BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi a. Karakteristik Wilayah 1) Luas dan Batas Wilayah administrasi Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km2 atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km2. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.1: Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman No

Kecamatan

Banyaknya Desa

Padukuhan

Luas (Ha)

1.

Moyudan

4

65

2.762

2.

Minggir

5

68

2.727

3.

Seyegan

5

67

2.663

4.

Godean

7

77

2.684

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 1

No

Kecamatan

Banyaknya Desa

Padukuhan

Luas (Ha)

5.

Gamping

5

59

2.925

6.

Mlati

5

74

2.852

7.

Depok

3

58

3.555

8.

Berbah

4

58

2.299

9.

Prambanan

6

68

4.135

10.

Kalasan

4

80

3.584

11.

Ngemplak

5

82

3.571

12.

Ngaglik

6

87

3.852

13.

Sleman

5

83

3.132

14.

Tempel

8

98

3.249

15.

Turi

4

54

4.309

16.

Pakem

5

61

4.384

17.

Cangkringan Jumlah

5

73

4.799

86

1.212

57.482

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2011

2) Letak dan kondisi Geografis Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 11012’57” sampai dengan 11032’48” Bujur Timur dan 732’28” sampai dengan 750’11” Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3) Topografi Kadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal.


II - 2

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 meter, 100499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, atau 10,79% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan. Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl meliputi luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian >1.000 m dpl seluas 1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.2: Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman No

Kecamatan

<100 m dpl (ha)

100-499 m dpl (ha)

500-999 m dpl (ha)

>1.000 m dpl (ha)

Jumlah (Ha)

2.407

355

-

-

2.762

1.

Moyudan

2.

Minggir

357

2.370

-

-

2.727

3.

Godean

209

2.475

-

-

2.684

4.

Seyegan

-

2.663

-

-

2.633

5.

Tempel

-

3.172

77

-

3.249

6.

Gamping

1.348

1.577

-

-

2.925

7.

Mlati

-

2.852

-

-

2.852

8.

Sleman

-

3.132

-

-

3.132

9.

Turi

-

2.076

2.155

78

4.039

10.

Pakem

-

1.664

1.498

1.222

4.384

11.

Ngaglik

-

3.852

-

-

3.852

12.

Depok

-

3.555

-

-

3.555

13.

Kalasan

-

3.584

-

-

3.584

14.

Berbah

1.447

852

-

-

2.299

15.

Prambanan

435

3.700

-

-

4.135


II - 3

No

Kecamatan

<100 m dpl (ha)

100-499 m dpl (ha)

500-999 m dpl (ha)

>1.000 m dpl (ha)

Jumlah (Ha)

16.

Ngemplak

-

3.571

-

-

3.571

17.

Cangkringan

-

1.796

2.808

195

4.799

Jumlah

6.203

43.246

6.538

1.495

57.482

Prosentase

10,79

75,32

11,38

2,60

100

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman, 2011

4) Geologi Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah. Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih di dominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih di dominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas. Formasi Yogyakarta dan formasi Sleman ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang di sebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol, regusol, grumosol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman didominasi jenis tanah regusol sebesar 49.262 ha (85,69%), mediteran 3.851 ha (6,69%), litosol 2.317 ha (4,03%), dan grumusol 1.746 ha (3,03%), jenis tanah di Kabupaten Sleman selengkapnya seperti terlihat pada tabel 2.3:


II - 4

Tabel 2.3 Jenis Tanah di Kabupaten Sleman No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kecamatan 2 Moyudan Minggir Seyegan Godean Gamping Mlati Depok Berbah Prambanan Kalasan Ngemplak Ngaglik Sleman Tempel Turi Pakem Cangkringan Jumlah Prosentase

Jenis Tanah (Ha) Litosol 3 2.155 162 2.317 4,03

Regosol 4 584 558 2.187 2.018 2.817 2.582 3.555 2.299 1.980 3.422 3.571 3.852 3.132 3.249 4.309 4.348 4.799 49.262 85,69

Grumosol 5 808 606 8 216 108 1.746 3,03

Mediteran 6 1.370 1.563 468 450 3.851 6,69

Jumlah (Ha) 7 2.762 2.727 2.663 2.684 2.925 2.852 3.555 2.299 4.135 3.584 3.571 3.852 3.132 3.249 4.309 4.348 4.799 57.482 100

Sumber: Sistim Informasi Profil Daerah Tahun 2011

5) Hidrologi Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Di Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (springbelt) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi. Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang terukur debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya mengalir ke sungaisungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.


II - 5

6) Klimatologi Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 25 hari. Kecepatan angin maksimum 6,00 knots dan minimum 3,00 knots, ratarata kelembaban nisbi udara tertinggi 97,0% dan terendah 28,0%. Temperatur udara tertinggi 32° C dan terendah 24° C. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian. 7) Penggunaan Lahan Tata guna lahan di Kabupaten Sleman untuk sawah, tegalan, pekarangan dan lain-lain. Perkembangan penggunaan lahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan turun 0,125%, luas tegalan naik 0,01% dan untuk penggunaan lain-lain relatif. b. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi beberapa kawasan antara lain : 1) Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.386 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.172 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan. 2) Kawasan peruntukan pertambangan; -

batu kapur di Kecamatan Gamping;

-

breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;

-

Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean, Seyegan, dan Prambanan;

-

tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, Gamping, Prambanan, dan Berbah;

-

pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman.


II - 6

3) Kawasan peruntukan industri; meliputi lahan seluas 299 hektar di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan 4) Kawasan

permukiman;

meliputi

kawasan

permukiman

perdesaan (10.733 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan. 5) Kawasan peruntukan pariwisata; meliputi tema wisata alam, tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian. 6) Kawasan hutan; kawasan hutan rakyat (4.167 hektar) di Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan. 7) Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi -

Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;

-

Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan

-

Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.

c. Wilayah Rawan Bencana Wilayah kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman terdiri dari : 1) kawasan rawan bencana gunungapi, meliputi kawasan rawan bencana Merapi III, II dan I. 2) Kawasan rawan gempa bumi, adalah kawasan yang berada di jalur patahan Sesar Opak, seluas 5.578 hektar yang tersebar di 17 Kecamatan. 3) Kawasan rawan tanah longsor, adalah kawasan yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 40% dengan jenis tanah redzina dan litosol, seluas 3.303 hektar, yang berada di Kecamatan Prambanan dan Gamping.


II - 7

d. Demografi Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Sleman tercatat 1.093.110 jiwa, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 bertambah 39.579 orang atau 3,75% yaitu dari 1.053.531 orang pada Tahun 2009

menjadi

1.093.110

orang

pada

akhir

tahun

2010

selengkapnya seperti pada tabel 2.4: Tabel 2.4 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Laki-laki

Perempuan

No

Tahun

1

2007

513.944

50,05

512.823

49,95

1.026.767

2

2008

524.722

50,44

515.498

49,56

1.040.220

3

2009

527.339

51,00

526.192

49,00

1.053.531

4

2010

545.961

50,07

544.398

49,93

1.093.110

5

20111)

559.302

49,70

566.067

50,30

1.125.369

Jiwa

%

Jiwa

%

Jumlah

Sumber : BPS Kab. Sleman, 2011, 1) Dinas Kependudukan dan Capil, 2011

Pertumbuhan penduduk per tahun Kabupaten Sleman sebesar 0,73%. Pertumbuhan ini relatif tinggi dibanding pertumbuhan sebelumnya. Kecenderungan ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Jogjakarta, daerah tujuan untuk melanjutkan

pendidikan,

dan

daerah

pengembangan

pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan sebanyak 97.209 KK (33,07%) dari 293.897 KK pada tahun 2009 menjadi 306.701 KK pada tahun 2011. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga


II - 8

sebanyak 3,15 jiwa per rumah tangga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5: Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2007-2011 di Kabupaten Sleman No.

Tahun

Jenis Data

2007

2008

1.

Laju Pertumbuhan 1,34 1,31 Penduduk (%/th) 2. Banyaknya Kepala 250.847 255.555 Keluarga (KK) 3. Rata-rata jumlah jiwa 3.40 3.37 dalam keluarga (orang) Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011, 1) Dinas Kependudukan dan Capil, 2011

2009

2010

20111)

1,28

1,92

0,73

293.897

391.106

306.701

3,8

3,15

3,29

Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2011, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,3%, penduduk usia 15-60 tahun sebesar 67 %, sementara penduduk usia di atas 60 tahun sebesar 13,7%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7: Tabel 2.6 Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur Tahun 2007-2011 Kelompok Umur 1

2007

2008

2009

2010

2011

3

4

5

6

7

1)

0-4

33,208

36,368

38,050

43,026

32.088

5-9

36,568

37,743

39,581

40,796

38.799

10-14

34,748

35,369

31,990

39,023

40.252

15-19

42,504

48,023

59,182

49,077

37.461

20-24

73,808

79,692

61,155

63,847

37.095

25-29

51,828

52,840

51,822

49,907

49.703

30-34

42,616

43,110

54,858

44,877

55.938

35-39

39,424

37,365

33,722

41,678

51.435

40-44

30,604

33,734

37,810

39,906

48.386

45-49

28,196

27,153

27,767

32,319

39.475

50-54

24,612

19,892

28,530

28,810

32.822

55-59

22,344

18,938

18,361

22,280

26.945

60+

53,452

54,497

48,595

52,339

68.903

513,912

524,724

531,423

547,885

559.302

JUMLAH

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011, 1) Dinas Kependudukan dan Capil, 2011


II - 9

Tabel 2.7 Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2007-2011 Kelompok Umur

2007

2008

2009

2010

20111)

0-4

32,564

34,994

30,141

40.549

30.285

5-9

35,728

35,662

32,962

38.582

36.371

10-14

36,176

34,015

25,675

36.756

37.453

15-19

41,440

47,259

52,144

48.273

35.289

20-24

57,148

68,603

55,334

55.972

36.334

25-29

48,328

47,643

48,064

46.887

50.034

30-34

36,736

43,625

61,133

44.608

54.872

35-39

35,868

39,111

37,013

41.774

51.699

40-44

41,300

34,332

33,040

41.199

48.432

45-49

35,252

26,485

35,450

34.858

40.390

50-54

27,216

21,895

31,876

30.390

34.389

55-59

19,236

19,365

21,926

22.249

26.944

60+

65.800

62.506

57.386

63.128

83.575

512,792

515,495

522,144

545.225

556.067

JUMLAH

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011, 1) Dinas Kependudukan dan Capil, 2011

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat

dapat

dilihat

dari

capaian

indikator

kesejahteraan

dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi a. Pertumbuhan PDRB PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Hk) tahun 2007-2011 mengalami pertumbuhan rata-rata 4,73% yaitu dari Rp 5.553,6 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 6.681,9 milyar pada tahun 2011. Selama tahun 2007-2010, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan,

diikuti

oleh

sektor

jasa-jasa,

pertanian,

dan

industri

pengolahan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan


II - 10

kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8: Tabel 2.8 PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2000 Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman 2007

NO

Sektor

1

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2 3 4 5 6 7 8 9

2008

2009

2010

2011*)

(juta Rp) 923.422

% 16,63

(juta Rp) 987.480

% 16,91

(juta Rp) 1.004.808

% 16,47

(juta Rp) 1.001.697,79

% 15,72

(juta Rp) 1.003.987

% 15,03

32.998

0,59

30.372

0,52

28.901

0,47

33.304,34

0,52

34.805

0,52

890.912

16,04

904.474

15,49

921.892

15,11

950.028,62

14,91

982.672

14,71

50.203

0,90

52.789

0,90

56.066

0,92

58.768,22

0,92

62.437

0,93

601.267

10,83

642.538

11,01

684.367

11,22

729.455,58

11,45

776.233

11,62

1.204.716

21,69

1.276.918

21,87

1.359.722

22,29

1.436.204,87

22,54

1.533.149

22,94

321.854

5,80

339.243

5,81

361.363

5,92

384.891,42

6,04

408.924

6,12

567.159

10,21

598.190

10,25

631.510

10,35

669.291,46

10,50

710.390

10,63

961.049 5.553.580

17,31 100,00

1.006.243 5.838.246

17,24 100,00

1.050.928 6.099.557

17,23 100,00

1.109.557,92 6.373.200,22

17,41 100,00

1.169.321 6.681.917

17,50 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2011 *) angka sementara

PDRB atas dasar harga berlaku (HB) tahun 2007-2011 mengalami pertumbuhan rata-rata 10,73% per tahun yaitu dari Rp9.972,2 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp14.975,60 milyar pada tahun 2011. Selama tahun 2007-2011, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, diikuti oleh sektor jasa-jasa, industri pengolahan, dan pertanian. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir seperti pada tabel 2.9:


II - 11

Tabel 2.9 PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku 2000 Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman 2007

NO

Sektor

1

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2 3 4 5 6 7 8 9

2008

2009

2010

2011*)

(juta Rp) 1.332.265

% 13,36

(juta Rp) 1.627.084

% 14,22

(juta Rp) 1.701.995

% 13,61

(juta Rp) 1.771.742,5

% 13,02

(juta Rp) 1.880.942

% 12,56

62.566

0,63

62.536

0,55

62.263

0,50

73.244,98

0.54

73.673

0,49

1.505.155

15,09

1.639.909

14,33

1.773.101

14,18

1.927.170,4

14,16

2.072.358

13,84

124.511

1,25

140.301

1,23

160.205

1,28

174.867,94

1,28

190.569

1,27

1.213.362

12,17

1.425.093

12,45

1.588.699

12,71

1.744.699,8

12,82

2.049.711

13,69

2.191.823

21,98

2.531.630

22,12

2.853.437

22,82

3.097.397,5

22,76

3.471.605

23,18

604.012

6,06

679.689

5,94

710.888

5,69

780.673,66

5,74

849.812

5,67

1.061.179

10,64

1.221.202

10,67

1.339.653

10,71

1.482.756,7

10,89

1.620.083

10,82

1.877.320 9.972.193

18,83 100,00

2.118.626 11.446.071

18,51 100,00

2.313.518 12.503.760

18,50 100,00

2.559.171 13.611.724,6

18,80 100,00

2.766.820 14.975.573

18,48 100,00

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011 *) angka sementara

Selama tahun 2007-2011, rata-rata pertumbuhan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku diberikan oleh bangunan (3,01%), diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,35%), sektor listrik gas dan air bersih serta sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, masing-masing sebesar (0,42%). Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi adalah sektor

pertambangan

dan

penggalian

(-5,76%),

sektor

industri

pengolahan (-2,12%), sektor jasa-jasa (-1,83%), sektor pengangkutan dan komunikasi (-1,63%), serta sektor pertanian (-1,43%). Sementara itu dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, sektor bangunan juga memberikan rata-rata pertumbuhan kontribusi

terbesar

(1,78%),

diikuti

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi (1,35%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,41%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,01%) dan sektor jasa-jasa (0,27%).

Sektor

pertanian, sektor pertambangan dan

penggalian dan sektor industri pengolahan mengalami penurunan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 12

pertumbuhan kontribusi masing-masing sebesar -2,47%, -2,71%, dan 2,14%. Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.10: Tabel 2.10 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 Kabupaten Sleman Pertumbuhan NO

Sektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hb % -3,53 -9,26 -2,26 -0,78 6,78 1,85 -1,22 -0,64 -1,70 10,02

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Hk % -4,39 0,00 -1,34 1,09 1,48 1,77 1,32 1,24 0,52 4,84

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 perekonomian tumbuh 4,61%, menguat menjadi 5,13% pada tahun 2008. Kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu pada tahun 2008 berimbas terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yaitu menjadi (4,48%). Pada tahun 2010 perekonomian mencapai 4,49%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sedikit pada tahun 2010 ini sebagai dampak dari letusan gunung merapi pada bulan Oktober – November 2010 yang mengakibatkan kegagalan panen di wilayah lereng Merapi karena banyaknya lahan pertanian yang rusak. Selain sektor pertanian, erupsi Merapi

juga

mempengaruhi

kinerja

sektor

lain

seperti

sektor

perdagangan, hotel dan restoran karena banyaknya hotel di Kaliurang yang tutup.


II - 13

Pada tahun 2011 kinerja sektor-sektor ekonomi mulai pulih sehingga pertumbuhan ekonomi menguat mencapai 4,84%. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.11: Tabel 2.11 Pertumbuhan Sektor dan PDRB Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Sleman Pertumbuhan

No

Sektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Js. Persh Jasa-jasa PDRB

2007 -0,13 74,60 2,02 10,48 8,42 6,97 7,06 5,10 3,81 4,61

2008 6,94 -7,96 1,52 5,15 6,86 5,99 5,40 5,47 4,70 5,13

2009 1,75 -4,84 1,93 6,21 6,51 6,48 6,52 5,57 4,44 4,48

2010 -0,31 15,24 3,05 4,82 6,59 5,62 6,51 5,98 5,58 4,49

2011*) 0,23 4,51 3,44 6,24 6,41 6,75 6,24 6,14 5,39 4,84

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011 *) angka sementara

PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama 5 tahun meningkat rata-rata 9,51% per tahun yaitu dari Rp.9.421.675 pada tahun 2007 menjadi Rp.13.524.356 pada tahun 2011. Sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan 2000 (Hk) meningkat rata-rata 3,56% per

tahun

yaitu

dari

Rp.5.246.993

pada tahun

2007 menjadi

Rp.6.034.402 pada tahun 2011. PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 2.12: Tabel 2.12 PDRB Per Kapita Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman No.

PDRB

Nilai (Juta Rp.) 2007

2008

2009

2010

2011*)

1.

Hb

9,42

10,71

11,59

12,44

13,52

2.

Hk

5,25

5,46

5,65

5,83

6,03

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2011 *) angka sementara


II - 14

b. Laju Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman selama periode tahun 20072011 mengalami fluktuasi yaitu dari 7,18% pada tahun 2007 meningkat mencapai 10,16% pada tahun 2008 turun menjadi 4,03% pada tahun 2009. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan inflasi lagi menjadi 7,46% sedangkan pada tahun 2011 inflasi turun menjadi 3,19% sebagaimana tabel 2.13: Tabel 2.13 Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Sleman Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

Inflasi (%)

7,18

10,16

4,03

7,46

3,19

Rata-rata pertumbuhan 2,26


Pada tahun 2007 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 12,65% dan terendah pada kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 1,96%. Pada tahun 2011

inflasi

tertinggi

juga terjadi

pada kelompok

pengeluaran sandang sebesar 5,63%, dan terendah pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,94%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.14: Tabel 2.14 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Tingkat Inflasi (%) No 1

Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan

2007

2008

2009

2010

2011*)

Ratarata

11,39

10,30

4,25

22,02

1,97

9,99

7,74

7,91

6,41

6,50

5,19

6,75

5,13

18,21

5,11

6,23

3,02

7,54

3

Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

4

Sandang

6,03

9,18

3,26

5,84

5,63

5,99

5

Kesehatan

6,07

4,75

3,63

0,60

5,58

4,13

6

Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga

12,65

5,50

4,26

3,63

0,94

5,40

7

Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

1,96

4,86

-1,62

2,26

2,12

1,92

7,18

10,16

4,03

7,46

3,19

6,40

2

Umum Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2011


II - 15

c. Indeks Gini Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G < 0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Indeks Gini di Kabupaten Sleman selama tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman adalah sedang, atau distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman semakin merata. Apabila dikaitkan dengan angka pendapatan per kapita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan angka indeks Gini yang semakin menurun mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Sleman semakin meningkat dan semakin banyak penduduk yang dapat menikmatinya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.15:

No.

Tabel 2.15 Indeks Gini Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Tahun

Indeks Gini

1

2007

0,28

2

2008

0,31

3

2009

0,31

4

2010

0,30

5

2011*)

0,30

Sumber : BPS Provinsi DIY, *) Angka sementara


II - 16

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan

masyarakat dilakukan

terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan. a. Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka ratarata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni. 1) Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf

(AMH) dewasa digunakan untuk mengetahui

atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai

dasar

kabupaten

untuk

melihat

potensi

perkembangan

intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. AMH

Kabupaten

Sleman

dari

tahun

ke

tahun

mengalami

peningkatan. Pada tahun 2007 angka melek huruf sebesar 91,49%, artinya bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 masih ada 8,51% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf dan pada tahun 2011 AMH sama dengan tahun 2010 yaitu 95,45% yang artinya masih ada 4,55 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf. 2) Angka rata-rata lama sekolah Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan

akan

membantu

meningkatkan

pendapatan

individu

tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.


II - 17

Pada tahun 2007 rata-rata penduduk Sleman memiliki tingkat pendidikan setara dengan Sekolah Menengah kelas 1 dan kondisi ini tetap sampai dengan tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah menjadi 10,30 atau setara dengan Sekolah Menengah kelas 2. Peningkatan ini secara kuantitatif sangat kecil bahkan selama 2 tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2008 tidak ada peningkatan sama sekali secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya peningkatan ini sangat berarti karena hal ini menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendorong peningkatan jenjang pendidikan, dimana untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah membutuhkan berbagai komponen didalamnya. 3) Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2007 sebesar 115,34, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 116,45. Hal ini mengindikasikan bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak pada sekolah dasar sangat tinggi, sesuai dengan pencanangan wajib belajar 9 tahun bagi penduduk. Demikian pula bagi SMP/M.Ts maka dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2007 sebesar 114,99 meningkat terus dari tahun ke tahun hingga tahun 2010, tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan APK karena ada penurunan jumlah siswa sehingga APK tahun 2011 menjadi 113,68%.


II - 18

APK SMA/MA/SMK pada tahun 2007 sebesar 75,04 pada tahun 2011 APK SMA/MA/SMK menjadi 77,66 atau meningkat sebesar 2,6% dari tahun sebelumnya. APK SMA/MA/SMK di bawah 80 % disebabkan karena lulusan SMP lebih banyak melanjutkan ke SMA/MA/SMK di kota dan ke daerah perbatasan sehingga ini sangat mempengaruhi pada tinggi rendahnya APK di Kabupaten Sleman 4) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2007 sebesar 98,78 artinya bahwa setiap 100 siswa SD/MI maka yang benar-benar murni berusia 712 tahun sebanyak 99 siswa. Pada 2011 APM SD/MI sebesar 101,51. Hal ini salah satunya dikarenakan masuknya anak-anak dari luar daerah Kabupaten Sleman sehingga menambah besar angka APM SD/MI. Untuk APM SMP/M.Ts pada tahun 2007 sebesar 80,77 dan setiap tahun selalu meningkat hingga tahun 2010, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik yang sesuai dengan standar usia semakin meningkat. Pada tahun 2011 APM SMP/M.Ts terjadi penurunan akibat jumlah siswa juga menurun, sehingga APM SMP/M.Ts menjadi 79,65. APM SMA/MA/SMK pada tahun 2007 sebesar 53,43 kondisi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2011 besarnya APM SMA/MA/SMK mencapai 54,04. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.16:


II - 19

Tabel 2.16 Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman 2007

2008

2009

2010

2011

Angka melek huruf

91,49

91,82

93,04

95,45

95,451*

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

10,10

10,10

10,18

10,30

10,20

APK SD/MI

115,34

115,67

116,40

116,42

116,45

4

APK SMP/MTs

114,99

115,01

115,87

115,48

113,68

5

APK SMA/MA/SMK

75,04

75,45

75,73

77,17

77,66

6

APM SD/MI

98,78

98,99

99,16

100,73

101,51

7

APM SMP/MTs

80,77

80,98

81,00

81,71

79,65

8

APM SMA/MA/SMK

53,43

53,87

53,89

54,03

54,04

No. 1 2 3

Uraian

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2011 *) angka sementara

b. Kesehatan Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2011 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut: 1) Rata-rata usia harapan hidup 75,76 tahun (laki-laki 73,14 tahun, perempuan 76,80 tahun) di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun. 2) Di samping itu, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 5,25. Pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan nasional 34 per 1.000 KH. 3) Angka kematian ibu melahirkan 122 orang per 100.000 kelahiran hidup, provinsi 124, angka nasional 226. 4) Kondisi gizi buruk (0,5%), sedangkan pencapaian provinsi sebesar 0,68 dan nasional sebesar 4,9%, Persentase gizi buruk balita masih lebih baik dibanding Propinsi dan Nasional. 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2011 sebesar 99,61% sudah lebih baik dari target nasional 95%. 6) Cakupan penggunaan air bersih tahun 2011 sebesar 94,9%, pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka Nasional 80% RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 20

7) Cakupan penggunaan jamban keluarga dan cakupan penggunaan SPAL di Kabupaten Sleman masih dibawah target Nasional, karena masyarakat di pedesaan masih terbiasa buang air besar di sungai sehingga perlu adanya sosialisasi secara gencar tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Adapun capaian indikator kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.17: Tabel 2.17 Indikator Kesehatan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Capaian Kabupaten Sleman 2008 2009 2010 2011

Capaian Nasional 2011 70,6

No

Indikator

2007

1

Usia harapan hidup rata-rata : - Laki-laki - Perempuan Angka Kematian Bayi/1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH Persentase Balita Gizi Buruk Universal Child Immunization/UCI (%) Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%) Cakupan Rumah Tangga Sehat (%) Cakupan penggunaan Air Bersih (%) Cakupan penggunaan Jamban Keluarga (%) Cakupan penggunaan SPAL (%)

74,10 72,46 76,79 7,67 69,31

74,43 72,46 76,79 5,81 69,31

74,47 72,46 76,79 4,56 69,31

74,87 73,04 76,70 5,78 112,2

75,76 73,14 76,80 5,25 122

0,49 100 100

0,54 100 100

0,53 100 100

0,66 100 100

0,5 100 100

4,9 100 100

89,78

97,21

91,65

93,16

99,61

90

75,20 96,6 66,8

77,35 96,9 66,7

80,7 96,1 68,4

83 94,9 67,2

82,8 94,9 65,1

65 80 88

57,0

56,0

59,1

58,5

48,8

85

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 228

Sumber : Dinas Kesehatan, 2011

c. Ketenagakerjaan Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja sebanyak 600.626 orang, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 557.441 orang dan penduduk tidak bekerja sebanyak 43.185 orang. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2011 adalah 0,93 Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.18:


II - 21

Tabel 2.18 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman No. 1. 2. 3. 4.

Uraian Angkatan Kerja Penduduk yang Bekerja Penduduk yang Tidak Bekerja Rasio Penduduk yang Bekerja

2007 548.145

2011 2008 2009 2010 566.659 570.605 591.505 600.626

505.672

527.985 528.376 548.384 557.441

42.473

38.674

42.229

43.121

43.185

0,92

0,94

0,93

0,93

0,93

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2011

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga: a. Kebudayaan Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel 2.19: Tabel 2.19 Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman No.

Capaian Pembangunan

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah gedung kesenian per 10.000 2 penduduk. Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2011 1

2007

2008

2009

2010

2011

887

887

887

893

893

7

7

7

7

7

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 memiliki kelompok kesenian sejumlah 887 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 22

kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86 desa. Kondisi ini sama sampai dengan tahun 2009, tetapi pada tahun 2010 terjadi penambahan jumlah grup kesenian atau kelompok kesenian yaitu menjadi 893 kelompok, dan kondisi ini bertahan sampai tahun 2011. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendukung desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Namun demikian dengan jumlah penduduk sebesar 1.093.110 jiwa Kabupaten Sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sejumlah 7 gedung kesenian. Adapun nama-nama gedung kesenian di Kabupaten Sleman adalah BBM Minomartani, BBS Sinduharjo Ngaglik, P4TK Seni Budaya Klidon, Gedung Kesenian Sleman, Gedung Kesenian UNY, Panggung Trimurti dan Panggung Rorojonggrang Prambanan. b. Pemuda dan Olahraga Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator

terpenuhinya

generasi

muda

yang

berkualitas

adalah

tersedianya fasilitas olah raga. Di bawah ini data tentang jumlah klub olah raga serta data gedung olah raga yang ada di Kabupaten Sleman sebagaimana tabel 2.20: Tabel 2.20 Perkembangan Olahraga Tahun 2007-2011 di Kabupaten Sleman No. 1 2

Capaian Pembangunan Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

2007 2008

2009 2010 2011

33

34

34

37

37

4

4

4

11

11

Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga, 2011


II - 23

Dari data fasilitas olah raga baik jumlah klub olah raga yang ada dan gedung olah raga yang tersedia sebagaimana terlihat dalam tabel di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2007 ada sebesar 33 klub olah raga, dan meningkat hingga di tahun 2011 menjadi 37 klub. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan klub-klub olah raga yang ada di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk fasilitas gedung olah raga sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 terhitung ada 4 gedung tetapi pada tahun 2011 menjadi 11 gedung olah raga. Penambahan jumlah gedung yang cukup signifikan pada tahun 2011 ini karena gedung yang dihitung pada tahun 2011 termasuk gedung milik lembaga lain di luar milik Pemda Sleman. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Sleman. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a. Urusan Wajib Pendidikan Masalah pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri

maupun

pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada

kemajuan

dibidang

teknologi,

kesehatan,

ekonomi,

dan

kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 24

tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut : 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut

karena

dipengaruhi

oleh

semakin

besarnya

jumlah

penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

2007

2008

2009

2010

2011

1

APS SD/MI

Jenjang Pendidikan

97,473

98,990

99,832

100,725

101,5

2

APS SMP/MTs

80,765

80,980

80,998

81,714

79,6

53,433 53,868 53,886 3 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2011

54,025

54,0

APS SMA/MA/SMK

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2007 APS untuk SD/MI sebesar 97,473 artinya bahwa setiap 100 penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI ada 98 anak. Kondisi ini meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2011 APS SD/MI menjadi 101,5. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yang melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah murid SD ada yang usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun dan juga RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 25

masuknya penduduk dari daerah perbatasan, sehingga jumlah murid melebihi jumlah penduduk yang ada. Pada jenjang SMP/M.Ts APS pada tahun 2007 sebesar 80,765 dan kondisi ini meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2010. Tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 79,6, artinya bahwa setiap 100 penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah ada 80 anak. Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2007 adalah 53,433 artinya bahwa setiap 100 penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK sebesar 53 orang. Kondisi ini semakin meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 54,0. 2) Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu

per

10.000

penduduk

usia

sekolah.

Rasio

ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.22 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Jenjang Pendidikan 1.3. Rasio SD/MI 2.3. Rasio SMP/MTs 3.3 Rasio SMA/MA/SMK

NO

2007

2008

2009

2010

2011

145 233 389

146 239 398

146 241 398

148 303 407

150 303 407

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2011

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2007 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI adalah 145 artinya bahwa dalam setiap 1 gedung SD/MI dapat menampung 145 anak dan terus meningkat

hingga

pada tahun 2011 rasio gedung sekolah terhadap penduduk usia 7 – 12 tahun menjadi 150. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 26

Rasio gedung sekolah SMP/M.Ts dan penduduk usia sekolah SMP/M.Ts pada tahun 2007 adalah sebesar 233 artinya satu gedung sekolah dapat menampung sejumlah 233 anak, dan pada tahun 2011 menjadi 303 anak, kenaikan ini cukup signifikan karena disebabkan adanya peningkatan jumlah murid yang cukup besar yaitu bertambah kira-kira 2.095 siswa dari tahun 2007. Untuk rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK pada tahun 2007 sebesar 389, dan kondisi ini selalu meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2011 menjadi 407 penduduk usia 16-18 tahun dalam setiap satu sekolah. 3) Rasio guru/murid Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se Kabupaten Sleman dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO Jenjang Pendidikan 1 Rasio SD/MI 2 Rasio SMP/MTs 3 Rasio SMA/MA/SMK

2007 14 11 9

2008 15 12 9

2009 15 12 9

2010 14 13 9

2011 14 12 9


Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2007 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 14 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 14 anak. Kondisi seperti ini setiap tahun relatif sama sesuai dengan pertambahan


II - 27

jumlah guru dan jumlah murid. Pada tahun 2011 rasio guru/murid tetap yaitu 14. Pada tahun 2007 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 11 dan pada tahun 2011 menjadi 12, karena terjadi penurunan jumlah siswa dari tahun 2010. Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9 pada tahun 2007 dan rasio ini bertahan hingga tahun 2010. sedangkan tahun 2011 menjadi 9, artinya setiap satu guru mengajar 9 murid. 4) Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.24:

No 1.

2.

Tabel 2.24 Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Tahun Anggaran Uraian Data 2009 2007 2008 2010 Taman Kanak-kanak a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta c. Jumlah tenaga non guru - Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta Sekolah Dasar/MI a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta c. Jumlah tenaga non guru

2011

481 3 478 2,172 35 2,137 318 15 303 24,387 390 23,997

505 3 502 2,093 36 2,057 407 11 396 25,140 375 24,765

512 4 508 2,228 39 2,189 311 17 294 26,120 424 25,696

519 4 515 2,253 42 2,211 270 12 258 26,356 429 25,927

521 4 517 2.284 47 2.237 269 14 255 27.141 440 26.701

521 389 132 6,254 4,521 1,733 672

516 384 132 5,972 4,330 1,642 739

515 383 132 6,186 4,443 1,743 973

519 381 138 6,370 4,520 1,850 983

521 381 140 6.328 4.474 1.854 1.103


II - 28

3.

4.

5.

- Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta SMP/MTS a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta Jumlah tenaga non guru - Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta SMA/MA a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta c. Jumlah tenaga non guru - Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta SMK a. Jumlah sekolah - Negeri - Swasta b. Jumlah guru - Negeri - Swasta c. Jumlah tenaga non guru

442 230 85,976 65,227 20,749

505 234 86,900 65,422 21,478

638 335 87,893 65,702 22,191

670 313 89,335 65,702 23,633

745 358 90.622 66.133 24.489

117 64 56 3,420 2,274 1,146 955 702 253 37,639 28,596 9,043

114 65 57 3,336 2,202 1,134 1,188 698 490 38,376 28,227 10,149

121 64 57 3,242 2,126 1,116 981 712 269 39,068 28,009 11,059

121 64 57 3,202 2,076 1,126 974 702 272 39,519 28,236 11,283

123 64 59 2.256 2.035 1.221 1.030 713 317 39.857 28.278 11.579

60 22 38 1,911 983 928 538 304 234 14,212 9,378 4,834

61 22 39 1,888 978 910 504 244 260 13,937 9,192 4,745

57 22 35 1,761 958 803 561 333 228 13,860 9,432 4,428

57 22 35 1,740 929 811 561 340 221 14,267 9,671 4,596

57 22 35 1.699 903 796 549 333 216 14.734 9.971 4.763

48 8 40 1,862 646 1,216 545

50 8 42 1,869 623 1,246 552

52 8 44 1,920 624 1,296 556

53 8 45 1,944 619 1,325 569

53 8 45 1.925 602 1.323 576


II - 29

6.

B 1.

2.

3.

- Negeri - Swasta d. Jumlah siswa - Negeri - Swasta Kondisi Bangunan Sekolah a. Jumlah Ruang SD - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat Jumlah Ruang SLTP - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat c. Jumlah Ruang SLTA - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat Pendidikan Luar Sekolah Lembaga Pendidikan Kursus a. Jumlah lembaga b. Jumlah tutor c. Jumlah warga belajar Sanggar kegiatan belajar a. Jumlah kegiatan b. Jumlah pamong belajar Kelompok Belajar a. Kejar Paket A Fungsional - Jumlah tutor - Jumlah kelompok - Jumlah warga belajar b. Kejar Paket A setara SD - Jumlah tutor - Jumlah kelompok - Jumlah warga belajar c. Kejar Paket B setara SMP - Jumlah tutor - Jumlah kelompok - Jumlah warga belajar

204 341 17,158 6,109 11,049

204 348 17,876 6,417 11,459

199 357 18,674 6,809 11,865

198 371 18,990 6,840 12,150

202 374 19.461 6.893 12.568

3,752 2,054 854 844 1,016 822 130 64 1,031 938 76 17

3,671 2,302 812 557 1,034 888 94 52 1,005 962 40 3

3.636 2,499 689 448 1.246 1.071 105 70 1,111 984 102 25

3,661 2,609 761 291 1,248 1,065 113 70 1,211 1,098 88 25

3.646 2.686 679 281 1.209 1.074 84 51 1.246 1.117 102 27

100 420 9,208

89 445 2,670

108 568 1,200

110 660 2,200

127 508 2.651

6 11

6 11

4 11

4 6

10

444 222 2,220

340 170 1,700

350 150 1,500

50 50 500

0 0 0

6 3 60

25 5 100

30 6 100

18 3 60

0 0 0

780 130 2,600

138 23 460

672 112 2,525

642 107 2,620

108 18 360


II - 30

d.

4.

5.

6.

C 1.

2.

3.

4.

Kejar Paket C setara SMA - Jumlah tutor - Jumlah kelompok - Jumlah warga belajar e. Kelompok Belajar Usaha (KBU) - Jumlah tutor - Jumlah kelompok - Jumlah warga belajar Program Magang - Jumlah tutor - Jumlah kelompok - Jumlah warga belajar Play Group (Kelompok Bermain) a. Jumlah tutor b. Jumlah kelompok c. Jumlah warga belajar TPA a. Jumlah tutor b. Jumlah kelompok c. Jumlah warga belajar Satuan PAUD Sejenis a. Jumlah tutor b. Jumlah kelompok c. Jumlah warga belajar Hasil Pelayanan Publik Angka Partisipasi Kasar (%) a. SD b. SMP c. SMU/SMK Angka Partisipasi Murni (%) a. SD b. SMP c. SMU/SMK Anak Putus Sekolah a. SD b. SMP c. SMU/SMK Rasio Siswa:Sekolah a. TK

132 22 440

451 41 810

35 5 700

245 35 1040

120 20 400

0 0 0

136 68

0 0 680

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 0 25

0 0 0

0 0 0

512 107 2,705

558 133 3,482

629 146 4,090

818 185 5,168

1.046 219 6.755

164 35 691

203 44 1,011

279 48 1,667

312 87 2,218

516 107 2.739

489 142 4,868

1,316 213 11,108

1,974 405 16,111

3,521 542 20,115

2.442 507 20.580

115.34 114.99 75.04

115.67 115.01 75.45

116,40 115.87 75,73

116,42 115,48 77,17

116,45 113,68 77,66

98.78 80.77 53.43

98.99 80.98 53.87

99.16 81.00 53.89

100,73 81,71 54,03

101,51 79,65 54,04

39 139 330

37 66 124

34 48 61

33 27 74

40 32 74

51

52

51

51

52


II - 31

5.

6.

7.

8

9.

10

b. SD c. SMP d. SMU/SMK Rasio Siswa: Guru a. TK b. SD c. SMP d. SMU/SMK Rasio Siswa: Kelas a. SD b. SMP c. SMU/SMK

165 336 306

168 336 314

171 323 298

173 317 302

174 314 311

11 14 11 9

11 15 12 9

12 15 12 9

12 14 12 9

12 14 12 9

22 31 31

23 32 31

25 33 30

24 33 33

24,90 31,31 28,52

7,56 6,77 7,49 6,91

7.40 7.18 7,26 7,71

7,17 7,09 6,65 6,59

7,53 6,64 6,60 6,78

6.99 6.9 6.32

6,20 6,50 6,70

6,50 6,50 6,75

0 6,60 6,75

97.46 88.83 79.74

99.92 91.2 87.26

100.08 93.67 98.26

99,90 92,10 96,58

99,59 99,93 99,34

80 82 81

84 83.78 82.99

39.41 76.13 86.42

48,99 79,18 88,14

58,19 82,12 88,47

Rata-rata Nilai Hasil Belajar a. UAN SD 7.1 b. UAN SMP 6.83 c. UAN SMA 6.84 d. UAN SMK 6.74 Rata-rata Nilai Hasil Belajar Program Kesetaraan a. UAN Paket A Setara SD 6.5 b. UAN Paket B Setara SMP 5.5 c. UAN Paket C Setara SMA 5.3 Rata-rata Kelulusan (%) a. SD b. SMP c. SMU/SMK Prosentase guru yang layak mengajar a. SD b. SMP c. SMU/SMK


b. Urusan Wajib Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik. Dalam

peningkatan

kualitas

pelayanan

kesehatan,

berbagai

Puskesmas di Kabupaten Sleman sejak tahun 2004-2010 telah RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 32

memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 yakni Puskesmas Prambanan, Gamping I, Mlati I, Kalasan, Depok I, Mlati II, Minggir, Ngemplak I, Sleman, Godean II, Depok II, Seyegan, Godean I, Ngaglik I. Tempel I, Pakem, Depok III, Ngaglik II, dan Turi. Sampai saat ini pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar ISO 9001:2000/ ISO 9001:2008 sebanyak 19 Puskesmas, 1 Dinas Kesehatan dan RSUD Sleman. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Sleman sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh. Pelayanan di RSUD Sleman juga telah memenuhi standar ISO 9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 80,43%, kondisi ini baik karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%. 2) Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2011 sudah mencapai 75,94 kali atau naik 5,60 dari tahun 2010 mencapai 70,34 kali pertahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut sudah melebihi standar nasional yaitu 75 kali per tahun. 3) Pada tahun 2011 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 0,98 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari. 4) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 4,55 hari pada tahun 2011. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari. 5) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2011 mencapai 10,69‰ pasien, mengalami kenaikan sebesar 0,79‰ RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 33

pasien dari tahun 2010 yang menunjuk angka 9,9‰ pasien. Walaupun angka kematian pasien ketika dirawat di RS mengalami kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25 ‰. 6) Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 19,81‰ pasien pada tahun 2010, mengalami kenaikan tahun 2011 menjadi 22,48‰. 7) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Sleman pada parameter angka kematian, masih dibawah target nasional cukup jauh. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.

RSUD Prambanan merupakan salah satu bagian dari organisasi baru dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang beroperasi mulai 1 Januari 2010. Pencapaian Kinerja

Pelayanan di

RSUD Prambanan tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 33,2%, kondisi ini masih jauh dari standar Nasional

(85 %), jika dikaitkan standar, BOR dikatakan baik jika

realisasinya 70% - 85%, Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2011 mencapai 3,67 kali per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut masih jauh dibawah standar nasional yaitu 75 kali per tahun. 2) Pada tahun 2011 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 6,37 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien masih jauh dari ideal karena

sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam

sampai dengan 3 hari. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 34

3) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 2,63 hari pada tahun 2011. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien masih jauh memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari. 4) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2011 sebesar 0,46‰, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25‰, Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit pada tahun 2011sebesar 0,84‰. 5) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Prambanan

pada parameter angka kematian, sangat baik masih

dibawah, jauh dari target nasional. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik. Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut : Tabel 2.25 Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman No

Indikator

1 2

- Rasio posyandu persatuan balita - Rasio puskesmas persatuan penduduk - Rasio poliklinik per satuan penduduk - Rasio pustu per satuan penduduk Rasio RS per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

3 4 5 6 7 8

2007 61 38.448 38.448 12.469

2008 50 39.112 37.547 12.685

Tahun 2009 50 38.126 34.041 13.424

2010 51 43.614 40.383 15.357

2011 50,8 40.232 20.116 14.166

70.981 1.435 1.187,58

50.668 1.591 1.471,30

50.166 908.648 798,30

49.561 895,94 762,48

47.895 878 898

89,78

97,21

91,65

93,16

99,61

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


II - 35

9 10 11 12 13 14

perawatan (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Cakupan kunjungan bayi (%) Jumlah Puskesmas (bh) Jumlah pembantu Puskesmas (bh)

53,61

49,50

53,73

44,84

67,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

56,17 24 72

95,56 24 72

61,16 25 71

91,08 25 71

95,22 25 71

Sumber : Dinas Kesehatan,2011 Kesehatan

merupakan

faktor

yang

berpengaruh

dalam

pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2007 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,2885,

dan pada tahun 2011 mencapai angka 0,01196.

Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2007 menunjukan jumlah angka 0,01185, kondisi tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2011 menjadi 0,01192. Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sleman tercatat 3,37 pada tahun 2007, relatif tetap sampai dengan tahun 2011 yaitu 3,3354. Indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang mencapai angka 287,284 pada tahun 2011. Indikator kelima adalah panjang jalan yang dilalui roda 4, dimana angka tersebut RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 36

mencapai 0,0030 km pada tahun 2011. Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat, di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 angka menunjukkan 64.202 dan 66.510 pada tahun 2011. Untuk

lingkungan

permukiman

yang

permukiman

ada

di

dianggap

Kabupaten

sebagai

Sleman.

kawasan

Luas

kawasan

permukiman di Kabupaten Sleman adalah sebesar 40,574%, didapat dari perhitungan luas kawasan permukiman perdesaan seluas 10.733 ha dan perkotaan seluas 12.590 ha

dibandingkan dengan luas wilayah

Kabupaten

57.482ha.

Sleman

sebesar

Berikut

tabel

yang

menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum. Tabel 2.26 Indikator Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1 2

Rasio panjang jalan Rasio Jaringan Irigasi

3

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

4

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

5

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

6

Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)

7

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

8

Kawasan Pemukiman (%)

2007 2008 0,2885 0,2897 0,01185 0,01186

Tahun 2009 0,3130 0,01190

2010 0,3192 0,01192

2011 0,3423 0,01196

3,3700

3,30700

3,30700

3,3354

294,373

294,373

287,254

3,4300

0,467

0,744

0,919

0,918

0,918

0,0032

0,0032

0,0031

0,0031

0,0030

29,28

33,05

33,05

33,05

40,574

40,574

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2011,

d. Urusan Wajib Perumahan Dalam bidang perumahan indikator kinerja dinilai di antaranya dari indikator rumah tangga pengguna air bersih, indikator rumah tangga pengguna listrik, indikator rumah tangga bersanitasi dan indikator rumah layak huni. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah


II - 37

pengguna air bersih, listrik dan sanitasi pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%. Khusus peningkatan dan penurunan yang terjadi pada indikator pengguna listrik karena dimungkinkan adanya satu atau lebih jaringan listrik yang digunakan oleh satu rumah tangga. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 adalah sebesar 7,558%, dan pada tahun 2008 sejumlah 6,095%, kemudian meningkat menjadi 6.23% pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 mencapai 93,9 dan tahun 2011 sebesar 94,3. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 100,68% pengguna pada tahun 2007, kemudian turun menjadi 90,151% pada tahun 2008, pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali sebesar 89,19% pengguna sedangkan pada tahun 2010 (data belum tersedia) dan tahun 2011 (data belum tersedia) Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2007 angka yang tercatat sejumlah 73,16%, selanjutnya pada tahun 2008 angka yang tercatat sejumlah 63,02%, serta pada tahun 2009 angka tercatat sejumlah 54,875% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 76,2% dan tahun 2011 menjadi 65,12% Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 92,88% pada tahun 2009 dan 93,33% pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2011 mencapai 94,53%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.27:


II - 38

Tabel 2.27 Indikator Urusan Perumahan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Tahun

NO

Indikator

1

Rumah tangga pengguna air bersih

2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

75,58

60,95

62,23

93,9

94,3

Rumah tangga pengguna listrik (%)

72,517

100,68

90,151

96,73

97,10

97,15

3

Rumah tangga ber-Sanitasi (%)

59,213

73,164

63,02

54,875

4

Rumah layak huni (%)

67,20 93,33

65,12 94,53

92,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2011,

e. Urusan Wajib Penataan Ruang Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan pertimbangan pernah dilakukan studi

tentang RTH kawasan perkotaan. Rasio

perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman sehingga didapatkan rasio RTH 63,724%. Adapun luas RTH diambil dari laporan RTH wilayah perkotaan yang merupakan luas lahan tidak terbangun. Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB tetap, IMB sementara maupun IMB pemutihan). Pada tahun tertentu dibanding dengan 5 bangunan pada tahun tertentu yang dihitung dari bangunan-bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan,

fasilitas

perdagangan,

fasilitas

transportasi,

fasilitas

pengairan, persampahan, fasilitas peternakan, stasiun bahan bakar, fasilitas pariwisata dan industri/pergudangan. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2.28: Tabel 2.28 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1. 2

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)

2007 63,724

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)

2008 63,724

Tahun 2009 63,724

2010 63,724

2011 63,724

9,825

9,569

7,703

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2011


II - 39

f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No.7 Tahun 2005 tentang RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJM Kabupaten Sleman tahun 2011-2015. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud

merupakan

implementasi

target

tahunan

RPJMD.

Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.29: Tabel 2.29 Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

2006

2007

Tahun 2008 2009

2010

2011

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)

100

100

100

100

100

100

Sumber : Bappeda, 2011

g. Urusan Wajib Perhubungan Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama tiga tahun mengalami peningkatan hingga mencapai 5.480.765 orang per tahun. Namun sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat, untuk periode tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2010 menjadi hanya sebanyak 5.205.876 orang per tahun. Selaras dengan penurunan jumlah RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 40

arus penumpang, maka dalam perkembangannya rasio ijin trayek selama lima tahun terakhir juga mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 546 kendaraan. Selaras penurunan tersebut diatas tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor semakin menurun sejak tahun 2008. Kondisi ini akan sangat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya akan rentan mengalami kecelakaan, selain itu juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kondisi tersebut juga di mungkinkan para pengusaha

angkutan umum malas karena

takut kendaraannya memang tidak layak uji dan harus menanggung resiko kendaraan di kandangkan. Oleh karena perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor tentang pentingnya uji kendaraan bermotor. Akibat kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan Kir angkutan umum juga menurun sejak 3 tahun terakhir. Prosentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas juga berkurang dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh panjang ruas jalan yang cenderung tetap sehingga pada tahun awal pembangunan memerlukan rambu relatif lebih banyak sedangkan pada tahun-tahun berikutnya hanya merupakan penambahan ataupun penggantian rambu yang rusak atau hilang. Indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.30: Tabel 2.30 Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman No

Indikator

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2

Rasio ijin trayek

3

Jumlah uji kir angkutan umum (bh)

4

Jumlah Terminal Bis (bh)

5

Angkutan darat (%)

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

5.303.375

5.611.705

5.480.765

5.205.876

5.170.429

578

578

569

546

527

15.723

15.649

15.030

14.825

15.337

5

5

5

5

5

0,0225

0,0201

0,0202

0,0202

0,0206


II - 41

6

Kepemilikan KIR angkutan umum

7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

8

9

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

2.205

2.087

1.908

1.715

1.825

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

JBB < 4.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

JBB 4.000 – 8.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

JBB 8.000 – 12.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

JBB > 12.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

16,75

19,06

1,96

1,96

2,07

Pemasangan Rambu-rambu

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, 2011,

h. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman memiliki keterbatasan sumber daya alam, sehingga lingkungan yang bersih dan sehat perlu dijaga. Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang

batas

minimal

pengaruh

pencemaran

sehingga

tidak

berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PUP dan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat. Persentase/rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh Dinas PUP. Jumlah

pengaduan

kasus

lingkungan

yang

diterima

Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun 2011 sebanyak 27 kasus. Jenis pengaduan meliputi pencemaran udara berupa bau yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan sebanyak 11 kasus, pengaduan kebisingan sebanyak 6 kasus, pencemaran air sebanyak 5 kasus dan pengaduan penimbunan limbah batubara 1 kasus. Kantor Lingkungan Hidup telah berupaya untuk menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, Camat, Kepala DUkuh dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. Berbagai RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 42

langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan yang dilakukan. Dari 27 kasus yang diadukan sebanyak 11 kasus selesai, sedangkan yang lainnya masih dalam koordinasi dan pengawasan. Dalam pelayanan jasa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas PUP telah menjangkau di seluruh wilayah 17 kecamatan, sedangkan

persentase

pelayanan

sampah

secara

keseluruhan

kecenderungannya meningkat dari 11,77% pada tahun 2007 menjadi 44,54% pada tahun 2011. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah mengalami peningkatan dari 2,8 pada tahun 2007 menjadi 94,54 pada tahun 2011. Sedangkan untuk penegakan hukum lingkungan telah dilakukan pembinaan pada 28 kasus di tahun 2010, dan 27 kasus di tahun 2011. Indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 2.31: Tabel 2.31 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1 2 3 4 5

2007 11,77 -38 s/d 46

2008 15,24 -34 s/d 41

Tahun 2009 14,18 -38 s/d 62

2010 14,63 -10 s/d 73

2011 94,54 -19 s/d 43

100%

100%

100%

100%

100%

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

2,8

4,4

5,5

5,5

94,54

Penegakan hukum lingkungan

20

25

27

28

27

Indikator Persentase penanganan sampah Pencemaran status mutu air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2011

i. Urusan Wajib Pertanahan Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman berubah tiap tahunnya, dimana pada tahun 2007 jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 428.572, pada tahun 2008 sejumlah 444.108, tahun 2009 sejumlah 455.193 bidang, tahun 2010 sejunlah 486.630 bidang dan tahun 2011 mencapai 491.443 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 43

bidang. Untuk penyelesaian ijin lokasi di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2007 sejumlah 10 buah, tahun 2008 sejumlah 11 buah, tahun 2009 sejumlah 19 buah, tahun 2010 sejumlah 25 buah dan pada tahun 2011 sejumlah 9 buah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.32: Tabel 2.32 Luas Lahan dan ijin Lokasi Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1 2

Indikator Jumlah sertifikat tanah (buah)

2007 428.572

2008 444.108

Tahun 2009 455.193

2010 486.630

2011 491.443

10

11

19

25

9

Penyelesaian izin lokasi (buah)

Sumber : Dinas Pengelolaan Pertanahan Daerah, 2011

j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaksanaan program di bidang kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2006-2008 relatif stabil karena tahun 2008 masih tahap sosialisasi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta perlindungan data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Selanjutnya pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang tinggi karena masyarakat sudah menyadari pentingnya sebuah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan identitas resmi sebagai penduduk. Pada tahun 2010 menurun karena angka kelahiran pada tahun 2010 juga menurun, yang berakibat pada penurunan permohonan akte kelahiran, sedangkan pada tahun 2010 pelayanan akta kelahiran mengalami kenaikan karena akhir tahun 2011 merupakan batas akhir perpanjangan dispensasi pengurusan akta kelahiran yang berkaibat pada kenaikan jumah permohonan. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2.33:


II - 44

Tabel 2.33 Angka Rasio Kependudukan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman 1

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

2007 0,68

2008 0,78

Tahun 2009 0,78

2010 0,77

2011 0,75

2

Rasio bayi berakte kelahiran

56,97

66,63

91,80

99,31

100

3

Rasio pasangan berakte nikah

100

100

100

100

100

4

Kepemilikan KTP

93,75

93,75

93,75

93,75

93,75

5

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

17,79

17,08

24,35

17,25

40,86

NO

Indikator

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2011

k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sector pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososiokultural yang masih mengganggap derajad laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga

sangat

berdampak

pada

derajad

kesehatan

dan

tingkat

kesejahteraan keluarga. Inovasi Kabupaten Sleman terhadap pencapaian pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut : 1) Terlaksananya sosialisasi da simulasi PKDRT di semua desa dan kecamatan se Kabupaten Sleman RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 45

2) Terlaksananya revitalisasi penyaluran modal UP2K-PKK 3) Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak 4) Terbentuknya Forum Anak Sleman 5) Terbentuknya Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat tabel 2.34 : Tabel 2.34 Indikator Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Tahun NO Indikator 2007 2008 2009 2010 1 Persentase partisipasi 4,6 4 3,6 3,4 perempuan dilembaga pemerintahan 2 Partisipasi perempuan 95,31 94,89 96,39 96,60 dilembaga swasta 3 Rasio KDRT 0,042 0,041 0,15 0,125 5 Partisipasi angkatan 58,47 59,68 58,62 91% kerja perempuan 6 Penyelesaian 105 104 125 67 pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

2011 55,17 46,52 41,91 160

Sumber: Badan KB,PP,PA, 2011

l. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 46

berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing. Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel 2.35: Tabel 2.35 Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1 3

Rata-rata jumlah jiwa per keluarga Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan 4 Keluarga Sejahtera 1 5 Peserta KB Pria 6 Pasangan Usia Subur (PUS) % Peserta KB Aktif dengan PUS 7 (Prevalensi) Usaha Peningkatan Pendapatan 8 Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber: Badan KB,PM, PP, 2011

2007 3,4 116.229 82.304

2008 3,37 117.882 79.469

Tahun 2009 3,32 119.189 85.907

2010 3,6 121.245 46.067

2011 3,34 118.424 40,67

7.884 145.833 79,70

8.087 147.379 79,99

8.338 149.229 79,83

8.477 151.572 79,99

8.586 150.009 78,95

814

769

787

783

783

m. Urusan Wajib Sosial Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel 2.36:

NO 1

2

Tabel 2.36 Indikator Urusan Sosial Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Tahun Indikator 2007 2008 2009 Sarana sosial: 29 30 30 -Panti Asuhan -Panti Jompo -Panti Sosial -Rumah Singgah (girlan & Diponegoro) PMKS yang memperoleh bantuan 1.341 5.014 5.034 sosial

2010 32

2011 44

5.062

45.472


II - 47

NO 3

Indikator

2007 2008 Penanganan penyandang masalah 1.341 5.014 kesejahteraan sosial Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, 2011

Tahun 2009 5.034

2010 5.062

2011 45.472

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. n. Urusan Wajib Ketenagakerjaan Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hali ini sangat terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Capaian pelaksanaan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2011 seperti terlihat dari capaian indikator sebagai berikut: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. Pada Periode tahun 2008-2010 mengalami sedikit perubahan yaitu 68,43% di Tahun 2008, 66,72% di Tahun 2009, 66,29% di Tahun 2010 dan 67,02% di tahun 2011. Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN dari jumlah tenaga kerja yang terdaftar (AK1) yang menunjukan angka 46,97% di Tahun 2007, 34,52% di Tahun 2008, 43% di Tahun 2009 40,30% di Tahun 2010 dan 85,92% di Tahun 2011. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukan angka yang cukup RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 48

tinggi yaitu 7,75% di tahun 2007, 6,82% di tahun 2008, 7,40% di tahun 2009 , 8,21% di tahun 2010 dan 7,61% di tahun 2011. Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di tahun 2011

sebesar

90%.

Jumlah

perusahaan

bertambah

yaitu

983

perusahaan di tahun 2010 menjadi 1.031 perusahaan di tahun 2011. Angka perselisihan pengusaha pekerja di tahun 2011 sebesar 28 kasus Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 20072011 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut : Tabel 2.37 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

2008 68,43

Tahun 2009 66,72

2010 66,29

2011 67,02

1

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

2007 66,94

2

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

46,97

34,52

43

40,30

85,92

3

Tingkat pengangguran terbuka (%)

7,75

6,82

7,40

8,21

7,61

4

Keselamatan dan perlindungan/ K3 (%)

93,04

93,05

96,65

91,25

90

Angka perselisihan pengusaha pekerja (%)

2,78

3,53

4,35

3,05

2,71

5

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Nakersos Kab. Sleman 2011

o. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman terlihat dari jumlah koperasi yang ada menunjukkan tren yang semakin meningkat yaitu 561 koperasi pada tahun 2007 menjadi 604 koperasi pada tahun 2011. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 245 koperasi pada tahun 2007 menjadi 541 pada tahun 2011. Sementara jumlah koperasi beku semakin menurun dari 93 pada tahun 2007 menjadi 54 pada tahun


II - 49

2011. Jumlah anggota semakin meningkat dari 201.551 orang pada tahun 2007 menjadi 234.584 orang pada tahun 2011. Demikian

juga

dari

hasil

usaha

koperasi

juga

mengalami

peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu

dari

Rp.96.995.470.000

pada

tahun

2007

menjadi

Rp.173.695.120.000 pada tahun 2011. Jumlah volume usaha sebesar Rp.656.431.240.000

pada

tahun

2007

meningkat

menjadi

Rp.732.070.941.000 pada tahun 2011. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.12.290.390.000

pada

tahun

2007

meningkat

menjadi

Rp.16.508.855.000 pada tahun 2011. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman dapat diamati pada tabel berikut ini : Tabel 2.38 Perkembangan Koperasi Tahun 2007-2011 di Kabupaten Sleman

1) 2)

2) 3)

KOPERASI DAN PKM Jumlah koperasi Kondisi Koperasi - Koperasi aktif - Koperasi Tidak aktif - Koperasi Beku / Mati Jumlah anggota koperasi Jumlah Modal Sendiri (000) Volume Usaha (000) SHU (000)

2007 561 245 223 93 201.551 96.995.470 656.431.240 12.290.390

587

Tahun 2009 601

290 206 91 208.159 118.189.567 671.888.372 16.064.961

481 29 91 218.835 129.099.038 705.482.789 16.868.208

2008

2010

2011 598

604

517 9 72 233.362 142.559.739 720.095.806 15.895.654

541 9 54 234.584 173.695.120 732.070.941 16.508.855

Sumber : LKPJ Bupati Sleman, 2011

p. Urusan Wajib Penanaman Modal Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Penanaman modal di Kabupaten Sleman di tahun 2011 meliputi investasi PMA 41 unit dengan nilai investasi US$ 185.185.922,42 daya serap tenaga kerja 6.385 orang dan realisasi kenaikan investasinya dari tahun 2010 sebesar 13,92%. Sedangkan untuk PMDN jumlah usahanya RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 50

sebanyak 32 unit, nilai investasi sebesar Rp827.390.268.676 daya serap tenaga kerja sebanyak 9.269 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2010 sebesar 148,33%, dan untuk investasi Non PMA/PMDN jumlah unitnya sebanyak 31.566 unit, nilai investasi sebesar Rp. 3.034.340.000 dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 249.189 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2010 sebesar 12,46%. Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Sleman dari tahun 2007 sampai tahun 2011 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.39 Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1

Indikator

PMDN Non PMA/PMDN

Non PMA/PMDN (juta Rp)

2011

36 36 26,779

35 32 27,949

33 31 29,222

38 31 30,384

41 32 31,566

Daya serap Tenaga Kerja (orang) PMA PMDN Non PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja (orang)

PMA PMDN

5

2010

148,82 148,67 148,23 162,55 186 344.996 323.071 321.546 333.175 827,390 1.712.882 1.911.741 2.289.736 2.558.491 2.034.340

PMDN (juta Rp)

4

Tahun 2009

Nilai Investasi

PMA (juta US$) 3

2008

Jumlah Unit Usaha (orang)

PMA 2

2007

Non PMA/PMDN Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN (%)

PMA PMDN Non PMA/PMDN

6163 9387 201.832

6113 9131 211.803

6107 9065 228.268

6146 9065 238.940

6.385 9.269 249.189

171 261 8

175 285 8

185 292 8

162 292 8

155 289 8

-0,41 -2,86 17,33

-0,10 -6,35 11,60

-0,29 -0,47 19,77

9,66 3,61 11,73

13,92 148,33 12,46

Sumber : Kantor P3M Kab. Sleman 2011,

q. Urusan Wajib Kebudayaan Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 51

prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.40 Perkembangan Seni budaya Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Tahun 2007 2008 2009 2010

Uraian

Penyelenggaraan festifal seni dan 1 budaya (kali) Sarana penyelenggaraan seni dan 2 budaya* Benda, Situs dan Kawasan Cagar 3 Budaya yang dilestarikan

4

94

5

107

5

118

2011

5

4

129

135

124

124

Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata, 2011 *) Khusus data gamelan

Pada tahun 2007 penyelenggaraan festival seni budaya ada 4 macam yaitu: festival Sendratari,

Kethoprak, Prajurit dan festival

Kesenian Sleman pada tahun 2008 selain festival yang dilaksanakan pada tahun 2007 ditambah dengan festival Nusa Dua Bali dan pada tahun 2009 dan 2010 tidak mengikuti festival Nusa Dua Bali tetapi festival Jembrana Bali. Sedangkan pada tahun 2011 diselenggarakan sebanyak 4 festival, yaitu Festival Kesenian Sleman, Festival Kethoprak, Festival Sendratari dan Festival Prajurit. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada tahun 2011 ada 135 set gamelan yang tersebar di seluruh kabupaten Sleman. Maksudnya adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk karawitan maupun jathilan. Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa pada tahun 2007 yang dilestarikan sebanyak 94 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 107, pada tahun 2009 ada 118 yang dilestarikan dan pada tahun 2010 menjadi 124 sedangkan pada tahun 2011 tidak ada peningnkatan. r. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pengembangan. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 52

Upaya pengembangan minat dan bakat pemuda, derajad melalui organisasi kepemudaan dan dengan menumbuhkembangkan budaya olah raga. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil penghitungan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.41 Perkembangan Pemuda dan Olah raga Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1 2 3 4 5

Uraian Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olah raga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olah raga Lapangan olah raga*

2007 10 33 10 17 420

2008 10 33 10 17 420

Tahun 2009 10 34 10 17 141

2010 17 37 17 21 141

2011 20 37 13 14 194

Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga, 2011 *) Lapangan olah raga di sekolah

Berdasarkan data di atas terlihat perkembangan cukup signifikan pada jumlah organisasi pemuda. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 jumlah organisasi pemuda hanya 10, selanjutnya meningkat menjadi 17 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 20. Sedangkan untuk jumlah organisasi olah raga dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007 sejumlah 33 maka pada tahun 2011 sudah menjadi 37 organisasi olah raga. Adapun kegiatan kepemudaan mengikuti jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sleman. Sedangkan kegiatan olah raga adalah kegiatan yang dilakukan oleh tiap kecamatan. Pada tahun 2007 sampai dengan 2009 setiap kecamatan melaksanakan satu kegiatan olah raga sehingga total sebanyak 17 kegiatan, pada tahun 2010 sebanyak 21 kegiatan dan pada tahun 2011 sebanyak 13 kegiatan olahraga. Data lapangan olah raga yang tercantum dalam tabel adalah lapangan olah raga yang ada di sekolah baik jenjang SD/MI, SMP/M.Ts RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 53

maupun SMA/MA/SMK. Data tahun 2007 belum tersedia, sedangkan dalam tabel tersebut terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2008 ke tahun 2009. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa sekolah yang merger atau karena hal lain, tetapi juga masalah teknis di lapangan dimana pihak sekolah sering tidak komplit dalam mengisi data. Adapun lapangan olah raga yang dimaksud adalah lapangan olah raga yang dimiliki sekolah baik itu lapangan hijau maupun lapangan bulutangkis atau lapangan tenis meja dan lain-lain. Pada tahun 2010 tersedia 141 lapangan dan pada tahun 2011 menjadi 194 lapangan. s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Sleman terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban Pemkab Sleman juga meningkatkan jalinan hubungan dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti tabel 2.42: Tabel 2.42 Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1 2

Indikator

2007 51

2008 72

Tahun 2009 70

2

6

8

2010 69

2011 84

9

9


II - 54

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali) Kegiatan pembinaan politik daerah (kali) Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB, 2011

t. Urusan

Wajib

Administrasi

Otonomi

Daerah,

Keuangan

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Jumlah polisi pamong praja dan linmas mengambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat,

jumlah

pos

kamling

menggambarkan

ketersediaan

kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan

aktif

dalam

pemeliharaan ketentraman

dan ketertiban

masyarakat serta keamanan lingkungan. Semakin meningkatnya rasio antara jumlah Pos Siskamling disbanding dengan jumlah penduduk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan diri meningkat. Laju pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat dan jumlag anggota Polisi Pamong Praja yang tetap menyebabkan rasio antara jumlah penduduk dan polisi Pamong Praja semakin meningkat. Untuk menjaga keamanan dan keteritiban masyarakat Satpol PP dibantu Anggota Linmas yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Sleman (7.031 orang). Rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah Linmas di Kabupaten Sleman sudah jauh melebihi apa yang dipersyaratkan dalam SPM yang seharusnya coverage 50% pada tahun 2015 tetapi di Sleman saat ini coveragenya sudah mencapai 66,85%. Dalam rangk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah didukung

adanya

SIM

Pelayanan

Perijinan

dan

Administrasi

Pemerintahan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

tersebut,

Pemkab

Sleman

setiap

tahun

melakukan

menyebarkan kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa layanan Pemkab. Cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kabupaten Sleman sudah cukup baik dengan gambaran sebagai berikut: sampai dengan tahun 2015 target cakupan pelayanan bencana kebakaran menurut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebesar 25%, namun RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 55

dengan luas wilayah 574,82 km2 dengan satu wilayah manajemen kerja (WMK)

dengan

Slemanadalah

radius

seluas

7,5

km.

176,26

km

Jangkauan sehingga

WKM

Kabupaten

cakupan

pelayanan

kebakaran sampai dengan saat ini mencapai 30,66%. Target tingkat waktu tanggap (response time rate) sampai dengan tahun 2015 menurut SPM adalah sebesar 75% dan sampai dengan tahun 2010 RTR Kabupaten Sleman kondisinya adalah 83,3% dan tahun 2011 sebesar 91,66%. Hal ini terjadi karena suksesnya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat yang berarti juga semakin

meningkatnya

mencegah/menghindari meningkatnya

kesadara

dari

sarpras

bahaya

kebakaran

masyarakat kebakaran

yang

ada

untuk

dan

semakin

serta

semakin

profesionalnya petugas pemadam kebakaran sehingga response time rate semakin tinggi dan kedepan dengan rencana penambahan 1 WMK diharapkan

seluruh

wilayah

rawan

Kebupaten

Sleman

dapat

tercover/masuk dalam WMK. Terkait dengan penanganan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan masih sangat kecil karena sarpras yang dimiliki sangat minim. Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan dapat dilihat pada tabel 2.43: Tabel 2.43 Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman No.

Tahun

Indikator 2007

1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

2008

2009

2010

2011

1,12

1,12

1,05

0,50

1,45

68,71

64,70

64,54

64,11

64,56

40,30

40,30

43,14

43,14

43,41

4,61 58.701

5,13 58.857

4,48 65.157

4,11 57.979

4,84 50.603

10.000 penduduk 2.

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

3.

Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

4.

Pertumbuhan Ekonomi

5.

Penduduk Miskin (KK)


II - 56

No.

Tahun

Indikator 2007

6.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan

2008

2009

2010

2011

ada

ada

ada

Ada

Ada

64,34 %

39,06 %

37,79 %

28,61 %

89,53

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

4 kali/

sekali

sekali

sekali

sekali

minggu

80,36%

64,34%

39,56%

37,79%

70%

0,69 %

0,65 %

),65 %

0,64 %

0,65%

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

100%

100%

100%

100%

100%

97,67 %

97,67 %

97,67 %

93 %

93%

16

19

24

25

29

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

dan administrasi pemerintah 7.

Penegakan PERDA

8.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

10.

Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

11.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

12.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

13.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

14.

Sistem Informasi Manajemen Pemda

15.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB dan Kantor Satpol PP, 2011

u. Urusan Wajib Ketahanan Pangan Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang Aman Beragam, Bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan pangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut : -

UU.

No.7/1996

tentang

pangan

mengamanatkan

kondisi

terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 57

-

PP. No.68/2002 tentang petunjuk pelaksaanaan Undang-undang Nomor 7/1996 tentang ketahanan pangan

-

PP. No.3/2007 tentang Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan.

-

PP. No.38/2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib Ketersediaan pangan utama selama lima tahun terakhir mengalami

fluktuasi. Kenaikan terjadi pada tahun 2008 dan 2009 dikarenakan keberhasilan pada produksi padi yang surplus. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi penurunan karena anomali cuaca dan serangan hama (OPT). Kondisi tahun 2011 mengalami penurunan dikarenakan serangan OPT/Organisme Pengganggu Tumbuhan). Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.44 Tabel 2.44 Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1

Indikator Regulasi ketahanan pangan

2007

2008

Tahun 2009

2010

UU No. 7 tahun 1996

UU No. 7 tahun 1996

UU No. 7 tahun 1996

UU No. 7 tahun 1996

2011 UU No. 7 tahun 1996 Kep. Bupati No. 255/Kep .KDH/A/ 2011 ttg Dewan Ketahan an Pangan

2

Ketersediaan pangan utama (ton)

242.887

268.928

269.404

266.073

264.317

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2011

v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 58

Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu aktif. Adapun rata-rata kelompok binaan PKK dari tahun 2007-2011 mengalami

kenaikan,

hal

ini

menggambarkan

bahwa

keaktifan

masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Sedangkan PKK aktif mengalami penurunan karena sebagian besar anggotanya sudah masuk kelompok binaan PKK di setiap RT/RW. Untuk jumlah LSM dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk

meningkatkan

kesejahteraan

semakin

terbuka/transparan.

Swadaya masyarakat dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan cukup tinggi, besaran kenaikannya tergantung pada dana stimulant yang diberikan. Wujud

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

daerah

dititikberatkan pada pengabdian secara swadaya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.45: Tabel 2.45 Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

2007

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

2

Jumlah kelompok binaan PKK

3

Jumlah LSM

4

Tahun 2009

2008

2010

2011

0,036

0,055

0,075

0,075

783

1.465

93

104

61

72

124

124

PKK aktif

21.971

26.743

1.240

1.240

5

Jumlah PKK aktif

21.971

26.743

1.240

1.511

6

Posyandu aktif

1.484

1.484

1.484

1.484

1.484

7

Swadaya masyarakat terhadap program pemerintah (000)

23.793.042,9

7.180.110

13.877.488,8

36.159.123,5

19.771.000

50

Sumber : Badan KB, PP dan PA, 2011 Badan Kesbanglinmas dan PB, 2011 Bagian Adpemb. Setda 2011


II - 59

w. Urusan Wajib Statistik Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistic yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistic berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistic yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik diantaranya; buku Sleman Dalam Angka, buku PDRB kabupaten,

buku

indikator

kesejahteraan

rakyat,

buku

indeks

pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan, buku statistik harga bangunan, buku IPM, buku statistik industri, buku kecamatan dalam angka, buku informasi pembangunan, dan buku Sistem Informasi Profil Daerah. x. Urusan Wajib Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas

pengelolaan

kearsipan

diantaranya

melalui

pemberian

bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB). Pelaksanaan SKPB tahun 2011 yang diterapkan di 40 SKPD mencapai 57,61%. Kondisi ini menggambarkan bahwa walaupun persentase menurun tetapi secara kualitas peaksanaan kearsipan berjalan baik, dimana pada tahun 2011 kriteria penilaian ditingkatkan kualitasnya. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 60

Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun in aktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsiparsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 2.46: Tabel 2.46 Pengelolaan Kearsipan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1

Pengelolaan arsip secara baku (%)

2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

60,9

63,91

63,59

63,31

57,61

45

41

44

26

26

Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2011

Pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2011 mengalami penurunan persentase jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 yaitu dari 63,31% menjadi57,61%. Hal ini dikarenakan dalam penilaian kearsipan tahun 2011 kualitas kriteria ditingkatkan tetapi secara umum pelaksanaan kearsipan tetap berjalan baik. y. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut

diikuti

dengan

berkembangnya

sarana

dan

prasarana

komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kabupaten Sleman untuk tahun 2011 adalah sebesar 0,00055 sama dengan pada tahun 2010. Angka rasio wartel/warnet untuk Tahun 2011 ini menunjukkan tidak ada peningkatan ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi

data

sebagai

pelayanan

penunjang

dalam

menyelenggarakan pemerintah daerah. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 61

Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.47: Tabel 2.47 Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman No 1 2 3

4 5

Indikator Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah Surat Kabar Nasional Jumlah Surat Kabar Local Jumlah penyiaran : Radio Nasional (jaringan ke daerah) Radio Lokal TV lokal TV Nasional Web site milik pemerintah daerah Pameran /expo yang diikuti oleh SKPD Pemerintah Daerah Sleman sebagai partisipan berdasar tingkatan event : - Skala Event tingkat local/daerah/Kabupaten - Skala Event tingkat Regional - Skala Event tingkat Nasional - Skala Event tingkat Internasional

2007 0,000487

2008 0,000481

Tahun 2009 0,000475

2010 0,00055

2011 0,00055

15 5

15 5

16 6

17 6

17 7

5 21 5 11 1 unit

5 21 5 11 1 unit

5 21 5 11 1 unit

5 21 5 11 1 unit

5 21 5 11 1 unit

14

14

14

14

9

16 12 8

16 12 8

16 12 8

16 12 8

4 12 4

Sumber : Dinas Hubkominfo dan Bagian Humas Setda, 2011, Bagian Perekonomian

z. Urusan Wajib Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat

untuk

memanfaatkan

fasilitas

perpustakaan.

Jumlah

perpustakaan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 845 unit dan dilengkapi

dengan

4

mobil

perpustakaan

keliling.

Peningkatan

pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam/hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan


II - 62

profesionalisme dalam pelayanan. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel 2.48: Tabel 2.48 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1 2

2007

2008

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)

57.814

59.965

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

35.927

Fiksi (buah)

Tahun 2009

2010

2011

74.216

89.427

89.427

42.721

47.520

50.163

51.302

9.103

10.949

12.085

12.812

13.138

Non Fiksi (buah)

23.411

28.068

31.274

32.820

33.383

Majalah (buah)

1.623

1.894

2.185

2.425

2.663

Referensi (buah)

1.790

1.810

1.976

2.106

2.118

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, 2011

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Urusan Pilihan Pertanian Produktivitas padi dan bahan pangan utama meningkat dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Perkembangan indikator pertanian selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.49: Tabel 2.49 Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

57,12

61,62

60,72

59,34

56,65

2

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)

16,63

16,91

16,47

15,95

12,56

Tanaman bahan makanan

12,96

13,30

12,89

12,37

9,11


II - 63

Tanaman perkebunan

0,46

0,45

0,44

0,44

0,38

Peternakan dan hasil-hasilnya

2,17

2,10

2,06

1,99

2,12

Kehutanan

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

perikanan

0,98

1,01

1,03

1,10

1,10

3

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

0,46

0,45

0,44

0,44

0,38

4

Cakupan bina kelompok petani (kelompok) TPH

149

220

172

180

180

Ikan

312

315

315

379

379

nak

455

518

504

598

598

kebun

204

161

177

164

164


b. Urusan Pilihan Kehutanan Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Masyarakat di Kabupaten Sleman selain membudidayakan jenis tanaman kayu juga telah mengembangkan hasil produksi kehutanan non kayu seperti madu yang dapat memberikan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.50: Tabel 2.50 Luas Lahan Kritis dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)

6.437,00

6.237,00

6.237,00

7.268,5

7.268,5

2

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,01



II - 64

c. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber daya mineral yang dapat ditambang di Kabupaten Sleman adalah bahan galian golongan C (BGGC) meliputi pasir dan batu, andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. Bahan Galian Golongan C pasir dan batu di Kabupaten Sleman pasokannya bergantung dari aktivitas Gunung Merapi. Bahan galian gamping di Kabupaten Sleman tidak boleh ditambang karena lokasinya hanya terdapat di Kecamatan Gamping dan telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Taman Wisata Alam Gunung

Gamping

dengan

SK

Menteri

Pertanian

Nomor:

526/KPTS/UM/7/1982 tanggal 21 Juli 1982. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya mineral dalam hal ini BGGC masih ditemui kegiatan penambangan yang tanpa izin dan sulit dikendalikan. Sektor pertambangan ini juga memberikan kontribusi terhadap PDRB. d. Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman selama tahun 2007-2011 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 19,68% per tahun. Pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan sebesar 10,26% dari tahun 2009. Penurunan ini disebabkan terjadinya erupsi Merapi pada bulan Oktober-November 2010, sehingga para wisatawan mengalami ketakutan mengunjungi Kabupaten Sleman. Pada tahun 2011 kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sebesar 1,57% dari tahun 2010. Wisatawan mulai mendatangi obyek-obyek wisata di Kabupaten Sleman terutama di lereng merapi. Apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2007 – 2011 rata-rata sebesar 14,90% per tahun. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2007-2011 sebagai berikut:


II - 65

Tabel 2.51 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2007-2011 NO

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 1.758.542 2.276.478 3.595.924 3.226.976 3.277.728

Indikator

1

Kunjungan wisatawan (orang)

2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Hb (%)

14,67

14,66

15,07

14,91

15,19

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2011

e. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsiumsi ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.52: Tabel 2.52 Indikator Urusan Perikanan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

2008 10.297,78

Tahun 2009 12.405

2010 14.574,88

2011 18.364,10

1

Produksi perikanan (ton)

2007 8.148,85

2

Konsumsi ikan

23,14%

24,80%

25,95%

26,73%

27,78

312

315

315

379

415

3 4

Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan (benih)

532.156.500 704.545.500 748.435.700 785.857.500 840.182.800


f. Urusan Pilihan Perdagangan Selama

tahun

2007-2011,

sektor

perdagangan

memberikan

kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar .7,93% per tahun. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Sleman selama tahun 2007-2011 mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,67% per tahun, yaitu dari US$ 39.072.912 pada tahun 2007 menjadi US$ 32.023.058 pada tahun 2011. Penurunan ini disebabkan menurunnya jumlah eksportir, dimana pada tahun 2007 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 66

jumlah eksportir sebanyak 55 menjadi 45 pada tahun 2011. Jumlah eksportir ini mempengaruhi volume produk yang diekspor yaitu dari 7.874.448 kg pada tahun 2007 menjadi 2.932.250 kg pada tahun 2011. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.53: Tabel 2.53 Kontribusi Terhadap PDRB dan Nilai Ekspor Sektor Perdagangan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1 2 3

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

7,58

7,71

8,00

8,11

8,25

Ekspor Bersih Perdagangan (US$)

39.072.912

33.831.618

35.191.539

23.614.793

32.023.058

Cakupan bina usaha informal (PKL)

1.210

1.001

911

935

959

Indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)

Sumber: - BPS Kab. Sleman - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Kantor Satpol PP Kab. Sleman, Dinas Pasar, 2011

Jumlah usaha informal (PKL) di Kabupaten Sleman selama tahun 2007-2009 mengalami penurunan yaitu dari 1.210 pada tahun 2007, turun menjadi 1.001 pada tahun 2008 dan turun lagi menjadi 911 pada tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah PKL meningkat menjadi menjadi 935 dan pada tahun 2011 mencapai 959. g. Urusan Pilihan Perindustrian Selama tahun 2007-2011, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 14,32% per tahun. Jumlah industri di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,69%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan rata-rata 1,66% yaitu dari 14.466 unit pada tahun 2007 menjadi 15.449 unit pada tahun 2011. Jumlah pengrajin yang dibina selama tahun 2007-2011 juga meningkat yaitu sebesar 3,44% pada tahun 2007 menjadi 14,27% pada tahun 2011. Data tersebut sebagaimana pada tabel 2.54:


II - 67

Tabel 2.54 Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1

Indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)

2

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

15,09

14,33

14,18

14,17

13,84

0,39

2,80

1,88

1,09

14.555

14.610

15.012

15.289

15.449

3,44

6,13

8,99

13,05

14,27

Pertumbuhan Industri (%)

3

Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah)

4

Cakupan bina pengrajin (%)

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2011 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman, 2011

h. Urusan Pilihan Ketransmigrasian Untuk pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui trasmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa. Untuk transmigrasi swakarsa di kabupaten mulai memberangkatkan di tahun 2007. Pada tahun 2011 ini mencapai 33,33% dari jumlah transmigran yang terkirim adalah transmigrasi swakarsa. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.55: Tabel 2.55 Persentase Transmigran Swakarsa Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO 1

Indikator Transmigran swakarsa (%)

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

9,62

16,33

18,52

33,33

33,33

Sumber : Dinas Nakersos Kab. Sleman 2011

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sleman selama tahun 2007-2011 mengalami kenaikan sebesar 9,84% per tahun RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 68

yaitu dari Rp. 15.166.902 pada tahun 2007 menjadi Rp. 22.033.726 pada tahun 2011. Peningkatan konsumsi rumahtangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi

mempengaruhi

perubahan

selera

dan

perilaku

konsumsi

masyarakat. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2007-2011 rata-rata sebesar 52,22% per tahun, yaitu dari 51,75% pada tahun 2007 menjadi 52,50% pada tahun 2011. Produktivitas total Kabupaten Sleman selama tahun 2007-2011 menunjukkan kenaikan sebesar 8,22% per tahun, yaitu dari Rp. 18.192.619 per angkatan kerja pada tahun 2007 menjadi Rp. 24.933.275 per angkatan kerja pada tahun 2011. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.56: Tabel 2.56 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Hb)

2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Hb)

3

Produktivitas total daerah

Tahun 2009

2007

2008

2010

2011

15.166.902

17.235.325

25.254.039

20.813.986

25.326.824

51,75

51,99

52,35

52,52

52,50

18.192.619

20.197.939

21.913.162

23.705.217

24.933.275


2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 69

wilayah

karena

masyarakat

yang

tinggal

di

suatu

wilayah

akan

membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasaran wilyah tersebut diantaranya : 1. Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik. Data dapat dilihat sebagaimana tabel 2.57: Tabel 2.57 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

2

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

0,16 km/kend

0,14 km/kend

0,14 km/kend

0,13 km/kend

0,13 km/kend

5.611.705 5.705.876

5.641.029

5.303.785 5.584.375

Sumber : Dinas Hubkominfo, 2011 ,

2. Sarana Perekonomian Jumlah restoran di Kabupaten Sleman lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2007, persentase jumlah restoran sebesar 20,98%, sedangkan jumlah rumah makan sebesar 79,02%. Pada tahun 2011, persentase jumlah restoran mengalami kenaikan menjadi 21,21%, sedangkan prosentase jumlah rumah makan menjadi 78,79%. Persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar adalah pondok wisata, yaitu sebesar 64,93% pada tahun 2007, meningkat pada tahun 2008 menjadi 66,49%. Pada tahun 2009 jumlah pondok wisata turun menjadi 63,78% dan turun lagi menjadi 61,43% pada tahun 2010. Penurunan jumlah pondok wisata pada tahun 2010 ini lebih disebabkan karena dampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 dimana sebagian besar pondok wisata berlokasi di kecamatan Cangkringan. Sementara pada RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 70

tahun 2011 jumlah pondok wisata menjadi 60,20%. Persentase hotel melati di Kabupaten Sleman sebesar 31,01% pada tahun 2007 menjadi 34,76% pada tahun 2011. Demikian juga jumlah hotel berbintang di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 sebesar 4,06% menjadi 5,04% pada tahun 2011. Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel 2.58: Tabel 2.58 Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1

Jenis dan jumlah restoran

2007

- restoran (%) - rumah makan (%) 2

2008

Tahun 2009

2010

2011

20,98

20,65

21,49

20,00

21,21

79,02

79,35

78,51

80,00

78,79

4,06

3,75

3,78

4,13

5,04

31,01

29,76

32,43

34,44

34,76

64,93

66,49

63,78

61,43

60,20

Jenis dan Jumlah hotel -

hotel berbintang (%)

-

hotel melati (%)

-

pondok wisata (%)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2011

3. Jaringan Listrik Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Data rasio elektrifikasi belum tersedia. 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraaan pemerintahan

terutama

di

daerah.

Pemerintahan

Daerah

dapat

terselengggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah


II - 71

demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Sleman. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel 2.59: Tabel 2.59 Indikator Iklim Investasi Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman NO

Indikator

1

Angka kriminalitas

2

Jumlah demo

3

Lama proses perijinan

4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

2007 12,88

2008 11,36

Tahun 2009 16,30

2010 12,08

2011 6,63

62

100

77

56

9

13,8 hr

13,8 hr

13,8 hr

11,6 hr

11,6 hr

34

37

38

39

39

2

2

2

2

2

Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2011.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang

penduduk

usia

tidak

produktif,

sebagai

nilai

rasio

ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.


II - 72

1. Ketenagakerjaan Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2007 mencapai angka 39%, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 39 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas) demikian juga di Tahun 2011 rasio ketergantungan mencapai angka .41,75% berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 41 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.60: Tabel 2.60 Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman Tahun

Penduduk Kelompok Umur

Rasio Ketergantungan (%)

0-14 tahun

15-64 tahun

≥ 65 tahun

Anak

Lansia

Total

2007

208.992

734.048

83.664

28

11

39

2008

212.191

727.910

100.118

29

14

43

2009

198.399

782.624

72.542

25

9

34

2010

238.931

771797

83.294

21,84

7,61

41,75

2011

233.635

796.085

53.277

29,35

6,69

36,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2011

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 73

dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Dalam hal evaluasi terhadap rencana kerja Tahun 2011, fokus penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan Tahun 2011 adalah pada penilaian capaian target terhadap realisasi rencana pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman. Adapun hasil evalusi tersebut dituangkan berdasarkan capaian kinerja program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan. a. Urusan Wajib Pendidikan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Tahun 2011 alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendidikan sebesar Rp 156.972.282.230 realisasi Rp 111.452.634.013 atau 71%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai sebanyak 11 program dan 87 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja kegiatan rata-rata 103,77%. Realisasi anggaran yang hanya 71% lebih disebabkan pada pelaksanaan kegiatan DAK yang tidak bisa terserap karena terkendala dengan Juknis yang datangnya

di

penghujung

tahun

anggaran,

sehingga

tidak

mungkin

dilaksanakan menyebabkan sisa anggaran cukup besar, karena anggaran DAK kurang lebih 50 milyar hanya mampu diserap kurang lebih 8 milyar. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Masih terdapatnya pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi S1/DIV yaitu untuk SD 41,01%, SMP 27,01%, SMA/SMK 10,65%. Hal ini disebabkan antara lain guru pada jenjang SD/SMP sebagian besar berpendidikan SPG dan D2

dan sebagian besar masih dalam tahap

menyelesaikan pendidikan.


II - 74

2) Masih terdapat anak-anak yang putus sekolah pada jenjang SD/MI 40 orang, SMP/MTs 32 orang, SMA/SMK/MA 74 orang dikarenakan antara lain faktor ekonomi, orang tua, pernikahan dini dan bekerja. 3) Masih terdapat fasilitas pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK yang ruang kelasnya rusak berat, SD/MI : 7,7%, SMP/MTs : 27,01% dan SMA/SMK : 10,65%. b. Urusan Wajib Kesehatan Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2011 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan mampu melebihi capaian propinsi maupun nasional. SKPD penyelenggara urusan kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman dan RSUD Prambanan. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan kesehatan sebesar Rp 65.566.459.297 realisasi Rp 58.077.686.073 atau 88,58%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 31 program dan 78 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 89,86% Capaian berbagai program dan kegiatan

mampu mendukung upaya

peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain : 1) Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 75,76 tahun. 2) IPKM mencapai urutan ke-7 nasional berdasarkan hasil riskesdas tahun 2010. 3) Derajad kesehatan masyarakat diatas rata-rata pencapaian nasional. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1)

Masalah tingginya jumlah penderita HIV/AIDS Dari data register kasus HIV/Aids sejak tahun 2004 sampai akhir 2011 jumlah penderita HIV/AIDS yang berdomisili di Kabupaten Sleman 134 orang dengan 143 HIV dan 142 AIDS jenis kelamin laki-laki 186 orang, perempuan 90 orang. Status penderita yang hidup 246 orang dan 30 orang meninggal. Faktor resiko dari penderita adalah pengguna RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 75

narkoba suntik (Penasun) 77 orang (27,89%), heteroseksual 138 kasus (50%), perinatal 6 kasus (2,17%), homoseksual 11 kasus (3,98%), tranfusi 1 kasus (0,36%), tidak diketahui 40 kasus. Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS masih banyak dibiayai dari sumber non APBD yaitu dari Proyek Global Fund seperti pelayanan Voluntary Conselling and Testing (VCT), pengobatan ARF di RS dan penyediaan reagen, kegiatan Prevention Maternal transmited Care Treatment (PMTCT), pendampingan tenaga ahli HIV/AIDS penyediaan sarana promosi dsb. 2)

Terjadinya kasus Leptospirosis Tahun 2011 68 kasus dengan kematian 3 orang

3)

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum optimal sehingga masih ditemukan penyakitpenyakit yang disebabkan oleh perilaku seperti diare, kanker, dsb.

4)

Masih lemahnya pengendalian,

monitoring dan evaluasi

serta

pengawasan, penggunaan bahan alat habis pakai RSUD Sleman sehingga terjadi pemborosan. 5)

Kurang memadainya sarana dan prasarana RSUD Prambanan.

6)

Belum idealnya rasio bidan dengan penduduk.

7)

Belum mencukupinya rasio dokter dengan penduduk di Puskesmas, Pustu dan RSUD Sleman/Prambanan.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum telah mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas prasarana jalan, jembatan, dan irigasi. SKPD penyelenggara urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Dinas Sumber daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan

pekerjaan

umum

sebesar

Rp60.424.290.552

realisasi

Rp57.229.025.620,07 atau 94,71%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 76

membiayai 17 program dan 66 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 95,65%. Capaian berbagai program dan kegiatan mampu mendukung upaya peningkatan infrastruktur daerah, antara lain; prasarana jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan air minum, air limbah, gedung pemerintah, dan infrastruktur pedesaan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2011, masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu : 1. Laju tingkat kerusakan jalan dan jembatan tidak seimbang dengan ketersediaan dana APBD, terlebih akibat bencana erupsi Merapi. Sebagian jalan di kawasan lokasi bencana erupsi Merapi rusak termasuk yang telah selesai dilakukan rehabbilitasi maupun yang dilalui kendaraan pengangkut pasir. Kendaraan berat yang digunakan untuk normalisasi aliran sungai juga memberi sumbangan terhadap kerusakan jalan ini. 2. Penanganan jalan dipengaruhi oleh ketersediaan aspal oleh pihak ke tiga, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan karena menunggu jadwal penyaluran d. Urusan Wajib Perumahan SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp5.261.904.350 realisasi Rp5.046.736.000 atau 95,91%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 9 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 98%. Capaian

program

dan

kegiatan

urusan

perumahan

yang

mampu

mendukung penyediaan sarana dan prasarana perumahan antara lain : 1) Penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 13.054 unit. 2) Penyempurnaan fasilitas Rusunawa berupa pembangunan ipal 2 unit dan utilitas penunjang lainnya. 3) Penataan kawasan land cosolidation dan pembuatan jalan lingkungan


II - 77

4) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu melalui stimulasi bantuan semen 12.900 zak dan bedah rumah 34 unit rumah. e. Urusan Wajib Penataan Ruang SKPD penyelenggara urusan penataan ruang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PUP. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar Rp2.169.396000, realisasi Rp1.726643.169 atau 79,59%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 3 program dengan rata-rata capaian kinerja kegaiatan sebesar 100%. Capaian

program

dan

kegiatan

yang

mampu

berkontribusi

pada

meningkatnya penataan ruang yaitu telah ditetapkannya 13 RDTR kecamatan dari 17 kecamatan yang ada. 4 kecamatan yang belum memiliki RDTR adalah Kecamatan Minggir, Tempel, Turi, dan Cangkringan. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1. Ketaatan masyarakat terhadap tata ruang, perizinan serta persyaratan tata bangunan dan lingkungan masih rendah. 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman belum memiliki kekuatan hukum. 3. Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten Sleman f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Penyusunan berbagai dokumen perencanaan disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu model perencanaan partisipatif terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan maksud mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan daerah. Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2011 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi

usulan

program/kegiatan

yang

terpadu

dalam

Musyawarah


II - 78

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

tingkat

desa,

kecamatan,

kabupaten, propinsi, dan tingkat nasional. Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan

masyarakat.

Musrenbang

tersebut

menghasilkan

usulan

program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Alokasi anggaran tahun 2011 untuk

penyelenggaraan

urusan

perencanaan

pembangunan

sebesar

Rp5.374.831.300 realisasi Rp4.896.624.745 atau 91,01%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 12 program dan 43 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Diterbitkannya peraturan baru tentang pedoman perencaan daerah yang berbeda dengan peraturan sebelumnya sehingga perlu penyesuaianpenyesuaian

yang

cukup

memakan

waktu

dan

menyebabkan

keterlambatan penetapan dokumen perencanaan daerah. 2) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi

maupun hasil

kajian/telahaan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.


II - 79

g. Urusan Wajib Perhubungan Prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi prasarana dan sarana lalulintas, management transportasi dan terminal merupakan potensi yang dapat

dikembangkan

untuk

menunjang

mengoptimalkan

aktivitas

perekonomian di Kabupaten Sleman. Hasil-hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut memberikan dampak positif yang signifikan dalam capaian perkembangan jalan strategis yang terlayani lampu penerangan jalan. Untuk menjaga agar LPJU tetap berfungsi dengan baik diperlukan pemeliharaan LPJU. SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas bidang komunikasi dan informasi dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp.7.190.549.500 realisasi Rp6.381.659.251 atau 87,73%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 9 program dan 38 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 95,02%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemasangan penerangan jalan umum yang legal.. h. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasari bahwa kualitas lingkungan yang buruk mempengaruhi mutu generasi sekarang maupun yang akan datang. Berbagai

program dan kegiatan urusan lingkungan hidup mampu

mendukung pencapaian kualitas udara jauh di bawah ambang batas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 maupun Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 80

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup telah mendapatkan apresiasi dengan diraihnya prestasi tingkat Nasional Kabupaten Sleman tahun 2011 bidang lingkungan hidup yaitu Penerima penghargaan KALPATARU katagori Pembina Lingkungan yang diterima oleh Camat Berbah Drs. Krido Suprayitno,SE,M.Si SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar Rp 7.674.074.500 realisasi Rp 6.763.400.155 atau 88,13%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 10 program dan 43 kegiatan dengan ratarata capaian kinerja kegiatan sebesar 107,29%. Pemantauan dan pengujian kualitas udara dilakukan bekerjasama dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan penyakit Menular (BBTKL-PPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di 26 titik pantau padat lalu lintas dan fasilitas umum. Dari hasil pemantauan dan pengujian kualitas udara yang dilakukan sesaat (pengukuran 1 jam), diketahui bahwa dari 8 (delapan) parameter yang diuji yaitu SO2, CO, NO2, O3, HC, PM10, TSP, dan Pb, terdapat satu parameter yaitu hidro karbon (HC) di beberapa titik pemantauan, hasilnya melebihi nilai ambang batas. Parameter yang lain masih berada di

bawah nilai ambang

batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Namun hasil tersebut jika dibandingkan dengan hasil pemantauan yang dilakukan pada periode sebelumnya relative cenderung mengalami kenaikan. Adanya kecenderungan semakin meningnkatnya parameter kualitas udara dimungkinkan oleh karena adanya peningkatan kepadatan arus lalu lintas yag disertai dengan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan sebagai berikut : 1) Hilangnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di kawasan lereng Merapi akibat terkena erupsi, sehingga peresapan air ke dalam tanah akan sangat berkurang.


II - 81

2) Masih banyak terlihat adanya timbunan sampah liar di beberapa tempat terutama sekitar bantaran sungai. 3) Meningkatnya beberapa parameter udara yaitu hidrokarbon (HC), timah hitam dan sulfur dioksida dibeberapa lokasi pengujian. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah dari kegiatan transportasi. i. Urusan Wajib Pertanahan Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan,

pengukuran,

dan

pensertifikatan.

Ketersediaan

data

terus

diupayakan dengan inventarisasi peta persil tanah kas desa sampai dengan tahun 2011 sebanyak 4.800 bidang tanah, sedangkan untuk ploting tanah kas desa sampai dengan tahun 2011 sebanyak 3.600 bidang tanah. Guna kepastian status tanah kas desa dilakukan sertifikasi tanah kas desa pada tahun 2011 sebanyak 232 bidang tanah, sehingga sampai dengan tahun 2011 tanah kas desa yang bersertifikat sebanyak 7.772 bidang tanah. SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dengan alokasi anggaran pada tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp2.801.652.500 realisasi Rp2.753.904.828 atau 98,29%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 7 program dan 27 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 104,13 %. Permasalahan yang masih dihadapi pada pelaksanaan urusan pertanahan adalah : 1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemilikan tanah belum optimal. 2) Implementasi Sistem Informasi Perizinan belum optimal. j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Sehubungan masih terdapatnya status kependudukan ganda antar kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta masih banyaknya data penduduk yang tidak akurat maka pemerintah mencanangkan pelaksanaan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada tahun 2011 sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 82

tentang Administrasi Kependudukan. Adapun maksud dari program nasional tersebut adalah untuk pembentukan akurasi data kependudukan skala nasional serta mewujudkan Nomor Induk Kependudukan tunggal bagi penduduk Indonesia. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Pada tahun 2011 dilaksanakan di 197 Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari ke 197 Kabupaten/Kota tersebut. Pelaksanaan Program e-KTP di Kabupaten Sleman secara riil dilaksanakan baru bulan September. Hal ini dilakukan karena pengiriman alat dari Pemerintah Pusat terlambat sehingga pelaksanaannya juga mundur. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan e-KTP di Kabupaten Sleman lancar, ini ditunjukkan dengan respon masyarakat terhadap pelaksanaan e-KTP sangat positif, ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat dalam pengambilan gambar dan sidik jari di kecamatan. Sampai akhir desember 2011 perolehan target dalam pelaksanaan e-KTP sudah mencapai 30% dari jumlah wajib KTP. Dalam rangka mendukung program e-KTP yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia selambat-lambatnya tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang memungkinkan warga pemohon KTP untuk melakukan foto di kecamatan domisili atau membawa pas foto sesuai dengan ketentuan yang ada untuk di scan (di elektonisasi). Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk sinkronisasi dengan data SIAK dan untuk memudahkan masyarakat membuat KTP karena tidak ada biaya tambahan

untuk

pengambilan

tertib

foto

di

kecamatan

domisili,

sehingga

diharapkan

administrasi kependudukan dapat ditingkatkan secara significant. Pelaksanaan kegiatan e-KTP ini berjalan lancar ditunjukkan dengan respon masyarakat terhadap pelaksanaan e-KTP sangat positif, ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat dalam pengambilan gambar dan sidik jari di kecamatan. Sampai


II - 83

saat ini perolehan target dalam pelaksanaan e-KTP sudah 30% dari jumlah wajib KTP (sampai dengan 30 Desember 2011) Pada tahun 2011 kenaikan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terutama dalam layanan akta catatan sipil sebesar 13,91% dari 23.505 akta, di tahun 2010 menjadi 26.774 akta di tahun 2011. Hal ini dikarenakan adanya perpanjangan dispensasi pengurusan akta kelahiran dari Mendagri yang memberikan dispensasi kepada penduduk yang lahir sebelum 1 Januari 2007 tidak perlu dengan penetapan pengadilan. Pada layanan administrasi kependudukan khususnya layanan KTP naik sebesar 15,69% dari 205.998 di tahun 2010 menjadi 238.328 di tahun 2011. Kenaikan Layanan KK di tahun 2010 sebesar 8,6% dari 72.851 KK dan menjadi 79.122 di tahun 2011. SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp 3.778.043.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.655.290.217 atau 96,75%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 5 program dan 32 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 98,75%. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yag dihadapi SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain : 1. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung program e- KTP yang harus dilaksanakan paling lambat tahun 2011. 2. Ruang penyimpanan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang tidak memadi. Selama ini dititipkan SKPD lain sehingga seringkali berpindah-pindah. k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya berbagai kegiatan, antara lain workshop internal lembaga pemberi layanan kepada korban kekerasan, workshop penyusunan data kasus kekerasan berbasis gender, penyusunan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 84

model dan tahapan pencegahan kasus kekerasan berbasis gender, workshop penyusunan,

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

terkait

dengan

kesetaraan dan keadilan gender, diklat peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, serta workshop peningkatan pelayanan untuk kelompok difabel. SKPD penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

sebesar

Rp725.022.500

realisasi

Rp723.493.000 atau 99,79%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan sebagai berikut : 1) Masih terjadi

tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya

terhadap perempuan dan anak. 2) Masih terjadi bias gender di masyarakat. l. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program dan kegiatan di bidang KB dapat meningkatkan jumlah peserta KB baru sebanyak 2.833 peserta (meningkat 23,96%), sehingga pada tahun 2011 jumlah peserta KB baru mencapai 14.656 peserta. Dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 150.009 pasangan maka tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 78,95%, menurun 1,04% dari tahun 2010 sebesar 79,99%. Namun pencapaian ini sudah melebihi target SPM nasional yaitu 65%. Anggaran yang berasal dari sumber dana APBN digunakan untuk membiayai 1 program 10 kegiatan dengan nilai anggaran sebesar 414.595.000, adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar 414.365.000 (99,94%), dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. Sementara keikutsertaan pria dalam KB pada tahun 2011 sebanyak 8.586 peserta (7,25% dari peserta KB aktif). Sedangkan keikutsertaan KB wanita sebanyak 109.838 peserta di tahun 2011. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 85

SKPD penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah

Badan

Pemberdayaan

Keluarga

Berencana,

Perempuan.

Alokasi

Pemberdayaan anggaran

Masyarakat

tahun

2011

dan untuk

penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp1.706.881.750 dengan realisasi Rp1.655.976.482 atau 97,02%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 13 program dan 18 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 106,94%. Namun dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan masih ditemui permasalahan yaitu jumlah PUS sebanyak 150.009 pasangan, yang mengikuti program KB sebesar 118.424 (78,95%). m. Urusan Wajib Sosial Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial diarahkan untuk merealisasikan salah satu prioritas pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bayi/anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Penyelenggara urusan sosial adalah Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan sosial sebesar Rp5.625.596.500 terealisasi sebesar Rp5.058.035.775 atau sebesar 89,91%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 8 program dan 20 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100,42%. Permasalahan yang masih dihadapi pada urusan sosial adalah: 1. Kabupaten Sleman belum mempunyai panti rehabilitasi. 2. Banyaknya lanjut usia terlantar dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi (KBSP) yang berlum tertangani.


II - 86

n. Urusan Wajib Tenaga Kerja Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2011 mampu mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.480 dari total angkatan kerja sebanyak 524.958 orang. Tingkat penyerapan tenaga kerja ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 90,27% dari sejumlah 473.590 orang tenaga kerja. Jumlah orang yang bekerja juga mengalami kenaikan sebanyak 24.029 orang dari 461.008 orang tahun 2010 menjadi 485.037 orang pada tahun 2011. Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dari 12,31% pada tahun 2010 menjadi 8,23% pada tahun 2011. (Hal ini terjadi karena adanya krisis ekonomi global yang berpengaruh pada perekonomian nasional dan regional. Banyaknya pemutusan hubungan kerja baik di dalam dan luar Sleman mempengaruhi total angkatan kerja yang tidak bekerja. Disamping itu banyaknya tenaga kerja yang telah mendapat pekerjaan tidak melaporkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyebabkan angka pengangguran yang tercatat mengalami peningkatan). Namun demikian jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 997 perusahaan beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman dan menjadi

1.031

perusahaan pada akhir tahun 2011. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahan-perusahaan tersebut mencapai 53.332 sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 56.222 orang, atau jika dipersentasekan maka akan tercatat angka kenaikan sebesar 1,05%. Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar (AKAL, AKAD, dan AKAN) dengan dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja terdaftar yang bisa disalurkan pada tahun 2010 sebanyak 5.383 dan menjadi 3.480 orang pada tahun 2011. Jumlah tenaga kerja tersalurkan tersebut mencapai angka 85,92% dari keseluruhan 4.050 orang pencari kerja pada tahun 2011. SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 87

penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebesar Rp 2.880.893.020 dengan realisasi Rp2.612.668.464 atau sebesar 90,68%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 7 program dan 41 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100,94%. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan sebagai berikut : 1. Terbatasnya kesempatan/lowongan kerja menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingginya angka pengangguran. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi regional, nasional maupun global yang tidak menguntungkan. Warga asal Sleman yang di PHK kemudian kembali ke wilayah Kabupaten Sleman, sehingga menambah jumlah angka penganggur. 2. Kualitas pencari kerja yang kurang memadai sehingga tidak mampu memenuhi permintaan lowongan kerja. o. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktifitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pendapatan yang lebih baik. Kegiatan UMKM yang tersebar luas di seluruh wilayah Kabupaten Sleman berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB Kabupaten Sleman. Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

di

bidang

koperasi

mampu

meningkatkan jumlah lembaga, anggota dan volume usaha koperasi. SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,

dan

Koperasi.

Alokasi

anggaran

tahun

2011

untuk

penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar Rp1.359.581.500,00 realisasi Rp1.217.773.884,00 atau 89,57%. Anggaran ini RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 88

dipergunakan untuk membiayai 8 program dan 30 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 104,18%. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan yaitu belum kompetitifnya sebagian koperasi local sehingga ketika muncul kantor cabang kegiatan simpan pinjam koperasi yang berasal dari luar Kabupaten Sleman dikhawatirkan akan menjadi pesaing bagi koperasi-koperasi local, mengingat koperasi-koperasi tersebut dari aspek manajemen dan permodalan lebih kuat dan keberadaan koperasi tersebut menyulitkan dalam hal pengawasan.. p. Urusan Wajib Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya memperbaiki iklim usaha dan investasi di Kabupaten Sleman, baik melalui perbaikan pelayanan perizinan, penyederhanaan prosedur perizinan, perbaikan regulasi, maupun menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan investasi. SKPD

penyelenggara

urusan

penanaman

modal

adalah

Kantor

Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp1.147.285.500 realisasi Rp1.081.977.761 atau 94,31%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 7 program dan 31 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 108,33%. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan sebagai berikut : 1. Pelayanan perijinan kepada investor belum sesuai dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan pra investasi oleh masyarakat dan aparat belum terkondisi dengan baik. 2. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum melunasi kewajiban kreditnya secara tepat waktu sesuai komitmen q. Urusan Wajib Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pelestarian budaya yang hidup di masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang antara lain tercermin dalam

upacara adat dan tradisi merti

dusun/desa yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 89

Dalam bidang kesenian, diupayakan pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional. Kegiatan dilakukan melalui berbagai pembinaan kelompok-kelompok kesenian antara lain Pembinaan group kesenian Jathilan untuk pentas seni di ODTW, Pembinaan group kesenian Elektone untuk pentas seni di ODTW dan Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Festival Kethoprak tingkat Kabupaten maupun Propinsi. Penyelenggara urusan Kebudayaan adalah Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi dan Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan kebudayaan sebesar Rp.1.853.377.000 realisasi Rp.1.788.515.869 atau 96,50%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 7 program dan 10 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 99,71%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1. Masih terdapat pandangan bahwa upacara adat adalah milik pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya sering menunggu atau tergantung pada pemerintah. 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tingkat kecamatan. 3. Materi budaya dalam pendidikan sekolah masih kurang mendapat porsi yang cukup. 4. Kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap para pelaku budaya. r. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga melalui berbagai program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan pembinaan kepada generasi muda maupun meningkatkan prestasi di bidang olah raga. SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 90

Rp1.151.071.000 realisasi Rp1.060.159.250 atau 92,10%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 11 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 95,89%. Pencapaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2011 didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Berbagai program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga yang merata di seluruh wilayah menjadi pendukung hal ini. Beberapa sarana olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Sleman memiliki standar nasional maupun internasional misalnya Stadion Sepakbola Maguwoharjo, Stadion UNY dan GOR UNY. Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2011 antara lain : 1) Menurunnya loyalitas atlit terhadap daerah yang berpengaruh pada penurunan prestasi olah raga di tingkat regional dan nasional.. 2) Masih tingginya kasus NAPZA di kalangan pemuda. s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten Sleman yang kondusif. Pada tahun 2010, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung serta pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan lancar. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan pelaksanaan pemilukada. Upaya-upaya dalam

menjaga

terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman stabilitas

dengan

terus

meningkatkan

pengetahuan,

pemahaman wawasan kebangsaan, dan pemantapan ideologi bagi aparat dan tokoh masyarakat serta dengan meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan dan ketertiban di wilayah. Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik telah diupayakan langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan dini melalui forum RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 91

kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang anggotanya adalah dari unsur Pemerintah Daerah, KODIM, Polres, Kejaksaan Negeri dan BIN. Disamping itu upaya lain yang ditempuh untuk cara deteksi dini dan cegah dini wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya SARA dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. Pencegahan timbulnya gangguan keamanan secara umum dilakukan melalui pengamanan kegiatan penting seperti pada saat pemilihan kepala desa, patroli sambang desa, pengamanan hari besar, serta pelatihan penanggulangan huru hara. Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp5.980.903.470 dan terealisasi sebesar Rp5.679.305.427 atau 94,95%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 10 program dan 57 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 96,12%. Permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya kasus-kasus tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sleman. Permasalahan di urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri antara lain: 1) Semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan 2) Adanya

indikasi

meningkatnya

kejahatan

dengan

menggunakan

teknologi berbasis IT (cyber crime) 3) Belum meratanya jumlah penduduk mandiri mitigasi dan relawan di lokasi bencana t. Urusan Wajib otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perengkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Sleman perlu selalu

ditingkatkan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 92

penyelenggaraan pemerintahan, dan kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta hasil perkembangan penyelenggaraan dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Otonomi daerah dan pemerintahan umum Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2011 masih difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum pada manajemen pemerintahan

umum

telah

menghasilkan

produk

hukum

dengan

optimalisasi proses penyusunan antara lain melalui public hearing dan konsultasi pakar. Pembentukan produk hukum daerah dilakukan sebagai tindaklanjut peraturan

perundang-undangan

dan

dalam

rangka

mengakomodasi

kebutuhan perkembangan sosial kemasyarakatan. Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Upaya

pemasyarakatan

produk

hukum

senantiasa

dilakukan

agar

masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku. Pemerintah kehidupan

Kabupaten

sosial

Sleman

berupaya

kemasyarakatan

dan

meningkatkan

kualitas

keagamaan

melalui

penyelenggarakan sarasehan kerukunan umat beragama dan pembinaan Forum

Komunikasi

Umat

Beragama

(FKUB).

Sebagai

perwujudan

transparansi informasi kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat berbasis SMS (Short Massage Service), publikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten


II - 93

Sleman melalui dialog interaktif, publikasi di media massa dan penerbitan buku dan majalah. Kebijakan

tersebut

diharapkan

mampu

mengakomodasi

aspirasi

masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dalam rangka tertib administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan batas wilayah perbatasan melalui pemasangan dan pemeliharaan patok batas. Kebijakan ini sangat strategis untuk pengamanan potensi di wilayah perbatasan, serta pembakuan nama rupa bumi melalui penyusunan data base toponimi dan gazetir di seluruh wilayah kecamatan. Jumlah pilar batas daerah antar kabupaten/kota yang telah dipasang sebanyak 388 buah, batas daerah dengan kabupaten/kota lain yang telah ditetapkan menjadi Permendagri sebanyak 4 buah. Sedangkan jumlah pilar batas daerah antar kecamatan dalam kabupaten sebanyak 59 buah, dan jumlah pilar batas desa dalam kecamatan dalam kabupaten sebanyak 27 buah. 2) Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mengimplementasikan

organisasi

perangkat

daerah

sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui organisasi perangkat daerah yang dibentuk tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja

organisasi

perangkat

daerah

terus

diupayakan

secara

berkesinambungan diantaranya dengan penentuan target kinerja organisasi perangkat daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada instansi. 3) Administrasi Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah Pengelolan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan asli RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 94

daerah sebesar 39,03% dari Rp163.044.777.670,77 pada tahun 2010 menjadi Rp226.686.250.221,47 pada tahun 2011. Kenaikan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh melalui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan dana perimbangan, dan penyempurnaan standarisasi harga barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui media massa dan website Pemerintah Kabupaten Sleman, serta penyusunan annual report terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mendukung upaya peningkatan ekonomi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat telah dilakukan analisis kelayakan modal, pengendalian kredit dana penguatan modal, rekonsiliasi modal, dan evaluasi dana penguatan modal, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem akuntansi dan komputerisasi pengguliran dana. Untuk melakukan

mendukung

tertib

pengendalian

administrasi

asset

daerah

asset pada

daerah, 46

pemerintah

instansi

berupa

pembenahan penatausahaan aset melalui pengolahan data hasil sensus barang daerah, pelatihan pengurusan barang daerah, dan pembenahan administrasi mutasi asset. Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. 4) Kepegawaian Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada pola merit dan pola karier. Sistem ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas dengan banyaknya calon yang tersedia dan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjang dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai efek dalam hal pengisian jabatan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 95

struktural dan penataan pegawai. Uji kompetensi pegawai calon pejabat merupakan penjabaran konkrit dari sistem tersebut. Peningkatan profesionalisme pegawai antara lain diupayakan melalui pengembangan jabatan fungsional. Hingga saat ini di Pemerintah Kabupaten Sleman terdapat 39 jenis jabatan fungsional. Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan pemberian kesempatan tugas belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis. Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui sistem pemberian reward dan punishment bagi pegawai. 5) Pengawasan Pelaksanaan Kabupaten

pengawasan

terhadap

internal

dilakukan

penyelenggaraan

oleh

pemerintahan

Inspektorat daerah

dan

pemerintahan desa yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dievaluasi melalui

Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

telah

dilaksanakan dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa juara 2 tingkat Nasional dari 497 Kabupaten/Kota se Indonesia. Penyelenggara

urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat KORPRI, Bappeda, Badan Kesbanglinmas, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Dinas Pertanian, Dinas SDAEM, Dinas Perindagkop, Dinas Pasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, RSUD, dan Kecamatan. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 96

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan

persandian

sebesar

Rp96.622.778.590,-

realisasi

Rp75.865.667.114,- atau 81,85%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 23 program dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 96,64%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Disamping itu masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ketaatan masyarakat terhadap hukum belum optimal. 2) Masih terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan terhadap obyek pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal. 3) Penentuan kuota penerimaan pegawai dari Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan formasi yang diusulkan. u. Urusan Wajib Ketahanan Pangan Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan berjalan optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja,

peran serta

masyarakat peduli pangan, pihak akademisi serta seluruh anggota dan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman. Kebijakan pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2007-2011 adalah membangun sektor pertanian ke arah agribisnis dengan memperkuat sistem pertanian dalam arti luas. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan peningkatan ketahanan pangan selama kurun waktu 5 tahun (2007 - 2011). Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bergizi


II - 97

dan beragam, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Program yang dilaksanakan telah mampu mempertahankan surplus pangan pokok, meskipun hasil produksi dan produktivitas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010. Penurunan produksi dan produktivitas disebabkan mewabahnya hama wereng coklat sebagai akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi di sentra produksi padi wilayah Sleman Barat dan adanya erupsi Gunung Merapi. Erupsi Merapi menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi, khususnya di wilayah yang termasuk kawasan terkena langsung erupsi Merapi

yaitu di desa-desa Kecamatan Cangkringan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan antara lain dapat dilihat dari penerimaan penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara sebanyak 2 sub kategori dan penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional Tahun 2011 sebanyak 4 sub kategori berdasarkan SK Mentan Nomor: 4922/Kpts/KP.450/12/2011. Adapun data prestator penghargaan ketahanan pangan Tingkat Nasional meliputi : 1. Kategori Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara a. Drh. Sugi Winarsih, Dokter Hewan Kecamatan Tempel. b. Kelompok Tani Kedelai Margo Mulyo, Padukuhan Bendungan, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan. 2. Kategori Penghargaan Ketahanan Pangan a. Ratidjo, Tokoh pelaku usaha hortikultura Jamur, Padukuhan Niron, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman. b. IG. Siswiyanto, HP, Tokoh pelaku usaha

Florikultua, Desa

Hargobinangun, Kecamatan Pakem. c. Kelompok Tani Rukun, Kelompok Tani Jambu Air, Padukuhan Krasaan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah , Sleman. d. Sriyanto, Kelompok Sidomakmur, Budidaya Tebu, Desa Tirto-martani, Kecamatan Kalasan.


II - 98

e. Penghargaan Ketahanan Pangan, kategori Penyuluh Swakarsa Teladan, atas nama H. Habudin, A.Md., Kejambon Lor, Sindumartani, Ngemplak (Predikat Teladan). Penghargaan Ketahanan Pangan, kategori Gapoktan Berprestasi, atas nama

Gapoktan

Sidomulyo,

Godean

(Predikat

Berprestasi).

SKPD

penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan adalah Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan sebesar Rp943.019.500 dengan realisasi Rp894.617.950 atau 94,79%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 9 program dan 82 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 98,81%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada tahun

2011

masih

ditemui

beberapa

permasalahan.

Secara

umum

permasalahan urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 1) Aspek Ketersediaan Pangan a) Perubahan iklim yang sulit diprediksi adanya organism pengganggu keamanan (OPT) serta dampak erupsi Merapi berupa penurunan luas lahan produktif, penurunan suplai air irigasi akibat banyaknya kerusakan infrastruktur bendung dan saluran irigasi menyebabkan penurunan populasi, produksi dan produktivitas berbagai komoditas pertanian yang berdampak pada penurunan ketersediaan dan cadangan pangan di Kabupaten Sleman, b) Akses petani ke sumber permodalan masih rendah. 2) Aspek Distribusi Pangan Sebagian besar tingkat pengelolaan kelompok lumbung pangan sebagai lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat sekaligus lembaga distribusi pangan termasuk kategori sederhana. 3) Aspek Konsumsi Pangan Berdasarkan hasil analisa SIstem Kewaspadaa Pangan dan Gizi, masih terdapat 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Sleman yang tergolong Rawan pangan yaitu Glagaharjo dan Kepuharjo (Kecamatan Cangkringan), Caturtunggal (Depok), Sendangsari (Kecamatan Minggir), Minomartani RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 99

(Kecamatan Ngemplak), Margoagung (Kecamatan Seyegan), Wukirharjo (Kecamatan Prambanan), Caturharjo (Kecamatan Sleman), Sumberejo, Mororejo (Kecamatan Tempel). Semua desa tersebut menjadi rawan pangan terutama dari skor angka kemiskinannya yang tinggi. Sebagai langkah awal untuk mengangkat kembali desa-desa tersebut agar tidak masuk dalam daerah rawan pangan akan dilakukan kegiatankegiatan penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan. v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk dana bantuan sosial yang meliputi bantuan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp13.493.100.000 bantuan gotong royong sebesar Rp2.400.000.000 , bantuan kepada organisasi

keagamaan sebesar Rp914.350.000 serta

kelompok binaan dan mitra kerja sebesar Rp1.500.000.000. Pemberian bantuan tersebut mampu meningkatkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dana Gotong royong pada tahun 2011 dapat menggali dana partisipasi masyarakat sebesar Rp19.771.134.394 atau meningkat sebesar 821,31% dari pemberian bantuan sebesar Rp2.400.000.000 Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa menuju demokratisasi dan kemandirian desa diberikan Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai. Pada tahun 2011 Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.756.577.418 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp6.844.516.200. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan. Namun

demikian

meluncurkan

pada

bantuan

tahun

2011

keuangan

Pemerintah

khusus

Kabupaten

kepada

desa

Sleman sebesar

Rp3.071.000.000. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperinci untuk biaya operasional penyelenggaraan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 100

Pemerintahan Desa sebesar 30% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Besaran 70% dari ADD ini didistribusikan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa sebagai wujud partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan. Upaya lain untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa melalui pemberian bagi hasil kepada pemerintah desa. Penggunaan dana bagi hasil kepada pemerintah desa adalah untuk memberikan stimulan pembangunan di tingkat padukuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberdayaan masyarakat juga mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan. PNPM Perkotaan dari APBN sebesar Rp12.425.000.000 dengan dana pendampingan dari APBD sebesar Rp550.000.000 yang ditujukan bagi 75 desa di 15 Kecamatan berupa bantuan langsung masyarakat kepada 75 BKM. PNPM Perdesaan dari APBN sebesar Rp7.862.565.000 untuk Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Cangkringan dan dana pendampingan dari APBD sebesar Rp275.000.000 yang dialokasikan untuk Kecamatan Prambanan. PNPM perdesaan digunakan untuk simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar 25% dan sisanya untuk kegiatan pengembangan sarana prasarana fisik, kesehatan dan pendidikan. Penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Perekonomian, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp3.540.796.900 terealisasi sebesar Rp3.334.654.000 atau sebesar 94,18%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 26 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 97,62%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada tahun 2011 masih ditemui permasalahan, yaitu: Alokasi Dana Desa sebesar RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 101

10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan serta tidak adanya lagi bagi hasil dari pertambangan. w. Urusan Wajib Statistik Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan statistik telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terselesaikannya penyusunan beberapa dokumen yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan pembangunan maupun perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Sleman. Penyelenggara urusan Statistik adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik melalui Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah sebesar Rp 2.563.416.500,- realisasi Rp 2.426.800.250 atau sebesar 94,67%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 1 program dan 11 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi pada urusan statistik adalah validitas data masih kurang dikarenakan pengelola data belum berpedoman pada aturan yang sama; x. Urusan Wajib Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat memperhatikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam urusan kearsipan. Upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan pada SKPD dilaksanakan melalui pemberian bimbingan teknis kepada para pengelola kearsipan, pembinaan kearsipan, pendampingan kearsipan, monitoring sistem kearsipan pola baru, dan lomba sistem kearsipan pola baru pada 46 SKPD. Penataan dan pengolahan arsip dinamis inaktif yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah telah berhasil menata 739 boks, sehingga secara keseluruhan meningkat dari 5.200 boks pada tahun 2010 menjadi 5.939 boks di tahun 2011. Penyelenggara urusan Kearsipan adalah Kantor Arsip Daerah. Pada tahun 2011, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan adalah RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 102

sebesar Rp 872.628.000,- dengan realisasi Rp 850.091.700 atau 97,31%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 8 program dan 28 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 99,86%. Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan adalah: 1)

Pemahaman tentang tata kelola arsip pada masing-masing SKPD masih rendah.

2)

Belum semua SKPD memiliki arsiparis.

3)

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan birokrat tentang fungsi dan pentingnya arsip.

4)

Sarana kearsipan di depo Pemkab Sleman belum memadai.

5)

Belum semua SKPD mempunyai depo arsip.

y. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu melancarkan pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman, serta penerapan e-government di Kabupaten Sleman. Sistem PABX yang telah diterapkan komunikasi antar instansi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien waktu dan biaya. Sampai tahun 2011 jumlah ektensi yang terpasang sebanyak 370 ekstensi dengan rincian analog sebanyak 270, dan VOIP 100.

Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sleman telah terpenuhi jaringan ekstensi, termasuk ke kecamatan dan desa. Pengelolaan berita yang bersifat rahasia khususnya yang menyangkut kestabilan negara melalui persandian juga ditingkatkan. Penambahan sarana persandian berupa storage 1 Gb dan softfware encryption standart 20 unit serta sosialisasi masalah sandi ke 17 kecamatan akan meminimalisir kebocoran berita. Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi (dalam instansi) dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara on line.


II - 103

Pengembangan

perangkat

lunak

dilakukan

dengan

pengembangan

/penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows, MS Office dsb dan penegmbangan aplikasi sistem informasi. Pengembangan Sistem Informasi (SIM) terus dilakukan, sampai tahun 2011 telah terdapat 29 SIM. Perkembangan informatika di Kabupaten Sleman telah mampu mendukung terwujudnya e-gov di Kabupaten Sleman. SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Dinas Perhubungan,

Komunikasi

penyelenggaraan

urusan

dan

Informatika.

komunikasi

dan

Alokasi

anggaran

informatika

sebesar

untuk Rp

1.845.287.000,- realisasi Rp 1.450.259.596 atau 83,44%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 4 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 95,4%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai

permasalahan,

yaitu

perkembangan

teknologi

informasi

dan

komunikasi yang sangat cepat kurang mampu diikuti oleh sebagian SDM, dan ketersediaan dana. z. Urusan Wajib Perpustakaan Peningkatan pelaksanaan urusan perpustakaan terus dilakukan, baik sarana prasarananya maupun peningkatan koleksi buku bacaan yang dimiliki baik dari jumlah buku maupun judul buku. Program dan kegiatan perpustakaan mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah anggota, pengunjung, maupun peminjam koleksi perpustakaan daerah. Meningkatnya minat baca ini juga telah diimbangi dengan penyediaan koleksi yang memadai, baik dari jumlah eksemplar koleksi maupun keragaman judul. Dalam rangka meningkatkan persebaran perpustakaan dan peningkatan akses terhadap buku ke masyarakat, pada tahun 2011 dilakukan pelayanan pada kantong perpustakaan desa. Untuk meningkatkan kelestarian perpustakaan monitoring perpustakaan desa dan masyarakat dan bantuan pengembangan perpustakaanselain itu juga Supervisi pembinaan dan stimulasi juga dilakukan pada perpustakaan sekolah. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 104

Berbagai perkembangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan urusan perpustakaan, terlihat juga berbagai prestasi yang kembali diraih selama tahun 2011, yaitu: 1. Juara II lomba perpustakaan desa tingkat provinsi oleh perpustakaan desa “Pustaka Widya” Desa Margokaton, Seyegan, Sleman. 2. Juara harapan II lomba perpustakaan desa tingkat provinsi oleh perpustakaan “Manca Yadara” Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman. Penyelenggara urusan perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan Daerah. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan sebesar Rp 789.545.200 realisasi keuangan sebesar Rp 774.731.270 atau 98,34%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 5 program dan 25 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 104,48%. Permasalahan dalam urusan perpustakaan: 1. Belum memadainya sarana dan prasarana. 2. Kapasitas SDM terbatas. 3. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang belum optimal. i. Urusan Pilihan Pertanian Program dan kegiatan urusan pertanian pada tahun 2011 mampu mendukung produksi tanaman pangan berupa padi sawah dan ladang TPH sebanyak 231.704 dan 1.339 ton serta mengalami surplus sebesar 30.111 dan 30.528 ton untuk pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan kabupaten lain di Provinsi DIY. Sementara produksi mengalami penurunan karena terjadinya serangan organisme pengganggu tanaman yang semakin meningkat dan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim (curah hujan sangat tinggi). Komoditas perkebunan yang mengalami kenaikan yang signifikan produksi adalah tembakau rakyat sebesar 65.17% terutama di Kecamatan Ngaglik dan Sleman, dan tembakau Virginia sebesar 714,28%. Produksi telur, susu dan daging pada tahun 2011 mengalami penurunan. Banyaknya ternak yang mati di wilayah sentra produksi susu dan telur


II - 105

(Cangkringan dan Pakem) karena erupsi Merapi menyebabkan penurunan produksi komoditi tersebut. Penguatan modal bagi kelompok tani dilakukan sebagai upaya mendukung pemberdayaan kelompok tani dan meningkatkan produktivitas pertanian. Penyelenggara urusan pertanian adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan pertanian terdiri dari bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan sebesar Rp 4.362.604.393 realisasi Rp 3.928.848.050 atau 90,06%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 9 program dan 38 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 99,53%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu: 1. Produksi dan produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan mengalami penurunan. 2. Kesulitan air akibat timbunan lahar dingin di saluran masuk selokan mataram. j. Urusan Pilihan Kehutanan Erupsi merapi yang terjadi pada akhir tahun masih berdampak pada peningkatan luas lahan kritis. Pada tahun 2010 tercatat 7.265,5 ha menjadi 6.695,51 ha pada tahun 2011, luas hutan rakyat dari 3.327,4 ha pada tahun 2010 menjadi 3.977,4 ha pada tahun 2011.. Penyelenggara

urusan

Kehutanan

adalah

Bidang

Kehutanan

dan

Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar Rp 577.147.520

Realisasi

Rp

463.910.500

atau

80,38%.

Anggaran

ini

dipergunakan untuk membiayai 3 program dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 95%. k. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Semua padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang belum terjangkau yaitu RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 106

terutama pada daerah terpencil dan pemukiman baru. Penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya. Sampai tahun 2011 telah terpasang 188 PLTS, tahun 2010 6 rusak terkena erupsi merapi, selain itu juga dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak 163 unit, 2 rusak terkena erupsi merapi tahun 2010. Sumberdaya mineral yang terdapat di Kabupaten Sleman semua masuk kategori bahan galian golongan C. Potensi yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung merapi. SKPD penyelenggara urusan kegiatan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran sebesar Rp 1.273.654.650 terealisasi sebesar Rp 1.134.196.975 atau 89,05%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Wilayah Usaha Pertambangan sampai

saat ini

masih menjadi

kewenangan Pemerintah, sehingga izin pertambangan tidak bisa dikeluarkan. Saat ini wilayah usaha pertambangan di sekitar Gunung Merapi belum ditetapkan oleh pemerintah, sehingga setiap kali ada yang mengajukan izin harus menunggu adanya rekomendasi dari Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan usaha pertambangan sangat mendesak untuk direalisasikan. Selain itu Pemerintah diharap untuk segera menyerahkan urusan pertambangan ke daerah dengan menerbitkan NSPK yang jelas. 2) Erupsi Merapi menyebabkan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) sangat melimpah. Menurut BPTTK Yogyakarta sampai dengan Desember 2011 material vulkanik yang dibawa oleh aliran air banjir lahar dingin baru mencapai 30% dari total volume 140 juta m3. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 107

Batu dan pasir material vulkanik terbawa sampai di wilayah luar KRB III. Untuk itu koordinasi dengan pemerintah desa dan pemberdayaan penambang

sudah

dilakukan.

Pelaksanaan

penambangan

ini

dilaksanakan setelah status Gunung Merapi kembali aktif normal sehingga tidak membahayakan keselamatan penambang. Selain itu, penggunaan

alat-alat

berat

untuk

penambangan

dilaksanakan

bersamaan dengan upaya normalisasi aliran sungai, sehingga dampak bahaya sekunder letusan Merapi dapat diminimalisasikan. l. Urusan Pilihan Pariwisata Kepariwisataan Kabupaten Sleman merupakan salah satu lokomotif perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan. Titik berat pengembangan potensi dan peluang pariwisata adalah pariwisata yang berbasis budaya. Hal ini berarti bahwa segala aktivitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya yang selalu dinamis. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengembangkan dan menggairahkan kepariwisataan terus dilakukan melalui inovasi

dan

pengembangan

seluruh

aspek

kepariwisataan.

Melalui

pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan didukung program-program pada urusan lainnya telah membawa perkembangan yang cukup menggembirakan bagi perkembangan kepariwisataan di

Kabupaten

Sleman. Penyelenggara urusan pariwisata adalah Bidang Pengembangan Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata sebesar Rp. 1.353.866.500 realisasi Rp. 1.345.435.300 atau 99,38%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 11 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku wisata terutama di desa wisata yang berimplikasi pada lemahnya manajemen usaha pariwisata. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 108

2) Ketersediaan sarana prasarana fisik yang mendukung pariwisata kurang optimal. m. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan. Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2011 sebesar 26% terjadi karena adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah kelompok pembudidaya meningkat 7,2% menjadi 415 kelompok, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2011 meningkat 3,93% menjadi 27,780 kg/kapita/tahun dari 26,73 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Tingkat konsumsi tahun 2011 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi Provinsi DIY sebesar 23,01 kg/kapita/tahun. Produksi ikan hias rata-rata tahun 2011 naik sebesar 4% dengan tujuan pemasaran Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara, peningkatan produksi benih ikan sebesar 6,91% dipasarkan untuk kebutuhan Sleman, waduk di Jawa Tengah dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. SKPD penyelenggara urusan perikanan adalah Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebesar Rp 4.221.798.280 realisasi Rp 3.804.837.975 atau 90,12%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 11 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 98,32%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1. Sumber air yang semakin terbatas baik dari jumlah maupun kualitasnya menjadi permasalahan penting, terutama di wilayah Sleman barat dimana kegiatan budidaya perikanan sebagian besar bergantung pada pengairan dari saluran Van der Wijck dan Selokan Mataram. 2. Tingginya harga pakan pabrikan untuk budidaya perikanan.


II - 109

Saat ini kedua saluran terganggu alirannya karena adanya timbunan material vulkanik erupsi Merapi berupa pasir dan batu. n. Urusan Pilihan Perdagangan Capaian

program

dan

kegiatan

urusan

perdagangan

antara

lain

Pengembangan data base informasi potensi unggulan melalui penyusunan data ekspor impor, promosi perdagangan internasional melalui keikutsertaan pada Pameran Produk Ekspor (PPE), pelatihan manajemen ekspor impor, dan penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional pasar melalui kajian pengaruh keberadaan toko dan pasar modern terhadap toko dan pasar tradisional di wilayah aglomerasi perkotaan Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan Rp4.463.874.080,00

realisasi

Rp4.101.035.400,00

sebesar

atau 91,87%.

Dari

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Ketidaktertiban administrasi dan laporan dari distributor dan pengecer pupuk. 2) Pro dan Kontra yang tajam atas menjamurnya took modern di wilayah Kabupaten Sleman. 3) Dampak negative globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia yang semakin kompetitif sehingga produk kita kurang bisa bersaing di pasar global termasuk dalam hal pemenuhan selera pasar masih rendah. 4) Membanjirnya diberlakukannya

produk

impor

terutama

Cina

dikarenakan

mulai

ACFTA (Asean Cina Free Trade Agreement) sejak

aweal tahun 2010 yang mengancam eksistensi produk local. o. Urusan Pilihan Perindustrian Penyelenggara urusan perindustrian adalah Bidang perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bidang Perindustrian. Alokasi anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

perindustrian

sebesar

Rp

283.811.000,00 realisasi Rp 264.123.900,00 atau 93,06%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 5 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 96,67%. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 110

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Pengadaan bahan baku komoditi tertentu sulit didapatkan. 2) Pemahan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal masih rendah sehingga belum memahami bahwa sertifikat halal tersebut merupakan bagian dari promosi produk. 3) Perkembangan teknologi dan desain produk yang begitu pesat kurang bisa diimbangi dengan program kegiatan yang direncanakan. 4) Keterbatasan personil untuk pelaksanaan urusan perindustrian sampai saat ini juga masih menjadi salah satu kendala. p. Urusan Pilihan Transmigrasi Urusan ketransmigrasian dilaksanakan melalui program transmigrasi regional. Penyelenggara urusan transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi sebesar Rp294.095.500 realisasi Rp258.944.200 atau 88,05%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi program Transmigrasi Regional dengan 5 kegiatan sebesar Rp294.095.500 realisasi Rp258.944.200 atau 88,05%. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu : 1) Penempatan calon transmigrasi telah ditentukan berdasarkan kuota dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tidak dapat mengakomodasi tingginya minat calon transmigran dari Kabupaten Sleman. 2) Pemerintah daerah tujuan transmigrasi tidak memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/nota kesepahaman. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 111

prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2013 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional. Beberapa permasalahan dan tantangan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah diantaranya sebagai berikut: 1. Peningkatan

dan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

untuk

penciptaan lapangan kerja; Peningkatan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja terdiri dari beberapa urusan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: urusan penanaman modal, urusan koperasi dan UKM, urusan perindustrian, urusan perdagangan,

urusan tenaga kerja dan urusan

pariwisata. Kemampuan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi krisis perlu mendapat

dorongan

dan

pengarahan

terutama

dalam

meningkatkan

kemampuan penyediaan bahan baku, permodalan, inovasi produk, kreativitas usaha, perluasan pasar baik pasar lokal maupun pasar nasional dan internasional melalui penyediaan sarana prasaran pasar lokal yang memadai termasuk di dalamnya pasar tradisional serta melalui promosi ditingkat nasional dan internasional. Pengembangan lembaga dan asosiasi usaha kecil dan menengah diharapkan mampu menjadi wadah untuk lebih mengembangkan dan saling tukar informasi, pengetahuan dalam rangka meningkatkan usaha dan permodalan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah: penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas usaha, penerapan sistem kemasan, standarisasi produk serta sertifikasi secara kolektif. Diversifikasi produk dan penciptaan produk unggulan melalui penciptaan industri kreatif diharapkan dapat menjadi pendorong iklim usaha yang tahan terhadap krisis global. Lembaga koperasi perlu dikembangkan dari segi kualitas, kuantitas dan kemampuan

pemberdayaan

anggotanya.

Sistem

koperasi

memerlukan

revitalisasi agar dapat menitikberatkan pada kemampuan pemberdayaan anggota, melalui peningkatan pengetahuan dan kesempatan anggota dalam meningkatkan manajemen usaha koperasi. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 112

Dari

aspek kepariwisataan, dibutuhkan kerja keras dari beberapa

stakeholders guna mengembalikan berfungsinya kembali sarana prsasana pendukung pariwisata dan pemulihan citra bahwa Sleman aman untuk dikunjungi. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain : 1) Kualitas pelayanan perijinan investasi belum optimal. 2) Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM masih rendah. 3) Ketersediaan bahan baku industri kecil masih terbatas. 4) Penguasaan, penerapan teknologi, dan inovasi produk masih kurang. 5) Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal. 6) Kelancaran distribusi bahan pokok dan bahan strategis belum optimal. 7) Daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global masih rendah. 8) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai. 9) Kompetensi daya saing pemaketan produk pariwisata masih rendah. 2. Penanggulangan kemiskinan; Kemiskinan dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar. Upaya pengurangan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Sistem pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan dari pola bantuan ke sistem perguliran yang bertanggung jawab. Terkait dengan kemiskinan dan pengangguran masih ditemui berbagai permasalahan sebagai berikut : 1) Penyerapan tenaga kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja; 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar; 3) Masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan-penyerapan tenaga kerja-peningkatan pendapatan; 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 113

pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substantif) dan pelayanan administrasi. Pelayanan dasar menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permukiman, perlindungan

sosial,

keamanan,

dan

lain-lain.

Sedangkan

pelayanan

administrasi menyangkut pelayanan pendataan sebagai konsekuensi dari status warga negara atau penduduk suatu wilayah/daerah seperti pelayanan KTP, perijinan usaha, kartu keluarga, administrasi kepemilikan aset (sertifikat tanah, kendaraan, dll). Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah; 2) Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil; 3) SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional. 4) Implementasi standar pelayanan minimal dan SOP oleh SKPD belum optimal. 5) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, dan tatakelola pemerintahan desa. 6) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi aturan masih belum optimal. 4. Menjaga kualitas kesehatan; Urusan kesehatan merupakan salah satu isu utama penentu keberhasilan pembangunan. Distribusi sarana dan prasana maupun tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan terutama dalam rangka menghadapi munculnya penyakit baru sebagai akibat mutasi dan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut

harus

diimbangi

dengan

peningkatan

kemampuan

dan

profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di lain pihak, jaminan kesehatan masyarakat miskin perlu diimbangi dengan pola pemberdayaan,

peningkatan

pengetahuan

kesehatan

masyarakat

dan

kerjasama swasta, dan sistem subsidi silang. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat diarahkan kepada system yang lebih mencerminkan pada pelayanan prima secara adil dan merata. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 114

Untuk mencapai hal tersebut diatas masih ditemui permasalahanpermasalahan: 1) Ketersediaan sumberdaya kesehatan belum memadai 2) Penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan 3) Kondisi lingkungan kesehatan menurun akibat erupsi merapi 5. Menjaga kualitas pendidikan; Upaya pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi perlu terus dilakukan terutama di wilayah perdesaan. Dengan menitikberatkan sektor pendidikan pada program-program yang mendukung pelaksanaan wajib belajar pada tingkat dasar dan menengah (12 Tahun) diharapkan adanya kemajuan yang berarti sebagai percepatan dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas secara merata. Program-program tersebut harus konsisten dilaksanakan melalui pelaksanaan pendidikan yang murah, pemberian insentif bagi pendidik dan pelajar yang berprestasi serta pemberdayaan komite sekolah dalam ikut serta secara aktif menanggulangi permasalahan pendidikan di sekolah. 6. Peningkatan kualitas sarana prasarana publik; Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam

mendukung

terciptanya

tingkat

keberhasilan

pembangunan.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur harus dapat menjadi katalisator pencapaian

pembangunan

pada

bidang

lainnya

terutama

perwujudan

infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam rangka pemerataan pembangunan bidang infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk permukiman perlu terus ditingkatkan, demikian pula dalam penyediaan air baku. Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan perlu diarahkan kepada rumah vertikal atau rumah susun terutama bagi masyarakat di perkotaan atau RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 115

mayarakat perbatasan. Hal ini untuk mengantisipasi semakin berkurangnya ruang terbuka serta dalam rangka mempermudah intervensi program dan kegiatan pembangunan. Di lain pihak, diperlukan peningkatan kemampuan pengendalian dan pengawasan pembangunan infrastruktur terutama melaui perizinan yang konsisten dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kondisi infrastruktur yang baik di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 ratarata masih dibawah 50%. Kondisi yang demikian diperlukan adanya kebijakan dalam penganggaran untuk bisa ditingkatkan, hal tersebut sangat diperlukan agar kondisi infrastruktur tidak semakin menurun. Infrastruktur yang baik akan menarik investor untuk bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman. Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1) Terjadinya perubahan tata guna lahan berkaitan dengan erupsi merapi tahun 2010. 2) Belum berfungsinya secara optimal Rencana Tata Ruang Wilayah yang dapat berperan menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program pembangunan daerah. 3) Prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan publik, irigasi yang rusak akibat erupsi merapi belum sepenuhnya terpulihkan 7. Menjaga stabilitas ketahanan pangan; Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau bagi setiap individu. Kebutuhan akan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Kondisi ketahanan pangan dapat dicirikan dengan terpenuhinya komoditas pangan pokok di masyarakat, dimana kebutuhan karbohidrat asal beras merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, disamping kebutuhan pangan lainnya yang juga harus dipersiapkan. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan luasan lahan, kebijakan penataan ruang serta


II - 116

aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang, pada gilirannya akan manjadi faktor dalam pemenuhan ketersediaan bahan pangan. Permasalahan yang dihadapi bidang ketahanan pangan antara lain: 1) Rendahnya unsur hara tanah akibat ketergantungan petani terhadap pemakaian pupuk kimia; 2) Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan masih banyak; 3) Peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal; 4) Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal 5) Kerusakan mata air dan kolam budidaya ikan air tawar di wilayah lereng Merapi akibat letusan gunung merapi, serta belum optimalnya tataguna dan tata kelola air. 8. Menjaga kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; Rusaknya lingkungan akibat bencana alam merupakan kondisi yang tidak bisa dihindarkan. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu

dengan

Pembangunan

mengacu

pada

berwawasan

pembangunan

lingkungan

tidak

berwawasan hanya

lingkungan.

dilakukan

pada

mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat melalui penegakan hukum. Penanganan permasalahan pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah/padat perlu ditingkatkan, melalui peningkatan intensitas pengendalian dan pengawasan. Pencemaran merupakan akibat dari aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kepentingan umum, sehingga perlu menerapkan sanksi dan retribusi terhadap setiap kegiatan yang menghasilkan pencemaran termasuk limbah domestik. Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1) Penurunan kualitas lingkungan akibat bencana alam erupsi merapi dan perubahan iklim global. 2) Belum optimalnya tataguna dan tata kelola air


II - 117

9. Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan paska bencana; Sebagai wilayah yang rawan bencana, terutama bencana erupsi gunung berapi, perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta penanganan bencana yang sederhana/mudah diterapkan sesuai dengan pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan setelah terjadi bencana. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain : menghindari pembangunan di daerah rawan bencana serta menindak pelaku pelanggaran, menghindari aktivitas budidaya pada daerah rawan bencana serta melindungi kawasan kawasan di bawahnya (kawasan lindung). Upaya-upaya tersebut harus bersinergi dengan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi di wilayah bencana sehingga dapat menghindari aktivitas pembangunan di daerah bencana tersebut. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut masih ditemui permasalahan sebagai berikut : 1) Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pemulihan pasca bencana masih kurang; 2) Upaya pendanaan pengurangan risiko bencana yang belum maksimal, dan kelembagaan penanganan bencana yang masih berorientasi pada penanganan kedaruratan; 3) Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, masih kurang terencana dan terprogramnya pengurangan risiko bencana; 4) Masih rendahnya daya guna rencana tata ruang wilayah dalam mengurangi resiko bencana. 5) Sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana belum memadai 10. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Kondisi keamanan berpengaruh

dalam

dan ketertiban merupakan faktor yang sangat kesuksesan

penyelenggaraan

pembangunan.

Permasalahan yang masih ditemui dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah sebagai berikut : 1) Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

II - 118

2) Penegakan Perda belum optimal; 3) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal; 4) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai; 11. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi

yang dimiliki

perempuan dan laki-laki seimbang.

Pemerintah Kabupaten Sleman senantiasa berupaya mewujudkan kesetaraan gender

dalam

pembangunan.

Namun

dalam

pencapaiannya

ditemui

permasalahan sebagai berikut : 1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum optimal 2) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah 3) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada. Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pembangunan daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut:


II - 119

Tabel 2.61 Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak NO 1

NASIONAL Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha (Ease of Doing Business);

2

Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Domestic Connectivity;

3

Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi;

4

Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda

5

Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton

6

Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi

ISU PENTING PROVINSI Tingginya kemiskinan dan pengangguran di perdesaan dan perkotaan Kurangnya sarpras pendukung keterkaitan antar wilayah

KABUPATEN Fasilitasi peningkatan investasi untuk penciptaan lapangan kerja

Infrastruktur Peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik Belum optimalnya pengembangan Bidang ekonomi potensi sumberdaya alam untuk - Peningkatan kekuatan basis ekonomi menopang ketahanan pangan dan kerakyatan dengan optimalisasi energi sesuai potensi

Terbatasnya kapasitas aparat Fasilitasi peningkatan investasi untuk pemerintah dalam tata kelola penciptaan lapangan kerja kepemerintahan yang baik Tingginya ancaman bencana alam Ketahanan pangan dan menurunnya daya dukung - Peningkatan ketersediaan pangan, lingkungan kelancaran distribusi pangan dan pengoptimalan sistem pengamanan pangan


Energi dan Sumber Daya mineral - peningkatan pemenuhan kebutuhan energi - pemanfaatan energi baru dan terbarukan - peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dengan memperhatikan

II - 120

7

Peningkatan Pembangunan SDM


lingkungan hidup Pendidikan peningkatan kualitas pendidikan dalam menunjang wajib belajar 12 tahun Kesehatan - Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kebudayaan dan Iptek - mempertahankan nilai seni dan budaya lokal dalam rangka penguatan kearifan lokal - mendorong tumbuhnya semangat untuk melakukan inovasi teknologi aplikatif pemanfaatan hasil-hasil inovasi teknologi oleh masyarakat dan dunia industri Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana - pemulihan kualitas lingkungan hidup - Pengurangan resiko bencana dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana - Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi Bidang Sosial - peningkatan kualitas hidup masyarakat - peningkatan pembangunan yang berperspektif gender

II - 121

8

Percepatan pengurangan kemiskinan

9

Persiapan pemilu 2014

10

Reformasi birokrasi dan tata kelola

11

Percepatan pembangunan Minimum Essential Force (MEF)


Penanggulangan kemiskinan - Peningkatan kualitas angkatan kerja dan perluasan lapangan kerja Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Politik, Hukum dan Tibmas - Mendorong terwujudnya masyarakat yang sadar dan patuh hukum Mendorong peningkatan kesadaran politik Tata kelola pemerintahan : - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur - Peningkatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah

II - 122

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents