BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Wilayah A. Luas dan Batas Wilayah Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki luas 6.414 Km2, atau 4,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, menduduki urutan ke- 11 terluas dari 14 Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Jarak dari ibukota Lamandau, yaitu Nanga Bulik ke Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya) sekitar 559 Km. Luas wilayah Kabupaten Lamandau menurut kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lamandau Menurut Kecamatan No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 1. Bulik 665.55 10.38 2. Bulik Timur 1,074.72 16.76 3. Menthobi Raya 620.88 9.68 4. Sematu Jaya 86.85 1.35 5. Lamandau 1,333.00 20.78 6. Belantikan Raya 1,263.00 19.69 7. Batang Kawa 685.00 10.59 8. Delang 685.00 10.59 Total 6,414.00 100.00 Sumber : Buku Kabupaten Lamandau dalam Angka Tahun 2011.

Sedangkan secara wilayah administrasi, Kabupaten Lamandau memiliki batas-batas administratif sebagai berikut : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, dan kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara. 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 4. Sebelah

Barat

berbatasan

dengan

Kabupaten

Ketapang,

Provinsi

Kalimantan Barat dan sebagian dengan Kabupaten Sukamara.

B. Kondisi Geografis Secara astronomis, posisi Kabupaten Lamandau berada pada posisi 1°19’ s/d 3°36’ Lintang Selatan dan 110°25’ s/d 112°50 Bujur Timur. Secara geostrategis, posisi Kabupaten Lamandau memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai pintu gerbang arus masuk dan keluar barang dan manusia antara Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Kondisi Topografi Keadaan topografi Kabupaten Lamandau terdiri dari rawa dataran rendah, dataran tinggi, dan perbukitan, juga dialiri oleh sungai–sungai besar maupun kecil yang menjadi urat nadi perekonomian di daerah ini. Permukaan wilayah Lamandau sebagian besar adalah berupa daratan yang relatif bergelombang dengan transisi antara 0 – 25 %. Kondisi ini merupakan bentukan dari perbukitan lemah yang banyak dijumpai pada wilayah sebelah barat. Sedangkan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa rawa.

D. Kondisi Geologi Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil.

E. Kondisi Klimatologi Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang memiliki Iklim tropis tipe A berdasarkan zone iklim yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan

Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 dengan bulan kering. Kecepatan angin antara 0,4 – 0,7 knot. Suhu udara minimum antara 21,5°C – 23,2°C dan suhu udara maksimum berkisar antara 31,4˚-33,5˚C.

F. Kondisi Hidrologi Pada tahun 2011, merupakan tahun kemarau yang mana curah hujan berkisar antara 160 – 4.870 mm/tahun. Curah hujan tertinggi hanya terjadi di akhir tahun antara November – Desember. Kelembaban udara berkisar antara 87% - 92%.

G. Penggunaan Lahan Berdasarkan penggunaan lahan/hutan menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 2.2 Luas Hutan Menurut Fungsinya Fungsi Luas (Ha) Hutan Produksi Tetap 91.477 Hutan Produksi Terbatas 234.123 Hutan Konversi 153.431 Hutan Lindung 45.467 Kawasan Pemukiman dan Peruntukan lain 94.408 Kawasan tak terdata 22.494 Taman Nasional/Wisata -

Sumber: Buku Kabupaten Lamandau dalam Angka Tahun 2011.

2. Demografi Penduduk Kabupaten Lamandau berdasarkan data akhir tahun 2011 berjumlah 66.061 jiwa yang terdiri dari 18.353 rumah tangga dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 10,30 jiwa per km2. Untuk kecamatan terpadat penduduknya di Kabupaten Lamandau adalah Kecamatan Sematu Jaya yaitu 104,89 jiwa per km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 9.110 jiwa dengan luas wilayahnya sebesar 86,85 km2. Kecamatan terpadat kedua adalah Kecamatan Bulik, dengan tingkat kepadatan sebesar 34,54 per km2 dengan luas wilayah 665,55 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 22.985 jiwa. Secara lebih rinci perkembangan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

No

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau Menurut Kecamatan Tahun 2007-2011 Jumlah Penduduk Kecamatan 2007 2008 2009 2010 2011

01

Bulik

14.100

14.833

16.201

22.600

22.985

02

Bulik Timur

6.335

6.592

6.809

6.647

6.760

03

Menthobi Raya

8.761

9.183

9.725

9.232

9.389

04

Sematu Jaya

8.095

8.473

8.881

8.958

9.110

05

Lamandau

5.948

6.174

6.405

5.605

5.700

06

Belantikan Raya

5.245

5.463

5.726

4.441

4.516

07

Batang Kawa

3.112

3.241

3.391

2.472

5.087

08

Delang

5.339

5.572

5.941

5.002

2.514

56.935

59.531

63.079

64.957

66.061

Lamandau Pertumbuhan (%)

1,8

4,6

6,0

6,2

3,79

Sumber: Buku Penduduk Kabupaten Lamandau Akhir Tahun 2011

Sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Lamandau yaitu bekerja di berbagai lapangan usaha. Namun demikian sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk kabupaten Lamandau. Dari jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2011 yang bekerja berjumlah 33.188 orang, sebanyak

20.762 orang atau 62,56% bekerja di sektor

pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan 3.424 orang atau 10,32%, pemerintahan 3.281 orang atau 9,89%, jasa 2.483 orang atau 7,48%. Sektor industri pengolahan menyerap 454 orang atau 1,37%, bangunan/konstruksi 1067 orang atau 3,21%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 386 orang atau 1,16%, pertambangan dan penggalian sebesar 951 orang atau 2,87%, sewa rumah 150 orang atau 0,45%, sektor listrik dan air minum 36 orang atau 0,11%, sektor bank/lembaga keuangan 194 orang atau 0,58%. Berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Lamandau dapat diketahui seberapa besar penduduk dalam usia produktif, kelompok non produktif, dan besarnya beban tanggungan per 100 orang penduduk. Dari data Lamandau dalam angka Tahun 2011, diketahui penduduk dalam usia produktif Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (usia 15-64 tahun) mencapai 44.078 jiwa, sedang usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 21.963 jiwa, sehingga rasio ketergantungan penduduk kabupaten Lamandau adalah sebesar 50 yang berarti bahwa per 100 orang penduduk menanggung 50 orang usia tidak. Pola mobilitas penduduk Kabupaten Lamandau lebih banyak mengarah kepada pola rutin, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan kebutuhan pokok lainnya ke daerah kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun). Pola migrasi lainnya yaitu kegiatan pendidikan masyarakat Kabupaten Lamandau yang setelah menyelesaikan pendidikan SLTA umumnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang ada di Kota Pangkalan Bun, Palangkaraya, Banjarmasin dan ke kota-kota lain di pulau Jawa.

3. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah yang telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Kajian Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau tahun 2009, maka potensi pengembangan wilayah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan potensi anglomerasi wilayah, kecamatan Bulik memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Sematu Jaya di tempat kedua dan kecamatan Menthobi Raya di tempat ketiga; 2. Berdasarkan potensi sumber daya manusia, kecamatan Bulik memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Menthobi Raya di tempat kedua dan kecamatan Sematu Jaya di tempat ketiga; 3. Berdasarkan potensi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan mineral dan batu bara, serta obyek wisata) kecamatan yang memiliki potensi tertinggi adalah : Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 a. Pertanian, kecamatan Batang Kawa memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Lamandau di tempat kedua dan kecamatan Bulik di tempat ketiga; b. Perkebunan,

Kecamatan

Bulik

memiliki

potensi

tertinggi,

diikuti

kecamatan Lamandau di tempat kedua dan kecamatan Menthobi Raya di tempat ketiga; c.

Peternakan,

Kecamatan

Bulik

memiliki

potensi

tertinggi,

diikuti

kecamatan Delang di tempat kedua dan kecamatan Sematu Jaya di tempat ketiga; d. Perikanan, Kecamatan Bulik memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Lamandau di tempat kedua dan kecamatan Belantikan Raya di tempat ketiga; e. Bahan Mineral dan Batubara, Kecamatan Belantikan Raya memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Lamandau, Batang Kawa dan Delang di tempat kedua; f.

Obyek Wisata, Kecamatan Belantikan Raya memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Lamandau di tempat kedua dan kecamatan Delang di tempat ketiga.

2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan

masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) yang dibedakan Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Kondisi Perekonomian Kabupaten Lamandau terlihat dari gambaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2007-2011. Rata-rata pertumbuhan PDRB yang terjadi pada kurun waktu tersebut sebesar 6,06%. Tahun 2011 pertumbuhan PDRB sebesar 6,52%,

berada di bawah

pertumbuhan tingkat Provinsi pada tahun yang sama, yaitu sebesar 6,74%. Adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan regional perkapita selama kurun waktu yang sama, yaitu dari Rp.8.964.455,49,- pada tahun 2007 menjadi Rp.9.656.481,58,- pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lamandau tersebut, di samping memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan juga berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja baru bagi penduduk. Walapun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum sepenuhnya dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang ada. Tahun 2011 jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja berjumlah 34.051 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun yang sama sebanyak 33.188 orang, sehingga masih terdapat angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Berdasarkan nilai dan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar harga konstan tahun 2000 kurun waktu tahun 2007-2011, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Rata-rata kontribusi sektor pertanian pada kurun waktu tersebut adalah 64,35%. Kemudian urutan Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 kedua terbesar dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Lamandau adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,28%, diikuti sektor jasa-jasa diurutan ketiga terbesar dengan rata-rata kontribusi 10,38%. Selanjutnya diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi 3,99% diurutan keempat, dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan diurutan kelima dengan rata-rata kontribusi 2,66%. Secara lengkap nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 20072011 atas dasar harga konstan tahun 2000, Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

2007

(Rp) Pertanian 329.558,55 Pertambangan & 2.930,09 Penggalian Industri 3.750,90 Pengolahan Listrik,Gas & Air 413,84 bersih Konstruksi 1.160,34 Perdagangan, Hotel & 77.688,07 Restoran Pengangkutan & 19.174,22 Komunikasi Keuangan, sewa, 12.444,43 & Js. Perusahaan Jasa-jasa 49.178,25 PDRB 496.298,68 PERTUMBUHAN (%)

2008

2009

2010

2011

% 66,40

(Rp) 336.657,83

% 63,97

(Rp) 359.769,46

% 64,65

(Rp) 376..295,12

% 63,69

(Rp) 396.808,61

% 63,06

0,59

9.284,33

1,76

5.949,38

1,07

7.042,06

1,19

7.529,49

1,20

0,77

4.806,35

0,76

0,13

794,11

0,13

0,76 0,08 0,23

3.965,90 442,72 1.263,74

0,75 0,08 0,24

4.355,19 560,32 1.542,08

0,78 0,10 0,28

4.521,66 748,16 1.890,32

0,32

2.099,27

0,33

15,65

85.664,96

16,28

90.031,91

16,18

97.947,17

16,58

105.230,57

16,72

3,86

21.509,36

4,09

22.927,41

4,12

23.972,86

4,06

25.129,68

3,99

2,51

12.975,38

2,47

14.223,94

2,56

16.394,31

2,78

18.639,69

2,96

10,49 100

68.246,17 629.283,94

10,85 100

9,91 100 5,85

54.503,11 526.267,32

10,36 100

57.139,40 556.499,00

6,04

10,27 100 5,74

61.934,20 590.745,88

6,15

6,52

Sumber: Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2011/2012

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Lamandau periode tahun 2007-2011 tersebut, menunjukkan arah (trend) yang meningkat selama periode tersebut walaupun laju tingkat pertumbuhannya bersifat fluktuatif. Tahun 2007 PDRB sebesar Rp.790.708,26,-, dan tahun 2011 meningkat menjadi Rp.1.232.139,02,-, terjadi kenaikan sebesar Rp.441.430,76,- atau terjadi kenaikan sebesar 55,83% selama 5 tahun. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Secara terperinci nilai dan kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2007 sampai dengan 2011 atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah) N O

2007

Sektor

1 Pertanian

2008

2009

2010

2011

(Rp) 557.918,34

% 70,56

(Rp) 587.365,73

% 67,63

(Rp) 635.100,30

% 67,52

(Rp) 735.995,45

% 67,96

(Rp) 838.512,59

% 68,05

2

Pertambangan & Penggalian

4.958,67

0,63

15.401,63

1,77

10.056,53

1,07

13.197,25

1,22

16.092,83

1,31

3

Industri Pengolahan

5.341,62

0,68

6.142,28

0,71

6.959,18

0,74

7.490,87

0,69

8.130,07

0,66

4

Listrik,Gas & Air bersih

626,34

0,08

698,07

0,08

933,12

0,10

1.342,69

0,12

1.545,17

0,13

5 Konstruksi

1.463,77

0,19

1.733,22

0,20

2.239,87

0,24

2.773,15

0,26

3.293,12

0,27

Perdagangan, 6 Hotel & Restoran

115.103,77

14,56

135.239,40

15,57

149.254,88

15,87

165.415,93

15,27

181.340,20

14,72

Pengangkutan & Komunikasi

27.274,75

3,45

32.587,80

3,75

35.883,75

3,82

38.178,26

3,53

42.121,15

3,42

16.750,49

2,12

18.928,44

2,18

21.723,22

2,31

26.290,22

2,43

30.736,95

2,49

61.270,50 790.708,26

7,75 100

70.370,97 868.467,55

8,10 100

78.419,72 940.570,56

8,34 100

92.241,49 1.082.925,32

8,52 100

110.366,94 1.232.139,02

8,96 100

7

8

Keuangan, sewa, & Js.Perusahaan

9 Jasa-jasa PDRB PERTUMBUHAN (%)

14,09

9,83

8,30

15,13

13,78


Nilai dan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar harga berlaku pada tabel 2.5 di atas, sama seperti nilai dan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar harga konstan tahun 2000, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Rata-rata kontribusi sektor pertanian pada kurun waktu tersebut adalah 68,05%. Kemudian

urutan

kedua

terbesar

dalam

pembentukan

perekonomian

Kabupaten Lamandau adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel jasajasa dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,72%, diikuti sektor jasa-jasa diurutan ketiga terbesar dengan rata-rata kontribusi 8,96%. Selanjutnya diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi 3,42% diurutan keempat, dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan diurutan kelima dengan rata-rata kontribusi 2,49%. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kemudian dari sisi perkembangan nilai kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2007-2011, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK), terdapat sektor yang mengalami penurunan kontribusi dalam pembentukan PDRB dan sebaliknya terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan

walaupun

masih

relatif

kecil

dan

terdapat

sektor

yang

kontribusinya relatif tetap. Sektor yang mengalami penurunan kontribusi adalah sektor pertanian, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi keuangan, sewa, dan jasa perusahaan. Sektor yang mengalami peningkatan kontribusi adalah sektor: pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa-jasa. Sedangkan sektor yang relatif tetap/sama kontribusinya adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Berikut adalah data Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kabupaten Lamandau. Tabel 2.6 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kabupaten Lamandau 2007 NO

Sektor

2008

2009

2010

2011

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

% 70,56

% 66,40

% 67,63

% 63,97

% 67,52

% 64,65

%

%

%

%

67,96

63,69

68,05

63,06

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

0,63

0,59

1,77

1,76

1,07

1,07

1,22

1,19

1,31

1,20

3

Industri Pengolahan

0,68

0,76

0,71

0,75

0,74

0,78

0,69

0,77

0,66

0,76

4

Listrik,Gas & Air bersih

0,08

0,08

0,08

0,08

0,10

0,10

0,12

0,13

0,13

0,13

0,19

0,23

0,20

0,24

0,24

0,28

0,26

0,32

0,27

0,33

14,56

15,65

15,57

16,28

15,87

16,18

15,27

16,58

14,72

16,72

5 6

Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran

7

Pengangkutan & Komunikasi

3,45

3,86

3,75

4,09

3,82

4,12

3,53

4,06

3,42

3,99

8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

2,12

2,51

2,18

2,47

2,31

2,56

2,43

2,78

2,49

2,96

7,75 100,00

9,91 100,00

8,10 100,00

10,36 100,00

8,34 100,00

10,27 100,00

8,52 100,00

10,49 100,00

8,96 100,00

10,85 100,00

9

Jasa-jasa PDRB



I I - 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Berdasarkan besaran kontribusi kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB kurun waktu 2007-2011, maka perekonomian Kabupaten Lamandau masih bertumpu pada kelompok sektor primer (meliputi sektor; pertanian, pertambangan dan penggalian) sebagai kelompok sektor yang kontribusinya paling besar. Rata - rata kontribusi kelompok sektor primer adalah sebesar 69,55%, diikuti kelompok sektor tersier (meliputi sektor; perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa) sebesar 29,43% dan kelompok sektor sekunder (meliputi

sektor;

industri

pengolahan,

listrik

dan

air

bersih,

dan

bangunan/konstruksi) sebesar 1,03%. Tabel 2.7 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 Pertumbuhan Sektor

Hb % -2,51 0,68 -0,02 0,05 0,08 0,16 -0,03 0,37 1,21

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Hk % -3,34 0,61 0 0,05 0,1 1,07 0,13 0,45 0,94

Tabel 2.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Lamandau Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku 2000, Tahun 2007-2011 (Persen) Kelompok Sektor 2007 2008 2009 2010 Primer Sekunder Tersier PDRB

71,19 69,41 68,59 0,94 0,99 1,08 27,87 29,60 30,33 100 100 100

69,18 1,07 29,75 100

2011 69,36 1,05 29,59 100

Rata-rata 69,55 1,03 29,43 100



I I - 11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 B. PDRB Per Kapita PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Pertumbuhan PDRB yang positif yang terjadi di Kabupaten Lamandau kurun waktu tahun 2007-2011 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini. Walaupun demikian sasaran utama dari perkembangan ekonomi regional bukan saja untuk meningkatkan nilai tambah sektoral tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tercermin dari PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita. Produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita penduduk Kabupaten Lamandau kurun waktu 2007-2011 menunjukkan kenaikan terus menerus setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku adalah 10,34%. Tahun 2007 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 13.960.244,67 dan tahun 2011 menjadi Rp.18.907.407,46,-, naik sebesar Rp.4.659.110,43,-. Secara terperinci PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Atas Harga Berlaku Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: Tabel 2.9 PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Atas Harga Berlaku Kabupaten Lamandau Uraian

2007

2008

2009

790.708,26

868.467,55

940.570,56

Jumlah Penduduk tengah th (jiwa)

56.640

58.706

61.442

63.199

65.167

PDRB perkapita (Rp/jiwa)

13.960.244,67

14.793.505,72

15.308.267,31

17.135.165,38

18.907.407,46

Nilai PDRB (Jutaan Rp)

2010

2011 1.232.139,02

1.082.925,32



I I - 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Sedangkan

PDRB

perkapita atas

dasar

harga

konstan

rata-rata

mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Pada Tahun 2007 PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp.8.762.335,53,- dan tahun 2011 menjadi Rp.9.656.481,58,-, naik sebesar Rp.894.146,05-, seperti tampak pada tabel berikut: Tabel 2.10 PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Atas Harga Konstan Kabupaten Lamandau Uraian Nilai PDRB (Jutaan Rp) Jumlah Penduduk (jiwa) PDRB perkapita (Rp/jiwa)

2007 496.298,68 56.640 8.762.335,53

2008 2009 526.267,32 556.499,09 58.706 61.442 8.964.455,49 9.057.307,54

2010 590.745,88 63.199 9.347.392,81

2011 629.283,94 65.167 9.656.481,58


2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial A. Pendidikan 1. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Tabel 2.11 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau (%) Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

Angka melek huruf

98,64

98,64

98,65

98,66

98,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun

tambahan

sekolah

diharapkan

akan

membantu

meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

I I - 13

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 2.12 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau (Tahun) Kabupaten

2007

2008

2009

2010

2011

Kabupaten Lamandau

7,60

7,60

7,61

7,63

7,73


3. Angka Partisipasi Murni Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

menunjukkan

partisipasi

sekolah

penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

103,98

100,00

100,00

100

100

1

APM SD/MI

2

APM SMP/MTs

44

64,62

99,85

99,85

100

3

APM SMA/MA/SMK

11

33,89

48,72

48,72

50


4. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masingmasing jenjang pendidikan. Tabel 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

128,99

111,28

117,82

117,82

118,02

1

APK SD/MI

2

APK SMP/MTs

58,14

85,31

107,97

107,97

108,19

3

APK SMA/MA/SMK

18,76

50,55

63,59

63,59

65


B. Kesehatan 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

I I - 14

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang

berhubungan

dengan

kehamilan

maka

program-program

untuk

mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk Kabupaten Lamandau Angka kematian bayi (AKB) tahun 2011 adalah sebesar 18,52%.


I I - 15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2. Angka usia harapan hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Tabel 2.15 Angka Harapan Hidup Kabupaten Lamandau Tahun 2007 -2011 2007

2008

2009

2010

2011

66,93

67,05

67,13

67,21

67,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupatenn Lamandau

3. Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO

(1999)

mengelompokkan

wilayah

yaitu

kecamatan

untuk

kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a.

rendah

= di bawah 10 %

b.

sedang

= 10-19 %

c.

tinggi

= 20-29 %

d.

sangat tinggi

= 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Untuk Kabupaten Lamandau persentase balita gizi buruk pada tahun 2012 sebesar 0,00% yang berarti hampir tidak ditemukan balita gizi buruk.


I I - 16

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 C. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja) Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran,

maka

angka

yang

digunakan

adalah

=

(1

-

angka

pengangguran). Untuk Kabupaten Lamandau berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lamandau angka pengangguran untuk tahun 2011 adalah sebesar 2,53%.

2.1.2.2 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Lamandau yang terdiri dari 8 kecamatan dan 83 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Adapun untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olah raga. Tabel 2.16 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2007 s.d 2011 NO 1 2 3 4

Capaian Pembangunan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

grup kesenian gedung kesenian klub olahraga gedung olahraga

2008

2009

2010

2011

2012

-

5 -

8 -

12 11 2

12 11 4

Sumber : Data dari Dispora dan Disparsenibud Kabupaten Lamandau


I I - 17

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2.1.3

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundanundangan. 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib A. Urusan Pendidikan Masalah pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan

penduduk

yang

memiliki

pendidikan

yang

cukup

akan

mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Data pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Kasar Ukuran

yang

banyak

digunakan

di

sektor

pendidikan

seperti

pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi


I I - 18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Adapun perkembangan angka partisipasi kasar Kabupaten Lamandau tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel 2.14. b. Rasio guru/murid Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau No 1

Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

SD/MI

1.1.

Jumlah Guru

724

762

875

882

876

1.2.

Jumlah Murid

7,679

8,224

8120

8219

9,019

1.3.

Rasio

94,28

92,66

107,76

107,31

97,13

256

259

264

317

257

2

SMP/MTs

2.1.

Jumlah Guru

2.2.

Jumlah Murid

2.3.

Rasio

2.400

2.427

2.873

2.782

3,207

106,67

106,71

91,.89

113,.95

80,14

Sumber: Diolah dari Buku Kabupaten Lamandau Dalam Angka Tahun 2011/2012

B. Urusan Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik. Indikator bidang urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :


I I - 19

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 2.18 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Uraian

1.

Jumlah posyandu

2.

Jumlah balita

3.

Rasio

2007

2008

6,366

4,497

2009

2010

2011

87

90

90

4.765

6.630

6.742

0.018

0.014

0.013


Tabel 2.19 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah Puskesmas

3

9

9

9

10

2.

Jumlah Poliklinik

13

14

35

40

44

3.

Jumlah Pustu

21

59

57

59

61

4.

Jumlah Penduduk

56.935

59.531

63.079

63.199

66.601

5.

Rasio Puskesmas persatuan penduduk

52.69

151.18

142.68

142.41

150.15

6.

Rasio Poliklinik persatuan penduduk

228.33

235.17

554.86

632.92

632.92

7.

Rasio Pustu persatuan penduduk

368.84

991.08

903.63

933.56

916.90


Tabel 2.20 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

1

1

1

1

1

2

Jumlah seluruh Rumah Sakit

1

1

1

1

1

3

Jumlah Penduduk

56.935

59.531

63.079

63.199

4

Rasio

0.001

0.001

0.001

0.001

66.061 0.001


Tabel 2.21 Jumlah Dokter Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

9

13

19

12

17

Jumlah Penduduk

56.935

59.531

63.079

63.199

66.061

Rasio

0,015

0,021

0,030

0,019

0,025

1

Jumlah Dokter

2 3


Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Uraian

1 2

Jumlah Tenaga Medis

3

Rasio

Jumlah Penduduk

2007

2008

2009

2010

144

269

324

267

2011

346

56.935

59.531

63.079

63.199

66.061

0,25

0,45

0,51

0,42

0,52



I I - 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2.1.4

Aspek Daya saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap

indikator

pengeluaran

konsumsi

rumah

tangga

per

kapita,

pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Oleh karena keterbatasan data, maka data yang bisa ditampilkan hanya data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.23 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau No

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Total Pengeluaran RT

628.620

633.500

634.140

636.440

640.250

2.

Jumlah RT

15.385

16.032

18.006

18.303

18.353

3.

Rasio (1./2.)

40,9

39,5

35,2

34,8

34,89


2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3. Hal ini terkait dengan permasalahan angkatan kerja masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi.


I I - 21

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi. Tabel 2.24 Rasio Ketergantungan Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau No

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah penduduk usia < 15 tahun

18.790

18.356

19.451

19.436

19.763

2.

Jumlah penduduk usia > 64 tahun

1.995

1.879

1.989

2.199

2.220

3.

Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)

20.785

20.235

21.440

21.635

21.983

4.

Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun

36.150

39.296

41.639

43.322

44.078

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

57.50

51.49

51,49

49.94

49,87


2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah A. Urusan Wajib 1.

Pendidikan Dalam rangka melaksanakan program kegiatan tahun 2012, Dinas Pendidikan dan Pengajaran menghadapi beberapa masalah dan kendala yaitu antara lain : 1) Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa pada SLB, Pagu/dana tidak mencukupi

apabila

disesuaikan

dengan

jumlah

siswa

SLB.

Solusinya:

Program/kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan perencanaan yang matang. 2) Kegiatan Seleksi dan Penghargaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Pengiriman ke provinsi, yaitu kurangnya guru yang berminat mengikuti kegiatan tersebut. Solusinya: Kedepan perlu ditingkatkan pemahaman untuk memotivasi minat Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas untuk mengikuti kegiatan seleksi tersebut.


I I - 22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2. Kesehatan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dibidang Kesehatan terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2012 yaitu antara lain : 1) Kegiatan Lomba Posyandu, tidak terealisasi disebabkan dana tidak mencukupi dalam pelaksanaan. Solusinya, kegiatan tersebut dianggarkan ditahun 2013 dengan menambah anggaran sesuai kebutuhan. 2) Kegiatan Lomba Balita Sehat, yaitu Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang terbatas. Solusinya, kegiatan tersebut dianggarkan ditahun 2013 dengan menambah anggaran sesuai kebutuhan. 3) Kurangnya Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian Khusus Misalnya Dokter Spesialis, Analis Kesehatan, Tenaga Rekam Medis, Radiografer, teknisi elekytro medic dan lain-lain. Hal ini disebabkan Realisasi perekrutan tenaga PNS dan Honorer ( PHL/TKS ) kurang berjalan baik sulit mendapatkan tenaga karena SDM yang tidak tersedia. 4) Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan belum maksimal untuk menunjang pelayanan / kegiatan dirumah sakit. Ketersedian tenaga yang terampil dan terlatih di unit-unit khusus sangat kurang. 5) Fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 6) Peralatan Kantor, rumah tangga dan peralatan kesehatan yang minim. 7) Keterbatasan ruang tempat pelayanan kesehatan. 8) Anggaran untuk dana operasional Rumah Sakit masih sangat minim. Sementara realisasi anggaran tidak tepat waktu hal ini disebabkan pembahasan Rencana Agaran Satuan Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja RSUD memakan waktu yang lama. 9) Perda tarif Retribusi yang baru belum diaplikasikan dalam bentuk sistim billing sehingga sistim yang di gunakan masih manual sehingga resiko terjadinya kesalahan masih besar. 10)

Proses Penentuan kelas rumah sakit dari kementerian kesehatan yang belum

terlaksana sementara di didepan sudah menunggu agar segera dapat Berubah Menjadi BLUD dan dituntut juga untuk dapat akreditasi. Memperhatikan hasil evaluasi kinerja kegiatan maka beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah : 1) Pemberdayaan tenaga kesehatan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga fungsional baik paramedis keperawataan maupun non keperawatan. Dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional. 2) Pembangunan dan perbaikan sarana - prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.


I I - 23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 3) Percepatan realisasi anggaran. 4) Pengajuan

usulan

kelembagaan

rumah

sakit,

agar

lebih

mandiri

dalam

pengelolaannya. 5) Perda tarip retribusi rumah sakit yang baru segera disiapkan sarana pendukungnya berupa aplikasi sistim biling. 6) Mengusulkan perubahan perda tarif pelayanan rumah sakit, dengan menghitung unit cost, termasuk komponen jasa medis dan perawatan. 7) Penambahan biaya operasional Rumah Sakit baik bersumber dari dana D A U maupun APBN. 8) Swakelola beberapa unit penunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 9) Penyediaan fasilitas yang memadai bagi tenaga medis. 3. Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau tahun 2012 tidak

menghadapi

permasalahan maupun kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain dengan cara sebagai berikut: 1) Meningkatkan

kualitas

SDM

Pegawai

Badan

Lingkungan

Hidup

melalui

Kursus/diklat bidang Lingkungan Hidup serta bidang umum dan kepegawaian, sehingga di tahun selanjutnya Pegawai BLH sudah siap bekerja, baik secara administrasi maupun secara teknis di lapangan. 2) Menyelenggarakan koordinasi mengenai pengendalian Pencemaran Lingkungan bersama instansi terkait. 3) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau.

4. Pekerjaan Umum Permasalahan/hambatan yang terjadi dalam bidang pekerjaan umum adalah dalam bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya dan pengairan. 1) Dalam pelaksanaan pembangunan kebinamargaan terkendala dari keterbatasan penyediaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan sarana jalan dan jembatan

tidak

bisa

secara

optimal.

Solusi

pemecahannya:

Pelaksanaan

Pembangunan sarana jalan untuk kedepan perlu dipertimbangkan skala prioritas atas kepentingan masyarakat luas atau bertahap sehingga pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan bisa berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian suatu daerah.


I I - 24

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2) Dalam

pelaksanaan

pembangunan

dibidang

Cipta

Karya

terkendala

dari

keterbatasan penyediaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan tidak bisa secara optimal. Solusi pemecahannya: Secara umum pelaksanaan Pembangunan dibidang Cipta Karya kedepan perlu dipertimbangkan skala prioritas atas kepentingan masyarakat luas atau bertahap sehingga pelaksanaan pembangunan dibidang Cipta Karya bisa dilaksanakan secara maksimal. 3) Dalam

pelaksanaan

pembangunan

dibidang

Pengairan

terkendala

dari

keterbatasan penyediaan anggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bisa

secara

optimal.

Solusi

pemecahannya:

Secara

umum

pelaksanaan

Pembangunan dibidang Pengairan kedepan perlu dipertimbangkan skala prioritas atas kepentingan masyarakat luas atau bertahap sehingga pembangunan dibidang pengairan bisa dilaksanakan secara maksimal. 5. Penataan Ruang Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang tata ruang terkendala dari keterbatasan penyediaan anggaran dan belum finalnya RTRW Kabupaten yang masih dalam tahap evaluasi gubernur, sehingga pelaksanaan pembangunan, khususnya dibidang penataaan ruang tidak bisa secara optimal. Secara umum pelaksanaan Pembangunan dibidang Tata Ruang kedepan perlu dipertimbangkan skala prioritas atas kepentingan masyarakat luas dan menunggu finalnya RTRW kabupaten sehingga pelaksanaan pembangunan dibidang Tata Ruang bisa dilaksanakan secara maksimal. 6. Perencanaan Pembangunan Dalam

menjalankan

kegiatannya,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala antara lain: 1) Pada

tahun

2012,

menyempurnakan

BAPPEDA

sebuah

bekerjasama

aplikasi

Sistem

dengan

pihak

Informasi

(SIM)

ketiga

telah

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD. 2) Pada tahap koordinasi dengan adanya perubahan petunjuk penyusunan dan aplikasi SIM PP, masih banyak SKPD yang belum mengerti dalam pengisian tabel lampiran dan aplikasi tersebut karena waktu pelatihan yang singkat. Solusi : Diperlukan pelatihan-pelatihan lebih lanjut terkait penyusunan/ pengisian aplikasi SIM PP tersebut. 3) Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat. Solusi : Membangun sistem pengumpulan data kinerja 4) Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang


I I - 25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. Solusi : Perlu adanya pelatihan bagi aparatur dalam penyusunan LAKIP. 7. Perumahan Permasalahan dalam bidang perumahan tahun 2012 yakni berkaitan dengan keterbatasan anggaran, namun Pemerintah Kabupaten Lamandau terus berupaya melakukan terobosan atau langkah dalam hal penanganan bidang perumahan. Telah dilaksanakan penanganan perumahan untuk kepentingan masyarakat diantaranya pelaksanaan kegiatan “BEDAH RUMAH” yaitu bantuan rehab rumah bagi warga yang kurang mampu secara berkelanjutan tiap tahun. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan rehab rumah warga yang tidak memenuhi syarat di 3 desa PM2L. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga mengusahakan dana diluar APBD (APBN) dalam penanganan perumahan yakni dengan selalu berkoordinasi dengan Pemprov dan Kemenpera. 8. Kepemudaan dan Olahraga Pada tahun 2012, kendala/hambatan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang tugasnya diantaranya adalah pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga dimana tidak terlaksananya pekerjaan peningkatan lapangan di Bayat karena tidak tersedia lahan dari Masyarakat dan solusinya kegiatan tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun 2014. 9. Penanaman Modal Permasalahan dalam bidang penanaman modal yaitu antara lain : 1) Masih kurangnya sarana-prasarana bidang infrastruktur seperti Jalan, Jembatan, Kelistrikan, Air Bersih (PDAM) dan Jasa Perbankan, sehingga mempengaruhi perkembangan Investasi di Kabupaten Lamandau. 2) Terjadinya tumpang tindih lahan dalam pemberian Ijin Lokasi Perusahaan Bidang Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan, serta banyak Perusahaan Perkebunan yang menggarap lahan melebihi luas ijin yang dimiliki, serta ada beberapa desa yang masuk di dalam Hak Guna Usaha (HGU). 3) Belum disahkannya RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga lokasi perusahaan yang masuk kawasan hutan lindung belum memiliki Ijin Pelepasan Kawasan Hutan, yang mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki keraguan dalam mengelola areal lahan yang dimilikinya. 4) Rendahnya kepatuhan para Investor mematuhi tatanan dan aturan berinvestasi terutama penyampaian LKPM, dikarenakan kantor pusat perusahaan yang berada diluar Wilayah Kabupaten Lamandau.


I I - 26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 5) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Penanaman Modal bagi Pembangunan dan Kesejaheraan Masyarakat disekitar Perusahaan dan rendahnya pendidikan masyarakat sehingga perusahaan hanya mempekerjakan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL). 6) Tidak jelasnya tupoksi Bidang Investasi di BAPPEDA karena tidak ada kewenangan dari BAPPEDA yang mengatur serta program kerja yang terkait dengan Investasi. Permasalahan Subbidang Promosi : a. Kabupaten Lamandau belum memiliki UKM Binaan yang mampu menghasilkan produksi yang kontinyu dan memiliki nilai jual tinggi serta layak untuk di promosikan keluar daerah sebagai produk unggulan dari Kabupaten Lamandau. b. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan produk-produk lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Lamandau, dikarenakan kurangnya permodalan serta tidak adanya pembinaan dari instansi-instansi terkait. c. Kurangnya Anggaran dalam melakukan Promosi Investasi keluar daerah maupun kemanca negara, serta kurangnya personil Bidang Investasi dan Promosi. d. Kurang tepatnya Subbidang Promosi bila tempatkan di BAPPEDA karena di DISPERINDAGKOP juga ada Bidang Promosi sehingga semua kegiatan Subbidang Promosi

BAPPEDA

harus

dikoordinasikan

dengan

Bidang

Promosi

DISPERINDAGKOP dan UMKM. Pemecahan Masalah : a. Pemerintah Daerah melakukan pembangunan bidang Infrastruktur terutama jalan dan jembatan, melakukan studi kelayakan listrik tenaga air, dan jasa perbankan. b. Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi Perijinan yang dimiliki PerusahaanPerusahaan dan melakukan Audit Lahan Perusahaan-perusahaan Perkebunan. c. Melakukan pembinanan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang ada di Kabupaten Lamandau. d. Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya Investasi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. e. Diharapkan kepada instansi teknis yang membidangi UKM, agar lebih optimal dalam melakukan pembinaan, serta memberikan bantuan permodalan agar mereka dapat berkembang. f. Bidang Investasi telah dipersiapkan bergabung dengan kantor perijinan sesuai dengan amanat Perpres nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal.


I I - 27

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dihadapkan pada permasalahan yaitu terbatasnya wawasan dan pengetahuan SDM anggota koperasi maupun UMKM serta masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif dan terbatasnya akses pemasaran keluar daerah. Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengikuti Bimtek dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM koperasi dan UMKM terutama dalam hal diversifikasi produk dan perlu adanya pembinaan atau pembubaran koperasi tidak aktif, serta lebih ditingkatkannya intensitas dan kualitas pameran di luar daerah. 11. Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamandau yaitu masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan terutama Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja pelayanan untuk pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan terutama akte kelahiran dan akte perkawinan. Adapun kendala/hambatan pada tahun 2012 yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Lamandau antara lain: 1) Pada Kegiatan Pemeliharaan e-KTP yaitu tidak bisa dilaksanakan karena untuk pemeliharaan peralatan e-KTP masih merupakan tanggungan Pusat (pihak konsorsium); Solusinya: Mengingat biaya pemeliharaan peralatan e-KTP masih menjadi tanggungan Pusat (pihak konsorsium) sampai dengan tahun 2015 maka Disdukcapil Kabupaten Lamandau hanya akan menganggarkan biaya pemeliharaan peralatan e-KTP untuk tahun 2013 yang sifatnya kerusakannya diakibatkan kelalaian user/pengguna peralatan tersebut (sesuai ketentuan); 2) Kegiatan Pelayanan Sidang Keliling, yaitu tidak bisa dilaksanakan karena perjanjian (MoU sampai dengan akhir tahun masih dalam proses dan adanya biaya yang belum disosialisasikan kepada masyarakat. Solusinya: Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2013 yang mana kebutuhan dana telah dianggarkan dalam DPA SKPD Disdukcapil Kabupaten Lamandau tahun 2013. 13. Ketahanan Pangan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012, belum terdapat adanya permasalahan maupun kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program, semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain dengan cara sebagai berikut :


I I - 28

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan khususnya bidang ketahanan pangan, bersama dengan pimpinan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau yang berwawasan kebersamaan guna menumbuhkan saling pengertian; 2) Menyelenggarakan koordinasi bersama dinas/instansi terkait; 3) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau. 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu masih minimnya dana pada Program dan kegiatan untuk 83 Desa/Kelurahan. Solusi atau upaya pemecahan masalahnya adalah mengusulkan agar adanya penambahan anggaran dana guna lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan. 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu masih minimnya dana pada Program dan kegiatan KB untuk 83 Desa/Kelurahan. Solusi atau upaya pemecahan masalahnya adalah mengusulkan agar adanya penambahan anggaran dana guna lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan KB. 16. Perhubungan Dalam melaksanakan urusan Perhubungan tahun 2012, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika mengalami kendala/hambatan antara lain: 1) Pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yaitu belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis tidak dapat terlaksana karena terkait regulasi Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Solusinya

:

Menunjuk

Tim

Penilai

Pembebasan

Tanah

untuk

pembangunan Bandar Udara Perintis Kabupaten Lamandau. 2) Dalam rangka pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, dihadapkan pada hambatan rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Solusinya: Melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak kepolisian didalam melakukan pengedalian dan penertiban angkutan jalan. 3) Dalam rangka peningkatan disiplin angkutan LLASDP, terkendala pada kendaraan operasional (speedboat) yang ada kurang efektif didalam menunjang kegiatan penertiban dikarenakan mesin speedboat Dishubkominfo masih sama dengan speedboat penyedia jasa angkutan sungai. Solusinya: pengadaan kendaraan operasional speedboat dengan mesin diatas 40 PK.


I I - 29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 17. Komunikasi dan Informatika Dalam menganani urusan komunikasi dan informatika, Pemerintah Kabupaten Lamandau terus melakukan terobosan baru dalam mengikuti perkembangan jaman atau kemajuan teknologi informasi. Mulai dari pengelolaan Website daerah sampai penggunaan SIM (Sistem Informasi Manajemen) dalam melaksanakan pekerjaan antara lain SIM keuangan, SIM ASET Daerah, SIM PP, SIMPEGDA, LPSE, dll. Pada tahun 2012 Pemkab.Lamandau telah memprogramkan pengadaan Portal Informasi Berbasis Web, dimana Web Portal digunakan untuk membangun komunitas atau koordinasi dilingkungan SKPD Kabupaten Lamandau, sistem yang ada didalamnya memungkinkan seorang pengguna untuk mengakses suatu sistem yang lain yang ada pada lingkungan internal pemerintahan. Contohnya untuk koordinasi surat menyurat dapat dilakukan melalui portal sehingga memudahkan koordinasi antar SKPD dapat dikendalikan melalui Web Portal. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya akses jaringan internet untuk pengelola/server Portal. Solusi: Perlunya penambahan akses jaringan internet (jasa ASTINET). 18. Pertanahan Permasalahan yang ada pada urusan pertanahan yaitu masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat (hanya menggunakan surat keterangan hak milik/surat adat) serta banyaknya lahan yang tumpang tindih disebabkan belum tertibnya administrasi kepemilikan

tanah.

Solusi

untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

adalah

melaksanakan kegiatan prona dan melakukan pengukuran ulang untuk menghindari tumpang tindih lahan, dengan melibatkan instansi terkait. Pada tahun 2012, dalam melaksanakan urusan Pertanahan Setda mengalami beberapa kendala antara lain: 1) Pada kegiatan Pengukuran/Sertifikasi Tanah Pemda, tidak dapat terlaksana disebabkan masih menunggu proses RTRWP. Solusinya: Kegiatan tersebut tetap dianggarkan pada tahun berikutnya. 2) Pada kegiatan Pembebasan tanah dan kebun untuk fasilitas Pemda, tidak semua dapat direalisasikan disebabkan masih menunggu proses RTRWP. Solusinya: Kegiatan tersebut tetap dianggarkan pada tahun berikutnya. 3) Pada kegiatan pembebasan lahan untuk masyarakat, tidak terealisasi disebabkan BPN tidak bisa memproses pembebasan lahan untuk transmigrasi

Tapin Bini

karena masyarakat pemilik tanah tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa SKT selain itu juga belum sepakat mengenai harga tanah. Solusinya: Kegiatan tersebut tetap dianggarkan di tahun berikutnya namun masuk dalam DPA SKPD Disosnakertrans sebagai pelaksananya.


I I - 30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri a. Badan Kesbangpol Dalam melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpolinmas dihadapkan pada kendala dan permasalahan: 1) Terbatasnya anggaran dalam menjalankan tugas deteksi ke desa-desa, sehingga identifikasi dan diteksi polkam baru terbatas pada kecamatan. Solusinya: Memaksimalkan anggaran yang ada koordinasi dengan instansi vertical untuk melaksanakan identifikasi ke tingkat kecamatan. 2) Era globalisasi yang penuh dengan tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang berasal dari intern maupun ekstern yang akan banyak dimasuki oleh gayagaya hidup modern dengan pola pikir yang sempit sehingga banyak terjadi pergaulan bebas yang tanpa batas. Solusinya: perlunya peningkatan peran pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pemerintahan dalam pemberdayaan generasi muda. 3) Masih

Kurangnya

kesadaran

Organisasi

Kemasyarakatan/

LSM

dalam

memberitahukan Keberadaannya kepada Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamandau. Begitupun dengan Partai Politik, ada beberapa yang tidak melaporkan perpindahan

domisili

sekretariatnya

sehingga

menyulitkan

kami

dalam

pendistribusian surat menyurat dan tidak adanya penjaga sekretariat sehingga untuk penyampaian surat ataupun berkas-berkas dan penyampaian informasi mengalami kendala dan kesulitan. Solusinya: Melakukan Pendekatan formal maupun Informal kepada Organisasi Kemasyarakatan/LSM sehinggga kedepan mau meregistrasi/ mendaftar ulang akan keberadaan ormas/LSM tersebut kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. 4) Belum optimalnya Ormas/LSM dalam melaksanakan kegiatan karena dari total 19 LSM yang terdaftar hanya 1 (satu) LSM yang menyampaikan Laporan Kegiatan Yakni LSM LENCANA BAHARI (LEBAH) Ketua : MULIANSYAH TAGA. Solusinya: Memberikan

Motivasi

kepada

Ormas/LSM

untuk

aktif

dalam

melaporkan

aktifitasnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. 2) Terkait dengan bantuan keuangan parpol, sesuai aturan bahwa SPJ (Surat Pertanggungjawaban dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bantuan Keuangan tersebut wajib disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tetapi yang terjadi SPJ dan LPJ tersebut baru disampaikan di saat mau pengajuan bantuan keuangan Parpol. Bahkan ada yang baru mengajukan pada hampir akhir tahun anggaran. Solusinya: Mengadakan pertemuan melalui kegiatan Sosialisasi agar ditemukan titik temu kesulitan, hambatan yang dihadapi Partai Politik dan LSM/Ormas sehingga akan terjaring aspirasi dari mereka yang akhirnya akan terjalin komunikasi yang baik antar stakeholder tersebut karena


I I - 31

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 bagaimanapun juga mereka adalah mitra pemerintah dalam membangun Kabupaten Lamandau yang AMAN.

c. Satpol PP Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong praja ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Ada beberapa dasar hukum yang belum terakomodir misalnya, bahwa peraturan daerah tentang minuman beralkohol telah disahkan akan tetapi belum didukung oleh Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran serta petunjuk teknis pelaksanaanya. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas masih sebatas sosialisasi Perda dimaksud. Solusinya: Perlu segera dibuat Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran serta juknis pelaksanaan dari Perda Minuman Beralkohol tersebut. 2) Keterbatasan

Sumber Daya Manusia, hal ini dibuktikan bahwa dengan

disahkannya Perda No.09 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pemong Praja Kabupaten Lamandau dimana ada penambahan pejabat struktural eselon IV yang baru, sehingga keseluruhan berjumlah 6 (enam) orang

sedangkan yang terisi baru 1 (satu) orang.

Solusinya:

Memberdayakan SDM aparatur yang ada dan mengusulkan penempatan pegawai yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong. c. BPBD Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

BPBD

ada

beberapa

kendala/hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan pada sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas. Solusinya : Memberdayakan SDM aparatur yang ada dan mengusulkan penempatan pegawai yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. a. Otonomi Daerah Permasalahan/kendala yang terjadi pada tahun 2012 pada Urusan Otonomi Daerah adalah belum rampungnya permasalahan tata batas wilayah dengan Kabupaten Sukamara karena belum ada kata sepakat. Solusinya: terus melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Kalimantan Tengah untuk fasilitasi penyelesaian masalah tata batas tersebut. Permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dalam aspek organisasi, interpretasi dan penerapan. 1) Aspek Organisasi, perlu penataan kembali sumber daya, unit dan metode untuk menjadikan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada


I I - 32

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dapat berjalan lancar. 2) Aspek Interpretasi, agar semua program, rencana, realisasi yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan tepat waktu oleh DPRD dan Kepala Daerah 3) Aspek Penerapan, dapat disesuaikan dengan tujuan dan program pembahasan yang dilakukan diantara DPRD, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan Stakeholder. Langkah yang telah dilakukan pada tahun 2012, yakni : 1) Diadakan dan disediakan anggaran yang cukup memadai dalam program dan kegiatan pembahasan Raperda. 2) Diupayakan selalu disiplin waktu atas proses penyelesaian pembahasan setiap Raperda. 3) Pembahasan dilakukan dengan mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Pemkab. Lamandau, Pemprov., Pemerintah Pusat dan Stakeholder. Sedangkan langkah antisipatif pada tahun anggaran 2012, yakni : 1) Dipersiapkan tenaga ahli atau staf ahli untuk mendukung setiap kegiatan pembahasan Raperda ; 2) Dibentuk Badan Legislasi Daerah dilingkungan DPRD yang bersifat tetap/ permanen ; 3) Dibentuk Badan Kehormatan, sebagai pengawas kinerja dan etika ; 4) Menyediakan dan menambah bahan literatur di perpustakaan khusus yang berlokasi lingkungan kerja Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD. b. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dan Inspektorat Permasalahan yang ada pada bidang Pemerintahan Umum adalah : 1) Belum dilaksanakannya Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan berakibat pada belum optimalnya pendayaan pegawai sesuai pendidikan dan keterampilan, serta belum memperhitungkan beban dan volume pekerjaan; 2) Masih terdapat jabatan eselon IV yang masih belum terisi secara definitif. 3) Kegiatan pada Inspektorat belum dapat dilakukan secara optimal mengingat jumlah obrik yang cukup banyak, sementara SDM yang dimiliki masih terbatas baik kuantitas maupun kualitas dan lokasi obrik yang sulit dijangkau/ditempuh. Hambatan tersebut di atas umumnya masih dalam batas-batas toleransi yang kesemuanya tidak sampai menghambat upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun solusi dari masalah tersebut di atas yaitu : 1) Perlu dilaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 2) Perlu segera dilaksanakan pengisian Jabatan Eselon IV yang masih kosong.


I I - 33

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 DPPKAD Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan operasionalnya antara lain: 1) Masih lemahnya sistem data dan informasi (membuat data base/up date data); 2) Masih lemahnya pelayanan akibat kurangnya SDM aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas; 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akibat kurang mengetahui/memahami peraturan. Langkah-langkah yang diambil sebagai solusi pemecahan masalah antara lain: 1) Memperbaiki sistim data dan informasi (membuat data base / up date data) pada seluruh obyek yang ada dari masing-masing unit penghasil, sehingga bisa didapatkan data dan informasi yang cepat dan akurat; 2) Kualitas pelayanan ditingkatkan secara profesional dengan memperhatikan indikator

kecepatan

(speed),

ketepatan

(accuracy),

kemudahan

atau

keterjangkauan, murah, adil, dan transparan; 3) Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan partisipatory pada seluruh komponen (stakeholders) masyarakat; 4) Memberikan reward (penghargaan) kepada para wajib pajak dan atau retribusi daerah yang disiplin membayar pajak & retribusi; 5) Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemungutan obyek-obyek retribusi dan pajak yang dipandang efektif dikerjasamakan dengan pihak swasta. 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2012 antara lain: 1) Kegiatan Identifikasi dan Pameran/Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional, yaitu belum jelasnya tanggal pelaksanaan yang masih mengikuti Ditjen PMD, belum jelasnya jumlah peserta dari SKPD terkait yang mengikuti kegiatan tersebut sehingga tertundanya pembuatan Surat Keputusan, banyaknya program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya pendanaan. Solusinya : Usulan kepastian dari SKPD peserta yang mengikuti Gelar TTG Nasional diharapkan lebih awal, dan mengusulkan dana untuk program kegiatan tersebut. 2) Kegiatan Fasilitasi penyusunan Profil Desa, yaitu masih minimnya dana untuk honor kegiatan operator, kurangnya dana penunjang, dan kurangnya tenaga operator.

Solusinya: mengusulkan penambahan anggaran kegiatan, dan

mengusulkan penambahan operator khusus penyusunan profil desa.


I I - 34

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 25. Kearsipan Program dan kegiatan urusan wajib Kearsipan pada tahun 2012 belum ada SKPD khusus yang menanganinya, untuk itu perlu adanya instansi tersendiri yang menangani masalah kearsipan tersebut demi terselenggaranya tata kelola kearsipan daerah yang baik. Pada tahun 2013 direncanakan dibentuknya SKPD yang menangani urusan Kearsipan. 26. Perpustakaan Untuk urusan Perpustakaan tahun 2012 masih belum ada instansi khusus yang menanganinya, namun dalam pelaksanaannya untuk perpustakaan di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SLTA ditangani oleh UPTD DISDIKJAR. Pada tahun 2013 direncanakan dibentuknya SKPD yang menangani urusan Perpustakaan, agar pelaksanaannya lebih optimal. B. Urusan Pilihan 1.

Kelautan dan Perikanan Dinas

Pertanian,

Peternakan

dan

Perikanan

Kabupaten

Lamandau

dalam

melaksanakan program dan kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2012 menemui beberapa kendala/permasalahan, antara lain sebagai berikut: 1) Masih banyaknya kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia dan strum. Solusinya: Sosialisasi Undang-undang pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan racun dan strum. 2) Masih rendahnya produksi perikanan masyarakat. Solusinya: Pembinaan dan pendampingan budidaya ikan yang baik kepada petani ikan baik di Keramba maupun di Kolam. 2. Pertanian Dinas

Pertanian,

Peternakan

dan

Perikanan

Kabupaten

Lamandau

dalam

melaksanakan program dan kegiatan Urusan Pertanian tahun 2012 menemui beberapa kendala/permasalahan, antara lain sebagai berikut: 1) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke non pertanian tanaman pangan/lainya. Solusinya: Melaksanakan Sosialisasi undang-undang dan peraturan daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan pangan berkelanjutan.

2) Produksi

dan

Produktivitas

pertanian

yang

masih

rendah.

Solusinya:

Mengupayakan Pengalihan sistem usaha tani berpindah menjadi pertanian menetap dengan (pembukaan/ reklamasi lahan persawahan, penyebaran alat dan mesin pertanian, pelatihan terhadap petani/ kelompoktani, penyebaran bibit/benih unggul, penyebaran alat penanganan panen dan pasca panen). 3) Sistem pemeliharaan ternak yang masih tradisional (sub system). Solusinya: Pembinaan dan pendampingan budidaya ternak yang baik kepada peternak.


I I - 35

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 4) Terjadinya

penyakit hewan menular pada ternak masyarakat.. Solusinya:

Melakukan vaksinasi dan pengobatan ternak massal rutin tiap tahun. 5) Masih

rendahnya

produksi

hasil

peternakan.

Solusinya:

Fasilitasi

kawin

suntik/inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi; dan Pembukaan lahan hijauan makanan ternak dan pembangunan mini ranch. 3. Kehutanan Permasalahan/kendala yang terjadi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2012, adalah sebagai berikut: 1) Masterplan pembangunan kehutanan dan pengelolaan SDA kehutanan di Kab.Lamandau belum tersusun, masih terkendala RTRWP Kalimantan Tengah; 2) Konflik antara pengelola hutan dan lahan dengan masyarakat sekitar hutan masih terjadi; 3) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-Kehutanan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan dan berkurangnya kawasan konservasi; 4) Kondisi pembangunan perkebunan rakyat yang dibangun secara swadaya oleh petani meliputi: - Sering tidak menggunakan bahan yang bermutu. Saat ini banyak petani minta bibit/kekurangan bibit unggul (kelapa sawit, karet, lada dan lainnya). - Tidak diikuti dengan penerapan kultur teknis yang memadai sehingga produktivitasnya masih rendah. - Belum dipahaminya pola usaha tani yang benar oleh masyarakat pekebun. 5) Masih banyak persengketaan lahan antara perusahaan perkebunaan besar swasta dengan masyarakat, baik dengan penduduk lokal maupun dengan warga transmigrasi disekitarnya; 6) Masih banyaknya persengketaan lahan antara petani perkebunan dengan penduduk lokal sehingga mengganggu pengembangan kebun rakyat; 7) Kelembagaan Petani masih lemah, sehingga pola usahanya masih individualistis, tidak terorganisir sehingga posisi tawar (bargaining power) masih lemah; 8) Luas areal perkebunan rakyat hanya ± 30 persen dari luas perkebunan yang dikembangkan perkebunan besar mencapai ± 70 persen. Perbandingan luas areal semacam ini tidak baik untuk stabilitas ekonomi dan kondisi sosial daerah; 9) Usaha

perkebunan

rakyat

yang

dapat

disentuh

langsung

oleh

proyek

pembangunan perkebunan dengan biaya pemerintah, baik dari APBN, APBD (Provinsi Kab/Prov) dan sumber dana lainnya masih kurang dari 20 persen sehingga sisannya berkembang sendiri dengan dana masyarakat (swadaya); 10) Masih sulitnya akses permodalan (pengucuran kredit usaha perkebunan) untuk pengembangan perkebunan rakyat dari pihak perbankan; 11) Fenomena iklim yang tidak dapat diprediksi menyebabkan persiapan dan kegiatan fisik lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.


I I - 36

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Solusi pemecahan masalahnya adalah: 1) Pada tahun 2014 akan disusun Masterplan pembangunan kehutanan dan pengelolaan SDA Kehutanan tingkat Kabupaten Lamandau; 2) Diperlukan

sosialisasi

dan

penanganan

sampai

ke

tingkat

tapak

oleh

Pemkab.Lamandau bersama-sama stakeholders lainnya secara terpadu; 3) Pemantapan penggunaan kawasan hutan akan diadakan evaluasi dan melibatkan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan (pemberdayaan) supaya hutan tetap lestari; 4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Lamandau telah memberikan pembinaan teknis melalui penyuluhan maupun pertemuan-pertemuan teknis pekebun; 5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau telah mengupayakan bantuan sarana produksi berupa : bibit, pupuk, herbisida, dan bantuan pengolahan lahan, kepada pekebun yang sifatnya stimulan; 6) Pemerintah Daerah telah membentuk tim penyelesaian sengketa lahan dengan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara ini maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. 4. Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2012 mengalami hambatan/kendala antara lain: 1) Pada kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Cuhai, yaitu pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu kontrak, karena faktor alam yang tidak memungkinkan. Solusinya: Sisa pekerjaan dari kegiatan tersebut dilanjutkan di APBD Perubahan tahun anggaran 2013; 2) Kegiatan pengadaan dan pemasangan trafo sisipan dianggarkan pada DPA 2012, tetapi karena anggaran kegiatan tersebut dianggarkan untuk kegiatan yang lain.

Solusinya: kegiatan dimaksud dianggarkan di tahun 2013. 5. Pariwisata Dinas

Pariwasata,

Kesenian

dan

Kebudayaan

(DISPARSENIBUD)

Kabupaten

Lamandau dalam melaksanakan Urusan Pariwisata dalam kurun waktu Tahun 20082012 menemui beberapa kendala/permasalahan yang mempengaruhi kinerja, antara lain: 1) Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM; 2) Masih minimnya aksesibilitas untuk pengembangan pariwisata; 3) Belum tertata dan terkelolanya potensi objek wisata secara maksimal; 4) Minimnya anggaran daerah untuk pengembangan kepariwisataan.


I I - 37

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Solusinya: 1) Memberdayakan pegawai yang ada, disamping mengusulkan penambahan pegawai; 2) Secara bertahap meningkatkan sinergitas daya dukung kepariwisataan; 3) Membenahi perangkat pengelola, dan mencari referensi optimalisasi potensi objek wisata; 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat untuk pengalokasian bantuan dana urusan kepariwisataan di daerah. 6. Industri Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Industri antara lain: 1) Sumber daya manusia (aparatur) kurang, baik kualitas maupun kuantitas; 2) Pengaruh krisis moneter menyebabkan banyaknya pengurangan tenaga kerja di kalangan industri besar sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditargetkan tiidak dapat dicapai; 3) Pemasaran hasil industri rumah tangga belum dapat mencapai target dikarenakan produktifitas pengrajin yang masih rendah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal dan beberapa daerah penyelenggara pameran dimana produk kerajinan dan juga pengrajinnya ikut serta berpatisipasi dalam pameran tersebut; 4) Komoditas unggulan Lamandau yang sangat menonjol adalah nilam, namun karena harga nilam yang cenderung menurun maka pengrajin nilam banyak yang banting setir melirik peluang usaha dilain bidang. Solusi : 1) Pelatihan untuk IKM terutama menyangkut diversifikasi produk, sehingga keragaman industri akan menjadi sangat variatif; 2) Diberikan stimulan kepada para pengrajin sehingga mampu menghasilkan produk yang baik berkualitas dalam jumlah yang besar; 3) Lebih aktif mengikuti pameran dan membuat publikasi tentang potensi daerah untuk dapat meyakinkan investor dalam berinvestasi. 7. Perdagangan Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Perdagangan tahun 2012 antara lain: 1) Masih minimnya petugas pengawasan barang dan jasa; 2) Tidak ada petugas khusus yang memiliki keahlian untuk tera ulang; 3) Kegiatan Partisipasi Pameran dalam dan luar daerah tidak semuanya terealisasi; 4) Kegiatan Rakor Bidang Cukai Hasil Tembakau, Kegiatan Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau, dan Kegiatan Pemberantasan barang kena cukai ilegal, tidak dapat dilaksanakan di 8 Kecamatan karena kegiatan baru ada di anggaran perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya.


I I - 38

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Solusi : 1) Menambah jumlah pegawai untuk mengikuti diklat PPBJ dan PPNSPK; 2) Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat Tera Ulang; 3) Lebih selektif memilih event pameran yang diikuti; 4) Anggaran yang tersisa dikembalikan ke Kasda, dan kembali diprogramkan di tahun berikutnya. 8. Ketransmigrasian Permasalahan yang terjadi dalam urusan Ketransmigrasian yaitu Transmigrasi penduduk asal (TPA) umumnya tidak betah berada dilokasi dengan berbagai alasan.

Solusinya : Perlu ditingkatkanya pembinaan terhadap transmigran TPA, dengan memanfaatkan SDM yang ada pada Bidang Transmigrasi.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu Perencanaan Pembangunan harus didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan

suatu

daerah,

permasalahan

diperoleh

dari

hasil

evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahuntahun sebelumnya. Evaluasi menyangkut realisasi capaian target kinerja kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target merupakan indikasi untuk dijadikan isu yang strategis sebagai prioritas pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan permasalahannya. Evaluasi tersebut antara lain mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD serta kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Hasil evaluasi realisasi RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini :


I I - 39

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 2.25 Evaluasi dan Realisasi RKPD Tahun Lalu

Pagu Anggaran (Rp.) No.

SKPD

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DISDIKJAR DINKES RSUD DINAS PU BAPPEDA DISHUBKOMINFO BLH DISDUKCAPIL BP3A & KB DINSOSNAKERTRANS DISPERINDAGKOP & UMKM DISPARSENIBUD DISPORA BAKESBANGPOL BPBD SATPOL PP SETDA SETWAN INSPEKTORAT

RKPD Tahun 2012

APBD - P Tahun 2012

3

4

92.395.802.923 21.248.071.621 13.001743.068 117.463.244.171 7.095.911.563 5.415.706.325 5.586.800.000 4.025.074.537 4.773.400.000 3.921.500.000 4.481.854.276 4.840.755.000 4.507.640.000 3.776.007.397 4.064.785.340 4.071.728.727 27.329.553.206 8.996.316.411 4.356.579.316


115.294.133.223 24.939.140.047 12.842.768.068 98.333.560.310 6.830.911.563 5.606.706.325 5.411.800.000 4.150.074.537 4.372.472.130 5.125.054.276 6.821.475.588 4.898.311.000 5.399.640.000 3.801.007.397 4.069.857.605 4.130.228.727 31.628.155.070 12.351.218.411 4.448.964.316

Prosentase antara Perencanaan dan penganggaran (%) 100,00 98,78 83,71 96,27 100,00 96,87 100,00 91,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,60

I I - 40

Realisasi Keuangan APBD – P Tahun 2012 (Rp.) (Rp.)

(%)

5

6

95.233.442.767 23.782.021.621 13.760.288.565 85.426.917.464 7.079.943.594 5.393.500.000 5.357.000.000 4.889.988.787 3.883.370.770 4.144.948.715 5.309.463.000 5.101.100.000 5.550.300.000 4.721.445.035 3.272.380.000 4.556.062.000 27.207.354.489 11.765.698.845 4.112.882.807

95,99 93,43 95,62 98,41 96,70 91,44 93,37 87,65 92,37 85,87 81,57 96,57 96,03 87,98 95,52 94,80 86,02 95,26 92,45

Realisasi Fisik APBD – P Tahun 2012 (%) 7

100,00 98,45 98,00 100,00 100,00 100,00 89,88 86,68 98,51 100,00 98,50 97,50 99,15 99,67 100,00 94,83 100,00 97,64 93,78

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

DPPKAD PPKD DPRD KDH & WKDH KPPT BKPP KEC. BULIK TIMUR KEC. BULIK KEC. LAMANDAU KEC. DELANG KEC. SEMATU JAYA KEC. MENTHOBI RAYA KEC. BELANTIKAN RAYA KEC. BATANG KAWA BP2KP BPMD DISTANAKAN DISHUTBUN DISTAMBEN TOTAL

10.018.955.399 45.637.633.750 3.135.943.714 504.750.000 2.027.823.744 7.227.472.549 1.376.257.089 2.516.617.599 2.271.357.062 2.518.100.000 1.274.773.455 1.641.400.000 1.630.452.400 1.519.461.276 5.108.874.862 4.890.394.433 21.594.699.245 8.185.975.635 10.099.515.975

9.978.486.399 55.008.572.602 3.216.625.380 427.504.000 2.052.823.744 7.552.472.549 1.417.257.089 2.964.617.599 2.311.357.062 2.558.100.000 1.314.773.455 1.692.262.000 1.670.452.400 1.612.575.276 4.867.007.862 5.852.419.433 21.619.699.245 7.718.275.635 17.348.955.914

100,00 100,00 100,00 84,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,27 100,00 100,12 94,29 100,00

474.532.932.068

511.639.716.237

100,00


I I - 41

8.722.527.407 87,04 45.153.502.848 82,08 3.211.957.540 100,00 360.503.277 100,00 1.717.274.299 83,65 6.110.208.461 80,90 1.318.685.265 93,04 2.797.687.946 94,37 2.172.967.593 94,01 2.493.754.722 97,48 1.286.265.967 97,83 1.550.832.414 91,64 1.565.494.647 93,72 1.542.778.018 95,67 4.442.404.946 91,28 5.366.698.085 91,70 21.053.789.184 97,38 7.048.918.894 91,33 16.019.838.328 92,34 454.484.198.300

92,94

92,96 92,96 100,00 100,00 84,50 91,98 91,17 100,00 94,00 97,56 100,00 92,50 100,00 96,08 95,00 99,73 94,14 100,00 100,00 97,66

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents