BAB II EVALUASI HASIL DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU SERTA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB II EVALUASI HASIL DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU SERTA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Penyusunan RKPD Tahun 2015 ini pada hakekatnya didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan RKPD 2013 disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2013. Evaluasi tersebut merupakan penelaahan atas pelaksaan

kinerja

dari

program

dan

kegiatan

SKPD.

Adapun

pemaparannya dimulai dengan membandingkan antara rencana program yang dirancang dalam RPJMD dan kemudian melihat hasil-hasil realisasi dari kinerjanya berdasar kurun waktu tahun pelaksanaan RPJMD. 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah merupakan pemaparan meliputi kondisi geografis dan topografi, demografi, kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Adapun pemaparannya dibagi kedalam sub bahasan sebagamana berikut: 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi Karakteristik Lokasi dan Wilayah Wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian dari Propinsi Jawa timur yang terletak di bagian selatan, memiliki wilayah seluas 1. 588.79 Km2, secara administrasi terbagi kedalam 22 Kecamatan, 220 Desa, dan

RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 1

28 Kelurahan. Memiliki Letak astronomis pada 111 0401 – 1120 101 Bujur Timur dan 70 581-80 91 511 Lintang Selatan.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Blitar

Secara administratif, Kabupaten Blitar sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Secara topografi wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari dataran, bergelombang dan berbukit.

Kabupaten Blitar memiliki ketinggian

wilayah ± 167 Meter, sedangkan untuk persebaran kondisi topografi sebagai berikut: 1. Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% 40% dan lebih besar dari 40%, keadaan bentuk wilayahnya


II - 2

bergelombang hingga berbukit yang merupakan bagian dari wilayah gunung Kelud dan gunung Butak. 2. Wilayah Tengah, relative datar dengan kelerengan 0-20% hanya pada

bagian

sebelah

timur

agak

bergelombang

dengan

kemiringan rata-rata 2-15%. 3. Wilayah Selatan, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kelerengan 15% - 40% dan hanya sebagian kecil disekitar DAS Brantas topografinya agak landau antara 0-20% Dengan kondisi geografis berupa wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir, wilayah tersebut terbagi menjadi dua dengan adanya sungai Brantas yang mengalir di Kabupaten Blitar. Yaitu wilayah bagian selatan seluas ± 698,94 km 2 meliputi Kecamatan

Bakung, Wonotirto,

Panggungrejo, Wates,

Binangun,

Sutojayan, dan Kademangan yang merupakan daerah pesisir dan pegunungan berbatu. Sedangkan di wilayah bagian utara seluas ± 898,94 km2 meliputi Kecamatan Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Wilayah bagian utara ini merupakan wilayah yang struktur tanahnya subur dan dilalui banyak aliran sungai serta keberadaannya disekitar Gunung Kelud. Daerah pegunungan yang berada disebelah utara yakni Gunung Kelud yang masih aktif dan di sebelah timur Gunung Kawi.Sedangkan untuk pegunungan Kapur terletak di bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan.Untuk daerah dataran rendah berada di bagian tengah dan barat. Dengan adanya sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua wilayah besar yaitu wilayah selatan dan wilayah utara, selain itu juga Sungai Brantas menjadi muara utama dari sungai yang mengalir dari bagian utara yaitu sungai Lekso, Sungai Putih, dsb. Serta di bagian selatan yang terbentang mulai dari RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 3

timur hingga barat

pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km

menghadap ke Samudra Indonesia. Berdasarkan struktur geologi, Kabupaten Blitar kaya akan jenis batuan, mulai dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Batuan gamping sendiri terdiri dari batuan gamping terumbu dengan jumlah ±20% dan mayoritas berada pada wilayah Blitar bagian selatan yang menyebar di Kecamatan Bakung.Wonotirto, panggungrejo dan Wates. Kemudian untuk satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva, dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konglomerat)

yang

beraada

di

Kecamatan

sutojayan,

sebagian

kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro, dan Ponggok. Selain itu Kabupaten Blitar juga memiliki bahan tambang, tepatnya berada diwilayah bagian selatan, namun keberadaan bahan tambang tersebut telah dieksploitasi. Seperti: Kaolin di Kecamatan Bakung dan Sutojayan, Ball Clay di Kecamatan Sutojayan, Bentoit di Kecamatan Binangun, Batu Bintang di Kecamatan Binangun, Panggungrejo, Wonotirto dan Sutojayan, Batu Tufa di Kecamatan Wates, Felspar di Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Panggungrejo, dan Pasir besi yang berada di Kecamatan Bakung dan Panggungrejo. Ditinjau dari jenis tanah, wilayah Kabupaten Blitar memiliki 6 (enam ) jenis tanah, yaitu: Aluvial, Regosol, Litosol, Mediteran, Latosol, dan Indosol. Untuk jenis tanah alluvial berada di bagian barat Kabupaten Blitar dengan bahan induk endapan tanah liat dan pasir serta topografinya dataran. Jenis Litodol, mediteran, dan refina menyebar di bagian selatan dan penyebarannya yang paling luas. Jenis tanah mediteran terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu mediteran dengan fisiografi RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 4

vulkanik lipatan dengan wilayah penyebarannya di Bagian timur Kabupaten Blitar.Dengan kondisi tekstur dan kedalaman efektif tanah berupa tekstur tanah sedang, kasar, dan halus. Secara klimatologis, Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3.yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung

antara

bulan

November

– April.Sedangkan

musim

penghujan antara bulan Mei – September dengan curah hujan rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm/tahun. Dengan suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4 ̊C dan 28,3 C ̊ . Tempat disekitar pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi. Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupatan Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar

Dari segi

utara dengan

ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk berasal dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2% hingga 40%, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada wilayah Blitar bagian selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter diatas permukaan air laut (dpl) hingga 350 meter dpl. Morfologi tersebut umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20%-40%, yang meliputi kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran, terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapatan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar 20%, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagaian


II - 5

Kecamatan Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo. Dari segi penggunaan lahan, dengan wilayah seluas 1.588,79 2

km .Seluas 33.874 Ha digunakan untuk lahan pemukiman, seluas 31.738 Ha digunakan untuk lahan sawah. 47.282 Ha untuk lahan tegalan, 13.347 Ha untuk lahan perkebunan. Seluas 34.968,9 Ha untuk kawasan hutan, Sedangkan untuk penggunaan lahan lainnya untuk kolam dan tambak seluas 161 Ha, kemudian kawasan wisata, peternakan, lahan kosong dan keperluan lainnya. Berdasarkan Jumlah penduduk, Kabupaten Blitar mengalami peningkatan yang cukup siknifikan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 1.261.427 tahun 2011 meningkat menjadi 1.322.556 dan pada tahun 2012 mencapai 1.380.553. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar pada sepuluh tahun terakhir adalah 0,47 persen. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk adalah 1.702 jiwa/Km 2 tersebar di 22 kecamatan, 220 Desa, 28 Kelurahan, 759 Dusun/Rukun Warga, dan 6.978 Rukun Tetangga (RT). Potensi Pengembangan Wilayah

Melihat kondisi geografis Kabupaten Blitar yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian, sehingga dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (agraris). Luas lahan yang digunakan sebagai areal persawahan tersebut mencapai 19.9%. Potensi pertanian memegang peranan yang begitu tinggi karena didukung oleh kesuburan tanah yang memadai dan iklim. Selain itu sebagian besar lahan sawah telah memiliki irigasi teknis. Yang produksinya meliputi tanaman pangan, dan merupakan penyumbang terbesar dari sektor pertanian pada PDRB RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 6

sebesar 22% setiap tahunnya (Dinas Pertanian Kab. Blitar, Tahun 2012) kemudian produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, misalnya melon yang pemasarannya meliputi Jakarta, Surabaya, dan Singapura. Dan Juga Produksi Budidaya Jamur yang mulai menjadi primadona di Kabupaten Blitar, dengan adanya pembinaan dari Dinas Pertanian, mendorong masyarakat untuk Budidaya Jamur dan jumlahnya bertambah. Sedangkan dalam produksi tanaman buah-buahan tahunan, Kabupaten Blitar memiliki 3 ikon unggulan daerah seperti Rambutan sebagai ikon unggulan daerah yang pertama, disusul yang kedua nanas, dan Blimbing. Selain itu juga masih banyak ikon unggulan daerah lainnya, dengan varian-varian buah lokal dan produksi yang cukup tinggi, kedepan dapat dikembangkan konsep agrowisata Blitar. Secara umum komoditas unggulan yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar meliputi komoditas perkebunan, seperti: rambutan, nanas, teh, cengkeh, kopi. Sedangkan dari komoditas pertanian yang paling utama pada tanaman pangan meliputi: padi, jagung, ketela, sayur-sayuran., dsb. Dari sisi komoditas perikanan, produk unggulan ikon Kabupaten Blitar adalah ikan hias yaitu ikan Koi, sedangkan ikan air tawar dengan produk utama seperti Gurami, Nila, Lele, dan Ikan Laut tangkapan. Dan beberapa lokasi tambak udang di wilayah pantai. Dari segi kebutuhan bahan tambang, tepatnya di wilayah selatan saat ini merupakan


II - 7

pemasok bahan tambang golongan C seperti Feldspar, kaolin, Zeolit, Pasir Besi, dan Batu Kapur. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi Topografis Kabupaten Blitar yang terdiri dari pegunungan, dataran, dan pesisir dengan sepanjang sisi selatan berada di tepi pantai, lereng gunung Kelud.Selain memberikan potensi yang positif bagi pengembangan Kabupaten Blitar, juga dapat memberikan dampak negatif bencana alam seperti pada: 1)

Daerah rawan Tsunami berada di sepanjang pesisir Selatan Kabupaten Blitar , meliputi kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung ;

2)

Daerah rawan bencana Gunung Berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Srengat;

3)

Daerah rawan Banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan ;

4)

Daerah Rawan Angin Puting Beliung yaitu Kecamatan Srengat, Wonodadi dan Udanawu.

Demografi Data Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan BPS Kabupaten Bitar mencatat hingga akhir tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebesar 1.380.553 Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 8

Bitar sebesar 0,47 persen. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk adalah 712 jiwa/Km2. Pada grafik berikut dapat dilihat perkembangan penduduk Kabupaten Blitar selama lima Tahun terakhir: Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk 2009-2013 Jumlah Laki-Laki (Jiwa)

Jumlah Perempuan (Jiwa)

Total

686,957 0 560,299 0

556,659 0

555,736

693,596

562,623

559,475 0

0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kabupaten Blitar, 2014

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Sex Ratio Penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013 Indikator Jumlah Penduduk (jiwa)

Tahun 2011

2012

2013

1.122.922

1.126.151

1.131.135

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

0,48

0,42

0,43

Sex Ratio

100,4

100,4

99,9

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014 (diolah)


II - 9

Pada 2013, angka sex ratio sebesar 99,9 di atas menunjukkan bahwa dalam 1000 jiwa penduduk perempuan terdapat 999 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex ratio tersebut berguna bagi perencanaan pembangunan khususnya dalam rangka pelaksanaan program kesetaraan gender. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar selama kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar di bawah 0,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 1970-an mampu dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya persentase pasangan usia subur (PUS) yang secara aktif melaksanakan program KB seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013 Uraian

2011

2012

2013

PUS

220.951

223.326

229.970

Peserta KB Aktif

159.663

162.532

169.039

Persentase

72,26

72,78

73,50

Sumber: BPPKB Kab. Blitar, 2014


II - 10

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar yang tersebar di seluruh kecamatan memiliki kepadatan sebesar 712 jiwa/km 2. Persebaran penduduk tersebut memperlihatkan bahwa Kecamatan Ponggok memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara 22 kecamatan yang ada, yaitu sebesar 98.663 jiwa. Namun, dilihat dari kepadatan penduduk di masing-masing wilayah kecamatan menunjukkan

bahwa

Kecamatan

Sanankulon

merupakan

kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk 1.626 jiwa/km 2. Kondisi ini berbeda dengan Kecamatan Wonotirto yang terletak di Blitar bagian selatan yang hanya memiliki kepadatan penduduk 216

jiwa/km2.

Kecamatan

Wonotirto

tersebut

merupakan

kecamatan terluas yang mencakup 10% lebih dari luas wilayah kabupaten Blitar. Selain Wonotirto, Kecamatan Bakung yang juga terletak di Blitar selatan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 25.204 jiwa dengan kepadatan terendah kedua sebesar 227 jiwa/km2. Secara lengkap, persebaran penduduk Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut.


II - 11

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Laki-laki

Penduduk (Jiwa) Perempuan

Jumlah

Sex rasio (%)

Kepadatan (Jiwa/Km2)

1

Bakung

111,24

12.312

12.892

25.204

95,5

227

2

Wonotirto

164,54

17.827

17.705

35.532

100,7

216

3

Panggungrejo

119,04

20.319

20.530

40.849

99,0

343

4

Wates

68,76

13.929

13.970

27.899

99,7

406

5

Binangun

76,79

21.447

21.586

43.033

99,4

560

6

Sutojayan

44,2

23.388

24.021

47.409

97,4

1.073

7

Kademangan

105,28

32.052

32.191

64.243

99,6

610

8

Kanigoro

55,55

37.413

37.040

74.453

101,0

1.340

9

Talun

49,78

29.730

30.211

59.941

98,4

1.204

10

Selopuro

39,29

20.082

19.566

39.648

102,6

1.009

11

Kesamben

56,96

23.998

24.780

48.778

96,8

856

12

Selorejo

52,23

17.230

17.815

35.045

96,7

671

13

Doko

70,95

18.890

19.039

37.929

99,2

535

14

Wlingi

66,36

25.164

25.137

50.301

100,1

758

15

Gandusari

88,23

33.652

33.199

66.851

101,4

758

16

Garum

54,56

31.748

31.322

63.070

101,4

1.156

17

Nglegok

92,56

34.286

34.125

68.411

100,5

739

18

Sanankulon

33,33

27.073

27.134

54.207

99,8

1.626

19

Ponggok

103,83

49.910

48.753

98.663

102,4

950

20

Srengat

53,98

31.463

31.790

63.253

99,0

1.172

21

Wonodadi

40,35

23.117

23.310

46.427

99,2

1.151

22

Udanawu

40,98

20.252

19.737

39.989

102,6

976

1.588,79

565.282

565.853

1.131.135

99,9

712

Kabupaten Blitar

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014


II - 12

Dari tabel di atas, nampak bahwa persebaran penduduk Kabupaten Blitar masih terkonsentrasi di wilayah tengah yang secara geografis memiliki kemudahan akses terhadap sarana transportasi,

komunikasi

maupun

sarana

lainnya

seperti

Kecamatan Sanankulon, Kanigoro, Talun, Srengat, dan Garum yang merupakan lima kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Terkonsentrasinya penduduk di beberapa wilayah tersebut menunjukkan pula besarnya potensi sumber daya manusia yang ada. Oleh karenanya, kondisi yang demikian perlu diimbangi dengan upaya penciptaan lapangan kerja yang sebaiknya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah serta upaya penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari tingginya kepadatan penduduk dapat diminimalisir. Misalnya, pengelolaan wilayah dan penataan ruang di Kecamatan Kanigoro sebagai ibukota Kabupaten Blitar, yang merupakan wilayah terpadat kedua, perlu dilakukan secara serius sejak dini agar tidak menimbulkan permasalahan yang kompleks di masa yang akan datang. Sementara itu, dapat dikatakan pula bahwa kemudahan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan sarana penunjang lain


II - 13

masih perlu ditingkatkan di wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah antara lain Kecamatan Wonotirto, Bakung, Panggungrejo, dan Wates yang semuanya berada di wilayah Blitar Selatan. Mengingat kondisi geografis yang kurang begitu subur, potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut perlu diberdayakan agar mampu memanfaatkan potensi alam yang ada baik di sektor pertambangan dan penggalian maupun sektor pertanian dengan spesifikasi perkebunan dan perikanan laut dengan memperhatikan kearifan dalam pengelolaan lingkungan. Upaya-upaya tersebut pada akhirnya akan mampu mengurangi disparitas antara wilayah utara dan selatan yang selama ini menjadi kendala pembangunan di Kabupaten Blitar. Berbicara mengenai karakteristik kependudukan, struktur penduduk Kabupaten Blitar pada 2013 dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut.


II - 14

Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2013

Sum ber: BPS Kab. Blitar, 2014 (diolah)

Dari piramida penduduk tersebut, penduduk Kabupaten Blitar mayoritas berada pada rentang usia 15-64 tahun yang disebut sebagai usia produktif dengan persentase sebesar 66,21%. Sisanya merupakan usia non produktif yang terdiri dari penduduk usia muda yang memiliki usia < 15 tahun sebesar 24,91% dan penduduk usia lanjut dengan usia ≥ 65 tahun sebesar 8,88%.


II - 15

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2013 Menurut Golongan Usia Tahun 2013


Melalui informasi di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi besar dalam hal penyediaan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan besarnya persentase usia produktif. Hal tersebut perlu diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, diperoleh informasi pula bahwa dependency ratio atau rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif Kabupaten Blitar sebesar 0,51. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dan dianggap produktif) menanggung sebanyak 51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 16

Rasio ketergantungan ini merupakan salah satu indikator demografi penting yang menunjukkan bahwa semakin kecil rasio tersebut maka semakin baik pula kondisi penduduknya. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia suatu wilayah, penelaahan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dilakukan. PM Kabupaten Blitar terus

mengalami

peningkatan setiap tahunnya seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013


Nilai IPM

pada 2013

sebesar 74,46

mendudukkan

Kabupaten Blitar pada urutan ke-13 dari 38 kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar masih perlu berupaya meningkatkan pembangunan manusia baik dari sisi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Hal tersebut RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 17

ditunjukkan oleh pencapaian nilai IPM daerah lain di sekitar wilayah Kabupaten Blitar yang memiliki struktur dan kultur serupa, antara lain Kota Blitar (78,63 atau urutan ke-3), Kabupaten Tulungagung (74,89 atau urutan ke-11), Kabupaten Trenggalek (74,45 atau urutan ke-15) dan Kabupaten Kediri (73,09 atau urutan ke-19). Nilai IPM tersebut tersusun dari tiga komponen yaitu Indeks Pendidikan yang mencerminkan seberapa luas pengetahuan dan tingkat pendidikan dari masyarakat, Indeks Kesehatan yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, serta Indeks Daya Beli yang menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat. Nilai masing-masing indeks tersebut untuk Kabupaten Blitar disajikan pada gambar di bawah ini. Grafik 2.3 Nilai Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013



II - 18

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years School / MYS). BPS Kab. Blitar mencatat AMH Kabupaten Blitar pada 2013 sebesar 92,08 yang berarti 92% penduduk usia 10 tahun keatas dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,03% dari AMH tahun sebelumnya. Pencapaian AMH Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir melampaui pencapaian AMH Propinsi Jawa Timur. Grafik 2.4 Angka Melek Huruf (%) Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013



II - 19

Sementara itu tercatat MYS Kabupaten Blitar pada 2013 sebesar 7,43. Dari nilai MYS tersebut, rata- rata penduduk Kabupaten Blitar hanya bersekolah selama 7 tahun atau hanya berhenti

sampai pendidikan

wajib

belajar

sembilan

tahun.

Pencapaian angka tersebut tidak jauh berbeda dengan angka ratarata lama sekolah Propinsi Jawa Timur sebesar 7,5 Grafik 2.5

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years SchoolMYS) Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013


Angka Harapan hidup (AHH) Kabupaten Blitar yang mencerminkan indeks kesehatan pada 2013 tercatat sebesar 71,46 atau dengan kata lain penduduk Kabupaten Blitar memiliki harapan untuk hidup sampai dengan usia 71 tahun. Angka tersebut naik sebesar 0,16 dibanding tahun sebelumnya .


II - 20

Grafik 2.6 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013


Selanjutnya, tingkat kehidupan layak masyarakat yang ditunjukkan oleh indeks daya beli diukur melalui pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP).

PPP

Kabupaten

Blitar

pada

2013

sebesar

Rp.658.340,00 berada di atas nilai PPP Propinsi Jawa Timur yang berada pada angka Rp. 653.370,00. Grafik 2.7 PPP Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah) Tahun 2009-2013



II - 21

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten

Blitar

dilihat

berdasarkan

kinerja

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dikatakan sejahtera bisa dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB Perkapita, angka kemiskinan yang tertangani, peningkatan indeks pembangunan manusia dan angka kriminalitas yang tertangani. Untuk melihat kondisi ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2013 bisa dikatakan tidak dapat dilepaskan dari laju pertumbuhan

ekonomi

karena

indikator

tersebut

dapat

menggambarkan pergerakan dari siklus perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Blitar, terlihat bahwa aktivitas perekonomian Kabupaten Blitar yang sempat mengalami

perlambatan

pada

20091

kembali

mengalami

percepatan sejak 2010, meskipun pencapaian pertumbuhan pada periode 2010 sampai 2012 tersebut berada di bawah pencapaian pertumbuhan

ekonomi

Jawa

Timur.

Perlambatan

aktivitas

1

Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi disinyalir sebagai dampak dari kenaikan harga BBM di dalam negeri yang pada akhirnya hal tersebut mendorong naiknya harga barang dan jasa termasuk struktur biaya produksi yang pada akhirnya mempengaruhi kuantitas barang maupun jasa yang diproduksi. Krisis ekonomi global yang terjadi pada penghujung 2008 hingga kuartal I 2009 juga disinyalir ikut memberi andil terhadap perlambatan perekonomian yang terjadi. Kondisi perekonomian global yang mengalami kontraksi tersebut memberikan pukulan yang cukup keras bagi negara-negara di dunia terutama yang struktur perekonomiannya banyak dibangun dari ekspor


II - 22

perekonomian kembali terjadi pada tahun 2013 baik di tingkat Kabupaten Blitar maupun pada level propinsi. Grafik 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar dan Prov. Jawa Timur (%) Tahun 2008-2013

Sumber: BPS Kab. Blitar dan BPS Prop. Jatim, 2014

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar menurut sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2013 (%) SEKTOR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1. Pertanian

4,41

3,72

2,94

3,91

4,33

3,20

2. Pertambangan dan Penggalian

5,06

5,02

7,95

11,63

3,31

10,82

3. Industri Pengolahan

6,49

3,07

4,10

3,73

3,24

6,41

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

7,87

7,91

7,81

6,73

7,31

5,76

5. Bangunan

6,67

5,94

11,35

6,94

7,43

10,64

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

8,27

8,08

10,98

9,87

10,17

9,33


II - 23

SEKTOR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7. Pengangkutan dan Komunikasi

6,35

6,74

7,17

6,97

5,52

7,39

8. Bank dan Lembaga Keuangan Lain

6,56

5,68

7,31

8,16

7,00

5,83

9. Jasa-jasa

8,56

5,32

7,31

6,73

6,78

4,61

6,04

5,18

6,08

6,33

6,35

5,76

Kabupaten Blitar Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014

Selanjutnya, di bawah ini disajikan nilai PDRB Kabupaten Blitar yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Gambar 1.12 PDRB Kabupaten Blitar ADHB dan ADHK (juta rupiah) Tahun 2008-2013


Dilihat

dari

struktur

perekonomiannya,

Tabel

1.5

menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 Kabupaten Blitar masih didominasi oleh dua sektor utama yaitu sektor Pertanian serta


II - 24

sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR). Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada Tabel 1.4, kedua sektor tersebut mengalami perlambatan aktivitas di tahun 2013. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten

Blitar

secara

umum

mengalami perlambatan dari 6,35% di tahun 2012 menjadi 5,76% di tahun 2013. Tabel 2.5 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor (%) Tahun 2008 – 2013 SEKTOR 1. Pertanian

2008

2009

2010

2011

2012

2013

47,92

47,11

45,54

44,40

43,74

42,35

2. Pertambangan dan Penggalian

2,38

2,36

2,36

2,54

2,46

2,52

3. Industri Pengolahan

6,49

3,07

2,55

2,44

2,40

2,43

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

0,42

0,41

0,40

0,40

0,39

0,38

5. Bangunan

2,15

2,19

2,38

2,45

2,43

2,62

26,86

27,75

28,93

29,67

30,33

31,78

7. Pengangkutan dan Komunikasi

2,34

2,32

2,30

2,28

2,25

2,26

8. Bank dan Lembaga Keuangan Lain

4,27

4,36

4,43

4,53

4,52

4,50

11,01

10,92

11,09

11,30

11,48

11,16

100

100

100

100

100

100

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

9. Jasa-jasa Kabupaten Blitar Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014

Dari tabel di atas, terdapat fenomena menarik dari struktur perekonomian Kabupaten Blitar khususnya di dua sektor utama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada kurun waktu lima RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 25

tahun terakhir, sektor pertanian yang mewakili sektor primer, cenderung mengalami penurunan kontribusi. Sebaliknya, sektor PHR sebagai tulang punggung sektor tersier, terus meningkatkan kontribusinya. Sehingga secara perlahan, terjadi pergeseran peranan dua sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Blitar. Hal ini cukup menggembirakan, mengingat sektor tersier dibangun dari sektor-sektor yang tidak tergantung pada sumber daya alam. Disamping itu, ada suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah

tersebut

lebih

didominasi

oleh

sektor

yang

tidak

bergantung pada keberadaan sumber daya alam. Gambar 2.4 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (%) dalam Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2008-2013




II - 26

Sebagai leading sector pergerakan

sektor

Pertanian

perekonomian Kabupaten Blitar, memerlukan

perhatian

ekstra.

Penurunan kontribusi sektor Pertanian yang terjadi hingga tahun 2013 dipengaruhi oleh sub sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama) dan sub sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya, karena memang dua sub sektor inilah yang memberikan sumbangan terbesar pada sektor utama Kabupaten Blitar. Seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, kedua sub sektor tersebut mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya. Gambar 2.5 Distribusi Persentase PDRB ADHB pada Sektor Pertanian Tahun 2008-2013



II - 27

Dalam rentang waktu 2008-2013, kontribusi sub sektor Tabama selalu mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah peningkatan konversi lahan sawah menjadi lahan terbangun. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan lahan, khususnya lahan sawah, merupakan modal dasar utama kegiatan usaha pertanian karena semakin luas lahan maka

semakin

dikembangkan.

besar Hal

pula

potensi

tersebut

pertanian

semakin

yang

diperkuat

dapat dengan

melambatnya pertumbuhan yang terjadi di sub sektor tabama dari 6,17% pada tahun 2012 menjadi 1,87% di tahun 2013. Tabel 2.6 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2013 (%)

Sub Sektor a. Tanaman Bahan Makanan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,09

7,73

4,72

6,70

6,17

1,87

b. Tanaman Perkebunan

-3,23

-0,19

-0,23

1,60

2,28

6,23

c. Peternakan dan Hasilhasilnya

4,40

1,23

1,38

0,96

2,18

2,67

d. Kehutanan

-8,42

-29,41

23,09

11,96

7,76

5,26

e. Perikanan

2,96

2,45

3,84

4,34

7,35

6,77

4,41

3,72

2,94

3,91

4,33

3,20

Pertanian Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014

Dari tabel di atas, diketahui pula bahwa sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya mengalami peningkatan aktivitas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 28

dari 2,18% di tahun 2012 menjadi 2,67% pada tahun 2013. Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya di Kabupaten Blitar sangat dipengaruhi oleh peternakan unggas jenis ayam ras petelur dan pedaging sebagai komoditas utamanya serta peternakan sapi potong yang menduduki urutan kedua.

Gambar 2.6 Peternakan Unggas dan Sapi di Kabupaten Blitar

Selanjutnya, sebagai sektor unggulan kedua, sektor PHR di Kabupaten Blitar lebih didominasi oleh perdagangan eceran. Meningkatnya kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB

menunjukkan

bahwa

terjadi

peningkatan

aktivitas

perdagangan didalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak mengalami kendala dalam melakukan aktivitas jual beli khususnya eceran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 29

kemampuan

daya

beli

masyarakat

peningkatan seperti yang telah

ikut

pula

mengalami

meningkatnya Indeks Daya Beli

masyarakat pada bagian sebelumnya. Apabila dilakukan analisis sektor unggulan 2 dari data perekonomian yang dimiliki maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat tiga sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat di kabupaten Blitar dibandingkan dengan kondisi secara umum Propinsi Jawa Timur yaitu: a. Sektor Pertanian b. Sektor Pertambangan dan Penggalian c. Sektor Jasa-jasa 2. Terdapat

tiga

sektor

yang

potensial

atau

masih

dapat

berkembang dengan pesat apabila dikelola dengan baik, antara lain: a. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih b. Sektor Konstruksi/Bangunan c. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 3. Terdapat tiga sektor yang relatif tertinggal dibanding dengan Propinsi Jawa Timur yaitu: 2

Analisis sektor unggulan dilakukan dengan cara membandingkan nilai rata-rata data series tahun 2008-2013 pertumbuhan ekonomi sektoral serta kontribusi per sektor antara Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur


II - 30

a. Sektor Industri Pengolahan b. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi c. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan Kesimpulan di atas pada akhirnya dapat memberikan informasi awal bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di tahun-tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Blitar. Sementara

itu,

untuk

melihat

secara

kasar

tingkat

kemakmuran rakyat suatu daerah dapat didekati dari PDRB per kapita. Sejak tahun 2008, PDRB per kapita Kabupaten Blitar berada diatas 8 juta rupiah. Pada 2013, BPS mencatat PDRB per kapita Kabupaten Blitar mencapai Rp. 15.150.576,-. Dari nominal tersebut dapat terlihat bahwa secara umum rata-rata PDRB per kapita sebulan di tahun 2013 sebesar Rp. 1.262.548,- atau Rp. 42.085,- per hari. Data laju pertumbuhan PDRB per kapita dapat dilihat pada gambar berikut.


II - 31

Grafik 2.9 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHB) dan Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2010-2013


Dari gambar di atas, dapat dipastikan bahwa angka laju pertumbuhan PDRB Per Kapita, yang dalam hal ini didasarkan pada harga berlaku, jauh berada di atas angka laju inflasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Blitar tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena angka inflasi jauh lebih kecil dibanding nilai pendapatan perkapita masyarakat yang diwakili oleh PDRB per kapita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Blitar dapat dikatakan cukup tinggi, dan secara riil, masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kenaikan inflasi yang terjadi pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013 RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 32

yang lalu. Artinya, inflasi yang terjadi lebih didrive oleh efek kebijakan tersebut (Pemerintah Pusat). Secara makro, perlambatan aktivitas perekonomian yang terjadi di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 ditunjukkan pula oleh meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka TPT Kabupaten Blitar masih fluktuatif. Grafik 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar (%) Tahun 2009-2013


Angka TPT sempat menunjukkan penurunan dari 3,61% di tahun 2011 menjadi 2,86% pada tahun 2012. Namun pada akhir 3

TPT didefinisikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (jobless)


II - 33

2013, BPS Kabupaten Blitar mencatat bahwa angka TPT kembali meningkat pada level 3,74%. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 616.259 jiwa angkatan kerja, terdapat 23.046 jiwa yang menganggur. Gambar 1.18 Persentase Pengangguran Terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2013


Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa meskipun angka TPT mengalami peningkatan pada tahun 2013, namun persentase pengangguran di Kabupaten Blitar masih menunjukkan angka yang relatif kecil.


II - 34

Kemiskinan Angka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 14,53% pada tahun 2008, 13,19% pada tahun 2009, 12,14% pada tahun 2010, 11,30% pada tahun 2011, dan 10,68% pada tahun 2012 .BPS telah melansir angka kemiskinan makro Kabupaten Blitar tahun 2012 sebesar 120.300 jiwa (10,68%) atau mengalami penurunan sebesar 5,5% dari tahun 2011 (11,30%), hal ini tidak terlepas dengan adanya program Nangkis di Kabupaten Blitar antara lain Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga,Program Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat,

Program

Berbasis

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, dan Program Murah Berbasis Pro Rakyat, dll. Dan proporsi angka kemiskinan Kabupaten Blitar relatif bagus , dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Timur, demikian juga indek kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Timur. 1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran yang digunakan melihat upaya dan realisasi kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas, hal ini lebih dikarenakan melihat kualitas

penduduk


dalam

kelangsungan

hidupnya.

Adapun

II - 35

komponen penyusun IPM adalah lamanya hidup, diukur dengan menggunakan harapan hidup ketika lahir. Tingkat pendidikan yang diukur dari melek huruf pada penduduk usia dewasa dan rata-rata lama sekolah. Serta tingkat kehidupan yang layak sesuai ukuran pengeluaran perkapita. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Blitar mencapai angka 74,46 Grafik 2.11 IPM Kabupaten Blitar 2010-2013 (%) 2010

2011

2012

73,67

2013 74,06 76,46

76,82 77,67

77,7 67,65 66,87

0 0

0 0

0 0

0 0

2013 2012 2011

IPM

Indeks Kesehatan

2010 Indeks Pendidikan

Indeks Daya Beli

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2014

Usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat harus terus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang diukur melalui indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Selain angka IPM dari tahun ke tahun, bisa dilihat dengan terus menerus. Berikut angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.


II - 36

Grafik 2.12 Rata-Rata Lama Sekolah

Lama 7,35

7,36

0 2010

2011

2012

0 2013


Grafik 2.13 Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar (%)Tahun 2013

91,9

91,04

0 2010 Angka Melek Huruf

2011

2012

0 2013


Kesejahteraan Sosial Tingkat kesejahteraan dari suatu daerah dapat dilihat dari tingkat indikator yang menjadi fokus dari kesejahteraan sosial RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 37

yang terdiri dari angka buta huruf, ,angka partisipasi kasar, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, presentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio jumlah penduduk yang bekerja. 1. Pendidikan Pendidikan merupakan komponen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk itu pembangunan dalam bidang pendidikan perlu diupayakan guna sejalan dengan esensinya bahwa pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia, berbudi pekerti luhur,

memiliki

pengetahuan,

keahlian,

dan

keterampilan,

kesehatan jasmani dan rohani serta berkepribadian mantab dan mandiri. Pembangunan pendidikan diharapkan mampu dalam mencapai pemerataan kesempatan memperolehnya bagi seluruh penduduk.

Adapun

perkembangan

pelaksanaan

pendidikan

Kabupaten Blitar sebagaimana indikator tabel berikut:


II - 38

Tabel 2.7

Angka Buta Huruf dan APK Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013 No

Uraian

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

91,9

92

92,02

92,05

92,08

SD

98,04

98,62

106,58

99,07

0,99

SLTP

96,29

99,07

101,37

98,41

0,99

SLTA

34,18

38,68

41,28

1 Angka Melek Huruf (>15 th) 2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

49,04

0,52

Sumber: Dinas Pendidikan, data diolah 2014

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir angka melek huruf (buta aksara) pada penduduk dengan usia diatas 15 Th mencapai 967.844 . 2. Kesehatan Kesehatan masyarakat merupakan komponen penting dalam indikator kesejahteraan sosial, dalam bidang kesehatan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan kesehatan sebesar

Rp.

97.153.179.306

98.183.517.053

yang

direalisasikan

sebesar

Rp.

atau sebesar 98,95%. Dalam pelaksanaan program-

program yang berkaitan dalam usaha peningkatan usaha kesehatan masyarakat memberikan pengaruh dengan perkembangannya yang ada yang meningkat dan pula yang menurun, indikatornya meliputi Angka kematian bayi, angka kelangsungan hidup bayi , angka usia harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, kasus gizi buruk, Prevalensi RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 39

Balita kurang gizi, Rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk, cakupan imunisasi, persalinan oleh tenaga kesehatan, Kasus HIV/AIDS, imunisasi ibu hamil, dan imunisasi anak sekolah: Tabel 2.8 Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten BlitarTahun 2008 – 2013 NO

INDIKATOR

SATUAN

1

Angka Kematian Bayi

2

TAHUN 2009

2010

2011

2012

2013

/1000 Kelahiran Hidup

4,44

4,44

12,01

14,09

Angka Kematian Ibu melahirkan

/100.000 kelahiran hidup

86,30

83,92

125,0

104,25

3

Kasus Gizi Buruk

Kasus

54

54

46

56

0,08

4

Prevalensi Balita Kurang Gizi

Persen

4,25

3,38

4,06

0,08

0,07

5

Rasio Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk

/Orang

3,138

8,190

45.962

43,30

1:20: 410

6

Cakupan Imunisasi

Persen

3,3

3,3

59,70

63,31

75

7

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Persen

98,9

98,3

66,40

98,32

99,6

8

Kasus HIV/AIDS

Kasus

41

41

58

60

70

9

Imunisasi Ibu Hamil

Persen

3,09

3,09

14,83

100

100

10

Imunisasi Anak Sekolah

Persen

109,3

109,3

100

100

100

14,30

84,2

Sumber :Dinkes Kab Blitar, 2012


II - 40

Tabel 2.9 Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013 (%) No 1

2

Indikator

Satuan

Realisasi 2009

2010

2011

2012

2013

14,44

12,01

14,09

14,30

15,16

125,04

104,25

96,00

Angka kematian bayi

/1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu melahirkan

/100.000 kelahiran hidup

86,30

83,92

3

angka kelangsungan hidup bayi

0

0

0

0

0,90

0,99

4

angka usia harapan hidup

0

0

0

0

71

71,19

5

Kasus Gizi Buruk

Kasus

54

46

100

77

6

Prevalensi Balita kurang gizi

Persen

4,25

3,38

0,19

0,14

0,11

7

Rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk

/Orang

13,138

8,190

1:36:488

1:36:488

1:8:223

73,3

59,70

63,31

98,39

87,90

98,3

66,40

98,32

96,60

86,32

28

8

Cakupan imunisasi

Persen

9

Persalinan oleh tenaga kesehatan

Persen

10

Kasus HIV/AIDS

Kasus

41

58

125

123

126

11

Imunisasi ibu hamil

Persen

73,09

14,83

30

95

93,3

12

Imunisasi anak sekolah

Persen

109,3

0

0

0

98,2

Sumber: (RPJMD Kab. Blitar) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, data diolah tahun 2014

Berdasar tabel diatas, pada tahun 2013 realisasi capaian indikator bidang kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan angka kematian bayi yang

mengalami

peningkatan


0,21%,

Angka

kematian

ibu II - 41

melahirkan mengalami penurunan 40,8 % , angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan 0,09%, angka usia harapan hidup mengalami peningkatan 0,19%, kasus gizi buruk mengalami penurunan 23%, prevalensi Balita kurang gizi mengalami penurunan 0,03% Rasio tenaga medis terhadap jmlah penduduk mengalami peningkatan 1:8:223 cakupan imunisasi 11,69%, persalinan oleh tenaga kesehatan99,6%, Kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan 30 kasus, Imunisasi Ibu Hamil 100%, Imunisasi anak sekolah 100% hal ini mengindikasikan bahwasanya program program yang ada telah mendukung kebijakan pemerintah daerah. 3. Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja dibagi ke dalam 2 bagian yaitu angkatan kerja (penduduk bekerja dan pengangguran) dan bukan angkatan kerja yang meliputi penduduk yang menempuh sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).


II - 42

Grafik 2.14 Komposisi Penduduk Usia Produtif 2011-2013

Sumber: Dispenduk Capil, data diolah 2014

Berdasarkan grafik tersebut di atas, diketahui bahwa pada tahun 2012

jumlah

penduduk

bekerja

639,028

jiwa,

hal

tersebut

(meningkat/menurun) dari tahun 2011 sebesar 638,355 jiwa. Sedangkan untuk pengangguran mengalami kenaikan pada tahun 2011 berjumlah 58.962 jiwa menjadi 63186 jiwa pada tahun 2012. Penduduk sekolah sebesar 99.921 jiwa pada tahun 2011 menjadi 114.982 jiwa pada tahun 2012, penduduk mengurus rumah tangga sebesar 146.245 jiwa pada tahun 2011 menjadi 147.025 jiwa pada tahun 2012. Pada kondisi yang RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 43

demikian menggambarkan bahwa sangat perlu diupayakan untuk mengembangkan perluasan lapangan pekerjan. Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan Kabupaten Blitar pada tahun 2012 memiliki jumlah pelaku senitari Tradisional sebanyak 2.925. Dari jumlah ini kemudian turun menjadi 2.825 pada tahun 2013. Dan pada tahun 2012 jumlah pelaku seni tari Modern sebanyak 690. Dari jumlah ini kemudian turun menjadi 675 pada tahun 2013.Dan pada tahun yang sama jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya berjumlah 5 unit. Lembaga yang bergerak di bidang pelestarian budaya berjumlah 5 lembaga. Petugas pengelola kekayaan budaya

berjumlah 61 orang dan jumlah benda situs dan purbakala

sebanyak 31 yang tersimpan rapi di museum budaya.

2. Pemuda dan Olahraga Selama periode 2009-2013 jumlah kelompok olah raga berprestasi pada tahun 2012 berjumlah 440 kelompok pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 650 kelompok. Hal tersebut ditunjang dengan sarana dan prasarana seperti lapangan sepakbola dimana ditiap kecamatan mempunyai lapangan bahkan hampir tiap desa mempunyai lapangan sepakbola Selain itu juga diupayakan pembuatan stadion untuk


II - 44

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.. Adapun perkembangan sarana, prasarana olahraga sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.10 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2012-2013 No I

Indikator

2012

2013

Jumlah Sanggar Seni Budaya

20

24

Jumlah Galeri Seni Budaya

4

4

Jumlah Museum

1

1

Jumlah Penggemar Komik dan Animasi

5

5

Komunitas Seni Musik Tradisional

117

113

Komunitas Seni Musik Modern

46

45

Komunitas Seni Tari Tradisional

7

7

Komunitas Seni Tari Modern

8

8

Pelaku Seni Tari Tradisional

2.925

2.825

690

675

22

26

7.452

7.464

Jumlah Jenis Lapangan Olah Raga

21

22

Jumlah Ormas Kepemudaan

27

27

Jumlah Komunitas Penggemar Otomatif

4

4

440

650

KEBUDAYAAN

Pelaku Seni Tari Modern II

Realisasi Kerja

PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah Kelompok Olahraga Prestasi Jumlah Ormas Kepemudaan

Jumlah Anggota Kelompok Olahraga Prestasi


II - 45

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib 1. Pelayanan Pendidikan Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai strategis berupa kontribusi terhadap pertumbuhan IPM. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur dari pemerataan dan perluasan pendidikan

serta

peningkatan

efisiensi

dan

kualitas

manajemen

pendidikan yang berupa Angka Partisipasi Murni, Angka Buta Huruf, angka putus sekolah, Angka Partisipasi Sekolah.Dari angka lama sekolah menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Blitar lama sekolahnya adalah 7,23 tahun atau masih pada jenjang sekolah SMP kelas 2. Tabel 2.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar Tahun 2012 No

URAIAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

RATA-RATA

1

Umur 7 – 12 tahun (%)

99,13

100

99,01

2

Umur 13-15 tahun (%)

89,05

89,05

89,05

3

Umur 16-18 tahun (%)

53,15

68,66

59,09

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2012


II - 46

Tabel 2.12

Perkembangan Ratio Siswa, Tingkat Kelulusan, Rata-rata UAN dan Angka Putus SekolahKabupaten Blitar Tahun 2006-2010 NO

URAIAN

1

Ratio siswa – sekolah

2.

3.

2006

2007

2008

2009

2010

- SD

124:1

121:1

122:1

125:1

123:1

- SLTP

398:1

322:1

328:1

331:1

334:1

- SLTA

282:1

273:1

276:1

284:1

298:1

- SD

99,27

99,71

99,83

100

100

- SLTP

83,24

83,75

90,04

90,01

93,14

- SLTA

93,11

93,82

94,60

93,97

94,92

6,99

6,92

6,94

6,33

6,46

6,71

6,73

6,91

6,98

Tingkat Kelulusa

Rata-rata UAN - SD - SLTP

6,11 6,05

6,15 6,11

6,06

6,04

- SD

0,86

0,04

0,003

0,003

0,003

- SLTP

3,87

1,06

0,1

0,13

0,11

- SLTA

1,78

0,18

0,13

0,09

0,06

- SLTA 4.

TAHUN

Angka putus/ tidak sekolah

Sumber : Diknas , 2012

Dari sisi ketersediaan sekolah, Kabupaten Blitar telah cukup baik. Dapat dilihat dari rasio siswa dan sekolah tahun 2010 untuk SD adalah 123:1,


II - 47

untuk SLTP 334:1 dan untuk SLTA 298:1. Rasio terssebut akan semakin membaik dalam lima tahun mendatang dikarenakan masih akan terus diadakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik berupa unit

sekolah

baru

maupun

ruang

kelas

agar

semakin

dapat

mengakomodir kebutuhan peserta didik.

Tabel 2.13 Perkembangan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab Ruang KelasKabupaten Blitar Tahun 2006-2012 NO

URAIAN

1.

Pembangunan Ruang Kelas Baru :

2.

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

- SD/MI

-

-

-

-

-

-

5

- SMP/MTS

49

34

51

-

17

-

15

- SMA/MAN

6

4

2

1

-

-

-

- SMK

5

4

15

15

4

-

-

- SD/MI

51

88

131

360

200

-

1

- SMP/MTS

14

6

24

4

82

-

15

- SMA/MAN

2

2

4

-

-

-

-

Rehab Ruang Kelas:


Rasio guru dan murid di semua tingkatan pendidikan juga telah memadai. Pada tahun 2012, rasio murid dan guru tingkat SD 16 :1, SLTP 11:1, sedangkan SLTA 12 :1. Artinya, rata-rata setiap 11-13 orang siswa terdapat seorang guru.Rasio tersebut telah


II - 48

cukup memenuhi syarat untuk pelaksanaan kegiatan belajar yang baik.

Tabel 2.14 Perkembangan Jumlah Guru dan Guru Tidak Tetap Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 NO .

URAIAN

1.

Jumlah Guru

2006

2007

2008

2009

2010

- SD/MI

7.916

8.072

8.482

9.061

9.091

- SMP/MTS

3.182

3.282

3.358

3.417

3.426

- SMA/MAN

918

918

989

1.140

1.162

301

301

341

738

754

3.570

3.570

6.684

6.309

7.853

- SMK

2.

TAHUN

Jumlah Guru Tidak Tetap


2. Kesehatan Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.Disadari bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 49

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi sehingga pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai investasi bagi pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan akses masyarakat terhadap sektor kesehatan perlu mendapatkan perhatian utama. Indikator utama tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah adalah Umur Harapan Hidup. Kabupaten Blitar saat ini memiliki umur harapan hidup mencapai 72 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Blitar hidup sampai dengan usia 72 tahun. Angka harapan hidup sangatlah dipengaruhi oleh tingkat kesehatan seseorang, semakin baik tingkat kesehatannya maka semakin tinggi angka harapan hidup orang tersebut. Pada tahun 2006 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Blitar 70 tahun, dan terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 72 tahun pada tahun 2012.Perkembangan angka harapan hidup adalah sebagaimana gambar 2.2 dibawah ini : Grafik 2.15 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Blitar Tahun 2006 – 2010

72

2010 70.49

2009

70.44

2008 70.25

2007 70

2006

II - 50


69

69.5

70

70.5 Angka Harapan Hidup

71

71.5

72

Sumber : BPS Kab. Blitar Tahun 2012

Pelayanan kepada masyarakat miskin diberikan dalam bentuk Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal yang dilaksanakan melalui RSUD, Puskesmas maupun Bidan Praktek Desa. Tahun 2012 jumlah kunjungan pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal

mencapai 9.892.97 orang dengan total anggaran

yang dikeluarkan sebesar 26.670.149.866 milyar bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Blitar. 3. Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blitar relatif rendah, hal tersebut dimungkinkan karena kekuatan ekonomi utama Kabupaten Blitar adalah Bidang Pertanian yang memiliki banyak sekali peluang pemanfaatan tenaga kerja meskipun hanya paruh waktu dan musiman.Indikator Ketenagakerjaan yang lain sejak tahun 2008 – 2012 secara terperinci disajikan dalam tabel 2.16 berikut ini : Tabel 2.15 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2012 N O

URAIAN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Pencari kerja

Orang

25.623

22.380

25.318

20.349

21231

2.

Penempatan

Orang

4.957

2.776

4.332

4.511

4.223

3.

Penghapusan Pencari Kerja

Orang

9.554

6.406

6.675

1.814

3.878

4.

Belum ditempatkan

Orang

11.112

13.108

14.311

14.025

13.130


II - 51

N O

URAIAN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

5.

Permintaan lowongan

Lowongan

5.445

3.811

4.520

4.676

6.099

6.

Dipenuhi

Lowongan

4.957

2.776

4.332

4.511

4.223

7.

Penghapusan lowongan

Lowongan

614

900

129

93

1.549

8.

Sisa lowongan

Lowongan

488

45

49

72

327

10.

Jumlah Angkatan Kerja

Orang

483.709

285.204

599.213

590.838

593.469

Sumber : DisNakertrans Kab. Blitar Tahun 2012

Dari sisi upah, peningkatan yang cukup signifikan juga terus terjadi. Upah minimum Kabupaten

pada tahun 2008 masih berjumlah Rp.

750.000.,-/bulan, pada tahun 2012 telah mencapai Rp. 820.000,/bulan atau mengalami peningkatan sebesar 9%(persen). Urusan Pilihan 1. Pertanian Potensi Pertanian di wilayah Kabupaten Blitar sangatlah beraneka ragam dan tersebar di hampir seluruh Kecamatan. Unggulan bidang pertanian adalah tanaman pangan yang terdiri atas padi, jagung dan ketela pohon. Disusul oleh sub sektor peternakan dalam hal ini ayam petelur dan hasil peternakan sapi yaitu susu. Kedua komoditi ini menjadi produk andalan Kabupaten Blitar. Yang menonjol berikutnya adalah perikanan darat dalam hal ini ikan hias terutama koi. Kabupaten Blitar adalah sentra pengembangan dan budidaya koi


II - 52

unggulan yang telah diakui secara nasional. Di sektor perkebunan, komoditas khas yang sangat menonjol adalah rambutan, dan nanas. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan, serta untuk meningkatkan produktivitas lahan maka telah dikembangkan budidaya tanaman kelapa Sawit. Dari target 6.643 Ha sampai tahun 2009, telah tercapai 3.353 Ha dengan jumlah tanaman 469.445 batang. Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah pertanian potensial di Jawa Timur, sebagai berikut: Tabel 2.17 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2008 – 2012 No

URAIAN

Satu an

1

Padi

Ton

280.198

265.182

320.664

361.153

308.256

2

Jagung

Ton

303.202

280.069

260.122

245.065

525.617

3

Ketela Pohon

Ton

45.381

49.755

54.496

90.087

4

Tebu

Ton

534.150

527.127,50

534.150

502.497,60

501.342.12

5

Rambutan

Ton

208,39

321,04

208,39

321,04

300.05

6

Nanas

Ton

10,54

95,43

10,54

95,43

12.377

7

Telur

Ton

130.932,75

132.812.967

139.555.229

49.641.737

138.659

8

Susu

Liter

38.023,05

38.136,84

39.937.381

40.553.228

43.073

9

Koi

Ekor

141.492.500

155.641.750

142.300.000

160.725.500

176.798.050

2008

2009

2010

2012

2011

92.774

Sumber :Dinas Pertanian, Hutbun, Perikanan dan PeternakanKabupaten Blitar Tahun 2012

Sektor

pertanian

di

Kabupaten

Blitar

mempunyai

tingkat

pertumbuhan yang relatif lambat.Untuk itu pemberdayaan terhadap petani/kelompok tani sangat diperlukan.Pada tahun 2012 telah


II - 53

dilakukan

pendampingan

terhadap

kelompok-kelompok

tani

sebanyak 1.723 kelompok tani.

2. Industri dan Perdagangan Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar adalah sektor industri khususnya industri kecil/rumah tangga yang mencapai 99,64 %(persen) dari keseluruhan industri yang ada di Kabupaten Blitar

namun bila diilihat dari komposisi kontribusi

terhadap PDRB, industri hanya memberikan kontribusi 3,14 persen (2012). Dengan prosentase kontribusi tersebut kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja masih relatif kecil. Hal

tersebut

sedikit

banyak

disebabkan

oleh

masih

dominannya industri kecil/industri rumah tangga yang mencapai 884 unit (kecil) dan 22.025 unit (non formal). Industri sedang di Kabupaten Blitar baru berjumlah 14 unit. Adapun jangkauan pemasaran hasil industri kecil tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal dan regional, nilai eksport masih sangatlah kecil.


II - 54

Perkembangan industri kecil antara lain dapat dipantau dari perkembangan jumlah pemegang SIUP dan TDP setiap tahunnya, sebagaimana dilukiskan dalam grafik 2.9 berikut :

Grafik 2.16 Perkembangan Jumlah Pemegang SIUP dan TDP Tahun 2008 – 2012

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar Tahun 2012

Berbeda dengan sektor industri, perdagangan khususnya perdagangan

eceran

berkontribusi

cukup

besar

bagi

perekomonomian daerah. PDRB Kabupaten Blitar dari sektor perdagangan sebesar 27,96 persen (2012).Tabel berikut ini menunjukkan kontribusi sektor industri dan perdangan pada PDRB Kabupaten Blitar. Tabel 2.18 RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 55

Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Blitar tahun 2012 No 1

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

Industri Pengolahan

2,43

2,36

2,32

2,31

2,32

a. Makanan, Minuman dan

2,09

2,03

2,01

2,00

2,01

b. Tekstil, Brg Kulit & Alas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. Brg. Kayu & hasil hutan

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

d. Kertas dan barang cetakan

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

e. Pupuk, kimia & brg dari

0,18

0,17

0,16

0,17

0,16

f. Semen & brg galian bukan

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

h. Alat Angkutan, Mesin &

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

i. Barang Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perdagangan, Hotel dan Restoran

27,99

28,91

30,22

31,22

32.11

a. Perdagangan Besar &

26,78

27,67

28,96

29,86

30,01

b. Hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. Restoran

1,21

1,23

1,26

1,36

1,40

Tembakau Kaki

lainnya

karet

logam

g. Logam Dasar Besa & Baja Peralatannya

2.

eceran

Sumber : BPS Kab. Blitar Tahun 2012

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blitar memiliki potensi sumber daya mineral dan bahan tambang yang cukup potensial baik dari segi jenis maupun jumlah cadangannya, namun karena kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat kecuali golongan C, maka kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil yakni 2,55 persen. Lebih lanjut potensi tambang Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:


II - 56

Tabel 2.19 Potensi Tambang di Kabupaten Blitar NO

LUAS AREAL (Ha)

JENIS

PERKIRAAN CADANGAN (M3)

LOKASI

1

Trass

40.50

12.800

Gandusari

2

Bentonit

136.19

970.000

Wates , Binangun

3

Kaolin

74

1.495.000

Wonotirto , Sutojayan

4

Feldspar

355

2.830.000

Wonotirto

5

Zeolit

59.45

630.000

Wonotirto , Panggungrejo

6

Ballclay

187.35

1.864.390

Wonotirto, Wates, Kademangan

7

Sirtu

280

3.100.000

Sungai Lekso, Semut dan Bladak

9

Pasir Besi

48.30

298.000

Panggunngrejo, Bakung, Wates

10

Pirophylit

37

740.000

Bakung, Kademangan

11

Emas

0.7-1.79Gr/ton

Gunung Klitik Wates, Wonotirto

Sumber : Disperindag Tahun 2012

Dalam pengusahaannya, berbagai jenis bahan galian tersebut masih dilakukan secara individual oleh masyarakat untuk kemudian dijual sendiri kepada pengepul berupa bahan baku/mentah, yang sampai saat ini belum dilakukan lebih lanjut. Dengan keadaan tersebut yang perlu dilakukan pengawasan

dan pemantauan adalah

dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, terutama dalam hal penambangan yang dilakukan oleh masyarakat karena belum memperhitungkan aspek-aspek ekologis. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 1. Kemampuan Ekonomi Daerah


II - 57

Tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari angka pertumbuhan sektoral PDRB.Akan tetapi peningkatan tersebut tidak selalu sebanding dengan adilnya distribusi pemerataan, ketika pertubumbuhan tersebut hanya dirasakan sekelompok kecil dari masyaraka.Belum lagi jika kondisi tersebut dihadapkan pada keadaan jika pertumbuhan angka penduduk jauh lebih besar dari pada pertumbuhan laju angka PDRB sektoral. Tabel 2.20 Perkembangan Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan (%) Tahun 2010-2013 No

Sektor

2009

2010

2011

2012

2013

1

Pertanian

48,48

47,39

46,32

45,44

44,33

2

Pertambangan dan Penggalian

2,46

2,50

2,63

2,55

2,67

3

Industri Pengolahan

3,37

3,31

3,23

3,14

3,16

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0,37

0,38

0,38

0,38

0,38

5

Bangunan

1,9

2,00

2,01

2,03

2,12

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

24,96

26,12

26,99

27,96

28,90

7

Angkutan dan Komunikasi

2,32

2,35

2,36

2,38

2,38

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

5,53

5,60

5,69

5,73

5,73

9

Jasa-Jasa

10,24

10,36

10,40

10,44

10,33

100

100

100

100

100

Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, data diolah Tahun 2014

Mendasarkan pada data tabel diatas, dapat dilihat bahwa aktivitas perekonomian Kabupaten Blitar meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir periode 2009-2013. Meskipun dari sektor pertanian yang menjadi pendominasi mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2012. Namun demikian dengan melihat sector usaha yang


II - 58

memiliki kontribusi besar penyumbang PDRB perlu dikembangkan sebagai aktivitas ekonomi utama bagi masyarakat.

2.Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tabel 2.21 Perkembangan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013

No

Jenis Pekerjaan

Realisasi 2009

2010

2011

2012

2013

105 Km

65 Km

35 km

23 km

30 km

1

Pembangunan jalan hotmix

2

Pembangunan jalan aspal

34 KM

57 Km

79 km

122 km

132 km

3

Pemeliharaan rutin jalan aspal

375 KM

235 Km

146 km

130 km

480 km

4

Pembangunan jalan makadam

26 KM

26 Km

25 km

30 km

31 km

5

Pembangunan jembatan

3 Buah

1 Buah

3 unit

5 unit

1 unit

6

Rehabilitasi Jembatan

3 Buah

2 Buah

9 unit

1 unit

35 unit

7

Pembangunan Drainase Jalan

1 Km

4,5 Km

0

3,7 km

4,8 km

8

Pembangunan jalan aspal Mandiri

4 Km

0

9

Perbaikan sistem PJU

0,52 Km

10

Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Dam

0

0

0

18,70 Km

18,70 km

0

53 paket

15 Buah

16 Buah

14 buah

7 buah

8 buah

11

Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan saluran irigasi

15 Km

33 Km

17,9 km

34 km

12

Pembangunan pintu air irigasi

3 Buah

0

13

Pembangunan dan Perbaikan Talud Pengaman Saluran

1 Km

0,7 km


0 1 km

0 0

42,9 km 2 buah 0

II - 59

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2014

Fasilitas

infrastruktur

dalam

hal

ini

meliputi

fasilitas

transportasi, jalan dan jembatan menjadi bidang yang sangat penting dalam mendukung aktivitas perekonomian sehingga harus mendapat perhatian

serius.Perhatian

terhadap

bidang

perhubungan

selain

berkepentingan dalam hal kemudahan akses dan ekonomi namun juga dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas, menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.Kemudian fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Guna mendukung fasilitasi pembangunan bidang perhubungan program yang diterapkan adalah sebagai berikut: Tabel 2.22

No I

Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus Fasilitas Wilayah Tahun 2009-2013 Realisasi Kinerja Indikator 2009

2010

2011

2012

2013

3,22258

2,90032

2,61029

2,34927

2,11391

Perhubungan 1

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

2

Jumlah orang/Barang yang terangkut angkutan umum

0

0

0

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

0

0

0

3

132.639 174.240

132.639 174.240

II

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

Jumlah Kantor bank dan BPR

0

0

0

81

81

2

Jumlah Badan Usaha Koperasi

0

0

0

839

871

3

Jumlah Asosiasi Bantuan Hukum

0

0

0

2

2


II - 60

III

Komunikasi dan Informatika Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

46,07%

56,5%

59%

62%

65%

Sumber: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blitar, Tahun 2013

Berdasarkan data tabel diatas, salah satu indikator keberhasilan dalam penanganan system transportasi Kabupaten Blitar adalah tingkat kemantapan jalan aspal Kabupaten 1.857 Km. Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan

relatif

2,11391

Kondisi

sistem

transportasi

memerlukan perlengkapan seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang. Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum tahun 2013 berjumlah 174.240, semakin bertambah,untuk meningkatkan pelayanan dalam angkutan massal tersebut. Selain itu, dari segi jaringan telekomunikasi dan informasi terlihat persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon diKabupaten Blitar sebesar 65% hal ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Blitar dalam penguasaan tehnologi mengalami peningkatan cukup signifikan . Sedangkan infrastruktur penunjang dari segi perdagangan dan jasa dengan tersedianya fasilitas perbankan dan koperasi dan lembaga asosiasi Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan .hal ini berarti tingkat ekonomi masyarakat mengalami kenaikan. Percepatan pembangunan wilayah selatan Kabupaten Blitar dilakukan melalui pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang diawali pada tahun 2002. JLS yang melintasi di Kabupaten Blitar sepanjang 62,5 km dengan menggunakan lahan seluas ± 111,26 Ha dari lahan Perhutani dan 17,38 Ha lahan masyarakat. Lahan milih masyarakat telah dibebaskan secara keseluruhan.


II - 61

No 1. 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 2.23 Daftar Rencana Trase JLS di Kabupaten Blitar

Nama Ruas Batas Tulungagung – Bululawang Bululawang – Sidomulya Sidomulyo – Tambakrejo Tambakrejo – Pantai Serang P. Serang – Sumbersih Sumbersih – Ringinrejo Ringinrejo – Jolosutro Sp. Jolosutro – Batas Kab. Malang

Panjang Ruas (Km) 3,70 5,00 12,10 10,20 8,00 10,30 5,70 7,50

Sumber : Laporan Akhir JLS Tahun 2010, Bappeda Kab. Blitar.

Tabel 2.24 Perkembangan pembangunan JLS di Kabupaten Blitar No 1

TAHUN 2002

2

2003

3

2004

4

2005

5

2006

6

2007

7

2008

8

2009

9

2010

10

2011

PEMBANGUNAN Pembangunan Buk Pitung Prototype jalan di Perbatasan Tulungagung Akses sirip ruas Jalan Bence – Kanigoro Pembukaan jalan Batas Malang – Jolosutro Pembukaan jalan batas Tulungagung – Ringinbandulan Pembukaan jalan batas Riniginbandulan – Sp.Jolosutro Pemeliharaan jalan Bts Tulungagun-Ringinbandulan Pemeliharaan Jalan Sp. Jolosutro – Bts. Malang Pembangunan Jalan Bts Ringinbandulan – Sp. Jolosutro Pemeliharaan Jalan Tulungagung – Jolosutro Pemeliharaan Jalan Batas Sp. Joiosutro – Bts Malang Pembangunan jalan Bts. Tulungagung – Bts Malang Pemeliharaan jalan Swakelola Pemeliharaan jalan Padat Karya Pembangunan Jalan Bts Tulungagung – Bts Malang Pemeliharaan jalan Swakelola Pembangunan Jalan (Perbaikan Grade) Jolosutro – Bts Malang Jembatan Modangan Pemeliharaan Jalan Swakelola Pemb. Jalan (Perbaikan Grade) Bts Tulungagung – Jolosutro Pembangunan Jembatan Ringinsari II Pemeliharaan Jalan Swakelola Pembangunan Jembatan Gayam (bangunan bawah) Pemeliharaan jalan Swakelola Pembangunan Jembatan Gayam (bangunan atas)


VOLUME 15 m 275 m 4,250 m 7.000 m 7.000 m 10.200 m 600 m 7.000 m 4.000 m 10.800 m 7.000 m 2.075 11.000 22.300 2.050 15.125 4.400 0,550 8.075

m m m m m m m m

5.250 m 20,60 m 1.500 m 100 m 2.000 m 100 m

II - 62

11

2012

Pembangunan Jembatan Gayam (bangunan atas)

12

2013

Pembangunan Jembatan Ringinsari I

100 m 40 m

Untuk sarana trasnportasi udara, saat ini belum tersedia Bandara di Kabupaten Blitar. Keberadaan Bandara di wilayah ini dimungkinkan terdapat lahan yang layak untuk pembangunan sebuah Bandara Perintis. Diharapkan pembangunan Bandara di Kabupaten Blitar akan berdampak positif bagi pengembangan pariwisata di wilayah Bilitar dan sekitarnya. 3.Iklim Investasi Adanya ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah bergantung pada tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan karena berkenaan dengan infrastruktur dasar yang berpengaruh pada kegiatan investasi. Selain itu pada level mikro, iklim investasi dipengaruhi oleh fasilitas keamanan, ketertiban wilayah, kemudahan dalam pengurusan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. 4.Sumber Daya Manusia Kualitas Tenaga Kerja Diharapkan tingkat SDM benar-benar mampu dan memiliki etos

kerja

yang

produktif,

terampil,

kreatif,

disiplin

dan

profesional.Mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam membantu mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD


II - 63

Kabupaten Blitar 2011-2016. Indikator kualitas sumberdaya dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. Selain itu diperoleh informasi pula bahwa dependency ratio atau rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif Kabupaten Blitar sebesar 0,51. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dan dianggap produktif) menanggung sebanyak 51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan ini merupakan salah satu indikator demografi penting yang menunjukkan bahwa semakin kecil rasio tersebut maka semakin baik pula kondisi penduduknya. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Dalam sub bab ini merupakan hasil telaah atas evaluasi pelaksanaan capaian kinerja program pembangunan daerah selama satu tahun yang mengacu pada pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya yaitu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tahun RKPD tersebut . Adapun hal-hal yang dievaluasi meliputi urusan wajib dan pilihan dari pemerintah daerah 2.2.1. URUSAN WAJIB


II - 64

1. PENDIDIKAN Urusan Wajib Bidang Pendidikan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

Kabupaten

Blitar,

capaian

sasaran

dapat

digambarkan dengan : 1. Terciptanya

pemerataan,

memperoleh sederajat

perluasan

dan

kesempatan

pendidikan bagi masyarakat untuk APK SD/MI

pada tahun 2011 sebesar 106,58 % tahun 2012

sebesar 99,07 %

dan APK

SMP/MTs/sederajat mengalami

penurunan dari kondisi tahun 2011 sebesar 101,64 %, tahun 2012 sebesar 101,37 %

serta APK SLTA/MA sederajat yang

makin meningkat dari 41,28% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 menjadi 49,04% 2. Tercapainya

peningkatan

mutu

pendidikan

dalam

rangka

mewujudkan SDM yang berkualitas dengan adanya rata-rata kelulusan SD sampai SMA mencapai diatas 98 %, pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2011 dan Tahun 2012 mengalami penurunan 94%. 3. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga pendidikan, dimana ratio jumlah siswa tahun 2011 : sekolah SD : 121:1 , SLTP : 332: 1 dan SLTA : 273:1


II - 65

4. Tercapainya pengembangan peran lembaga pendidikan non formal dan informal sehingga terwujudnya nihil buta aksara penduduk 15-50 tahun (100%), PKBM (98%), Jumlah Pusat Kejar Paket (99%)

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Sebagai

salah

Pembukaan

UUD

bangsa.Oleh

karena

satu

1945

tujuan

adalah

itu, upaya

yang

tertuang

mencerdaskan

dalam

kehidupan

penyelenggaraan pendidikan

berkualitas mendapat posisi strategis dalam pembangunan guna mewujudkan tujuan tersebut. Untuk memastikan ketersediaan salah satu hak dasar warga Negara, UUD 1945 mengamanatkan dalam pasal 28C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (1) menjamin hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu Angka Partisipasi Pendidikan dan Angka Melek Huruf digunakan sebagai

salah

satu


variable

dalam

menghitung

Indeks

II - 66

Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di kabupaten Blitar, selaras dengan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatan akses dan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar dalam RPJMD 2011-2016 mempertimbangkan pula pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya untuk menangulangi kemiskinan, peningkatan

keadilan

pemahaman

nilai-nilai

dan

kesetaraan

budaya

dan

gender,

peningkatan

multikulturalisme,

serta

peningkatan keadilan sosial. Pencapaian Prioritas Secara umum, pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar selama tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2011-2016 yakni meningkatkan akses dan mutu pendidikan baik formal dan non formal, peningkatan kualitas,

profesionalisme

pendidik,

tenaga

kependidikan

dan

lembaga pendidikan yang berwawasan luas dan terbuka, serta peningkatan peran dan fungsi komite pendidikan disetiap jenjang dan wilayah pendidikan.


II - 67

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Blitar tahun 2011 yang meningkat. 2. KESEHATAN Urusan

Wajib

Bidang

Kesehatan

di

Kabupaten

Blitar

dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, capaian sasaran sebagai berikut : 1. Pemberdayaan

masyarakat

dalam

meningkatkan

mutu

pelayanan kesehatan pada 17 SBH, 248 desa SIAGA dengan 4.189 peserta JPS tercapai 100% 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada 24 Puskesmas, 68 Pustu , 168 Polindes dan 248 Poskesdes dengan pencapaian rata-rata 77,5 % 3. Peningkatan upaya perlindungan terhadap masyarakat melalui kunjungan ibu hamil , penanganan komplikasi kebidanan, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan nifas, neonatus dengan komplikasi, kunjungan bayi, desa UCI, pelayanan anak balita, pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24tahun, penanganan balita gizi buruk, Penjaringan SD, Peserta KB aktif, dan penemuan dan penanganan penyakit, dll dengan capaian sasaran rata-rata 70%


II - 68

4. Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan dan sumber daya serta penguasaan Iptek yaitu mewujudkan peningkatan manajemen pembangunan kesehatan pada 24 PKM dengan tingkat pencapaian 100% 5. Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan tingkat capaian rata-rata 100% Dalam bidang kesehatan, telah dirumuskan tiga sasaran pembangunan yaitu : (a) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, (b) meningkatnya usia harapan hidup, (c) menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi. Guna mencapai keberhasilan sasaran tersebut maka strategi pembangunan dibidang kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak yang diiringi

dengan

kemudahan

dalam

memperoleh

pelayanan

kesehatan yang diperlukan. Pencapaian prioritas RPJMD Berdasarkan arah strategi pembangunan kesehatan daerah, maka beberapa capaian prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2011 adalah sebagai berikut ; Tabel 2.25 Capaian Prioritas Bidang Kesehatan tahun 2012 No

Indikator


Target

Capaian

II - 69

No

Indikator

Target

Capaian

0,08

0,04

1

Persentase balita gizi buruk

2

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization

88

244 Ds/kel

3

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100%

100%

4

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95%

96,6%

5

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

1 : 30.000

1 : 11.262

6

Rasio Rumah penduduk

1 : 1.500

1 : 2.320

7

Rasio dokter per satuan penduduk

1 : 25.410

1 : 20.667

8

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

1 : 75

1 : 2.125

9

Penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

14

14,3

10

Prevalensi gizi kurang pada balita

6,87

1,9%

11

Prevalensi gizi buruk pada balita

0,08

0,043

12

% Desa UCI

90

96,77%

13

Angka kematian ibu

84,6

104,25

Sakit

per

satuan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2013

Berkaitan dengan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, maka Kabupaten Blitar melaksanakan Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blitar. Pada tahun 2012, sebagai


II - 70

implementasi dari program tersebut telah dilaksanakan Program Jamkesmas yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat

miskin

kuratif

dan

rehabiltatif, dengan sasaran sebanyak 790 di Puskesmas dengan anggaran 306 juta dan 4.626 orang di RS Ngaudi Waluyo dengan anggaran 14,5 M,selanjutnya terdapat pula program Jampersal dengan sasaran semua ibu hamil yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan sasaran sebanyak 10.544 dengan Total Biaya 18,7 M baik dari Pukesmas maupun dari RSU Ngudi Waluyo Program Jamkesda merupakan program jaminan kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat miskin non kuota dan SPM. Tahun 2012 dianggarkan dana sebesar 100.6 Juta di Puskemas dan untuk Jamkesda di RSU Ngudiwaluyo melayani 4.491 Orang dangan anggran 4,3 M. Tabel 2.26 Realisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Persalinan Kabupaten Blitar Tahun 2012 NO

JENIS LAYANAN

JUMLAH KUNJUNGAN (Orang)

A. Melalui Dinas Kesehatan Jamkesmas 1 (Puskesmas) 2

Jampersal (Puskesmas dan BPS)

3

Jamkesda (Puskesmas)


JUMLAH DANA

KETERANGAN

(Rp)

7.900

306.625.000 Klaim APBD

89.570

7.520.732.000 Klaim APBN

5.382

100.612.000 Klaim APBD

II - 71

B. Melalui RSUD Ngudi Waluyo 1 Jamkesmas 2

Jampersal

3

Jamkesda & SPM

4.626 10.544 4.919

JUMLAH

14.475.488.072 4.266.692.794 26.670.149.866

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyakit dan infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Kabupaten Blitar.Untuk itu program ini dilaksanakan dengan tujuan mengurangi dampak penyakit menular maupun tidak menular yang terjadi di masyarakat. Khusus dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten

Blitar

telah

dilakukan

koordinasi

secara

rutin

bekerjasama dengan Komisi Peanggulangan AIDS (KPAD), LSM dan

instansi

masyarakat,

terkait

dengan

melalukan

sosialisasi

sekolah,

pondok

pesantren.

Selain

itu,

kepada Dinas

Kesehatan telah melakukan pelatihan pemandian jenazah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang benar sesuai dengan kriteria kesehatan bagi pengelola program HIV/AIDS Puskesmas, Kepala KUA Kecamatan, Modin di sebagian wilayah Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyakit,


II - 72

meningkatkan

kewaspadaan

dan

mencegah

kemungkinan

terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS. Di RSU Ngudi Waluyo Wlingi melalui dukungan poli VCT dan atas kerjasama lintas sektor, berhasil meningkatkan deteksi terhadap penderita HIV secara dini sehingga diharapkan bias mencegah penularan lebih lanjut dan peningkatan kasus HIV/AIDS. 2.3 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya. Realisasi atas program ini pada tahun 2012 telah dibangun peningkatan sarana dan prasarana berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas, Puskesdes, Pustu, Selorejo, Doko, Garum, Srengat, Wates dan bakung untuk peningkatan menunjang kulitas pelayanan kesehatan masyarakat

2.3.1 PEKERJAAN UMUM Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, dengan

sasaran

sebagai berikut : 1. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan dan jembatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai. RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 73

2. Memberikan pembinaan kepada masyarakat mulai tahap perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan

maupun

pengelolaan/pemeliharaan pembangunan di bidang bina marga dan pengairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal perijinan. 4. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana

yang

memenuhi

persyaratan

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 6. Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan. 7. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. 8. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 9. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.


II - 74

10. Terwujudnya

peningkatan

sarana

dan

prasarana

yang

menunjang kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Bidang Pekerjaan Umum di dalamnya juga mencakup Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan. -

Pertambangan dalam angka Capaian Kinerja 98,22%

-

Pengawasan penggunaan air bawah tanah diKabupaten Blitar

-

Capaian Kinerja 98,97 %

-

Pengawasan Bidang Migas Capaian Kinerja 100 %

2. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan. -

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranapersampahanCapaian Kinerja 100 %

-

Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan Capaian Kinerja 95,24%

-

Penanggulangan Pencemaran sampah di lingkungan TPA CapaianKinerja 98,01%

-

Pemeliharaan TPA dan Transferdepo sampah

Capaian

Kinerja 100 %


II - 75

3. Program Perencanaan Tata Ruang -

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Capaian Kinerja 99,27 %

-

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTRK Kota Kanigoro Capaian Kinerja 0 %

4. Program Peningkatan Sarana dan prasarana olah raga -

Dana

penunjang

Pembangunan

Stadion

Olah

raga

Kabupaten Blitar di Nglegok capaian kinerja anggaran sebesar 76,64 % 5. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH ). -

Pemeliharaan taman, tempat stategis dan RTH Wlingi Capaian Kinerja94,40 %

-

Pemeliharaan gapuro perbatasan kabupaten dan Kota Wlingi CapaianKinerja anggaran mencapai 100 %

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya. -

Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK dan PendampingDAK ) Capaian Kinerja 99,70 %

-

Pembangunan jaringan air bersih/air minum(DAK dan Pendamping DAK) Sisa DAK Tahun 2011 Capaian Kinerja 95,60 %


II - 76

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. -

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah ( DAK dan PendampingDAK ) Capaian Kinerja 99,94 %

8.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. -

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Capaian

Kinerja 97,01 % -

Penyusunan SHB Capaian Kinerja 97,73 %

-

Pendamping

Administrasi

kegiatan

PPIP

tahun

2011

Capaian Kinerja 0 % -

Pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis masyarakat ( bantuan semen mandiri ) Capaian Kinerja 98,98 %

-

Pembangunan Infrastruktur Air Minum ( Bantuan Keuangan Propinsi) Capaian Kinerja 98,99 % Dalam

RPJMD

2011-2016,

kebijakan

pembangunan

infrastruktur di kabupaten Blitar dilaksanakan dalam rangka mempercepat budaya.Hal

pertumbuhan ini

berarti

ekonomi,

bahwa

setiap

aktivitas

sosial

pembangunan

dan yang

dilaksanakan mempunyai tujuan strategis dalam meningkatkan ekonomi

suatu

wilayah,

memperlancar

aktivitas

sosial

kemasyarakatan serta menumbuh kembangkan budaya daerah sebagai aset daerah.


II - 77

Pencapaian Prioritas Upaya yang dilakukan selama tahun anggaran 2012 dibidang infrastruktur adalah sebagai berikut: (1) terlaksananya program

pembangunan

rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

dan

jalan

dan

jembatan,

(2)

jembatan,

(3)

peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, (4) peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, (5) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, (6) pembangunan perpipaan air minum dan air bersih, (7) pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar di Kanigoro, (8) pembangunan jaringan TIK terintegrasi (egovernment) di SKPD Kabupaten Blitar. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.27 Pembangunan Jalan, Jembatan di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2012 NO A

KEGIATAN

HASIL 2011

2012

SATUAN

BINA MARGA 1

Pembangunan jalan hotmix

35

23

Km

2

Pembangunan jalan aspal

79

122

Km

3

Pemeliharaan rutin jalan aspal

146

130

Km


II - 78

NO

HASIL

KEGIATAN

SATUAN

2011

2012

25

30

Km

2.118

11.971

M

4

Pembangunan jalan makadam

5

Pembangunan jalan rabat

6

Jalan paving

-

2.2226

M

7

Pelebaran jalan

-

374

M

8

Pembangunan jembatan

3

5

Unit

9

Rehabilitasi jembatan

9

1

Unit

10

Pembangunan drainase jalan

-

3.677

M

11

Pembangunan badan jalan

896

3.018

M

12

Pembangunan plat duiker

13

28

Unit

13

Pembangunan jaringan PJU

4

4

Desa

14

Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan

4

6

Desa

talud

pengaman


Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : pembangunan instalasi jaringan PJU, pemeliharaan PJU dan pembangunan infrastruktur jaringan listrik pedesaan, Pemeliharaan jalan dan jembatan. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Penyediaan sarana jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Pertanian. Tahun 2011 dan Tahun 2012 telah dibangun jaringan irigasi diseluruh wilayah Kabupaten Blitar dengan hasil sebagai berikut :


II - 79

Tabel 2.28

Kegiatan Rehabilitas Infrastruktur di Kabupaten Blitar tahun 2011-2012

NO

KEGIATAN

HASIL 2011

2012

SATUAN

B

PENGAIRAN

1

Pembangunan saluran

3.194

13.983

M

2

Rehabilitasi sungai

saluran/normalisasi

14.743

20.026

M

3

Rehabilitasi dam

dan

14

7

Unit

pemeliharaan


Berdasarkan Target RPJMD 2011-2016 target pencapaian untuk panjang jalan aspal yang telah dibangun tahun 2011 dan 2012 telah melebihi target yang ditetapkan yakni sepanjang 75-122 km. Demikian juga dengan pembangunan jalan makadam dari target 15 km telah terbangun sepanjang 25 – 30 km dan pemeliharaan jalan dari target 33 km telah dilaksanakan sepanjang 145,75 km. Sedangkan panjang jalan hot mix dengan target 52 km, pada tahun 2011 masih dapat dibangun 146 dan Tahun 2012 130 Km. Demikian juga dengan jumlah jembatan yang dapat dibangun dari target 4 unit baru terbangun sebanyak 3 unit pada tahun 2011 dan Tahun 2012 terbangun Jembatan Baru sebanyak 5 unit. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN


II - 80

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran sebagai berikut : a. Tersusunnya RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 dan RKPD tahun 2011 hingga 2016 memiiki tujuan, target dan sasaran yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang jelas dan terukur.dengan tingkat capaian 100% b. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD yang tercapai 93,86% c. Meningkatnya Kesesuaian hasil perencanaan SKPD dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun dalam Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD. dengan capaian 86,80% d. Meningkatnya kesesuaian antara muatan RKPD dengan hasil-hasil Musrenbang.dengan capaian 78,92% e. Meningkatnya masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD dengan capaian 100% f. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola maupun swadaya oleh masyarakat; dengan capaian rata-rata 100% g. Meningkatnya realisasi anggaran SKPD untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan capaian 50%


II - 81

h. Meningkatnya persentase SKPD yang menyusun Lakip dan Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan lainnya tepat waktu dengan capaian rata-rata 100% i. Meningkatnya

peran

instansi/lembaga

baik

pemerintah

maupun non pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Blitar dengan capaian rata-rata 100% 5. PERHUBUNGAN Urusan

Wajib

Bidang

Perhubungan

di

Kabupaten

Blitar

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, dengan

gambaran

sasaran

yang

tercapai

100%

secara

keseluruhan sebagai berikut : a. Meningkatnya kondisi kelaikan jalan, sarana dan prasarana LLAJ melalui bertambahnya kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan, penurunan pelanggaran kondisi teknik dan kelebihan muatan kendaraan di jalan, dan terpeliharanya fasilitas perhubungan. b. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan melalui menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas, berkurangnya daerah potensi rawan kecelakaan,


II - 82

meningkatnya jumlah sarana lalu lintas dan bertambahnya prasarana dan fasilitas perhubungan. Urusan Wajib ini juga mencakup Bidang Komunikasi dan Informatika dengan gambaran sasaran yang tercapai 100% secara keseluruhan yakni ; (a) berkembangnya sarana dan prasarana pengembangan komunikasi dan informasi tentang pengembangan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui tersedianya telecenter di Kab. Blitar, (b) terbentuknya pusat data yang dapat diakses

oleh

kabupaten

semua

Blitar

pengguna,

yang

terbentuknya

komprehensif,

(c)

database

meningkatnya

pengetahuan PNS pada khususnya dan Masyarakat pada ummnya

mengenai

Pemerintah

Kabupaten

Blitar

dan

berkembangnya profesionalisme SDM di Bidang Teknologi informasi. 6. LINGKUNGAN HIDUP Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dengan gambaran sasaran sebagai berikut : a. Prosentase Kenaikan Lingkungan Perkotaan yang asri dan bersih dibanding tahun sebelumnya dengan prosentase capaian 100%


II - 83

b. Prosentase Kenaikan Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai tingkat capaian 100% . c. Prosentase

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pembangunan Lingkungan dibanding tahun sebelumnya. tingkat capaian 100% . RPJMD 2011-2016 dirumuskan bahwa dalam rangka mewujudkan

keseimbangan

pengelolaan

dan

pemanfaatan

sumber daya alam kebijakan pembangunan diarahkan pada : (1) mengurangi pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, (2) mengurangi kerusakan

hutan

akibat

kegiatan

meluasnya

areal

lahan

kritis

pengelolaan

hutan

dengan

illegal

melalui

dan

mencegah

perbaikan

meningkatkan

sistem

keterlibatan

masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, (3) meningkatkan

kesadaran

masyarakat

agar

peduli

pada

kelestarian lingkungan hidup, (4) pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah usaha/industri, (5) mengurangi penangkapan ikan/satwa illegal. Capaian Prioritas Upaya mengurangi pencemaran air, udara dan tanah telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup melalui kegaitan


II - 84

pengujian kualitas air dan kelas sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan secara dini terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Blitar sehingga dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan

pengendalian

pencemaran

air.

Tahun

2012

berdasarkan hasil pengujian sampel kualitas air ( BOD, COD) terhadap 22

sungai di 5 wilayah kecamatan diketahui bahwa

sebagian besar sungai tersebut mempunyai kandungan BOD dan COD diatas standar baku mutu. Artinya telah terjadi pencemaran bahan organik maupun non organik sebagai akibat kegiatan usaha maupun akibat limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Kegiatan menyangkut pelestarian lingkungan hidup telah pula dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan.Bentuk kegiatannya adalah pembuatan

Kebun

Rakyat

dimana

pemerintah

daerah

menyediakan bibit tanamanan hutan dan jenis tanaman serba guna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat.Bibit yang dihasilkan dari kebun rakyat digunakan untuk menanggulangi lahan kritis, lahan-lahan yang kurang produktif dan lahan-lahan kosong serta kegiatan penghijauan lingkungan.


II - 85

Tahun

2012

telah

dilaksanakan

penghijauan

yang

memenuhi persyaratan untukRHL dengan capai 1.639.960 Batang dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian sumber daya air dengan pengadaan bibit trembesi sebanyak 17.850 batang Tahun 2012 dalam rangka melaksanakan pendidikan lingkungan hidup, berhasil memperoleh penghargaan Adipuradi Kota Wlingi danpenghargaan Adiwiyata sebagai sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Penghargaan tersebut berhasil diraih oleh MTsN Jabung Kecamatan Talun.Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga dikemudian hari mempunyai tanggungjawab dalam upaya

penyelamatan

lingkungan

dan

pembangunan

berkelanjutan. Penghargaan di bidang lingkungan hidup juga diterima oleh Kabupaten

Blitar

yakni

Penghargaan

Raksaniyatadari

Kementerian Lingkungan Hidup.Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi terhadap kabupaten yang mampu mempertahankan tutupan vegetasi berhutan pada kawasan berfungsi lindung. Illegal Fishing


II - 86

Penangkapan ikan illegal saat ini terjadi diwilayah pesisir yang cara penangkapannya tidak sesuai atau menggunakan alat/bahan yang dapat merusak kelestarian lingkungan contohnya penangkapan lobster yang menggunakan bahan racun.Sejak berdirinya Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu) di Pantai Tambakrejo, penangkapan ikan illegal telah dapat dikurangi hingga 70 persen.Hal ini juga berkat adanya kegiatan penyuluhan kepada para nelayan. 7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar,dengan gambaran sasaran sebagai berikut : a. Tercapainya peningkatan kinerja organisasi. tingkat capaian 100% . b. Terlaksananya penataan administrasi kependudukan. tingkat capaian 100% . 8. PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNGAN

ANAK Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan


II - 87

Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan dan

KB

Perempuan

Kabupaten Blitar, dengan sasaran yang

Keseluruhannya mempunyai capaian nilai rata-rata 93,9% sebagai berikut : a. Peningkatan jumlah kelompok UPPKS yangaktif tercapai 258 Kelompok b. Pengembangan lembaga perlindungan50% c. Peningkatan jumlah vocal point gender dimasing-masing SKPD telah tercapai 1 SKPD. d. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tercapai 100% e. Peningkatan partisipasi perempuan dilembaga pemerintah telah tercapai 2,85 %. Urusan

Wajib

ini

juga

mencakup

Bidang

Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera yang juga dilaksanakan oleh Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar,dengan gambaran sasaran yang capaian keseluruhannya 100% sebagai berikut : a. Tercapainya peserta KB aktif untuk Tahun 2012 sebesar 110% peserta KB baru 130%, Peningkatan peserta KB Pria


II - 88

90%

,dari

Permintaan

Perkiraan

Masyarakat

(PPM).

Peningkatan prevalensi terhadap PUS 100% b. Penurunan unmeet need terhadap PUS 100%, jumlah kelompok KB meningkat 142% c. Peningkatan jumlah Kegiatan PIK –KKR aktif 125 % 9. SOSIAL Urusan

Wajib

Bidang

Sosial

di

Kabupaten

Blitar

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesejahteraan

Sosial

Kabupaten

Blitar,dengan

gambaran

sasaran yakni : a. Tecapainya pelayanan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa kebencanaan tingkat capaian 75% b. Terlaksanannya pemberian bantuan kepada perintis dan janda perintis dengan tingkat capaian 100% c. Terlaksannya pengetahuan dan kemampuan Tim UPPKH dan Pendamping PKH serta para pemangku PKH menuju kesejahteraan RTSM dengan tingkat capaian 93% d. Terlaksananya penyuluhan bagi TKSK ( Jumlah TKSK ) dengan capaian 100% e. Terlaksananya Pembinaan mental spirtual dan pendidikan dengan tingkat capaian 100%


II - 89

f.

Terlaksananya pembinaan karang Taruna dengan capai capaian rata-rata 100%

10 . KETENAGAKERJAAN Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, dengan sasaran yang keseleluruhannya tercapai 100% sebagai berikut : a. Meningkatnya kesejateraan dan perlindungan tenaga kerja dalam bidang penegakan hukum dan ketenagaan kerjaan dengan capaian 100 % b. Terwujudnya jaringan informasi dasar kerja dengan capaian 100% c. Terwujudnya pengawasan perlindungan tenaga kerja dalam penegakan norma K3 di Perusahaan dengan capaian 50% d. Tercapainya

dalam

memfasilitasi

pengembangan

kelembagaan hubungan industrial di Perusahaan dengan capai 100% e. Terwujudnya perlindungan pekerja dan anak di perusahaan dengan capaian 50% f. Pemantauan pelaksanaan peningkatan lembaga penyalur tenaga kerja melalui pemantauan kinerja lembaga penyalur


II - 90

tenaga kerja (jumlah penyalur tenaga kerja yang dipantau) dengan capaian 100% g. Terwujudnya kesejahteraan pekerja melalui peningkatan pengupahan (fasilitasi penetapan UMK) h. Terwujudnya pembinaan syarat kerja di perusahaan rokok (jumlah perusahaan yang diundang) i. Terwujudnya pembinaan perlindungan pekerja perempuan dan anak di perusahaan (jumlah perusahaan) Taraf hidup

yang

lebih

baik

dapat

dicapai dengan

pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, terciptanya rasa aman dan terjaminnya hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan. Lapangan kerja yang diharapkan banyak tersedia di Kabupaten Blitar adalah lapangan kerja yang layak yang dapat mendorong peningkatan taraf kehidupan masyarakat.Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi kerja dengan produktivitas yang tinggi. Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi tumpuan lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Blitar. Tahun 2012 lapangan usaha penduduk mengalami sedikit pergeseran yang ditengarai adanya perubahan struktur lapangan usaha.


II - 91

Berikut ini disajikan tabel persentase tenaga kerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Blitar tahun 2009-2011:

Tabel 2.29 Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kab.Blitar No 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan, Penggalian dan Industri Industri Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Angkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa

2009 55,03 0,42

2010 52,50 0,60

2011 50,50 0,69

7,09 0,07 5,73 17,87

9,12 0,00 6,83 16,47

11,12 0,00 7,83 17,77

2,17 0,30

1,87 1,14

2,07 2,19

11,33

11,46

11,53

Sumber : Statistik Daerah, 2012

Dari sisi pendapatan tenaga kerja, Upah

Minimum

Kabupaten (UMK) juga terus menunjukkan peningkatan nominal pada5 (lima) tahun terakhir ini yaitu Rp. 501.700,- pada tahun 2008, Rp. 570.000,- pada tahun 2009, Rp. 720.000,- pada tahun 2010, Rp. 750.000,- pada tahun 2011, dan Rp. 820.000,- pada tahun 2012.

Untuk tahun 2012 sendiri peningkatan UMK

dibandingkan tahun 2011 adalah 9,33

11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


II - 92

Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar,dengan sasaran yang capaian sebagai berikut : A

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing Persentase koperasi aktif

98%

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

100 %

Jumlah BPR/LKM

100%

Jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan UMKM

75%

% peningkatan akses permodalan bagi KUMKM

85%

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

100

% peningkatan kemudahan mendapat legalitas bagi usahawan baru

70%

% peningkatan efektivitas jaringan distribusi usaha UMKM

70%

% peningkatan kualitas SDM IMKM

80%

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasl

100%

B

Meningkatnya jumlah perkuatan kemandirian Usaha Mikro

100%

C

Meningkatnya jumlah akses permodalan bagi KUMKM

800%

D

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro

1000%

E

Meningkatnya jumlah usahawan baru

38%

F

Peningkatan kemudahan mendapatkan legalitas bagi usahawan baru (jumlah usahawan baru yang mendapat legalitas)

22%


II - 93

G

Jumlah sarana prasarana produk KUMKM bantuan pemerintah

22%

H

Jumlah sarana prasarana produk yang dimiliki koperasi

24%

I

Peningkatan kualitas SDM UMKM

85%

J

Meningkatnya jumlah usaha mikro yang mandiri

100%

K

Meningkatnya jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan KUMKM

150%

L

Meningkatnya jumlah usaha produktif berskala mikro

90%

M

Jumlah koperasi yang sudah melaksanakan RAT tepat waktu

225%

N

Jumlah pengurus koperasi yang sudah memahami prinsip-prinsip perkoperasian

145%

O

Jumlah koperasi yang sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

16

P

Jumlah koperasi yang sudah pernah mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi

400%

Q

Jumlah koperasi yang sudah menerapkan manjemen administrasi organisasi koperasi dengan tertib dan benar

144%

12. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Blitar,

dengan

sasaran

yang

keseluruhannya

tercapai 100% sebagai berikut : a. Meningkatnya prestasi olahraga dan profesionalisme tenaga keolahragaan dengan capaian 100%


II - 94

b. Tercapainya pengem-bangan dan pembinaan seni budaya daerahdengan capaian 100% c. Meningkatnya prestasi olahraga dan profesionalisme tenaga keolahragaan dengan capaian 100% d. Tercapainya pengem-bangan dan pembinaan seni budaya daerah dengan capaian 100%

13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar,dengan sasaran capaian sebagai berikut a. Terwujudnya

kemampuan

dan

pertisipasi

masyarakat

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dalam mewujudkan cinta tanah air dan bangsa dengan tingkat capaian rata-rata 100% b. Terjalinnya

kemitraan

dalam

mewujudkan

kondisi

ipoleksusbud yang kondusif dengan tingkat capaian 100% c. Terwujudnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat, bela negara dan menghadapi gangguan bencana dengan tingkat capaian 99,98% d. Terwujudnya kondisi sosial kemasyarakatan yang sadar hukum, bermoral dan bermartabat dengan tingkat capaian 100% e. Tertatanya kelembagaan politik, Ormas, LSM dan lembaga non

formal

lainnya

dan

berkembangnya

partisipasi

masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dengan tingkat capaian rata-rata 100%


II - 95

f.

Terwujudnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat, bela negara dan menghadapi gangguan bencana dengan tingkat capaian rata-rata 100%

g. Program Situasi yang kondusif pada Pilkada Tahun 2010 dengan tingkat capaian rata-rata 98.74 % h. Meningkatnya (PEKAT)

pemberantasan melalui

penyakit

penyuluhan

masyarakat pencegahan

peredaran/penggunaan miras dan narkoba dengan tingkat capaian 100%.

14.

OTONOMI

DAERAH,

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

KEUANGAN

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

UMUM,

DAERAH,PERANGKAT PERSANDIAN

Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPPKAD, BKD, Inspektorat dan KPTSP Kabupaten Blitar,dengan gambaran sasaran sebagai berikut : a. Tersusunnya

peraturan

daerah

tentang

pembentukan

perangkat daerah dan peraturan daerah tentang pelayanan publik serta Terselenggaranya analisa jabatan dan analisa beban kerja juga kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan ISO dengan tingkat capaian 95%


II - 96

b. Terciptanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan tingkat capaian 20,76%. c. Terselenggaranya administrasi bidang pemerintahan dengan tingkat capaian 30,02%. d. Terselenggaranya Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan baik dengan tingkat capian 69.44%. e. Tersusunnya

Peraturan

Bupati

dalam

rangka

penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pembangunan dengan tingkat capaian 100% f.

Terwujudnya proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai peraturan yang

berlaku dengan

capaian 100%. g. Terlaksanannya

pelayanan

administrasi

perkantoran,

pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, peningkatan

sarana

dan

prasarana

aparatur

serta

peningkatan kerjasama dengan pemerintah pusat dengan tingkat capaian rata-rata 100%. h. Meningkatnya efektifitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah dengan tingkat capaian 100% i.

Meningkatnya keberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

dalam


pembinaan

kerukunan

umat

beragama,

II - 97

pemberdayaan pondok pesantren, pelaksanaan kegiatan lomba MTQ, pemberian bantuan korban musibah, porseni pondok pesantren, dan pembinaan minat dan bakat santri pondok pesantren. j.

Meningkatnya peningkatan

kualitas informasi

pelayanan potensi

informasi

hasil

melalui

pembangunan,

peningkatan arus informasi yang bermanfaat, peningkatan wawasan, pengetahuan atas kebijakan pembangunan, dan meningkatnya kegiatan seremonial dan protokoler dengan tingkat capaian 100% k. Tertatanya penyusunan

peraturan rencana

perundang-undangan,

perundang-undangan kerja

Rancangan

legislasi

rancangan

melalui peraturan

perundang-

undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, kajian terhadap peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, terselesaikannya sengketa hukum dan penegakan aturan perundang-undangan,

serta

penyuluhan

hukum

dan

kadarkum, pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kab. Blitar dengan tingkat capaian rata-rata 80%.


II - 98

l.

Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD melalui terlaksananya perjalanan dinas anggota DPRD, terlaksananya persidangan paripurna, terlaksananya rapatrapat alat kelengkapan DPRD, terlaksananya keputusan DPRD atau produk perundang-undangan, dan terlaksananya penyusunan APBD dan administrasi keuangan DPRD dengan tingkat capaian rata-rata 100%

m. Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan internal melalui pelaksanaan

pengawasan

internal

secara

berkala,

penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, inventarisasi temuan pengawasan, evaluasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan, pelaporan dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan dan review laporan

keuangan pemerintah daerah

dengan

capaian rata-rata 95,33%. n. Berkembang dan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

melalui penyusunan anlisa anggaran belanja,

penyusunan akuntansi pemerintah daerah, penyusunan ranperda APBD 2013 dan ranperbub penjabaran APBD 2013, penyusunan ranperbup penjabaran perubahan APBD 2013,

penyusunan

ranperda

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD 2013, penyusunan sistem informasi


II - 99

pengelolaan ekstensifikasi

keuangan

daerah,

sumber-sumber

intensifikasi

pendapatan

dan daerah,

intensifikasi peningkatan penerimaan PBB, peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah, peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana SKPD se-Kab. Blitar, pelaporan admin. Penerimaan dan pengeluaran kas daerah,

penyelenggaraan

monitoring,

koordinasi

dan

pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat, penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas, verifikasi DPA dan DDPA SKPD, penyusunan perbup sisdur

pengelolaan

keuangan

daerah,

penyusunan

ranperbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013, pengelolaan dan penatasahaan gaji PNSD, penyusunan

ranperda

dan

ranperbup

APBD

2013,

penyusunan anggaran kas, penyusunan surat penyediaan dana, koordinasi penyaluran bantuan, hibah, subsidi dan pembiayaan dengan capaian rata-rata 90% o. Meningkatnya efektifitas sistim pengawasan Internal dengan capaian rata-rata 100% p. Meningkatnya

pelayanan

administrasi,

sarana

dan

prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai dengan capaian rata-rata 100%


II - 100

q. Terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi melalui revitalisasi pasar kabupaten, rehabilitasi pasar Garum, dan pembangunan MCK pasar Kabupaten dengan capaian ratarata 90% Selain itu,

Bidang Pertanahan di Kabupaten Blitar

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, dengan gambaran sasaran yang tercapai 100% secara keseluruhan yakni

terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan

melalui fasilitasi penyelesaian masalah/sengketa pertanahan tercapai 80,79%, dan pelaksanaan seminar pertanahan yang dapat tercapai 100%. Urusan Wajib ini juga mencakup Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, dengan sasaran yang keseluruhannya tercapai 100% yaitu meningkatnya pengembangan penanaman modal. 15. KETAHANAN PANGAN Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Blitar,

dengan

gambaran

sasaran sebagai berikut :


II - 101

a. Terlaksananya pelatihan dan bantuan ternak kambing untuk kelompok tani tingkat capaiannnya sebesar 85,00 % b. Terwujudnya desa mandiri pangan tingkat capaiannya sebesar 80 % c. Terselenggaranya sosialisasi tentang mutu bahan pangan dan keamanan makanan tingkat capaiannya sebesar 90 % d. Terlaksananya pembinaan dan bantuan isi lumbung desa tingkat capaiannya sebesar 80 % 16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran sebagai berikut : a. Berkembangnya

lembaga

ekonomi

perdesaan

melalui

terapan teknologi tepat guna bidang pertanian, gelar TTG Nasional IX Tahun 2009, bintek pengelola pasar desa, pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran bagi pedagang industri kecil, fasilitasi TTG pedesaan Bidang Pertanian mesin pecah jagung, mesin perontok padi, industri garmen, mesin mixer pakan ternak, mesin pencacah plastik, mesin molen, mesin paving dan batako, , mesin bordir,


II - 102

P2SEM,dan

pengembangan

BUMDES

dengan

tingkat

capaian rata-rata 100%. b. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui penyelenggaraan diklat tenaga teknis dan masyarakat (SMPP), peningkatan kapasitas Lembaga Desa/Kelurahan dan

lembaga

kemasyarakatan,

PNPM

Program

pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), pembangunan Prasarana Air bersih pedesaan (smur gali), pemanfaatan dan pelestarian sumber mata air (pipamisasi), gardu taskin, pengatan

pengembangan

ekonomi

kawasan

(PPEK),

pendataan tingkat perkembanngan partisipasi masyarakat desa/kel, dan desa/kelurahan model binaan gerd taskin kerjasama dengan LSM/perguruan tinggi dengan tingkat capaian rata-rata 100%. c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan pelaksanaan Blan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Lomba Desa/Kelurahan, sosialisasi dan monev pembangunan

wilayah terpadu antar desa (PWTAD),

pembinaan LPPD/K, pembatan sumur gali, sosialisasi dan monev ADD, pemberian pembinaan, monitoring dan evaluasi kelembagaan 248 desa/kel dengan capaian rata-rata 100%. 17. KEARSIPAN


II - 103

Urusan Wajib Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar, dengan uraian sasaran dan capaiannya sebagai berikut : a. Terciptanya

pemerataan,

perluasan

dan

kesempatan

masyarakat untuk memperoleh pelayanan perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan capaian 85%. b. Terciptanya peningkatan mutu pelayanan perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan capaian 85%. c. Tercapainya

peningkatan

kapasitas

dan

kompetensi

lembaga perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan capaian 87,5%. d. Terwujudnya penerapan sistem menejemen yang efektif dan efisien dalam lembaga penyedia pelayanan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan capaian 90 %. e. Tercapainya pengembangan peran lembaga formal dan informal bagi pengembangan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.dengan capaian 80%. 18. PENATAAN RUANG Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Gandusari yang antara lain bertujuan untuk :


II - 104

a. Meningkatkan peran wilayah perkotaan Gandusari dalam kerangka pembangunan yang berwawasan tata ruang. b. Memberikan arahan perubahan struktur dan pola ruang di wilayah perencanaan, akibat pengaruh perkembangan pusat kegiatan wilayah (Kota Wlingi). c. Memberikan masukan dalam penetapan fungsi wilayah, penyebaran fasilitas dan utilitas yang diperlukan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. d. Memberikan

kepastian

hukum,

sehingga

dapat

meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang pembangunan. e. Memberikan arahan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan 19. PENANAMAN MODAL Untuk meningkatkan arus investasi di Kabupaten Blitar, saat ini sedang disusun Ranperda yang mengatur tentang Penanaman Modal. Hal ini diperlukan mengingat investor memerlukan

adanya

kepastian

hukum

agar

investasinya

menguntungkan. Berdasarkan data realisasi investasi daerah tahun 2010-2012 terlihat bahwa sebagian besar investasi di Kabupaten Blitar adalah

dibidang


perdagangan

yaitu

berupa

ijin

usaha

II - 105

perdagangan, disusul dengan bidang perindustrian dan jasa kontruksi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut ini. Tabel 2.30 Realisasi Investasi Daerah Non PMA/PMDN Kabupaten Blitar Tahun 2010 -2012

NO .

Unit Usaha

Investasi (Rp.)

Tenaga Kerja

BIDANG USAHA 2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1

Pertanian

7

12

-

527.000.000

950.000.000

-

17

22

-

2

Peternakan

37

12

9

2.000.200.000

1.315.000.000

1.225.000.000

182

52

47

3

Perikanan Perkebunan/kehutan an Pertambangan dan Penggalian Mineral Non Logam

41

13

2

711.000.000

710.000.000

300.000.000

46

36

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

-

-

13.553.000.000

-

-

53

6

Perindustrian

76

43

67

5.123.807.000

5.932.035.000

5.578.484.000

486

947

627

7

Perdagangan

1.292

1.378

1.400

99.426.296.000

165.319.999.000

237.438.981.773

3.112

3.112

4.788

6

5

6

865.000.000

750.000.000

1.150.000.000

29

23

30

-

4

-

-

465.000.000

-

-

8

-

4 5

8 9

Perhotelan/Losmen/P enginapan Restoran/Rumah Makan & Bar/Café

10

Perumahan dan Ruko

421

421

303

-

-

-

-

-

-

11

Perkantoran, Supermarket

17

14

5

-

-

2.622.400.000

-

-

43

12

Jasa Konstruksi

92

73

48

118.336.378.000

39.865.000.000

13.600.683.000

640

435

209

13

Pergudangan

41

17

12

3.210.000.000

2.652.500.000

3.750.000.000

152

72

48

14

Transportasi Darat dan Laut

-

14

21

-

2.773.060.000

4.990.000.000

-

99

77

15

Kesehatan

14

21

21

2.955.000.000

4.750.000

3.200.000.000

57

64

67

16

Koperasi

15

15

26

4.015.984.073

4.015.984.073

7.046.249.524

73

73

108

17

Jasa Hiburan/Rekreasi

-

-

-

--

-

-

-

-

-

20. KB DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana a. Publikasi

dan

advokasi

pelayanan

KIE

Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur melalui Kapacity building bagi penyuluh KB dan petugas lapangan KB pemasangan, pengadaan dan pelayanan kontrasepsi Kb di 22 kecamatan dengan capain 95,92 % . RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015

II - 106

b. Terselenggaranya kesehatan reproduksi remaja melalui advokasi KEI dan sosialisasi PIK KRR yang diikuti 40 peserta dengan Capaian 99,7 % c. Tercapainya kegiatan Keluarga berencana yang dilakukan melalui Pelayana KEI dan Perlindungan hak reproduksi Individu dengan capaian 54,93 % Prevalensi terhadap PUS meningkat 74% d.

Terselenggaranya peran serta masyarakat mandiri

dengan

pembentukan

masyarakat

KB KR yang peduli

KB

dengan Capaian 99,99 % e. Terselenggaranya

pengembangan

Informasi dan Konseling KRR

Pusat

Pelayanan

yang dilaksanakan melalui

kegiatan fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya dengan realisasi berupa terlaksananya TOT PIK KRR dengan capaian 100% f.

Terealisasinya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan sebanyak 340 peserta dengan capaian 100%.

21. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Terealisasinya Fasilitas

LLAJ


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan

II - 107

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor,

Rehabilitasi/pemeliharaan

Rehabilitasi

fasilitas

LLAJ

dan

terminal/pelabuhan, Rehabilitasi

fasilitas

perlintasan Kereta Api dengan realisasi 98,06%. b.

Tercapainya

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

yang

dilaksanakan melalui kegiatan parkir berlangganan dengan capaian 99,46% dan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

(91,22%)

yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (dana pendamping), Pengadaan marka jalan, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (Dana Alokasi Khusus, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan capaian 91,22% c. Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor sehingga tercukupi bahan kebutuhan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan capaian 96,93%. d.

Meningkatnya

Keselamatan

Pengguna

Jalan

yang

dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan, Survey dan perencanaan fasilitas daerah rawan kecelakaan sungai dan perairan, Pemantauan


II - 108

arus/volume lalu lintas saat Lebaran 2012, Survey sarana dan prasarana lalu lintas dengan capaian 99,38%. e. Terselenggaranya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (97,89%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi,

Pemeliharaan

website

www.kabblitar.go.id,

Pengumpulan data secara elektronik, Pekan Informasi Jawa Timur,

Penerbitan

Majalah

Penataran,

Pengembangan

infrastruktur jaringan TIK terintegrasi (E-Gov), Diseminasi informasi, Pelayanan informasi dan dokumentasi publik, Site audit menara telekomunikasi dengan capaian 97,89% f. Tercapaianya Kerjasama Informasi dengan Massa

yang

dilaksanakan melalui kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terlaksana dengan capain 98,34%. 22. PERTANAHAN a.

Terfasilitasinya Urusan pertanahan dilaksanakan melalui Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan Fasilitasi penyelesaian

masalah/sengketa

pertanahan,

Fasilitasi

penyelesaian masalah/sengketa batas daerah , Fasilitasi tim penetapan dan penegasan batas daerah antara Kabupaten


II - 109

Blitar dan Kabupaten Kediri dengan capaian sebasar 55,82% b.

Terselengaranya

mediasi

persalahan

pertanahan

di

Perkebunan Nyunyur, Perkebunan Sengon, eks Perkebunan Gondang Tapen, Perkebunan Gunung Nyamil, Perkebunan Swaru Buluroto dan Perkebunan Karangnongko. 23. BUDAYA Urusan kebudayaan pada tahun 2012. (73,74%). oleh

Dinas

Pemuda

Olah

Raga

dilaksanakan

Kebudayaan

dan

Pariwisata.Melalui: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya Terselenggaranya

Pengembangan

Nilai

Budaya

yang

dilaksanakan melalui: Upacara adat siraman pusaka Gong Kyai Pradah, Upacara adat Larung Sesaji, Terlaksananya upacara adat siraman pusaka Gong Kyai Pradah, Upacara adat Larung Sesaji dengan capaian 92,26 %. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tercapainya

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

yang

dilaksanakan melalui: Festival Kesenian Kawasan Selatan, Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran, Upacara dan

resepsi

Pengadaan

peringatan alat-alat


Hari

kesenian,

Jadi

Kabupaten

Pemeliharaan

Blitar,

museum

II - 110

daerah Kabupaten Blitar, Pawai budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, Sarasehan seniman, Pentas seni secara periodik, Lomba kesenian daerah Jaranan Campursari, Pembuatan pagar Candi Penataran,Pementasan kesenian wayang kulit dalam rangka Hari Jadi ke 67 Provinsi Jatim,Upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke 67 Provinsi Jatim,Pemeliharaan kompleks Pesanggrahan Bakung/Monumen Trisula,dengan Capain 71,55 % 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terpeliharanya

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

yang

dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah , Terlaksananya upacara adat siraman pusaka gong kyai pradah dan Upacara adat larung sesaji, Pengelolaan kekayaan budaya melalui keikutsertaan budaya dalam festival kesenian kawasan selatan, Pergelaran pesona

bumi

penataran,

pengadaan

kompleks

wisata

candi

penataran,

keragaman

budaya

melalui

pembinaan

Pemeliharaan Pengelolaan

alat

kesenian,

karawitan dan seni tari di pendopo Kabupaten Blitar dengan capaian 99,02 %. 24. STATISTIK


II - 111

Bekerjasama dengan BPS Kabupaten Blitar menysun Kabupaten Blitar dalam angka,Kecamatan dalam angka, PDRB Kabupaten Blitar, Indikator Makro Social Ekonomi Kabupaten Blitar,

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. Dilaksnakan melalui antara lain a) Terlaknasanannya

Urusan

statistik

dilaksanakan

melalui

program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Koordinasi, Penyusunan serta Update Data Profil Daerah dan Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2012 yang menghasilkan buku Kabupaten Blitar Dalam Angka 2012, Kecamatan Dalam Angka 2012, PDRB Kabupaten Blitar 2012, dan Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Blitar 2012. Selain

kerjasama

dengan

BPS,

Kabupaten

Blitar

juga

mengunggah data-data profil daerah melalui website nasional SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah) Online dengan capaian 97,77 % 25. KEPUSTAKAAN Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut:


II - 112

a) Terselenggaranya Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Pengembangan minat dan budaya baca, Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, Pengembangan

perpustakaan

digital/maya

dan

Perpustakaan keliling dengan capaian 99,09 %

II. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Urusan Pertanian melaksanakan oleh Dinas Pertanian Dengan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut: a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Petani (97,45%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendamping Anti Property Program (APP) Pertanian dengan realisasi berupa pemberdayaan 2 kelompok petani kecil dengan capaian 97,71 %


II - 113

b) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan Tercapainya

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan (98,63%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

Fasilitasi

kerjasama

regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, Gelar potensi produk unggulan pertanian/perkebunan denga capaian 98,63 %. c) Program

Peningkatan

Pertanian/Perkebunan Penerapan

Teknologi

Penerapan

Teknologi

Tercapainya

Peningkatan

Pertanian/Perkebunan

(95,21%)

yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dengan capaian 95,21 %. d) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan yang dilaksanakan melalui kegiatan: Observasi

komoditas

pertanian/perkebunan, Jagung,

Kedelai,


dan

sertifikasi

Pendampingan

Pengembangan

bibit

unggul

SLPTT

agribisnis

padi,

tanaman

II - 114

sayuran dan tanaman hias, Pembinaan penangkar benih tanaman pangan, Pengembangan agribisnis tanaman buah-buahan dan biofarmaka, Demontrasi plot kacang tanah dengan capaian 92,64%. 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) BP4K melaksanakan urusan pertanian (95,45%).

Adapun

realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tercapainya

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

yang

dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan kemampuan lembaga petani, Pendampingan, Pengembangan Usaha Agribisnis, Pedesaan (PUAP), Pelatihan pembuatan pupuk organik, Monitoring, Evaluasi penyusunan RDKK, Penyusunan Profil Kelompok Tani dan Gapoktan di Kabupaten Blitar, dengan capaian 93,55% b) Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (97,86%)

yang


dilaksanakan

melalui

kegiatan:

II - 115

Penyebarluasan Informasi teknologi melalui media cetak dan media elektronik, Penelaahan potensi komoditas unggulan spesifik kecamatan, Pelatihan penerapan teknologi pertanian terpadu, Publikasi kegiatan penyuluhan pertanian, Perikanan dan kehutanan, Model pengembangan pertanian pedesaan melalui inovasi (MP3MI), Penerapan teknologi panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT), Uji terap rekomendasi teknologi panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT), dengan capaian 97,86% c.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (95,15%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Sekolah Lapang

Pengelolaan

Sumberdaya

dan

Tanaman

Terpadu/SLPTT Tembakau (DBHCHT), SLPTT Padi Organik, Pelatihan pembuatan biogas, Intensifikasi lahan pekarangan untuk pengembangan potensi buah lokal, Pengembangan intensifikasi pekarangan/KPRL/Rumah Hijau,Kaji terap cabai sebagai alternatif bagi petani tembakau (DBHCHT),Dem pengembangan area tembakau (DBHCHT),Pelatihan alat pengolah

tanah

penyuluhan

dengan

pertanian

mekanisasi,Demplot dan

aplikasi

kegiatan teknologi

pertanian,Sekolah Lapang cabai dalam upaya peningkatan


II - 116

pengembangan

intensifikasi

pengembangan

agribisnis

pekarangan/KPRL,Sentra komoditas

unggulan

(SPAKU),Demplot penanganan panen dan pasca panen tembakau,Pelatihan penanganan panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT),dan pembekalan teknis panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT) d.

Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Terlaksanannya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat dengan realisasi berupa pendistribusian bibit kambing/domba dan terlaksananya

penyuluhan

pemeliharaan

kambing/domba

kepada kelompok tani sebanyak 136 ekor dengan capaian 98,58 %. e.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tercapaianya Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan teknologi pembuatan pakan ternak alternatif yang disampaikan kepada penyuluh dan petani di bidang penyusunan ransum ternak alternatif sebanyak 175 penyuluh dan 66 petanidengan capaian 100 %

f.

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian


II - 117

Terselenggaranya

Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian

yang dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh

pertanian,

Penyusunan

program

dan

program penyuluhan pertanian, Penilaian teladan tingkat kabupaten, Peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh tentang strategi pemasaran dan permodalan, Pemanfaatan

lahan

BP3K

model,

Pelatihan

agribisnis

berwawasan organik, Gelar teknologi, Jambore penyuluh pertanian, Pelatihan penanganan panen dan pasca panen bagi penyuluh, Pelatihan model kawasan rumah pangan lestari bagi penyuluh dengan capaian 99,59 % . g.

Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tani Terselenggaranya Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tani yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan:

Ekspose

produk

Unggulan Kabupaten Blitar, Pemberdayaan kelompok tani sub bidang tembakau dalam manajemen panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT), dengan capaian 92,38 %. 3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan,capaian kinerja 93,35 %


II - 118

a) Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan urusan energi dan sumber daya

mineral

pada

tahun

2012

adalah

Program

pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang dilaksanakan Pengawasan

melalui bidang

kegiatan: migas,

Terlaksanannya

Pengawasan

bidang

pertambangan, Pengawasan penggunaan Air Bawah tanah di Kabupaten Blitar, Pemetaan Potensi bahan Galian

Tambang

Pertambangan

di

Umum

kabupaten dan

Blitar,

Batu

Raperda

Bara

dan,

Pembangunan Sumur Bor dengan capaian 98,86 %

4. PARIWISATA Urusan pariwisata pada tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Pemasaran Wisata Terlaksananya

Pengembangan Pemasaran Wisata

(97,84%) melalui kegiatan: Pemilihan duta wisata tingkat Jawa Timur, Pemilihan duta wisata Kabupaten Blitar,


II - 119

Anugerah Wisata Jawa Timur, Pembuatan/cetak baliho, leaflet dan booklet daerah tujuan wisata, Pembinaan dan pemberdayaan duta wisata, Festival Penataran III tahun 2012, Penayangan Profil Investasi Pariwisata Kabupaten Blitar,

dan

Pembuatan

Profil

Investasi

Pariwisata

Kabupaten Blitar dengan capaian 97,84 % 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Terciptanya

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

(91,00%) melalui kegiatan: Intensifikasi pengelolaan obyek

wisata,

Penataan

fasilitas

pelayanan

dan

bangunan kantor Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten Blitar,

Penataan

Pesanggrahan

Tambakrejo,

dan

Pavingisasi lahan parkir Kolam Renang Penataran dengan capaian 91,00 % . 5. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan capaian sasaran sebagai berikut : Urusan

kelautan

dan

perikanan

pada

tahun

dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan.

2012 Urusan

kelautan dan perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar


II - 120

Rp. 3.532.950.100 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.882.077.369 (81,58%). Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi dari masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Meningkatnya Kesadaran

Kesadaran dan Penegakkan

Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut mendapat alokasi anggaran direalisasikan

sebesar

sebesar

Rp.

Rp. 37.235.000 36.134.000

dan

(97,04%)

dapat yang

dilaksanakan melalui kegiatan terlaksananya pengawasan sumberdaya laut dan terlaksananya sosialisasi undangundang perikanan. 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 476.910.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 218.379.400 (45,79%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Akselerasi produksi pengembangan budidaya perikanan


II - 121

b) Pemantauan

dan

temu

teknis

pencegahan

perkembangan hama dan penyakit ikan c) Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) d) Peningkatan produktivitas budidaya perikanan e) Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersalurnya bnatuan sarana dan prasarana budidaya bagi kelompok tani pembudidaya ikan sebanyak 1 paket b) Tercegahnya hama dan penyakit ikan serta tersedianya pendeteksi kesehatan ikan konsumsi dan lingkungan sebanyak 1 paket c) Tersedianya biaya administrasi untuk program PUMP d) Tersalurnya sarana dan prasaran budidaya sebanyak 10 paket e) Tersedianya biaya operasional Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 1 paket 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Tangkap mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.658.465.100 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.255.081.950 (84,83%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:


II - 122

a) Pembangunan

Pangkalan

Pendaratan

Ikan

(PPI)

Tambakrejo dan Balai benih Ikan (BBI) (DAK dan Pendamping DAK) b) Peningkatan produksi sumber daya laut Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terbangunnya

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Tambakrejo dan Balai benih Ikan (BBI) (DAK dan Pendamping DAK) b) Tersedianya alat tangkap bagi nelayan untuk 1 lokasi 4) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.200.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 32.573.000 (87,56%) yang dilaksanakan

melalui

kegiatan

optimalisasi

SDM

dan

kelembagaan kelautan yang dilaksanakan dengan pengiriman pelatihan pokmas APP, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar ikan dan terlaksananya sosialisasi program pemerintah sebanyak 71/40 orang. 5) Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

mendapat


alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

II - 123

250.940.000

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

231.883.019 (92,41%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) International Ornamental Fish Expo Tahun 2012 b) Introduksi dan promosi hasil perikanan c) Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan hasil perikanan d) Optimalisasi Sub Raiser Ikan Hias Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya kegiatan International Ornamental Fish Expo Tahun 2012 sebanyak 1 paket b) Terlaksananya kegiatan sosialisasi Gemar Ikan dan Forikan Kab. Blitar sebanyak 4 kali c) Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan hasil perikanan sebanyak 1 paket d) Tersedianya biaya operasional Sub Raiser Ikan Hias sebanyak 1 paket 6) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 109.400.000

dan


dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

II - 124

108.026.000 (98,74%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendamping

Dana

Tugas

Pembantuan

Kegiatan

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana di Kawasan Minapolitan yang menghasilkan validasi data teknis bidang kelautan dan perikanan. a. Terwujudnya

peningkatan

kemampuan

mengakses

informasi, teknologi permodalan dan pasar melalui kelembagaan serta kinerja kelompok pembudidaya ikan dan nelayan dengan capaian rata-rata 100% b. Terwujudnya pengembangan kawasan agrobisnis dan agroindustri sesuai komoditas unggulan spesifik lokal dengan capaian rata-rata 100% 6. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Urusan

Pilihan

Bidang

PerindustriandanPerdagangan

di

Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran sebagai berikut : a. Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

82,13% yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Pemberian kemudahan


II - 125

ijin usaha industri kecil dan menengah, Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta dengan capaian 82,13 % b. Tercapainya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan efisiensi dan mutu produk, Bantuan peralatan dan mesin produksi dengan capaian 33,60 % Program Penataan Struktur Industri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 350.700.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.790.000 (1,37%) yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi hibah bagi masyarakat Kabupaten Blitar. c. Tercapainya Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

yang dilaksanakan melalui kegiatan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi, Pengujian kadar iodium garam konsumsi dan pengawasan peredaran garam, Pelatihan otomotif bagi masyarakat Kabupaten Blitar 27,60%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 674.125.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 668.037.500 (99,10%) yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Pasar Kabupaten dengan realisasi berupa penyediaan karcis retribusi pasar dan pemeliharaan 15 Pasar Kabupaten.


II - 126

d. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa,

Pengawasan sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang dalam kemasan terbungkus (BDKT) dengan capaian 77,23%. e. Terlaksananya Pengembangan dan Pengendalian BUMD

mendapat (64,66%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan BUMD,Sosialisasi Ranperda,Pembinaan dan pengendalian BUMD,Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian kredit,Kajian pendirian BUMD PD PASAR dengan capain 64,66 % f. Meningkatnya

Efisiensi

Perdagangan

Dalam

Negeri

dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, Promosi produk unggulan Kabupaten Blitar, Pengembangan pengelolaan sistem resi gudang dengan capaian 81,17 % g. Meningkatnya Pengelolaan Pasar Daerah yang dilaksanakan

melalui kegiatan monev dan pembinaan ke 15 Pasar Kabupaten dengan capain sebesar 99,55 %


II - 127

7.TRANSMIGRASI Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, dengan program dicapai adalah : a. Terlaksananya Pengembangan Wilayah yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dengan realisasi berupa kerjasama dengan daerah transmigrasi sebanyak 2 lokasi dengan capaian 100% b. Terlaksannya dilaksanakan

transmigrasi melalui

Regional

(30,42%)

kegiatanPenerangan,

yang

penyuluhan,

motivasi, pendaftaran dan seleksi transmigrasi regional, Pelatihan masyarakat,

transmigrasi

regional

Pemberangkatan

dan

pemberdayaan

transmigrasi

umum

dan

transmigrasi swakarsa dengan capaian 30,42 %


II - 128

2.3

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah A. Penelaahan Kebijakan Nasional Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Adil:Bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Makmur : Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah

terpenuhi

seluruh

kebutuhan

hidupnya,

sehingga

dapat

memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :


II - 129

1. Mewujudkan

masyarakat

berakhlak

mulia,

bermoral,

beretika,

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Dalam kurun waktu 2010-2014, sesuai RPJM Nasional, tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera di tengah persaingan Global yang meningkat : Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen selama periode 2004-2009 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6 persen per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan


II - 130

memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang. Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga.

Pengurangan

kemiskinan

tidak

sepenuhnya

dapat

mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontiniu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Ketiga,

untuk

mengurangi

kesenjangan

antar

wilayah,

pertumbuhan ekonomi harus tersebar secara merata, terutama daerahdaerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih


II - 131

banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut. Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan

ekonomi

yang

tercipta

harus

dapat

memberikan

kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktifitas

dan

daya

saing

yang

lebih

baik.

Harapan

untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja. Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Risiko kerusakan lingkungan


II - 132

hidupun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktifitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat. Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antar daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan. Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktifitas. Peningkatan


II - 133

produktifitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kedelapan,

keberhasilan

proses

pembangunan

ekonomi

tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dan setiap daerah dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional. Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat.

Selanjutnya,

terkait

erat

dengan

demokrasi

adalah

desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil


II - 134

dijalankan. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dalam integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima.

Penegakan

hukum

secara

konsisten,

termasuk

pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun¸ saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih belum menemukan format yang ideal dalam memberikan keadilan bagi seluruh anak bangsa.

B. Prioritas Pembangunan Nasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Pembangunan Kabupaten Blitar Rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat dijaga pada kisaran 6,3 persen-6,8 persen per tahun. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut diharapkan dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun


II - 135

ke depan mencapai 7 persen atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 10 s/d 8 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6 s/d 5 persen. Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

dan

menjamin

pemerataan

(growth

with

equity)

mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.


II - 136

Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telah membuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus menunjukkan proses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepada setiap

rakyatnya

untuk

memenuhi

kebutuhannya.

Perbaikan

kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses checks and balances berjalan dengan baik. Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah: “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”dengan penjelasan sebagai berikut: Munculnya

kesadaran

kolektif

global

mengenai

masalah

perubahan iklim (climate change) mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah


II - 137

perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya

strategi

pembangunan

ekonomi

yang

harus

menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 20102014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim (climate change) tersebut. Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya. Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang komprehensif membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten. Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usahausaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014. Namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan


II - 138

domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usahausaha Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut. Pertama: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera,Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif. Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.


II - 139

Kedua: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.

Indonesia telah

tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus samasama

dijunjung

tinggi

sehingga

stabilitas

yang

dinamis

dalam

menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan

demokrasi

yang

lebih

kokoh;

memperkuat

peran

masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan

kepentingan


masyarakat;

dan

melakukan

II - 140

pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Ketiga:

Memperkuat

Dimensi

Keadilan

di

Semua

Bidang.Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam

pembangunan,

mengurangi

gangguan

keamanan,

serta

menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam

mendukung

Pendekatan

peluang

pembangunan

mengedepankan

rasa

berusaha ke

keadilan

dan

depan dan

investasi

harus

di

daerah.

dilakukan

dengan

pemerataan,

selain

dengan

pemberdayaan. Di sisi lain, pembangunan daerah tertinggal harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi


II - 141

kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi

tepat

guna;

pengembangan

jaringan

infrastruktur

penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah. Dalam

rangka

pembangunan

berkeadilan,

pembangunan

kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial

dalam

rangka

memberikan

perlindungan

pada

kelompok

masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistem Nomor Induk


II - 142

Kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat. Dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional ditempatkan dalam satu kerangka dasar yang dikenal dengan pembangunan yang pro growth, pro poor, pro job dan pro green. Paradigma tersebut telah menjadi isu global. Masyarakat dunia sepakat untuk menitikberatkan pembangunan ke suatu tujuan bersama yakni; pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup. Kerangka dasar

tersebut

disepakati

pula

dalam

kesepakatan

Millenium

Development Goal’s (MDG’s). Kesepakatan tersebut mengikat negaranegara di dunia untuk pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia dan bangsa Indonesia, Kabupaten Blitar, tidak terlepas dari paradigma tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah harus pula mempedomani kesepakatan bersama dimaksud, karena terkait dengan kerangka pembangunan nasional.

Oleh karena itu tema

pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2013: Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pencapaian MDG’s.


II - 143

C. Penelaahan Kebijakan Provinsi Jawa Timur Penelaahan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan Pemerintah Provinsi terpenting, yang berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar. Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dengan mempertimbangkan Visi daerah yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yakni “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”dapat dihubungkan dengan 5 indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-2014 yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Disparitas Wilayah serta Indeks Pembangunan Manusia. Untuk memastikan terjadinya singkronisasi antara kebijakan di dalam

RPJMD

Nasional

dan

RPJMD

Provinsi dengan

RPJMD

Kabupaten Blitar, berikut disajikan pada tabel di bawah ini:


II - 144

Tabel. 2. 110 Kebijakan dalam RPJMN, RPJM Provinsi Jatim dan RPJMD Kab Blitar No .

RPJMN 2010-2014

RPJMD Provinsi Jawa Timur2010-2014

RPJMDKabupaten Blitar 2011-2016

1

Reformasi Birokrasi

2

Pendidikan

Peningkatan indeks pembangunan manusia

Peningkatan aksebilitas pendidikan

3

Kesehatan

Peningkatan indeks pembangunan manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada aspek kesehatan Pemerataan pelayanan kesehatan di setiap kecamatan dan desa

4

5

Penanggulangan Kemiskinan

Ketahanan Pangan

Pengentasan kemiskinan

Penurunan Jumlah Penduduk miskin

Pengangguran

Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal

Kemandiarian dan kedaulatan pangan

Penguatan ketahanan pangan Pemerataan ketersediaan pangan di wilayah kecamatan dan desa Pengembangan komoditi unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi Optimalisasi pelaksanaan pola plasma inti dalam pembangunan perkebunan

6

Infrastruktur

Infrastruktur

Perbaikan jalan regional/ jalur ekonomi Pembangunan wilayah kecamatan dan desa yang belum terhubung jalan darat


II - 145

No .

RPJMN 2010-2014

RPJMD Provinsi Jawa Timur2010-2014

RPJMDKabupaten Blitar 2011-2016 Peningkatan secara kualitas dan kuantitas akan air bersih Penyelesaian kepastian lahan (tata ruang)

7

Iklim Investasi dan Usaha

Keterbatasan akses permodalan

Daya saing dan iklim investasi

Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dalam daya saing ekonomi

Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat 8

Energi

9

Lingkungan Hidup dan Bencana

10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik

Penyelesaian penanganan batas wilayah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

11

Kebudayaan, Kratifitas dan Inovasi Teknologi

Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi

12

Bidang Polhukam

Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum,

13

Bidang Perekonomian

Peningkatan KUKM terhadap sumber daya (alam, modal, informasi dan pasar)

14

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan

Degradasi mutu lingkungan


Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan rehabilitasi kerusakan Iingkungan

II - 146

Keterkaitan prioritas pembangunan RKPD 2015 Kabupaten Blitar dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: 1)

Pemerataan

Infrastruktur

Ekonomi,

dimaksudkan

untuk

memastikan terjadinya pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Kabupaten Blitar demi menjamin pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini didasari suatu pemahaman bahwa pembangunan

infrastruktur

merupakan

kegiatan

yang

tidak

terpisahkan dari pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan trasnportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Artinya infrastruktur tidak hanya berguna sebagai penghubung antar wilayah namun juga memiliki peranan yang sangat besar sebagai jalur distribusi barang dan jasa serta aktivitas ekonomi masyarakat luas. 2)

Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan peningakatan pendidikan, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesmnambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Pnioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 yaltu Pengembangan wajar 12 tahun,


II - 147

pendidikan keterampilan/kejuruan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, juga selaras dengan RPJMN yaitu pendidikan 3)

Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif. Prioritas mi selaras dengan prioritas dalam

RPJMD

Kabupaten

Blitar

Tahun

2011-2016

yaitu

peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pengembangan jamkesmas, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, juga selaras dengan RPJMN yaitu Kesehatan 4)

Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial,

dimaksudkan

untuk

melakukan

berbagai

upaya

penanggulangan kemiskinan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam

RPJMD

Provinsi

yaitu

penanganan

kemiskinan,

pengangguran dan ketenagakerjaan, juga selaras dengan RPJMN yaitu penanggulangan kemiskinan dan bidang kesejahteraan rakyat. 5)

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah, dimaksudkan untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah.


II - 148

Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD 2011-2016 yaitu Pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih dan persampahan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, juga selaras dengan RPJMN yaitu infrastruktur 6)

Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM, dimaksudkan untuk menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan, keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk). Prioritas mi selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 yaitu peningkatan KUKM terhadap sumber daya (alam, modal, informasi dan pasar), juga selaras dengan RPJMN yaitu iklim investasi dan usaha juga bidang perekonomian.

7)

Pengembangan

produk

unggulan,

dimaksudkan

untuk

mewujudkan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dan sektor — sektor yang memanfaatkan potensi lokal (comparative advantage). Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 yaitu peningkatan skala ekonomi produk unggulan, juga selaras dengan RPJMN yaitu ketahanan pangan. 8)

Rehabilitasi

kerusakan

Iingkungan,

Penataan

Ruang

dan

Penanganan Bencana, dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi


II - 149

Iingkungan yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 yaitu rehabilitasi kerusakan Iingkungan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas Iingkungan hidup, juga selaras dengan RPJMN yaitu Iingkungan hidup dan bencana. 9)

Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan, dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah desa dengan wilayah perkotaan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, juga selaras dengan RPJMN yaitu infrastruktur dan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

10) Tatakelola

Pemerintahan

Yang

Baik,

dimaksudkan

untuk

melakukan penatakelolaan pemermntahan yang lebih balk melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, the right man on the right place, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi selaras dengan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu Pemerintahan daerah belum efektif


II - 150

yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat, juga selaras dengan RPJMN yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola


II - 151

BAB II EVALUASI HASIL DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU SERTA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Recommend Documents