BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Aspek Geografi Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km2 termasuk 160 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera.Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada1030 40’ – 1050 50’ Bujur Timur; serta antara 60 45’ – 30 45’ Lintang Selatan. Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 833.847 Ha atau 25,26%. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan. Topografi Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi, yakni 1) daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m diatas permukaan laut;

2)

daerah

berombak

sampai

bergelombang

dengan

kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai

500

m

dari

permukaan

laut;

3)

daerah

dataran

alluvialdengan kemiringan 0% sampai 3%; 4) daerah dataran rawa pasang surutdengan ketinggian ½ m sampai 1 m; serta 5) serta daerah river basin. Secara

administratif

Provinsi

Lampung

terdiri

dari

15

Kabupaten/Kota, yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

9

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung No Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5

Kabupaten Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara

6

Way Kanan

7 8 9 10 11 12 13 14

Tulang Bawang Lampung Timur Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung

15 Metro Jumlah

Ibukota

Liwa Kota Agung Kalianda Gunung Sugih Kotabumi Blambangan Umpu Menggala Sukadana Geding Tataan Pringsewu Mesuji Panaragan jaya Krui Bandar Lampung Metro

Jumlah Kecamatan

Luas Wilayah (km2)

15 20 17 28 23

2.043,17 2.731,16 2.007,01 4.789,82 2.725,63

14

3.921,63

15 24 7 8 7

4.385,84 4.337,89 1.173,77 625 2.184

8

1.201

11

2.907,23

13

192,96

5 215

61,79 35.288,09

Provinsi Lampung mempunyai posisi menjadi pintu gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut akan berdampak optimum bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

10

Tujuan dilakukannya penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk

‖Terwujudnya

keterpaduan

Penataan

Ruang

Provinsi

Lampung untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing.‖ Agar ruang wilayah dapat dimanfaatkan dengan baik, dalam RTRW dibagi dalam beberapa rencana struktur ruang wilayah, yaitu: a.

Rencana Sistem Perkotaan;

b.

Rencana Jaringan Transportasi, meliputi darat, laut dan udara;

c.

Rencana Sistem Jaringan Energi;

d.

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;

e.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air;

Sedangkan pola ruang Provinsi Lampung meliputi: a.

Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik

di

ruang

darat

maupun

ruang

laut

yang

yang

pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Bebarapa kawasan andalan yang diproyeksikan, yaitu: Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui; b.

Rencana

Pengembangan

Kawasan

Lindung,

antara

lain:

memantapkan ekosisten Mangrove dan Rawa dan pengendalian perambahan

hutan

dan

alih

fungsi

hutan.

Wilayahnya

meliputi: 1. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus. 2. Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan. 3. Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.


11

4. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur. 5. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan. 6. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara. 7. Kecamatan

Balik

Bukit,

Sumberjaya,

dan

Belalau

di

Lampung Barat. c.

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan

kawasan

hutan,

kawasan

pertanian,

serta

kawasan non-pertanian yang didasarkan pada: 1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau penggunaan lahan yang dikembangkan

tersebut

memilki

produktivitas

optimal

dengan input yang minimal. Secara umum kesesuaian lahan di Provinsi Lampung dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering. Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara. b. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah. Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan

basah

meliputi

wilayah

Tengah

dan

Timur

Provinsi Lampung.


12

c. Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan). Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung. 2. Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian ekonomi

terhadap

potensi

pengembangan

budidaya

tertentu. Pemanfaatan kawasan budidaya direncanakan sesuai

dengan

upaya

desentralisasi

ruang

bagipengembangan wilayah dan potensi lokal, baik sektor primer,

sekunder,

maupun

tersier.

Berdasarkan

kecenderungan perkembangan hingga tahun 2009, sektor primer merupakan sektor ekonomi potensial hampir di seluruh wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan potensi wilayah Aspek Demografis 1)

Kependudukan Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Lampung sudah mencapai 7.596.115 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung tahun 19902000 mencapai 0,98% dan tahun 2000-2010 meningkat menjadi 1,23%. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada Tahun 2011 menurut BPS Provinsi Lampug adalah sebagai berikut:


13

Tabel 2.2.

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kab/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung Metro Lampung

Luas Wilayah (Km2) 2.043,17 2.731,61 2.007,01 4.337,89 4.789,82 2.725,63 3.921,63 4.385,84 1.173,77 625,00 2.184,00 1.201,00 2.907,23 192,96 61,79 35.288,35

Jumlah Kepadatan Penduduk Penduduk 285.508 139,74 542.439 198,58 922.397 459,59 961.971 221,76 1.183.427 247,07 590.620 216,69 410.532 104,68 402.226 91,71 403.178 343,49 369.336 590,94 189.442 86,74 253.429 211,01 136.370 46,91 891.374 4.619,48 147.050 2.379,83 217,95 7.691.007

Sumber: BPS, 2013

Dari

15

kabupaten/kota

di

Provinsi

Lampung

kepada

penduduk wilayah perkotaan jauh lebih padat dibandingkan kabupaten. Bandar Lampung memiliki kepadatan 4.619,48 jiwa/km2 dan Metro 2.379,83 jiwa/km2. Sedangkan wilayah kabupaten, dengan

590

Pringsewu jiwa/km2

merupakan karena

kabupaten

Pringsewu

terpadat

merupakan

kabupaten dengan wilayah terkecil hanya 1,77% dari luas Provinsi Lampung. Kabupaten terpadat selanjutnya adalah Lampung Selatan hampir 460 jiwa/km2, disusul Pesawaran dengan 344 jiwa/km2. Tiga wilayah kabupaten yang secara geografis berdekatan yakni Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk


14

terbanyak, yaitu mencapai 3.067.795 jiwa atau mendekati 40% dari seluruh penduduk Provinsi Lampung. Laju pertumbuhan penduduk menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, secara grafik dapat dilihat dibawah ini: Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2000-2010

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung selama 10 tahun terakhir mencapai 1,23% pertahun. Sedangkan daerah dengan

laju

pertumbuhan

penduduk

di

atas

Provinsi

Lampung di antaranya Tulang Bawang (2,61%), Metro (1,95), dan Bandar Lampung (1,59). Ketiga daerah ini merupakan daerah

dengan

tertinggi.Sedangkan

laju daerah

pertumbuhan dengan

laju

penduduk pertumbuhan

penduduk terendah adalah Pringsewu (0,55%), Lampung Timur (0,78%) dan Lampung Tengah (0,83%). Perkembangan penduduk Provinsi Lampung Tahun 2011— 2012 berdasarkan data BPS terbaru adalah sebagai berikut:


15

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 20112012 Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

2011 2012

3.964.479 3.998.423

3.726.528 3.768.889

7.691.007 7.767.312

Sumber: BPS Lampung, 2013

Proyeksi pertambahan penduduk Provinsi Lampung 5 tahun ke depan dengan pendekatan aritmetika dengan rumus Pn = P0 {1 + (r.n)} diperkirakan sekitar 8.164.004 jiwa atau terjadi pertambahan sekitar 94.599 jiwa pertahun. Sementara jumlah penduduk Provinsi Lampung menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Keputusan KPU Pusat Nomor

100/Kpts/KPU/2013

bahwa

jumlah

penduduk

Lampung sudah mencapai 9.586.492 jiwa, yaitu: Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan KPU Pusat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kabupaten/Kota Bandar Lampung Lampung Selatan Lampung Barat Lampung Utara Lampung Tengah Lampung Timur Tanggamus Tulang Bawang Way Kanan Metro Pringsewu Pesawaran Tulang Bawang Barat Mesuji Jumlah

Jumlah Penduduk 1.251.642 1.097.353 472.443 780.937 1.411.922 1.114.838 650.625 539.002 472.918 160.962 475.353 569.729 268.435 320.333 9.586.492

Sumber: KPU, 2013

Jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan tabel di


16

atas terdapat dua versi, yaitu BPS yang berjumlah 7.767.312 jiwa (2012) dan KPU berjumlah 9.586.492 jiwa (2013). Selanjutnya perlu dilakukan validasi dan penentuan data mana yang akan digunakan untuk kepentingan perencanaan dan implementasi pembangunan. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat A.

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Perekonomian Provinsi Lampung beberapa tahun terakhir

menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Bahkan sejak Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 6,48% dan nasional hanya sebesar 6,23. Meskipun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terjadi penurunan sebesar 0.51%, namun angka pertumbuhan Provinsi Lampung di tahun 2013 yaitu sebesar 5,97%, tetap lebih baik dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 5,78%.

Hal ini tentunya perlu mendapatkan apresiasi

positif, mengingat kinerja tersebut

berdampak positif secara

nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang berada diatas nasional tersebut artinya kinerja pertumbuhan ekonomi

Provinsi

Lampung

akan

mendorong

naik

kinerja

pertumbuhan ekonomi secara nasional, bukan menarik turun.


17

Gambar 2.3. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

(Sumber: BPS 2014)

Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 6,48%, merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan ekonomi yang relatif lebih baik. Perkembangan ekonomi ini juga ditandai dengan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, PDRB atas harga berlaku sebesar Rp.73,72 Triliun, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.127,91 Triliun dan mencapai Rp.144.56 Triliun pada tahun 2012 atau terjadi peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar Rp.70,84 Trilyun dari tahun 2008 hingga tahun 2012.


18

Gambar 2.4. Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Provinsi Lampung Tahun 2008-2012

(Sumber: Lampung Dalam Angka 2013)

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi

masing-masing

sektor

yang

didasarkan

pada

nilai

nominal atas dasar harga berlaku. Dari nilai distribusi tersebut bisa diketahui

besarnya

pembentukan

kontribusi

totalPDRB

masing-masing

Provinsi

Lampung.

sektor

Dengan

dalam melihat

kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah. Struktur perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2012, bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku, didominasi oleh sektor tersieryang memiliki peranan

sebesar

Perdagangan,

42,66%.

Hotel

dan

Pembentuk Restoran,

sektor

tersier

yaitu

Pengangkutan

dan

Telekomunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa, seperti yang tergambar pada tabel 3.1.Sedangkan sejak tahun 2010, sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang kedua PDRB Provinsi Lampung yang semakin menurun kontribusinya yaitu tahun 2010 sebesar


19

38,81%, tahun 2011 37,65%, dan tahun 2012 sebesar 37,88%. Tabel 2.4. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Provinsi Lampung ADHB (2008-2012) Lapangan Usaha I. Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian II. Sekunder Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan III. Tersier Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Telekomunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa TOTAL

2008 2009 2010* 2011** 2012** 42,2 41,4 38,81 37,65 37,88 39,07 39,28 36,82 35,56 35,92 3,13 2,12 1,99 18,36 19,1 20,01 13,29 14,25 15,8 0,62 0,59 0,55 4,45 4,26 3,66 39,44 39,5 41,18

2,09 20,05 16,07 0,54 3,44 42,3

1,96 19,46 15,55 0,55 3,36 42,66

13,78 13,50

15,25

16,01

15,86

9,03 10,02

10,16

11,5

11,54

6,31 9,46 100

5,97 8,82 100

6,15 9,11 100

6,47 10,16 100

6,75 9,23 100

Sumber : BPS Lampung 2013 (Data Diolah) * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dalam

struktur

perekonomian

perekonomian

Provinsi

Lampung terjadi lompatan dari sektor dari primer menjadi tersier tanpa melewati fase sekunder yang menjadi kontribusi utama dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung.


20

Grafik 2.3 Kontribusi Sektoral Pembentuk PDRB Provinsi Lampung Tahun 2008-2010

Sumber : BPS Lampung 2013

Perekonomian Provinsi Lampung ditopang oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor

perdagangan

memperlihatkan

hotel

bahwa

dan

sektor

restauran. pertanian

Data

tahun

2012

mempunyai

pangsa

sebesar 35,92% dalam perekonomian Provinsi Lampung.

Sektor

pertanian dalam hal ini mempunyai beberapa sub sektor antara lain tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya, kehutanan dan perikanan. Provinsi Lampung merupakan lumbung beras dan lumbung jagung nasional dan merupakan penghasil terbesar singkong di Indonesia. Mengingat sektor pertanian tetap menjadi sektor primadona sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Lampung, maka lompatan dari sektor primer menjadi sektor tersier tersebut perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih

menggeliatkan

industri

pengolahan

agar

memberikan

kontribusi yang cukup signifikan yaitu dengan memberikan nilai


21

tambah terhadap hasil-hasil pertanian di Provinsi Lampung serta menggerakkan

sektor

agribisnis,

yang

diharapkan

akan

menggerakkan sektor riil yang selanjutnya akan berdampak terhadap perluasan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan produktivitas yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Pendapatan perkapita Provinsi Lampung dari tahun 2009 hingga tahun 2012 (PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku) menunjukkan

peningkatan.

Pada

tahun

2009

pendapatan

perkapita sebesar 11,82 juta rupiah, naik menjadi 18,61 juta rupiah pada tahun 2012. Sedangkan untuk pendapatan perkapita kabupaten/kota, untuk kota Bandar Lampung menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 28,3 juta rupiah dan sebaliknya Lampung Barat dengan posisi terendah yaitu sebesar 9,2 juta rupiah. (Sumber: Lampung Dalam Angka, 2013). Gambar 2.5. Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2012 (dalam Juta Rupiah)

(Sumber : BPS Lampung 2013)


22

Salah

satu

indikator

untuk

mengukur

ketimpangan

pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Gini ratio Provinsi Lampung

pada

periode

2012

adalah

sebesar

0,36

yang

mengindikasikan/menujukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang

terjadi

masih

dalam

kategori

ketimpangan

rendah.

Ketimpangan yang rendah ini ditunjukkan dengan 40% penduduk berpendapatan rendah di Provinsi Lampung menikmati lebih dari 17%

total

pendapatan.

Kondisi

ini

mengindikasikan

bahwa

pembangunan di Provinsi Lampung juga dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Indikator kesejahteraan ekonomi juga diukur dari jumlah penduduk miskin. Angka kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2012 adalah sebesar 1,219 juta jiwa atau hanya menurun sebesar 58.630 jiwa dari tahun 2011. Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2012 (jiwa) NO. KABUPATEN/KOTA 1 Lampung Barat 2 Tanggamus 3 Lampung Selatan 4 Lampung Timur 5 Lampung Tengah 6 Lampung Utara 7 Way Kanan 8 Tulang Bawang 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Mesuji 12 Tulang Bawang Barat 13 Bandar Lampung 14 Metro PROVINSI LAMPUNG

2011 67.880 92.750 177.740 189.460 187.000 155.810 72.510 40.750 77.050 43.020 15.320 18.060 121.580 19.000 1.277.930

2012 64.800 88.400 169.500 180.800 178.400 148.600 69.200 38.800 73.500 41.000 14.600 17.300 116.300 18.100 1.219.300



23

Atau dalam persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk dapat kita lihat trendnya pada grafik 3.5, dimana terlihat terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun (2008-2012). Gambar 2.6. Trend Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung tahun 2008-2012 (persen)


B.

Kesejahteraan Sosial Pembangunan bidang kesejahteraan sosial digambarkan

dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan manusia dan terkait

dengan

upaya

meningkatkan

kualitas

manusia

yang

merupakan gabungan dari 3 indeks, yaitu : Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat. Indeks Pendidikan yang merupakan salah satu komponen utama dalam IPM merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

AMH


24

Provinsi Lampung yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis (latin maupun huruf lainnya) mengalami peningkatan yang meskipun sangat kecil yaitu sebesar 0,11% dari tahun 2011 yaitu sebesar 95,02% menjadi 95,13% di tahun 2012 (Tabel 3.2.).

AMH Provinsi Lampung

tersebut lebih besar dari AMH nasional yang hanya sebesar 93.25% namun mengalami peningkatan yang lebih besar 0.26% dari tahun 2011, bila dibandingkan peningkatan AMH Provinsi Lampung. Sedangkan

untuk

nilai

RLS

Provinsi

Lampung

yang

menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun yang bersekolah (dalam tahun bersangkutan) adalah 7,82 pada tahun 2011 dan 7,87 pada tahun 2012, lebih rendah dari nasional yang sebesar 8,08. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kelulusan penduduk Provinsi Lampung adalah tidak tamat SMP atau baru mencapai kelas 1 SMP.

Untuk mencapai wajib belajar 9 tahun,

Provinsi Lampung masih membutuhkan berbagai upaya-upaya dan lompatan yang cukup signifikan agar pencapaiannya dapat relatif lebih singkat.


25

Tabel 2.7. AMH dan RLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2011-2012 KABUPATEN/KOTA INDONESIA LAMPUNG Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Bandar Lampung Metro

ANGKA MELEK HURUF RATA-RATA LAMA SEKOLAH 2011 2012 2011 2012 92,99 93,25 7,94 8,08 95,02 95,13 7,82 7,87 97,33 97,36 7,46 7,47 95,47 95,48 7,40 7,43 94,91 94,94 7,49 7,50 93,63 93,74 7,58 7,60 93,74 93,74 7,41 7,60 95,32 95,71 8,10 8,10 94,89 94,91 7,32 7,33 94,52 95,79 7,20 7,39 95,58 96,76 7,51 7,53 94,72 95,09 8,60 8,62 93,30 93,03 6,37 6,39 93,03 93,88 7,47 7,49 98,47 98,50 10,18 10,30 98,38 98,40 10,12 10,15

(Sumber : http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/2014/LE2013/index.html)

Indeks

Kesehatan

menggambarkan

mengenai

derajat

kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu, dan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH).

AHH Provinsi

Lampung pada tahun 2011 sebesar 69,75 lebih rendah dari nasional (69,85) dan meningkat sebesar 0,30 yaitu sebesar 70,05 tahun 2012.

Peningkatan tersebut berdampak AHH Provinsi

Lampung berada diatas AHH Nasional yang hanya meningkat 0.02 dari tahun 2011 ke tahun 2012 (sebesar 69,87)


26

Tabel 2.8. AHH Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2011-2012 KABUPATEN/KOTA INDONESIA LAMPUNG Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Bandar Lampung Metro

ANGKA HARAPAN HIDUP 2011 2012 69,85 69,87 69,75 70,05 67,45 67,77 69,74 70,15 68,74 69,05 70,48 70,74 69,48 69,72 68,21 68,49 69,70 69,96 69,13 69,41 68,56 68,71 68,64 68,77 68,45 68,50 68,72 68,78 71,24 71,61 72,76 72,98

(Sumber: http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/2014/LE2013/index.html)

Indeks Daya Beli Masyarakat, sebagai salah satu komponen utama

IPM

yang

dipengaruhi

oleh

nilai

Paritas

Daya

Beli

Masyarakat pada tahun tertentu, yang sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti pendapatan dan inflasi. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung selama beberapa tahun penerbitan, perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada grafik dalam gambar di bawah ini. Dari

gambar

tersebut

dapat

terlihat

bahwa

Indeks

Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, terus menerus mengalami kenaikan secara konsiten.

Hal ini menunjukkan bahwa secara

umum pembangunan di Provinsi Lampung mampu meningkatkan


27

kesejahteraan penduduknya, karena IPM ini merupakan indeks yang

digunakan

kesejahteraan

untuk

masyarakat

menggambarkan secara

agregat,

capaian karena

disektor

indeks

ini

menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Indeks ini sangat sering digunakan untuk mengukur profil kesejahteraan umum suatu negara atau daerah. Selama periode tahun 2008 hingga tahun 2012, IPM Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan, yakni dari 70,3 pada tahun 2008 meningkat menjadi 71,42 pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 72,45.

Namun apabila kita

membandingkan IPM Provinsi Lampung di Pulau Sumatera, IPM Provinsi Lampung masih yang terendah di tahun 2012,

bahkan

nilainya masih lebih rendah dari IPM Nasional yang artinya IPM Provinsi Lampung menarik turun agregat IPM nasional. Gambar 2.6. IPM Provinsi Lampung tahun 2008-2012

(Sumber : BPS Lampung,berbagai tahun)


28

C.

Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan

budaya

keragaman

(keragaman

budaya)

mengingat

Provinsi

Lampung mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah terselenggara di Provinsi Lampung antara lain 2.1.3.Aspek Pelayanan Umum A. Pendidikan Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian bidang pendidikan Provinsi Lampung salah satunya ditunjukan dengan

tingkat

kelulusan

siswa

kelulusan siswa tingkat SD di

yang

semakin

baik.

Angka

Provinsi Lampung meningkat dari

99,7 persen pada tahun 2008 menjadi 99,98 persen pada tahun 2010 dan 100 persen pada 2011. Persentase kelulusan siswa tingkat SMP meningkat dari 99,83 persen pada tahun 2009, menjadi 99,80 persen pada tahun 2010 dan 99,99 persen pada tahun 2011. Persentase kelulusan siswa yang meningkat cukup tajam adalah angka kelulusan tingkat SMA, yaitu dari 93,71 persen pada tahun 2009 menjadi 99,11 persen pada tahun 2010 dan 99,53 persen pada tahun 2011 (Grafik 3.14).


29

Grafik 2.7. Angka Partisipasi Murni Provinsi Lampung tahun 20082012

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2013

Tabel 2.6. Rasio Jumlah Guru dan Murid se-Provinsi Lampung 2008-2012

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2013


30

Sampai tahun 2011, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 3.224 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 319 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 117 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 62 unit. Total perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Provinsi Lampung sampai tahun 2010 berjumlah 330 unit. Sedangkan untuk lembaga pendidikan informal lainnya, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan bantuan bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1.258 unit. Tingkat

pendidikan

yang

ditamatkan

juga

mengalami

peningkatan. Jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas dan Akademi/Universitas meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yangtidak sekolah dan belum tamat SD berkurang dari 12,55 persen pada tahun 2007 menjadi 10,36 persen pada tahun 2011.


31

Tabel 2.9. Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut PendidikanTertinggi yang Ditamatkan, 2007 – 2011 Jenis Pendidikan 2007

2008

2009

2010

2011

Tidak Sekolah dan Belum Tamat SD 12,55

13,40

10,53

9,15

10,36

Sekolah Dasar

20,50

19,85

20,25

21,62

18,75

Sekolah Lanjutan Pertama

20,29

19,61

19,79

20,37

19,38

Sekolah Lanjutan Atas

33,71

30,52

35,78

35,96

37,27

Akademi/Universitas

12,95

16,61

13,65

13,90

14,24

Jumlah

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2012)

Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta. BOP dan BOB merupakan program

yang

menunjang

pemberian

BOS

oleh

Pemerintah

Pusat.Pemberian dana BOP dan BOB oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar. B.

Kesehatan Pembangunan sektor kesehatan pada dasarnya bertujuan

agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata sehingga diharapkan


32

akan tercapainya kesehatan masyarakat yang baik. Pembangunan sektor kesehatan yang berhasil akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, karena

pembangunan

bidang

kesehatan

juga

mempunyai

keterkaitan dengan peningkatan mutu penduduk. Oleh sebab itu program–program kesehatan harus lebih difokuskan kepada calon– calon generasi penerus bangsa, yaitu secara khusus pada bayi dan anak dibawah usia lima tahun (balita). Indikator dalam menilai keberhasilan

program

pembangunan

di

sektor

kesehatan

khususnya pada masyarakat usia dini adalah tingkat kematian bayi dan balita serta kondisi kecukupan gizi bagi balita.

Indikator

tersebut penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi

lahir sampai bayi belum berusia

tepat satu tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk di dalamnya adalah kematian bayi). Sementara Gizi Buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya di bawah standar. Gizi buruk banyak dialami oleh bayi dibawah lima tahun (balita). Masalah gizi buruk dan kekurangan gizi telah menjadi keprihatinan dunia sebab penderita gizi buruk umumnya adalah balita dan anak-anak yang tidak lain adalah generasi generus bangsa.


33

Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Prevalensi Balita

Gizi

Buruk,

menggambarkan

keadaan

sosial

masyarakat dimana angka kematian itu dihitung.

ekonomi

Akan tetapi,

terdapat perbedaan antara kegunaan Angka Kematian Bayi dengan Angka Kematian Balita dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Angka Kematian Bayi berguna untuk

perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan

pelayanan

kesehatan

Ibu

hamil,

misalnya

program

pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan Angka Kematian Balita dapat berguna untuk perencanaan dan evaluasi program

dan

kegiatan

imunisasi

yang

berhubungan

dengan

kesehatan anak seperti program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia lima tahun. Sementara data Prevalensi Balita Gizi Buruk berguna untuk perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan pangan dan gizi.

Oleh karena itu, angka

kematian bayi, kematian balita dan prevalensi balita gizi buruk merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Berdasarkan data publikasi Profil Kesehatan Indonesia yang diterbitkan

Kementerian

Kesehatan

selama

beberapa

tahun

penerbitan, didapatkan data angka kematian bayi dan balita serta persentase prevalensi balita gizi buruk untuk Provinsi Lampung sebagaimana grafik dibawah.


34

C.

Pekerjaan Umum Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan

sarana

infrastruktur

kota

mendapat

perhatian

khusus

bagi

Pemerintah Provinsi Lampung. Fokus layanan urusan pekerjaan umum meliputi sistem tata air, jaringan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pelayanan penyediaan energi. Dalam

peningkatan

jaringan

jalan

sejak

tahun

2007

Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan peningkatan jalan seluas 8.739 m2 dan pelebaran jalan seluas23.798 m2, jalan tembus seluas 23.519 m2, pembangunan dan peningkatan 14 buah jembatan. Selain itu, dalam mendukung operasional Kanal Banjir Timur (KBT), telah dilakukan pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar KBT seluas 130.231 m3. Tabel 3.3. Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi dan Jenis Status Jalan Tahun 2011 Uraian A. Panjang Jalan (m)

Jenis Satuan Jalan Jumlah Provinsi Jalan Nasional Tol Negara 123.481,00 143.647,00 6.666.164,84 6.933.292,84

B. Luas Jalan (m2) 3.040.746,00 3.743.886,00 43.526.727,97 48.311.359,97 (Sumber : Provinsi Lampung dalam Angka 2012)

Salah satu tujuan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap Millenium Development

Goals

(MDGs)

yaitu

memastikan

kelestarian

lingkungan hidup dengan menurunkan target hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga 2015.


35

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang

memenuhi syarat kesehatan dan

dapat langsung diminum. Penyelenggara air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum. Syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

492/Menkes/Per/IV/2010, diantaranya adalah sebagai berikut: a.

Parameter mikrobiologi E Coli dan total Bakteri Kolifrom, kadar maksimum yang di perbolehkan 0 jumlah per 100 ml sampel;

b.

Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna;

c.

Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500 mg/l), pH 6,5-8,5. Dalam rangka pencapaian target Renstra tentang persentase

kualitas air minum berkualitas dengan salah satu target prioritas adalah persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini adalah air minum yang didistribusikan oleh PDAM dengan target tahun 2012 adalah 95%. Hal tersebut di atas

merupakan

kemungkinan

salah

munculnya

satu

upaya

penyakit

pencegahan

berbasis

air

terjadinya (waterborne

disease) karena air merupakan salah satu media lingkungan yang berperan dalam penyebaran penyakit melalui media pertumbuhan mikrobiologi serta adanya kemungkinan terlarutnya unsur kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia.


36

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit. Pada Gambar 2.11 persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%, lebih rendah dari target Renstra Tahun 2012 sebesar 69%.Provinsi Lampung sendiri hanya 43,35% terendah nomor 5 setelah Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan NTT. Gambar 2.11 Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)


37

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Evaluasi

Pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan

RKPD

merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukkan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan

menjadi

lebih

efisien,

efektif,

disertai

dengan

akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Kesesuaian

program

prioritas

RKPD

dengan

rencana

program dalam RPJMD diukur dengan membandingkan program prioritas yang tercantum dalam dokumen RKPD dengan rencana program tahunan berkenaan yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa penyusunan RKPD telah berpedoman pada RPJMD. Berdasarkan

hasil

analisis

perbandingan

(analisis

komparatif) terhadap RKPD Provinsi Lampung tahun 2013 dengan RPJMD

Provinsi

Lampung

Tahun

2010—2014,

diperoleh

perbndingan sebagai berikut : program prioritas yang tercantum dalam RKPD Tahun 2013 sejumlah 241 program sedangkan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2010—2014 adlah 196 program. Dari jumlah tersebut, terdapat 145 program yang sesuai (nama program terdapat dalam RKPD maupun RPJMD).

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2015

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah


38

Pemerintah

Provinsi

Lampung

telah

melaksanakan

pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Provinsi Lampung tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah. No 1

Kabupaten/ Kota Way Kanan

Permasalahan Pembangunan 1. Masuk kategori daerah tertinggal; 2. Infrastruktur yang masih sangat terbatas; 3. Kekurangan Listrik; 4. Pembangunan sektor pertanian belum optimal; 5. Belum terpadunya program antar SKPD;

Isu Strategik 1. Menjadi kawasan pertahanan regional dengan adanya Pangkalan AD Gatot Subroto di Bahuga;

6. Kualitas SDM rendah; 7. PDRB Perkapita rendah; 8. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi 2

Lampung Tengah

1. Infrastruktur terutama jalan nasional (Jalinteng) dalam kondisi rusak sehingga

1. Rencana Pembentukan DOB: Seputih Timur dan


39

No

Kabupaten/ Kota

Permasalahan Pembangunan menghambat kelancaran arus orang dan barang khususnya dari Gunung Sugih (perbatasan Pesawaran) hingga Terbanggi Besar; 2. Kekurangan Listrik

3

Lampung Barat

1. Infrastruktur jalan baik nasional, provisi dan kabupaten masih sangat terbatas; 2. Sering terjadi longsor; 3. Masuk kategori daerah tertinggal;

Isu Strategik Seputih Barat 2. Kawasan Pendidikan Terpadu 3. Akan membangun kawasan ―Techno Park‖ bekerjasama dengan BPPT 1. RPJMD akan menjadi bahan evaluasi keberhasilan bupati rawan di politisasi bila dg indikator kuantitatif; 2. Adanya lapangan udara Pekon Serai

4

Lampung Timur

1. Infrastruktur jalan nasional, provinsi dan kabupaten masih sangat terbatas; 2. Kekurangan Listrik; 3. Tidak masuk dalam kategori daerah tertinggal namun tingkat kemiskinan tinggi

1. Rendahnya IPM 2. Kec. Labuhan Meringgai masuk dalam kecamatan termiskin tingkat nasional; 3. Lamtim punya 5 DAM yg dpt dimanfaatkan u/ energi listrik; 4. Lamtim masuk dalam KSN (Kawasan


40

No

Kabupaten/ Kota

Permasalahan Pembangunan

5

Mesuji

1. Merupakan daerah otonom baru (DOB); 2. Infrastruktur jalan nasional, provinsi dan kabupaten sangat terbatas; 3. Kekurangan Listrik; 4. Berlarut-larutnya rencana penyelesaian perambah hutan Register 45 Sungai Buaya; 5. PDRB tertinggi kedua di Lampung namun tingkat ketimpangan pendapatan tinggi 1. Infrastruktur jalan nasiona, provinsi dan kabupaten terbatas; 2. Kekurangan Listrik; 3. Alih fungsi pertanian ke perkebunan yg berdampak pada ketahanan pangan

6

Tulang Bawang

7

Pesisir Barat 1. Merupakan daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat

Isu Strategik Strategis Nasional) 1. 10 kampung tua yang terisolasi 2. Fasilitas dan tenaga kesehatan 3. Wilayah miskin yang belum masuk wilayah daerah tertinggal;

1. Infrastruktur wilayah terutama jalan poros provinsi 2. Perlindungan DAS; 3. Memiliki lapangan udara Astra Ksetra sebagai basis pertahanan udara nasiona 1. Pengelolaan pesisir (10 km) panjang pantai 2. Pengembangan wisata Pulau Pisang 3. Infarstruktur pendukung ke kawasan wisata

8

Lampung

1. Infrastruktur jalan;

1. Periodeisasi


41

No

9

10

Kabupaten/ Kota


Utara

2. Kekurangan Listrik; 3. Angka Kemiskinan tertinggi di Lampung 4. Masuk kategori daerah tertinggal

Tulang Bawang Barat

1. Infrastruktur jalan nasional, provinsi dan kabupaten sangat terbatas; 2. Kekurangan Listrik

Pringsewu

1. Infrastruktur jalan; 2. Kekurangan Listrik; 3. Alih fungsi lahan, krn Pringsewu kawasan tanaman pangan

Isu Strategik RPJMD shub LU baru saja Pilkada 2. Rendahnya IPM 3. Faktor Keamanan 4. Legalisasi RPJMD 5. Pembentukan Kota Kotabumi 6. Pembentukan DOB Provinsi eks Lampung Utara; 7. Termasuk kabupaten tertua di Lampung namun lambat dalam perkembangan dan kemajuan daerah 1. Krisis Listrik terutama di Pagardewa 2. Faktor keamanan 3. Sengketa pertanahan 1. Sektor jasa memerlukan regulasi krn menjdi unggulan dalam PAD 2. Daerah Irigasi Way Sekampung yg melalui Pringsewu, tp


42

No

11

Kabupaten/ Kota

Pesawaran


1. Keterbatasan infratruktur dasar,

Isu Strategik tidak ada kantor pengendalinya shg petani di Pringsewu kesulitan memperoleh akses air; 3. Rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masuk kategori DOB daerah tertinggal

2. masih tingginya angka kemiskinan 18 % 12

Lampung Selatan

13

Bandar Lampung

1. Sektor pertanian sebagai penyumbang terebsar PDRB belum ditingkatkan nilai tambahnya; 2. Potensi pariwisata yang besar belum terintegrasi dalam suatu kawasan khusus 1. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Lampung

1. Integrasi kultural; 2. Pengembangan wilayah khusus pariwisata (Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata) 1. Pengembangan Bandar Lampung sebagai daerah Metropolitan Area; 2. Rencana pemindahan pusat pemerintahan provinsi ke Kota Baru


43

Kabupaten/ Kota

No


Isu Strategik Natar (Bandar Negara)

14

Metro

1. Luas wilayah yang sangat terbatas 6.874 ha yang didominasi lahan persawahan 43,27%; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka cukup tinggi

1. Benturan kewenangan antara kabupaten dengan provinsi dalam bidang pendidikan; 2. Menjadikan Metro sebagai Kota Pendidikan 3. Pengembangan ekonomi kreatif

15

Tanggamus

1. Potensi perikanan dan kelautan belum optimal diusahakan; 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan

2.3.2.

Isu Strategis Provinsi

NO

ISU STRATEGIS

1.

Penyediaan Infrastruktur Dasar Untuk Menunjang Peningkatan Kesejahteraan (lanjutan direktif Presiden)

1. Pengembangan Kawasan Industri Maritim

PROGRAM STRATEGIS 1. Integrasi moda angkutan KA dari sentra produksi ke pelabuhan ekspor - AMDAL Dryport Way Kanan Sudah sampai tahap DED - DED Trase Terbanggi BesarSp. Pematang (268 Km)


44

NO

ISU STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS - LARAP Trase Pringsewu – Sukadana (100 Km) Sudah sampai Tahap DED (Rp. 1.3 M) - Pembangunan Jalan KA Lintas Tulung Buyut – Blambangan Negara Ratu (Jalan KA, Jembatan Gorong2/Box Culvert, Persinyalan, Bangunan Penunjang) - Short Cut Rejosari Km 4 – Tarahan (Studi Amdal, Pembebasan Lahan ±26 Km, Land Clearing/ Pembebasan Lahan, Pembangunan Jalan KA 26 Km), Persinyalan) - Pembangunan Jalan KA Bakauheni – Rejosari (Studi DED, DED SInyal dan Jembatan, Studi AMDAL) - Trase Pringsewu – Rejosari – Tegineneng – Metro (Studi Sinyal dan Jembatan, Studi AMDAL, Pembebasan Lahan 62 Km) 2. Lanjutan Pembangunan Fisik Terminal Agribisnis sebagai penguatan Logistik Nasional - Pembangunan Infrastruktur Dasar : Instalasi Pengolahan Limbah - Pembangunan Sarana Terminal Agribisnis dan Penunjang : Pembangunan Pasar Grosir


45

NO

ISU STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS - Pembangunan Laboratorium Uji Keamanan Pangan dan Alat-Alat Laboratorium 3. Penataan dan pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) - Updating Masterplan kawasan metropolitan Bandar Lampung - Penyusunan DED prasarana perkotaan yang dikembangkan secara terpadu di Kawasan Metropolitan Bandar Lampung - Perencanaan Infrastruktur Hijau di Kawasan Metropolitan Bandar Lampung - Revitalisasi kawasan DAS di Metropolitan Bandar Lampung - Revitalisasi Kawasan Kota Tua Bandar Lampung - Perencanaan Transportasi Terpadu Kawasan Metropolitan Bandar Lampung 4. Peningkatan Jalan Nasional,Jalan Strategis Provinsi, Pembangunan Jalan Tol, Jembatan Mesuji Usulan Peningkatan Status


46

NO

ISU STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS Ruas Jalan Provinsi Menjadi Jalan Nasional - Sp.Pugung (Pos PJR / Ir.Sutami) – Sribawono (58,5 Km) (feeder Lintas Tengah menuju lintas Timur) Pembangunan Jalan Strategis Provinsi - Ruas Sp. Empat – Blambangan Umpu Panjang Ruas : 12,4 Km Lebar jalan : 3 - 4,5 Meter Potensi : Perkebunan Sawit dan Karet Untuk dapat berfungsi secara maksimal maka dana yang dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 12,4 Km X Rp 3,5 Milyar - Ruas Blambangan Umpu – Pakuan Ratu Panjang Ruas : 59,65 Km Lebar jalan : 3 - 4,5 Meter Potensi: Perkebunan Sawit dan Karet Untuk dapat berfungsi dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 59,65 Km X Rp 3,5 Milyar - Ruas Batas Lampung Utara – Pakuan Ratu Panjang jalan : 11,4 Km Lebar jalan : 3 – 4,5 Meter Potensi : Perkebunan Sawit Untuk dapat berfungsi secara maksimal maka dana yang dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 11,4 Km


47

NO

ISU STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS (Kondisi Rusak dan Kritis) X Rp 3,5 Milyar - Ruas Serupa Indah - Tajab Panjang jalan : 11,1 Km Lebar jalan : 3 – 4,5 Meter Potensi : Perkebunan Sawit Untuk dapat berfungsi secara maksimal maka dana yang dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 11,1 Km (Kondisi Rusak dan Kritis) X Rp 3,5 Milyar - Ruas Batas Tajab – Bts Tulang Bawang Barat/Way Kanan Panjang jalan : 27 Km Lebar jalan : 3 – 4,5 Meter Potensi : Perkebunan Karet dan Perkebunan Sawit Untuk dapat berfungsi secara maksimal maka dana yang dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 27 Km X Rp 3,5 Milyar - Ruas Bts Way Kanan / Tulangbawang Barat Simpang Tulung Randu Panjang Ruas : 34,7 Km Lebar jalan : 3 - 4,5 Meter Potensi : Perkebunan Sawit dan Karet Untuk dapat berfungsi secara maksimal maka dana yang dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 34,7 Km X Rp 3,5 Milyar = Rp 121,45 Milyar. Sehingga total kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan untuk jalan


48

NO

ISU STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS bypass ruas Sp. Empat – Blambangan Umpu – Sp. Tulung Randu adalah 156,25 Km x Rp 3,5 Milyar


49

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Recommend Documents