BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sementara itu capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografis Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Giliketapang dengan luas wilayah 0,6 km². Kabupaten

Probolinggo

terletak

di

lereng

gunung-gunung

yang

membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya, contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil. 2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri atas : a).

Pemukiman

: 147,74km²

b).

Persawahan

: 373,13 km²

II-1


c).

Tegal

:

513,80km²

d).

Perkebunan

:

32,81km²

e).

Hutan

: 426,46km²

f).

Tambak/Kolam

:

g).

Lain-lain

: 188,23km²

13,99km²

Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24 kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.sebagai berikut : Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan No.

Kecamatan

Luas (Ha)

Prosentase (%)

1.

Sukapura

10.208,53

6,02

2.

Sumber

14.188,13

8,36

3.

Kuripan

6.674,76

3,94

4.

Bantaran

4.212,83

2,48

5.

Leces

3.680,97

2,17

6.

Tegalsiwalan

4.173,56

2,46

7.

Banyuanyar

4.569,63

2,69

8.

Tiris

16.566,69

9,77

9.

Krucil

20.252,66

11,94

10.

Gading

14.684,64

8,66

11.

Pakuniran

11.385,00

6,71

12.

Kota Anyar

4.258,00

2,51

13.

Paiton

5.327,94

3,14

14.

Besuk

3.503,63

2,06

15.

Krasakan

3.779,75

2,23

16.

Krejengan

3.442,84

2,03

17.

Pajarakan

2.134,35

1,26

18.

Maron

5.139,27

3,03

19.

Gending

3,.61,48

2,16

20.

Dringu

3.113,54

1,84

21.

Wonomerto

4.566,84

2,69

22.

Lumbang

9.271,00

5,46

23.

Tongas

7.795,20

4,61

24.

Sumber Asih

3.025,41

1,78

Jumlah

169.616.65

100%

Sumber :Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2012

Letak geografis daerah berbatasan dengan : -

Utara

:

-

Timur :

Kabupaten Situbondo

-

Barat

Kabupaten Pasuruan

-

Selatan :

:

Selat Madura

Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember

II-2


Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo. 2.1.1.2.

Topografi

Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu : a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro. 2.1.1.3.

Hidrologi

Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km saja. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun.Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun. Tabel 2.2 Sungai di Kabupaten Probolinggo No.

Nama Sungai

Panjang

Lebar

Debit Air

(Km)

(M)

(Minimum)

Baku Lahan (Ha)

1

K. Rondoningo

95,20

26,00

± 200

2

K. Pandan Laras

43,50

26,00

± 1.300

2.85

3

K. Kertosono

39,70

25,00

± 100

570.00

II-3

3.36


No.

Nama Sungai

Panjang

Lebar

Debit Air

(Km)

(M)

(Minimum)

Baku Lahan (Ha)

4

K. Kandang Jati

8,00

8,00

± 100

507.00

5

K. Besuk

13,20

8,00

± 100-200

173.00

6

K. Jabung

20,50

8,00

± 300

465.00

7

K. Pancarlagas

85,70

50,00

± 200

3.30

8

K. Legundi

12,50

6,00

-

-

9

K. Paiton

18,00

20,00

± 100

454.00

10

K. Kresek

24,50

25,00

± 100

786.00

11

K. Taman

24,10

12,00

± 5-10

240.00

12

K. Curah Manjangan

5,00

9,00

± 50

34.00

13

K. Klumprit

12,50

12,00

± 50

53.00

17,50

13,00

± 75

125.00

14

K. Lumbang/Bayeman

15

K. Blibis

20,00

15,00

-

-

16

K. Blabo

10,00

10,00

± 50

213.00

17

K. Besi

15,50

15,00

± 5-10

183.00

18

K. Patalan

22,50

18,00

± 50

72.00

19

K. Kedung Galeng

38,00

35,00

± 100

564.00

20

K. Banyubiru

11,00

18,00

± 300

697.00

21

K. Gending

20,00

20,00

± 300

-

22

K. Klaseman

11,00

15,00

± 100-200

-

23

K. Pekalen

35,10

35,00

± 3.300

6.98

24

Afour Bujel

25

K. Lawean

Sumber

2,00

5,00

-

-

16,70

25,00

± 200

369.00

: Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo

Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut berada di Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel. 2.3., berikut : Tabel. 2.3 Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo No 1. 2.

Nama Danau Ranu Segaran* Ranu Agung* Segaran Agung

Luas

Lokasi

(Ha) 30.000

Desa Segaran, Kecamatan Tiris

20.813

Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris

3.

Ranu Segaran Duwas*

23.000

Desa Tlogoargo, Kecamatan Tiris

4.

Ranu Merah*

18.000

Desa Andungsari

5.

Ranu Gedang*

10.000

Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris

Ranu Citakan*

-


Ranu Kembar*

-


Ranu Bintaro*

-


6. Sumber

Danau Ronggojalu

2.5

Kecamatan Tegalsiwalan

: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2012& Lembar Koreksi FGD Kec. Tiris 2009

II-4


Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor

yang

merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian

untuk

kebutuhan

air

minum

dan

sebagian

besar

lainnya

diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m. 2.1.1.3.

Klimatologi

Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.Pada umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April hingga bulan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada

bulan Desember sampai

dengan Maret. Curah hujan selama tahun 2011 berkisar antara 1.100–1.700 mm untuk dataran rendah, dan berkisar 1.700–5.700 mm untuk dataran tinggi dengan rata-rata intensitas hujan

sebesar

24,211 mm/hari. Jumlah

curah hujan rata-rata dalam setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713 mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 75.41 hari. Suhu udara beragam ratarata antara 27C hingga 32C pada bagian Utara, sedangkan di wilayah pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5C hingga 15C. 2.1.1.4.

Jenis Tanah

Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan budidaya pertanian.Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan, sawah dan hutan tropika.Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol, mediteran dan gromossol. 2.1.1.5.

Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.Klasifikasi kawasan

II-5


budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan berbagai jenis peruntukan dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) No

Peruntukan

Luas

Prosen

1.

Hutan

55.796,68

32,89

2.

Tegal

52.801,95

31,13

3.

Sawah

38.509,00

22,70

4.

Perkampungan/Permukiman

12.904,04

7,60

5.

Perkebunan Swasta/Rakyat

2.009,30

1,18

6.

Tanah Rusak/Padang Rumput

2.413,96

1,42

7.

Tambak

1.320,06

0,77

8.

Kebun Campur

1.186,57

0,69

9.

Industri

866,56

0,51

10.

Hutan Rakyat

625,32

0,37

11.

Danau/Rawa

138,00

0,08

12.

Lain-lain

1.045,36

0,66

169.616,80

100

Jumlah

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Dari

tabel

2.4

terlihat

bahwa

peruntukan

lahan

di

Kabupaten

Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2019, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Luas Kawasan Budidaya (Ha) No

Kawasan Budidaya

Luas Kawasan

Prosen

1.

Kawasan Hutan Produksi

28.829,10

17,00

2.

Kawasan Pertanian & Peternakan

40.081,07

23,63

3.

Kawasan Perkebunan

38.649,00

22,79

4.

Kawasan Perikanan

3.227,00

1,90

5.

Kawasan Pariwisata

6.

Kawasan Permukiman

7.

Kawasan Perindustrian

8.

Kawasan Pertambangan

9.

Kawasan Khusus

1.700,00

1,00

18.248,00

10,76

3.272,00

1,93

10,00

0,01

1.550,00

0,91

10

Luas Kawasan Budidaya

135.566,17

79,93

11

Luas Kabupaten Probolinggo

169.616,80

100

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

II-6


2.1.1.6.

Kawasan Lindung

Yang

dimaksud

dengan

kawasan

lindung

adalah

kawasan

yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.6. Tabel 2.6 Kawasan Lindung No

Jenis Kawasan Lindung

1.

Kawasan Suaka Alam

2.

Hutan Lindung

3.

Sempadan Sungai

4.

Sempadan Pantai

Luas Kawasan

Jumlah

Prosen

5.859,50

16,25

25.998,53

72,08

3.585,00

9,94

625,00

1,73

36.068,03

100

Sumber :RTRW Kabupaten Probolinggo

2.1.1.7.

Kawasan Rawan Bencana

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan. Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan

II-7


atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya, sebagai berikut: a.

Letusan Gunung Berapi Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif mempunyai potensi disamping sebagai obyek wisata, juga dapat menimbulkan bencana letusan

gunung

berapi.Wilayah-wilayah

yang

masih

berada

dalam

jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber perlu mewaspadai aktifitas yang terjadi di kawah Gunung Bromo. Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo. b. Gerakan Tanah (Longsor) Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah longsor yang terdapat di berbagai kecamatan.Wilayah yang peka terhadap bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi identifikasi kawasan rawan bencana Kab. Probolinggo tahun

2007,

kawasan dengan tipologi gerakan tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris. c. Banjir Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar.

II-8


d. Daerah Rawan Abrasi Pantai Kabupaten Probolinggo memiliki panjang kawasan pesisir sekitar 71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai. Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat domininan

yaitu

ketahanan

pantai

itu

sendiri

dalam

menghadapi

gelombang air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika ekosistem di kawasan tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai yang

berperan

penting

dalam

menciptakan

ketahan

pantai

adalah

keberadaaan dari hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut. Dari beberapa hal di atas maka, deliniasi kawasan rawan abrasi pantai dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata guna lahan didapat distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi Kecamatan-kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending, Pajarakan dan Paiton. Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah No.

Kemiringan

Luas Kawasan (Ha)

Prosen

1

0-2%

48.070,55

28,34

2

2 – 15 %

41.721,36

24,59

3

15 – 40 %

20.968,52

12,36

4

> 40 %

58.856,22

34,69

169.616,65

100

Jumlah

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2012 (Diolah)

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %). 2.1.1.8. Potensi pengembangan wilayah Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo penetapan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka ditetapkan rencana pengembangan kawasan strategis prioritas, yaitu:

II-9


a. Prioritas I : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, Industri guna mendukung pengembangan wilayah barat. Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat mempunyai potensi yang besar karena terdapat beberapa kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain: 

Kawasan agropolitan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Tongas, Lumbang, Sukapura, Sumber.



Jalur Pariwisata Nasional-Internasional Tanaman Nasional Bromo Tengger Semeru,



Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tongas.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten Probolinggo bagian barat merupakan prioritas I pengembangan. Pengembangan

kawasan

strategis

bagian

barat

ini

diarah

pada

pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri. b. Prioritas II : Pengembangan Kawasan Strategis pada Sistem Perkotaan Pendukung Sistem perkotaan pendukung merupakan kawasan Perkotaan Kraksaan dan

kawasan

pusat-pusat

pelayanan.

Pengembangan

kawasan

ini

meruakan prioritas pengembangan karena kawasan system perkotaan pendukung ini fungsinya sebagai sentra-sentra pengembangan, simpul distribusi pelayanan dan simpul penarik keterkaitan antar antar wilayah. Pengembangan kawasan ini diarahkan sesuai dengan fungsi dan perannya seperti telah dirumuskan rencana struktur ruang Kabupaten Probolinggo. c. Prioritas III: Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, Industri guna mendukung pengembangan wilayah timur. Wilayah

Kabupaten

Probolinggo

bagian

timur

mempunyai

potensi

pengembangan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain: 

Kawasan agropolitan bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Tiris, Krucil, Gading.



Kawasan wisata Pegunungan Argopuro/Dataran Tinggi Hyang, arung jeram Sungai Pekalen,



Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Paiton.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten

Probolinggo

pengembangan.

Sama

bagian halnya

timur dengan

II-10

merupakan kawasan

prioritas bagian

III

timur,


pengembangan

kawasan

strategis

bagian

timur

ini

diarah

pada

pengembangan kawasan agropolitan, ecowisata dan industri. d. Prioritas IV: Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Selain potensi pertanian, industri dan pariwisata, Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi yang besar di sektor perikanan. Potensi perikanan meliputi perikanan laut disekitar laut Pantai Utara dan perikanan darat berupa budidaya tambak. potensi perikanan tersebut juga telah didukung oleh

sentra-sentra

pengolahan.

Tetapi

potensi

perikanan

kurang

diperhatikan terutama untuk perikanan laut. Sehingga kawasan perikanan laut dan kawasan tambak disekitar Pantai Utara banyak yang mengalami alih

fungsi

ke

industri,

permukiman

dan

perdagangan.

Sehingga

pengembangan kawasan strategis minapolitan berupa pengembangan sentra-sentra

perikanan

sangat

diperlukan

dan

menjadi

prioritas

pengembangan. Pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi: 

Pengembangan

kawasan

tambak

disekitar

Kecamatan

Tongas,

Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton. 

Pengembangan kawasan budidaya laut tersebar di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

2.1.2 Aspek Demografi Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 tercatat 1.185.711 Jiwa, yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 583.209 Jiwa dan Perempuan 602.502 Jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Tiris sebanyak 76.719 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sukapura yaitu sebanyak 21.176 jiwa sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.8.dibawah ini : Tabel. 2.8 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil registrasi Tahun 2011 KECAMATAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

Sukapura

10.377

10.799

21.176

Sumber

12.734

13.462

26.196

Kuripan

15.791

16.700

32.491

Bantaran

21.728

23.353

45.081

Leces

29.927

30.696

60.623

Tegalsiwalan

17.722

18.909

36.631

Banyuanyar

27.670

28.978

56.648

Tiris

38.296

38.423

76.719

II-11


Krucil

28.766

28.408

57.174

Gading

27.938

28.524

56.462

Pakuniran

22.523

23.294

45.817

Kotaanyar

18.447

19.414

37.861

Paiton

34.864

34.995

69.859

Besuk

24.684

26.336

51.020

Kraksaan

33.896

34.730

68.626

Krejengan

20.126

20.899

41.025

Pajarakan

17.257

17.763

35.020

Maron

32.461

33.731

66.192

Gending

21.018

21.713

42.731

Dringu

27.076

27.091

54.167

Wonomerto

21.323

22.407

43.730

Lumbang

15.764

16.630

32.394

Tongas

32.420

34.029

66.449

Sumberasih

30.401

31.218

61.619

JUMLAH

583.209

602.502

1.185.711

Sumber : Kabupaten Probolinggo dalam Angka, 2012

2.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Probolinggo. Mengenai IPM di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.9 Besarnya Nilai IPM dan Komponennya Indeks IPM

2010

2011

2012**

62.99

63.84

64,06

Indeks Harapan Hidup (Tahun)

60,22

60.70

60,87

Indeks Pendidikan (Persen)

64.98

66.52

66,84

63.79

64.29

64,48

IndekPengeluaran Per Kapita (Persen) Sumber : BPS Propinsi Jatim ** Angka Sementara

II-12


Sedangkan mengenai sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Probolinggo Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012 Jumlah Rumah Tangga KECAMATAN

Kelompok 1

SUKAPURA SUMBER KURIPAN BANTARAN LECES TEGALSIWALAN BANYUANYAR TIRIS KRUCIL GADING PAKUNIRAN KOTAANYAR PAITON BESUK KRAKSAAN KREJENGAN PAJARAKAN MARON GENDING DRINGU WONOMERTO LUMBANG TONGAS SUMBERASIH Jumlah Total

Kelompok

Kelompok 3

2

JUMLAH

806 1.670 2.559 1.629 1.571 1.706 3.393 4.855 5.284 3.784 3.444 4.401 3.783 3.178 2.930 2.955 1.537 4.543 2.149 1.709 1.860 1.896 4.001 2.841

761 1.389 1.664 1.873 1.964 1.569 2.825 3.899 2.944 2.549 2.106 1.748 2.833 2.710 2.354 1.950 1.370 3.631 1.872 1.762 1.862 1.807 3.385 2.655

724 1.377 1.587 2.518 3.141 1.769 2.647 3.936 1.965 2.472 1.606 1.217 2.294 2.782 2.453 2.017 1.588 3.157 1.779 2.069 1.857 2.170 3.409 2.947

2.291 4.436 5.810 6.020 6.676 5.044 8.865 12.690 10.193 8.805 7.156 7.366 8.910 8.670 7.737 6.922 4.495 11.331 5.800 5.540 5.579 5.873 10.795 8.443

68.484

53.482

53.481

175.447

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Dalam

sub

bab

ini

akan

dijelaskan

mengenai

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari kondisi makro ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial. A. PDRB Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan

menunjukkan

perkembangan

yang

cukup

baik.

Hal

ini

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari sebesar Rp. 10,262 Milyar,- pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 11,834.2 Milyar pada tahun 2008, pada tahun 2009 sebesar Rp. 13,196.2 Milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,896.3 Milyar, pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,761.96 Milyar dan pada tahun 2012 (angka

II-13


sementara)

sebesar

Rp.

18,849.11

Milyar.

Kenaikan

PDRB

ini

mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara makro

khususnya

produksi

barang

dan

jasa

mengalami

peningkatan.Pencapaian PDRB Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan cukup berhasil seiring dengan usaha penguatan ekonomi rakyat melalui pembinaan terhadap usaha kecil/wirausaha baru dan penguatan ekonomi melalui sektor yang lain. B. Pertumbuhan Ekonomi Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya kondisi perekonomian

di

Kabupaten

Probolinggo

tetap

dapat

memberikan

pertumbuhan yang positif. Mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, yakni 4,74% tahun 2008, naik menjadi sebesar 5,72% tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi

kenaikan

yang

cukup

signifikan

mencapai

6,19%.

Adapun

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2011 sebesar 6,23% dan pada tahun 2012 (angka sementara) sebesar 6,47 %. Kondisi ini tentunya cukup menggembirakan dan menandakan bahwa perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah mulai kembali pada jalur yang sesuai dengan harapan. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik di dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 20082012 adalah sebagaimana pada grafik di bawah ini :

II-14


Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kab.Probolinggo (%) 9.2

10 8

5.78

6.3 6.19

5.72 5.48

6

6.47 5.62

6.23 5.93

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

4 2

0 2008

2009

2010

2011

2012**

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur ** Angka Sementara

C. PDRB Per Kapita Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting penting untuk mengetahui dengan

pertumbuhan pendapatan

kemajuan

sektor

daerah

ekonomi adalah

dalam

PDRB

hubungannya

per kapita

yang

biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi tersebut

oleh

harga

tidak dapat

barang/jasa. Namun demikian gambaran

langsung dijadikan

sebagai ukuran peningkatan

ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi

sangat

dominan

baik

dalam

pembentukan

PDRB

maupun

pendapatan regional. Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2008

sebesar

Rp.

9.966.152,90,

Tahun

2009

adalah

sebesar

Rp.

11.022.140,09,-, Tahun 2010 sebesar Rp. 12.336.674,37,- sedangkan pada Tahun 2011 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 13.818.944,20,- dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.453.119,42,- (angka sementara).

II-15


D. Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi. Pada tahun 2008 angka Inflasi sebesar 9,20%, Tahun 2009 menurun menjadi 5,48%, Tahun 2010 kembali meningkat sebesar 6,30% antara lain diakibatkan oleh kondisi iklim ekstrim dan tidak menentu atau anomali cuaca, kenaikan harga bahan makanan yang disebabkan banyaknya kegagalan panen menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas serta kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 inflasi tercatat sebesar 5,93% dan pada tahun 2012 (angka sementara) 5,62 %. Tabel 2.11 Inflasi PDRB Kabupaten Probolinggo 2008 – 2012 (%) Indeks

2008

2009

2010

2011

2012**

10,24

6,74

6,43

8,28

8,47

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

4,55

3,45

3,47

5,17

4,13

INDUSTRI PENGOLAHAN

9,43

6,34

8,41

6,52

6,49

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

2,11

1,06

2,54

1,11

1,17

10,80

5,14

7,61

7,50

2,80

PERDAG, HOTEL, RESTORAN

8,30

4,05

5,11

3,44

2,79

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

1,77

2,96

2,91

1,24

1,66

KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSH

8,48

4,25

5,05

4,66

4,88

10,27

6,20

4,97

5,32

5,38

9,02

5,48

6,30

5,93

5,62

PERTANIAN

BANGUNAN

JASA-JASA INFLASI KAB. PROBOLINGGO

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur * Angka Sementara

E. Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

pemenuh

pendidikan

dan

kebutuhan pekerjaan.

dasar,

ataupun

Kemiskinan

sulitnya

merupakan

akses

terhadap

masalah

global.

Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: 1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; 2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; 3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

II-16


Angka

Kemiskinan

di

Kabupaten

Probolinggo

secara

resmi

menggunakan data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu yang merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 oleh BPS Kabupaten Probolinggo. Angka RT Kelompok 1 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) sejumlah 68.484 KK, RT Kelompok 2 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia) sejumlah 53.482 KK dan RT Kelompok 3 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30% terendah di Indonesia) Kabupaten

sejumlah 53.481 KK, sehingga jumlah RTS di

Probolinggo

adalah

175.447

KK.

Dokumen

Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 yang disusun oleh Bappeda Kabupaten probolinggo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

Tahap pertama (2010-2012) diprioritaskan pada sektor yang mampu menjadi

landasan

dalam

memerangi

kemiskinan,

peningkatan

kesempatan kerja, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas kesehatan. 

Tahap kedua (2012-2014) diprioritaskan pada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan kesempatan

kerja,

pemberdayaan

masyarakat

pada

arus

mikro,

pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, serta percepatan pengembangan wilayah. 

Tahap ketiga (2014-2015) dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya . Tabel 2.12 Tabel Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo Hasil Sensus Tahun 2009 – 2011 No. 1 2 3

Uraian Jumlah Penduduk Miskin (000) Jumlah Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)

Data : BPS Jawa Timur

2009

2010

280.10

276.60

27.69

25.22

225,151.00

255,757.00

** Angka Sementara

II-17

2011

2012

259.23

245.88

23,48

22,17 306,762.00


Tabel 2.13 TPT Kabupaten Probolinggo No. Uraian 2009 1 Pengangguran 15,686 2 Angka Kerja 604,247 3 TPT 2,60 Data : BPS Jatim ** Angka Sementara

2010 12,190 603,228 2,02

2011 18,218 569,592 3,20

2012 ** 12,356 623,537 1,98

F. Angka Kriminalitas Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah

satu

prioritas

pemerintahan

dalam

terutama

di

mewujudkan daerah.

stabilitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

daerah

dapat

terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman

kepada

masyarakat,

menjaga

ketertiban

dalam

pergaulan

masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 2.14. sebagai berikut : Tabel 2.14 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo Tahun 2007 - 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uraian Perjudian Pembunuhan Penipuan Narkoba Pencurian biasa Penadahan Penculikan Ganda Uang Aniaya Biasa Pemerasan KDRT Cabul Perkosaan Perampasan Jumlah

Satuan

2007

2008

2009

2010

2011

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

212 9 81 19 49 9 4 5 22 16 426

118 3 42 11 47 4 1 12 13 8 5 264

93 4 45 31 44 9 5 6 15 1 8 5 266

121 9 44 39 32 13 0 0 79 42 13 7 10 4 413

80 5 75 36 53 15 0 1 70 42 30 6 5 6 424

Sumber : Polres Probolinggo tahun 2012

Matrik mengenai gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo

II-18

5 tahun


terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat lainnya secara rinci dapat diliihat pada tabel 2.15 berikut ini: Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 – 2012 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja 2008

2009

2010

2011

2012

SKPD Penanggung Jawab

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

ADHB

11,834,2 M

13,196,2 M

14.896,2 M

16.761,96 M

18.849,1 1M

1.2

Laju inflasi

9,02

5,48

6,30

5,93

5,62**

1.3

PDRB per kapita

9.966.153

BPS BPS

11.022.14 12.336.67 13.818.944 0 4

15.453.1 19

BPS

Fokus Kesejahteraan Sosial 1

Pendidikan

1.1

Angka melek huruf

78.24

77.97

82,06

81,73

82,94

Dinas Pendidikan

1.2

Angka rata-rata lama sekolah (SD s/d SMA)

13,16

12,97

12,78

12,17

12,09

Dinas Pendidikan

1.3

Angka partisipasi kasar 119.26

119.96

119.50

119.74

120,28

Dinas Pendidikan

92.86

93.11

93.05

93.23

93,66

Dinas Pendidikan

59,53

59,87

60.21

60.56

60,9

Dinas Pendidikan

-

-

-

-

-

Dinas Pendidikan

98.87

99.13

98.86

99.06

99,67

Dinas Pendidikan

71.87

70.38

72.03

72.17

72,54

Dinas Pendidikan

38.68

33.37

38.90

39.12

39,57

Dinas Pendidikan

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

1.4

Angka pendidikan yang ditamatkan

1.5

Angka Partisipasi Murni

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

2

Kesehatan

2.1

Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 KH

993,1

993,53

987,31

988,29

987,57

Dinas Kesehatan

2.2

Angka usia harapan hidup

60,56

60,85

61,06

61,42

-

Dinas Kesehatan

II-19


2.3

Persentase balita gizi buruk

1,65

2,23

3 3.1

3,36%

2,3%

2,8%

Dinas Kesehatan

0,968

0,980

Disnakertrans

Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja

-

0,974

0,979

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1

Kebudayaan

1.1

Jumlah Grup Kesenian

60

62

73

83

90

Disbudpar

1.2

Jumlah Gedung

10

12

14

14

14

Disbudpar

2

Olah raga

2.1

Jumlah klub olahraga

64

82

88

98

117

Kanpora

2.2.

Jumlah gedung olahraga

1

1

1

1

1

Kanpora

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek pelayanan umum, terdiri dari fokus urusan layanan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan pemerintah daerah, sesuai dengan SKPD yang mempunyai tupoksi kewenangan masing-masing. Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini: Tabel 2.16 Data Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2012 Aspek Pelayanan Umum No


Capaian kinerja Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

SKPD Penanggungja wab

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1

Pendidikan

1.1

Pendidikan dasar

1.1.1

Angka partisipasi sekolah (SD s/d SMA)

%

87,38

87,56

87,73

87,84

87,93 Diknas

1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

%

119.16

119.45

119.20

119.18

119.25 Diknas

1.1.3

Rasio Guru terhadap murid

1:…

1:7

1:8

1:8

1:7

1:10 Diknas

1.1.4

Rasio guru/murid per kelas rata rata

1:….

20

22

21

23

24 Diknas

1.3

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1

Sekolah pendidikan SD/MI

86.30

86.47

85.79

85.95

87.54 Diknas

%

II-20


kondisi bangunan baik

1.3.2

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

1.4

Pendidikan Anak Usia Dini

1.4.1

Rasio Jumlah Siswa Paud/Julah Anak usia 2- 4 Tahun

1.5

Angka Putus Sekolah

1.5.1

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

1.5.2

1.5.3

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

%

86.99

86.82

86.65

86.80

88,65 Diknas

%

43.38

39.44

35.85

44.92

45,14 Diknas

%

0,065

0,051

0,09

0,02

0,041 Diknas

%

2.37

2.24

2.11

0.023

1,93 Diknas

%

1.07

1.02

0.97

0.03

0,72 Diknas

1.6

Angka Kelulusan

1.6.1

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

%

94,21

94,97

99,54

99,99

99,98 Diknas

1.6.2

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

96,85

97,34

98,95

98,78

98,98 Diknas

1.6.3

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

97.77

98.17

98.65

98.68

98.86 Diknas

1.6.4

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

79.28

80.21

80.73

91.85

92,17 Diknas

1.6.5

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

69.50

69.80

70.08

70.98

71,24 Diknas

1.6.6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

54.58

56.17

57.64

67.89

68,06 Diknas

2

Kesehatan

2.1

Rasio posyandu per satuan balita

2.2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

2.3

13,55

13,55

14,43

14,43

14,43

Dinkes

/100.000

11,03

0,0121

0,0120

0,0121

0,0118

Dinkes

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

/100.000

0,0048

0,0046

0,0045

0,0055

0,0055

Dinkes

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk

/100.000

0,044

0,057

0,063

0,05

0,05

Dinkes

2.5

Rasio perawat per satuan penduduk

/100.000

0,061

0,073

0,085

0,087

0,087

Dinkes

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

73,81

86,66

60,59

80,61

97,53

Dinkes

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

92,97

94,68

97,50

97,37

87,23

Dinkes

2.8

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

91,82

91,52

95,45

92,73

98,79

Dinkes

2.9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

100

Dinkes

2.10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

%

81,91

81,62

73,38

85,27

80,12

Dinkes

II-21


TBC BTA

2.11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100

100

100

100

100

Dinkes

2.12

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

133,26

100

198,34

5,80

5,38

Dinkes

2.13

Cakupan kunjungan bayi

%

101,32

89,66

93,81

97,19

96,77

Dinkes

3

Pekerjaan Umum

3.1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

3.2

Rasio Jaringan Irigasi

3.3

Jumlah tempat ibadah

3.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi

3.6

%

DPU Bina Marga

80.11

82.44

68.26

74,62

22,50

22,50

22,50

-

9,927

9,927

9,579

9,925

44%

45%

45%

46%

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

-

0,788 m3/th

0,86 m3/th

3.7

Rasio rumah layak huni

-

-

-

-

3.8

Rasio permukiman layak huni

38%

38%

38%

38%

3.9

Panjang jalan dilalui Roda 4

Km

785,819

785,819

785,819

785,819

3.10

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

km

15,211

17,835

86,972

12,836

91,230

DPU Binamarga

3.11

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

%

88,27

90,42

86,38

90,56

89,76

DPU Binamarga

3.12

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

km

120,562

150,231

175,821

200,690

235,746

DPU Binamarga

3.13

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

km

3,621

4,791

5,312

6,342

7,858

DPU Binamarga

3.14

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

%

0,052

0,054

0,052

0,051

0,051

DPU Pengairan

3.15

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

11,220

12,124

15,233

18,671

23,575

3.17

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

90,00

92,00

92,00

92,00

4

Perumahan

4.1

Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)

%

59,67

66,95

83,01

87,44

-

4.2

Rumah tangga pengguna listrik

%

84,80

84,38

83,97

83,55

83,76

4.3

Rumah tangga ber-Sanitasi

%

45%

45%

36%

-

-

4.4

Lingkungan pemukiman kumuh

-

-

-

-

-

4.5

Rumah layak huni

65%

65%

65%

-

-

Buah %

%

%

%

II-22

73,10

DPU Pengairan Bagian Kesra DPU Ciptakarya

0,86 0,86 m3/th BLH m3/th DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU 785,819 Binamarga

DPU Binamarga

92,00 DPU Pengairan

DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya


5

Penataan Ruang

5.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

5.2

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

5.3

Ruang publik yang berubah peruntukannya

6

Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada/Tida k

TIDAK

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

7

Perhubungan

7.1

Rasio ijin trayek

7.2

Jumlah uji kir angkutan umum

7.3

-

-

-

-

-

DPU Ciptakarya

0.15

0.16

0.14

-

-

DPU Ciptakarya

-

-

-

-

-

Bid Fisrana Bappeda

445/jml pnduduk

747/jml pnduduk

404/jml pnduduk

250/jml pnduduk

Buah

1.128

1.195

1.287

1.392

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Buah

3

3

3

3

3 Dinas Perhubungan

7.4

Angkutan darat

Buah

5.050

5.368

5.547

5.756

5.980 Dinas Perhubungan

7.5

Kepemilikan KIR angkutan umum

Buah

1.128

1.195

1.287

1.392

1.502 Dinas Perhubungan

7.6

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Jam

15 menit

15 menit

10 menit

10 menit

10 menit Dinas Perhubungan

7.7

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp

41.000

41.000

41.000

41.000

7.8

Pemasangan Rambu-rambu

%

100%

100%

100%

100%

8

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase penanganan sampah

-

0,788

1.38

1,58

1,58 BLH

8.2

Persentase Penduduk berakses air minum

10,680

11,222

11,819

-

BLH

8.3

Pencemaran status mutu air

-

40

59,10

82,60

83,3 BLH

8.4

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

100

100

100

100

100 BLH

8.5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0.6

0.60

0,77

0.8

- BLH

8.6

Penegakan hukum lingkungan

%

100

100

100

85

66,6 BLH

9

Pertanahan

9.1

Penyelesaian izin lokasi

%

100

100

100

100

%

II-23

103/jml Dinas pnduduk Perhubungan 1.502 Dinas Perhubungan

41.000

Dinas Perhubungan

100% Dinas Perhubungan

100

Kantor Perijinan


10

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

Rasio bayi (penerbitan) berakte kelahiran

26,439

47,207

19,700

11,901

10.2

Kepemilikan (penerbitan) KTP

24,879

20,788

13,185

12,624

10.3

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

Ada

Ada

Ada

Ada

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

4.064

3.939

3,939

3,939

14,5 BPP & KB

11.2

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

25

29,6

32,7

35,6

37,9 BPP & KB

11.3

Rasio KDRT

%

0,99

0,81

0,81

1,11

1,58 BPP & KB

11.4

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

-

3,04

3,07

3,07

3,09 BPP & KB

11.5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

25

27

19,61

16,65

21,04 BPP & KB

11.6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

50

65

77

96

96 BPP & KB

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

63,42%

79,68%

110,78%

105,82 %

- BPP & KB

12.2

Rasio akseptor KB

%

14,35

14,76

14,76

17,20

16,74 BPP & KB

12.3

Cakupan peserta KB aktif

%

73,11

72,94

72,95

75,64

73,39 BPP & KB

12.4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

%

59,11

54,64

54,64

59,27

47,92 BPP & KB

13

Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

96

107

133

55

Dinsos

13.2

Total PMKS (yg memperoleh bantuan sosial)

114.866

113.998

113.219

113,02

Dinsos

13.3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

868

779

691

Dinsos

14

Ketenagakerjaan

14.1

Angka angkatan kerja

586.702

604.247

603.228

569.592

14.2

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

75,25

74,08

73,28

70,02

14.3

Pencari kerja yang terdaftar

Jiwa

14.4

Tingkat pengangguran terbuka

14.5

Keselamatan dan Perlindungan

Ada/Tida k

Jiwa

Dinas 11,642 kependuduka n dan Capil Dinas 77,796 kependuduka n dan Capil Dinas Ada kependuduka n dan Capil

623.537 Disnakertrans 75,31 Disnakertrans

4,670

7,138

3,657

3,445

3,025 Disnakertrans

%

3,46

2,60

2,02

3,20

1,98 Disnakertrans

%

-

-

24,79

32,34

33,66 Disnakertrans

II-24


15

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1

Persentase koperasi aktif

%

36

37

50

64,70

15.3

Usaha Mikro dan Kecil

%

4,80

4,81

4,90

5,10

16

Penanaman Modal

16.1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

16.2

70,50 Diskop dan UKM 5,60 Diskop dan UKM

Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kantor Perijinan dan Penanaman Modal

22

22

21

22

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

317,150 M

533,109M

-

52,357 T

16.3

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Rp. 21,26M

Rp. 215,96M

-

Rp.0,014 T

17

Kebudayaan

17.1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

14

8

12

17

- Disbudpar

17.2

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100

100

100

100

100 Disbudpar

18

Kepemudaan dan Olahraga

18.1

Jumlah organisasi pemuda

762

1057

1081

1096

- Kanpora

18.2

Jumlah organisasi olahraga (kab/kecamatan)

63

63

63

63

- Kanpora

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

23

56

36

43

- Kanpora

18.6

Lapangan olahraga

64

64

65

65

- Kanpora

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (jumlah orsospol)

1

1

1

1

1 Bakesbangpol

19.2

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

14

18

19

27

42 Bakesbangpol

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio

1.79

1.91

2.22

3.46

20.2

Jumlah Linmas

Orang

13,615

15,869

15,439

20.3

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio

5,87

5,27

4,62

-

20.4

Pertumbuhan ekonomi

%

5.97

5.78

5.72

5.99

20.5

Kemiskinan (RTM)

KK

112,095

112.095

112.095

112.095

20.6

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada/Tdk

Ada

Ada

Ada

Ada

20.7

Penegakan PERDA

%

100

100

100

100

20.8

Cakupan patroli petugas Satpol

-

-

24

24

Kali

%

Kali

II-25

3,35

Kantor Satpol PP Bakesbangpol

- Bakesbangpol Bid. Ekonomi Bappeda Bid. Ekonomi Bappeda Kantor Perijinan dan Ada Penanaman Modal Kantor Satpol 100 PP 24 Kantor Satpol


PP (jml Satpol/Jumlah Pdduk)

20.09

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

20.10

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

20.11

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

20.12

Sistim Informasi Manajemen Pemda

21

Ketahanan Pangan

21.1

Ketersediaan pangan utama

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1

PP

Orang

Bakesbangpol

13,615

15,869

15,439

%

-

-

10,39

10,39

%

92.30

92.30

97.23

97.23

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/Tdk

10,39

Kantor Satpol PP Bagian Pemerintahan

Ada

Bagian Kominfo

2008

2009

2010

2011

2012

Ton

171.824

172.964

176.569

221.525

167.944 BKP & PPP

LPM Berprestasi

Klp

3

3

3

3

3 Bapemas

22.

Kelompok LPM

Klp

330

330

330

330

330 Bapemas

22.2

PKK aktif

%

100

100

100

100

100 Bapemas

22.3

Posyandu aktif

%

100

100

100

100

100 Bapemas

22.4

Kader Posyandu Aktif

%

88

88

88

93,13

93,13 Bapemas

22.5

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

%

10,44

10,26

10,49

10,53

10,67 Bapemas

23

Statistik

23.1

Buku ”kabupaten dalam angka”

ADA

ADA

ADA

ADA

23.2

Buku ”PDRB kabupaten”

ADA

ADA

ADA

ADA

24

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku/ Laporan data Kearsipan (SKPD)

%

47

55

68

73

76

Kantor Arsip daerah

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (SKPD)

orang

10

30

48

77

82

Kantor Arsip daerah

25

Komunikasi dan Informatika

25.1

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Buah

8

10

10

10

Bagian Kominfo

25.2

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Buah

12

14

12

9

Bagian Kominfo

25.3

Web site milik pemerintah daerah

Buah

1

1

1

1

Bagian Kominfo

25.4

Pameran/expo

Kali

1

1

1

1

Bagian Kominfo

26

Perpustakaan

26.1

Jumlah perpustakaan (sekolah/Ponpes/Desa)

Buah

120

132

227

259

26.2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Orang

42.380

47.037

62.789

31.463

26.3

Koleksi buku yang tersedia di

Buku

6.374

9.084

5.565

4.328

Ada/Tida k Ada/Tida k

II-26

Bid. Dalap Bappeda Bid. Dalap ADA Bappeda ADA

Kantor 265 Perpustakaan daerah Kantor 25.184 Perpustakaan daerah Kantor 3.735 Perpustakaan daerah


perpustakaan daerah

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1

Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

%

57,19

56,83

56,50

51,40

55,00 Diperta/Dibu nhut

1.2

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

%

30.36

30.41

30.42

31.26

- Diperta/Dibu nhut

1.3

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

%

18.10

18.33

17.64

17.19

16.80 Diperta/Dibu nhut

1.4

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

%

4.18

4.15

4.08

4.06

4.07 Dibunhut

1.5

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

%

3.76

3.77

3.83

3.81

3.81 Disnak

1.6

Cakupan bina kelompok petani

%

60.98

39.40

42.68

57.30

- Diperta

2

Kahutanan

2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

2.33

6.06

9.79

49.10

25,00 Disbunhut

2.3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

%

1,17

1,16

1,12

1,11

1,11 Disbunhut

3

ESDM

3.1

Pertambangan tanpa ijin

%

-

15

45

38

4

Pariwisata

4.1

Kunjungan wisata

174.153

204.167

240.016

243.381

244.644 Disbudpar

4.2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

0.83

0.89

0.94

0.95

0.96 Disbudpar

5

Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi perikanan

%

100,13

100,19

102,01

100,93

5.2

Konsumsi ikan

%

17,69

17,72

17,91

18,23

5.3

Cakupan bina kelompok nelayan

%

33,33

33,33

37,50

68,00

5.4

Produksi perikanan kelompok nelayan

%

9,7

9,6

9,5

12,10

6

Perdagangan

6.1

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

25.89

25.71

26.51

26.81

26.97 Disperindag

6.2

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

0.6

0.8

0.9

0.9

0.9 Disperindag

7

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

18.86

18.74

18.83

18.97

19.18 Disperindag

7.2

Pertumbuhan Industri.

0.5

0.1

0.2

0.06

0.06 Disperindag

II-27

55 PU Pengairan

Dinas 103,22 Perikanan Kelautan Dinas 18,75 Perikanan Kelautan Dinas 39,34 Perikanan Kelautan Dinas 13,90 Perikanan Kelautan

dan dan dan

dan


7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

8

Ketransmigrasian

8.1

Transmigran swakarsa

0.8

0.8

0.10

0.12

-

-

71,02

-

%

0.12 Disperindag

- Disnakertrans

2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek daya saing daerah, terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini: Tabel 2.17 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2011 Aspek Daya Saing Daerah No


Capaian kinerja 2008

2009

2010

2011

2012

SKPD penanggungjawab

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1


1.1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

1.2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

1.3

Produktivitas total daerah

2

Pertanian

2.1

Nilai tukar petani

55,61

54,22

58,58

42,44

44,39

45,78

41,42

42,44

-

BPS

-

BPS BPS

97,01

98,19

98,74

1 : 143

1 : 192

1 : 96

102,62

Diperta

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1

Perhubungan

1.1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

1.2

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

1.3

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per 46.371 tahun

2

Penataan Ruang

2.1

Ketaatan terhadap RTRW

2.2

Luas wilayah produktif

-

-

-

1 : 192 -

53.220

58.100

38.100

100

100

100

100

767.743

775.498

783.332

791.244

II-28

-

Dinas Perhubungan -

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

100

DPU CIPTA KARYA DPU CIPTA KARYA


2.3

Luas wilayah industri

79.006

79.006

79.006

79.006

79.006

2.4

Luas wilayah kebanjiran

1.461,07

1.461,07

1.461,07

1.461,07

1.461,07

DPU PENGAIRAN

2.5

Luas wilayah kekeringan

-

-

-

-

-

DPU PENGAIRAN

2.6

Luas wilayah perkotaan

4.715,23

4.715,23

4.715,23

4.715,23

4.715,23

3


3.3

Jenis, kelas, dan jumlah

3.3.1

Restoran

3.3.2

Rumah Makan

3.4

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

3.4.1

6

5

7

2

DPU CIPTA KARYA

DPU CIPTA KARYA

Dispenda

14

95

76

60

69

55 Dispenda

Hotel Melati Satu

2

2

2

10

12 Dispenda

3.4.2

Hotel Melati Dua

5

4

4

4

5 Dispenda

3.4.3

Hotel Melati Tiga

9

10

11

2

3 Dispenda

4

Lingkungan Hidup

4.1

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

59,67

66,95

83,01

87,44

5

Komunikasi dan Informatika

5.1

Rasio ketersediaan daya listrik

1: 1.536,2

1: 3.188,8

1: 1.274,37

1: 1.154,7

- PLN

5.2

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

84,8

84,38

83,97

83,55

83,76 PLN

- PU Ciptakarya

Fokus Iklim Berinvestasi 1


1.4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

1.4.1

Pajak Daerah

1.4.2

Retribusi Daerah

1.5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Dispenda 6

6

7

7

9 Dispenda

26

26

26

23

29 Dispenda

3

1

3

4

4 Bagian Hukum

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012 Guna mengetahui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, maka berikut adalah kesimpulan hasil evaluasi program dan kegiatan berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, sebagai berikut: 1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. a. Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 2012 menunjukkan bahwa jumlah produksi padi melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 316.423 ton sedangkan targetnya hanya 309.069 ton atau

II-29


mencapai 102,38%. Produksi jagung juga melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 322.921 ton sedangkan targetnya hanya 320.581 ton atau mencapai 100,73%. Sedangkan untuk produksi kedelai tidak berhasil melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 634 ton sedangkan targetnya 892 ton atau hanya mencapai 71,08%. Untuk produksi ubi kayu juga tidak berhasil melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 117.888 ton sedangkan targetnya 118.818 ton atau hanya mencapai 99,22%. Manfaat kegiatan telah dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat luas yaitu ketersediaan bahan makanan pokok, harga jual ditingkat petani

relatif

stabil,

meningkatnya

pola

konsumsi

masyarakat,

meningkatnya kelembagaan petani serta pengetahuan dan keterampilan petani. b. Peternakan Pada

tahun

2012,

menurut

data

Dinas

Peternakan

Kabupaten

Probolinggo menunjukkan bahwa pencapaian produksi dan produktifitas ternak sangat berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan indikator sasaran atau target yang telah ditetapkan secara signifikan dapat dicapai diantaranya: peningkatan produksi telur dari 1.290.112 ton menjadi 1.300.122 ton, susu dari 9.431.224 liter menjadi 9.967.424 liter, daging dari 5.798.849 kg menjadi 5.949.249 kg, sapi potong dari 287.480 ekor menjadi 296.683 ekor, sapi perah dari 8.593 ekor menjadi 8.809 ekor, kambing dari 45.771 ekor menjadi 46.943 ekor dan domba dari 71.448 ekor menjadi 713.053 ekor, ayam buras dari 992.690 ekor menjadi 998.275 ekor serta ayam ras dari 484.132 ekor menjadi 487.594 ekor. c. Perikanan Pada tahun 2012 terjadi kenaikan produksi sebesar 10,09% dari 3.526,66 ton menjadi 3.882,43 ton pada produksi perikanan air payau bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Begitu juga untuk produksi perikanan air tawar meningkat 9,8% dari 401,53 ton menjadi 440,93 ton dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi budidaya laut mengalami kenaikan sebesar 3,3 % dari 307,08 ton menjadi 317,09 ton dari tahun sebelumnya. Pada produksi pengolahan meningkat sebesar 1,27%

dari

4.138,71

ton

menjadi

4.191,3

ton.

Untuk

produksi

penangkapan laut meningkat sebesar 0,4% dari 9.550,2 ton menjadi 9.588,4 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

II-30


Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : -

Pembinaan dan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan petani.

-

Bantuan modal usaha bagi kelompok lumbung pangan.

-

Mengadakan penelitian tentang pola konsumsi pangan masyarakat untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

-

Mengadakan penelitian untuk penyusunan perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan dengan penerapan Sistem Desa Mandiri Pangan.

-

Memasyarakatkan pemanfaatan bahan pangan lokal non beras baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk pengembangan usaha.

-

Memasyarakatkan penganekaragaman menu berbasis 3B (Beragam, bergisi, dan Berimbang) untuk menuju hidup sehat dan berkualitas.

-

Sosialisasi pola pangan berbasis 3 B (beragam, bergizi dan berimbang) dan diversifikasi pangan.

-

Perlu adanya terapan teknologi baik melalui sosialisasi maupun bantuan

langsung

pengolahan

mesin-mesin

produksi

(pasca

pengolahan

panen)

dalam

tanah,

irigasi

dan

rangka

peningkatan

mutu/kualitas bahan baku. -

Perlunya

Peningkatan

SDM

Penyuluh

baik

kuantitas

maupun

kualitasnya. 2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Otimalisasi Sektor Riil a. Volume Usaha Koperasi Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi promosi, pelatihan, teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan yang didukung dengan fasilitasi permodalan bekerja sama dengan lembaga keuangan. Khusus untuk Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi UMKM dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diharapkan 5 tahun kedepan

volume

usaha

koperasi

menjadi

sebesar

Rp

275.051.271.000,00 (tahun 2007 sebagai tahun dasar). Diharapkan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 351.042.500.000. Revitalisasi pemeliharaan,

pasar perawatan

daerah

yang

kebersihan,

II-31

mencakup

kualitas

sarana

rehabilitasi, prasarana,


keamanan dan ketertiban terus dilakukan sehingga dalam lima tahun ke depan pasar daerah yang ada dapat melayani masyarakat lebih profesional. b. Nilai Investasi Sektor Industri. Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud, maka pada tahun 2014 diharapkan nilai investasi sektor industri di Kabupaten Probolinggo

sebesar

Rp.320.742.000,00.

Selanjutnya

tujuan

pembangunan ini akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam fungsi ekonomi, serta pariwisata dan budaya. 3. Sasaran

Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

dan

Peningkatan

Investasi. Dalam hal peningkatan rasio jalan yang baik

pada tahun 2012

belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena baru tercapai 98%, sedangkan untuk jembatan yang baik melampaui target yang ditetapkan yaitu 103 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yaitu keterbatasan dana dan kondisi iklim (bencana) yang merupakan salah satu faktor belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 Dinas PU Bina Marga telah dapat mengurangi kondisi jalan rusak menjadi kondisi jalan sedang melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan peningkatan jalan dan jembatan. Sedangkan untuk Dinas PU Pengairan pada tahun 2012 untuk beberapa indikator telah berhasil mencapai target yang ditentukan bahkan melampaui, yaitu jaringan irigasi utama sebesar 100 % dan perbaikan sungai mencapai 109 %. Untuk jaringan irigasi pedesaan mengalami penurunan sebesar 8,58 %. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek sedini mungkin dalam setiap Tahun anggaran dan memacu pelaksanaan proyek yang berlokasi pada dataran tinggi guna mengantisipasi datangnya musim penghujan dan mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanan pekerjaan. - Melaksanakan

pengawasan

dengan

II-32

menggunakan

jasa

konsultan


pengawas guna lebih mengefektifkan peningkatan kualitas pelaksanaan proyek. - Melibatkan dan meningkatkan SDM dengan dibekali lebih dahulu diklatdiklat/kursus-kursus yang ditujukan pada peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani / HIPPA / GHIPPA dalam

hal

operasi

dan

pengenalan/pemahaman

pemeliharaan

jaringan

irigasi

serta

bangunan irigasi dengan mengikut sertakan

dalam program diklat/ kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Selain itu memberikan himbauan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam memelihara bangunan dan saluran irigasi. 4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana Pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil karena beberapa indikator sasaran telah melampaui target yg ditetapkan, diantaranya peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran air yang mencapai 138 %, peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran udara mencapai 116 %, peningkatan rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk mencapai 101%. Pencapaian terus dipertahankan dengan upaya-upaya sebagai berikut: - Membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui CSR perusahaan. - Mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui perijinan dan pengawasan. - Menumbuhkembangkan

ketanggapsegeraan

masyarakat

untuk

melakukan pengawasan sosial. - Meningkatkan responsibilitas aparat Pemerintah Kabupaten terhadap laporan/pengaduan

masyarakat

dalam

melaporkan

terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam waktu 24 jam. - Upaya

pencegahan

perijinan

bidang

dampak lingkungan

lingkungan hidup

hidup,

dan

melalui

penaatan

Penyusunan

dokumen

pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/ UKL dan UPL). - Upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, melalui penegakan

hukum

bidang

lingkungan

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

II-33

hidup

dan

pemantauan


- Upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup, meliputi Penyelamatan sumber mata air dan Pemulihan ekosistem pantai. - Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, Pembinaan perusahaan dan Pembinaan kepada masyarakat. 5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Kesehatan. a. Persentase penurunan kematian bayi belum berhasil mencapai target karena terjadinya peningkatan angka kematian bayi dimana target yang harus dicapai adalah 9,5 per 1.000 kelahiran sedangkan riilnya kematian bayi mencapai 12,43 per 1.000 kelahiran. b. Angka kematian Ibu melahirkan belum berhasil mencapai target dari 61 per 100.000 tapi tercapai 81 per 100.000. c. Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan juga belum berhasil mencapai target dari 58 % hanya tercapai 55,8 %. d. Angka Pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR) realisasi tahun 2012 adalah sebanyak 48,27 % meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 44,11 %. e. Rata-rata Lama Dirawat atau ALOS realisasi tahun 2012 adalah sebanyak 3,27 hari turun dari tahun 2011 yang mencapai 3,46 hari. f.

Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) menunjukkan bahwa realisasi tahun 2012 adalah sebanyak 53,02 kali meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 51,99 %.

g. Angka Kematian Bersih (Netto Death Rate/NDR), angka kematian 48 jam setelah dirawat tahun 2012 : 18,70 promil (standar Depkes tahun 2005 – standar Depkes : ≤ 25 promil meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 12,31 promil. h. Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR), angka kematian umum

tahun 2012 : 22,32 promil (standar Depkes Tahun 2005 –

standar Depkes ≤ 45 promil) meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 18,25 promil. i.

PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai dari target 70% menjadi 97,8% atau tercapai 104,84%.

j.

Persentase jumlah perempuan terlatih pada tahun 2012 adalah 100%. Dimana rata-rata yang direncanakan ikut pelatihan adalah 30 orang dan yang terealisasi untuk dilatih adalah 30 orang. Pelatihan dimaksud meliputi pelatihan menjahit, bordir, tata rias dsb.

II-34


k. Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai dari target 60% menjadi 60,5% atau tercapai 100,83%.. l.

Persentase peningkatan peran kader perempuan capaiannya adalah 100% sehingga telah dapat melampaui target tahun 2011.

m. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 APM SD 99,47%; APM SMP 72,35% dan APM SMA 39,35%. Sedangkan pada tahun 2012 APM SD 99,67%; APM SMP

72,54%

dan APM SMA

39,57%. Walaupun demikian pencapaian diatas masih berada dibawah target. Rasio jumlah siswa per jumlah sekolah untuk tingkat SD adalah 1: 119. Untuk tingkat SMP rasionya 1: 36 sedangkan target adalah 1: 160. Tingkat SMA rasio siswa per jumlah sekolah 1:76 Upaya yang terus akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target antara lain: -

Peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai secara bertahap.

-

Penambahan tenaga kesehatan secara bertahap dan mengoptimalkan tenaga yang ada .

-

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan teknis.

-

Meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, melakukan kegiatan swadaya serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal non medis di Kecamatan.

-

Peningkatan deteksi dini balita gizi buruk melalui peran aktif kader posyandu di pedesaan dan

meningkatkan kapasitas kelembagaan

posyandu serta dukungan sektor-sektor terkait. -

Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sektor-sektor terkait

dalam penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan

tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat pada kelompokkelompok potensial,. -

Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program Desa Siaga dan Rumah Tangga Sehat.

-

Penerapan sangsi terhadap pengedar garam tidak beryodium.

-

Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui peran aktif Tim Pangan dan Gizi (TPG) mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Kabupaten.

-

Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota jamkesmas

pusat

melalui

dana

II-35

pendamping

jamkesmas

APBD


Kabupaten. -

Pembangunan TK Negeri di Kecamatan dan pendirian SMK di masingmasing Kecamatan untuk memenuhi rasio SMK : SMA = 60 : 40.

-

Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi pendidikan guru.

-

Peningkatan pengembangan kompetensi tenaga tutor.

-

Dilaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye pendidikan.

-

Mendirikan perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca siswa.

-

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

perpustakaan keliling (sepeda motor dan mobil perpustakaan). -

Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan melalui Diklat Teknologi Informatika.

-

Menerapkan kebijakan atau regulasi pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam memberdayakan ekonomi keluarga, memberikan latihan ketrampilan, magang, bimbingan usaha dan bantuan modal.

-

Melakukan

penyadaran

kepada

masyarakat

dengan

memberikan

penyuluhan, penyebaran informasi lewat media elektonik, leaflet dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin berkurang. -

Melakukan advokasi pada pengambil kebijakan dan perencana sehingga program dan kegiatan yang responsive gender lebih besar.

-

Melakukan

advokasi

kepada

instansi

terkait

khususnya

bagian

perencanaan dan keuangan untuk memberikan dukungan dana, sarana dan

prasarana

yang

memadai

sehingga

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak optimal. -

Memberikan advokasi kepada pemerintah desa serta memberikan tambahan kesejahteraan kepada kader.

-

Diadakan sosialisasi terhadap program.

-

Perlu peningkatan kegiatan KIE pada masyarakat.

-

Perlu adanya pembekalan khusus kepada kepala desa.

-

Diberi penghargaan yang memadai dan adanya pancingan didalam setiap

-

pelayanan KB.

Permintaan droping ke propinsi disamping usulan didalam pengadaan barang.

II-36


6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran a) Penurunan

jumlah

Keluarga

Pra

sejahtera

pada

tahun

2012

berdasarkan data Dinas Sosial sebesar 33,54% dari tahun sebelumnya; b) Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 26,5% dari tahun sebelumnya; c) Persentase Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dibina (mendapat bantuan) menurut data Dinas Sosial sampai dengan tahun 2012 adalah 14,3%. d) Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara tenaga kerja tertampung dibanding jumlah angkatan kerja adalah 98,02%. e) Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa UMK telah meningkat menjadi Rp 814.000 per bulan sehingga Persentase pencapaian kehidupan minimal mencapai 88,23%. f) Jumlah transmigran terkirim sebanyak 30 KK/117 jiwa dengan tujuan ke 3 (tiga) lokasi yaitu : -

15 KK/59 jiwa ke UPT Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

-

10 KK/40 jiwa ke UPT Bekkai Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

-

5 KK/18 jiwa ke UPT Kosa SP.2 Kecamatan Oba Kota Tidore Provinsi Maluku Utara.

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : -

Penanganan secara berkala kepada para PMKS.

-

Mengoptimalkan tugas dan fungsi PSM/TKSK dan Karang Taruna yang ada di wilayah dalam usaha kesejahteraan sosial.

-

Mengajukan tambahan dana sehingga dapat menangani permasalahan yang ada.

-

Perlunya wadah untuk menampung permasalahan-permasalahan sosial.

-

Peningkatan

kemampuan,

pendidikan

dan

keterampilan

kepada

Keluarga Binaan Sosial (KBS). -

Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau Jawa.

II-37


-

Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran di luar Pulau Jawa.

7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Rata-rata capaian program dan kegiatan dapat dikatakan berhasil, hal ini seiring pencapaian sasaran dalam RPJMD berikut ini: a.

Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur telah dapat mencapai 100% karena target jumlah aset bergerak dan tak bergerak telah sesuai dengan target begitu juga pemeliharaannya.

b.

Persentase ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan mencapai 100% sehingga telah dapat mencapai target.

c.

Persentase

penyelesaian

kegiatan

sesuai

waktu

dan

mutu

yang

direncanakan penyampaian kegiatan sesuai waktu dan administrasi yang direncanakan telah tercapai 100%. d.

Persentase tingkat kelengkapan administrasi kearsipan tercapai 100% penataan dan pemberkasan telah dapat dilaksanakan pada tahun ini.

e.

Persentase tingkat penerapan teknologi informasi & tingkat pelayanan informasi

kearsipan

daerah

bagi

masyarakat

dalam

administrasi

kearsipan tercapai 100%. f.

Penerbitan Akta kelahiran sebanyak 11.642 lembar terdiri dari kelahiran umum sebanyak 4.121 lembar dan kelahiran terlambat sebanyak 7.521 lembar.

g.

Penerbitan Akta Perkawinan sebanyak 130 lembar terdiri dari 65 lembar akta perkawinan suami dan 65 lembar akta perkawinan istri. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Meningkatkan intensitas sosialisasi permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012, PMK Nomor 64/PMK.05 Tahun 2011 perubahan atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang

Pedoman

Perjalanan

Dinas

Keluar

Negeri

bagi

Pejabat

Negara/Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap serta standart biaya umum TA. 2012 berdasarkan PMK Nomor 84/02 Tahun 2011.. - Penyempurnaan database kependudukan yang dimiliki penduduk.

II-38


- Dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal kedepan diharapkan masing-masing Satker agar melaporkan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengupayakan lebih serius untuk peningkatan kualitas SDM dan pembinaan serta pengawasan melekat guna peningkatan prestasi yang lebih baik dari tahun yang lalu. - Intensitas

rapat

koordinasi

dengan

SKPD

yang

membutuhkan

pengadaan barang dan jasa. - Meningkatkan intensitas pendataan dan sertifikasi aset daerah. - Meningkatkan

sosialisasi

kepada

SKPD

tentang

mekanisme

perencanaan kebutuhan dan pengelolaan aset daerah. - Mengkaji kembali dasar hukum pengelolaan aset daerah. - Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih mengoptimalkan pemungutan atas obyek pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya. - Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk penerbitan petunjuk pelaksanaannya. - Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan Neraca; - Melakukan koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur baik sebelum maupun sesudah juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus. - Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih mengoptimalkan penyerapan dananya. - Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan Kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Meningkatnya

Ketahanan

Pangan

Melalui

Optimalisasi

Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya : 1. Anomali cuaca yang tidak menentu, 2. Terdapatnya daerah yang mengalami gagal panen, 3. Dampak pasca erupsi gunung Bromo,

II-39


4. Serangan OPT pada tanaman perkebunan, 5. Banyaknya virus yang menjangkit pada hewan ternak, seperti virus flu burung. 2.3.2 Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil. Dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya : 1.

Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan investasi/penanaman modal;

2.

Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum dalam investasi/penanaman modal;

3.

Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta rendahya kualitas SDM.

4.

Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya produktivitas tenaga kerja;

5.

Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk industri manufaktur;

6.

Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu permodalan, teknologi, informasi dan pasar;

7.

Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya peningkatan anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume usahanya mengalami penurunan;

8.

Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah, rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya sarana prasarana operasional dan modal usaha;

9.

Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

2.3.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah Beberapa

Kendala

utama

dari

pembangunan

infrastruktur

baik

infrastruktur transportasi, perumahan dan permukiman, pengairan di kabupaten Probolinggo antara lain: 1.

Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan / pemeliharaan;

II-40


2.

Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan kualitasnya.;

3.

Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan;

4.

Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum masih terbatas.

5.

Terbatasnya

kemampuan

penyediaan

prasarana

dan

sarana

perumahan; 6.

Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;

7.

Pelayanan kualitas

air

bersih

belum

pengelolaan

meningkatnya

optimal,

pelayanan

tingkat

disebabkan

air

kebocoran

minum

dan

rendahnya

oleh

tingkat

PDAM,

pendapatan

masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa; 8.

Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;

9.

Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;

10. Mulai menurunya kondisi prasarana drainase; 11. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka; 12. Penerangan jalan umum masih kurang; 13. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat; 14. Menurunnya kemampuan penyediaaan air; 15. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana. 2.3.4 Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam, yaitu : 1.

Adanya

kecenderungan

peningkatan

pencemaran

lingkungan

Hidup; 2.

Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, abrasi pada panjang pantai dan hutan Mangrove akan mengancam potensi sumber daya pesisir dan perikanan laut;

3.

Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan;

4.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ligkungan;

5.

Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

II-41


2.3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Kesehatan Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Probolinggo yang terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain : 1.

Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;

2.

Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya SD/MI;

3.

Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart kompetensi;

4.

Angka melek huruf masih relatif rendah;

5.

Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6.

Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.

7.

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS);

8.

Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;

9.

Belum

optimalnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

dasar

dan

rujukan; 10. Rendahnya status kesehatan masyarakat; 11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang

tidak

merata. 2.3.6 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya: 1.

Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

3.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja;

4.

Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang kurang produktif;

5.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan;

II-42


2.3.7 Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu : 1.

Belum diberlakukannya standar pelayanan minimal (SPM) di instansi pemerintah;

2.

Belum adanya kepastian mengenai Pedoman Struktur Kelembagaan pemerintah daerah;

3.

Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur;

4.

Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;

5.

Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;

6.

Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;

7.

Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

II-43

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Recommend Documents