BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

A. Kondisi Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah. Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang berada pada bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2002, wilayah administrasi Kabupaten dibagi dalam 9 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 91 desa dan 7 kelurahan. Pada tahun 2004 terjadi penambahan 2 kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan lama, yaitu Kecamatan Maratua dan Kecamatan Tubaan. Pada tahun 2005 terjadi lagi pemekaran 2 kecamatan yaitu Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Berau menjadi sebanyak 13 kecamatan hingga saat ini. Jumlah desa/kelurahan sampai tahun 2007 sebanyak 107. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127 Km2. Letak daerah ini berada tidak jauh dari Garis Khatulistiwa dengan posisi berada antara 116° sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° sampai dengan 2°33' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut : • Wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan • Wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur • Wilayah Timur dibatasi oleh laut Sulawesi • Wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Bulungan dan Kutai Timur Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur bagian utara.Keadaan Topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Wilayah daratan tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan batu kapur memanjang dari hampir mencapai 100 Km. Selanjutnya di Kecamatan Talisayan terdapat perbukitan dan yang tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Sedangkan danau berjumlah 7 buah, keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Berau dengan luas keseluruhan danau mencapai 15 Ha. Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Talisayan, BidukBiduk dan Pulau Derawan serta Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan.Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua terkenal sebagai daerah tujuan wisata dimana pantai dan alam bawah lautnya memiliki panorama yang indah.

RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 9

2. Gambaran Umum Demografis. Perkembangan Penduduk selalu terjadi disuatu daerah tak ubahnya Kabupaten Berau. Perkembangan terjadi melalui Kelahiran, kematian, datang dan pindah ( Migrasi ) yang disebut mutasi penduduk . Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 khususnya di Kabupaten Berau menunjukkan Perkembangan yang sangat signifikan dibandingtahunsebelumnya yaitu ditahun 2009 jumlah penduduk sebesar 174.661 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 179.079 jiwa sehingga mengalami perkembangan sebesar 2,47%. Tabel II.1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 Kecamatan Kelay

Penduduk

Luas (Km2)

Pend./Km2

4.493

6.134,60

0.73

10.061

1.798,00

5.60

Tabalar

5.151

2.373.45

2.17

Biduk-Biduk

5.342

3.002,99

1.78

Pulau Derawan

8.372

3.858,96

2.17

Maratua

3.076

4.118,80

0.75

Sambaliung

24.174

2.403,86

10.06

Tanjung Redeb

62.725

23,76

2.639.94

Gunung Tabur

14.938

1.987,02

7.52

8.396

5.166,40

1.63

20.596

175,70

117.22

Batu Putih

6.691

1.651,42

4.05

Biatan

5.064

1.432,04

3.54

179.079

34.127,00

5.25

Talisayan

Segah Teluk Bayur

Jumlah/Total

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Mata percaharian penduduk sangat beragam, paling banyak bekerja di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan), selengkapnya diuraikan dalam tabel II.2 berikut : Tabel II.2 Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2007 - 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sektor/sub sektor Pekerjaan Pertanian ( Pangan, Perkebunan, Perikanan, peternakan) Penggalian Industri Listrik & Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan & komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Lainnya

2007

2008

2009

2010

44.49 5.56 4.11 0.60 6.43 15.57 3.92 0.34 14.38 4.60 100

37.64 6.77 4.11 0.64 7.29 16.64 4.70 1.22 14.55 2.54 100

44.50 5.56 4.11 0.60 6.43 15.57 3.92 0.17 13.53 5.62 100

39.96 7,89 4.11 0.64 8.88 14.34 5,67 1,44 11.33 5,74 100

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau


BAB II - 10

B. Evaluasi Umum Atas Pembangunan Yang Telah Dilaksanakan Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ditentukan bahwa Bupati melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten yang meliputi: aspek kebijakan pembangunan daerah; aspek pelaksanaan rencana pembangunan daerah; aspek hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi atas ketiga aspek tersebut terangkum dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kabupaten Berau tahun 2011 antara lain pencapaian kinerja atas kebijakan pembangunan daerah tahun berjalan, disamping evaluasi atas kinerja tentunya juga perlu dilakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan apa yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun sebelumnya apakah telah selaras dengan RPJMD dan RPJP yang ditetapkan pemerintah Daerah. I. 1. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program RKPD Tahun 2011 Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan skenario pembangunan yang

diaktualisasikan

dalam

kebijakan

dan

program

tahunan,

guna

memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari pemanfaatan sumber daya pembangunan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. I. 2. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Berau pada tahun 2011 terdapat beberapa program yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan Rencana Prioritas RKPD selanjutnya diselaraskan kembali pada RKPD perubahan. Hasil penyelarasan kegiatan masih terdapat banyak perbedaan bila dilihat lebih dalam lagi yaitu pada kesesuaian indikator kinerja. Berikut adalah hasil evaluasi realisasi dan capaian kinerja mengenai pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berdasarkan urusan wajib dan pilihan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : I.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Urusan Wajib Capaian kinerja program dan kegiatan urusan wajib pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Pendidikan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, visi yang RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 11

telah ditetapkan adalah Berau Cerdas dan Terdidik yang diharapkan memacu langkah startegi dan inovasi dalam mewujudkannya, anggaran pembangunan sektor pendidikan yang di berikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebesar Rp. 350.882.854.562,93 realisasi belanja Dinas Pendidikan mencapai Rp. 298.504.064.342,00 atau 85,07% dari total anggaran. Untuk mennggambarkan hasil kinerja peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Berau terakhir

antara lain dapat dilihat

dari

perkembangan jumlah sekolah, jumlah murid serta rasio murid terhadap guru yang ada di wilayah Kabupaten Berau yakni : Tabel II.1 Perkembangan Jumlah dan Rasio Sekolah, Murid dan Guru Tahun 2006-2010

Tahun

Sekolah

Guru

Murid

Guru

Murid

Rasio Murid Terhadap Guru

Rata-rata per Sekolah

TK 2010

85

389

4024

4,58

47,34

10,34

2009

138

335

2.798

2.43

20.28

8.35

2008

138

312

2.674

2,26

19,38

8,57

2007

64

262

3.149

4,09

49,20

12,03

2006

53

227

2.51

4,28

47,36

11,06

2010

150

1.712

25.208

9.73

143.23

14.72

2009

152

1.620

24.515

10,59

146,74

13,86

2008

152

1.609

22.305

10,59

146,74

13,86

2007

148

1.413

20.96

9,55

141,62

14,83

2006

146

1.288

20.414

8,82

139,82

15,85

2010

8

140

1.688

17,50

211,00

12,06

2009

8

127

1.669

14.83

208.62

13.14

2008

8

119

1.64

14,88

205,00

13,78

2007

4

58

1.015

14,50

253,75

17,50

2006

4

59

897

14,75

224,25

15,20

2010

35

666

7.942

19,03

26,91

11,92

2009

35

463

6.185

13.22

176.71

13.36

SD NEGERI

SD SWASTA

SLTP NEGERI


BAB II - 12

2008

39

377

6.463

9,67

162,72

17,14

2007

31

444

5.587

14,32

180,23

12,59

2006

30

386

5.027

12,87

167,57

13,02

2010

12

195

1.153

16,25

96,08

5,91

2009

8

119

886

14.88

110.75

7.44

2008

8

106

845

13,25

105,63

7,97

2007

5

81

695

16,20

139,00

8,58

2006

5

69

594

13,80

118,80

8,60

SLTP SWASTA

Sumber Data: BPS Kabupaten Berau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Dari data diatas terlihat bahwa jumlah Sekolah Dasar hingga SLTP negeri dan swasta tahun 2007 sebanyak 188 unit, sampai dengan tahun 2009 tercatat sebanyak 203 unit, atau mengalami peningkatan sebesar 7.97 persen. Selanjutnya untuk jumlah murid dari Sekolah Dasar sampai dengan SLTP pada tahun 2006 sebanyak 27.183.00 ribu orang lebih, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 35.991.00 ribu orang lebih, dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 32.40 persen. Kemudian untuk tenaga pendidik tahun 2006 sebanyak 2.029 orang lebih dan pada tahun 2010 menjadi 3.102 orang lebih atau meningkat sebesar 52.88 persen. Tabel II.2. Jumlah Kelas dan Jumlah guru serta murid Tahun 2006-2010 Murid Tahun

Jumlah Kelas

Jumlah Guru Laki

Perempuan

2010

150

496

2.757

2.665

2009

150

460

2.622

2.529

2008

150

453

2.405

2.253

2007

120

336

1.975

1.828

2006

120

315

2.071

1.95

Sumber data: BPS Kabupaten Berau

Perkembangan jumlah kelas untuk tingkat pendidikan SLTA yakni tahun 2006 sebanyak 120 kelas dan pada tahun 2010 mencapai 150 kelas atau meningkat sebesar 80.00 persen. Melalui proses pendidikan diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi. Jumlah


BAB II - 13

penduduk yang mampu menamatkan pendidikan menunjukkan ketersediaan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Tabel II. 3. Jumlah peserta lulus UAN dari tahun 2006-2010 Tahun Pelajaran 2006/2007

2007/2008

Jumlah Peserta

Lulus

%

Tdk Lulus

%

1 SD/MI

2.856

2856

100

0

0

2 SMP/MTs

1.933

1912

98.91

21

1.086

3 SMA/MA

778

759

97.55

19

2,44

4 SMK

379

357

94.19

22

5,80

1 SD/MI

2.739

2.739

100

0

0

2 SMP/MTs

2.136

2.113

99,11

19

0,89

3 SMA/MA

831

782

94,11

47

5,89

4 SMK

345

318

92,17

27

7,83

3.025

3.025

100

0

0

2 SMP/MTs

2.248

2.229

99,15

19

0,85

3 SMA/MA

952

913

95,91

39

4,09

4 SMK

348

320

91,95

28

8,05

2967

2967

100

-

-

2 SMP/MTs

2045

2045

100

-

-

3 SMA/MA

945

907

95.98

38

4.02

4 SMK

349

338

96.85

11

3.15

3373

3373

100,00

-

-

2 SMP/MTs

2308

2307

99,06

1

99,06

3 SMA/MA

1037

1037

100

-

-

4 SMK

537

527

98,13

10

98,13

2008/2009 1 SD/MI

2009/2010 1 SD/MI

2010/2011 1 SD/MI

Sumber data : BPS Kabupaten Berau Dari data tabel di atas tercatat tingkat kelulusan siswa dalam 5 tahun terakhir, menunjukkan bahwa yang mencapai kelulusan hingga 100 persen lulus adalah siswa di tingkat SD dan SMA, sementara untuk siswa SMP – SMK rata- rata masih berkisar antara 98,13 sampai 99,06 %. Dalam hal penyediaan sarana dan prasaran pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Swakelola yang dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan telah melaksanakan pembangunan sarana fisik berupa pembangunan Unit Sekolah Baru, pembanguan Ruang Kelas Baru, Rehab total/sedang ruang kelas atau sekolah serta berbagai kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarana pendukung sekolah lainnya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: Tabel II.4. RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 14

Rekapitulasi Rehab, Pembangunan Sekolah Tahun 2006-2010 Thn

Kegiatan

SD

SMP

SMA/

Keterangan Lain2

K 2006

2007

2008

2009

2010

Rehab

5

5

Pengurugan &

Pembangunan

7

0

3

Lain-lain

6

6

7

Rehab

34

6

4

Pemagaran,

Pembangunan

2

0

5

pengurugan, rumah

Lain-lain

20

3

20

dinas guru dll

Rehab

35

11

5

Pagar, Air Bersih,

Pembangunan

25

2

23

Sanitary

Lain-lain

8

3

7

Rehab

12

3

2

Pemagaran,lapangan

Pembangunan

7

2

1

olahraga

Lain-lain

32

12

6

Penataan halaman

Rehab

272

77

16

Pagar, Pengurugan,

Pembangunan

6

7

4

pemagaran

Lain-lain

25

15

15

pemagaran

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab Berau Indikator lainnya yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pendikan di Kabupaten Berau adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yakni sebagai berikut : Peningkatan capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni tahun 2010 dibandingkan tahun 2006 sebagai berikut: 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Sekolah Dasar

pada tahun 2011

mencapai 97.49% meningkat dibanding tahun 2010 sebesar 95.24%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2009 yang terdapat pada RPJM Nasional masih lebih rendah. Target tahun 2009 adalah 115,76%. APK untuk jenjang pendidikan tingkat SMP tahun 2011 adalah 72.08% meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 67.65%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2009 yang terdapat pada RPJM Nasional masih lebih rendah. Target tahun 2009 adalah 98,09%. APK untuk jenjang pendidikan tingkat SMA pada tahun 2011 adalah 58.21% meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 53.09%.

Capaian ini jika

dibandingkan dengan target nasional tahun 2009 yang terdapat pada RPJM Nasional masih lebih rendah. Target tahun 2009 adalah 69,34% 2) Angka Partisipasi Murni (APM) RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 15

Angka Partisipasi Murni di tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 - 2011 yakni sebagai berikut : Tabel II.5. Angka Partisipasi Murni Tahun 2008 - 2010

Tingkat

APM

APM

APM

APM

Penddkan

2011

2010

2009

2008

SD

86.15

87.00

76.35

82.49

SMP

54.45

58.84

46.48

77.41

SMA

46.16

50.26

44.11

56.50

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaen Berau

c. Permasalahan dan Solusinya Permasalahan 1)

Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan :

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Beraumasih belum merata baik pada jenjang SD/MI,

SLTP/MTs,

SMU/MA lebih-lebih pada jenjang pendidikan tinggi yang disebabkan oleh :

Layanan pendidikan yang belum menjangkau keseluruh pelosok wilayah khususnya pada tingkat pendidikan SLTP/MTs ke atas.

Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Berau yang masih dibawah rata-rata Nasional.

Rendahnya angka transisi atau melanjutkan sekolah khususnya pada tingkat SD ke SLTP dan selanjutnya pada umumnya angka transisi yang rendah terdapat pada wilayah-wilayah pedalaman, perbatasan dan wilayah-wilayah terpencil.

2)

Masih Rendahnya Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan di Kabupaten Berausangat dipengaruhi oleh :

Prestasi belajar siswa, yang dapat dilihat dari rata-rata NEM siswa pada masing-masing jenjang pendidikan yang

masih rendah

khususnya untuk pelajaran, matematika, IPA dan bahasa Inggris.

Pendidikan guru, masih banyaknya guru yang dengan latar belakang pendidikan setingkat SLTP dan SLTA, khususnya pada tingkat pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs.

3)

Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik kurang memadai.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kurangnya Relevansi Pendidikan


BAB II - 16

Relevansi pendidikan di Kabupaten Beraumasih belum memadai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada, hal ini disebabkan banyak siswa yang bersekolah pada sekolah-sekolah umum dibanding dengan yang bersekolah pada pendidikan kejuruan, selain dari pada itu kurangnya sekolah-sekolah kejuruan yang didirikan baik jumlah maupun jenisnya, khususnya pada jenjang SLTA dan pendidikan tinggi. Solusi 1) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. 2) Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan bidang pendidikan. 3) Pengembangan perpustakaan, sehingga mampu melayani seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman, perbatasan dan terpencil. 4) Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 5) Peningkatan kemampuan guru melalui penyertaan guru setara D2, D3 dan tugas belajar untuk S1 dan S2 khususnya untuk mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris. 6) Pembekalan secara berkala bagi guru sehingga makin meningkatkan mutu dan wawasan guru. 7) Pengadaan alat-alat dan bahan peraga pendidikan. 8) Pengembangan dan penguasaan IPTEK sejak dini. 9) Pengembangan/pembangunan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Pembentukkan Fakultas baru pada Perguruan Tinggi yang ada sesuai kebutuhan daerah. b. Kesehatan Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan produktifitas yang dapat meningkatkan taraf hidup. Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah meningkatnya derajat kesehatan secara lebih merata yang berdampak kepada penurunan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup. Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari indikator Mortalitas ( kematian), yang dipengaruhi oleh indikator Morbiditas ( Kesakitan ) dan Status Gizi masyarakat. Angka kematian bayi (IMR) Kabupaten Berau pada tahun 2005 sebesar 63.87 per 1000 Kelahiran hidup, tahun 2006 angka kematian bayi tercatat sebesar 60.22/1.000 Kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2007 RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 17

sebesar 58,02 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 54,17 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2009 adalah 43.36 per 1000 kelahiran hidup

Tahun 2010 adalah 39.04 per 1.000

kelahiran hidup. Pada tahun 2011 amgka kematian bayin(IMR) adalah 34.36 per 1.000 kelahiran hidup. Menurunnnya Angka kematian bayi tersebut memberikan gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Penurunan angka kematian bayi tersebut antara lain disebabkan Peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, Penempatan bidan di desa, peningkatan cakupan imunisasi bayi. Angka kematian ibu (MMR) tahun 2005 yaitu 215.45 per 100.000 kelahiran , pada tahun 2006 adalah 199,61/100.000 kelahiran hidup dan pada Tahun 2007 angka kematian Ibu (MMR) itu tercatat sebesar 197,53 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2008 sebesar 189,60 Per 100.000 kelahiran hidup, pada Tahun 2009 Angka Kematian Ibu sebesar 178.68 per 100. 0000 Kelahiran hidup sedangkan pada Tahun 2010 adalah 165.64 per 100. 0000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2011 adalah 134.74 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami penurunan dari tahun ke tahun. yang mana hal ini menggambarkan

jika pelayanan Kesehatan ibu hamil

mengalami

peningkatan. Angka

kematian Balita

untuk tahun 2006 sebesar 32,10/1000

penduduk Balita (data lap dari program Kesga dan BPS 2006), tahun 2007 sebesar 32,84 per 1000 penduduk Balita, dan pada tahun 2008 kematian Balita turun menjadi 31,82 per 1000. Adanya Perbaikan pada Pelayanan Kesehatan melalui Keberhasilan Pembangunan pada Sektor Kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya Peningkatan angka Harapan Hidup saat Lahir. Berdasarkan data BPS Kabupaten diperoleh Umur harapan Hidup (UHH) Kabupaten Berau pada tahun 2003 – 2005 adalah 66.71 tahun pada tahun 2011 UHH mencapai 69.92 tahun masih dibawah dari target yang diharapkan 70 tahun. a. Status Gizi Masalah Gizi yang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau hingga saat ini adalah sebagai berikut : • Pada Tahun 2009 Pemantauan Status Gizi pada 6.866 ( 82.23 % ) balita dari keseluruhan 8.350 balita di Kabupaten Berau. Menunjukkan bahwa : − Persentasi Balita Gizi Buruk (BB/U) 1.7 % diatas target 1,2 %. − Persentasi Balita Gizi Buruk/Kurus sekali (BB/TB) 0.30 % di bawah target 0.50 % − Persentasi Balita Gizi Kurang (BB/U) adalah 11.20% di atas target 9.0%


BAB II - 18

− Persentasi Balita Gizi Kurang/Kurus (BB/TB) adalah

4.70% dibawah

target 5.0% • Pada Tahun 2010 Berdasarkan hasil Survey gizi dan pemantauan Status Gizi Balita yang dilaksanakan oleh Petugas Gizi Puskesmas di 13 Kecamatan, pada 7.707 balita (33.68 %) jumlah penduduk Balita (22.881 balita) : − Berdasarkan Indeks Berat Badan menurut umur ( BB/U ) menunjukkan Balita gizi buruk

sebanyak

106

(1.38 %), Balita Gizi kurang 817

(10.60%), gizi baik 6.679 balita (86.66 %), gizi lebih 105 balita (1.36 %). − Berdasarkan Indeks Berat

Badan menurut Tinggi Badan ( BB/TB )

menunjukkan bahwa balita sangat kurus 23 balita (0.3 %), Kurus 230 balita (2.98 %), Normal 7.291 balita (94.60%), Gemuk 163 balita (2,11 %) ( berdasarkan Lap. Seksi Gizi ) • Pada tahun 2011 berdasarkan hasil survey gizi dan pemantauan status gizi Balita yang dilaksanakan oleh Petugas Gizi Puskesmas di 13 Kecamatan 16 Puskesmas pada 7.567 balita (32.36%) jumlah penduduk Balita (23.387 balita). −

Berdasarkan Indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) menunjukkan Balita gizi buruk sebanyak 109(1,44%), Balita Gizi Kurang 826 (10.92%), gizi baik 6.504 balita (86%), gizi lebih 131 balita (1.73%).

−

Berdasarkan Indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menunjukan bahwa balita kurus sekali 25 balita (0.33%), kurus 361 balita (4.77%), Normal 6.998 balita ( 92.48%), gemuk 185 balita (2,44%) (berdasarkan lap.seksi gizi). Bila terjadi kondisi yang kurang baik dalam waktu cepat, BB akan berubah karena sifat BB yang labil sedangkan TB tidak terpengaruh. Akibatnya BB dalam waktu singkat akan menjadi tidak proporsional

dengan

TB-nya.

Oleh

karena

itu

indikator

BB/TB

memberikan gambaran tentang status gizi saat kini atau masalah gizi akut. Banyaknya anak dengan BB/TB rendah atau tidak proporsional atau KURUS memberikan gambaran adanya masalah gizi akut yang disebabkan oleh perubahan kondisi yang berlangsung dalam tempo atau periode singkat. −

Bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) tahun 2007 sebanyak 172 dari 4.084 kelahiran (4,21 %), pada tahun 2008 sebanyak 159 orang ini berarti terjadi peningkatan Kasus BBLR yang cukup tinggi. Pada Tahun 2009 BBLR adalah 156 orang

(4.15 %) dari 3.761 jumlah persalinan.

Sedangkan pada tahun 2010 jumlah bayi lahir dengan BBLR adalah 195 orang (4.61%) dari 4.226 jumlah persalinan Mengalami Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2011 BBLR RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 19

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 154 orang (3.40%) dari 4.350 jumlah persalinan. • Kematian dengan BBLR sebanyak 20 orang (11,63 %) dari jumlah BBLR yang ada di tahun 2007 dan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 22 kasus kematian dengan BBLR, pada tahun 2009 Kematian Bayi BBLR 15 kasus (9.62%)

sedangkan pada tahun 2010 adalah 25 kasus ( 12.82% )..

sedangkan pada ntahun 2011 adalah 22 kasus (14.29) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. • Bayi 0 – 6 bulan yang mendapatkan Asi Ekslusif pada tahun 2005 yaitu 85.27%, tahun 2006 sebesar 86,15 %, tahun 2007 adalah 45 %, dan tahun 2008 semakin menurun yaitu 48,50 % pada tahun 2010 sebesar 61.52%

Ibu Menyusui ASI Ekslusif adalah

dari ibu melahirkan

memberikan ASI Ekslusif. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 67,15 hal ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentgingnya asupan gizi melalui pemberian ASI Eklusif masih sangat kurang. Namun demikian masalah Gizi yang menonjol di Kabupaten Berau pada dasarnya masih belum diketemukan oleh karena masih belum tersedianya system pencatatan pelaporan yang memadai, disamping kelemahan System Informasi dan data dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Berau pada saat ini menyebabkan Dinas Kesehatan tidak memiliki data datalengkap tentang status gizi. b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Fasilitas kesehatan Kabupaten Berau tahun 2010 terdiri atas 1 unit rumah sakit, 17 unit puskesmas 92 unit puskesmas pembantu, dan 1 unit Klinik Kesehatan Ibu dan Anak serta 29 unit Puskesmas Keliling Roda 4, Roda 2 untuk Operasional Puskesmas/ Pustu dan Polindes sebanyak 263 unit, Puskesmas Keliling Perahu bermotor

(Speet Bood ) 2 unit, Puskesmas

Keliling (Kapal Terapung 1 unit), Puskesmas Keliling Perahu bermotor (Ketinting dan mesin 15 PK) 4 unit). Pos kesehatan desa dari Tahun 2007 sampai tahun 2010 adalah 18 unit yang diperuntukkan untuk Bidan Desa. c. Peran Serta Masyarakat. Kegiatan peran serta masyarakat dapat dilihat dari keberadaan Posyandu dan Desa Siaga. Jumlah Posyandu pada tahun 2010 bertambah menjadi 221 buah dengan Kategori Pratama 86 ( 38.91 % ) , Madya 88 ( 39.82 % ), Purnama 38 unit ( 17.19 % ) dan Mandiri 9 unit ( 4.07 % ). jumlah kader sebanyak 2.016 orang, sehingga ratio kader terhadap posyandu sekitar 9.12 kader per posyandu.


BAB II - 20

Sedangkan pada tahun 2011 jumlah psoyandu meningkat menjadi 223 buah dengan kategori Pratama 94 (21.97%), madya 92 (41.26%), purnama 69 unit (30.94 %) dan mandiri 13 unit (5.83%). Cakupan posyandu purnama dan mandiri mengalami peningkatan pada tahun 2010 adalah 47 unit (21.27) dan Tahun 2011 m,eningkat menjadi 82(36.77%). Hal ini menunjukan

peran

serta

masyarakat

dibidang

kesehatan

semakain

meningkat. Selain itu terdapat pula posyandu dengan Program Tambahan yaitu Posyandu Usila 23 buah tersebar di 10 wilayah Puskesmas. Posyandu Bina Kel. Balita 7 buah (Pusk. Batu Putih), Posyandu Dasolin 3 buah ( Pusk. Labanan ), Posyandu Peng. Anak Usia Dini 20 buah ( Pusk. Tg. Redeb, Sambaliung, Tubaan, Talisayan dan Biduk-Biduk ) . Kegiatan Desa siaga pada tahun 2011 ada 84 yang tersebar pada 13 Puskesmas. Dengan jumlah kader

1.016 orang sehingga ratio kader

kesehatan terhadap desa siaga adalah 12 per desa siaga. Kelompok Dana Sehat 9 Kelompok ( Labanan 3, Gn. Tabur 1, Merancang 1, Tubaan, 3 Biatan 1 ) dengan jumlah peserta 1.363 orang. Selanjutnya Dukun Bayi pada tahun tahun 2005 sebanyak 198 ( terlatih 28 org) , tahun 2008 jumlah dukun bayi yang aktif sebanyak 135 orang. pada tahun 2010 dukun bayi yang dibina ada 137 orang. untuk pengobatan tradisional pada tahun 2009 (Batra sebanyak 227 buah) mengalami penigkatan yang sangat cepat menjadi 477 buah di Tahun 2010. c.

Badan Pengelola RSUD Dr A Rivai. Badan Pengelola RSUD Dr A Rivai Pada tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 61.777.544.379,20 terealisasi sebesar Rp. 39.619.670.154,00 atau 64,13 %. Adapun realisasi keuangan kegiatan utama RSUD diuraikan adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan RSUD yang dilaksanakan selama tahun 2011 antara lain : Program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu telah dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai tujuan dan

sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan. RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau

menetapkan program dengan rincian

sebagai berikut: 1.

Pelayanan administrasi perkantoran.


BAB II - 21

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4.

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

5.

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

6.

Standarisasi pelayanan kesehatan

7.

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

8.

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah Sakit jiwa /RUmah sakit paru-paru/Rumah sakit mata

9.

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kegiatan Pembangunan Fisik antara lain : 1. Pembangunan Rumah Sakit 2. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 3. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 4. Pengembangan Tipe Rumah Sakit 5. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

d. Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum antara lain dalam hal penanganan kebinamargaan yang meliputi antara lain pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan dan jembatan, penanganan bangunan jakon, pembinaan dan pengendalian bangunan dan penanganan pengairan. Pada tahun 2011 total anggaran untuk Dinas Pekerjaan sebesar Rp. 543.420.814.021,27

dan

terealisasi

75,3

%

atau

sebesar

Rp.

409.190.898.492,50 Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari beberapa program yang telah dilaksanakan baik oleh Bidang Bina Marga, penanganan bangunan dan jakon, pembinaan dan pengendalian bangunan, maupun Bidang Pengairan sebagai berikut, anggaran Dinas Pekerjaan Umum terbagi dalam 2 kategori yakni Anggaran Murni Tahun 2011, Anggaran Perubahan 2011 termasuk luncuran yang belum terakomodasi di APBD Murni 2011 dengan perincian realisasinya sebagai berikut : Tabel II.6 Anggaran APBD Murni dan Perubahan Realisasinya tahun 2011 No. 1 2 3 4 5

Nama Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Lanjutan 2010)


Anggaran

Realisasi

%

1.786.821.000,00 10.470.856.998,00

1.516.355.000,00 6.855.303.800,00

715,18 739,27

1.245.803.500,00

929.154.800,00

362,07

15.053.815.000,00

1.483.605.375,00

431.32

4.363.423.000,00

4.311.699.800,00

289.69 BAB II - 22

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan (Lanjutan 2010) Pembangunan gedung kantor (lanjutan 2008) Pembangunan/peningkatan infrastuktur pasar Peningkatan jalan Lingkungan I Peningkatan jalan Lingkungan 2 Peningkatan jalan lingkungan 3 Rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sehatsederhana BOP Penanggulangan kemiskinan diperkotaan Pengembangan sistem distribusi air minum perkotaan Pengembangan system distribusi air minum pedesaan I Pengembangan system distribusi air minum pedesaan 2 Pembangunan saluran drainase/goronggorong I Pembangunan saluran drainase/goronggorong 2 Pembangunan saluran drainase/goronggorong 2(lanjutan) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong I Pembangunan Turap/Talud/Bronjong II Penurapan jalan Marsma Iswahyudi (Depan Kalimarau) Pembangunan turap sheet pile beton Gn.Tabur & sambaliung Rehablitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

25

Pembangunan jaringan Irigasi

26

Pembangunan embung,dan bangunan penampung air lainnya Perencanaan teknis pembangunan turap ex.pasar gayam Perencanaan prasarana Pengamanan Pantai

27 28

13.042.813,100,00

11,797,375,000,00

620,96

3,000,000,000,00

3.000.000.000,00

100.00

471.225.000,00

372,708,000,00

395,47

5.267.777.000,00 6.735.801.000,00 6.289.343.000,00

4.577.907.900,00 5.755.605.000,00 5.010.284.234.00

3,482,320,000,00

946,740,000,00

100.000.000,00

-

10.621.950,000,00

1,999,400,000,00

18,82

6.789.155.000,00

2,730,172,730,00

910,26

1.189.660,000,00

1.187,400,000,00

99,81

5,065,200,000,00

2,529,715,994,00

1,273.45

4.822.385,000,00

3,041,491,646,00

1,402.60

296,195,000,00

288,154,000,00

294,44

22,750,000,000,00

12,493,107,021.00

689,90

2,471,000,000,00

1,811,104,851.00

789.35

20,134,359,000,00

19,866,125,056,00

482,37

40.000.000,00

39,886,072,164,00

610,63

1,213,460,000,00

1,190,994,250,00

1,368.93

3,993,426,000,00

3,098,340,700,00

1,089.70

1.200.000.000,00

743.522.300.00

512.97

845.000.000.00

32,462,607,00

56,97

797.000.000.00

-

7.800.000.000,00

5,401,139.000,00

356.76

3.079,381 3.384,20 2,787,20 82,34 -

-

29

Pembangunan Jalan

30

Pembangunan jembatan

10,481.978.000,00

4,386,879,200,00

97,95

31

Peningkatan jalan dalam kota I

13,693,288,000,00

8,361,319,253.00

505.52

32

Peningkatan jalan dalam kota II

13,501,750,000,00

8,665,814,588.00

592.02

33

Peningkatan jalan luar kota

32,586,474,100,00

27,086,937,200,00

707.10

34

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

600.000.000,00

532,362,000,00

88.73

35

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan luar kota Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam kota

4,300.000.000,00

3,778,814,000,00

350.69

2,000,000,000,00

1,528,446,400,00

76,42

36 37

Pembangunan jalan dan jembatan

5,621,099,000,00

4,871,628,051,00

1.824.87

38

Pembangunan jalan usaha tani

4,715,000,000,00

3,741,559,309.00

985.03

39

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Perencanaan pembangunan jembatan (BANPROP) Perencanaan pembangunan jalan (BANPROP)

3.718.030.000.00

3,291,784.000,00

239.21

1.500.000.000,00

1,403,605,000,00

93,57

27.000.000.000,00

4,777,520,600,00

95,55

40 41


BAB II - 23

42

Pembangunan Jembatan (BANPROP)

43

BOP Penanggulangan kemiskinan diperkotaan Rehabilitasi museum (banprop lanjutan 2008) Kegiatan pembangunan gedung kantor (banprop lanjuatan 2007) Kegiatan penurapan Jl.Marsma Iswahyudi (BANPROP)

44 45 46

21,500.000.000,00

15,709.363,300,00

157,90

320.000.000,00

240.000.000,00

75,00

1,395,625,000,00

925,535,050,00

66.32

3,726,000,000,00

1,678,207,200,00

133,07

10,000,000,000,00

10,000,000,000,00

100,00

Sumber data : LAKIP Dinas PU tahun 2010

Tabel II.7 Anggaran Perubahan Tahun 2011/Luncuran dan Realisasinya No 1

Program/Kegiatan

Anggaran

Meningkatnya cakupan pelayanan air

Realisasi

%

41.819.230.910,00

26.398.840.377,00

63.13

minum/air bersih 2

Jalan Poros Kecamatan tuntas

41.359.055.000.00

38.154.551.100.00

92.25

3

Pada tahun 2014 telah terbangun secara

13.369.413.200.00

10.513.335.649.00

78.64

bertahap jalan menuju kekawasan sentra produksi dan jalan produksi didalam kawasan sentra produksi. 4

Terbangun saluran irigasi

121.201.571.900.00

106.776.749.807.00

88.10

5

Terbangunya jalan dan jembatan

290.093.194.600,00

227.882.724.832.50

78.56

Sumber : Lakip Dinas PU Tahun 2011

Dari semua program dan kegaiatan tersebut diuraikan lagi spesifikasi sub kegiatan serta lokasi dari sub kegiatan permasing-masing subdin sebagai berikut : Pembangunan Rumah Dinas,Pembangunan rumah jabatan sekcam Biatan Kecamatan Biatan 1 kopel, Pembangunan rumah staf 3 unit/6 pintu kecamatan

biatan,pembangunan

maratua,pembangunan

rumah

rumah

dinas

dinas

sekcam sekcam

kecamatan kecamatan

Tabalar,Pembangunan rumah staf camat kecamatan Tabalar,Perumahan dinas staf kopel kecamatan Batu Putih. Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan kantor camat Tanjung Redeb ,Penataan halaman parker dan pemagaran kantor DPU, Penataan halaman gedung serbaguna kecamatan Tanjung Reeb,Perencanaan penataan kantor Linmas,Pembangunan

Siring

kantor

kantor

camat

kecamatan

Tabalar,Pembangunan Siring kantor camat kecamatan Kelay, Penataan halaman kantor +pagar kantor Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Pembangunan Gedung Terpadu II. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,rehabilitasi sedang/berat rumah dinas,rehab rumah dinas camat Maratua Kecamatan Maratua,Rehab sedang RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 24

rumah dinas camat+penambahan dapur+irigasi kecamatan segah,rehab total rumah dinas staf kantor camat kecamatan segahRehabilitasi sedang/berat gedung kantor,rehab total ex asarama putrid Jl. P.Hidayatullah samarinda, Rehab disnakertrans, rehab gedung RSPD Berau, Rehab Kantor lurah Gn.Tabur Kecamatan Gn.Tabur, Rehab asrama berau di Yogyakarta,rehab asrama berau di Malang, rehab asrama berau di Banjarmasin, Rehab Kantor DPRD@pengadaan alat bartracker dan Distometer (alat uji tulangan dan pengukuran serta kemiringan. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan jembatan, Lanjutan

pembagunan

kasai

sumanting

kecamatan

Pl.

Derawan,pembangunan Jalan samburakat-sembakungan Kecamatan Gunung Tabur, Penimbunan Jalan kampong SP.I dan SP.II Sukan Kecamatan Sambaliung,Pembangunan Jalan Menuju kuburan muslim dan Kristen trans sambaliung,Jalan

tembus

Maratua

Teluk

Alulu-Maratua

Teluk

Harapan,lanjutan jalan Kampung baru-stasiun teluk bayur,Pembangunan jalan SP.III Siduung Hulu,Lanjutan pembangunan jalan kalibasau-padat karya,Pembangunan jalan batuah-jalan perjuangan.Pembangunan jembatan, Pembangunan Jembatan sei Serai Type rangka Baja kecamatan bidukbiduk,Pembangunan jembatan sei syukur type rangka baja kecamatan bidukbiduk, pembangunan jembatan sei burung type rangka baja kecamatan bidukbiduk,perencanaan

pembangunan

jembatan

sei

agung

kecamatan

segah,perencanaan pembangunan jembatan Balok girder B20 sido bangen kecamatan kelay,peningktan jalan luar kota,peningkatan jalan poros LN Sambaliung-trans sambaliung kecamatan samabliung,peningkatan jalan poros bangun -gurimbang sukan kecamatan sambaliung,Peningkatan jalan IKK kelay kecamatan kelay,Peningkatan jalan IKK segah gunung sari kecamatan segah,peningkatan jalan IKK Tabalar (termasuk jalan masuk kantor camat) Kecamatan Tabalar, Peningkatan jalan IKK Talisayan, Peningkatan Jalan Labanan Makarti-trans SP.6 (MYS) kecamatan Teluk Bayur,Peningkatan jalan simpang lenggo-lobang kelatak (MYC) kecamatan batu putih,Peningkatan jalan SP.2-Tepian Buah(MYC)kecamayan segah,Peningkatan nJalan lobang Kelatak-pantai Harapan (MYC),POeningkatan jalan dlam kota peningkatan jalan IKK Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur,Peningkatan jalan Rehabilitasi Cendrawasih tembus gang Elang kecamatan Teluk Bayur,Peningkatan Jalan Rajawali Rinding Kecamatan Teluk Bayur,peningkatan Jalan Cendana kecamatan Tanjung Redeb,Peningkatan Jalan IKK sambaliung kecamatan Sambaliung,Peningkatan

kawasan

jalan

maritam

kecamatan

Tanjung

Redeb,peningkatan jalan singkuang kecamatan Tanjung Redeb,Peninhgkatan


BAB II - 25

jalan kedaung kearah inhutani dan kuburan muslimin bedungun kecamatan Tanjung Redeb. Peningkatan Jalan Lingkungan 1,peningkatan gang sejahtera Jl, Diponegoro 2 kelurahan Guunung Panjang (Perencanaan Siap) kecamatan Tanjung Redeb, Pengerasan Gang Nusantara dan drainase RT.05 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Pengerasan gang shadokah RT.23 Kel. Tanjung Redeb, lanjutanpembangunan gang mulfti dan drainase jalan durian III gang haur gading RT.07 kelurahan Gunung Panjang kecamatan Tanjung Redeb. Peningkatan Jalan Lingkungan 2,seminsasi gang Buaya Madas RT.03 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung, Pembanmgunan Jalan Baru Jalan sekawan RT.14 kelurahan karang ambon, Peningkatan gang ketapi RT.12

Blok D Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb,

semenisasi + paret penghubung Madu Rejo I,II, jalan Dermaga Kelurahan Karang Ambon kecamatan Tanjung Redeb,Peningkatan Gang Marsal Karang Mulyo karang amn]bon Kecamtan Tanjung Redeb,drainase gang musdalifah tembus gang saputra, peningkatan jalan tembus gang berkah-gang Anggrek Bulan ecamatan Tanjung Redeb Peningkatan Jalan Lingkungan 3,peningkatan gang Damai dan gang Lolong Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur, Pembangunan Gang Family RT.01 Gunung Tabur,Pembangunan Gang Keluarga Kecamatan Gunung Tabur, Pembuatan Gang Batu Mamapan Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb,Peningkatan Gang Malang RT.2 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur,Peningkatan Gang Tulus RT.8 Teluk Bayur, Peningbkatan Gang Damai RT.8 Kecamtan Teluk Bayur, Peningkatan gang sukan RT.8 Teluk Bayur kecamtan Teluk Bayur. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,Pembangunan saluran drainse/gorong-gorong, lanjutan drainase jalan HARM ayoeb RT.XIII gunung tabor kecam,atan Gn. Tabur, Peningkatan dan peningkatan tutup saluran darainase jalan sudirman Kecamtan Tanjung Redeb, Lanjutan Pembangunan saluran drainase Jalan Gunung Panjang Kecamtan Tanjung Redeb, Drainase Jalan Jalur RT.6 Sambaliung Kecamatan Sambaliung, Pembuatan Saluran Drainase Jalan Pulau Sambit Kecamaatn Tanjung Redeb,Normalisasi dan Pemeliharaan rutin saluran drainase (Swakelola) Tanjung Redeb, masterplan Drainase Teluk Bayur. Program

Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong,Pembangunan

Turap

Jl.Marsma Iswahyudi (MYC) Kecamatan Teluk Bayur, Pembangunan Turap Gunung Tabur (MYC) Kecamatan Gunung Tabur, Pembangunan Turap Sambaliung (MYC) Kecamatan Samabliung, Pembangunan Turap Bujangga (MYC) Kecamtan Tanjung Redeb, Pembangunan Turap sub DAS P.Polisi RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 26

Sambaliung Kecamatan Sambaliung, pembangunan turap sub DAS Bujangga (SPBU) Tanjung Redeb, Pembangunan Turap sub DAS Dolog Kecamatan Teluk, Bayur. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota,Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Luar Kota,Pemeliharaan Jalan Poros Merasa Kecamatan Kelay, Pemeliharaan Jalan Poros Sido bangen Kecamatan Kelay, Pemeliharaan Jalan Poros Semurut Kecamatan Tabalar, Pemeliharaan Jalan Poros Biatan-Objek Wisata Kecamatan Biatan, Pemeliharaan Jalan poros Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan, Penanganan Longsoran ruas jalan gunung Tabur lati Kecmatan Gunung Tabur,Pemeliharaan jalan poros Batu Rajang-Tepian Buah Kecamtan Segah. Program tanggap darurat jalan dan jembatan,penanganan Darurat jalan dan Jembatan. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan Lainnya,Rehabiliatsi/Pemeliharaan jaringan Irigasi, Normalisasi Saluran pembuang Primer Kecamtan Teluk Bayur, pembuangan Jaringan Irigasi, Pembuatan saluran irigasi kampong tasuk pintu air 5 unit kecamatan Gunung

Tabur,

Pembangunan

saluran

pembuang

kampong

Tubaan

Kecamatan Tabalar, Pembuatan saluran Pembuang sekunder Labanan Makarti Kecamtan Teluk Bayur, Pembangunan Saluran irigasi Kampung Tabalar Muara Kecamatan Tabalar. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum limbah,Pengembangan

system

distribusi

air

minum

dan Air Perkotaan,

Pengembangan sistem distribusi air minum pedesaan,optimalisasi air bersih IKK segah kecamatan segah, pembuatan pagar keliling air bersih air bersih Kecamatan Kelay. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih pedesaan, Pembangunan air bersih Labanan kecamatan Teluk Bayur, lanjutan air bersih kasai (sharing) Kecamatan Pulau Derawan, Sarana air bersih pesayan Talisayan dan Dumaring Kecamatan Talisayan. Program Pengembangan Perumahan, Rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sehat sederhana, rehab rumah tidak layak huni Kecamatan Segah, Kelay, Maratua, Pembangunan Infrastuktur Pedesaan. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan, pengerasan jalan poros dan Perbaikan drainase Batu Putih, Peningkatan jalan Merancang ulu Kecamatan Gunung Tabur, Pemeliharaan Jalan masuk Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung,

Peningkatan

Jalan

Kampung

Pegat

Bukur

Kecamatan

Sambaliung, Penimbunan badan Jalan dan gorong-gorong RT.03 Bebanir RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 27

Bangun Kecamatan Sambaliung, Pembuatan Jembatan ke lokasi perkebunan masyarakat tumbit dayak kecamatan Sambaliung, Perbaikan Jalan Kampung Tabalar Ulu kecamatan Tabalar, Pembauatan Drainase RT.10 jalan Kedamaian Kecamatan Talisayan, pemeliharaan jalan kampong purnasari jaya Kecamatan Talisayan, Pembangunan jalan kampong Gunung tabor (samping jembatan segah) Kecamatan Gunung Tabur, Peningkatan Jalan Kampung Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur. Pembangunan Jalan Usaha Tani, Jalan Usaha Tani Campur Sari RT.1-7 Kecamatan Talisayan, Peningkatan jalan Usaha Tani Sei Buntu Kecamatan Sambaliung, Pembangunan Jalan Usaha Tani Tabalar Muara Kecmatan Tabalar, Pembangunan Jalan Usaha Tani P.diulu - Jl. Laksamanan Kecamatan Gunung Tabur. e.

Dinas Perumahan dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Tata Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.075.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.866.599.104,00 atau

89.96%. Pada tahun 2011, Dinas perumahan dan tata ruang melaksanakan kegiatan untuk pengembangan perumahan sebagai berikut : Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dengan anggaran Rp. 600.000.000 dan yang terealisasi Rp. 575.014.275 atau 95,84 %. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi Rp. 129.402.360,atau 86,27. Pengawasan dan penerbitan Perizinan Bangunan dengan anggran sebesar Rp. 250.000.000 dan realisasi Rp. 202.493.042 atau 81,00 %. Pendataan Kawasan startegi dan cepat tumbuh dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dan realisasi Rp. 76.422.708 atau 76,42 %. Perencanaan peningkatan prasarana kawasan Nelayan dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000 dan realisasi Rp. 156.746.500 atau 89,57 % Substansi RTRW Kabupaten Berau terdiri dari Konsep dan Struktur Tata Ruang, Rencana Sistem Jaringan Jalan, Arahan Pemanfaatan Ruang tahun 2011, arahan sistem pelayanan, dan rencana penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Kegiatan yang terkait dengan penataan ruang dan beberapa kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan adalah: Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang dengan anggaran Rp. 100.000.000.00 dan realisasi Rp. 77.763.400 atau 77,76 %. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP.II Tanjung Redeb dengan anggaran Rp.500.000.000 dan realisasi Rp.472.429.260 atau 94,49 %.


BAB II - 28

Pengawas Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,dan realisasi sebesar 176.327.559,- atau 88,16%. f.

Perencanaan Pembangunan Pada tahun 2011 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau telah dianggarkan dana sebesar Rp. 14.877.742.530,60 sampai

dengan

akhir

tahun

2011

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

11.531.749.025.00 atau sebesar 77,51%. Untuk

mengevaluasi

sejauh

mana

keberhasilan

perencanaan

pembangunan dalam kurun waktu 2007-2011, maka dapat diukur dengan beberapa indikator yang diuraikan sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan yang dihasilkan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2012. Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011. 2. Persentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan Indikator tersebut menggambarkan efektifitas perencanaan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan secara umum. Kegiatan yang belum dapat diselesaikan didominasi oleh kegiatan fisik, antara lain kegiatankegiatan pada Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan. Dokumen lainnya yang disusun oleh Bappeda dalam kurun waktu 2010-2011 yaitu : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 kepada DPRD Kabupaten Berau. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010 dan 2011 kepada Pemerintah Provinsi. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap tahunnya telah dilaksanakan musrenbang kecamatan rata-rata setiap tahunnya meliputi sebanyak 13 kali di 13 kecamatan, musrenbang kabupaten 1 kali, musrenbang propinsi 1 kali, dan musrenbang nasional 1 kali. Dari evaluasi atas pengendalian kegiatan pembangunan, beberapa faktor umum yang diidentifikasi sebagai penyebab penyelesaian kegiatan mengalami keterlambatan antara lain adalah : Perencanaan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang belum tersusun dengan baik Kurangnya koordinasi antar instansi vertikal maupun horisontal. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2011 yakni Sistem Informasi Perancanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau, selanjutnya kegiatan RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 29

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mengadakan bandwich internet LAN dan WAN Kabupaten Berau. g.

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Sebagai salah satu SKPD yang mengelola

PAD dari retribusi di bidang

perhubungan pada tahun 2011 mentargetkan sebesar Rp. 471.225.000,00 dengan mengambil acuan dari perkembangan potensi-potensi sumber retribusi potensial daerah telah mencapai realisasi PAD sebagai berikut : Tabel II. 8 Target dan Realisasi Retribusi Tahun 2011 NO

JENIS RETRIBUSI

TARGET

1

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

3

Retribusi Jasa Usaha Terminal

4

Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal

5 6

PENCAPAIAN

%

347.000.000

282.256.000

81.3

84.700.000

100.947.500

119.2

7.500.000

0

0

22.825.000

34.032.500

149.1

Retribusi Izin Jasa Usaha Trayek

7.700.000

0

0

Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan Di Atas Air

1.500.000

0

0

471.225.000

417.236.000

88.5

Jumlah

Pencapaian retribusi pada tahun 2011 sebesar 88.5 % menurun dibandingkan

pencapaian tahun 2010 sebesar 93 % dari besarnya

penerimaan mengalami peningkatan dalam pencapaian penerimaan retribusi sebesar Rp. 417.236.000. Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2011

pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau untuk membiayai

kegiatan

124.330.171.645,-

selama

sedangkan

Tahun

Anggaran

realisasinya

2011

adalah

sebesar sebesar

Rp Rp

71.273.707.695,60 atau 57.33 %. Capaian kinerja selama tahun 2010 antara lain sebagai berikut : 1) Terpenuhinyan estándar kualitas pendidikan teknis bidang perhubungan serta administrasi dan keuangan. Saaran ini dengan kegiatan mengikutsertakan Pegawai dalam Diklat Teknis serta Diklat administrasi dan keuangan berjalan seperti yang diharapkan. Dari diklat yang ditawarkan dan cukuppenting bagi peningkatan kinerja aparatur, seluruhnya telah diiukuti sesuai dengan anggaran yang telah tersedia. Sehingga dari 13 orang yang ditargetkan mengikuti diklat pada tahun 2011, semuanya dapat terlaksana pada tahun 2011 ini. RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 30

2) Tersedianya sarana,prasarana dan fasilitas pelayanan administrasi bidang perhubungan. Pada sasaran ini jumlah kegiatan cukup banyak yakni 21 kegiatan. Dari 21 kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dan dengan capaian kinerja sebesar 100% 3) Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Perhubungan Kegiatan pada sasaran ini adalah terbangunya prasarana dan fasilitas perhubungan, pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. dengan kegiatan-kegiatan : a. Perencanaan pembangunan dermaga di Pulau maratua dan dermaga wisata gayam dengan capaian kinerja 100% b. Pembangunan

Jembatan

tambat

perahu/kapal

nelayan

RT.II

Kecamatan Talisayan, dermaga di Kampung Tumbit Dayak dan dermaga Kampung Bebanir Bangun RT.01 dengan capaian kinerja 100 %. c. Perencanaan Pembangunan dolphin dan vender pelabuhan Tanjung Batu dengan capaian kinerja 100% d. Pembangunan sarana dan prasarana bandar udara Kalimarau Tahap II dengan capaian kinerja 100% e. Pembangunan sarana dan prasrana bandar udara Kalimarau Tahap II dengan capaian kinerja 15%(Kegiatan Multiyears). f. Perencanaan rehabilitas dermaga kampung bebanir Bangun RT.04, kampung Inran RT.03 dan perencanaan Pembangunan dermaga di Kampung Gunung Sari dengan capaian kinerja sarana dan prasarana bandara dengan capaian kinerja 100% g. Penyusunan dokumen FS (Study kelayakan) dan dokumen UPL, UKL perencanaan pembangunan dermaga di Pulau MAratua dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan kegiatan tersebut masuk didalam dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011 (Triwulan akhir),karena waktu yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan penyusunan dokumen sehingga kegiatan tersebut diluncurkan ke Tahun anggaran 2012. 4) Mewujudkan Pelayanan Jasa Bidang Perhubungan yang Optimal a. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada terminal regional dengan capaian kinerja sebesar 100% b. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas

angkutan jalan dengan capaian

kinerja 100 % RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 31

c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban berlalu lintas bagi para pengguna jalan raya dengan capain kinerja sebesar 100 %. d. Menyusun data yang konkrit dan terukur tentang fasilitas lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Berau dengan capaian kinerja 100 %. e. Pengerukan alur sungai segah dan alur sungai berau dengan capaian kinerja sebesar 0 % kegiatan tersebut diluncurkan pada tahun anggaran 2012. 5) Meningkatkan ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas jalan dan marka jalan dengan capaian kinerja sebesar 100 %. b. Pengadaan traffic light back up battery dan count down dengan capaian kinerja sebesar 100 %. c. Penyediaan alat dan perlengkapan keselamatan lalu lintas bagi petugas dengan capaian kinerja 100 %. d. Pengadaan peralatan navigasi laut dalam jalur pelayaran Tanjung Batu dan Pulau Derawan dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %. 6) Penerimaan PAD dari Sektor Perhubungan Sasaran kegiatan ini adalah penarikan retribusi dengan 6 jenis penarikan retribusi yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi jalan umum 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 3. Retribusi Jasa Usaha Terminal 4. Retribusi Usaha Pelayanan Pelabuhan 5. Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di Atas Air 6. Retribusi Izin Jasa Usaha Trayek Dari ke-6 program kegiatan di atas, seluruh kegiatan telah berjalan sampai akhir tahun. Secara umum pencapaian retribusi belum memenuhi target yang sudah ditentukan yaitu dengan pencapaian sebesar 88,5%. h. Lingkungan Hidup Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Berau pada tahun 2010 mendapat dukungan alokasi dana sebagaimana terdapat dalam (dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPA Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau sebesar Rp. 9.169.830.884,00 dan realisasi anggaran sebesar 6.890.682.721,00 atau 75,15 %. Urusan

lingkungan

hidup

dilaksakan

oleh

Badan

Pengelola

Lingkungan dengan kegiatan dan pencapaian target adalah sebagai berikut : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dengan capaian kinerja 100%. Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan capaian kinerja 100%. RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 32

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dengan capaian kinerja 100%. Pengkajian Dampak Lingkungan dengan capaian kinerja 100%. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan capaian kinerja 100%. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100%. Koordinasi Penilaian Menuju Indonesia Hijau (MIH) dengan capaian kinerja 100%. Koordinasi Pemantapan Program Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100%. Penanganan Kasus Lingkungan dengan capaian kinerja 100%. Peningkatan edukasi dan komunikasi Masyarakat dibidang Linkungan Hidup (ADIWIYATA) dengan capaian kinerja 100%. Pengembagan data dan informasi lingkungan dengan capaian kinerja 100%. Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan Pencemaran dengan capaian kinerja 100%. Pengujian

Kalibrasi

peralatan

pemulihan/service/Penggantian

laboratorium sparepart

lingkunngan

perawatan

dan

laboratorium

dengan capaian kinerja 100%. Pengadaan peralatan Penguji parameter kualitas LH. dengan capaian kinerja 100%. Peneglolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dann laut (penyusunan Data Base Mangrove) dengan capaian kinerja 100%. Pelaksanaan kegiatan Para amdal dan Pengadaan peralatan serta perlengkapan amdal dengan capaian kinerja 100%. i.

Pertanahan Kewenangan urusan pertanahan di daerah saat ini masih dipegang oleh Badan Pertanahan Nasional. Menurut catatan terakhir pada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2007 Sertifikat Hak Atas Tanah dan Tanggungan yang diterbitkan jumlahnya mencapai 181.785 bidang dengan total luas 1.670.602.884 m2 yakni sebagai berikut : •

Hak Milik

: 170.116 bidang - seluas 1.089.025.425 m2

•

Hak Guna Usaha

: 3 bidang – seluas 259.785.517 m2

•

Hak Guna Bangunan

: 983 bidang – seluas 260.087.071 m2

•

Hak Pakai

: 112 bidang – seluas 800.787 m2

•

HPL

: 5 bidang – seluas 295.252.111 m2

•

Tanah Wakaf

: 12 bidang – seluas 5.685 m2

•

Hak Tanggungan

: 12.083 bidang - seluas 4.559.423 m2


BAB II - 33

Dalam upaya pengamanan dan penertiban terhadap tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Berau yang telah dibebaskan dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan, melalui Bagian Tata Pemerintahan telah diajukan permohonan ke BPN Kab. Berau pensertifikatan milik pemda. Pada tahun 2011 bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah telah melaksanakan kegiatan antara lain : • Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan

anggaran sebesar Rp. 32.945.955.000,00 hingga tahun 2011

baru terealisasi sebesar Rp. 5.189.811.920,00 atau 15,7% • Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Luncuran 2010) dengan anggaran sebesar Rp. 2.158.512.000,00 hingga tahun 2010 baru terealisasi sebesar Rp. 5.823.000,00 atau 0%.

j.

Kependudukan dan Catatan Sipil Penyebaran penduduk Kabupaten Berau sampai tahun 2011 masih menunjukkan penyebaran yang tidak merata, sebagian besar penduduk menetap di perkotaan, dimana di daerah tersebut pada umumnya kondisi sosial ekonomi relatif lebih baik dibanding daerah pedalaman atau pedesaan. Konsentrasi penduduk terbesar ada di tiga kecamatan Tanjung Redeb dihuni oleh 33.93 %, Kecamatan Sambaliung sebesar 13.87% dan kecamtan Teluk Bayur sebesar 10,91%. Besarnya konsentrasi penduduk di Kecamatan Tanjung Redeb disebabkan karena daerah ini adalah ibukota Kabupaten dan memiliki fasilitas kehidupan yang relatif lebih lengkap dibanding kecamatan lainnya sehingga masyarakat cenderung bermukim di Tanjung Redeb. Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Berau sangat timpang. Hal ini karena tidak meratanya persebaran penduduk. Daerah pedalaman yang memiliki luas wilayah yang besar hanya dihuni oleh sedikit penduduk. Kepadatan terkecil terdapat di Kecamatan Maratua yaitu sebanyak 0,77 jiwa/Km2. Kepadatan terbesar terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb yaitu sebanyak 2.494.53 jiwa/km2. Dari 13 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Tanjung Redeb yang mempunyai kepadatan cukup tinggi. Adanya kepadatan penduduk per kilo meter persegi

yang sangat mencolok di

Kecamatan Tanjung Redeb wajar karena Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibu kota Kabupaten Berau. Karakteristik penduduk Kabupaten Berau dapat dilihat dari angka sex ratio, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Sex ratio pada tahun 2005 sebesar 122,08 dan pada tahun 2006 sex rasionya sebesar 121,86. Angka ini menunjukan bahwa pada 100 orang penduduk perempuan akan terdapat 121 penduduk laki-laki. Jumlah RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 34

penduduk

laki-laki

berjumlah

88.103

orang,

sedangkan

penduduk

perumpuan berjumlah 72.296 orang. Alokasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tahun 2011 adalah sebesar Rp. 7.137.479.757,94 dan terealisasi sebesar Rp. 5.988.675.734,00 atau 83,9 %. Pada

tahun

2011

telah

direalisasikan

Pembangunan

dan

Pengoperasian Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) yakni system pembuatan Kartu Penduduk secara online untuk 4 kecamatan sedangkan yang tidak terjangkau jaringan mempergunakan SIAK secara ofline. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil antara lain : Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil; Pengembangan database kependudukan; Pendidikan dan latihan serta bintek dalam rangka peningkatan wawasan SDM kependudukan. Pelayanan Kependudukan,

kependudukan Catatan

Sipil,

yang

dilaksanakan

meliputi

oleh

pengelolaan

Badan

administrasi

kependudukan yang meliputi pencatatan akta-akta catatan sipil serta surat keterangan lainnya. Pelayanan akta-akta meliputi: Akta perkawinan Akta Kelahiran Umum Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kematian Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, pada tahun 2011 Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana telah membangun dan mengoperasikan program SIAK, yang dapat menampung informasi kependudukan di seluruh kecamatan secara online dan semi online. k. Pemberdayaan Perempuan Untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan meningkatnya peran perempuan, diukur dengan menggunakan indikator yaitu meningkatnya peran

perempuan.

Pemerintah

Kabupaten

Berau

melalui

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat sangat mendukung dan menunjang penuh usahausaha untuk meningkatkan peran perempuan. Pemberdayaan perempuan dimaksudkan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Pada tahun 2011 melalui program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dilaksanakan kegiatan:


BAB II - 35

dalam pembangunan ditargetkan terbinanya peran Organisasi Perempuan (TP PKK) di 13 Kecamatan. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan. Dari anggaran sebesar Rp 1.685.000.000 terealisasi Rp 1.676.059.000 atau 98.78%. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan peran Organisasi Perempuan dan dilaksanakan dengan pemberian bantuan kepada organisasi PKK di 197 kampung di 13 Kecamatan. Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender, dari anggaran Rp 150.000.000 terealisasi sebesar Rp 144.336.900 atau 96,22 %. l.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan dilaksanakan

Keluarga oleh

Kantor

Berencana

dan

Pemberdayaan

Kesejahteraan Perempuan

dan

Keluarga Keluarga

Berencana Kabupaten Berau, Keluarga berencana dimaksudkan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk, sehingga dengan keluarga berencana diharapkan kesejahteraan keluarga meningkat. Untuk

mengetahui

sejauh

mana

pencapaian

kinerja

dalam

pelaksanaan urusan keluarga berencana, pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dari anggaran Rp 223.000.000.00 terealisasi Rp 75.450.100.00 atau 76.78 %. Pembinaan Keluarga Berencana dari anggaran Rp 266.478.000,00 terealisasi Rp 259.353.610,00 atau 93.89 %. Pada tahun 2011 ada penambahan Pasangan usia subur yang ber-KB (peserta KB baru) sebanyak 4.730 orang. Secara akumulasi hingga akhir tahun 2011 di Kabupaten Berau terdapat peserta KB aktif sebanyak 23.647 orang, atau mencapai 104.67 %. m. Sosial Urusan sosial pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan tata kehidupan serta tata penghidupan sosial, materiil dan sprituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi seseorang, keluarga maupun masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban sebagai manusia. Alokasi anggaran pada Dinas Sosial tahun 2011 sebesar Rp. 5.690.657.196,78 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.616.719.692,00 atau 81,13%.


BAB II - 36

Dari data Dinas Sosial perkembangan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut : Tabel II. 9 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2009 - 2011 2009

PMKS

Orang/KK

2010

2011

Orang/KK Orang/KK

1. Anak balita terlantar

25

25

9

2. Anak terlantar

89

89

32

3. Anak korban tindak kekerasan

50

50

0

4.Anak nakal

35

0

0

5. Anak jalanan

15

15

0

6. Wanita rawan social ekonomi

320

320

102

1.560

1.560

1.783

8. Penyandang Cacat

232

232

264

9. Penyandang Cacat eks koronis

50

0

0

10. Wanita tuna susila

0

50

0

11. Pengemis

50

8

0

12. Bekas narapidana

8

28

78

13. Korban penyalahgunaan narkotika

28

5

0

13.018

13.018

572

15. Keluarga berumah tidak layak huni

620

620

0

16. Komunitas adat terpencil (KAT)

250

250

105

7. Lanjut usia terlantar

14. Keluarga fakir miskin

17. Masyarakat yang tinggal di daerah bencana

2750

18. Korban bencana alam

250

110

0 0

0

Sumber data : LAKIP Dinas Sosial Tahun 2009, 2010,2011

Tabel II. 10 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2009-2011 No

PSKS

Satuan 2009 2010 2011

1

Panti asuhan

Buah

4

4

4

2

Pekerja Sosial Masyarakat

Orang

195

195

195

3

Organisasi sosial (orsos)

Organ

26

26

26

4

Karang Taruna Indonesia (KTI)

Organ

110

110

110

Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 5

(WPKS)

Orang

113

113

113

6

Satuan tugas penanggulangan bencana

Buah

25

25

25


BAB II - 37

No

PSKS

Satuan 2009 2010 2011

alam (PBA) 7

Instruktur satgas PBA Kader

8

rehabilitasi

Buah

25

25

25

Buah

90

90

90

berbasiskan

kemasyarakatan

Sumber data : LAKIP Dinas Sosial Tahun 2009,2010,2011 Periode tahun 2009 sampai akhir tahun 2011, capaian kinerja penanggulangan masalah sosial antara lain : 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Kessos dengan kegiatan antara lain : Pelayanan bagi KAT dan PMKS Tahun 2009 : terlayani sebanyak 250 orang Tahun 2010 : terlayani sebanyak 250 orang Pelayanan bagi PMKS Tahun 2009 bagi 105 orang Tahun 2010 bagi 50 orang 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan capaian kinerja kegiatan antara lain: Pelayanan keterampilan PMKS Tahun 2009 untuk 30 orang Tahun 2010 untuk 110 orang Pelayanan raskin Tahun 2009 di 13 kecamatan Tahun 2009 13 Kecamatan untuk 10.107 KK 3) Pembinaan eks penyakit Sosial (Eks Napi, Narkoba dan penyakit sosial antara lain: Tahun 2009 Pembinaan kepada 40 orang eks penyandang penyakit sosial. n. Tenaga Kerja Pada tahun 2011 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.112.139.793,44 hingga akhir tahun 2011 telah terealisasi sebesar Rp. 4.490.673.848,20 atau 87,84 % Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Berau pada tahun 2011 antara lain : Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan.


BAB II - 38

Konflik antara pengusaha dan tenaga kerja kerap terjadi karena berbagai sebab. Tidak jarang konflik yang terjadi tersebut dipicu oleh adanya kasus perselisihan hubungan industrial. Dalam kasus perselisihan hubungan industrial, Pemerintah Kabupaten Berau berupaya melakukan fasilitasi atas penyelesaian konflik tersebut. o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pada tahun 2011 Dinas Koperasi Perdagangan dan Koperasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.171.349.139,32 dan telah direalisasikan sebesar Rp 9.316.000.580 atau 64.19 %. Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Berau cukup menggembirakan, baik keanggotaan, permodalannya, volume usaha, sisa hasil usaha(SHU)nya, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan terutama kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM sendiri. Jumlah koperasi pada tahun 2007 sebanyak 271 unit dan pada tahun 2011 sebanyak 343 unit, atau meningkat sebesar 64 %. Jumlah UMKM pada tahun 2007 sebanyak 1423 unit sampai dengan tahun 2011 sebanyak 708 unit, Perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Berau sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II. 11 Perkembangan Koperasi serta Permodalannya tahun 2007-2011 No 1

2

Uraian

2011

2010

2009

2008

2007

343

315

298

286

271

28.368

27.183

25.223

19.314

23.983

13.051.994.171

14.809.753.461

14.718.397.110

11.295.518.536

10.954.276.923

5.993.473.599

4.040.330.015

2.389.629.333

2.122.168.937

2.946.294.726

Koperasi (unit) Anggota (org)

3

Modal (Rp)

4

SHU (Rp)

Sumber data : Dinas Perindagkop Sedangkan Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Berau sejak 2007 sampai dengan 2011 sebagai berikut : Tabel II. 12 Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 2011-2007 No

Uraian

1

UMKM (unit)

2011

2010

2009

2008

2007

708

2.553

2187

1782

1423

Dalam rangka peningkatan kemampuan permodalan dan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Berau telah RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 39

memberikan fasilitas kredit bagi para pengusaha kecil, yang disebut Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Dana tersebut sifatnya bergulir, sehingga pengembalian dana dari penerima dana sebelumnya, digulirkan lagi penerima dana yang baru. Perkembangan alokasi anggaran pada tahun 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000.00 sampai dengan tahun 2010 terus meningkat, dan tahun 2006 anggaran yang direalisasi mencapai Rp.2.500.000.000 sampai dengan tahun 2007 realisasi anggaran mencapai 9.000.000.000, tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 realisasi anggaran nihil, dari alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut : Tabel II. 13 Perkembangan Dana Pinjaman Kredit Lunak KUKM (dana bergulir) Kabupaten Berau Tahun 2006 – 2010 No 1

Uraian

2010

Alokasi Anggaran (Rp)

2

Realisasi (Rp.)

3

Penerima

2009

2008

2007

2006

18.250.000.000 (*

18.250.000.000 (*

18.000.000.00(*

25.000.000.000

25.000.000.000

Nihil

Nihil

Nihil

9.000.000.000

25.000.000.000

Nihil

Nihil

Nihil

186

82

pinjaman ( orang/UKM)

Sumber : Disperindagkop 2010 Tidak adanya realisasi pemberian pinjaman UKM disebabkan karena belum adanya payung hukum secara Nasional

yang dapat dipedomani

sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan dana bergulir, terutama lembaga Khusus yang mengelola dana bergulir, mengingat bahwa dana bergulir termasuk dalam investasi non permanen. Disamping itu sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam BAB XV pasal 324 ayat (1, huruf b) : Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk : Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Pasal 324 ayat (3), Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelola dana lainnya. Dana Pengembangan Ekonomi Kerakyatan ini merupakan kerja sama lintas SKPD, dengan pengelolaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, namun proposal yang masuk akan dinilai oleh tim teknis yang terdiri dari beberapa SKPD sesuai bidang usaha penerima dana yakni : Dinas Pertanian dan Peternakan. Dinas Perikanan dan Kelautan RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 40

Dinas Pekebunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Parawisata p. Penanaman Modal Urusan penanaman modal pada tahun 2008 dikoordinasikan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Urusan ini diarahkan pada peningkatan investasi, baik itu dari dalam daerah termasuk investasi Pemerintah Kabupaten, maupun investasi yang bersumber dari luar daerah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam rangka menarik investasi di daerah, Kabupaten Berau melalui Bagian Perekonomian pada tahun 2011 telah mengikuti berbagai pameran. Keikutsertaan Pemerintah Kabupupaten Berau dalam berbagai pameran investasi

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Penyelenggaraan

Pameran

Pembangunan dan Hari Jadi Kabupaten Berau dan kota Tanjung Redeb Tahun 2011 dengan anggaran Rp 3.655.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.963.271.877. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Berau merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau ke beberapa Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut : BPD Kaltim PDAM Perusda Hutan sanggam Labanan Lestari PT. Indo Pusaka Berau Investasi pada Bank BPD Kaltim Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim merupakan investasi dalam bentuk Saham. Berdasarkan PERDA Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. INDO PUSAKA BERAU bab III bentuk dan besaran penambahan penyertaan modal, pasal 4 yang berbunyi penambahan penyertaan modal daerah Kepada PT. Indo Pusaka Berau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebear Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas miliyar lima ratus juta rupiah) dan pasal 5 ayat 1 berbunyi sebagai berikut : 1. Modal kekayaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang diserahkan kepada PT. Indo Pusaka Berau dalam bentuk uang tunai sebagai berikut : a. Tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 43.365.000.000,-(Empat puluh tiga miliyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah). RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 41

b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 9.999.792.235,-(sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);dan c. Tahun 2011 pada APBD-P sebesar Rp. 17.500.000.000,-(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah); 2. Besarnya jumlah modal kekayaan Kabupaten Berau yang diserahkan kepada PT. Indo Pusaka Berau dalam bentuk tunai di Tahun 2005 dan Tahun 2009 serta APBD-P Tahun 2011, sehingga berjumlah Rp. 70.864.792.235,-(tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribuh dua ratus tiga puluh lima rupiah). Investasi pada PDAM Kabupaten Berau PDAM Kabupaten Berau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Penilaian investasi didasarkan pada pedoman Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu menggunakan metode ekuitas, pada tahun 2011 nilai investasi Pemerintah Kabupaten Berau kepada PDAM sebesar Rp. 5.700.000.000. Investasi pada PT Hutan Sanggam Labanan Lestari Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan hutan antara Pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I, dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera dengan Nomor : 127/V/Inh/2003 tanggal 4 Februari 2003, disepakati pembentukan usaha patungan dalam areal Hak Pengusahaan Hutan di Kabupaten Berau dengan Nama PT Hutansanggam Labanan Lestari. Komposisi Pemda Berau sebesar 50%, PT Inhutani I sebesar 30%, dan Perusda Sylva Kaltim Sejahtera sebesar 20%. Sesuai Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. Indo Pusaka Berau, dan lembar saham yang tahap pertama berjumlah 43.365 lembar dan tahap kedua 8.473 lembar jadi secara keseluruhan mencapai 51.838 lembar. q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Kebudayaan diarahkan pada peningkatan mengenalan kekayaan budaya daerah dan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Nilainilai budaya lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial digunakan untuk memperkuat identitas daerah. Urusan kebudayaan di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada tahun 2011 urusan kebudayaan dilaksanakan dengan kegiatan antara lain : • Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah (hari jadi Kabupaten Berau). RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 42

• Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. • Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya • Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah. • Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata (Pagelaran Seni Budaya) • Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah • Fasilitas Pengembangan Kemitraan Pariwisata. • Peningkatan

Pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pemasaran

pariwisata. • Pelaksanaan promosi pariwiasata Nusantara dalam dan luar negeri • Pengembangan cindramata khas daerah kabupaten daerah. • Festival Daerah. • Penyediaan sarana informasi pariwisata dan budaya. • Pelaksanaan promosi budaya dan pariwisata • Pengembangan daerah tujuan wisata. Saat ini terdapat beberapa bangunan dan situs cagar budaya yang dilindungi, antara lain Keraton Gunung Tabur, Museum Gunung Tabur dan Keraton Sambaliung. Selain untuk melestarikan budaya, perlindungan bangunan dan situs tersebut juga dimanfaatkan untuk pariwisata. r.

Pemuda dan Olah Raga Sasaran urusan Pemuda dan Olah Raga diarahkan pada peningkatan kapasitas pemuda di berbagai bidang dan naiknya derajat kesehatan fisik dan mental para pemuda serta berkembangnya diversifikasi dan prestasi oleh raga. Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia. Tahun 2011 Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.867.664.924,80 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7,168.049.654,20 atau 65,96%, Kinerja dari Dinas Pemuda dan Olah Raga selama tahun 2011 antara lain : • Pembinaan Organisasi Kepemudaan • Pembibitan dan pembinaan olahragawan dan berbakat • Pembinaan Cabor Prestasi di Tingkat Daerah. • Penyelenggaraan kompetisi olahraga. • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. • Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga. Adapun permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2011 adalah sebagai berikut :


BAB II - 43

• Adanya Dana Kegiatan yang tidak terserap dan tidak dapat di gunakan di karenakan fasilitas penunjangnya tidak tersedia dan adanya keterlambatan perkerjaan fisik yang tidak sesuai dengan ketentuan. • Belum tersedianya prasaran berupa gedung kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Berau. • Masih Kurangnya saran penunjang berupa kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan di lapangan. • Belum dioperasionalkannya fasilitas kolam renang kakaban aquatiq. • Diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang olahraga, kepemudaan dan bidang teknis lainnya. • Masih kurangnya tenaga Teknis, Fungsional dan Staf yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan Guna mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka perlu di ambil langkah – langkah sebagai berikut : 1.

Dinas akan Melakukan evaluasi atas perkerjaan fisik yang tidak mencapai target dan menjadikan perbandingan pada kegiatan tahun mendatang untuk dapat melaksanakann kegiatan fisik yang b erhubungan dengan pihak ke tiga, damana proses pelelangan dan pemilihan din jadwalkan awal tahun anggaran sehingga keerlambatan dan kendala – kendala yang tidak diperhitungkan dapat diatasi.

2.

Dinas akan membuat usulan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan kendaraan operasional kepada Dinas Pemuda dan Olahraga.

3.

Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan atau membangunkan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga sesegera mungkin.

4.

Berkoordinasi dengan DPRD Berau dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Berau agar PERDA retribusi kolam renang segera diterbitkan.

5.

Mengusulkan kepada Pemerintah

daerah untuk dapat mendapatkan

kendaraan operasional baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. 6.

Melakukan Koordinasi dan Pendekatan kepada Kepala Daerah Cq. Bappeda Kab. Berau untuk memperhatikan dan dapat menerima program – program kerja yang di usulkan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Berau

7.

Memberikan kesempatan kepada seluruh Pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga utuk dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan cara mengikut sertakan dalam pendidikan / pelatihan fungsional maupun struktural.


BAB II - 44

8.

Melakukan konsultasi dan kordinasi kepada BKD untuk memohon penambahan staf yang dibutuhkan.

s.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan antara lain untuk: 1) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri dan indentitas bangsa

melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai

budaya yang mempunyai potensi unggul. 2) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial. 3) Mewujudkan

kenyamanan,

ketertiban

dan

kepatuhan

masyarakat

(stakeholders) dengan melalui peningkatan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah. 4) Terlaksananya peran dan fungsi lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2011 anggaran pada Badan Kesbanglinmas sebesar Rp. 6.557.294.143,58 telah direalisasikan sebesar Rp. 5.874.328.138,20 atau 89,58%. Capaian kinerja tahun 2011 urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Berau antara lain: a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkung berupa kegiatan adalah Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan Lingkungan, pengendalian kemanan lingkungan. b. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan berupa Peningkatan Kerja sama

dengan Aparat Keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan. c. Pengembangan Wawasan Kebangsaan melaui Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat melaui forum kerukunan Umat Beragama (FKUB). d. Pendidikan Politik Masyarakat

melalui desk pilkada dan pengamanan

wilayah PILBUP 2010 Kab.Berau. e. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam berupa kegiatan teknis penanggulangan Bencana PBP dan koordinasi berkala tim satkorlak. f. Ketahanan Bangsa dengan kegiatan rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) se – KALTIM di Kab. Berau. i.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sebelum tahun 2009 urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian-bagian Sekretariat Kabupaten Berau (antara lain Bagian Hukum Dan


BAB II - 45

Perundang-Undangan, Bagian Umum Dan Perlengkapan, Bagian Organisasi Dan

Tata

Laksana,

Bagian

Pembangunan,

Bagian

Humas,

Bagian

Pemerintahan, dan Bagian Keuangan), Sekretariat DPRD, Kantor Kas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Pengawas Daerah. Setelah berlakunya PP No 41 tahun 2007 dan Perda No 10, 13 Tahun 2008 maka urusan pemerintahan menjadi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, ada beberapa SKPD yang berubah yakni Badan Pengawas Daerah (Bawasda) menjadi Inspektorat, sedangkan Kantor Kas Daerah Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah bergabung dengan Dinas Pendapatan menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan. Anggaran pada Sekretariat Daerah yang meliputi Bagian Penanaman Modal Dan Perekonomian, Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan, Bagian Umum Dan Perlengkapan, Bagian Organisasi Dan Tata Laksana,

Bagian

Pembangunan, Bagian Humas Dan Penerangan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Penghubung Kepala Daerah, Bagian Keuangan periode tahun 20072011 adalah sebagai berikut : Tabel II. 14 Alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah tahun 2007-2010 Thn

Belanja Langsung

Belanja Tidak

Total Anggaran

langsung

Setda

2007

112,450,943,550.00 115,407,958,816.63

227,858,902,366.63

2008

154,580,194,349.00 146,678,758,052.00

301,258,952,401.00

2009

113,165,036,132.00 161,769,533,267.33

274,934,569,399.33

2010

83,420,879,700.00

207,157,006,268.00

290,577,885,968.00

2011

107.019.959.535.00

38.623.605.309.00

145.643.564.844.391

Sumber Data : APBD Kabuoaten Berau

Selama kurun waktu 2007-2010 program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain senbagai berikut : ii.

SETDA (Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan) Bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan pada tersedianya produk hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dan payung hukum dalam setiap pelaksanaan pembangunan daerah. Produk hukum yang dihasilkan antara lain berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, disamping produk hukum yang dipersiapkan perlu juga adanya upaya peningkatan peamahaman pengetahuan hukum masyarakat. Capaian kinerja bagian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :


BAB II - 46

• Legislasi rancangan peratuan perundang-undangan • Bantuan hukum kepada instansi di lingkungan Pemkab Berau • Publikasi Peraturan Perundang-undangan iii.

SETDA (Bagian Pengelolaan Barang) Dalam rangka menunjang kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan. Sarana dan prasarana penunjang tersebut diadakan di Bagian perlengkapan kabupaten berau. Kinerja pelayanan Bagian Perlengkapan antara lain sebagai berikut: Pengadaan sarana mobilitas/kendaraan operasional; Pengadaan sarana/peralatan rumah jabatan dan sarana aparatur pemerintah; Pengadaan rumah jabatan dan pemeliharaan rutin atas rumah dan sarana prasarana pemerintahan dan Inventarisasi Aset Pemerintah daerah Kabupaten Berau.

iv.

SETDA (Bagian Umum) Dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, Bagian Umum melaksanakan kegiatan antara lain: Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar; Pengadaan ATK, barang cetakan dan BBM; Pemeliharaan gedung, kendaraan dan surat-surat kendaraan; Mengatur dan melaksanakan acara di lingkungan Pemkab; Mengatur, merencanakan dan menyususun jadwal kegiatan tamu; Mempersiapkan dan memproses surat tugas dan SPPD.

v.

SETDA (Bagian Organisasi Dan Tata Laksana) Bidang organisasi dan tata laksana diarahkan untuk penataan organisasi di Kabupaten Berau. Dalam rangka penataan organisasi dan tata laksana, beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Pemkab Berau tahun 2011 antara lain: Penyusunan LAKIP Kabupaten berau setiap tahun dan , Penetapan Kinerja Kabupaten dan Update Data LHKPN Penataan kelembagaan Lembaga Pemerintah Daerah dapat tertata Sesuai Kebutuhan. Menyusun Standar Kompetensi Persyaratan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, dengan terbitnya surat Keputusan Bupati tentang Standar Kopetensi Persyaratan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Berau Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

vi.

SETDA (Bagian Humas) Operasional keprotokolan yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Berau dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan yang telah dilaksanakan pada tahun antara lain:


BAB II - 47

Melaksanakan Publik Relation dengan mitra kerja wartawan, masyarakat instansi dan swasta; Mempersiapkan Bahan - bahan Pameran; Melaksanakan Kegiatan Peliputan; Melaksanakan Pers Release untuk bahan pemberitaan; Menyelenggarakan Siaran informasi penerangan melalui RSPD; Pengawasan pendistribusian koran, majalah dan tabloid; Menyusun konsep Pidato Bupati, makalah dan presentasi. vii.

SETDA (Bagian Pemerintahan) Dalam rangka menunjang kinerja

bidang pemerintahan, telah

dilaksanakan antara lain: Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan; Rapat Koordinasi Unsur Muspida; Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah; Rapat Koordinasi Unsur Muspida; Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah; Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Derah/Wakil Kepala Daerah; Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. viii.

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD bertugas memberikan pelayanan dalam rangka menunjang tugas-tugas DPRD, dalam kurun waktu 2006-2009 telah dilaksanakan setiap tahunnya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem.dan tokoh masyarakat/tokoh agama; Rapat - rapat alat kelengkapan dewan; Rapat-rapat paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; Sosialisasi peraturan perundang-undangan; Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Berau.

ix.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan kekayaan (DPPKK) Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Berau nomor 34 Tahun 2009 pada tanggal 31 Desember 2009, yang merupakan gabungan 4(empat) instansi yakni : Dispenda, Kantor kas erah, Bagian Keuangan dan Bagian perlengkapan Sekretariat Kabupaten Berau. Sebagai instansi yang baru dibentuk maka sumberdaya (Manusia, sarana dan prasarana serta dana) yang ada juga merupakan gabungan ditambah dengan sumberdayan tambahan. Gambaran umum yang dapat disajikan pada saat ini adalah kondisi riil sekarang, berada dibawah satu institusi yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Kabupaten Berau baik sumberdaya manusia sarana dan prasarana maupun dukungan dana dengan mengarah pada Visi, misi, tujuan sasaran dan narah kebijakan yang baru.


BAB II - 48

Inti

daripada

seluruh program

dana

kegiatan

yang telagh

dilaksanakan dalam tahun 2010 ditujukan untuk mewujudkan pegelolaan dan naset daerah yang akuntabel dan auditable. SETDA (Bagian Keuangan). Capaian kinerja di bidang keuangan sampai dengan tahun 2008 antara lain: Penyusunan RAPBD dan APBD Kabupaten Berau dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Mulai tahun 2009 Bagian Keuangan Setda telah bergabung dengan DPPKK, fungsi bagian keuangan yang sekarang melekat di DPPKK antara lain : Penyusunan APBD; Perbendaharaan dan Pelaporan, sesuai dengan amanat Permendagri No 13 Tahun 2006 pengelolaaan keuangan sudah didesentralisasikan ke masing-masing satker bukan lagi di Bagian Keuangan seperti tahun-tahun sebelumnya. x.

Inspektorat Inspektorat Kabupaten Berau yang sebelumnya adalah Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Daerah dalam bidang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, pada tahun 2010 alokasi anggaran Inspektorat sebesar Rp. 8.853.677.022.00 telah direalisasikan sebesar Rp.

6.138.394.170.00 atau

69.33%

Capaian kinerja tahun 2011 sesuai dengan laporan kinerja dari Badan Pengawas Kabupaten Berau antara lain: 1. Pemeriksaan reguler terhadap Badan, Dinas, Bagian, Sekretariat, Perusda dan Kecamatan terlaksana Pemeriksaan khusus/ lanjutan atas kasus-kasus aduan. Pada tahun 2008 telah dilaksanakan penanganan kasus sebanyak 9 obyek pemeriksaan dan atas penanganan kasus tersebut telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan. 2. Optimalisasi Tim tindak lanjut atas hasil Temuan pemeriksaan dapat dicapai hingga 100% dari target yang ditetapkan. 3. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Pendidikan dan Pelatihan pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan. xi.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Urusan Kepegawaian dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima serta birokrasi yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas aparatur Pemerintah Kabupaten Berau. Urusan ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, peningkatan disiplin pegawai, serta peningkatan layanan bagi aparatur pemerintah, sejak tahun 2008 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaen Berau


BAB II - 49

telah berubah nomenklaturnya sesuai PP No 41 tahun 2008 menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dengan visi yaitu Mendorong Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Berau yang Berkualitas dan Sejahtera pada tahun 2009 telah mengelola anggaran daerah sebesar Rp. 14.830.929.461,20

dan telah direalisasikan sebesar Rp. 11,974,249.467,80

atau 80,74%. Realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2011 dapat dilihat dari capaian kinerja yang dapat digunakan sebagai ukuran peningkatan kualitas SDM aparatur berdasarkan laporan kinerja dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II. 15 Kinerja Peningkatan SDM Tahun 2008 - 2011 Inidkator Capaian Kinerja

2008

PNS mengikuti tugas belajar

2009

2010

2011

8

5

3

13

CPNSD mengikuti diklat Prajabatan Gol. I & II

516

376

376

344

CPNSD mengikuti diklat Prajabatan Gol. III

111

58

173

165

Tenaga honorer di 13 Kecamatan

440

*

30

1.368

Praja yang diterima di IPDN

2

*

2

3

S1 PIN yang diterima dr Kabupaten Berau

6

5

0

0

PNS ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

0

*

121

99

PNS mengikuti diklat PIM Tk II Keluar Daerah

69

40

2

18

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kabupaten Berau diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Peningkatan wawasan pendidikan para pelaksana pemerintahan dilaksanakan antara lain dengan pendidikan dan latihan teknis, diklat non teknis, dan pendidikan formal. Selanjutnya dalam rangka pelayanan administrasi kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Berau yang memasuki usia pensiun pada dalam kurun waktu 2008-2011 telah dilayani bagi pegawai yang telah memasuki masa purna

bhakti sekaligus diberikan tali asih sebagai penghargaan atas

pengabdian yang telah dilakukan. Tabel II. 16 Penghargaan dan Pemberian Tali Asih Bagi Pegawai Pensiun Tahun 2008-2011 Pelayanan dan pemberian tali asih penghargaan Satyalencana Karya Satya


2008

2009

2010

2011

176

81

298

265

BAB II - 50

pengurusan SK pensiun Gol II, III dan IV

63

76

76

85

Beberapa permasalahan yang diprediksi akan tetap berpengaruh pada peningkatan sumber daya aparatur dalam tahun-tahun mendatang antara lain adalah : Tuntutan akan SDM yang kompeten dan profesional; Distribusi dan kualitas SDM kurang merata; Belum adanya pola karier pegawai sebagai salah satu mekanisme kaderisasi sumber daya aparatur; Belum optimalnya pemanfaatan data base pegawai sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, pendayagunaan dan pengembangan aparatur. Telah dianggarkan pemberian uang jasa pada PTT yang telah berusia lebih dari 56 ke atas namun tidak dapat direalisasika karena terkendala belum adanya ketentuan yang mengatur/memperbolehkan pemberian uang jasa kepada PTT. t.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten

Berau

juga

melaksanakan pemberian tugas pembantuan ke desa/kampung. Tugas pembantuan yang diberikan ke kampung berupa : Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Selama tahun 2011 kegiatan pelatihan pengelolaan data profil desa dan kelurahan sebesar Rp. 355.000.000,00 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Pengembangan Kecamatan pada tahun 2011 dilaksanakan dengan Kegiatan Bantuan Program Pengembangan Kecamatan. Dana untuk kegiatan tersebut dianggararkan di Sekretariat Daerah sebesar Rp. 2.750.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan. Pada tahun 2011, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Berau menganggarkan program pengembangan perumahan dan perbaikan perumahan bagi penduduk kurang mampu sebesar 300.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Tahun 2011 Program yang di anggarkan dengan dana sebesar 2.267.000.000,00 RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 51

Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Berau sampai tahun 2011 adalah 107 desa/kelurahan. Uraian capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan data kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: u. Statistik Urusan statistik dimaksudkan untuk menyediakan data-data yang berkaitan dengan Kabupaten Berau. Urusan statistik di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Bappeda, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau yang merupakan Instansi Vertikal. Pada tahun 2011 melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau telah dihasilkan dokumen statistik daerah yaitu Kabupaten Berau Dalam Angka tahun 2011. Dokumen tersebut berisi data-data statistik baik bersifat mikro maupun makro, antara lain Kondisi umum daerah, Kondisi geografis daerah, Iklim daerah,

Pemerintahan,

Kependudukan,

Sosial,

Pertanian,

Industri,

Perdagangan, Perhubungan, Harga-harga, Konsumsi, PDRB Selain dokumen tersebut, hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik adalah Kecamatan dalam angka tahun 2011, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut penggunaan Kabupaten Berau tahun 2011 dan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Berau tahun 2011. v.

Kearsipan Urusan

kearsipan

di

Kabupaten

Berau

ditujukan

untuk

mengamankan dokumen/arsip untuk semua sektor di unit kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan mempercepat proses pencarian dokumen. Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor PDE dan Kearsipan yang sejak tahun 2009 berubah namanya menjadi Kantor Arsip dan Dokumentasi Alokasi anggaran pada Kantor Arsip dan Dokumentasi tahun 2009 sebesar

Rp.

2,088.117.613,20

dan

telah

direalisasikan

sebesar

Rp.1,579.892.002,20 atau 75,66% dari anggaran, dalam rangka melaksanakan urusan kearsipan, Kantor Arsip dan Dokumentasi telah melaksanakan penataan arsip/dokumen milik Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Berau. Selain Bagian Keuangan, urusan kearsipan masing-masing Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Berau masih dilaksanakan oleh Satuan Kerja masing-masing. w. Komunikasi dan Informatika Urusan

Komunikasi

dan

Informatika

di

Kabupaten

Berau

dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah dan Kantor PDE dan Kearsipan, serta beberapa Satuan Kerja terkait. Urusan komunikasi dan informatika diarahkan

untuk mewujudkan pelayanan kepada

masyarakat untuk mendapatkan informasi bagi kepentingan pelayanan RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 52

publik serta meningkatnya sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik. Selain itu, urusan komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi bagi kepentingan publik. Pemanfaatan teknologi tinggi menjadi strategi dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika. Melalui pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, diharapkan tersedia pusat data dan informasi dalam sistem jaringan berbasis Teknologi Industri (TI) yang terintegrasi. Hal tersebut menggambarkan hasil upaya

yang

dilakukan

oleh

pemerintah

Kabupaten

Berau

dalam

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengelola informasi. Sampai

akhir

tahun

2011,

melalui

kegiatan

Pengembangan

Penerangan dan Komunikasi yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Berau, telah dilaksanakan beberapa sub-sub kegiatan dalam rangka menunjang kinerja di bidang komunikasi dan informatika. Hasil-hasil kegiatan tersebut antara lain: 1. Dilakukannya kerja sama pemberitaan sepanjang tahun

dengan Kaltim

Post. Kerja sama ini dilaksanakan untuk menginformasikan pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasilnya di Kabupaten Berau. 2. Pelaksanaan siaran Berau TV dan RSPD 3. Melaksanakan Publik Relation dengan mitra kerja wartawan, masyarakat instansi dan swasta 4. Pendokumentasian Naskah Pidato Bupati/Wakil Bupati 5. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan dan pembuatan data base hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten berau 6. Mempersiapkan bahan-bahan untuk Pameran Pembangunan 7. Peliputan berbagai kegiatan masyarakat dan Pemerintah di Kabupaten Berau. 8. Pelaksanaan pers release untuk bahan pemberitaan 9. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Untuk kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi bagi kepentingan publik, pemanfaatan teknologi tinggi menjadi strategi dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika. Pada tahun 2011 oleh Bappeda Kabupaten berau telah dibangun system

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dengan mengadakan bandwich internet LAN dan WAN Kabupaten Berau. Sedangkan yang baru akan direalisasikan yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah secara online melalui Wireless System yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan. 1. Permasalahan dan Solusi RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 53

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Berau pada umumnya adalah : Belum seluruh SKPD mencantumkan target kinerjanya secara jelas dan terukur sehingga pencapaian kinerjanya belum dapat secara handal dilaporkan. Tuntutan akan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional; Distribusi dan kualitas SDM kurang merata; Untuk mengantisipasi agar hal tersebut di atas tidak terjadi lagi pada pelaksanaan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Berau bertekad untuk menyusun APBD termasuk Perubahan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga koordinasi dan pembahasan dengan SKPD, tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan panitia anggaran legislatif dapat dilakukan tepat waktu. Diharapkan dalam perubahan APBD dihindari adanya tambahan pekerjaan fisik yang memerlukan pelaksanaan yang cukup lama, misalnya konstruksi. Perlunya bimbingan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD dalam penyusunan laporan kinerja, sehingga diharapkan laporan kinerja SKPD sesuai yang diharapkan dan lebih handal. Perlu adanya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi aparat pelaksana kegiatan melalui pendidikan formal dan non formal misalnya diklat dan bimbingan teknis.

II.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Urusan Wajib Capaian kinerja program dan kegiatan urusan wajib pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Pertanian Dinas Pertanian Ketahahan Pangan Mulai tahun 2011 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan anggaran

sebesar

Rp.

679.889.000,00

realisasinya

sebesar

Rp.

557.026.992,00 atau 81.92 % dari anggaran, sedangkan pencapaian kinerjanya antara lain sebagai berikut : 1.

Peningkatan Infrastruktur dan daya dukung lahan kering.

2.

Peningkatan Produksi produk pertanian.

3.

Pengumpulan,pengolahan data statistic pertanian.

4.

Bantuan peningaktan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan

5.

Sertifikasi lahan usaha pertanian.

6.

Pengembangan intensifikasi tanaman padi/palawija.


BAB II - 54

7.

Pengembangan perbenihan/Pembibitanpadi sawah

8.

Pengembangan/perbenihan perbibitan hortikultura.

9.

Penyediaan sarana produksi pertanian.

10. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan. 11. Bantuan saprodi dalam rangka peningkatan produksi padi. 12. Pengembangan hortikultura 13. Bantuan alat mesin pertanian.peningkatan kemampuan lembaga petani. 14. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. 15. Promosi atas hasil produksi pertanian ungulan daerah (Pameran Agro dan penas) 16. Kegiatan penyuluhan dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. 17. Monitoring pupuk bersubsidi 18. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian (SL-PHT tanaman Padi sawah). b. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pada tahun 2011 Anggaran Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau sebesar Rp. 15.087.896.761,44 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2011 mencapai Rp. 9.130.580.617,00 atau 60,52%. Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 antara lain dalam tabel berikut : Tabel II. 17 Kinerja Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. Sasaran 1. Pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan

2. Pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan Barang

3. Pendidikan dan pelatihan dibidang Kepegawaian

4. Pendidikan dan dibidang Amdal

5.

pelatihan

Pendidikan dan pelatihan fungsional peternakan dan kesehatan hewan

6 Bimbingan teknis fungsional pengadaan barang dan jasa


Indikator Pencapaian Satuan Terlaksannya pendidikan dan pelatihan dibidang Orang pengelolaan keuangan Terlaksannya pendidikan dan Orang pelatihan dibidang pengelolaan Barang Terlaksannya pendidikan dan Orang pelatihan dibidang Kepegawaian Terlaksannya pendidikan dan Orang pelatihan dibidang Amdal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan fungsional Orang peternakan dan kesehatan hewan Terlaksananya bimbingan teknis Orang fungsional pengadaan barang dan jasa

Target

Real

(%)

7

4

57,14

5

1

20.00

5

0

0

8

0

0

40

3

7,50

15

4

26,67

BAB II - 55

7 Magang aparat peternakan

8 Pendidikan struktural 9

10

11

12 13

14 15

16

17

18

Terlaksananya terlaksananya magang aparat peternakan

Orang

pelatihan Terlaksananya pendidikan dan orang pelatihan struktural Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya PPNS Pendidikan dan orang pelatihan PPNS Pendidikan formal tugas Terlaksananya belajar Pendidikan formal orang tugas belajar Revitalisasi pusat kesehatan Terlaksananya hewan Revitalisasi pusat unit kesehatan hewan Pemberantasan penyakit Pemberantasan Paket rabies penyakit rabies Surveilence brucellosis Terlaksananya Surveilence sampel brucellosis Surveilence jembrana Terlaksananya sampel Surveilence jembrana Surveilence Avian influenza Terlaksananya Surveilence Avian ekor influenza Pengawasan lalu lintas hewan Terlaksananya Pengawasan lalu lintas sampel hewan Pengawasan vaksinasi ND dan Terlaksananya AI mandiri Pengawasan vaksinasi klp ND dan AI mandiri Vaksinasi jebrana Terlaksananya Vaksinasi jebrana. ekor

10

6

60

10

2

20,00

5

0

0

4

1

25,00

8

3

37,50

5

3

60.00

2000

526

26,30

2000

526

26,30

2000

742

37,10

2.000

215

10,75

25

10

40,00

dan

19 Vaksinasi,SE 20 Penyusunan peta penyakit

21 Pengawasan peredaran obat hewan 22 Pelayanan hewan

aktif

23 Sosialisasi menular

penyakit

24 Peningkatan ternak itik

mutu

25 Peningkatan ternak sapi

mutu

kesehatan

26 Peningkatan mutu ternak kambing

hewan

genetic

genetic

Terlaksananya Vaksinasi,SE Terlaksananya Penyusunan peta penyakit Terlaksananya Pengawasan peredaran obat hewan Terlaksananya Pelayanan aktif kesehatan hewan Terlaksananya Sosialisasi penyakit hewan menular Terlaksananya Peningkatan mutu genetic ternak itik Terlaksananya Peningkatan mutu genetic ternak sapi

10.000

1100

ekor

25.000

1.8000

7,20

paket

5

0

0

paket

500

52

10,40

paket

5

2

40.00

paket

5

2

40.00

ekor

10.000

0

0

ekor

2.500

333

2.200

0

0

3000

160

5,33

250

34

13,60

375

0

0

13,32

genetic Terlaksananya Peningkatan mutu ekor genetic ternak kambing 27 Pelaksanaan inseminasi Terlaksananya buatan (IB) Pelaksanaan akseptor inseminasi buatan (IB) 28 Perluasan kebun hijauan Terlaksananya makanan ternak Perluasan kebun hektar hijauan makanan ternak 29 Revitalisasi padang Terlaksananya hektar RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

11.00

BAB II - 56

pengembalaan ternak 30

31

31

32

Revitalisasi padang pengembalaan ternak Sosialisasi dan bintek Terlaksananya pengolahan pakan ternak Sosialisasi dan bintek pengolahan pakan ternak Sosialisasi dan bintek Terlaksananya pengembangan alsinak Sosialisasi dan bintek pengembangan alsinak Sosialisasi dan bintek akseptor Terlaksananya IB Sosialisasi dan bintek akseptor IB Pengembnagan biogas Terlaksananya Pengembnagan biogas

33 Pengembangan otomatis

mesin

34 Pemberdayaan Pembibitan 35

36

37

38

39 40

41

42

43

44

45

46

47

tetas Terlaksananya Pengembangan mesin tetas otomatis

UPT Terlaksananya Pemberdayaan UPT Pembibitan Penjaringan bibit unggul Terlaksananya ternak Penjaringan bibit unggul ternak Penjaringan ternak betina Terlaksananya produksitif Penjaringan ternak betina produksitif Pengembangan sentra Terlaksananya produksi ternak Pengembangan sentra produksi ternak Redistrubusi ternak Terlaksananya pemerintah Redistrubusi ternak pemerintah Penyusunan data base Penyusunan data base peternakan peternakan Pemberdayaan dan penguatan Terlaksananya modal usaha kelompok Pemberdayaan dan penguatan modal usaha kelompok Bintek kewirausahaan Terlaksananya Bintek peternakan kewirausahaan peternakan Study banding agribisnis Terlaksananya Study peternakan banding agribisnis peternakan Pemebrdayaan kelembagaan Terlaksananya peternbkan (gerbang senter, Pemebrdayaan himpuli, aspeta, klp ternak dll) kelembagaan peternbkan (gerbang senter, himpuli, aspeta, klp ternak dll) Pengembangan VPF untuk Terlaksananya unggas lokal Pengembangan VPF untuk unggas lokal Pengembangan peternakan Terlaksananya pola integrasi sapi sawit Pengembangan peternakan pola integrasi sapi sawit Pemberdayaan masyarakat Terlaksananya peternakan daerah lingkar Pemberdayaan tambang masyarakat peternakan daerah lingkar tambang Pertemuan teknis dan Terlaksananya


klp

9

2

22,22

klp

20

8

40.00

klp

20

4

20.00 8,00

unit

50

4 6,67

unit

15

1

paket

5

2

40.00

paket

5

1

20,00

paket

5

0

0

klp

40

16

40,00

ekor

1.000

500

50,00

Paket

5

0

0

klp

20

8

40,00

orang

500

320

64,00

paket

5

2

40,00

paket

5

3

60,00

klp

10

2

20,00

klp

10

3

30,00

klp

5

1

20.00

kali

20

0

0 BAB II - 57

pemebrdayaan lapangan 48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

c.

petugas Pertemuan teknis dan pemebrdayaan petugas lapangan Pengembangan kawasan Terlaksananya peternakan Pengembangan hektar kawasan peternakan Revitalisasi UPT rumah potong Terlaksananya hewan Revitalisasi UPT Paket rumah potong hewan Pengembangan rumah potong Terlaksannya unggas Pengembangan rumah Paket potong unggas Pembangunan kandang Terlaksananya penampungan ternak Pembangunan unit kandang penampungan ternak Pengawasan peredaraan Terlaksananya pangan asal ternak Pengawasan sampel peredaraan pangan asal ternak Pengawasan zoonosis dan food terlaksannya born dease Pengawasan zoonosis paket dan food born dease Sertifikasi halal produk Terlaksananya peternakan Sertifikasi halal paket produk peternakan Pembinaan pengolahan hasil Terlaksannya produksi peternakan Pembinaan Paket pengolahan hasil produksi peternakan Promosi hasil produksi Terlaksannya Promosi peternakan hasil produksi paket peternakan Bimtek dan sosialisasi Terlaksannya Bimtek kesmavet dan sosialisasi paket kesmavet Pengawasan pemotongan Terlaksannya hewan qurban Pengawasan paket pemotongan hewan qurban

650

50

7,69

5

1

20,00

5

1

20,00

3

0

0

250

126

50,40

5

1

20,00

5

1

20,00

5

2

40,00

5

2

40,00

5

2

40,00

5

2

40,00

Dinas Perkebunan Pada tahun 2011 anggaran pada Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp. 15.440.661.581,14 dengan realisasi sebesar Rp. 11.520.018.363,14 atau 74,61% dari anggaran. Sedangkan dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten

Berau telah melaksanakan

berbagai kegiatan yang dapat diukur capaian kinerjanya antara lain: Terkendalinya luas dan tingkat serangan organisme penyakit tanaman (OPT) Perkebunan dari mencapai 40 % luas areal telah terkendali. Tersedianya bibit kakao untuk 200 Ha, Bibit Kelapa Dalam untuk 40 Ha, dan bibit karet untuk luasan 13 Ha. Pemberdayaan UPPT Sebagai Laboratorium Peningkatan Produksi Perkebunan dengan out put adalah pembuatan kebun koleksi Pesnab, Tanaman introduksi agensia hayati. Dalam upaya peningkatan produksi tersebut di atas didukung pula dengan pembinaan Usaha Dan Sumberdaya Perkebunan antara lain : RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 58

Terlaksananya koordinasi dalam pelayanan perijinan dengan Dinas terkait. Terlaksananya pembinaan usaha tani perkebunaan . Peningkatan Informasi Perkembangan pasar komoditi perkebunan dan tersedianya data informasi harga komoditi perkebunan. Upaya Peningkatan SDM perkebunan yang dilaksanakan antara lain: Peningkatan Wawasan Teknik Budidaya Kelapa Sawit bagi 15 orang petugas perkebunan. Pelatihan Budidaya Kakao Bagi Petani Kecamatan Segah Dan Kelay melibatkan 350 petani pada 7 kampung, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Selanjutnya untuk mengkomunikasikan dan penyebaran informasi perkebunan diperlukan kegiatan penyuluhan dan penyebaran leaflet, serta pembuatan kebun-kebun percontohan yaitu Demplot Pemupukan Kakao Pada Daerah Sentra Produksi, serta kegiatan dalam rangka peningkatan Wawasan Budidaya Panili Dan Lada Bagi Petugas. Demikian pula dalam hal peningkatan pemahaman penanggulangan penyakit ditempuh kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan. d. Kehutanan Dinas Kehutanan menetapkan kebijakan yang utama yaitu pelatihan dan pembinaan pada masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lestari serta penerapan law enforcement terhadap pelaku illegal loging secara terpadu. Anggaran Belanja Pembangunan Dinas Kehutanan Kab. Berau tahun 2011 sebesar Rp. 82.169.413.018

untuk membiayai Program-program

dengan realisasi sebesar Rp. 6.902.513.735,80 atau hanya 12.95% realisasi program dan kegiatan pada tahun 2010 antara lain : 1. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dengan kegiatannya adalah • Rekonsiliasi Realisasi Pembayaran Iuran Kehutanan PSDH, DR, dan SP3. • Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan. • Monitoring dan evaluasi pembinaan hutan dan PMDH pada IUPHHK. • Pengawasan dan pengendalian kegiatan ipk budidaya kehutanan. • Inventarisasi hutan kota. • Inventarisasi lokasi dan potensi hutan hak. • Inventarisasi goa sarang burung walet • Pengawasan dan pengendalian hutan hak/rakyat. • Pengayaan hutan kota. 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Pembuatan bibit benih tanaman kehutanan. RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 59

• Penyusunan rencana teknis RHL • Penyusunan rencana teknis RHL • Penyusunan rencana teknis RHL • Pelaksanaan reboisasi manual sisitim jalur. • Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat murni

(pola

kebun/tumpang sari). • Pelaksanaan reboisasi manualm sistim jalur. • Pelaksanaan reboisasi manualm sistim jalur. • Penyusunan rancangan pembuatan reboisasi dan peghijauan • Pelaksanaan pembauatn hutan rakyat pola kebun. • Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat pola kebun. • Pelaksanaan pembauatan hutan rakyat murni. • Pelaksanaan pembauatan hutan rakyat pola tumpang sari • Pelaksanaan pemeliharaan tahap I reboisasi manual sistim jalur • Pelaksanaan pemeliharaan tahap II reboisasi manual sistem jalur • Penyusunan rancangan pembuatan reboisasi dan penghijauan. • Pelaksanaan Pembuatan hutan rakyat murni (pola kebun/tumpang sari) • Pendamping RHL dak-DR ta. 2006 • Pelaksanaan pembuatan htan rakyat murni (pola kebun/tumpang sari) • Plaksanaan pembauatn hutan rakyat pola tumpang sari • Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat murni. • Pengembangan hasil hutan non kayu (BUDIDAYA GAHARU) 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan • Pengawasan dan pengamanan sumberdaya hutan. • Pengembangan pengelolaan kawasan lindung/kawasan konservasi. 4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan • Perencanaan dan pencadangan hutan tanaman rakyat. • Inventarisasi dan penyusunan nerraca sumber daya hutan. • Inventarisasi Data Lahan Masyarakat dan Pemukiman Dalam Areal IUPHHK-HA/HT, ISL Adapun untuk Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR) belum dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan berikut ini: • Masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih belum jelas, dan belum diterbitkannya Surat Menteri Kehutanan yang baru, sehingga sampai dengan saat ini masih mengacu pada SK.79/Menhut-II/2001. • Kesulitan mencari kawasan hutan yang kritis, dimana dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 14/Menhut-V/2008 dipersyaratkan


BAB II - 60

Proporsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan Dana Reboisasi (bagian 40%) diatur sebagai berikut: • Minimal 60% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan digunakan untuk kegiatan RHL di dalam kawasan Hutan; • Maksimal 40% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan untuk kegiatan RHL di luar kawasan hutan. • Standar harga tahun 2004 yang menjadi patokan tidak sesuai dengan standar harga sekarang (tahun 2009). e.

Energi dan Sumberdaya Mineral Sumber daya alam di wilayah Kabupaten Berau sangat melimpah namun sebagaimana hasil pertambangan pada umumnya adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Oleh karena itu upaya pengelolaan sumber daya alam untuk dimanfaatkan secara efisien, adil dan berkelanjutan perlu dukungan kelembagaan dan penegakan hukum yang tegas, anggaran Dinas Pertambangan tahun 2011 sebesar Rp. 16.093.786.189,84 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 14.172.319.793 atau 88,06 %. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertambangan selama tahun 2011 antara lain sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan • Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C di 8 lokasi • Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian AB pada 6 lokasi • Pengelolaan administrasi perizinan usaha pertambangan (ABT) 2. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan • Pembangunan Jaringan Listrik 4 (empat) tiang pemenuhan listrik pedesaan. • Pengadaan dan Pemasangan PLTS 260 unit pemenuhan listrik pedesaan. • Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif BPLMTH 12 KW pemenuhan listrik pedesaan di 2 (dua) lokasi. • Pengadaan dan pemasangan lampu jalan pemenuhan listrik pedesaan. • Pemeliharaan bantuan (PLTMS) dan (PLTMH) di Kabupaten Berau. • Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hydro (bantuan provinsi) (murni dan ABT). • Survey potensi sumber energi alternatif (ABT) 3. Program Pemeliharaan jaringan, lampu penerangan jalan dan operasional ketenagalistrikan daerah. • Operasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan (Murni dan ABT).


BAB II - 61

4. Program rancangan dan revisi perda • Penyusunan draf raperda pertambangan energi dan mineral. 5. Program Penataan Ruang Geologi dan perlindungan masyarakat

dari

ancaman bencana geologi • penyuluhan pengenalan Bencana gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami. f.

Pariwisata Untuk mewujudkan sektor pariwisata di Kabupaten Berau menjadi sektor andalan yang mampu menunjang pembangunan ekonomi maka diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2010 telah diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.187.258.492,76 dengan realisasinya sebesar Rp. 7.874.335.088,80 atau 70,39%. Adapun capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 diuraikan sebagai berikut : 1. Program Nilai Budaya • Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (hari jadi Kabupaten Berau) • Pemberian

dukungan

penghargaan

dan

kerjasama

di

bidang

kebudayaan. 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya • Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya. • Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah • Pengembangan kebudayaan dan pariwisata (pagelaran seni budaya) 3. Program Keragaman Budaya • Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. 4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya • Fasilitasi pengembangan kemitraan pariwisata. 5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata • Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. • Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam nusantara dan luar negeri. • Pengembangan cendramata khas daerah kab. Berau. • Festival Derawan. • Penyediaan sarana informasi pariwisata dan budaya. • Pelaksanaan promosi budaya dan pariwisata. 6. Program Pengembangan Destinasi Ekowisata dan Budaya • Pengembangan daerah tujuan wisata di 2 lokasi. RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 62

• Pengembangan

Sosialisasi

dan

Penerapan

serta

pengawasan

standarisasi yakni Terlaksananya Sosialisasi standarisasi perijinan pada 3 kecamatan. • Pembenahan objek/wisata daerah tujuan wisata dalam rangka tahun kunjungan wisata pada 1 lokasi wisata 7. Program Pengembangan Kemitraan • Fasilitasi kemitraan pelaku usaha pariwisata pariwisata (table top/pasar wisata ke luar daerah) • Pengembangan

SDM

di

Bidang

kebudayaan

dan

pariwisata

berkerjasama dengan lembaga lainnya. • Pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pariwisata berkerjasama dengan lembaga lainnya. • Peningkatan peraqn serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata • Monitoring, evaluasi dan pelaporan. • Pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan dalam inisiasi jejaring dalam menjalankan kerjasama pariwisata. g.

Kelautan dan Perikanan Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2011 pada Dinas Perikanan

dan

Kelautan

Kabupaten

Berau

adalah

sebesar

Rp.

4.429.892.996,00 dan realisasi sebesar 3.651.415.005 atau 82,43% dan dalam pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2011 telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 1. Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya dan pemasaran hasil usaha kelautan dan pemasaran. 2. Melengkapi, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. 3. Penerapan pengelolaan perikanan secara bertahap berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. 4. Rasionalisasi dan moderinisasi armada perikanan tangkap secara bertahap dalam rangka keberpihakan kepada nelayan lokal. 5. Pemanfaatan dan pemanenan sumber daya akuatik secara serasi dengan lingkungan, yang mencakup metode dan praktek budidaya yang tidak berbahaya terhadap ekosistem dan sumberdayanya. 6. Meminimalisasi

tingkat

pencemaran

untuk

mendukung

kegiatan

perikanan pada kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil. 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan sistem RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 63

agribisnis, pengembangan kelembagaan,penguasaan teknologi

dan

pemanfaatan sumberdaya alam. 8. Membangun kapasitas kelembagan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan explorasi dan eksploitasi serta pelestarian sumberdaya kelautan dan pengembangan basis data. 9. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengadaan sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung pengawasan kegiatan eksploitasi sumber daya kelautan secara lestari dan berkelanjutan. h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi , Perdagangan dan Perindustrian salah satunya adalah dalam rangka upaya tersedianya barang dan jasa pokok kebutuhan masyarakat. Ketersediaan barang kebutuhan pokok harus pula diringi dengan upaya perlindungan konsumen sebagai pengguna langsung barang tersebut tahun 2011, Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2011 antara lain : 1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. • Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah • Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (banprov) 2. Perlindungan Kosumen dan Pengamanan Perdagangan • Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa • Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. • Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri. 4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. • Memfasilitasi peningkatan kemitraauasaha bagi usaha mikro kecil menengah. • Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. • Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah. 5. Pengembangan sistem pendukung usaha bagim usaha mikro kecil menengah. • Pemantauan pengelola penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah. • Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. 6. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 64

• Kegiatan Panitia Kerja tetap daerah 7. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha. • Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri • Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha. • Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk. • Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 8. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi • Sosialisasi prinsip-prinsip kelembagaan koperasi. • Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 9. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan. • Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedegang kakilima dann asongan • Sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang retribusi pasar. • Operasional kegiatan Bidang Pasar dan keamanan pasar. • Penyediaan sarana dan prasarana pasar. i.

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan yang didanani dari APBD dalam pelaksanaan program transmigrasi sifatnya hanya merupakan dana pendamping APBN. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan bagi 550 KK di UPT Sukan Tengah 3 dan 4. Penempatan transmigran pada tahun 2006 tercatat sejumlah 150 KK, yang terdiri dari 75 KK merupakan penduduk lokal, dan 75 KK merupakan transmigran dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Karawang. Sampai dengan tahun 2006, terdapat 35 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang terdapat di Kabupaten Berau. Kebijakan pelaksanaan

transmigrasi

di

Kabupaten

Berau

menentukan

bahwa

transmigran yang ditempatkan di UPT sebagian berasal dari daerah Kabupaten Berau (transmigran lokal) dan sebagian lagi berasal dari luar daerah. Daerah pengirim transmigran di Kabupaten Berau antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2011 program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas kerja. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. 2. Program peninhgkatan kesempatan kerja Pengembangan RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

kelembagaan

dan

produktivitas

dan

pelatihan BAB II - 65

kewirausahaan 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Sosialisasi perbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagkerjaan. Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kesehatan dan kesehatan kerja. 1) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan urusan pilihan yang dilakanakan oleh SKP di lingkungan Kabupaten Berau secara umum sama dengan permasalahan yang terjadi di urusan wajib. Solusi yang direkomendasikanpun juga secara umum sama dengan solusi urusan pilihan. 2) Prestasi Yang Dicapai Kabupaten Berau Kurun Tahun 2011 antara lain : A. Tingkat Propinsi. • Panji Keberhasilan Dibidsang Pariwisata (Propinsi Kaltim ) Tahun 2011. • Panji Keberhasilan Dibidang Pendidikan (Propinsi Kaltim) Tahun 2011. • Panji Keberhasilan Dibidang Pengelolaan Administrasi Keuangan (Propinsi Kaltim) • Panji Keberhasilan Dibidang Kesejahteraan Sosial (Propinsi Kaltim) Tahun 2011. • Panji Keberhasilan Dibidang Tim Pengerak Pkk (Propinsi Kaltim) Tahun 2011. • Terbaik I Daya Tarik Wisata Alam Propinsi Kaltim Tahun 2011. • Terbaik III Peringkatan E-Government Propinsi Kaltim Tahun 2011. • Terbaik III Perpustakaan Dan Minat Baca Propinsi Kaltim Tahun 2011. B. Tingkat Nasional • Otonomi Award 2011 • Anugerah Award Kepedulian Informasi 2011 Penyiaran Republik Tvri Kaltim. • Igra Award 2011 • Terbaik I Kaltim Daya Tarik Wisata Alam (Wisata Bahari) Tahun 2011. • Terbaik II Kaltim Pengelola Objek Wisata (Nabucco Island) Tahun 2011. • Terbaik II Kaltim Pembangunan Hukum Dan Ham Tahun 2011. • Terbaik II Kaltim Kehutanan Tahun 2011. RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013

BAB II - 66

• Terbaik III Kaltim Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2011 • Terbaik III Kaltim Lingkungan Hidup Tahun 2011. • Terbaik II Adsibakti Mina Bahari Bidang Pernikahan Tangkap Tahun 2011.


BAB II - 67

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Recommend Documents