010 PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah menambah jaringan pipa dengan berbagai ukuran sepanjang 165,461 Km dengan rincian : a.
Dana PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sepanjang 58,947 Km
b.
Bantuan Pemerintah Pusat (Program MBR) sepanjang 106,514 Km 1) Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Penataan
kawasan
kumuh
perkotaan
dilakukan
dengan
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar perumahan. Berikut
dibawah
ini
kegiatan
yang
berhubungan
dengan
penataan kawasan kumuh perkotaan: a)
Urban Renewal Kegiatan Urban Renewal pada tahun ini merupakan kegiatan tahun ketiga yang telah dilaksanakan di Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari : (1)
Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Blok 4 (RW. 12).
(2)
Pembangunan Jembatan Akses Kelurahan Kedung Badak.
(3)
Pemindahan
makam
Blender
±
250
Makam
ke
Kayumanis. (4)
Pembebasan lahan untuk wisata sapi.
44
(5)
Lanjutan penataan untuk Blok 5 (kawasan wisata ziarah) dengan
sub
pekerjaan
pembangunan
tembok
penambahan
lahan
penahan
tanah
parkir, dan
pembangunan gerbang makam TPU. Kegiatan penataan ini merupakan kegiatan yang dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat (6)
Kegiatan DED Urban Renewal dilakukan untuk menyusun rencana rinci untuk kegiatan infrastruktur Urban Renewal yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2011.
Kegiatan Urban Renewal saat ini masih terdapat keterbatasan untuk pembangunan rumah 2 lantai sebanyak 16 Unit dan pembangunan tembok penahan tanah serta pembangunan jembatan akses ke Wisata Sapi (Blok 5/daerah Kebon Pedes). b) Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dari keseluruhan penanganan RTLH, pada tahun 2010 telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap 423 unit rumah dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu : (1) Dari sumber anggaran APBD Kota dilakukan sebanyak 66 unit rumah yang tersebar di 34 Kelurahan se-Kota Bogor. (2)
Dari
Kementerian
Perumahan
Rakyat
melalui
APBN
sebanyak 150 Unit, dengan lokasi dan jumlah unit rumah dapat dilihat pada tabel 2.20 dibawah ini: Tabel 2.20 Lokasi dan Jumlah unit rumah Kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 Kegiatan Kel. Kebon Kel.Sukares Pedes mi 1. Peningkatan 100 Unit Kualitas 2. Pembangunan Baru
25 Unit
25 Unit
45
(a)
Kegiatan P2KP sebanyak 187 unit yang tersebar di 46 Kelurahan se-Kota Bogor. Kegiatan CSR dari Bank PT. Bank Jabar Banten Tbk
(b)
Peningkatan
Rumah
Tidak
Layak
Huni
(RTLH)
sebanyak 1 unit rumah di Kelurahan Sindang Sari dan 19 Unit Rumah di Kelurahan Katulampa. c) Kegiatan Penanganan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Neigbourhood Development (ND) di Kota Bogor Kegiatan PLPBK ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan
Umum
dalam
hal
penanganan
lingkungan
perumahan dan permukiman kumuh. Kegiatan ini berlokasi di
RW.
01
pembebasan
Kelurahan lahan,
Muarasari
pembuatan
berupa
jalan
kegiatan
tembus
serta
pekerjaan pengadaan hidran sebanyak 13 titik. d) Kegiatan
Penanganan
Lingkungan
Perumahan
dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). 2) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana tahun anggaran 2010 dengan pekerjaan fisik yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut: a.
Pembangunan Talud/Keermer RT. 2 RW. 16 Kelurahan Cipaku.
b.
Pembangunan Talud/Keermer RW. 09 Kelurahan Genteng.
c.
Pembangunan Talud /Keermer RT. 06 RW. 03 Kelurahan Kedunghalang.
d.
Pembangunan Talud/Keermer Kelurahan Lawanggintung.
e.
Pembangunan
Talud
RT.
02
RW.
06
Kelurahan
Talud
RT.
05
RW.
04
Kelurahan
Kedungwaringin. f.
Pembangunan Kedungwaringin.
g.
Pembangunan Talud Lebak sari RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pamoyanan, Bogor Selatan 46
h.
Pembangunan Talud RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pamoyanan, Bogor Selatan.
i.
Pembangunan Talud RT. 01 RW. 13 Kelurahan Ranggamekar, Bogor Selatan.
j.
Pembangunan Talud RT. 01 RW. 04 Kelurahan Babakan Pasar.
k.
Pembangunan
Talud
RT.
04
RW.
01
Kelurahan
Talud
RT.
04
RW.
09
Kelurahan
Kedunghalang. l.
Pembangunan
Baranangsiang, Bogor Timur. 3)
Pembangunan Saluran Pembuangan air hujan RW. 02,RW 07 Kelurahan Babakan, RW. 05 Kelurahan Pabaton dan RW. 07,RW 09 Kelurahan Ciluar serta Pembangunan Trotoar Permukiman RW.02, RW 07 Kelurahan Babakan. Kegiatan pembangunan sarana pembangunan air hujan dan trotoar ini dilaksanakan untuk meminimalisir genangan air yang terjadi di lokasi tersebut.
4) Kegiatan Pembangunan Drainase di RT. 12 RW. 10 Kelurahan Loji dan RT. 4 RW. 11 Kelurahan Balumbangjaya Kegiatan pembangunan drainese lingkungan ini disamping untuk mengurangi genangan yang terjadi juga untuk memperlancar aliran air yang berasal dari drainase skala makro. 5) Kegiatan Pengelolaan IPAL dan pekerjaan DED dan UKL/UPL Tegal Gundil. Kegiatan
Pengelolaan
IPAL
dilaksanakan
dengan
sasaran
meningkatnya pelayanan dan pengolahan air limbah kepada konsumen secara optimal serta pemenuhan target retribusi. Pada saat ini sudah melayani 300 unit sambungan rumah, dan akan dilakukan pengembangan sebanyak 300 unit sambungan rumah dimana pelaksanaan perencanaanya telah dilaksanakan. Sedangkan Pekerjaan DED dan UKL/UPL Tegal Gundil bertujuan untuk
memperoleh
desain
rinci
yang
diperlukan
dalam
47
pelaksanaan
pekerjaan
fisik
selanjutnya
serta
mendukung
pengembangan jaringan dan penambahan sambungan rumah. 6) Kegiatan Pendataan Ulang Makam Gunung Gadung, Cipaku, Dreded dan Blender Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data Petak Makam Baru, Pemberian Kodefikasi Blok dan Nomor pada tiap makam, Sistem informasi Data Petak Makam di TPU Gunung Gadung, Cipaku, Dreded dan Blender. 7) Kegiatan Penambahan Lahan TPU dari Pengembang Perumahan Sesuai dengan PERDA Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman,
pihak
menyediakan
fasilitas
pengembang TPU.
perumahan
Pada
tahun
ini
diwajibkan sebanyak
2
pengembang perumahan yang telah menyerahkan fasilitas TPU lengkap dengan sertifikat tanahnya yaitu: a.
Perumahan
Aglonema
Cyber
Residence
dengan
lokasi
Perumahan di Kec. Bogor Barat dan Lokasi TPU di Kelurahan Situgede dengan Luas Lahan TPU 287 m2 b.
Perumahan
Sukadamai
Green
Residence
dengan
lokasi
Perumahan di Kec. Tanah Sareal sedang Lokasi TPU di Kelurahan Situgede dengan Luas Lahan TPU 193 m2. Sedangkan sebanyak 13 Perumahan lagi masih dalam proses untuk menyerahkan Lahan TPU kepada Pemerintah Kota Bogor. 8) Kegiatan Rekondisi Kendaraan Ambulance Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana penunjang
didalam
operasional
pekerjaan
pemakaman.
Rekondisi dilakukan untuk 3 mobil ambulan. 9)
Kegiatan Inventarisasi Data Lingkungan Perumahan Permukiman Kota
Bogor,
Permukiman lingkungan
ini
Inventarisasi bertujuan
perumahan
dan
data
untuk
lingkungan mengetahui
permukiman
Perumahan kondisi
terutama
dari
kondisi 48
fasiltas sosial dan fasilitas umum. Kegiatan Invetarisasi ini terdiri dari
Inventarisasi
PSU
Permukiman
yang
berlokasi
di
6
Kecamatan se-Kota Bogor sedangkan Inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang berlokasi di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Utara. 10) Kegiatan Perbaikan PSU di Lokasi Binaan P2WKSS Kegiatan penunjang P2WKSS dilaksanakan di Wilayah di RW. 04 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur berupa perbaikan RTLH
dan
pembangunan
infrastruktur
yaitu
kegiatan
pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), Perbaikan Jalan dan Saluran, Pembangunan Jembatan, dan Pembuatan Gapura. 11) Kegiatan DED Sarana dan Prasarana Kota Bogor Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh desain rinci yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Sarana dan Prasarana Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2011. Perencanaan ini meliputi perencanaan pekerjaan jalan lingkungan, jalan setapak,
talud/tembok
penahan
tanah
(TPT),
drainase
permukiman dan jembatan lingkungan dan JPO di seluruh Kota Bogor (6 Kecamatan). 2.2.1.8 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Penanganan urusan kepemudaan dan olah raga hingga tahun 2010 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu : 1.
Program peningkatan peran serta kepemudaan;
2.
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan;
3.
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Pencapaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga
adalah
Jumlah lapangan olah raga di Kota Bogor
hingga tahun 2010 sebanyak
607
telah
buah,
dimana
pada
tahun
2010
dilakukan
perbaikan/
pembangunan sebanyak 7 lapangan (sarana olah raga) yaitu di Cimahpar, 49
Sempur, GOR, Genteng, Heulang,Sukaresmi dan Bondongan.
Hal ini
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi olah raga Kota Bogor di tingkat provinsi dan nasional seperti pada cabang atletik, renang, pencak silat dan sebagainya.
2.2.1.9 Urusan Penanaman Modal Penanganan
urusan
penanaman
modal
melalui
program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invenstasi. Secara umum, indikatorindikator capaian pada urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut: 1.
Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Bogor mencapai Rp. 1.002.665.000.000,00 atau 104,61% dari target RPJMD Kota Bogor tahun 2010 sebesar Rp. 958,471 milyar. Pencapaian tersebut antara lain disebabkan oleh realisasi investasi 22 perusahaan dari 47 perusahaan yang tercatat di Kota Bogor berdasarkan persetujuan BKPM, yang terdiri dari 39 perusahaan PMA dan 8 perusahaan PMDN. Surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan selama tahun 2010 tersebut merupakan akibat dari perluasan dan peningkatan kapasitas produksi perusahaan yang sudah beroperasi di Kota Bogor.
2.
Jumlah realisasi PMDN pada tahun 2010 sebesar 389.435.000.000 atau mengalami kenaikan sebesar 3.317,99% dari realisasi PMDN tahun 2009 sebesar 10.200.000.000,00.
2.2.1.10
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pencapaian kinerja KUKM diukur dari peningkatan UMKM yang dibina. Terjadi peningkatan terhadap UMKM yang dibina yaitu sebanyak 645 unit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, UMKM terbina sebanyak 32.256 unit dan pada tahun 2010 capaian UMKM terbina sebanyak 32.901 UMKM.
50
Dari peningkatan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan sektor UMKM, pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 1.142 orang dari tahun sebelumnya. Seperti diketahui pada tahun 2009 tenaga kerja yang terlibat di sektor UMKM sebesar 57.107 orang dan pada tahun 2010 capaiannya sebesar 58.249 orang. Pencapaian kinerja KUKM ditinjau dari sisi peningkatan jumlah asset atau
investasi,
pada
tahun
2010
capaiannya
sebesar
Rp
575.397.110.000,00. Dari nilai tersebut menggambarkan kenaikan jumlah aset atau investasi sebesar
Rp 11.282.295.800,00 (2%) dari
tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui pada tahun 2009 jumlah aset atau nilai investasi sebesar Rp 564.114.814.200,00. Pencapaian kinerja UMKM diukur dari kapasitas produksi pada tahun 2010 sebesar Rp.3.700.534.000.000,00 dari nilai tersebut menggambarkan kenaikan
kapasitas
produksi
Rp.616.756.000.000,00
dari
dari
sektor
tahun
UMKM 2009
sebesar sebesar
Rp.3.083.778.000.000,00. Pencapaian kinerja KUKM diukur dari usaha mikro. Untuk tahun 2009 sebesar 25.804 dan pada tahun 2010 capaiannya sebesar 26.320 atau mengalami kenaikan sebesar 2%. Pencapaian kinerja KUKM diukur dari usaha menengah pada tahun 2010 capaiannya sebesar 1.646. Untuk tahun 2009 sebesar 1.614 dan dari nilai tersebut menggambarkan kenaikan usaha menengah dari sektor KUKM yaitu sebesar 2%. Pencapaian kinerja KUKM diukur dari usaha kecil pada tahun 2010 sebesar 4936. Kondisi ini menggambarkan kenaikan usaha menengah dari sektor KUKM dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 98 (2,8%). Diketahui untuk tahun 2009 usaha menengah dari sektor KUKM sebesar 4838. 2.2.1.11
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan. Beberapa capaian sepanjang tahun 2010 adalah sebagai berikut: 51
1.
Jumlah kepemilikan KTP di tahun 2010 telah mencapai 87,88% dari 619.175 penduduk wajib KTP atau melebihi target kepemilikan KTP tahun 2010 yang mencapai 77%. Capaian ini meningkat dari hasil serupa di tahun 2009 yang jumlah kepemilikan KTP telah mencapai 83,6% dari 739.490 penduduk wajib KTP.
2.
Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk telah mencapai 700 orang. Capaian ini lebih tinggi dengan hasil serupa di tahun 2009, yang kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mencapai 600 orang.
3.
Tingkat kepemilikan akta kelahiran mencapai 70% dari seluruh jumlah penduduk Kota Bogor atau melebihi target pada tahun 2010 sebesar 23%.
4.
Tersedianya database kependudukan skala provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 yang mengamanatkan 1 penduduk memiliki satu dokumen kependudukan.
5.
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
2.2.1.12
Urusan Ketenagakerjaan
Urusan Ketenagakerjaan melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Adapun Pencapaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1.
Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2010 mencapai 84,33% dari 716.428 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2010. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2009 yang mencapai 55,83% dari 363.622 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2009.
2.
Pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2010 mencapai 27,44% dari 4.631 pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada tahun 2010. Angka ini meningkat dari capaian tahun 2009 yang mencapai 7,27% dari 1.321 pencari kerja yang berhasil ditempatkan tahun 2009.
3.
Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2010 mencapai 2,36% dari 716.428 jumlah penduduk angkatan kerja. Angka ini meningkat dari
52
capaian tahun 2009 yang mencapai 4,99% dari 363.622 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2009. 4.
Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di tahun 2010 mencapai 18,01% dari 816 jumlah perusahaan di wilayah kota bogor. Angka ini menurun dari capaian tahun 2009 yang mencapai 21,20% dari 665 jumlah perusahaan di wilayah Kota Bogor tahun 2009.
5.
Tingkat
penyelesaian
perselisihan
buruh
dengan
pengusaha
mencapai 100% dari 13 jumlah kejadian perselisihan buruh dengan pengusaha. Capaian ini sama dengan dari capaian di tahun 2009 yang mencapai 100% dari 14 jumlah kejadian perselisihan buruh dengan pengusaha tahun 2009. 6.
Tingkat penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan
Pemda
mencapai
100%
dari
13
jumlah
kejadian
perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemda. Angka ini sama dengan capaian tahun 2009 yang mencapai 100% dari 6 kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah tahun 2009. 7.
Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja mencapai 1,9% atau lebih kecil dari target tahun 2010 sebesar 15%.
8.
UMK
sesuai
dengan
Kebutuhan
Hidup
Layak
sebesar
Rp.
1.079.100,00 atau lebih besar dari target tahun 2010 sebesar Rp 928.720,00. 9.
Penurunan
jumlah
pekerja
anak
dan
anak
terpaksa
bekerja
mencapai 33,33% atau lebih kecil dari target tahun 2010 yang mencapai 35%. 10.
Jumlah perusahaan yang membina pekerja tentang Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan (K3) mencapai 30 perusahaan atau lebih lebih kecil dari target 2010 yang mencapai 100 perusahaan,
2.2.1.13
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan
Ketahanan
Pangan
meliputi
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
53
Pencapaian kinerja penanganan Urusan Ketahanan Pangan sesuai dengan RPJMD Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : a.
Skor PPH (Pola Pangan Harapan) tahun 2010 sebesar 92,6 %, melebihi target RPJMD untuk tahun 2010 sebesar 82%. Skor PPH ini menunjukkan ketersediaan pangan.
b.
Jumlah kelompok tani yang dibina sebanyak 12 Kelompok, sesuai dengan target RPJMD.
2.2.1.14
Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dan Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan. Pencapaian
penanganan
urusan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak bisa dilihat dari indikator sebagai berikut : 1.
Capaian pada partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2010 mencapai 34,04%, yang diperoleh dari jumlah pekerja di lembaga pemerintah sebanyak 8.783 dibagi dengan jumlah pekerja perempuan sebanyak 25.800. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2009 sebesar 33,97%, dapat disimpulkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kota Bogor.
2.
Capaian partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2010 sebesar 47,98%, diperoleh dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 151.188 dibanding dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 315.133. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2009 yang bernilai sebesar 38,75%, dapat disimpulkan
bahwa
jumlah
perempuan
yang
memperoleh
kesempatan bekerja mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga.
54
3.
Capaian Angka Melek Huruf (AMH) perempuan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 mencapai 99,98%, yang berasal dari jumlah anak perempuan usia > 15 tahun yang melek huruf sebesar 88.092, dibandingkan dengan jumlah anak perempuan usia > 15 tahun yang
berjumlah
dibandingkan
88.106.
dengan
Pencapaian
pencapaian
tersebut
pada
tahun
lebih 2009
tinggi sebesar
99,88%. Hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terus mengalami peningkatan, sehingga akses memperoleh informasi dan pengetahuan makin terbuka lebar. 4.
Capaian
Realisasi
Penyelesaian
Pengaduan
Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan yang baru dimulai pada tahun 2010 mencapai hasil sebesar 71,43%. Diperoleh dari jumlah
pengaduan
perlindungan
perempuan
dan
anak
yang
terselesaikan berjumlah 5 kasus, dibandingkan dengan jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang berjumlah 7 kasus. 2.2.1.15
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Urusan
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
melalui
Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan reproduksi remaja, Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, Program Pengembangan model operasional BKB/ Posyandu. Pencapaian penanganan urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera bisa dilihat dari indikator sebagai berikut : 1.
Capaian prevalensi peserta KB aktif tahun 2010 mencapai 82,15% yang berasal dari jumlah peserta KB aktif sebesar 136.275, padahal jumlah pasangan usia subur mencapai 165.884. Pencapaian tahun 2010 mengalami peningkatan, karena pada tahun 2009 capaian prevalensi peserta KB aktif hanya sebesar 78,84%.
2.
Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tahun 2010 sebesar 22,75% dari total keluarga di Kota Bogor yang jumlahnya
55
mencapai 238.175.
Pencapaian ini
lebih baik jika
dibanding
pencapaian tahun 2009 yang hanya sebesar 23,95%. 3.
Capaian peserta KB aktif 82,15% menunjukkan pencapaian target yang baik untuk tahun 2010. Melebihi target 2010 yang hanya ditetapkan sebesar 76,85%.
4.
Capaian penyelenggaraan konseling kesehatan reproduksi remaja telah sesuai dengan target yaitu 6 kelompok, yaitu kelompok yang berasal dari Pusat Informasi Konseling (PIK).
5.
Capaian peningkatan kader pendamping kelompok kegiatan tribina PKLK (Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga), BLK dan UPPKS mencapai 940 orang kader, yang terdiri dari 342 kader BKB, 228 kader BKR, 205 kader BKL, 140 kader BLK, dan 25 kader UPPKS. Hasil tersebut berarti telah melampaui target tahun 2010 yang semula ditetapkan 736 orang kader.
2.2.1.16
Urusan Perhubungan
Urusan Perhubungan melalui Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas,
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
serta
Program
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Adapun capaian urusan perhubungan yaitu jumlah titik kemacetan dari 14 titik menjadi 5 titik, jumlah kendaraan yang laik uji pertahun mencapai 50,19 %. 2.2.1.17 Urusan Komunikasi dan Informatika Penanganan urusan komunikasi dan informatika
melalui Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa; Program Fasilitasi Peningkatan Sumber daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi;dan Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa. Secara umum, capaian kinerja pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:
56
1.
Tingkat
ketercapaian
sarana
penyebarluasan
informasi
pembangunan daerah yang mencapai 58% dari 70% target yang ditetapkan pada tahun 2010. 2.
Jumlah SDM terlatih di bidang komunikasi dan informasi yang mencapai 60% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2010.
3.
Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa yang mencapai 56% dari 60% target yang ditargetkan pada tahun 2010.
2.2.1.18
Urusan Pertanahan.
Penanganan urusan pertanahan melaui Program Penyelesaian konflik konflik Pertanahan. Kasus – kasus yang sudah dan sedang ditangani pada Tahun 2010 adalah sebagaimana tabel 2.21 berikut: Tabel 2.21 Penyelesaian Masalah Pertanahan Tahun 2010 N O 1
2
3
4
MASALAH Pembahasan keberatan Warga Komplek Perumda I dan II atas penyalahgunaan keberadaan dan penggunaan Wisma Salak Indah di RW.02 Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Permohonan Penyelesaian Tanah Sewa di Jl. Sancang Dalam Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah dari Sdri. Faridah Saelan Verifikasi Status Lahan SMK Ranti Mula di Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah
Permohonan Biaya Kompensasi Tempat Tinggal Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Permata hati di Kelurahan Babakan Pasar
TINDAK LANJUT
HASIL
1. Dilakukan peninjauan lokasi 2. Rapat pembahasan dengan pihakpihak dan Instansi terkait
Pemilik Wisma sepakat untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Kota Bogor
1. Dilakukan peninjauan lokasi 2. Rapat pembahasan dengan pihakpihak dan Instansi terkait 1. Dilakukan peninjauan lokasi 2. Rapat pembahasan dengan pihakpihak dan Instansi terkait 1. Dilakukan peninjauan lokasi 2. Rapat pembahasan dengan pihakpihak dan Instansi
Tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah Kota Bogor, tidak diberikan kepada salah satu pihak yang merasa mengklaim Pihak SMK Ranti Mula siap untuk memproses perjanjian Sewa Pakai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pemkot Bogor Permohonan tersebut dapat disetujui
Ket
-
-
-
-
57
Kecamatan Bogor Tengah
5
6
terkait
Bangunan Kantor RW.006 Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah yang didirikan tanpa hak di atas tanah milik dr. Sulaeman Sutanto MS, Kampung Gudang No. 1 (Surat dari Ombudsman)
1. Dilakukan peninjauan lokasi 2. Rapat pembahasan dengan pihakpihak dan Instansi terkait
Permohonan untuk membeli tanah seluas ±700m2 di RT 3/05 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat dari Ahli Waris H. Marzuki Dahlan
1. Dilakukan peninjauan lokasi 2. Rapat pembahasan dengan pihakpihak dan Instansi terkait
2.2.1.19
Telah dijelaskan mengenai masalah tersebut kepada Ombudsman bahwa tidak ada maksud dari Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan administrasi penyelenggaraaan pemerintahan, melainkan adanya tenggang waktu dalam penyelesaian masalah tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan status tanah yang dimaksud belum terklarifikasi dan terverifikasi serta adanya status sengketa yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
-
-
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Penanganan urusan ini melalui : 1.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
2.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3.
Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan
4.
Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana alam. Secara umum, indikator-indikator capaian pada Urusan Kesbang dan
PDN diantaranya sebagai berikut: 1) Persentase kejadian konflik yang melibatkan isu antar golongan dan SARA mencapai 5,8% dari 52 kali konflik/demonstrasi yang terjadi selama tahun 2010. 2) Tingkat
keterlibatan
dan
kepedulian
ormas
dan
LSM
dalam
pembangunan mencapai 50% dari 95 ormas dan LSM yang terdaftar di 58
Kantor Kesbanglinmas Kota Bogor. Beberapa ormas dan LSM itu di antaranya adalah Lanskip, Lekat, dan Candeviv. 3) Persentase penanganan bencana dalam bentuk penyaluran bantuan bencana mencapai 100% dari 261 kali bencana alam yang terjadi selama tahun 2010. 4) Kegiatan pembinaan politik daerah mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan. 5) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan. 2.2.1.20
Urusan
Otonomi
Administrasi
Daerah,
Keuangan
Pemerintahan
Daerah,
Perangkat
Umum, Daerah,
Kepegawaian dan Persandian Urusan ini dijabarkan melalui : 1.
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah
2.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
3.
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.
Program
Pembinaan Dan Penataan Perangkat Kecamatan Dan
Kelurahan 5.
Program Peningkatan Peayanan Kedinasan Walikota / Wakil Walikota
6.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
8.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
59
12.
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Program Pengendalian Pembangunan 14. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 15. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 16.
Program Penerapan, Penegakan Hukum dan HAM
17.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Urusan otonomi daerah tersebut telah dilaksanakan dengan mengarah pada upaya-upaya sebagai berikut: 1.
Meningkatkan sumber daya Aparatur
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3.
Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
4.
Meningkatkan Kapasitas lembaga perwakilan daerah.
5.
Meningkatkan kesadaran hukum baik aparatur dan masyarakat
Capaian dari Program di atas antara lain sebagai berikut : 1)
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kajian penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan terhadap 6 pelayanan perizinan dari 61 pelayanan perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan rata-rata penilaian “BAIK”, sebagaimana tergambar dalam tabel 2.22 berikut : Tabel 2.22 Kriteria Pelayanan Perizinan No 1 2 3 4 5 6
Jenis Izin
Nilai
Kriteria
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan (HO) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persetujuan Pemakaian Tanah Untuk
IKM 67,66 68,25 69,37 68,46 68,01 73,53
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Reklame (PPTUR)
60
Penetapan kriteria tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dimana Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang berada pada interval 62,51 – 81,25 memiliki mutu pelayanan baik. b.
Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Hasil evaluasi pada tahun 2010 ini menetapkan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (UPTD RPH) pada Dinas Pertanian sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) dengan kategori “BAIK” yang mewakili Kota Bogor ke tingkat nasional dan berhasil meraih penghargaan
Pratama
Citra
Pelayanan
Prima
dari
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena dinilai sukses menciptakan inovasi perbaikan melalui dimilikinya sertifikat halal, merupakan
dimilikinya nomor kontrol veteriner (NKV) yang
registrasi
persyaratan
hygiene
dan
sanitasi
dan
dimilikinya sertifikat ISO 9001-2008 tentang manajemen mutu pelayanan. 1)
Optimalisasi Penerimaan PAD Penerimaan Rp.
pendapatan
125.410.264.831,00
daerah
tahun
atau
99,72%
2010
sebesar
dari
target
Rp. 125.766.337.107,00 tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang mencapai Rp. 115.921.660.827 terjadi peningkatan sebesar 8,49%. 2)
Optimalisasi Penerimaan PBB, BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
mendorong
agar
target
pendapatan yang berasal dari pajak pusat dapat tercapai. Kegiatan ini telah berhasil meningkatkan jumlah penerimaan dari dana perimbangan bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 130.310.453.989
pada
tahun
2009
menjadi
Rp.
148.687.621.387,00 pada tahun 2010 meningkat sebesar 14,10%. 61
3)
Penyelenggaraan e-Procurement Kegiatan
ini
dilaksanakan
dalam
rangka
transparansi
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama tahun 2010 telah dilaksanakan 290 pelelangan dengan anggaran sebesar
Rp. 118.547.171.943,00 dan
menghasilkan efisiensi sebesar Rp.7.482.524.165,00 (6,31%). 4)
Penyusunan Produk Hukum Daerah Kegiatan ini melaksanakan penelaahan, pengkajian, dan perumusan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dituangkan dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2010 sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 9 Perda
dengan rincian
sebagai berikut: (1) Perda
Nomor
1
Tahun
2010
tentang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; (2)
Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
(3) Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (4) Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan; (5) Perda
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014; (6) Perda Nomor 6 Tahun tentang 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
62
(7) Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Pakuan, PD BPR Bank Pasar, PD Jasa Transportasi, dan PD Pasar Pakuan Jaya; (8) Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; (9) Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Hasil lain yang dicapai adalah penetapan Peraturan Walikota sebanyak
63 buah, Keputusan Walikota yang bersifat penetapan
sebanyak 337, dan Instruksi Walikota sebanyak 3 buah. 2.2.1.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya mendorong masyarakat sebagai pihak yang ikut berperan di dalam
mengelola
tumbuhnya
pembangunan
keswadayaan
skala
masyarakat
wilayah,
dalam
dan
menangani
merangsang persoalan-
persoalan wilayah. Untuk mencapai maksud tersebut telah dilaksanakan 4 jenis program yaitu : 1.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
2.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. Sasaran program meningkatnya peran aktif masyarakat dalam
pembangunan kelurahan serta terwujudnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan yang dijabarkan melalui indikator persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan yang melebihi target, jumlah kelompok binaan LPM dan jumlah kelompok binaan PKK 100% mencapai target. Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dijabarkan
melalui kegiatan Peningkatan Partisipasi Block Grant dan Spesific Grant Kelurahan. Untuk meningkatkan kemandirian lembaga masyarakat dan 63
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan,
telah
dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK/Block Grant)
dan
Paket
Akselerasi
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan (PA-PPMK/Spesific Grant). Total
dana
bantuan
stimulan
PPMK/Block
Grant
berjumlah
Rp
10.200.000.000,00, yang didistribusikan ke 68 kelurahan masing-masing sebesar Rp 150.000.000,00. Jumlah imbal swadaya yang dihasilkan dari bantuan stimulan yang diberikan adalah Rp1.175.184.950,00 atau 78% dari total dana bantuan stimulan. Besarnya imbal swadaya masyarakat ini mencerminkan berhasilnya pelaksanaan PA-PPMK. 2.2.1.22
Urusan Sosial
Penanganan
urusan
sosial
dilaksanakan
melalui
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Pembinaan anak Terlantar; Program Pembinaan Penyandang Cacat Trauma dan Korban Bencana; Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; Program Pemberdayaan Lembaga Sosial. Pencapaian program dalam Urusan Sosial dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 didapatkan hasil sebagai berikut : 1.
Penanganan PMKS tahun 2010 berdasarkan pemutakhiran data tercatat sebanyak 50.408 PMKS sementara PMKS yang tertangani dalam kurun waktu tersebut sebanyak 22.041 PMKS atau 43,73%, sedangkan pada tahun 2009 jumlah PMKS tercatat sebanyak 51.945 dan yang tertangani sebanyak
216 atau 0,42%. Hal ini berarti
persentase penanganan PMKS di tahun 2010 terjadi peningkatan dari 0,42% pada tahun 2009 menjadi 43,73% di tahun 2010. 2.
PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2010 sebanyak 21.095
PMKS
sedangkan
jumlah
yang
seharusnya
menerima
bantuan sebanyak 50.408 PMKS, dan berarti baru 41,85% yang tertangani. Pada tahun 2009 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak
1.156
PMKS
sedangkan
jumlah
yang
seharusnya
menerima bantuan sebanyak 51.945 PMKS yaitu sebesar 2,23%. 64
3.
Jumlah sarana sosial yang tersedia dalam upaya penanganan PMKS mengalami perubahan yaitu berdasarkan data tahun 2009 bejumlah 59 buah dan tahun 2010 berjumlah 75 buah, yang terdiri dari 36 panti asuhan, 5 Panti Jompo, 3 Panti asuhan/rumah singgah, 8 panti asuhan/jompo, 8 panti rehabilitasi, 15 yayasan sosial.
4.
Penanganan anak terlantar pada tahun 2010 sebanyak 710 orang dari target 704 orang atau 100,85%. Salah satu upaya penanganan anak terlantar sampai tahun 2010 telah ada rumah singgah sebanyak 3 buah.
5.
Penanganan penyandang cacat, trauma dan bencana pada tahun 2010 sebanyak 44 orang dari target RPJMD sebanyak 100 orang atau 44% dari target.
6.
Dalam penanganan masalah penyakit sosial persentase pencapaian penanganan mencapai 125% yaitu sebanyak 25 orang pada tahun 2010 dari 20 orang yang ditargetkan berdasarkan RPJMD.
7.
Jumlah penanganan kemandirian dan kesejahteraan sosial baru mencapai 88,28%, yaitu 12.677 orang dari target RPJMD sebanyak 14.359 orang.
8.
Panti Asuhan/Panti Jompo yang terkelola dengan baik. mencapai 150% yaitu 75 panti dari target RPJMD sebanyak 65 panti.
9.
Presentase lembaga keagamaan yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan mencapai 96,5 % dari target RPJMD sebesar 75 %. Untuk mendukung upaya penanganan kemiskinan, mutlak perlu
dibangun sistem ketahanan masyarakat dengan melibatklan warga masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi peran BAZ Kota Bogor dalam upaya membangun kesadaran berzakat dan berbagi untuk sesama menjadi upaya yang sangat penting. 2.2.1.23
Urusan Kebudayaan
Urusan kebudayaan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Nilai
Budaya;
Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya;
Program
65
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya;
Program
Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya. Pencapaian kinerja penanganan urusan kebudayaan yang berlangsung sepanjang tahun 2010, dapat terukur dari indikator sebagai berikut : 1.
Penyelenggaraan
Festival
Seni
dan
Budaya
dicapai
melalui
pagelaran kesenian daerah sebanyak 8 kali sesuai target yang ditetapkan didalam RPJMD. 2.
Jumlah workshop kesenian telah diselenggarakan 1 kali sesuai target yang ditetapkan di dalam RPJMD.
3.
Jumlah gedung kesenian yang dipelihara 1 unit sesuai target RPJMD.
4.
Jumlah sanggar yang aktif memelihara dan mengembangkan seni sebanyak 25 sanggar.
5.
Benda cagar budaya yang terpelihara dan dilestarikan mencapai 30 objek, yang berarti melampaui target yang ditetapkan RPJMD sebanyak 25 objek.
2.2.1.24
Urusan Statistik
Penanganan urusan statistik dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data/Informasi statistic Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 1.
Tersedianya Buku Bogor Dalam Angka Tahun 2009 dan Buku PDRB Kota Bogor Tahun 2009.
2.
Persentase ketersediaan data/informasi statistik daerah 85% dari target RPJMD sebesar 85%.
2.2.1.25
Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan melalui Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah, Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana prasarana kearsipan.
66
Pencapaian kinerja pengelolaan arsip
dapat dilihat melalui beberapa
indikator sebagai berikut : 1)
Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan pada tahun 2010 sebesar 90%
dapat dipenuhi yaitu dengan tersedianya sarana
kearsipan di lingkungan SKPD dari target yang telah ditetapkan. 2)
Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan dapat dipenuhi melalui pembaharuan website Kantor Arsip, alih media
arsip Keputusan Walikota
mengenai
izin mendirikan
bangunan ke dalam bentuk arsip digital. 3)
Tingkat
kepatuhan
SKPD
terhadap
pedoman
kearsipan
baru
mencapai 62% dari 63 SKPD yang dibina, dan dari hasil penilaian terdapat 24 SKPD yang memperoleh nilai B, 29 SKPD yang memperoleh nilai C, dan 10 SKPD yang memperoleh nilai D. 4)
Persentase rata - rata periode pemindahan arsip SKPD ke KAPD sebesar 43% dari target 60%. Target tersebut belum terpenuhi karena beberapa arsip di SKPD belum memenuhi jangka waktu simpan untuk dipindahkan ke depo arsip.
5)
Persentase Arsip daerah yang terpelihara
100% dari total arsip
sebanyak 2000 boks arsip dengan perlakuan 500 boks arsip diganti kertas asam, diberi pengawet, diganti box yang rusak, label, dan 1500 boks dirawat dengan dibersihkan debu dan kotoran yang menempel pada arsip. 2.2.1.26
Urusan Perpustakaan
Urusan ini dilakukan melalui
program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang bertujuan meningkatkan budaya baca masyarakat. Sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya minat dan budaya baca. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: Pencapaian kinerja pengelolaan perpustakaan dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut :
67
1)
Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sesuai dengan standar sarana dan prasarana perpustakaan dari tahun 2009 : a.
Tingkat SD meningkat sebanyak 28 perpustakaan (dari 144 menjadi 172 Perpustakaan) dari target RPJMD sebanyak 20 perpustakaan.
b.
Tingkat SMP meningkat sebanyak 19 perpustakaan (dari 70 menjadi 89 Perpustakaan) dari target RPJMD
sebanyak
32
perpustakaan. c.
Tingkat SMA meningkat sebanyak 2 perpustakaan menjadi 49) Perpustakaan dari target RPJMD
(dari 47
sebanyak
23
perpustakaan. d.
Tingkat SMK meningkat sebanyak 7 perpustakaan (dari 38 menjadi 45 Perpustakaan) dari target RPJMD sebanyak
8
perpustakaan. 2)
Persentase ratio siswa yang yang berkunjung ke perpustakaan sekolah per siswa sekolah dari 10% menjadi 15%
3)
Jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 32.610 orang atau mencapai 116% dari target yang ditetapkan 28.000 pengunjung.
4)
Jumlah perpustakaan kelurahan/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang berfungsi sebanyak 56 unit atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
5)
Jumlah Koleksi perpustakaan sampai dengan tahun 2010 sebanyak 28.092 buku atau meningkat 116 % dibandingkan dengan target RPJMD sebanyak 27.764 buku.
2.2..1.27 Urusan Perikanan Penanganan
urusan
perikanan
melalui
Program
Peningkatan
Produksi Pertanian, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. Melalui program ini diperoleh data jumlah produksi ikan Kota Bogor pada tahun 2010 adalah 21.195.253 kg atau 21.195,253 Ton, dengan norma gizi ikan sebesar 31,5 Kg.Kap/thn dan jumlah penduduk sebanyak 950.334 jiwa, maka diperoleh target daerah sebesar 29.935.521
68
kg atau 29.935,52 ton. Sehingga capaian kinerja produksi perikanan Kota Bogor pada tahun 2010 sebesar 70,80%. Untuk jumlah ikan konsumsi Kota Bogor pada tahun 2010 sebesar 14.182.057 kg atau 14.182,06 Ton. Dengan jumlah penduduk sebesar 950.334 jiwa dan norma gizi 31,5 Kg.Kap/thn, maka diperoleh konsumsi perikanan Kota Bogor tahun 2010 sebesar 81,97%. Sedangkan untuk produksi ikan hias Kota Bogor tahun 2010 sebanyak 13.519.206 ekor. Keberadaan depo pemasaran ikan hias ini ditunjang dengan keberadaan Terminal Ikan Hias Rancamaya dan para supplier ikan hias, yang mendorong perkembangan ikan hias di Kota Bogor. Perkembangan pemasaran ikan hias dapat dilihat dari tumbuhnya pelaku usaha baru sebanyak 22 orang, dan meningkatnya aktivitas transaksi ekonomi (dari nilai transaksi Rp. 40.000,00 s/d
Rp. 125.000,00 perbulan
pada tahun 2009, menjadi Rp. 75.000,00 s/d Rp. 400.000,00 pada tahun 2010),
sehingga
mampu
memberikan
kontribusi
bagi
peningkatan
kesejahteraan pelaku usaha dan keluarganya. Selain di pangsa pasar lokal, ikan hias jenis tetra telah dipasarkan sampai ke Republik Cheko. Permintaan ikan tersebut rata-rata mencapai 750 ribu ekor perbulan. Sampai bulan Desember tahun 2010 telah dikirim sebanyak 661.705 ekor dengan nilai ekspor sekitar US$ 98.750,96 (sekitar Rp.967.798.068).
Pengiriman
dikemas dalam box melalui Terminal
Agribisnis Rancamaya. Selain itu, juga dilakukan kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan dan Pelatihan Pemasaran Ikan Hias yang dilaksanakan untuk mendukung program Pengentasan Kemiskinan. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan (Pemindangan Ikan) Berskala Rumah Tangga dan Pemasaran Ikan Hias diikuti oleh 15 orang keluarga miskin untuk peserta pelatihan Pengolahan Ikan (Pemindangan Ikan) Berskala Rumah Tangga dan 5 orang keluarga miskin untuk pelatihan Pemasaran Ikan Hias. Pelatihan dilaksanakan di RM. Warung Kebun Jln. Raya Pajajaran Nomor 57 Bogor pada tanggal 29 -30 Juli 2010 dan 5 Agustus 2010. Dari
kegiatan
pelatihan
pengolahan
ikan
(pemindangan),
penghasilan peserta mengalami peningkatan dari Rp. 300.000,00 s/d Rp. 69
800.000,00/bln
menjadi
Rp.
750.000,00
s/d
Rp.
1.200.000,00/bln.
Sedangkan dari kegiatan pemasaran pelatihan ikan hias, penghasilan peserta mengalami peningkatan dari
Rp. 400.000,00 s/d
Rp.700.000,00/bln menjadi Rp.600.000,00 s/d
Rp.
1.200.000,00/bln. 2.2.1.28
Urusan Pertanian
Penanganan
urusan
Pertanian
melalui
Program
Peningkatan
Produksi Pertanian, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. Kegiatan tersebut telah mendukung kemampuan RPH Terpadu Kota Bogor mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2010 dari SAI Global, penghargaan Citra Pelayanan Prima tingkat Pratama Tahun 2010 dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta piagam penghargaan sebagai unit pelayanan publik dalam rangka Citra Pelayanan Prima tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 dari Gubernur Jawa Barat. Pencapaian kinerja penanganan Urusan Pertanian sesuai dengan RPJMD Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : a.
Jumlah Komoditi Pertanian yang bernilai tambah tinggi sebanyak 21 Komoditi, telah terealisasi sebesar 100% yang meliputi Anggrek, Ikan Hias, Talas, Pisang, Kelinci, Lele, Jambu Biji, Keripik Pisang, Keripik
Talas,
Nata
de
Coco,
Dodol
Talas,
Tanaman
Hias
Daun/Phylodendron, Tanaman Hias Daun/Cordyline, Padi Organik, Lele Sangkuriang, Milk Fish/Bandeng Isi, Yogurt, Keripik Singkong, Sabun Rumput Laut, Ikan Balita dan Jus Jambu Biji Getas Merah. Maksud dari komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi, adalah komoditi
yang
bisa
diolah
kembali,dan
komoditi
yang
tidak
mengenal musim/selalu tersedia setiap tahun. b.
Jumlah hewan yang dipotong di RPH, tahun 2010 adalah 32.066 ekor (20.250 ekor ayam dan 11.816 ekor sapi), tercapai 157,50% dari target RPJMD tahun 2010 sebesar 20.360 ekor.
70
c.
Jumlah hewan ternak dan unggas yang divaksin pada tahun 2010 sebanyak 301.750 ekor, dengan rincian sebagai berikut : •
AI/Flu burung (unggas) sebanyak 300.000 ekor;
•
Antraks (Sapi/Domba) sebanyak 1.500 ekor;
•
Rabies (anjing/kucing/kera) sebanyak 200 ekor;
•
Brucellosis (sapi perah) sebanyak 50 ekor;
Capaian ini melebihi target tahun 2010 sebanyak 151.130 ekor. d.
Jumlah Produk Pertanian yang dikemas sesuai standar sebanyak 9 komoditi, yaitu Dodol Talas, Kerupuk Talas, Keripik Talas, Keripik Pisang, Keripik Singkong, Yogurt, Ikan Balita, Sabun Rumput Laut, dan Beras Organik Kemasan Merk “Unggul Jaya”, telah terealisasi sebesar 100% dari target RPJMD Tahun 2010 sebanyak 9 komoditi.
2.2.1.29
Urusan Pariwisata
Penanganan urusan pariwisata melalui Program Pengembangan Pariwisata Daerah. Kegiatan Pendataan dan Survei Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara. Berdasarkan pendataan tersebut
diketahui
jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor tahun 2010 sebanyak 2.967.426 wisatawan yang terdiri dari 2.821.508 wisatawan lokal dan 145.918 orang wisatawan mancanegara. Berarti ada kenaikan sebesar 3,16 % dibanding tahun 2009 yang berkunjung sebanyak 2.876.560 wisatawan yang terdiri dari 2.729.672 wisatawan lokal dan 146.888 orang wisatawan mancanegara. Survei dilakukan terhadap wisatawan dengan lama tinggal rata-rata 2 hari. Perbandingan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2009 dan tahun 2010 dapat dilihat melalui grafik 2 berikut :
Grafik 2. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2009 dan 2010
71
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000
n tw is W h la m Ju
1,000,000 500,000 0 lokal
Tahun 2009 2,729,672
Tahun 2010 2,821,508
146,888
145,918
mancanegara
Selain wisatawan yang berkunjung di sarana-sarana akomodasi seperti hotel dan wisma, kunjungan wisatawan pada tahun 2010 terbanyak berasal dari event Istana Bogor Open, Obyek Wisata Rekreasi Air Jungle, Marcopolo, serta Wisata Kuliner. Pencapaian kinerja penanganan urusan pariwisata tahun 2010 terukur dari indikator-indikator sebagai berikut : 1.
Kunjungan wisatawan ke Kota Bogor pada tahun 2010 mencapai jumlah 2.967.426 orang yang terdiri dari 2.821.508 wisatawan lokal dan 145.918 wisatawan mancanegara.
2.
Pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2010 mencapai
3,16%,
pada tahun 2009 jumlah wisatawan mencapai 2.876.560 orang dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 2.967.426 orang. 3.
Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Kota Bogor Tahun 2009 terbagi pada 2 kelompok, yaitu •
Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 15,11%
•
Kelompok Jasa Hiburan dan Rekreasi pada Sub Sektor Jasa Swasta, Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan mencapai 18,58%
Dengan demikian, Penanganan urusan pariwisata Kota Bogor tahun 2010,
secara
keseluruhan
telah
mampu
mendorong
terjadinya
peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Bogor. 72
Urusan Perindustrian
2.2.1.30
Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri Rumah Tangga Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi
Industri.
Penjabaran
kegiatan-kegiatan
dari
program tersebut adalah sebagai berikut: Indikator hasil penanganan urusan industri dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah industri kecil dan menengah serta jumlah industri yang sudah memanfaatkan teknologi tepat guna. Capaian untuk tahun 2010 dibandingkan dengan target terlihat dalam tabel 2.23 berikut : Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2010 No
Indikator Kinerja
Satua
Target 2010
n Jumlah Industri Kecil Unit 3,119 dan Menengah (kumulatif 2 Jumlah Industri yang Unit 550 memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Sumber : RPJMD 2010-2014, Disperindagkop 1
Realisasi 2010 3,356 685
Pertumbuhan Industri Kecil Menengah berdasarkan jumlah unit usaha mengalami peningkatan 2,82% yaitu bertambah sebanyak 90 unit usaha dari 3.266 unit usaha pada tahun tahun 2009 menjadi 3.356 unit usaha pada tahun 2010. 2.2.1.31
Urusan Perdagangan
Urusan ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam
Negeri,
Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Capaian kinerja dibandingkan dengan target untuk tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut: Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan tahun 2010 73
No
Indikator Kinerja
1
a. Rasio Kios terisi terhadap jumlah kios
Satua n %
Target 2010
Realisasi 2010
40
50,40 % (2.243 dari 4.482 kios)
%
40
47,10 % (1.228 dari 2.607 los)
%
50
49,30 % (12 kasus dari target sesuai RPJMD 17 kasus)
%
53
53
%
15
40,17
US$
149.913.229
151.860.268,9
b. Rasio los terisi terhadap jumlah kios 2
3
4 5
Rasio penyelesaian kasus terhadap total kasus yang ditangani BPSK Tingkat pengawasan barang beredar dan pengujian mutu barang Rasio peneraan unit per tahun Peningkatan nilai ekspor
Sumber : RPJMD 2010-2014, Disperindagkop
2.2.1.32
Urusan Ketransmigrasian
Untuk
melaksanakan
kewajiban
tersebut
dilaksanakan
melalui Program Pembinaan Calon Transmigran. Pencapaian kinerja urusan transmigrasi yaitu tersalurkannya calon transmigran mencapai 33% dari target RPJMD sebanyak 30 KK, yaitu 20 KK telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian dan perkebunan dan 10 KK telah ditempatkan dilokasi transmigrasi. 2.2.1.33
Empat Prioritas Pembangunan Tahun 2010 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014, Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2010 diarahkan kepada: 1.
Transportasi
74
Hingga akhir tahun 2010, capaian rasio panjang jalan terhadap luas wilayah Kota Bogor tidak mengalami perubahan dari tahun 2009 yaitu masih berkisar 5,292%, hal ini dikarenakan kegiatan
tahun 2010 ini
diprioritaskan pada penyelesaian seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam penyelesaian pembangunan ruas jalan R-3, yaitu :
Feasibility Study (FS) Pembangunan Ruas Jalan R-3 (Tahun 2009).
Amdal Pembangunan Ruas Jalan R-3 (Tahun 2010).
Detail Engenering Desain (DED) Pembangunan Ruas Jalan R-3 (Tahun 2009). Proses pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangunan ruas
jalan R-3 telah mencapai 44,02% dan diharapkan tahun 2012 panjang jalan di Kota Bogor mengalami penambahan sebesar 5,4 km dan rasio panjang ruas jalan terhadap luas wilayah Kota Bogor dapat mencapai 5,335%. Proses pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangunan ruas jalan Inner Ring Road Selatan seksi 1 yang memiliki keterkaitan dengan rencana ruas jalan R-3 dan Akses Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi juga menjadi skala prioritas pada
tahun 2010. Perkembangan capaian rasio
panjang jalan terhadap luas wilayah, dapat dilihat pada grafik 3 berikut : Grafik 3 Ratio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah
Pada akhir tahun 2010 rasio panjang jalan berkondisi baik mengalami peningkatan sebesar 4,87% atau mengalami penambahan 75
panjang jalan berkondisi baik sepanjang ±30,514 km sehingga rasio panjang jalan berkondisi baik terhadap total panjang jalan mencapai 39,85%. Perkembangan capaian rasio panjang jalan berkondisi baik terhadap jumlah keseluruhan (total) panjang jalan dapat dilihat pada grafik 4 berikut : Grafik 4 Ratio Panjang Jalan Yang Berkondisi Baik
Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor
Dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kota Bogor, telah dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan di seluruh wilayah Kota Bogor yang meliputi pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan beberapa fasilitas pendukung
lainnya.
Kegiatan
tersebut
telah
memberikan
dampak
terhadap kejelasan informasi tentang lokasi/wilayah yang dituju bagi penguna jalan, terciptanya lalu lintas yang lebih tertib dan teratur serta terjadinya penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan. Khusus pada kawasan sekolah yang mempunyai kerawanan lalu lintas yang tinggi, telah dilakukan pembangunan kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di kawasan SDN Gunung Batu dan SD Cibalagung. Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan murid sekolah pada saat menyeberang di jalan raya serta pengendalian terhadap pengguna jalan lainnya. 76
Terhadap beberapa kegiatan sebagaimana tersebut diatas yang merupakan bentuk keseriusan Kota Bogor dalam menjalankan komitmen terhadap program prioritas khususnya di bidang transportasi, telah berdampak terhadap keinginan Kota Bogor untuk mengikuti Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (Wahana Tata Nugraha). Program lomba tersebut
merupakan
Kementerian
program
Perhubungan
Nasional
dan
dalam
yang
dilaksanakan
pelaksanaannya
oleh
melibatkan
instansi terkait di tingkat Pemerintah Pusat. Keikutsertaan Kota Bogor dalam program tersebut sebagai bentuk nyata koreksi dan evaluasi oleh Tim Pusat / Provinsi terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor didalam penanganan
masalah
transportasi.
Berdasarkan
hasil
kinerja
dan
komitmen tersebut, Kota Bogor mendapat penghargaan berupa Plakat Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional Tahun 2009. 2.
Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagaimana lazimnya kota – kota lain di Indonesia, Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Kota Bogor pun
tumbuh sehingga menimbulkan banyak
permasalahan. PKL menempati lahan yang bukan peruntukannya untuk berdagang seperti trotoar, badan jalan, emperan toko, taman (ruang terbuka hijau). Tentunya hal ini melanggar peraturan yang ada yaitu Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.
Akibatnya
fungsi
peruntukan
tidak
berjalan
sebagaimana
mestinya sehingga menimbulkan kesemrawutan, kemacetan dan kotor yang memberi kesan kurang baik terhadap kondisi fisik kota. Oleh karena itu, PKL harus ditata sehingga tidak menimbulkan permasalahan tersebut. Tujuan penataan PKL untuk mewujudnya Kota Bogor yang bersih, indah dan nyaman bebas dari PKL berdasarkan peraturan dan perundangundangan. Sasaran penataan PKL adalah Kota Bogor Bersih, bebas macet dan kumuh akibat PKL serta tertatanya PKL yang tidak mengganggu ketertiban umum.
77
Sesuai dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.23.45.-63 Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pembinaan dan Penataan Usaha PKL sebagai pengganti Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.23.45-146 tahun 2008, jumlah lokasi zona PKL yang semula sebanyak 18 zona PKL diubah menjadi 14 zona PKL. Penghapusan/pengurangan zona PKL sebanyak 4 zona, yaitu 3 zona PKL di Jalan Raya Pajajaran dan 1 zona PKL Air Mancur.
Alasan penghapusan
zona PKL tersebut untuk di Jalan Raya Pajajaran dalam upaya menunjang program boulevard dan zona Air Mancur untuk menunjang kelancaran lalu lintas. Sesuai dengan hasil survei pendataan PKL yang dilaksanakan pada tahun 2010 oleh konsultan di 51 titik lokasi PKL menunjukkan bahwa terdapat 9.710 PKL di Kota Bogor. Secara umum penyebaran PKL di Kota Bogor mengikuti pola jaringan jalan dan tersebar di pusat – pusat keramaian disekitar terminal, pasar, stasiun
dengan berbagai jenis
komoditi antara lain hasil pertanian, barang industri, kerajinan, makanan, minuman, barang bekas, pakaian, dan jasa.
Berdasarkan hasil survei
tersebut sekitar 55% PKL umumnya berasal dari daerah sekitar Kota Bogor (Kabupaten Bogor, Cianjur, Depok, Sukabumi dan sebagainya), namun
sebagian
besar
dari
PKL
tersebut
sekitar
76
%
telah
menetap/tinggal di Kota Bogor. Adapun hasil pendataan PKL secara rinci sebagaimana table 2.25 berikut : Tabel 2.25 Hasil Pendataan PKL Tahun 2010 di 51 Titik Lokasi PKL NO LOKASI . 01. Jalan Veteran (Depan Perkantoran) 02. JL. Veteran ke bawah (dari pertigaan veteran kearah jembatan) 03. Jembatan Merah (sebelah kiri dan kanan) 04. Jl. Kapten Muslihat 05. Jl. Merdeka ( depan Presiden theater – jembatan merah ) 06. Jl. Sancang 07. Jl. MA. Salmun 08. Jl. Nyi Raja Permas
Jumlah 28 8 100 368 296 24 731 196 78
09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Jl. Sawojajar Jl. Pengadilan Jl. Jend. Sudirman Jambu Dua (Jl. Pajajaran Ujung Utara ) s/d Pangrango Jambu Dua (Pasar) Jl. Suryakencana Jl. Mayor Oking Depan Kesatuan Jl, Otto Iskandar Dinata JL.Raya Pajajaran (sekitar terminal, Cidangian, Hero sampai dengan ekalokasari) Terminal bubulak Jl. Batu Tulis (sekitar Istana Presiden) Jl. Semeru Jl. Baru Kemang (Jl. KH Sholeh Iskandar) Jl. Ir. H. Juanda Villa Indah Pajajaran Jl. Siliwangi Jl. Raya Bogor (simpang Jalan Baru –Ciluar) Sindangbarang Sekitar Taman Kencana Sekitar Kampus Unpak Jl. Raya Ciawi arah Sukabumi Jl. Dewi Sartika (dari depan BRI) Gang Selot Jl. Sukasari I Jl. Dewi Sartika ( dari depan Sartika Plaza) Depan Bogor Permai dan Apotik Sudirman Lampu Merah Pangrango-Lodaya Jl. Bangbarung Jl. Gedong Sawah Jl. Polisi Jl. Pedati Putaran Air Mancur Jl. Mawar KH. Abdullah bin Nuh Depan Makam Pahlawan Jl. Malabar Jl. Paledang Jl. Lawang Saketeng Cunpok Empang Bale Kambang Jl.Bina Marga
44 88 40 548 556 672 68 76 40 284 240 172 88 236 60 40 124 280 124 24 252 280 332 96 128 749 212 44 200 24 30 176 50 48 204 50 116 0 588 204 304 48 120 79
Jumlah
9.710
Dalam penanganan PKL tidak mudah dan banyak hal yang menjadi kendala/permasalahan, tentunya harus diselesaikan secara bertahap oleh pemerintah daerah, DPRD dan stakeholders lainnya.
Permasalahan –
permasalahan tersebut antara lain : a.
Secara makro, kondisi perekonomian masih belum stabil sehingga sektor formal masih memiliki keterbatasan dalam menampung angkatan kerja, adanya PHK sehingga sektor informal atau menjadi PKL sebagai salah satu pilihannya.
b.
Jumlah PKL relatif banyak (hasil survei di 51 titik lokasi terdapat 9.710 PKL) dan keberadaannya masih terkonsentrasi di pusat – pusat keramaian yang masih berada disekitar pusat kota (sekitar Pasar Kebon Kembang, Pasar Bogor, jalan – jalan protokol).
c.
Keterbatasan lahan untuk tempat relokasi PKL, mengingat PKL berkeinginan agar tempat relokasi berada di lokasi yang strategis dan dekat dengan keramaian. Hal ini seringkali menjadi alasan penolakan PKL untuk dipindahkan. Upaya
penanganan
PKL
tetap
dilakukan
dengan
mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi masyarakat, baik bagi pelaku PKL maupun bagi masyarakat konsumennya, disamping aspek ketertiban,
keindahan,
dan
kenyamanan
publik,
sehingga
dengan
demikian upaya penanganan didasarkan pada konsep penataan dan penertiban. Penertiban yang telah dilakukan lebih dititikberatkan pada upaya meminimalisasi
dampak
keberadaan
PKL
agar
tidak
menimbulkan
gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan pejalan kaki. Setidaknya jalur jalan M.A Salmun, jalan Merdeka, jalan Dewi Sartika dan jalan Surya Kencana relatif dapat tetap dilalui kendaraan. Pada beberapa kawasan yang berhasil dibebaskan dari PKL telah dibuat taman dan pagar untuk mencegah kembalinya PKL di lokasi tersebut. 3. Masalah Kebersihan 80
Salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bogor adalah penanganan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan dengan sarana yang memadai. Tujuan dari program kebersihan adalah meningkatkan wilayah layanan yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2009 volume sampah yang terangkut sebesar 69,8% target capaian pada tahun 2010 adalah sebesar 70%. Adapun pelayanan persampahan dirinci sebagai mana tabel 2.26 berikut : Tabel 2.26 Pelayanan Persampahan Tahun 2009 dan Tahun 2010 No.
2009
2010
1
Timbulan Sampah Per Hari
Uraian
2.294 m3
.2337 m3
2
Volume Sampah yang Terangkut (Rasio
1.608 m3
1.638 m3
69,80%
70%
Sampah Terangkut) 3
Petugas Kebersihan Lapangan
600 orang
580 orang
4
Sampah yang Didaur Ulang (Rasio Sampah
149,7 m3
180 m3
- Motor Sampah
11
16
- Tong Sampah
442
442
- Tong Sampah Organik/Anorganik
355
455
0
1
- Dump Truck
64
65
- Arm Roll
30
31
- Kijang Pick Up
6
7
- Sepeda Motor
16
16
- Container
100
110
- Gerobak Sampah
249
399
- Bulldozer
2
3
- Whell Loader
2
2
- Excavator
1
1
- Track Loader
1
1
- Backhoe Loader
1
1
9
9
957
807
Daur Ulang) termasuk di TPA Galuga. 5
Alat Pengangkut Sampah :
- Compactor Truck
6
Prasarana Pengelolaan Sampah: Transfer Depo Tempat Pembuangan Sampah Sementara Tempat Pembuangan Sampah Sementara
2
150
Warna
81
4.
Masalah Kemiskinan Masalah kemiskinan menjadi agenda kebijakan penting bukan
hanya untuk Pemerintah Kota Bogor, bahkan telah menjadi komitmen Nasional dan komitmen Global, hal ini terlihat dengan munculnya Deklarasi Millennium saat berlangsung UN’s Millennium Summit di New York September Tahun 2000, yang diikuti oleh 150 kepala negara. Deklarasi tersebut tertuang dalam rumusan New Millennium Development Goals,
dimana
Indonesia
merupakan
salah
satu
negara
yang
meratifikasinya. MDG’s tersebut merupakan delapan Tujuan Pembangunan Milenium yang berisikan tujuan kuantitatif yang mesti dicapai secara global pada tahun 2015. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDG’s terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Milenium tersebut adalah : 1.
Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan
2.
Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
3.
Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan
4.
Mengurangi Tingkat Kematian Anak
5.
Meningkatkan Kesehatan Ibu
6.
Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
7.
Memastikan Kelestarian Lingkungan
8.
Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan Untuk mencapai tujuan MDG’s tahun 2015 diperlukan koordinasi,
kerjasama serta komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. RPJMD Kota Bogor Tahun 2010 – 2014 telah sejalan dengan MDG’s khususnya dalam tujuan pertama yaitu “Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan”.
82
Komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk terus mengurangi jumlah penduduk
miskin
antara
lain
diwujudkan
melalui
berbagai
program
penanggulangan kemiskinan baik pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan melibatkan berbagai SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Selain intervensi tersebut di atas, Permerintah Kota Bogor juga melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dimana pada tahun 2010 sebanyak 638 unit. Pada tahun 2010 program penanggulangan kemiskinan tersebut ditargetkan untuk diarahkan pada 42.328 RTS, yang tersebar di 6 kecamatan dengan rincian sebagai mana tabel 2.27 berikut : Tabel 2.27 Prosentase RTS/Jumlah Rumah Tangga Jumlah Jumlah RTS/ Rumah Pendudu Rumah RTS Tangga (%) k Tangga* Bogor Selatan 180745 45.186 10.092 22,30% Bogor Timur 94572 23.643 3.670 15,50% Bogor Utara 170320 42.580 5.231 12,30% Bogor Tengah 102203 25.551 5.084 19,90% Bogor Barat 210450 52.613 11.289 21,50% Tanah Sareal 190776 47.694 6.962 14,60% Jumlah 949066 237.267 42.328 17,80% Walupun pada awalnya target penurunan pertahun adalah 3% akan Kecamatan
tetapi untuk lebih mengakselerasi penurunan angka kemiskinan maka diharapkan tiap kecamatan dapat menurunkan sekitar 5%. Pada tahun 2010 berbagai program / kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun mendukung penanggulangan kemiskinan tersebut telah dilakukan, yang diimplementasikan melalui 42 Program (21 program langsung dan 21 program pendukung) dengan jumlah kegiatan secara keseluruhan adalah sebanyak 72 Kegiatan. Adapun rincian Jumlah program dan kegiatan per aspek intervensi disajikan pada tabel 2.28 berikut: Tabel 2.28 Jumlah Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010
83
Program Langsung Aspek Pendidikan Kesehatan Fisik Ekonomi PKH Jumlah
Jumlah Program 3 7 3 7 1 21
Jumlah Kegiatan 10 10 5 9 3 37
2.2.1 Evaluasi Implementasi Rencana Tahun 2011 terhadap APBD 2011.
Program Penunjang Jumlah Progra Jumlah m Kegiatan 5 8 8 10 1 9 6 7 1 1 21 35 Kerja
dan Pendanaan
Dalam hal evaluasi terhadap rencana kerja tahun 2011, fokus penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan tahun 2011 adalah pada penilaian rencana dan implementasi, yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Kebijakan belanja daerah tahun 2011 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM dalam RPJMD sebesar 80,73 (Tahun 2014), IPM tahun 2011 ditargetkan mencapai 75,71, dengan mempertimbangkan pencapaian IPM tahun 2009 sebesar 75,47 dan tahun 2010 ditargetkan sebesar 75,52. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80,73 diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Kebijakan
belanja
daerah
tahun
2011
diupayakan
dengan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain mengalokasikan belanja langsung yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun realisasi kegiatan tahun 2011 sampai dengan triwulan pertama yang meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah sebagaimana tabel 2.31 berikut: Tabel 2.29 REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA NO
URAIAN
APBD 2011 (Rp)
REALISASI
(Rp)
SISA ANGGARAN
% REALISASI
84
I. 1.1. 1.1.1 . 1.1.2 . 1.1.3 . 1.1.4 .
1.2. 1.2.1 . 1.2.2 . 1.2.3 .
1.3.
1.3.1 1.3.2
II. 2.1. 2.1.1 .
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
122,900,000,000
44,730,871,710
78,169,128,290
36.40
Retribusi Daerah
34,670,595,911
11,155,147,513
23,515,448,398
32.17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus JUMLAH DANA PERIMBANGAN
13,359,865,000
6,210,528,209
7,149,336,791
46.49
11,022,574,582
4,282,492,992
6,740,081,590
38.85
181,953,035,493.
66,379,040,424
97,847,944,306
20,737,782,099
77,110,162,207
21.19
473,156,910,000
197,148,710,000
276,008,200,000
41.67
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai belanja Bunga
11,366,600,000 582,371,454,306.
115,573,995,06 9
36.48
11,366,600,000 217,886,492,09 9
364,484,962,20 7
37.41
-
80,008,704,000
-
80,008,704,000 -
120,366,021,200
33,446,838,000
86,919,183,200
0.00
4,458,898,70 9
(4,458,898,709.)
200,374,725,200.
37,905,736,709
162,468,988,49 1
18.92
964,699,214,999.
322,171,269,23 2.
642,527,945,76 7
33.40
521,744,732,314
163,346,062,817
358,398,669,497
1,244,494,847
1,244,494,847
27.79
31.31 -
85
2.1.2 2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
III. 3.1. 3.1.1 .
3.1.2
3.2.
Belanja Hibah Belanja Subsidi Belanja Bantuan Sosial Belanja bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kot a dan Pemdes Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kot a dan Pemdes Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai (Bel. Langsung) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
27,885,445,000 1,437,035,600 58,152,948,380
7,427,456,250 10,629,609,550
20,457,988,750 1,437,035,600 47,523,338,830 -
935,731,977
471,079,659
464,652,318
50.34
4,500,000,000
483,707,040
4,016,292,960
10.75
615,900,388,118.
182,357,915,31 6
433,542,472,80 2
29.61
68,990,896,100
20,443,452,40 0
48,547,443,7 00
29.63
207,790,812,181
45,758,226,31 4 7,517,137,054
22.02
24.70
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
420,921,900,086
73,718,815,76 8
162,032,585,8 67 136,623,054,7 51 347,203,084,3 18
JUMLAH BELANJA DAERAH
1,036,822,288,20 4
256,076,731,0 84
780,745,557,1 20
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARA N PEMBIAYAAN DAERAH
26.64 18.28
144,140,191,805
5.22 17.51
96,500,774,205
96,500,683,20 5
0.00
100.00
-
49,262,400,000 145,763,174,205
91,000.0 00
49,262,400,0 00 96,500,683,20 5
49,262,491,00 0
66.20
-
86
3.2.1 . 3.2.2 .
3.2.3 .
Pembentukan Dana Cadangan (pemilu) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman Daerah JUMLAH PENGELUARA N PEMBIAYAAN DAERAH PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0.00 24,377,701,000
4,775,540,200
49,262,400,000
19.59
49,262,400,0 00
-
73,640,101,000
4,775,540,200
49,262,400,00 0
6.48
72,123,073,205
91,725,143,00 5
19,602,069,8 00
127.18
72,123,073,205
91,725,143,00 5
19,602,069,8 00
127.18
Sumber BPKAD Kota Bogor (April 2011)
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2009 -2010 Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2009 – 2010 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 yang dijabarkan kedalam masing-masing Misi dengan rincian sebagaimana tabel 2.30 berikut :
Tabel 2.30 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2009-2010 TERHADAP RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014 MISI I
No
Nama Urusan
Indikator
Kondisi Eksisting 2008
Realisasi Pencapaian 2009
Target Capaian 2014
2010
87
1
Perdagangan
Rasio los terisi terhadap jumlah los yang tersedia
34,88%
40 %
50%
60%
Tingkat Pengawasan Barang Beredar dan pengujian mutu barang
50%
52%
53%
65%
151.860.268 ,9 3365 unit
175.377.273, 76 3510 unit
Peningkatan Nilai ekspor 2
3
4 5
6
7
Perindustrian
Koperasi/ UMKM
Penanaman Modal Pariwisata
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Laju wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor
Ketenagakerja an
Rasio Jumlah Pencari Kerja terhadap lowongan kerja UMK yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Skor PPH
8
Ketahanan Pangan Transmigrasi
9
Pertanian
10
Jumlah industri kecil dan menengah (kumulatif) Jumlah Industri yang memanfaatan Teknologi Tepat Guna Persentase pertambahan UMKM yang dibina dari total UMKM Persentase Koperasi aktif
Pemberdayaan masyarakat
Jumlah calon transmigran yang mengikuti transmigrasi Jumlah hewan yang dipotong di RPH Jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi (tanaman hias, ikan hias, jambu dsb) Jumlah produk pertanian yang dikemas sesuai standar Persentase ternak dan unggas yang divaksin (jumlah yang divaksin/total jumlah ternak unggas) Meningkatnya penggunaan TTG oleh masyarakat Meningkatnya profesionalisme Pengurus UEK SP Meningkatnya profesionaliseme pengelolaan kinerja modal UEK SP
144.147.33 6 3028 unit 500 unit usaha
750 unit usaha
6%
32.25 6
32.901
9%
20%
17,11
17,14
20%
1.002,67 M
5.242.355 milyar 10 %/tahun
913.471 milyar Wisatawan Mancanegar a 24.385 orang; Wisatawan Nusantara 1.087.900 orang 8,9%
13,16%
7,27 %
27,44%
35%
Rp. 893.000
Rp.1.079.100, -
Rp. 1.045.521
81,1%
92,6 %
86%
100 KK
10 KK
150 KK
10.749 ekor
27.829 ekor
19 Komoditi
27 Komoditi
6
9 jenis/tahun
555.600 ekor
203.750 ekor
1 kali
2 kali
68 UEK-SP
100%
0
68 UEK
88
Tabel 2.31 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2009-2010 TERHADAP RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014 MISI 2
No 1
Nama Urusan Lingkungan Hidup
Indikator Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas air Persentase jumlah sampling yang dipantau Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas udara Persentase jumlah sampling yang dipantau (30 titik lokasi) Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas tanah Persentase jumlah sampling yang dipantau Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan Persentase pelanggaran pengelolaan lingkungan Tingkat pemenuhan baku mutu emisi gas buang Persentase jumlah sampling yang dipantau Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair Persentase jumlah sampling yang dipantau Jumlah kegiatan usaha yang diawasi dan di bina Jumlah biodisel yang dihasilkan Tingkat pemenuhan baku mutu emisi gas buang kendaraan pengguna biodiesel Tingkat pemenuhan baku mutu emisi gas buang kendaraan pengguna gas Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan per tahun Jumlah kelompok masyarakat yang terbina aspek lingkungan hidup
Kondisi Eksisting 2008
Realisasi Pencapaian 2009
Target Capaian 2014
2010
-
98% / tahun
100%
100% / tahun
-
80% / tahun
100%
100% / tahun
-
5% / tahun
-
5% / tahun
-
25%
-
80% / tahun
-
10% / tahun
-
10% / tahun
20%
40%
20%
60%
8252 liter/tahun -
30 kegiatan / tahun 43.800 liter/tahun 100% / tahun
-
100% / tahun
3 sekolah
1 sekolah / tahun
-
2 kelompok / tahun
89
Tingkat ketersediaan SLHD Jumlah kemitraan Persentase luas penanganan lahan kritis (kumulatif) Jumlah mata air yang dilindungi Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah dalamnya Jumlah sumur resapan Wilayah persampahan
2
Pekerjaan Umum
pelayanan
75%
100% / tahun
1
1 kemitraan / tahun 1.13%
0,75% 432
5 mata air / tahun 150 usaha / tahun
150 kegiatan usaha/indust ri 743 unit 69,50%
993 unit
69,93 %
71%
70%
Luas taman kota dan taman lingkungan Jumlah titik lokasi PKL
396.256,63 m2 17 titik
ketersedian dokumen perncanaan teknis pengembangan, pengelolaan dan konservasi danau/situ luas lahan danau/situ dan kolam retensi jumlah danau/situ dan kolam retensi berkondisi baik terbangunnya danau/situ dan kolam retensi ketersedian dokumen perncanaan teknis pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi dan sungai
3 paket
3 titik (Jl.Pahlawan, Jl. Tajur, Jl. Ciawi) 3 paket
6 situ
6 situ
6 situ
6 situ + 2 kolam retensi
-
Belum ada
6 kolam retensi 100% sesuai penanganan saluran (Induk/primer), sungai dan irigasi 34.378 m2
Belum ada
3 km
360 km (panjang saluran eksisting) 52 Ha
360 km
-
100% (sesuai rencana pembangunan jalan)
Belum (menyesuaik an panjang jalan) Belum ada
Pada 25.03 km
luas lahan untuk peningkatan kapasitas saluran, sungai dan jaringan irigasi (34.378 m2) panjang saluran, sungai dan jaringan irigasi dengan kapasitas memadai (peningkatan sepanjang 3 km) panjang saluran dan sungai berkondisi baik (tepelihara) Penurunan luas kawasan rawan genangan dan banjir Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jalan, drainase dan jembatan Luas lahan yang disediakan untuk pembangunan jalan dan jembatan Panjang jaringan jalan, (25,03 km)
398.328,63 m2
Belum ada
0 Ha
5,29 %
5,29 %
25.03 km
90
Panjang drainase yang disediakan Panjang jembatan yang disediakan Panjang Trotoar yang tersedia Jumlah perencanaan peningkatan jalan, drainase dan jembatan
Data belum tersedia Data belum tersedia Data belum tersedia -
Luas lahan yang disediakan untuk peningkatan jalan, jembatan dan drainase
Belum (menyesuaik an panjang jalan) Belum ada
Panjang jaringan jalan, drainase dan jembatan yang ditingkatkan (68,4 km) Jumlah perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Panjang jalan yang berkualitas baik Panjang pedestrian yang berkualitas baik Jembatan yang berkualitas baik Leger jalan
3
Perumahan Rakyat
2,5 Km / tahun 20,52%
21,28% 1 Unit / tahun 1330 m2 (100%) sesuai rencana pembangunan jalan Pada 68.4 km
68.4 km
-
(100%) sesuai rencana pembangunan jalan 635 Km / tahun
635 Km 34,98%
39,85%
1617 Km
350 Km 15,87%
16,07%
193 unit
30 Unit / tahun 30 unit
Belum ada
60.00%
Tingkat penyediaan sarana kebinamargaan Persentase penduduk berakses air minum Cakupan rumah tangga bersanitasi per jumlah rumah tangga Jumlah TPU yang tertata dengan baik (lokasi) Jumlah PJU
Belum ada
85%
Respon time kebakaran (menit) Jumlah pembangunan/perbaikan gedung pemerintah (kumulatif) Jumlah bangunan terawasi per tahun (unit) Jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan teknis Persentase kawasan kumuh per luas wilayah (kumlatif) Panjang jalan lingkungan yang yang dibangun/diperbaiki (kumulatif) Luas Tembok Penahan Tanah (TPT) Lingkungan Perumahan, yang dibangun/diperbaiki (kumulatif)
12 menit
48,02%
70,40% 62,43%
78,61%
78,86% 64,13%
-
3 lokasi 1 lokasi
5583 titk
5500 titik
6862 titik 11 menit
11 menit 5 unit
25 unit 25 Bangunan
700 unit 300 penyedia jasa 2370 Ha (20%)
700 unit 360 unit 60 penyedia jasa 2,03%
52.604 m2
2.725,69 m3
25 penyedia jasa / tahun 948 ha (8%) 65.000 m2
7.688,48 m2 7.402,65 m3
3.200 m3
91
Panjang Saluran Pembuangan Air Hujan Perumahan yang dibangun/diperbaiki (kumulatif) Jumlah Jembatan Lingkungan yang dibuangun/diperbaiki Jumlah rumah susun
4
Perhubungan
Jumlah twinblok yang berkondisi baik Jenis perencanaan perhubungan Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan Jumlan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan fasilitas perhubungan Jumlah zona kemacetan Jumlah lokasi PKL Jumlah trayek penataan shift angkot Jumlah pelanggaran lalu lintas Jumlah kendaraan yang laik uji per tahun
2.067 m
2.500 m 1.147,98 m
7 unit
37 unit 17 unit
4 twin block 3 twin block
4 unit 4 unit
4 jenis
8 jenis
15 km/jam
21 km/jam
6 kegiatan
8 kegiatan /tahun
14 lokasi
Penataan Ruang
Jumlah rencana umum dan rencana rinci tata ruang yang sedang disusun Persentase proposal SKPR yang diterima dan jumlah total proposal SKPR Frekuensi penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang
3 zona
5 zona
17 titik
6 lokasi
0
23 trayek
57 pelanggaran 22.991 kendaraan
30 pelanggaran 23.006 kendaraan/ tahun 100%
50,19% 5
4 unit
1 unit
8 jenis dokumen 50% 98,76%
99%
88,7%
Belum ada
100% 0%
Tabel 2.32 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2009-2010 TERHADAP RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014 MISI No 1
2
Nama Urusan Pendidikan
Kesehatan
Indikator
3
Kondisi Eksisting 2008
Realisasi Pencapaian
Target Capaian 2014
2009
2010
98,70%
98,75
98,75
100%
9,60 tahun
9,77
9,77
12 tahun
APM SD/MI
93%
92,69
99,28
99%
APM SMP/MTS
72%
71,95
74,27
80%
Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah
APM SMA/MA/SMK Persentase Balita Gizi Buruk Angka Usia Harapan Hidup Pasien gakin terlayani di sarana pelayanan dasar dan rujukan
70%
70
83,09
90%
0,4%
0,37
0.38
0,36 %
68,68 tahun 100%
68,77
68,77
73 tahun
100
100
100%
92
Rumah tangga sehat 3
4
5
6
7
8
9
Kepemudaan dan Olah Raga
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtara
Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosial
Perpustakaan
Kebudayaan
Ketenagakerja an
33.69%
Jumlah organisasi Olah Raga berprestasi Persentase organisasi pemuda yang telah aktif dalam menampung kegiatan kepemudaan
5 organisasi 30%
Persentase kesertaan KB Persentase kelurahan model PUP Jumlah kader kegiatan tribina PKLK, BLK dan UPPKS Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan KB Prosentase organisasi perempuan yang berperan aktif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak Persentase perempuan berperan aktif dalam pembangunan Jumlah perempuan yang berperan aktif di tiap kelurahan dalam kegiatan P2WKSS
75,43%
Jumlah penanganan kemandirian dan kesejahteraan sosial per tahun (orang) Berkurangnya jumlah anak terlantar Persentase Penurunan jumlah penyandang penyakit sosial Persentase penanganan bencana Persentase Rasio siswa yang berkunjung perpustakaan sekolah per siswa sekolah Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah benda,situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah sanggar yang aktif memelihara dan mengembangkan seni Jumlah kemitraan dalam bidang pengembangan budaya Persentase tenaga kerja yang terlatih dari jumlah tenaga kerja Jumlah kejuruan yang memiliki sarana dan prasarana PK memadai
47,3
79,50 4 organisasi
85% 10 organisasi
30%
90%
82,15
78,25 %
0
100%
1
476 Kader
940
1168 Kader
70%
79,79%
80%
50%
71,43%
75%
78,84
50%
33,97%
34,04%
75%
100 KK
100kk
100kk
100%
14,35%
12,667%
14.35 %/tahun
102 anak
704
97 anak
25
25
10%
100
100%
10%
15%
35%
24.500 orang 0
32.610
40,000 orang
30 jenis
30 jenis
20 sanggar
25 sanggar
29 sanggar
0
2 kemitraan
2 kemitraan
18.740 orang
1,06%
0,6%
12 kejuruan
12 kejuruan
13 kejuruan
100%
100
93
Jumlah Lembaga Latihan Swasta (LLS) terbina
33 LLS
41 LLS
50 LLS
Tabel 2.33 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2009-2010 TERHADAP RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014 MISI No 1
2
3
4
Nama Urusan Kependuduka n dan catatan sipil Komunikasi dan informatika
Pertanahan
Perencanaan pembanguna n
Indikator
4
Kondisi Eksisting 2008
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Tingkat Ketercapaian sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah jumlah SDM terlatih di bidang komunikasi dan informasi Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa Persentase Luas lahan bersertifikat Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan Tingkat ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan
76,81%
Tingkat pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tingkat pencapaian koordinasi pembangunan Peningkatan SDM aparatur Bappeda Peningkatan Bidang Perencanaan Tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya Tingkat penyusunan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
100%
Target Capaian 2014
Realisasi Pencapaian 2009
2010 81%
83,6
87,88
20%
50% 60
70
0%
90% 58
50%
85% 60
50%
85%
71,56%
56 10,08 %
74%
70%
98%
83%
80%
85
95%
100% 100
-
100% 100
30%
90% 40
70%
100% 100
100%
100% 100
-
100% 20
20%
100% 20
20%
100% 20
94
5
Statistik
6
Kearsipan
7
8
Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, pemerintaha n umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian
Tingkat penyusunan dokumen perencanaan daerah rawan bencana Persentase ketersediaan Data/Informasi statistik daerah Persentase kelengkapan administrasi kearsipan Persentase Rata-rata periode pemindahan arsip SKPD ke KAPD (ideal 1 x dalam 2 bulan) Persentase arsip daerah yang terpelihara Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah Tingkat kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja Tingkat kesesuaian tata naskah dinas dengan peraturan perundangundangan Tingkat kesesuaian batas wilayah Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan Tingkat pancapaian penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), evaluasi LAKIP, dan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi LPPD dan Evaluasi Kinerja Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat realisasi agenda kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional SKPD/UPTD Tingkat ketrampilan aparatur
-
100% 20
80%
100% 85
80%
100% 90
50%
100% 43
50%
80% 100
N/A
100% 100
N/A
100% 100
65%
75%
N/A
79%
Belum ada
99% 100%
100%
100%
100%
25%
74,9%
30%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 95%
100%
97% 98%
95
Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian internal dan eksternal Tingkat produktifitas aparatur Tingkat pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian Persentase Pembinaan
3623 orang
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Jumlah kerjasama antar daerah, antara daerah dengan pihak lain, dan antara daerah dengan kota-kota di luar negeri Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
50%
Waktu proses perijinan
9
Pemberdayaa n masyarakat
Tingkat penyelesaian produk hukum daerah Persentase ketercapaian rapat kerja dewan Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
1892 orang 2.097 org
60%
75%
15%
10%
60%
60% 90% 69,23 %
-
80%
80%
95%
Maks 18 hari kerja 100%
Maks 5-14 hari kerja 100% 98%
80% 50%
80% 84%
75%
96
