BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi

hasil

pelaksanaan

RKPD

tahun

lalu

dan

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintah dimulai dengan analisis gambaran Umum Kondisi Daerah. Hal ini ditujukan untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran

umum

kondisi

daerah

yang

meliputi

aspek

geografi,

demografi/kepedudukan serta aspek kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan isu strategis daerah, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan starategi. 2.1.1. Aspek Geografi 2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Secara geografis, Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101’ 14’ –

101’

34’ Bujur Timur dan 0’ 25’ – 0’ 45’ Lintang Utara, dengan batas admistrasi sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- Sebelah Selatan

: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Timur

: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Barat

: Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 Km2, yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan 58 (lima puluh delapan) kelurahan. Kota Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis sebagai Kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di Pulau Sumatera. Keuntungan posisi wilayah seperti ini harus dicermati sebagai potensi sekaligus masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan Kota kedepan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan mampu mereduksi kemungkinan adanya pengaruh negatif yang akan ditimbulkan. Untuk lebih jelasnya, letak, orientasi dan administrasi Kota Pekanbaru beserta luas wilayah dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 di bawah ini.

II - 1 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KECAMATAN LUAS (Km2) Tampan 59,81 Payung Sekaki 43,24 Bukit Raya 22,05 Marpoyan Damai 29,74 Tenayan Raya 171,27 Lima Puluh 4,04 Sail 3,26 Pekanbaru Kota 2,26 Sukajadi 3,76 Senapelan 6,65 Rumbai 128,85 Rumbai Pesisir 157,33 Jumlah 632,26 Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2013

PERSENTASE LUAS 9,46 6,84 3,49 4,70 27,09 0,64 0,52 0,36 0,59 1,05 20,38 24,88 100,00


Gambar 2.2 Peta Administrasi Kota Pekanbaru

Sumber : Profil Sanitasi Kota Pekanbaru, 2009 2.1.1.2. Kondisi Topografi 2.1.1.2.1. Ketinggian Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian 10 – 50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama di bagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (sekitar 44%) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17%, landai (21%), dan sangat landai (13%). Sedangkan


wilayah dengan kemiringan relatif curam hanya sekitar 4-5% terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir. 2.1.1.2.2. Kemiringan Lereng Secara umum kondisi sebagian besar areal wilayah Kota Pekanbaru mempunyai kelas lereng datar, dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lereng datar (0–2%) dengan luas 27.819 Ha dan kemiringan lereng agak landai (2–8%) dengan luas 10.805 Ha yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota. Wilayah dengan kemiringan 0–2% terletak di bagian Selatan Kota Pekanbaru, sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng 2–8% terletak menyebar di bagian Tenggara dan sebagian wilayah Utara Kota Pekanbaru. Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 26–40% yang merupakan daerah agak curam mempunyai luasan relatif kecil yaitu 2.915 Ha, yang terletak di daerah Utara dan Tenggara Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir dan Kecamatan Tenayan Raya. Lahan dengan kondisi morfologi demikian umumnya cenderung memiliki faktor pembatas yang cukup tinggi terutama untuk kegiatan terbangun, oleh karena itu pengembangan lokasi dengan tipikal kemiringan tersebut lebih diarahkan sebagai kawasan konservasi. Luas masing-masing kelas lereng (kemiringan) di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada 2.2 berikut. Tabel 2.2 Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru

No.

Kemiringan Lereng

Luas (Ha)

Persentase (%)

Kemiringan (%)

1.

Datar

27.819

44,00

0-2

2. 3. 4. 5.

Agak Landai Landai Sangat Landai Agak Curam Jumlah

10.805 13.404 8.283 2.915 63.226

17,09 21,20 13,10 4,61 100,00

2-8 9-15 16-25 26-40

Sumber : Profil Sanitasi Kota Pekanbaru, 2009


2.1.1.2.3. Morfologi Morfologi Kota Pekanbaru sebagian besar terdiri dari dataran aluvium yang datar dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan. Bentuk morfologi Kota Pekanbaru dapat dibagi menjadi : 1. Satuan Morfologi Dataran Sebarannya menempati daerah Kecamatan Kota Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail, sebagian wilayah Kecamatan Rumbai, sebagian wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Bukit Raya, sebagian wilayah Kecamatan Tenayan Raya, wilayah Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Payung Sekaki dengan persentase kurang lebih 65% dari luas keseluruhan Kota Pekanbaru. Daerah ini merupakan daerah endapan sungai dan rawa. Sebagian merupakan daerah dataran banjir (Flood plain), sedangkan daerah rawa meliputi daerah bagian barat daya dan tengah. Daerah ini memiliki kemiringan lereng kurang dari 5%. Adapun daerah dengan ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut tersusun oleh batuan yang terdiri dari material lepas berukuran lempung, lempung tufan, pasir, kerikil, sisa-sisa tumbuhan (vegetasi) hasil proses abrasi dan erosi sungai dan rawa gambut. Pemanfaatan lahan ini di Kota Pekanbaru pada umumnya telah dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, kebun campuran, area pertanian dan perladangan. 2. Daerah Morfologi Perbukitan Satuan morfologi ini terdapat pada kawasan bagian utara, selatan dan sebagian wilayah Barat dan Timur memanjang dari barat laut–Tenggara. Satuan morfologi ini tersusun oleh batu lumpur, batu pasir, sedikit batu lanau, batuan malihan dan granit. Ketinggian satuan ini berkisar antaras 20–35 meter di atas permukaan laut, membentuk perbukitan rendah yang ditumbuhi dengan semak dan alang-alang. Kawasan ini memiliki kemiringan lereng kurang dari 20 %. 3. Satuan Morfologi Perbukitan Sedang Satuan morfologi ini menempati bagian utara wilayah Kota Pekanbaru, yang merupakan wilayah perbukitan dengan arah memanjang dari Barat Laut– II - 5 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Tenggara. Wilayah ini ditumbuhi vegetasi tanaman keras sebagai hutan lindung. Ketinggiannya adalah sekitar 40 di atas permukaan laut. Daerah perbukitan ini disusun oleh batuan lava, lahar dan batuan malihan yang umumnya bertonjolan besar dan agak tajam. Wilayah ini memiliki kemiringan lereng kurang dari 40 %. 2.1.1.3. Klimatologi Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,40C-33,80C dan suhu udara minimum berkisaran antara 23,00C24,20C. Curah hujan antara 66,3-392,4 mm/tahun dengan curah hujan dan hari hujan terbanyak berada pada Bulan November. Kelembaban maksimum berkisar antara 82%-83% dan kelembaban minimum berkisar antara 68-69% (Pekanbaru dalam Angka, 2013) . 2.1.1.4. Geologi Berdasarkan peta geologi Lembar Pekanbaru dan sekitarnya (M.C.G. Clarke dkk, 1982) dengan skala 1:250.000, struktur geologi yang terdapat di Kota Pekanbaru terdiri dari sesar mendatar dengan arah umum Barat Laut–Tenggara, Lipatan Sinklin dan Antiklin dengan arah penunjaman berarah relatif Timur Laut– Barat Daya. Struktur–struktur geologi tersebut masuk dalam sistem Patahan Sumatera, sementara itu sesar–sesar mendatar ini termasuk dalam sistem Patahan Semangko, diduga terjadi pada Kala Miosen Tengah. 2.1.1.5. Hidrologi Kota Pekanbaru sebagian besar termasuk dalam DAS Siak (94,77 %) dan sebagian kecil DAS Kampar. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dengan beberapa anak sungai yaitu : Sungai Sibam, Sungai Air Hitam, Sungai Senapelan, Sungai Sago, Sungai Sail dan Sungai Tenayan yang terletak di bagian selatan Kota Pekanbaru, sedangkan Sungai Umban Sari, Sungai Setukul, Sungai Pengambang dan Sungai Ukai terletak di bagian utara Kota Pekanbaru. Informasi mengenai DAS dan Sub DAS Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.


Tabel 2.3 DAS dan Sub-DAS Kota Pekanbaru No.

DAS / Sub DAS

1 a b c d e f g h i j k l

DAS Siak Sub DAS Takuana Sub DAS Umban Sub DAS Meranti Sub DAS Limbungan Sub DAS Ukai Sub DAS Lukud Sub DAS Siban Sub DAS Air Hitam Sub DAS Senapelan Sub DAS Sail Sub DAS Tenayan Sub DAS Pendanau

2 a

DAS Kampar Sub DAS Kelulud Jumlah

Luas (Ha) 59.919 5.760 5.418 1.657 5.488 8.112 2.156 2.251 3.743 3.401 12.007 7.005 2.921

94,77 9,11 8,57 2,62 8,68 12,83 3,41 3,56 5,92 5,38 18,99 11,08 4,62

3.307 3.307

5,23 5,23

63.226

100,00

(%)

Sumber : Profil Sanitasi Kota Pekanbaru, 2009

2.1.1.6. Penggunaan Lahan Pola penggunaan lahan Kota Pekanbaru dapat dibagi atas 2 kelompok utama, yaitu lahan terbangun (built up areas) dan lahan belum terbangun (non-

built up areas). Dari luas Kota Pekanbaru, yaitu 63.226 Ha, diperkirakan sekitar 23,55% merupakan areal yang telah terbangun. Luas lahan terbangun sebagian besar didominasi oleh pembangunan Kawasan

Perumahan

(73,29%),

Kawasan

Industri

(12,05%)

danKawasan

Perdagangan (4,47%). Sedangkan untuk lahan yang belum terbangun masih cukup

luas

dan

pada

umumnya

merupakan

kawasan

potensial

untuk

dikembangkan pada masa mendatang. Luas lahan belum terbangun di Kota Pekanbaru diantaranya meliputi 24.733,49 Ha Kawasan Semak Belukar dan 18.372, 33 Ha merupakan kawasan perkebunan Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara Kota Pekanbaru, yaitu pada Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tenayan Raya dan sekitarnya. Informasi tentang Penggunaan Lahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.


Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kota Pekanbaru No.

Jenis Penggunaan Tanah

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lahan Terbangun (built up areas) Kawasan Perumahan Kawasan Pemerintahan Kawasan Pendidikan Kawasan Perdagangan Kawasan Industry Militer Bandara Lain-lain Jumlah A: B. Lahan Tidak Terbangun (non-built up areas) 1. Kawasan Lindung 2. Kawasan Perkebunan 3. Kawasan Semak Belukar 4. Hutan Jumlah B: Jumlah A + B Sumber : Profil Sanitasi Kota Pekanbaru, 2009

Luas (Ha) 10.914,44 100,23 282,30 666,07 1.794,94 134,93 276 723,07 14.891,98 2.605,75 18.372,33 24.733,49 2.622,45 48.334,02 63.226,00

Hubungan antara kondisi geografis Kota Pekanbaru dengan potensi pengembangan wilayah dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut : Gambar 2.3 Diagram Hubungan antara kondisi geografis dengan potensi pengembangan wilayah Kota Pekanbaru

Berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik wilayahKota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki potensi untuk pengembangan Kawasan Pendidikan, Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan, Kawasan Pertanian, Kawasan Lindung, Kawasan Industri, Kawasan Pergudangan dan Kawasan Pariwasata dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru.


Kondisi geografis dan karakteristik Kota Pekanbaru juga menjelaskan bahwa wilayah kota Pekanbaru dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang tidak berpotensi terhadap bencana alam (rendah terhadap rawan bencana alam), seperti banjir, tsunami, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik/vulkanik dan lain-lain,

sehingga

kawasan

ini

relatif

aman

dibanding

dengan

daerah

kabupaten/kota/provinsi tetangga. 2.1.2. Aspek Demografi/Kependudukan Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2012 adalah 964.558 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 terdapat penambahan sebanyak 184.659 jiwa atau rata-rata pertahun bertambah 30.776 jiwa. Apabila jumlah penduduk pada tahun 2012 dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekanbaru,didapat rata-rata kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2012 sebanyak 1.525,57 jiwa/km2. Tabel 2.5 berikut menginformasikan tentang kondisi Kependudukan Kota Pekanbaru dilihat dari Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga (KK) dan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin. Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Jumlah, Kepala Keluarga (KK) dan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2007 – 2012 NO.

URAIAN

1 2 3

Jumlah penduduk Kepala Keluarga Penduduk berdasarkan jenis kelamin : - Laki-laki - Perempuan

TAHUN 2007 2008 2009 779,899 799,213 802,788 175.859 177,762 188,341

2010 897.768 213.795

2011 937.939 223.388

389,972 400,505 403,900 389,927 398,708 398,888

459.533 444.369

477.151 460.788

2012 964.558 229.939 490.339 474.219

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2013

Pada Tabel 2.6 berikut digambarkan tentang sebaran penduduk kota Pekanbaru menurut kecamatan. Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Pekanbaru. Terlihat pada tabel bahwa semua kecamatan Kota Pekanbaru mengalami kenaikan jumlah penduduk pada Tahun 2012.Disamping faktor bayi lahir yang hidup semakin membaik, yaitu 18.236 jiwa pada Tahun 2011 dan 19.484 jiwa pada Tahun 2012, kenaikan jumlah penduduk Kota Pekanbaru II - 9 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

juga dapat terjadi karena peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke Kota Pekanbaru

dari

Masuknya/bermigrasinya

beberapa penduduk

kabupaten/kota/provinsi dari

beberapa

tetangga.

kabupaten/kota/provinsi

tetangga dikarenakan pesatnya pembangunan Kota Pekanbaru beberapa tahun terakhir,

yang

memberikan

efekpengganda

terhadap

beberapa

sektor

pembangunan seperti lapangan pekerjaan dan perumahan, sehingga dapat menyediakan tempat bekerja dan tempat tinggal yang lebih baik dari tempat asal penduduk yang melakukan migrasi tersebut. Tabel 2.6 Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2007 – 2012 JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Tampan 97.296 101,661 106,160 169.655 179.470 188.806 2 Payung Sekaki 72.009 73,205 74,439 86.584 90.991 93.479 3 Bukit Raya 83.508 85,697 87,586 91.914 97.094 101.548 4 Marpoyan Damai 121.574 126,316 127,369 125.697 130.244 130.349 5 Tenayan Raya 97.281 99,879 102,494 123.155 130.236 136.716 6 Lima Puluh 44.386 44,564 42,759 41.333 41.971 41.994 7 Sail 23.182 23,379 22,335 21.438 21.796 21.809 8 Pekanbaru Kota 31.199 31,355 30,092 25.062 25.764 25.784 9 Sukajadi 55.829 55,986 52,989 47.174 47.791 47.814 10 Senapelan 38.920 39,436 37,614 36.434 37.004 37.024 11 Rumbai 50.174 51,258 51,772 64.624 67.915 70.219 12 Rumbai Pesisir 64.541 66,477 67,179 64.698 67.663 69.016 Total 779.899 799,213 802,788 897.768 937.939 964.558 Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2013 NO

KECAMATAN

Penduduk Kota Pekanbaru yang berada di pusat kota atau Wilayah Pengembangan (WP) I adalah yang terpadat diantara kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Puluh (10.394 Jiwa/Km2), Kecamatan Sail (6.690 Jiwa/Km2), Kecamatan Pekanbaru Kota (11.409 Jiwa/Km2), Kecamatan Sukajadi (12.716 Jiwa/Km2) dan Kecamatan Senapelan (5.567 Jiwa/Km2). Hal ini terjadi karena 5 (lima) kecamatan tersebut memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu berkisar diantara 2,26 Km2 (Kecamatan Pekanbaru Kota) hingga 6,65 Km2 (Kecamatan Senapelan). Untuk lebih jelasnya, Informasi kepadatan penduduk Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.


Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2007 – 2012 KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 2007 2008 2009 2010 2011 1 Tampan 1.627 1.700 1.775 2.837 3.001 2 Payung Sekaki 1.665 1.693 1.722 2.002 2.104 3 Bukit Raya 3.787 3.886 3.972 4.168 4.403 4 Marpoyan Damai 4.088 4.247 4.283 4.227 4.379 5 Tenayan Raya 568 583 598 719 760 6 Lima Puluh 10.987 11.031 10.584 10.231 10.389 7 Sail 7.111 7.171 6.851 6.576 6.686 8 Pekanbaru Kota 13.805 13.874 13.315 11.089 11.400 9 Sukajadi 14.848 14.890 14.093 12.546 12.710 10 Senapelan 5.853 5.930 5.656 5.479 5.565 11 Rumbai 389 398 402 502 527 12 Rumbai Pesisir 410 423 427 411 430 Rata-rata 1.234 1.264 1,270 1.420 1.483 Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2013 NO

KECAMATAN

2012 3.157 2.162 4.605 4.383 798 10.394 6.690 11.409 12.716 5.567 545 439 1.526

Untuk mengetahui penduduk suatu daerah tergolong “penduduk muda” atau “penduduk tua”, dapat dilihat dari komposisi umur penduduk untuk kelompok usia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Dikatakan mempunyai struktur umur muda bila kelompok penduduk yang berumur dibawah 15 tahun jumlahnya lebih besar dari 35%, sedangkan kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 3%. Sedangkan dikatakan berstruktur umur tua bila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kurang dari 35% dan persentase jumlah penduduk diatas 65 tahun lebih dari 3%. Pada Tabel 2.8 berikut dapat dilihat struktur penduduk Kota Pekanbaru menurut kelompok umur. Tabel 2.8 Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2008 – 2012 NO.

KELOMPOK UMUR

2008 1 0 – 14 tahun 28% 2 15 – 64 tahun 70% 3 65 tahun ke atas 2% Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2013

2009 30% 68% 2%

TAHUN 2010 2011 29,33% 29,30% 68,39% 68,41% 2,28% 2,29%

2012 29,11% 68,66% 2,23%

Dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk Kota Pekanbaru terbesar berada pada usia produktif yaitu pada kelompok umur 15 – 64 tahun. Dari data tahun terakhir, yaitu tahun 2012, jumlah penduduk usia produktif Kota Pekanbaru sebanyak 68,66%. Dibandingkan Kelompok Umur 0-14 tahun (29,11%) dan Kelompok Umur 65 tahun ke atas (2,23%), jumlah tersebut menunjukkanbahwa II - 11 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Kota

Pekanbaru

memiliki

potensi

yang

baik

untuk

terus

berkembang,

karenasebagian besar penduduknya berada pada usia produktif.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek

kesejahteraan

masyarakat

terdiri

dari

kesejahteraan

dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga dengan berbagai indikatorindikator yang mengukurnya. Untuk menganalisa gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal RKPD Kota Pekanbaru, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari : 2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi A. Pendapatan Domestik Regional Bruto Kondisi perekonomian di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator PDRB sangat baik. Hal ini terlihat pada nilai pertumbuhan PDRB pada tahun 2012 berdasarkan PDRB harga konstan 10,57% dan nilai pertumbuhan PDRB berdasarkan PDRB harga berlaku 23,33%. Data secara lengkap tersaji pada Tabel 2.8 berikut ini. Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2006-2012 Harga Berlaku Juta Rupiah Pertumbuhan (%)

Harga Konstan Juta Rupiah Pertumbuhan (%)

2006

16.480.545,96

18,68

6.367.596,81

10,15

2007

20.119.404,53

22,08

6.997.154,88

9,89

2008

24.916.535,09

23,84

7.630.422,50

9,05

2009

30.037.936,86

20,55

8.302.631,95

8,81

2010

36.753.481,40

22,36

9.047.929,45

8,98

2011

45.257.046,38

23.14

9.913.360,31

9.05

55.816.890,62 23,33 Sumber : Pekanbaru dalam angka 2013

10.961.317,98

10,57

Tahun

2012

Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2012 sebesar 10,57 persen. Pertumbuhan ini sudah mengacu pada penggunaan tahun dasar 2000. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini merupakan perpaduan masing-masing sektor yang ada dimana pertumbuhan di dominasi dari sektor-sektor yang dominan seperti keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, perdagangan, dan sektor angkutan dan komunikasi.


Dengan kondisi yang sama pada tahun 2011, dimana ketiga sektor tersebut juga mendominasi pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan berkembangnya sektor-sektor unggulan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya sehingga akan tercipta struktur ekonomi yang kokoh, seimbang, dan dinamis. Data secara lengkap tersaji pada Tabel 2.10 berikut ini. Tabel 2.10 Pertumbuhan Tiap Sektor Atas Dasar Harga Konstan Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 No.

Lapangan Usaha

1 2

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

3 4 5 6 7 8 9

2008 4,03 4,14

Pertumbuhan per Sektor (%) 2009 2010 2011 3,95 3,78 3,74 3,89 3,47 3,88

2012 3,66 3,94

6,25 6,80

6,13 5,53

5,98 5,57

5,46 5,31

4,76 6,09

8,94 9,64

8,85 9,66

8,96 9,83

9,04 10,08

9,26 12,61

10,42

9,38

9,83

10,11

14,24

10,22

10,50

10,86

10,50

11,16

8,84 9,05

8,34 8,81

8,37 8,98

8,32 9,05

8,52 10,57

Keterangan : *) Tahun 2012 angka sementara Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2013

Namun jika dilihat dari peranan per sektor terhadap PDRB, pada tahun 2012 sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Bangunan sebesar 31,83%. Hal ini dapat kita cermati dari pertumbuhan properti yang semakin menjamur di Kota Pekanbaru dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang mana Kota Pekanbaru akan menjadi salah satu destinasi untuk tinggal tentunya akan dibanjiri oleh banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia. Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 No 1 2

Pertumbuhan Ekonomi (%) Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 Pertanian 4,03 3,95 3,78 3,74 3,66 Pertambangan 4,14 3,89 3,47 3,88 3,94 dan Penggalian

Distribusi Persentase PDRB (%) 2008 2009 2010 2011 2012* 1,52 1,45 1,38 0,68 0,61 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01


No 3 4 5 6 7 8

9

Pertumbuhan Ekonomi (%) Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 Industri 6,25 6,13 5,98 5,46 4,76 Pengolahan Listrik, Gas 6,80 5,53 5,57 5,31 6,09 dan Air Bersih Bangunan 8,94 8,85 8,96 9,04 9,26

Distribusi Persentase PDRB (%) 2008 2009 2010 2011 2012* 10,40 10,14 9,86 17,20 14,75

Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

1,19

1,15

1,12

0,82

0,75

16,74

16,75

16,75

27,72

31,83

9,64

9,66

9,83

10,08

12,61

31,44

31,68

31,93

25,65

25,43

10,42

9,38

9,83

10,11

14,24

14,76

14,83

14,95

6,58

6,23

10,22

10,50 10,86 10,50

11,16

6,83

6,94

7,06

13,46

12,92

8,84

8,34

8,37

8,32

8,52

17,10

17,02

16,93

7,88

7,47

9,05

8,81

8,98

9,05

10,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Keterangan : *) Tahun 2010 angka sementara Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2011

Pendapatan per kapita lebih sering disebut PDRB per kapita yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Perkembangan pendapatan per kapita Kota Pekanbaru dari tahun 2007 hingga tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan sebesar 28,83% berdasarkan harga berlaku dan 15,33% berdasarkan harga konstan. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap

perkembangan

pendapatan

regional.

Semakin

tinggi

laju

pertumbuhan penduduk maka semakin rendah pendapatan regionalnya dan sebaliknya semakin rendah laju pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pendapatan regionalnya dengan asumsi laju pertumbuhan ekonominya tetap. Oleh sebab itu pengendalian penduduk guna meningkatkan pendapatan regional harus dipikirkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.


Tabel 2.12 PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru dan Pertumbuhannya Tahun 2007 - 2012 PDRB Per Kapita (Rp) Atas Dasar Atas Dasar Tahun Harga Berlaku Harga Konstan 2007 23.260.324,51 8.089.508,46 2008 27.724.764,22 8.490.412,65 2009 32.177.108,43 8.893.909,38 2010 38.032.079,80 9.362.693,32 2011 45.197.933,90 9.853.473,37 2012 57.867.782,71 11.364.072,06 Rata-Rata Pertumbuhan

Pertumbuhan (%) Atas Dasar Atas Dasar Harga Harga Berlaku Konstan 17,46 5,73 19,19 4,96 16,06 4,75 18,20 5,27 18.84 5.24 28,03 15,33 16,79 4,82

Keterangan : *) Tahun 2010 angka sementara Sumber : Pekanbaru dalam angka 2012

B. Laju Inflasi Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dalam persentase. Secara tahunan (yoy), inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan IV-2013 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, bahkan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan ratarata historisnya sejak tahun 2009-2012 (5,24%). Kelompok transportasi (13,48%) tercatat mengalami inflasi tertinggi diikuti oleh kelompok bahan makanan (12,36%). Namun apabila dilihat dari andilnya, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 3,12% terhadap inflasi Kota Pekanbaru diikuti oleh kelompok transportasi yang tercatat sebesar 1,89%. Kenaikan harga bumbu-bumbuan (pembatasan impor hortikultura) yang diikuti dengan kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik, merupakan pendorong utama meningkatnya inflasi pada kelompok tersebut.

Sumber : BPS, diolah


Berdasarkan komoditasnya, inflasi tertinggi dialami oleh komoditas cabe hijau diikuti oleh petai dan cabe merah. Namun, jika dilihat dari andilnya terhadap inflasi Pekanbaru triwulan IV-2013 maka bensin (1,39%) tercatat memberikan kontribusi tertinggi diikuti oleh cabe merah (0,65%) dan beras (0,51%). Di sisi lain, penurunan harga emas perhiasan, gula pasir, beberapa jenis ikan, dan bawang putih merupakan faktor yang meredam tekanan inflasi Pekanbaru pada triwulan laporan. 2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Aspek kesejahteraan berikutnya adalah kesejahteraan sosial yang berfokus pada beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka kematian bayi, angka harapan hidup. APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Indikator yang lain yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender pada bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menurut ”The UN Guidelines Indicators for Monitoring the

Millenium Development Goals”, angka ini lebih baik daripada perbandingan jumlah absolute murid laki-laki dan perempuan. APK diperlukan karena adanya perbedaan yang relatif besar antara jumlah penduduk perempuan dan lakilaki, sehingga rasio jumlah siswa saja belum dapat menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender. APK juga digunakan, mengingat masih tingginya siswa berusia lebih tua dari kelompok usia yang semestinya

(overage), sehingga APM di tingkat SD, SLTP dan SMU lebih rendah dibandingkan dengan APK. Nilai APK dan APM Kota Pekanbaru selengkapnya bisa dilihat pada tabel 2.13 berikut.


Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kota Pekanbaru Tahun 2008-2013 NO 1

2

URAIAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Angka Partisipasi Kasar -(APK) SD/MIKas(APK) :

%

115.59

121.55

122.74

102.36

99,61

99,61

- SMP/MTs

%

96.19

110.72

111.32

98.56

99,28

99,28

- SMA/MA/SMK

%

89.07

89.07

89.69

102.6

114,70

114,70

-(APM) SD/MI(APM)

%

99.60

104.59

102.00

92.27

98,92

98

-SMP/MTs

%

84.43

94.15

94.92

71.01

78,79

95

-SMA/MA/SMK

%

64.98

64.98

63.62

75.26

118,97

93

Angka Partisipasi Murni

Sumber : Pekanbaru dalam angka 2012.

Program atau kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah

bertujuan untuk menampung jumlah murid

sebanyak-banyaknya. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah ingin agar penduduk Riau khususnya dan penduduk Indonesia pada umumnya terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar. Kemampuan baca tulis adalah kemampuan dasar untuk meningkatkan kualitas

manusia,

sehingga

diharapkan

dengan

meningkatnya

kemampuanbaca tulis maka akan meningkat akses terhadap berbagai informasi yang pada akhirnya pengetahuannya pun akan ikut meningkat. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf, dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Jika dilihat dari indikator melek huruf, terlihat bahwa penduduk Kota Pekanbaru yang bisa membaca dan menulis meningkat dari 99,7 persen pada tahun 2007 menjadi 99,90 persen pada tahun 2012. Secara umum pembangunan manusia di Kota Pekanbaru selama periode 2007-2010 mengalami peningkatan. Hal ini erat kaitannya dengan situasi perekonomian Kota Pekanbaru yang secara keseluruhan cenderung membaik. Membaiknya situasi perekonomian ini ditandai dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional per tahun yang secara rata-rata tumbuh sekitar 4-5 persen selama enam tahun terakhir. Harus diakui, bahwa II - 17 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu dalam pembangunan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak perbaikan terhadap peningkatan kapasitas dasar penduduk. Namun demikian masih ada persyaratan lain yang harus dilaksanakan secara konsisten, yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai. Dengan melakukan dua hal ini maka kapabilitas dasar penduduk secara bertahap akan dapat ditingkatkan yang kesemuanya akan terangkum dalam nilai IPM. Pada tahun 2012, IPM Kota Pekanbaru tercatat sebesar 79,16. Angka IPM ini cenderung meningkat dibandingkan angka IPM tahun 2009 yang sebesar 77,86, dan dengan IPM tahun 2012 yang sebesar 79,16. Menurut kategori, IPM Kota Pekanbaru masuk dalam status menengah atas. Tabel 2.14 Perkembangan IPM Kota Pekanbaru Tahun 2007-2012 Tahun 2007

IPM

2008

77,54

2009

77,86

2010

78,27

2011

78,72

2012

79,16

77,0

Sumber : Pekanbaru dalam angka 2012 Tabel 2.15 Perkembangan Komponen IPM Kota Pekanbaru Tahun 2006-2010 NO 1 2 3 4 5

URAIAN IPM Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Pengeluaran per Kapita Riil (Rp.000)

TAHUN 2007

2008

2009

2010

2011

2012

77,0 70,9

77,54 71,03

77,86 71,24

78,27 71,45

78,72 71,67

99,7

99,77

99,80

99,87

99,89

11,3

11,3

11,32

11,33

11,34

11,35

632,1

638,1

640,6

644,0

648,05

652,20

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2010 dan 2011.


79,16 71,88 99,90

2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Aspek kesejahteraan masyarakat yang terakhir adalah Seni budaya dan olahraga. Kota Pekanbaru telah banyak melakukan event-event seni budaya yang menandakan klub-klub dan sanggar sanggar kesenian telah berkembang di Kota Pekanbaru. Event-evet kesenian itu antara lain : Terlaksananya acara Petang Megang, Festival lampu colok, Karnaval/ Pawai Ta’ruf, Pawai budaya yang bernuansa Islami dalam rangka Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat kecamatan, kota dan provinsi, Kegiatan Pelaksanaan Aqiqah Adat Melayu serta Festival Rebana setiap tahunnya dalam rangka pelestarian budaya melayu. Fasilitas olahraga di kota Pekanbaru sudah ada tapi belum memadai. Tabel berikut adalah data Fasilitas Olahraga di Kota Pekanbaru. Tabel 2.16 Data Fasilitas Olahraga di Wilayah Kota Pekanbaru NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JENIS FASILITAS Stadion Utama Riau Venue Soft Ball Rumbai Sport Center Kolam Renang Rumbai HALL Basket Rumbai GOR Tribuana Gelanggang Olahraga Remaja HALL Indor Tenis

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Lapangan Tenis DPRD Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola SMEA Lapangan Basket Stadion UNRI Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola GOR Bumi Sejahka GOR Badminton GOR Exandi I GOR Surya Dumai Lapangan Sepakbola GOR Hotel Nuansa Lapangan Palapa GOR Tugimin GOR 45 Gedung Badminton GOR Bulutangkis Air Dingin Lapangan Sepak Bola GOR Exandi 2 Lapangan Basket Senapelan Gor Bulutangkis

ALAMAT/KEC. Kampus UNRI Jl. Yos Sudarso Jl. Yos Sudarso Jl. Pattimura Jl. Pattimura Jl. Diponegoro Jl. Jend. Sudirman

MILIK/ASSET Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau

KONDISI Baru Baru Baru Baik Baik Baik Baik

Jl. Komp. Gubernuran Jl. Jend. Sudirman Jl. Subrantas Jl. Adi Sucipto Jl. Sutomo Jl. Imam Munandar Jl. Hangtuah Jl. Senapelan Komp. UNRI Caltex Jl. Belimbing Jl. Tengku Bey Tanjung Raya Jl. Rajawali Jl. Kuantan I Jl. Kaharuddin Nst. Jl. Tanjung Datuk Jl. Susanto Jl. Pattimura Jl. Empat Lima Jl. Tanjung Raya Jl. Kaharuddin Nst. Jl. Sapta Taruna Jl. Paus Jl. A. Yani Jl. Selindit

Pemprov. Riau

Baik

Pemprov. Riau ARHANUD AURI KOREM ARHANUD Pemko Masyarakat UNRI Caltex Pemko Pemko Pribadi Pribadi SDG Perhubungan Pribadi Pemprov. Riau POLDA Riau Pribadi Pribadi Pribadi Pribadi Pribadi Swasta Pribadi

Baik Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Baik Baik


Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

NO 34. 35. 36. 37. 38. 39.

JENIS FASILITAS GOR Bulutangkis Lapangan Voli Ball Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola Lapangan Tenis

ALAMAT/KEC. Jl. Panam Jl. Kandis Jl. Kesehatan Jl. Cipta Karya Jl. Lily Jl. Sumatera

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010.

2.1.4.

MILIK/ASSET Pribadi Pribadi Pemko Pemko Pemko Pemko

KONDISI Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari: Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.

2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang

urusan

pendidikan,

kesehatan,

pekerjaan

umum,

perumahan,

penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah,

kepegawaian,

dan

persandian,

ketahanan

pangan,

pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.17 Indikator-Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib NO

URUSAN

NO

1

Pendidikan

1 2 3

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

2006 152

2007 102

2008 115

2009 146

2010 196

112,5

110,25

99,60

104,59

102


NO

URUSAN

NO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2

Kesehatan

15 16

17 18 19 20 21

3 4

Koperasi & UKM Kependudu kan & Catatan Sipil

22 23 24 25 26 27

5

Ketenagake rjaan

28 29

6

Budaya

30

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2006 72,5

2007 74,48

2008 84,43

2009 94,15

2010 94,92

49,01

64,98

64,98

63,62

84

76

85

77

67

148

147

124

112

137

193

215

209

149

204

11.882

12.306

14.501

13.945

14.633

11.351

10.610

11.952

12.853

13.655

11.102

10.966

11.219

10.966

12.642

13.157

12.998

14.681

14.533

14.987

12.912

12.696

14.641

15.073

15.981

3.235

3.514

3.170

4.257

4.654

96,23 %

99,59 %

85,66%

91,20%

74%

100%

97%

55,17%

82,75%

11,40%

9%

5,70%

0,004%

91%

11,70 % 100%

100%

100%

100%

347

322

326

397

202

100%

100%

100%

100%

100%

558

601.00

558

710

735

137.765

138.43 8

168.68 8

90.693

115.617

69,80 %

63,15 %

49,11 %

66,70 %

88,80%

Sudah/B elum*)

3.356

8.319

5.125

5.285

4.407

8 kali

8 kali

8 Kali

8 Kali

8 Kali


NO

URUSAN

NO 31 32

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

2006 8 buah

2007 8 Buah

2008 8 Buah

2009 8 Buah

2010 8 Buah

-

1 Buah

1 Buah

2 Buah

2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata,

kelautan

dan

perikanan,

perdagangan,

industri

dan

ketransmigrasian. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kota Pekanbaru mempunyai potensi sumber daya perikanan, baik berupa penangkapan ikan di perairan umum maupun perikanan budidaya, hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki daerah perairan seluas + 7.058.89 Ha yang terdiri dari beberapa anak sungai yaitu Sungai Sail, Air Hitam, Ukai, Senapelan, Tenayan, Pengambang, Umban Sari yang semuanya bermuara di Sungai Siak dan Danau Buatan serta daerah rawa-rawa. Selain itu, Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan merupakan kawasan strategis untuk pemasaran ikan atau pun sebagai kota transit perdagangan ikan yang akan dipasarkan untuk kota–kota sekitarnya seperti Kerinci, Siak dan Perawang. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru memerlukan produksi perikanan setidaknya 37,3 ton/hari, penangkapan ikan di perairan umum tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk

akan konsumsi ikan. Hal ini

menciptakan peluang usaha/investasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi perikanan yang ada baik berupa budidaya kolam, keramba ikan di sungai maupun keramba apung di waduk/danau


Tabel 2.18 Indikator-Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan NO

URUSAN

NO

CAPAIAN KINERJA

Indikator 2006

1

Kelautan dan Perikanan

1

Produksi perikanan tangkap (ton)

2

Budidaya Keramba (ton)

3

Budidaya Kolam (ton)

4

Pembenihan Ikan (ton) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

2

Pertanian

3

3

Pariwisata

4 5

2.1.5.

Kunjungan wisata

2007

2008

2009

2010

139,37

100,04

97,60

99,60

99,80

20,20

44,00

55,20

97,44

73,00

216,21

360,90

612,00

685,61

896,00

21,39 juta

125,34 juta

127,21 juta

138,47 juta

125,63 juta

6

2

11

18,735 orang

13,645

14,223

14,459

24,39

25,30

26,11

25,51

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2010

16,984

Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis distribusi setiap komponen penggunaan dapat menunjukkan gambaran tentang seberapa besar suatu komponen penggunaan mampu menyumbang terhadap pembentukan ekonomi Kota Pekanbaru atau dengan kata lain dapat dilihat komposisi setiap komponen penggunaan di dalam perekonomian Kota Pekanbaru. Sehingga bagi pembuat kebijakan dapat melihat dan mengambil keputusan guna memacu perkembangan setiap komponen penggunaan tersebut. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Penggunaan Kota Pekanbaru. Komponen lain yang mempunyai kontribusi yang cukup besar adalah pembentukan modal tetap bruto, diikuti oleh konsumsi pemerintah. II - 23 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Sedangkan komponen yang peranannya relatif kecil adalah komponen lembaga swasta nirlaba. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi struktur PDRB menurut penggunaan Kota Pekanbaru dengan kontribusi sebesar 63,35 persen di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak dari gejolak naik turunnya perekonomian Kota Pekanbaru, walaupun dilihat dari angka persentasenya sedikit mengalami kenaikan dan penurunan selama periode 2008-2012. Selanjutnya kontribusi yang cukup besar disumbangkan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dengan besaran 33,16 persen di tahun 2012 nail dari pada angka pada tahun 2011 yang mencapai 31,46 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan daerah yang berupa pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lain telah berjalan dengan baik sejak diberlakukannya otonomi daerah. Selanjutnya kontribusi yang relatif cukup besar diberikan oleh konsumsi pemerintah dengan besaran mencapai 25,28 persen di tahun 2012. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2008, sehingga peran konsumsi pemerintah menjadi cukup penting di dalam mengkonsumsi (final demand) produksi yang diciptakan di Kota Pekanbaru. Hal ini tampaknya sejalan dengan nuansa otonomi daerah yang sudah berlangsung beberapa tahun sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sementara komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba dan net ekspor memiliki kontribusi yang relatif kecil dengan masing-masing hanya mencapai 1,98 persen dan -26,30 persen di tahun 2012. Untuk komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba, tahun 2012 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kontribusi yang relatif kecil, sebaiknya perlu untuk memacu perkembangan organisasi masyarakat, organisasi budaya, dan sejenisnya guna berkembang sejalan dengan perkembangan perekonomian. Karena lembaga-lembaga semacam ini yang menjadikan gerak pembangunan daerah berkembang menuju Visi Kota Pekanbaru 2020, dengan perkataan lain, tidak saja aspek ekonomi yang meningkat tetapi sosial juga harus turut serta memantapkan roda pembangunan daerah. II - 24 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Ekspor dan impor dapat menjadi ukuran seberapa besar keterbukaan ekonomi suatu daerah terhadap daerah lain termasuk luar negeri, sehingga kedua komponen ini sangat penting untuk dianalisis. Ekspor biasanya disebit sebagai salah satu komponen dari sisi permintaan, sementara impor merupakan komponen dari sisi penawaran. Melalui kedua komponen ini dapat diketahui apakah suatu daerah mengalami surplus atau defisit dari neraca perdagangannya. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila ekspor lebih besar daripada impor, sementara dikatakan defisit apabila ekspor lebih kecil daripada impor. Dalam kontribusinya terhadap PDRB Kota Pekanbaru, ekspor neto pada tahun 2006 tercatat mengalami defisit sebesar 23,56 persen. Dan jika dilihat pada periode selanjutnya maka defisit tersebut cenderung semakin besar. Defisit sempat mengecil pada tahun 2009 sebesar 19,50 persen namun naik lagi menjadi defisit 26,30 persen. Defisit terjadi terutama karena kenaikan nilai impor yang cukup tajam akibat daya saing produk luar negeri yang menampilkan kualitas produk yang baik dengan harga bersaing. Selain itu juga ada beberapa komoditi yang diproduksi di Pekanbaru tetapi kegiatan ekspornya tidak melalui pelabuhan Pekanbaru. Tabel berikut memperlihatkan kontribusi ekonomi menurut komponen pengeluaran atas dasar harga berlaku, tahun 2008 -2012. Tabel 2.19 Kontribusi Ekonomi menurut Komponen Pengeluaran ADHB 2008-2012 (Persentase) NO KOMPONEN 2008 2009 2010 2011 1 Konsumsi Rumah Tangga 65,90 62,62 62,92 63,08 2 Konsumsi Swasta Nir Laba 1,71 1,71 1,83 1,89 3 Konsumsi Pemerintah 25,26 23,73 24,08 24,43 4 PMTB 30,04 29,22 30,13 31,46 5 Perubahaan Stok 2,12 2,22 2,34 2,41 6 Ekspor netto -25,08 -19,50 -21,30 -23,44

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2012

2012 63,35 1,98 25,28 33,16 2,53 -26,30

2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Sedangkan fasilitas wilayah/Infrastruktur dilihat dah diukur dari indikatorindikator: panjang jalan, jumlah kendaraan, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, jenis dan jumlah bank dan cabang, jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan II - 25 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

air bersih, ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.20 Jaringan Jalan Kota Pekanbaru Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2006-2012 Tahun

Baik 1.012,001 1.076,966 1.129,512 1.148,219 1.205,599 1.231,769 1.266,07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kondisi Jalan (km) Sedang 571,424 552,963 500,411 525,431 551,702 550,526 541,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 2011

Rusak 845,733 835,672 872,655 866,466 820,916 834,595 850,57

Jumlah 2.429,158 2.465,601 2.502,578 2.540,116 2.578,217 2.616,890 2.658,50

Tabel 2.21 Jaringan Jalan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Konstruksi Tahun 2006-2012 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jenis Konstruksi (km) Aspal Kerikil 1.183,428 314,287 1.242,854 304,125 1.279,635 275,227 1.305,848 288,988 1.371,109 303,437 1.396,926 302,791 1.420,02 306,99

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 2011

Tanah 931,443 918,616 947,716 945,280 903,671 917,173 931,49

Tabel 2.22 Jumlah Kendaraan (Umum dan Pribadi) 2010 2011 No. Jenis Kendaraan (Unit) (Unit) Sedan, Jeep & Station 1. 77.088 83.332 Wagon 2. Bus, Micro Bus 6.670 4.027 3. Truck, Pick Up 41.247 44.454 4. Kendaraan Khusus 24 6 Kendaraan Bermotor 5. 328.419 342.272 Roda 2 Kendaraan Bermotor 6. 127 83 Roda 3 Alat-alat Berat & Alat7. 97 422 alat Besar Jumlah

453.672

474.596

Jumlah 2.429,158 2.465,601 2.502,578 2.540,116 2.578,217 2.616,890 2.658,50

2012 (Unit) 84.833 1.191 45.531 0 292.292 0 341 424.188

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Data diatas menjelaskan Infrastuktur jalan di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penambahan infrastuktur ini sangat terlihat pada jalan kota yang semakin bertambah. Pada tahun 2006 panjang jalan di II - 26 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Kota Pekanbaru yang dalam kondisi baik sebesar 41,7% dan berkonstruksi aspal sebesar 48,7%. Kondisi ini meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2012, panjang jalan di Kota Pekanbaru yang dalam kondisi baik mencapai 47,62% dari total panjang jalan dengan jenis konstruksi sebesar 53,41% merupakan konstruksi aspal. Dengan pertambahan panjang jalan ini secara otomatis diikuti oleh pertumbuhan kendaraan yang sangat signifikan pula. Tabel 2.23 Perkembangan Bank di Kota Pekanbaru Tahun 2008 – 2012 NO

JENIS BANK

TAHUN 2010 2011 100 95 4 22

1 2

Bank Umum Pemerintah Bank Pembangunan Daerah

2008 47 13

2009 45 21

3

Bank Umum Swasta Nasional

79

93

114

123

134

139

159

218

240

252

Jumlah

2012 96 22

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2011 Tabel 2.24 Banyaknya Hotel di Kota Pekanbaru dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KECAMATAN Tampan Payung Sekaki Bukitraya Marpoyan Damai Tenayan Raya Limapuluh Sail Pekanbaru Kota Sukajadi Senapelan Rumbai Rumbai Pesisir JUMLAH

HOTEL BERBINTANG 1 2 2 2 0 6 2 14 0 3 0 0 32

Sumber : Pekanbaru dalam angka 2012

HOTEL MELATI 6 5 3 13 0 7 3 13 8 8 0 0 66

JUMLAH 7 7 5 15 0 13 5 27 8 11 0 0 98

Data perkembangan bank dan hotel di Kota Pekanbaru menunjukan perputaran uang di kota ini sangat cepat. Bank memprentasikan uang yang beredar dan digunakan sedangkan hotel memprentasikan banyaknya orang yang datang kekota ini untuk melakukan aktifitas terutama aktifitas bisnis. Dapat kita simpulkan bahwa fasilitas/infrastuktur utama untuk berbisnis telah dapat dipenuhi oleh kota ini.


Tabel 2.25 Penggunaan Air bersih TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

JUMLAH PELANGGAN 18.660 19.742 20.122 20.021 19.924 19.499 18.701 18.189 18.136 14.254 13.848 13.215.472.540

KUBIKASI AIR

NILAI

4.059.010 4.010.365 3.959.452 3.952.102 3.803.058 4.926.791 5.563.814 4.372.388 9.311.520 3.387.020 3.072.390 3.279.003

9.785.969 10.230.245 10.415.789 11.143.840 10.408.762 13.849.766 16.074.292 12.165.873 15.633.539 14.571.474 13.215.472 12.172.807.430

Sumber : PDAM Tirta Siak, Pekanbaru

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 2.26 Banyaknya Produksi Tenaga Listrik Tahun 2012 JUMLAH JENIS LANGGANAN PELANGGAN Pabrik/Industri 106 Kantor Pemerintah 31.981 Kantor / Tempat Usaha Swasta 797 Sekolah, Rumah Sakit, Tempat 3.620 Ibadah / Fasilitasa Sosial Lainnya Rumah Tangga 283.929 Lampu Jalan 352 Pemakaian Sendiri 0 Susut 0 JUMLAH

320.785

PENGGUNAAN (KwH) 59.131.300 388.207.150 35.650.523 52.175.223 691.392.537 91.507.063 0 186.400.385 1.504.464.181

Sumber : PLN Cabang Pekanbaru 2011

Dari tabel diatas dapat kita gambarkan untuk infarstuktur air bersih dan listrik penggunaannya dari tahun ketahun terus meningkat. Kedua fasilitas ini adalah fasilitas yang vital dengan fasilitas ini kota pekanbaru telah mampu menyediakan fasilitas wilayah yang sangat penting. Tabel 2.27 Jumlah Pesawat dan Penumpang yang Datang dan Berangkat Melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II setiap Bulan Tahun 2012 NO 1 2 3 4 5 6

BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni

PESAWAT (UNIT) DATANG BERANGKAT 1.046 1.045 1.044 1.045 1.053 1.060 1.008 1.009 1.137 1.139 1.146 1.150

PENUMPANG (ORANG) DATANG BERANGKAT TRANSIT 111.918 108.746 2.042 101.902 107.115 1.116 113.829 114.077 2.268 106.864 108.153 1.330 113.254 112.148 2.075 111.566 118.540 890


PESAWAT (UNIT) PENUMPANG (ORANG) DATANG BERANGKAT DATANG BERANGKAT TRANSIT 7 Juli 1.056 1.047 114.203 109.311 1.968 8 Agustus 1.123 1.135 118.701 123.102 1.497 9 September 1.253 1.244 120.201 128.427 962 10 Oktober 1.163 1.183 113.953 114.241 779 11 Nopember 1.094 1.089 119.099 117.081 795 12 Desember 1.145 1.153 135.207 139.586 854 JUMLAH 13.268 13.299 1.380.697 1.400.527 16.576 2011 12.131 12.143 1.234.179 1.246.554 20.650 2010 10.763 10.798 976.346 987.023 14.350 2009 10.698 10.657 976.346 987.023 14.350 2008 10.998 11.025 900.953 913.767 19.597 2007 10.408 11.440 900.390 912.622 26.310 2006 11.321 11.347 853.107 855.139 48.106 Sumber : Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru 2011 NO

BULAN

Tabel 2.28 Jumlah Barang yang dimuat dan dibongkar Melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dirinci setiap Bulan (Kg) Tahun 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH 2011 2010 2009 2008 2007 2006

BAGASI KARGO POS BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT 955.194 765.675 950.382 199.805 32.433 11.102 782.406 723.744 928.343 201.905 31.449 11.252 916.219 742.152 933.990 215.540 35.342 11.952 884.021 702.102 815.171 221.750 30.422 12.411 902.167 718.663 931.811 232.607 35.338 11.032 938.321 820.163 934.467 230.636 30.944 11.297 1.011.607 755.026 1.048.175 217.567 12.368 11.391 1.090.172 1.021.954 819.634 200.379 7.922 14.636 1.018.536 1.138.893 870.894 231.177 15.589 12.021 860.500 735.257 792.727 230.299 15.907 12.302 990.637 770.488 921.943 246.166 0 0 1.097.470 925.788 959.430 270.892 13.679 10.980 11.447.250 9.819.905 10.906.967 2.698.723 261.393 130.376 10.384.825 8.746.702 10.359.216 2.539.815 375.955 135.376 9.795.302 8.528.427 9.392.020 2.558.536 315.363 136.573 8.937.473 7.894.516 8.814.694 2.577.907 327.273 109.711 8.623.511 7.498.462 9.641.222 3.197.350 331.110 124.003 8.965.674 7.557.036 8.543.791 2.802.362 277.534 97.712 8.483.516 7.382.615 8.272.817 2.657.799 265.573 85.604

Sumber : Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru 2010

Tabel 2.29 Bongkar Muat Barang antar Pulau dan Luar Negeri Dirinci Setiap Bulan di Pelabuhan Pekanbaru (KG) Tahun 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

ANTAR PULAU LUAR NEGERI BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT 28.803 130.006 29.450 0 28.510 64.293 34.285 0 28.510 64.293 31.514 16.800 39.076 38.241 4.899 27.446 413.403 95.366 16.042 0 28.584 900.274 24.922 0 110.786 197.474 45.016 13.800 21.071 107.161 3.530 6.815 52.974 132.131 7.659 3.230 26.038 90.730 7.659 3.230


ANTAR PULAU LUAR NEGERI BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT 11 Nopember 28.884 17..561 8.858 2 12 Desember 38.691 99.682 94.444 59.300 JUMLAH 845.327 1.937.206 308.278 130.623 2011 657.805 638.213 400.194 604.048 2010 1.784.906 1.555.623 255.548 517.554 2009 3.983.562 443.469 732.100 657.237 2008 878.357 565.798 311.349 396.803 2007 3.101.734 645.802 197.227 465.554 2006 3.603.959 1.167.106 296.936 756.087 Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pekanbaru NO

BULAN

Indikator lain yang mengukur fasilitas wilayah/infrastuktur digambarkan

dari 3 tabel diatas dari tahun ketahun jumlah penumpang dan barang baik dari jalur laut dan udara mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa Pekanbaru juga merupakan salah satu kota tujuan untuk didatangi. Dengan kedatangan orang dan barang juga menunjukan aktifitas ekonomi berjalan di Kota Pekanbaru. 2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi Aspek daya saing daerah selanjutnya adalah fokus iklim berinvestasi. Indikator yang kita gunakan adalah indikator yang paling sederhana tentang perizinan yang semua itu untuk medukung iklim usaha yang kondusif tabel dibahwa ini menunjukan perizinan yang dilayani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, Tabel 2.30 Banyaknya Pelayanan Perizinan / Non Perizinan Melalui Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Dirinci Menurut Dinas / Bagian dan Bulan Tahun 2012 NO I

II

III

IV

DINAS / BAGIAN

JUMLAH

DINAS PENDAPATAN DAERAH 1. Fiskal 2. Izin Reklame

6.499

DISPERINDAG 1. Ret. SIUP 2. Ret. TDP 3. Ret. TDG 4. Ret. TDI / IUI DINAS PERHUBUNGAN 1. Ret. Izin Usaha Angkutan a. Pick Up b. Truck 2. Ret. Izin Dispensasi Jalan 3. Ret. Izin Trayek BADAN PELAYANAN TERPADU 1. Ret. Izin Gangguan a. Izin HO

9.262

6.499 0

4.454 4.627 181 0

20.812 18.526 9.467 9.059 1.115 1.171

8.792 7.678 5.076


NO

V

-

DINAS / BAGIAN

JUMLAH

b. Izin Non HO 2. Ret. Tahunan a. Izin HO b. Izin Non HO DISTARDUK 1. Ret. Akta Kelahiran a. Akta Kelahiran (TPP) b. Akta Kelahiran (TP) c. Akta Kelahiran (TTP) d. Akta Kelahiran WNA 2. Ret. Penggantian Biaya Cetak a. Ret. KIS b. Ret. KIM c. Ret. KIP d. Ret. KKP

2.602 1.114 74 1.040

45.365

JUMLAH

Sumber : BPT Kota Pekanbaru

2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia Indikator lain untuk mengukur daya saing daerah adalah sumber daya manusia. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian program belajar 9 tahun, penduduk usia sekolah seyogyanya dapat mengakses

fasilitas pendidikan yang ada. Untuk melihat tingkat

pemanfaatan atau jangkauan fasilitas pendidikan dapat digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak sekolah umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7 – 12 tahun pada tahun 2010 meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2008 dan 2012, angka ini naik dari

98,8

persen menjadi 99,51

persen. Tingkat partisipasi

sekolah

menunjukkan tren penurunan seiring dengan kenaikan usia, hal ini dikarenakan adanya kecenderungan anak-anak tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tabel 2.31 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2008 – 2012 Kelompok Umur 7 – 12 13 – 15 16 – 18

2008

2009

2010

2011

2012

98,8 98,1 75,9

97,7 93,8 74,2

99,23 95,97 77,80

98,69 94,52 70,33

99,51 94,45 75,52

Selain itu fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator penduduk yang memiliki ijazah pendidikan formal. Tabel 2.31 menunjukkan II - 31 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

presentase penduduk yang memegang/mempunyai izajah di semua jejang pendidikan. Presentase terbesar pendudukan Kota Pekanbaru adalah lulusan SLTA.

Artinya

secara

umum

penduduk

Kota

Pekanbaru

telah

mengecap/merasakan pendidikan tingkat menengah. Tabel 2.32 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Dirinci Menurut Ijazah yang dimiliki Tahun 2008 – 2012 NO 1 2 3 4 5 6

PENDIDIKAN YANG PERNAH DITAMATKAN (%) Tidak Punya SD SLTP SLTA Akademi Universitas JUMLAH

2008

2009

2010

2011

2012

12,94 16,09 19,78 37,32 4,80 9,07

5,68 8,37 19,00 43,96 6,22 16,77

12,56 15,38 19,57 39,84 4,56 8,09

15,30 24,95 25,41 27,82 2,65 3,88

12,30 15,12 18,33 39,73 4,45 10,07

100

100

100

100

100

Sumber : BPS Kota Pekanbaru (diolah dari data Susenas)

1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Evaluasi dilaksanakan pada tahun berjalan

dengan menelaah hasil

pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan target pencapaian yang dituangkan ke dalam RPJMD. Target-target yang dituangkan di dalam RPJMD dijadikan acuan utama dalam mengevaluasi pelaksanaan program. Kemudian di ikuti hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu oleh masing-masing SKPD. Evaluasi meliputi seluruh program yang dikelompokan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Evaluasi menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Dari evaluasi yang telah dilaksanakan untuk seluruh program baik kategori urusan wajib maupun pilihan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan sampai tahun berjalan (TA.2013) relatif berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Artinya semua target program dan kegiatan sebagaimana dituangkan di dalam

RPJMD, berdasarkan indikasi akan dapat dicapai sampai

akhir tahun, sehingga rencana pencapaian terhadap target RPJMD untuk tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu belum ada program yang melebihi target RPJMD yang direncanakan. II - 32 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia, perlunya peningkatan sarana dan prasarana layanan masyarakat, memacu kreatifitas SKPD dalam menyusun dan melaksanakan program-program dan kegiatan

yang

mempunyai

dampak

langsung

terhadap

pelayanan

dan

kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan, antara lain dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan dan pemahaman tentang mekanisme dan sistematika penyusunan dokumen perencanaan yang terarah. Memaksimalkan fungsi evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui SKPD yang menangani urusan wajib maupun pilihan. Selain itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih konperhenshif seperti anggaran berbasis kinerja perlu diambil untuk mengatasi hal-hal tersebut. Untuk lebih detailnya evaluasi pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan pada lampiran dokumen ini. 1.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan

pembangunan

daerah

berisi

uraian

rumusan

umum

permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.2 s/d 2.3.3 yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. 1.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. a. Infrastruktur 1. Masih belum tercapainya target peningkatan jalan di RJPM 2. Masih terdapatnya jalan milik Kota Pekanbaru yang rusak, terutama pada daerah pinggiran II - 33 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

b. Pendidikan 1.

Masih adanya gedung-gedung sekolah dasar yang rusak berat

2.

Belum semua tenaga pendidik yang mempunyai sertifikasi

3. Belum meratanya penyebaran tenaga pendidik berkualitas pada daerah – daerah pinggiran baik itu pada tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah 4. Kurangnya prasarana dan sarana pendidikan yang representatif terutama didaerah pinggiran

1.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan

pada

bagian

ini

merupakan

permasalahan

pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan yang ada disetiap urusan pemerintahan daerah URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. PENDIDIKAN N O 1.

MASALAH

SOLUSI

Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Dikdas, Dikmen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal dan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang disebabkan : a. Keterbatasan anggaran b. Rendahnya kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan pamong yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran.

a. Perlunya peningkatan alokasi dana untuk pelaksanaan program PAUD, Dikdas, Dikmen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal dan Manajemen Pelayanan Pendidikan. Selanjutnya melakukan terobosan untuk mendapatkan dana dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui Block Grant, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber-sumber dana lain yang memungkinkan. b. Perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan pamong, melalui workshop, pelatihan, bimbingan teknis, kursus–kursus dan peningkatan kualifikasi pendidik.


N O 2.

3 4

5

6

7

MASALAH

SOLUSI

Keterbatasan APBD Kota yang dialokasikan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Revitalisasi, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehab sedang/berat dan sarana penunjang lainnya. Dana yang berasal dari APBD Kota belum bisa memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Masih banyaknya Tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan adanya program nasional sampai dengan tahun 2015 guru harus minimal D-IV/S-1, yang didanai oleh Pemerintah Pusat dan daerah baik dalam bentuk beasiswa, subsidi dan tugas belajar. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru hanya mampu mendanai untuk 154 guru menyelesaikan S1 dari 4.694 jumlah guru yang ada saat ini tersebar di sekolah negeri dan swasta. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana penyedia bahan ajar dan sebagai penunjang proses belajar mengajar baik oleh guru maupun peserta didik pada pendidikan dasar, terutama di sekolah pada daerah pinggiran kota. Layanan pendidikan non formal belum mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga penurunan angka pengangguran melalui pendidikan non formal belum bisa maksimal Belum semua indikator kinerja kunci urusan pendidikan (mis. APK, APM) dimuat targetnya dalam RPJMD Kota PekanbaruTahun 2005 – 2010, sehingga menyulitkan pengukuran dan penilaian kinerjanya.

Menambah alokasi dana untuk kegiatan fisik dengan cara melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait bantuan untuk bidang pendidikan. Perlunya partisipasi aktif masyarakat dan stake holder dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Untuk memenuhi program nasional sampai dengan tahun 2015 guru minimal DIV/S1 dan mengurangi ketidaksesuaian bidang keilmuan dengan mata pelajaran yang diajarkan (mismatch), diupayakan ada bantuan pendidikan guru yang belum S1/D4 dengan mengusahakan bantuan kualifikasi dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

Mengoptimalkan teknologi informasi yang ada serta mengupayakan pelatihan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar. Terus meningkatkan Pendidikan Non Formal dengan mengupayakan pelatihanpelatihan keterampilan bagi masyarakat dan pemuda dengan jenis keterampilan yang sesuai dengan dunia usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran. Menetapkan target yang ingin dicapai untuk indikator kinerja urusan pendidikan dalam RPJMD berikutnya sehingga memudahkan pengukuran kinerja dan keberhasilan pelaksanaan urusan pendidikan.

2. KESEHATAN NO 1 2

MASALAH

SOLUSI

Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh kesehatan yang profesional di Puskesmas masih rendah. Dukungan Sarana Promosi kesehatan yang belum memadai

Perlu dilakukan penambahan dan pelatihan tenaga penyuluh kesehatan yang profesional di Puskesmas. Perlunya Sarana Promosi kesehatan yang memadai


NO 3 4

5

6 7 8

9 10

MASALAH

SOLUSI

Dukungan lintas sektor guna menjadikan Perlu Dukungan lintas sektor guna kelurahan siaga belum berjalan optimal menjadikan kelurahan siaga agar berjalan optimal Sampai dengan tahun 2009 bidan yang Perlu dilakukan pelatihan APN (Asuhan sudah mengikuti pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) bagi bidan di Persalinan Normal) baru 13 orang dari puskesmas. 317 bidan di 19 puskesmas (8,20%). Kurangnya tenaga bidan guna menekan Perlunya penambahan tenaga bidan guna angka kematian ibu, bayi dan anak balita menekan angka kematian ibu, bayi dan karena rasio tenaga bidan masih anak balita karena rasio tenaga bidan dibawah standar nasional. masih dibawah standar nasional. Belum semua kasus gizi kurang Perlu penambahan anggaran untuk mendapat Pemberian Makanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Tambahan (PMT). guna menekan kasus gizi kurang. Kurangnya sarana dan prasarana Perlunnya pengadaan sarana dan pendukung untuk kegiatan lansia. prasarana pendukung untuk kegiatan lansia. Belum semua masyarakat miskin Kota Perlu alokasi dana untuk masyarakat Pekanbaru tercakup sebagai peserta miskin Kota Pekanbaru yang belum Program JAMKESMAS karena kuota yang tercakup sebagai peserta Program ditetapkan Depkes terbatas sesuai data JAMKESMAS diluar data BPS dan perlunya BPS dan data tersebut belum pemutahiran data untuk peserta dimutakhirkan JAMKESMAS Kurangnya pelatihan dan peningkatan Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan SDM tentang obat dan pengetahuan SDm tentang obat dan makanan. makanan. Gedung kantor Dinas Kesehatan Perlu peremajaan Gedung kantor Dinas kondisinya masih belum memadai. Kesehatan sehingga suasana kerja dan aktifitas kerja

3. PEKERJAAN UMUM NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Secara umum permasalahan dalam pembangunan infrastruktur baik infstruktur jalan adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga tuntutan masyarakat terhadap hak mendapatkan pemerataan pembangunan belum dapat terpenuhi dengan baik. Masih kurangnya partisipasi sebahagian masyarakat dalam menjaga dan memelihara sungai, anak sungai dan saluran yang ada sehingga masih banyak dari mereka yang membuang sampah dan barang bekas padat lainnya kedalam sungai dan saluran.

Membagi alokasi dana secara porposional dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditentukan terutama peningkatan infrastruktur pada wilayah pinggiran/ kecamatan pemekaran; Pada kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan dengan pola sharing baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi Riau. Perlu dilakukan sosialisasi secara kontinu tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, anak sungai dan saluran

4. PERUMAHAN NO 1 2

MASALAH

SOLUSI

Terbatasnya anggaran untuk urusan perumahan Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di bidang perumahan.

Perlunya peningkatan anggaran untuk urusan perumahan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan.


NO 3

4 5

MASALAH

SOLUSI

Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum terciptanya lingkungan yang sehat secara menyeluruh. Kurangnya ruang untuk pembangunan jalan dan saluran lingkungan yang layak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam manjaga dan memelihara prasarana dan sarana yang telah terbangun.

Pembangunan sarana dan rumah sederhana sehat.

prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang sehat. Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana yang telah dibangun.

5. PENATAAN RUANG NO 1

2

3

4

5 6

MASALAH

SOLUSI

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru 2007-2026 belum dapat diimplementasikan disebabkan karena masih menunggu pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Provinsi Riau, sehingga masih tetap mengacu pada Perda Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) No. 4 Tahun 1993 yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru Belum disahkannya RTRW Kota Pekanbaru menyebabkan dokumendokumen lain yang merupakan turunannya seperti RDTR, PTBLK dan Peraturan Zonasi juga belum ditetapkan menjadi Perda. Belum adanya Data Base bangunan di Kota Pekanbaru untuk dapat melihat potensi PAD dan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Sarana pendukung tugas pengawasan yang masih terbatas sehingga pelanggaran pemanfaatan ruang belum terpantau secara optimal, dimana Kota Pekanbaru yang memiliki luas wilayah 632,26 Km², yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan Keterbatasan jumlah petugas pengawas lapangan untuk turun lapangan. Keterbatasan dana yang tersedia menyebabkan masih banyak program dan kegiatan yang belum terlaksanakan.

Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam mendukung upaya mendapatkan rekomendasi dari Provinsi Riau untuk RTRW Kota Pekanbaru.

Mempersiapkan draft Peraturan Daerah tentang RDTR, PTLBK, dan Peraturan Zonasi yang tetap mengacu pada RTRW.

Mengusulkan kegiatan penyusunan Data Base yang diawali dengan pendataan izinizin yang telah dikeluarkan. Menambah sarana pendukung operasional khususnya roda 4.

Perlunya penambahan personil untuk pengawasan. Mengupayakan peningkatan dana dalam upaya melaksanakan program-program dan kegiatan yang mendukung fungsi dan tugas dinas.

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NO 1

MASALAH Terbatasnya sarana dan database perencanaan.

SOLUSI prasarana Perlu adanya dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung database perencanaan


NO 2 3 4

5

MASALAH

SOLUSI

Belum optimalnya sistem pengelolaan Perlu adanya komitmen diantara pimpinan data perencanaan yang akurat dan SKPD tentang perlunya data dan informasi komprehensif. Lemahnya koordinasi antar satuan kerja Perlu ditingkatkan sistem pengelolaan data terkait. yang baik sehingga dapat diakses secara on-line berbasis TI Kurangnya konsistensi dan komitmen Adanya koordinasi dengan SKPD pengelola pimpinan SKPD terhadap pelaksanaan data yang terus ditingkatkan. program yang berhubungan data dan informasi. Kurangnya produktivitasnya SDM dalam Perlu dilakukan pendidikan dan latihan memahami pengelolaan data yang guna meningkatkan produktifitas SDM berwawasan teknologi informasi

7. PERHUBUNGAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Kualitas pelayanan angkutan umum (bus kota) kurang memadai dan masih didominasi angkutan berkapasitas kecil (mikrolet).

2

Masih dominannya kendaraan pribadi.

3

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.

4

Kurang tersedianya pejalan kaki.

5

Meningkatnya tingkat kemacetan, terutama pada rusa jalan/titik-titik tertentu dalam kota Pekanbaru.

Pemerintah kota secara bertahap telah memulai menata sistem transportasi angkutan umum (SAUM) dalam kota yang saat sekarang melayani 2 (dua) koridor, dan ke depannya akan bertambah lagi beberapa koridor yang tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk fasilitas pejalan kaki, pada beberapa ruas jalan, dibangun trotoar , pedestrian pada kaki lima toko-toko pada kawasan tertentu serta pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk pejalan kaki yang akan menyeberang jalan pada ruas-ruas jalan yang intensitas kendaraannya relatif tinggi. Melakukan upaya-upaya pengawasan, pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan sisi badan jalan sebagai tempat parkir, sehingga tidak menyebabkan kemacetan pada ruas jalan. Peningkatan kualitas pelayanan BRT/SAUM agar masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke BRT yang berdampak terhadap kelancaran lalu-lintas di jalan dan sistem perparkiran. Pemerintah kota Pekanbaru terus melakukan upaya-upaya penertiban dengan membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Lalu-lintas Poltabes Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta Dinas Perhubungan Provinsi. Tim ini dibentuk bertujuan menertibkan dan menindak sopir-sopir ataupun perusahan angkutan mengikuti ketentuan yang telah diatur, dimana setiap kendaraan angkutan umum

penggunaan

fasilitas

untuk


NO

MASALAH

6

Pada ruas jalan tertentu masih banyaknya penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir.

7

Masih banyaknya kendaraan bertonase tinggi yang masuk ke jalan-jalan dalam kota sehingga laju kerusakan jalan relatif tinggi.

8

Masih banyaknya angkutan umum, terutama angkutan umum antar kota yang menggunakan plat hitam (travel liar) dan angkutan umum resmi yang tidak masuk ke terminal AKAP yang telah dibangun Pemerintah Kota. Masih banyaknya terminal bayangan sebagai agen penjualan tiket angkutan umum antar kota, sehingga pemanfaatan Terminal AKAP yang telah dibangun sebagai terminal utama untuk angkutan penumpang belum maksimal.

9

SOLUSI antar kota dalam provinsi serta angkutan penumpang antar provinsi agar harus resmi yang ditandai dengan menggunakan plat kuning serta masuk ke terminal AKAP. Terkait dengan banyaknya terminal bayangan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membangun Terminal Akap yang cukup representatif bagi pelayanan angkutan umum, baik untuk transportasi antar kota dalam provinsi maupun transportasi antar kota antar provinsi. Sehubungan masih banyaknya kendaraan bertonase besar memasuki jalan dalam kota, secara bertahap Pemerintah Kota telah memulai membangun jalan lingkar (Outer Ring Road) secara bertahap, dimana tahap awal telah dilksanakan pembangunannya. Untuk tahap kedua pemerintah telah mempersiapkan perencanaan beserta DED yang dianggarkan melalui APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009. Selain itu pemerintah kota merencanakan pembangunan terminal kargo dalam upaya membatasi masuknya kendaraan bertonase besar. Perlu dilakukan sosialisasi yang optimal tentang penggunaan travel liar

Perlu agen antar AKAP

dilakukan tindakan tegas kepada penjualan tiket angkutan umum kota sehingga penggunaan terminal lebih dioptimalkan penggunaannya

8. LINGKUNGAN HIDUP NO 1

2 3

MASALAH

SOLUSI

Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Masih terbatasnya sumber daya manusia bidang lingkungan hidup.

Mensosialisasikan program-program tentang pembangunan berwawasan lingkungan kepada masyarakat dan kalangan usaha. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup. Masih terbatasnya dana dalam upaya Melakukan koordinasi dengan Pemerintah pengendalian lingkungan hidup Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya mendapatkan sharing dana dari APBD Propinsi dan APBN.


NO 4

5 6

MASALAH

SOLUSI

Masih rendahnya penegakan hukum Meningkatkan pemahaman tentang terhadap pelanggaran aturan terkait aturan-aturan yang terkait lingkungan lingkungan. hidup dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Masih kurangnya unit pengelolaan Secara bertahab dibangun unit persampahan (composting) di setiap pengelolaan persampahan di setiap kecamatan. kecamatan. Masih kurangnya taman kota yang Perlunya pembangunan taman kota yang refresentatif bagi warga kota. refresentatif bagi warga kota.

9. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL NO

MASALAH

SOLUSI

1

Masih adanya anggapan masyarakat bahwa Administrasi Kependudukan hanya untuk keperluan sementara saja sehingga terdapat kecenderungan bahwa Dokumen Kependudukan diurus sewaktu ketika dibutuhkan

2

Persepsi dilingkungan masyarakat bahwa pengurusan Administrasi Kependudukan adalah sangat sulit, memakan waktu lama, biaya tinggi dan proses berbelitbelit;

3

Rendahnya kesadaran masyarakat tempatan dan pendatang baru untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

4

Kurangnya tenaga pelayanan operator komputer yang memadai;

5

Adanya pengurangan anggaran kegiatan dari alokasi rencana anggaran sebelumnya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru berjalan kurang maksimal.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, maupun aparatur pemerintah/ TNI/ POLRI/ BUMN yang pindah datang perlu terus dilakukan kegiatan sosialisasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyangkut mekanisme prosedur dan persyaratan permohonan dokumen Administrasi Kependudukan; Perlu kegiatan Pengendalian dan Pengawasan yeng terus menerus melalui kegiatan Yustisi Kependudukan bekerjasama dengan Instansi terkait guna mengantisipasi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk khususnya penduduk pendatang; Perlu persepsi yang sama pada jajaran Pengambil keputusan akan pentingnya penanganan urusan dibidang Kependudukan yang memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan Fisik dan non Fisik; Perlu penambahan staf khususnya operator Komputer untuk menangani tugas-tugas pelayanan masyarakat, UPTD Disdukcapil di Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru; ; Perlu dialokasikannya secara berkelanjutan anggaran pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta perangkat (keras & lunak) SIAK sehingga pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan lebih maksimal

dan


10. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 dan Permendagri No 15 Tahun 2008 serta UU No 23 Tahun 2002. Belum terbentuknya lembaga P2TP2A

Sudah di usulkan dalam RKA karena keterbatasan anggaran belum bisa terealisasi Sudah diterbitkan SK kepengurusan P2TP2A

11. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Masih rendahnya pencapaian peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti Spiral (IUD),Medis Operasi Pria (MOP), Medis Operasi Wanita (MOW) dan Implant. Dimana MKJP sebesar 23.515 peserta atau 22,78 %, dan Non MKJP 79.692 peserta atau 77,21 %. Masih rendahnya tingkat partisipasi Pria dalam ber KB, sebesar 5.077 peserta atau 4,1 % dari jumlah peserta KB.

Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Konseling tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Melalui pemutaran Film, Baliho, dan Billboard. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB, sosialisasi dan Orientasi bagi motivator KB (Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama) .

12. SOSIAL NO 1

2 3

4

MASALAH

SOLUSI

Kurangnya dukungan masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial (seperti : Gelandangan dan pengemis yang meminta- minta dipersimpangan trafficlight dan jalan protokol) Kurangnya kesadaran warga binaan social untuk mengembangkan kemampuan diri dalam mengelola usaha. Kesadaran masyarakat yang tinggal didaerah rawan banjir untuk beralih lokasi/membangun ditempat tinggal yang lebih aman. Keterbatasan dana, sarana prasarana, dan SDM pelaksana kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Mengefektifkan sosialisasi Perda Nomor : 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Perlu adanya bimbingan lanjut bagi warga binaan sosial tentang pengelolaan usahanya Bimbingan motivasi instansi terkait untuk beralih lokasi/merenovasi bangunan rumah tempat tinggal agar terhindar dari bencana banjir. Mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang tersedia di masyarakat.

13. KETENAGAKERJAAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja, yang berakibat pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha dan dunia industri, serta sektor public lainnya.

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, terkait dengan pengelolaan tenga kerja yang tersedia.

2

Tingginya angka pengangguran terdidik Memberikan kemmudahan kepada para akibat tidak cukup berkembangnya investor yang ingin membuka lapangan investasi yang memadai disektor riil. kerja yang bersifat padat karya.


NO 3

4 5

6 7

8

9

MASALAH

SOLUSI

Penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional relatif terbatas baik dibidang perminyakan, industri manufaktur, jasa, keuangan, perbankan dan perdagangan. Pasra Tenaga kerja yang kurang berkembang. Belum maksimalnya Penggunaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru (Perda no.4 tahun 2002) Program padat karya yang masih bersifat insidentil Belum berfungsinya lembaga-lembaga ketenagakerjaan sebagai saran hubungan industrial yang harmonis, serta kurangnya rasa kemitraan antar pekerja dan pengusaha.

Peningkatan kualitas dan kwantitas pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan pasar kerja.

Meningkatkan kerjasama anatara dunia usaha dengan sekolah-sekolah kejuruan. Menyusun program padat karya dalam rangka penyediaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja, serta simultan, terancam dan terarah. Mengaktifkan lembaga-lembaga ketenagakerjaan. Mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kurikulun tentang ketenagakerjaan (Hubungan industrial, K3, Norma-norma kerja, peraturan ketenagakerjaan,pelatihan ketenagakerjaan,dll) Jumlah pegawai fungsional Mengawasi pelaksanaan Perda No. 4 (mediator/perantara, pengawasan dan Tahun 2002 dilapangan. pengantar kerja) belum memadai bila dibandingkan dengan bobot tugas, jumlah tenaga kerja dan jumlah perusahaan. Tidak tersedianya industrial yang Mengusulkan pendidikan tenaga instruktur profesional. ke kementrian yang terkait.

14. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO 1 2

3

4 5

MASALAH

SOLUSI

Masih Rendahnya kualitas SDM pengurus Memberikan Pelatihan bagi pengurus koperasi dan pengelola UMKM koperasi dan pengkaderan bagi anggota yang dianggap mempunyai potensi. Terbatasnya Akses Permodalan Memberikan Insentif, dan kemudahan yang bersifat selektif dalam memperoleh modal usaha tanpa melibatkan persyaratan agunan yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Rendahnya Daya Saing Produk UMKM Melakukan Pembenahan dari segi kualitas, kemasan, serta spesifikasi produk agar memiliki keunggulan baik secara kompetitif maupun komparatif. Terbatasnya Akses Pemasaran Mengikuti event-event promosi atau pameran baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional Belum Terbentuknya Jaringan Usaha Mengintensifkan acara temu usaha dengan para pengusaha sukses, guna berbagi pengalaman sebagai kiat sukses menjalan usaha.


15.

PENANAMAN MODAL

NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Belum optimalnya pengelolaan sistim informasi potensi daerah sebagai bahan promosi kepada investor dan promosi informasi investasi. Terbatasnya anggaran dan program kegiatan yang ada, sehingga tupoksi SKPD Kantor Pelayanan Ijin Terpadu selaku pelaksana urusan penanaman modal belum maksimal

Optimalisasi pengelolaan sistem informasi potensi daerah sebagai bahan promosi dengan mengikuti pameran, bussiness meeting dengan pelaku usaha. Agar alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal ditingkatkan, sehingga bisa menambah program kegiatan di SKPD yang melaksanakan urusan tersebut.

16. KEBUDAYAAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan simbol-simbol dan nilai-nilai budaya, khususnya Budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari.

2

Masih rendahnya penghargaan/penilaian masyarakat terhadap produk-produk budaya, terutama budaya Melayu.

3

Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan urusan kebudayaan.

4

Memberlakukan keharusan menggunakan pakaian melayu bagi pegawai negeri ataupun swasta pada hari kerja tertentu ataupun pada perayaan hari –hari tertentu, yang diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Pembinaan kerajinan tradisional yang bernuansa melayu, baik berupa bahan pakaian/kain (Tenun Songket) ataupun makanan khas melayu (kue-kue/makanan lainnya). Pembinaan kelompok-kelompok seni atau sanggar tari dan mengikutsertakan pada event-event kebudayaan ataupun seni, baik ditingkat daerah, nasional ataupun antar negara dalam upaya aktualisasi kreatifitas seni dan budaya khususnya budaya melayu. Perlu dibuat suatu program atau kegiatan terobosan bagi masyarakat untuk membentengi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya melayu

Lunturnya nilai-nilai budaya dikarenakan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat, khususnya Masyarakat Melayu Pekanbaru. Rendahnya pemberdayaan kelompok Lebih membedayakan kelompok seni dan seni dan budaya yang berperan budaya dalam setiap kegiatan-kegiatan melakukan kreatifitas seni seni dan yang ada di kota Pekanbaru budaya.

5

17. PEMUDA DAN OLAHRAGA NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Belum meratanya pembangunan sarana Menjalin kemitraan antara pemerintah dan dan prasarana olahraga di Kota masyarakat termasuk dunia usaha dalam Pekanbaru; mendukung pembangunan olahraga di Kota Pekanbaru. Menurunnya kualitas moral dan etika Meningkatkan upaya-upaya pembinaan serta maraknya masalah-masalah sosial moral dan etika pemuda dan perlindungan di kalangan pemuda. seperti; terhadap segenap generasi muda dari kriminalitas. premanisme. dan NAPZA; masalah penyalahgunaan NAPZA. minuman keras. pornografi dan pornoaksi di kalangan pemuda


NO 3

4 5

MASALAH

SOLUSI

Kurangnya peran serta Secara bertahap Pemerintah Kota lembaga/organisasi kepemudaan dalam Pekanbaru mulai membangun sarana dan pembinaan generasi muda; prasarana olahraga terutama di kecamatan-kecamatan yang sama sekali belum memiliki fasilitas tersebut. Rendahnya kemampuan penguasaan Meningkatkan intensitas pelatihaniptek dan jiwa kewirausahaan di pelatihan keterampilan. kewirausahaan kalangan pemuda; dan kepemimpinan bagi pemuda; Belum membudayanya olahraga sebagai Memasyarakatkan olahraga semua bagian dari pola hidup sehat di kalangan dikalangan masyarakat kota Pekanbaru masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sehat

18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI NO 1 2

3

4 5 6

7

8

MASALAH

SOLUSI

Belum optimalnya peran organisasi partai Mendorong berkembangnya demokrasi politik, ormas dan LSM untuk mewujudkan kehidupan sosial politik dan sosial masyarakat yang kondusif. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. bernegara Masih adanya pengaruh / Meningkatkan dan mengembangkan penyalahgunaan narkoba dan barang – kemampuan masyarakat/ anggota barang terlarang satlinmas dalam menanggulangi bencana, dalam penyalahgunaan narkoba dan dalam kehidupan secara luas. Masih terdapat daerah rawan bencana Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan kejadian kebakaran di Kantor Satpol PP dan Kantor Kesbangpollinmas. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di Mengintensifkan sosialisasi perda dan Kantor Satpol PP dan Kantor keputusan kepala daerah. Kesbangpollinmas Kurangnya sosialisasi perda dan Kegiatan pengawasan umum dengan keputusan kepala daerah. memberikan penjelasan perda dan teguran lisan/tertulis apabila terjadi pelanggaran. Pembinaan dan pengawasan oleh Koordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksana perda yang belum maksimal. mengusulkan Revisi/ Amandemen ketentuan ancaman pidana dalam Perda menjadi ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan, sehingga dapat dilaksanakan dengan proses pemeriksaan cepat (tipiring). Sejumlah Perda dalam ketentuan pidana Perlu dilakukan sosialisasi Perda yang mencantumkan ancaman pidana berhubungan dengan masalah politik dan kurungan paling lama 6 (enam) bulan, kesatuan bangsa sehingga dalam pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

19. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN NO 1

MASALAH Banyaknya sumber-sumber pendapatan yang bertentangan dengan peraturan

SOLUSI Dibutuhkan kreatifitas dan Inovasi dalam menggali sumber sumber pendapatan


NO

MASALAH

SOLUSI

yang lebih tinggi sehingga menimbulkan dualisme hukum dalam pelaksanaannya.

agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,

2

Belum tuntasnya agenda Refomasi Birokrasi secara keseluruhan.

Terus menjadikan Agenda Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas.

3

Kualifikasi SDM dan pendistribusian belum merata pada setiap SKPD

Perlunya penilaian komprehensif dalam pendistrubusian aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman.

20. KETAHANAN PANGAN NO

MASALAH

1

Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2

Belum terbangunnya kesamaan pandangan dan pemhaman terhadap system/sub system ketahanan pangan diantara stake holder (pelaku), baik dari pihak swasta (petani/masyarakat, pengusaha) maupun antar instansi pemerintah/satker SKPD yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru Keterbatasan fasilitas baik prasarana dan sarana pendukung, termasuk juga penyediaan dana/anggaran yang terbatas setiap tahunnya.

3

4

Terbatasnya ketersediaan lahan potensial untuk pengembangan dan budidaya pertanian secara umum.

SOLUSI Perlunya adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk pengembangan dan budidaya pertanian . Perlu adanya pemahaman yang sama tentang sistem ketahanan pangan diantara stake holder dari semua pihak maupun antar instansi pemeintah/satker SKPD di kota Pekanbaru

Penambahan dan peningkatan prasarana dan sarana maupun penyediaan dana untuk penunjang program/kegitan, melalui usulan program/kegiatan pada musrenbang tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional. Perlu adanya penanmbahan lahan potensial untuk melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO 1

MASALAH

SOLUSI

Berdasarkan SKB 3 Kementerian ( Keuangan, Koperasi, Dalam Negeri ) ada tiga pilihan badan hukum bagi UEK-SP yang sudah dilepas pendampingannya dari Propinsi ke Kota Pekanbaru yaitu BPR, Koperasi dan Bumdes. Untuk Kota Pekanbaru lebih cocok berbadan hukum koperasi, namun belum adanya Peraturan Walikota (Perwako) sebagai dasar yang menyatakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) UEK-SP dibentuk berbadan hukum Koperasi.

Pembuatan Peraturan Walikota (Perwako) sebagai dasar hukum LKM UEK-SP menjadi koperasi simpan pinjam sedang dalam proses.

22. STATISTIK II - 45 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015

NO 1 2

3

MASALAH

SOLUSI

Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data dan informasi. Belum adanya persepsi yang sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data dalam proses penyusunan rencana, perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi. Lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data statistik daerah

Membangun kerjasama yang kuat dengan Badan Pusat Statistik dan membangun sistem data / informasi yang dapat diupdate dan diakses oleh semua pihak secara on-line serta meningkatkan koordinasi lintas sektor

23. KEARSIPAN NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

belum adanya Tenaga Fungsional Arsiparis dan belum terdatanya setiap arsip yang masuk, sehingga mempengaruhi aktifitas dan proses dalam pendataan, penataan, penduplikasian, penyortiran dan sosialisasi arsip di daerah serta sulit dan kurangnya komitmen setiap SKPD tentang pentingnya peran dan fungsi kearsipan. Keterbatasan fasilitas baik prasarana dan sarana pendukung, termasuk juga penyediaan dana/anggaran yang terbatas setiap tahunnya

Melakukan perumusan dan kebijakan umum dalam hal melaksanakan berbagai program yang akan dilaksanakan, terutama dalam kegiatan penyusunan, penyimpanan, pelestarian dan pemanfaatan arsip daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlu adanya penambahan anggaran dan tenaga yang memiliki keterampilan, kompetensi dan integritas dibidang kearsipan khususnya dalam proses pendataan, penyortiran dokumen, penyusunan pelestarian serta penataan arsip daerah. Untuk itu diharapkan adanya peningkatan jumlah anggaran dan penambahan jumlah pegawai dan Tenaga Fungsional Arsiparis.

24. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO 1

2

3

MASALAH

SOLUSI

Masih terbatasnya sarana jaringan Membangun sarana dan prasarana teknologi informatika dalam mendukung jaringan teknologi informatika secara E-goverment. bertahap dalam upaya ke arah EGoverment. Kurangnya koordinasi antar satuan kerja Melakukan sosialisasi dan dalam pengolahan data capaian kinerja memprogramkan pelatihan dibidang pemerintah kota dengan Pusat Data Jaringan Informasi agar terdapat dalam hal ini Bagian Pengolahan Data koordinasi antara unit pengolah data atau Elektronik. client dengan pusat data atau server. Belum terbangunnya aplikasi program Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi strategis dan terintegrasi secara bertahap di Kota Pekanbaru dalam rangka mendukung pembangunan Kota Pekanbaru, melalui bagian Pengolahan Data elektronik.


URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. PERTANIAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Terus berkurangnya lahan pertanian di Kota Pekanbaru akibat alih fungsi lahan menjadi pertokoan dan pemukiman penduduk (peningkatan jumlah penduduk yang pesat).

2

Belum optimalnya masyarakat Kota Pekanbaru dalam menggarap lahan pertanian.

3

Kurang tersosialisasikannya tentang penataan ruang kawasan pertanian di Kota Pekanbaru.

Terus berkurangnya lahan pertanian di Kota Pekanbaru akibat alih fungsi lahan sehingga menurunkan produksi pertanian dapat diatasi dengan pemanfaatan lahanlahan tidur yang produktif serta pemanfaatan lahan perkarangan sehingga menghasilkan produk pertanian Belum optimalnya masyarakat Kota Pekanbaru dalam menggarap lahan pertanian dapat diupayakan dengan: o Di giatkan usaha penyuluhan kepada masyarakat perkotaan sehingga meningkatkan pengetahuan/wawasan bertani.  Meningkatkan SDM petani melalui bimbingan-bimbingan.  Memberikan bantuan dana stimulan berupa pinjaman lunak kepada petani sebagai tambahan modal dalam rangka pengembangan usaha agribisnis.  Membangun infrastruktur pertanian.  Membantu petani dalam hal pemasaran produk pertanian baik produk jadi maupun olahan. Sosialisasi tata ruang pertanian di butuhkan dalam menata perkembangan kota, hal ini berdampak terhadap K3 baik berupa sanitasi lingkungan dari dampak tempat pemeliharaan hewan ternak (kandang ternak, bangunan sarang walet) dengan pemukiman penduduk. Berkembangnya penyakit zoonosis (penularan dari hewan ke manusia) seperti flu burung (avian fluensa) dapat membahayakan kesehatan masyarakat maka perlu di giatkan sosialisasi ini baik di media cetak maupun elektronik ataupun penyuluhan secara langsung kepada pelaku usaha agribisnis.

2. KEHUTANAN NO 1

MASALAH

SOLUSI

Kurangnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan hutan maupun menjaga / memelihara pelestarian lingkungan sekitar yang telah tertanam pohon penghijauan.

Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan demi mendukung kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dinas berupa penanaman pepohonan pada sarana umum, turus jalan maupun daerah aliran sungai dalam rehabilitasi lingkungan mengingat pentingnya fungsi lahan terbuka hijau di pertengahan kota bagi kualitas udara yang baik. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar instansi terkait


NO

2

MASALAH

Banyaknya lahan kritis di Kota Pekanbaru yang tidak dapat ditanami pepohonan penghijauan baik oleh dinas terkait maupun pihak-pihak swasta yang peduli lingkungan.

SOLUSI dalam pengaturan penanaman supaya jangan terjadi tumpang tindih penanaman pohon penghijuan kota. Untuk meningkatkan kualitas udara (O2) di butuhkan ruang terbuka hijau yang tersebar di Kota pekanbaru, untuk itu diperlukan lahan yang dapat ditanami pepohonan baik yang bisa menghasilkan buah maupun jenis kayu-kayuan. Banyak lahan kritis yang tidak bisa ditanami disebabkan oleh pemilik lahan tidak menginginkan lahannya untuk ditanami, untuk itu diperlukan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah atau instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. PARIWISATA NO 1

2

3

4

MASALAH

SOLUSI

Rendahnya daya saing serta kecilnya Meningkatkan sarana dan prasarana potensi wisata alam yang ada di kota kawasan wisata alam Danau Buatan Pekanbaru. sehingga merupakan suatu kawasan yang cukup representatif sebagai wisata alam di kota Pekanbaru serta mampu bersaing dengan kawasan wisata alam yang sudah menasional yang dimiliki daerah-daerah lain. Dalam upaya pengembangannya, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun Master Plan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Alam Danau Buatan. Dalam Pengelolaannya supaya memiliki nilai jual dibidang pariwisata alam, Pemerintah kota merencanakan “dijual” (dikelola) oleh Investor. Sosialisasi dan promosi produksi industri Pembuatan dan Penyebaran informasi pariwisata di kota Pekanbaru relatif potensi kepariwisataan secara kontinu masih kurang, sehingga masih kecilnya melalui pembuatan liflet, brosur serta pemasaran potensi wisata kota baner yang disebarkan pada setiap hotel, Pekanbaru, terutama potensi wisata wisma atau penginapan lainnya dan media budaya kota Pekanbaru. lainnya. Lemahnya pemberdayaan obyek wisata

masyarakat Meningkatkan peran serta pelaku industri wisata, terutama wisata budaya yang menghasilkan produk-produk kerajinan seni tradisional dengan kreasi baru yang mengarah pada wisata belanja, melalui pembinaan kerajinan tradisional. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan koordinasi antar urusan program/kegiatan agar tercapai sinergi pemerintahan yang terkait dan menunjang yang baik antara program-program urusan pariwisata serta para stakeholder pariwisata dan program/kegiatan membangun kepariwisataan Kota penunjang. Pekanbaru sehingga terintegrasi dalam penyusunan program/kegiatan.


4. KELAUTAN DAN PERIKANAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan semakin naiknya tingkat pencemaran air dikarenakan limbah rumah tangga maupun industri di sungai-sungai dapat berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan di perairan umum .

2

Banyaknya lahan-lahan yang berpotensi untuk budidaya perikanan tidak termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

3

Terjadinya alih fungsi lahan perikanan menjadi perumahan/pertokoan.

Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam baik berupa kebersihan sungai maupun memelihara pepohonan pelindung sepanjang daerah aliran sungai sekaligus pencegah banjir. Selain itu diperlukan juga pelatihan atau penyuluhan diberikan kepada nelayan tangkap supaya tidak lagi bergantung dari hasil ikan tangkapan alam dan secara bertahap memulai budidaya ikan keramba, namun hal tersebut membutuhkan bantuan dana dari pemerintah sebagai modal awal usaha. Banyaknya lahan-lahan yang berpotensi untuk budidaya perikanan tidak termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat salah satunya disebabkan oleh tingginya harga pakan ikan mengakibatkan semakin kecilnya keuntungan yang diperoleh petani perikanan, hal ini dapat memicu turunnya minat petani perikanan dalam mengusahakan budidaya ikan, untuk itu di harapkan kepada pemerintah agar dapat mengontrol harga pakan ikan atau membuat pakan ikan alternatif, sehingga keuntungannya dapat meningkat. Menurunnya produksi perikanan akibat alih fungsi lahan perikanan menjadi daerah perumahan dapat diatasi dengan menumbuhkan minat masyarakat perkotaan dalam usaha perikanan skala rumah tangga. Saat ini tehnik budidaya perikanan dapat dilakukan pada lahan sempit/pekarangan seperti menggunakan drum bekas atau kolam terpal. Hal ini perlu di sosialisasi secara gencar kepada masyarakat perkotaan.

5. PERDAGANGAN NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Kurang berfungsinya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara tidak jujur dan bertanggung jawab. Belum adanya aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang ahli dalam bidang Tera Ulang alat ukur dan timbangan.

Dengan tidak memindahkan pegawai/aparatur yang telah mengikuti diklat PPNS ke instansi lain,

Melengkapi sumber daya manusia tera ulang alat ukur dan timbangan dengan mengirim aparatur yang berpotensi untuk mengikuti pendidikan di ITB Bandung.


6. PERINDUSTRIAN NO 1

2

3

MASALAH

SOLUSI

Rendahnya kualitas SDM sektor industri baik dari segi keterampilan, jiwa kewirausahaan serta rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen; Kemitraan sektor industri dengan pelaku usaha lainnya belum optimal;

Melaksanakan training motivasi dan managemen secara intensif kepada pelaku usaha serta mengirimkan pelaku usaha untuk magang ke daerah yang lebih maju, Memantau dan menindaklanjuti temu usaha yang telah dilaksanakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha, Rendahnya akses unit-unit usaha sektor Memberikan jaminan/rekomendasi kepada industri terhadap sumber-sumber sumber-sumber pembiayaan dan pembiayaan dan permodalan. permodalan bahwa pelaku usaha tersebut layak mendapat kredit lunak.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Recommend Documents