DAFTAR ISI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat.Renja

SKPD

merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah,karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan

pada

masyarakat

yang

merupakan

tujuan

utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses

penyusunan

Renja

SKPD

dimulai

dengan

persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

1

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutanurusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan

Renja

SKPD

bukan

kegiatan

yang

berdiri

sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan

RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi

penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

2

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Katingan,

Kabupaten

Seruyan,

Kabupaten

Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran RI Nomor 4180). 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 83 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) 4. Undang

–

undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan / Kewenangan Pemerintah Pusat Propinsi, Kabupaten dan Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau. Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

3

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Transmigrasi

disusunnya Kabupaten

Renja

Dinas

Lamandau

Sosial,

Tahun

Tenaga

2014

Kerja

adalah

dan untuk

melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 01 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan

langsung

oleh

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Lamandau; 2.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD


4

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau

adalah

penjabaran

perencanaan

tahunan dan

Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun

dapat

dilihat

berdasarkan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :


5

A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan

indikator

kinerja

merupakan

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja .Evaluasi Program Tahun 2013 Anggaran Tahun 2013 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 4.569.948.715,dan APBD (perubahan) sebesar Rp.4.719.948.715,- yang terdiri dari 16 program dan 39 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.223.233.715,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 87,37% dan capaian kinerja keuangan sebesar 84,63%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1.

Kegiatan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis, Orang Terlantar dan Penyandang Cacat menyerap anggaran sebesar Rp. 265.000,- atau sebesar 5,30% dari total Rp.5.000.000,-.

2.

Kegiatan Operasional Pembinaan UPT Tapin Bini menyerap anggaran sebesar Rp. 6.204.500,- atau sebesar 25,03% dari total Rp.24.788.450,-


6

3.

Kegiatan Identifikasi Lahan dan Pengukuran Tata Batas PTB menyerap anggaran sebesar Rp. 113.294.935,- atau sebesar 41,13% dari total Rp.275.489.000,-.


7

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET KINERJA

1

2

3

4

PAGU ANGGARAN (Rp) RKPD APBD TAHUN TAHUN 2013 2013

REALISASI KEUANGAN APBD 2013 (Rp)

5

6

7

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

5.070.665.990

4.404.023.962

3.578.496.742

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.373.540.000

1.650.000.000

1.247.747.213

II

BELANJA LANGSUNG PEGAWAI

3.697.125.990

2.754.023.962

2.330.749.529

1 -

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Optimalnya Pelayanan Surat Menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Dokumen Administrasi Keuangan yang Tertib Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Kebutuhan Listrik Secara Optimal


1.193.040.137

1.075.680.334

100%

5.200.000

2.439.000

100%

47.017.200

24.834.453

100%

3.600.000

2.863.000

100% 100% 100%

272.172.000 69.990.875 41.850.000

204.092.000 69.990.500 32.830.000

100%

3.550.000

2.955.000

8

1.340.601.737

REALISASI FISIK APBD 2013 (%) 8

100%

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya kebutuhan barang-barang dan peralatan rumah tangga

100%

2.807.425

2.422.000

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

5.040.000

4.200.000

-

Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman aparatur pemerintah

100%

50.716.800

47.932.500

-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

412.111.000

411.020.881

-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100%

258.984.837

250.576.000

-

Pameran Pembangunan

Terpenuhinya kebutuhan bahan untuk kegiatan pameran pembangunan

100%

20.000.000

19.525.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

65.500.000

43.253.000

Perlengkapan gedung terpelihara secara optimal

100%

20.000.000

9.948.000

Kendaraan dinas/operasional berfungsi secara optimal

100%

36.600.000

25.527.000

Peralatan gedung kantor dapat berfungsi secara optimal

100%

8.900.000

7.778.000

15.750.000

14.195.000

15.750.000

14.195.000

47.502.000

33.650.000

2 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

260.121.775

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

-

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian

100%

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

SDM Dinsosnakertrans yang Terampil

100%

47.502.000

33.650.000

Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

100%

100.223.250

95.569.250

Pencari Kerja Yang Terampil

100%

100.223.250

95.569.250

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Perluasan Kesempatan Kerja

100%

300.000.000

300.000.000

5

6


9

6.171.875

62.600.000

100%

100%

100%

100%

100%

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 7

8

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesasian Perselisihan Hubungan Industrial (HI) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

100%

300.000.000

300.000.000

Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif

100%

207.714.875

165.758.750

Harmonisnya Hubungan Industrial

100%

31.370.000

28.538.500

Mengertinya Tenaga Kerja Tantang Peraturan Ketenagakerjaan

100%

33.955.750

31.084.500

31.668.125

24.943.750

Terciptanya Rasa Aman, Keselamatan dan Kesehatan Bagi Para Pekreja

100%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100%

47.861.250

45.563.500

Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya

Tersedianya Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau

100%

62.859.750

35.628.500

Terwujudnya kualitas hidup PMKS

100%

155.850.000

153.204.760

60.000.000

-

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

Keluarga miskin memiliki ketrampilan

100%

26.075.000

25.605.000

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi PMKS dan Keluarga Miskin

Tersedianya Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin

100%

99.775.000

98.467.260

-

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Lokasi PM2L

Tersedianya Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Lokasi PM2L

100%

30.000.000

29.132.500

9

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


100%

30.000.000

25.169.000

-

Pengadaan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Tersedianya Penyadang Masalah kesejahteraan Sosial

100%

25.000.000

24.904.000

-

Pemulangan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Penyandang Cacat

Terpulangkannya gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan penyandang cacat

100%

5.000.000

265.000


100%

10

67.475.000

100%

100%

10 11 12

13 14 15 16 17

Program Pembinaan Anak Terlantar


100%

Pendidikan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

Terampilnya anak terlantar

100%

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma


100%

Pendidikan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Terampilnya Penyandang Cacat dan Eks Trauma

27.695.000

24.665.000

27.695.000

24.665.000

24.675.000

21.855.000

100%

24.675.000

21.855.000


100%

24.975.000

23.937.000

Tersedianya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

100%

24.975.000

23.937.000


100%

24.000.000

24.000.000

Honorarium Tenaga Kerja Sosial Kecamatan

Tersedianya Honorarium TKSK

100%

24.000.000

24.000.000

Pengelolaan Areal Pemakaman

Tersedianya Areal Pemakaman

100%

175.000.000

173.850.000

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Tersedianya Sarana Areal Pemakaman

100%

175.000.000

173.850.000

Program Perkembangan Kawasan Persiapan PTB

Tersedianya Program Perkembangan Kawasan Persiapan PTB

100%

105.100.000

275.489.000

113.294.935

Identifikasi Lahan dan Pengukuran tata Batas PTB

Terlaksananya Identifikasi Lahan dan Pengukuran tata Batas PTB

100%

-

275.489.000

113.294.935

Program Pembinaan Transmigrasi

Terwujudnya Pembinaan Warga Transmigrasi

100%

58.890.000

24.788.450

6.204.500

Operasional Pembinaan UPT Tapin Bini

Terwujudnya Pembinaan Warga UPT Tapin Bini

100%

24.788.450

6.204.500

Program Penyelesaian Hak Atas Tanah

Tersedianya Sertifikat Hak Atas Tanah

100%

61.821.250

36.462.000

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


11

107.775.000

95.000.000

30.000.000

829.500.000

85.480.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Inventarisir Warga Transmigrasi dan Lahan di UPT Tapin Bini Dalam Rangka Pensertifikatan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Transmigrasi

Tersedianya Sertifikat Hak Atas Tanah Warga Transmigrasi

100% 5.070.665.990


12

61.821.250

36.462.000

3.632.606.215

2.908.312.525

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2013 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp.5.125.054.276,- terurai dalam 17 program dan 44 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Masalah yang seringkali dialami oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasnsmigrasi Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan adalah : 1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) untuk melaksanakan

Tupoksi

pada

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Lamandau. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan

akan

pengembangan

dilakukan aparatur

perbaikan

di

melalui

lingkungan

peningkatan

Dinsosnakertrans

dan

melalui

pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya pelaksanaan program yang

akurat

dan

uptodate

demi

terciptanya

pembangunan

yang

berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Renstra Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau 20142018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi

dan

kebijakan

yang

diterapkan

kesejahteraan karyawan/pekerja yang

adalah

:

“Meningkatkan

layak dan berkeadilan secara

profesional, mengurangi angka pengangguran melalui penempatan dan Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

13

pelatihan pencari kerja dan menciptakan pembangunan transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan masyarakat mandiri serta pemberian paket bantuan usaha bagi fakir miskin, anak terlantar/putus sekolah, penyandang cacat dan korban bencana”. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Lamandau

sesuai

dengan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. a. KEPALA DINAS b. SEKRETARIAT, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c.

BIDANG terdiri dari : 1. Bidang Sosial, membawahkan : 1.1 Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial 1.2 Seksi Rehabilitasi Sosial 1.3 Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial 2. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan : 1.1 Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.2 Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja 1.3 Seksi Perluasan Kerja dan Padat Karya 3. Bidang Transmigrasi, membawahkan : 1.1 Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi 1.2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 1.3 Seksi Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan


14

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, membawahkan: 1.1 Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 1.2 Seksi Norma Kerja dan Jamsostek 1.3 Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja d. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau didukung oleh43 (empat puluh tiga) orang Pegawai, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, 16 (enam belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan Magister (S2), 16 (enam belas orang) orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 (tiga) orang berpendidikan D.I/D.III, 8 (Delapan) orang berpendidikan SLTA. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 (satu) orang, Eselon III/a 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) orang, dan Eselon IV/a 7 (tujuh) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

melaksanakan

tugas

pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada point I di atas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

sosial,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi;


15

b. Penyelenggaraan

koordinasi

pembinaan

kesejahteraan

sosial,

pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi; c.

Penyelenggaraan penempatan

kebijakan

dibidang

ketenagakerjaan,

penanggulangan

perluasan

kerja,

bencana,

pelatihan

dan

produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan; d. Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, pembinaan pendidikan dan latihan ketrampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif serta pengembangan transmigrasi; e. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat dan peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pekerja; f.

Pembinaan koordinasi dan pengendalian bencana, pengembangan masyarakat, penyiapan pemukiman transmigrasi dan kerjasama sumber daya manusia transmigrasi;

g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; h. Pembinaan

penyelenggaraan

pembinaan

unit

pelaksanaan

teknis

daerah; i.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.


16

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 05 Maret 2012 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS Drs. Y U A N O, M. Si NIP. 19630504 199003 1 009 SEKRETARIS Drs. IBNU SAHIR NIP. 19581102 197902 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

`

SUB BAG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM MIFTAHUR RAHMAH, S.Hut NIP. 19810613 200502 2 005

BIDANG SOSIAL CACAE NIP. 19581015 198203 2 010

BIDANG PENEMPATAN PELATIHAN &PRODUKTIVITAS NAKER MANUAH, Bc.KN NIP. 19610724 198710 2 002

SEKSI BANTUAN DAN JAMSOS YENNY RAFIQAH, S.Sos NIP. 19780913 200502 2 005

SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ADHI KARYAWAN NIP. 19640821 198703 1 015

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

SEKSI PENYALURAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PERLUASAN KERJA DAN PADAT KARYA


SUB BAG KEUANGAN

BIDANG TRANSMIGRASI NINDYO PURNOMO, SE NIP. 19701030 200312 1 002

SEKSI PENYIAPAN PEMUKIMAN DAN PENEMPATAN BAMBANG IRAWAN .BS., SP NIP. 19780612 200502 1 002

SEKSI PEMBERDAYAAN MASY DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

SEKSI PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN UPTD

17

SUB BAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENGAW ASAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA GUNAWAN, SH NIP. 19690114 200312 1 004

SEKSI HUB. INDUSTRIAL DAN ORG.PENGUSAHA / PEKERJA

SEKSI PERSYARATAN KERJA

SEKSI PERSELISIHAN RIANUS, SP NIP. 19771021 200604 1 016

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Target Renstra SKPD NO

1 1

Indikator

2 Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

SPM /standar nasional 3

Tahun 2011

Tahun 2012

(thn n-1)

(tnn-n)

5

6

Jumlah fakir miskin yang ditangani

10

Jumlah anak terlantar yang dibina

IKK

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

3

Tahun 2010 (thn n2)

7

8

10

10

10

10

10

Tahun 2011

Proyeksi Tahun 2012

Catatan Analisis Tahun 2013 (thn n+1)

(thn n)

9

10

11

10

10

10

30

30

10

10

10

10

30

30

10

10

10

10

10

30

30

10

10

10

10

-

-

10

10

4,76%

4,66%

4,56%

4,47%

2,95%

2,53%

2,40%

2,10%

Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja

27,84%

28,54%

30,54%

31,15%

16,01%

13,80%

10,15%

10,04%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

67,34%

68,68%

70,05%

71,45%

69,60%

75,19%

85,70%

90,60%

75

100

100

100

50

75

100

100

4

12

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Peningkatan Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Terwujudnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Realisasi Capaian Tahun 2013 (thn n+1)

(thn n-1)

Jumlah Penyandang cacat yang dibina Jumlah lanjut usia terlantar yang dibina 2

Tahun 2010 (thn n2)

Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru Persentase Lahan yang telah dilakukan pengukuran untuk Unit Permukiman Transmigrasi Baru


18

13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi -

Inovasi-inovasi dibidang Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan serta

ketransmigrasian

dengan

melibatkan

masyarakat/fasilitasi/

pengusaha / pekerja untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; -

Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan

kualitas

pelayanan,

koordinasi,

dan

dinamika

perubahan; -

Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;

-

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;

-

Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Transmigrasi dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi Tenaga Kerja yang terampil dan mandiri;

-

Memanfaatkan

kontrol

masyarakat

untuk

meningkatkan

hasil

penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; -

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur -

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.


19

-

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

-

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3). Sarana dan Prasarana -

Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan Pogram/Kegiatan yang lebih baik dalam menunjang Kesejahteraan Sosial dan Tenaga mandiri serta terampil menuju kesuseksesan pembangunan.

-

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

-

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

-

Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) Bidang Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku.

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus

mampu

membiayai

seluruh

kebutuhan

daerah,

sehingga

Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan


20

kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada. b. Isu Eksternal 1).

Globalisasi Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dengan

cara

mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2).

Peraturan Perundang-Undangan Gerakan

reformasi

berbagai

nasional

telah

perubahan-perubahan

penyelenggaraan

good

governance

mendorong

dilaksanakannya

penting

dalam

praktek

dengan

menerapkan

prinsip

partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

telah

mengubah

pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

21

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottomup dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan.Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis Bidang Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian perlu ditingkatkan,

sehingga

dapat

mendorong

berkembangnya

aspirasi

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama

ini.Kondisi

tersebut

diatas

sangat

erat

kaitannya

dengan

keberadaan perencanaan program/kegiatan dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang membantu Bupati Lamandau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur,


22

sikap

aparatur

sangatlah

menentukan

dalam

mewujudkan

good

governance. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dalam peningkatan kualitas produk Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian menuju Tenaga kerja dan masyarakat yang terampil dan mandiri adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan Ketenagakerjaan dan kesejahteraan Sosial

di

tingkat

Kelurahan/Desa

dan

di

tingkat

SKPD

yang

menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi Kesejahteraan Sosial dan ketenagakerjaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses Program/Kegiatan Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 6. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;


23

7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 9. Ketidaksesuaianindikator-indikator

yang

ada

didalam

dokumen

perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Dampak Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi

dengan

pihak

terkait

harus

selalu

dijalankan

dan

dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sebagai institusi Bidang Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, perlu prinsip ketelitian didalam proses perencanaan pembangunan menuju Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi sehingga setara dengan masyarakat yang berada disekitarnya. Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses

perencanaan

dan

penganggaran.

Adanya

mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

tekanan

politis

yang akan dicanangkan

24

mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai

yang

tertuang

didalam

dokumen-dokumen

perencanaan

pembangunan pemerintah daerah. Tantangan dan Peluang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau selaku Bidang Kesejahteraan, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan sehingga

dikemudian hari apa yang menjadi

produk yang dikeluarkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

aspek

Ketransmigrasian

Kesejahteraan

dapat

diterapkan

Sosial, secara

Ketenagakerjaan

bermanfaat.

dan

Peningkatan

disegala aspek pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian. Memonitoring sarana prasarana sumber daya alam dan

wilayah,

apa

yang

menjadi

kebutuhan

daerah

seperti

sarana

infrastruktur dan non infrastruktur yang lebih maju sehingga segala aspekaspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2013 terhadap hasil

analisis

kebutuhan

dapat

dilihat


pada

tabel

berikut

ini:

25

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rancangan Awal RKPD No 1

1

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi

7

8

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

6

100%

1.017.283. 715

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran Administrasi

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuha n Dana (Rp)

Catatan Penting

9

10

11

12

100%

1.017.283.71 5

Kelancaran administrasi

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

7.050..000

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

7.050..000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda

1 Tahun

35.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda

1 Tahun

35.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

1 tahun

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

1 Tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

289.800.00 0

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

289.800.000

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

60.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

60.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

51.400.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

51.400.000

N.Bulik

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

2.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

N.Bulik

1 Tahun

2.000.000

N.Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 Tahun

3.233.715

Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik

1 Tahun

3.233.715

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

8.400.000


26

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

8.400.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2

1 Tahun

10.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

N.Bulik

Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda

1 Tahun

10.000.000

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

1 Tahun

50.400.000

Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

1 Tahun

50.400.000

Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

250.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

250.000.00 0

Pagu direvisi ulang

Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

250.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

250.000.00 0

Pagu direvisi ulang

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

100%

516.225.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100%

516.225.00 0

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

N.Bulik

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

1 Unit

380.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Mobil dan Sepeda Motor Roda Dua)

N.Bulik

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Mobil dan Sepeda Motor Roda Dua)

1 Unit

380.000.00 0

Pagu direvisi ulang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Paket

48.500.000


N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Paket

48.500.000

Pagu direvisi ulang

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional

4 Unit Roda 4

73.100.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional

4 Unit Roda 4

73.100.000

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

1 Tahun

14.625.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

1 Tahun

14.625.000

Peningkatan SDM Aparatur

100%

20.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100%

20.000.000

Tercukupinya Kebutuhan Diklat Aparatur

1 Tahun

20.000.000

Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional

Tercukupinya Kebutuhan Diklat Aparatur

1 Tahun

20.000.000

Terwujudnya Kualitas Hidup PMKS

100%

235.000.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya


100%

235.000.00 0

Terlaksanakan Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas

1 Tahun

75.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi PMKS dan Keluarga Miskin

Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi PMKS

1 Tahun

75.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitasumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional

4

Tersedianya bahan bacaan aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3

N.Bulik

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping

Luar Daerah

N. Bulik


27

Luar Daerah

N. Bulik

Pagu direvisi ulang

Pagu direvisi ulang

Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya Bimbingan/Penyuluhan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (BBR-RTLH) Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya N. Bulik

N. Bulik

N. Bulik

N. Bulik

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5

Penyelenggaraan Pameran Tinngkat Kabupaten

6

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

N. Bulik

N. Bulik

Terlatihnya keluarga miskin dalam berusaha Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (BBR-RTLH)

dan Keluarga Miskin

1 Kegiat an 1 Tahun

1 Tahun

20.000.000

Bimbingan/Penyuluhan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

20.000.000

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

55.000.000

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (BBR-RTLH)

Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

1 Tahun

65.000.000

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)


100%

20.000.000


Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Tinngkat Kabupaten

1 Kali

20.000.000

Penyelenggaraan Pameran Tinngkat Kabupaten


100%

30.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya penanganan masalah strategis tanggap darurat dan kejadian luar biasa

1 Tahun

30.000.000

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa


28

N. Bulik

Terlatihnya keluarga miskin dalam berusaha

1 Kegiata n

20.000.000

N. Bulik

Terwujudnya Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

1 Tahun

20.000.000

N. Bulik

Terwujudnya Pendampingan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (BBR-RTLH)

1 Tahun

55.000.000

N. Bulik

Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

1 Tahun

65.000.000


100%

20.000.000

Terselenggaranya kegiatan Penyelenggaraan Pameran Tinngkat Kabupaten

1 Kali

20.000.000


100%

30.000.000

Terlaksananya penanganan masalah strategis tanggap darurat dan kejadian luar biasa

1 Tahun

30.000.000

N. Bulik

N. Bulik

7

Terselenggaranya kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

100%

250.000.000


Terlaksananya Kegiatan Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan

1 Kegiat an

250.000.000

Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan

100%

30.000.000


1 Kegiat an

20.000.000

Bimbingan /Penyuluhan Belajar dan Berusaha Bagi Anak Terlantar

N. Bulik

Tercapainya pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah

1 Kegiat an

10.000.000

Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus Sekolah

N. Bulik

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terciptanya hubungan industrial yang kondusif

100%

167.600.000

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

N. Bulik

Terlaksananya Fasilitasi Prosedur, Perselisihan Industrial

kegiatan Penyelesaian Penyelesaian Hubungan

1 Kegiat an

Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau

N. Bulik

Terlaksananya Pengupahan Lamandau

Dewan Kabupaten

1 Kegiat an

Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

N. Bulik

Terlaksananya kegiatan Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja

N. Bulik

Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja


Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan

8

9

N. Bulik

Program Pembinaan Anak Terlantar Bimbingan /Penyuluhan Belajar dan Berusaha Bagi Anak Terlantar

N. Bulik

Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus Sekolah

N. Bulik

Terselenggaranya kegiatan bimbingan penyuluhan belajar dan berusaha bagi anak terlantar Anak terlantar dapat mengerti dalam belajar dan berusaha

Terselenggaranya kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

N. Bulik

Tercapainya kegiatan Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan Terselenggaranya kegiatan bimbingan penyuluhan belajar dan berusaha bagi anak terlantar Anak terlantar dapat mengerti dalam belajar dan berusaha Tercapainya pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Terciptanya hubungan industrial yang kondusif

9.700.000

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

N. Bulik

Tercapainya Fasilitasi Prosedur, Perselisihan Industrial

37.862.500


N. Bulik

Terwujudnya Pengupahan Lamandau

1 Kegiat an

44.662.500

Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

N. Bulik

Tercapainya kegiatan Bulan Keselamatan Kesehatan Kerja Nasional

1 Kegiat an

31.800.000

Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja

N. Bulik

Terwujudnya kegiatan Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja


29

kegiatan Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Dewan Kabupaten

Apel dan (K3)

100%

250.000.00 0

1 Kegiata n

250.000.00 0

100%

30.000.000

1 Kegiata n

20.000.000

1 Kegiata n

10.000.000

100%

167.600.00 0

1 Kegiata n

9.700.000

1 Kegiata n

37.862.500

1 Kegiata n

44.662.500

1 Kegiata n

31.800.000

Pembinaan Penerapan SMK3

10

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penerapan SMK3

1 Kegiat an

43.575.000



100%

54.000.000

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

N. Bulik

Terselenggaranya Pembinaan Penerapan SMK3

1 Kegiata n

43.575.000


100%

54.000.000

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

N. Bulik

Tercapainya Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

1 Kegiat an

10.000.000

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

N. Bulik

Tercapainya Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

1 Kegiata n

10.000.000

Bimbingan dan Penyuluhan Bagi Penyandang Cacat dan Trauma

N. Bulik

Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan/Penyuluhan

1 Kegiat an

20.000.000


N. Bulik

Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan/Penyuluhan

1 Kegiata n

20.000.000

N. Bulik

Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda

1 Kegiat an

24.000.000

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda

N. Bulik

Tercapainya Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda

1 Kegiata n

24.000.000

Terwujudnya Calon PTB

100%

258.196.000

Terwujudnya Calon PTB

100%

258.196.00 0

Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pembinaan UPT

1 Kegiat an

14.880.000

Operasional Pembinaan UPT

Tercapainya Kegiatan Operasional Pembinaan UPT

1 Kegiata n

14.880.000

Penyuluhan Tentang Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Tentang Wawasan Kebangsaan

1 Kegiat an

14.088.500

Penyuluhan Tentang Kebangsaan

Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Tentang Wawasan Kebangsaan

1 Kegiata n

Pelatihan Diversifikasi Pangan

Terlaksananya Pelatihan Pangan

1 Kegiat an

Penyuluhan/Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan/Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda

11

N. Bulik



N. Bulik

Sosialisasi

kegiatan Diversifikasi

1 Kegiat an

Program Transmigrasi

Pembinaan

Wawasan

N. Bulik

Sosialisasi

14.539.000

Pelatihan Diversifikasi Pangan

Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Pangan

14.688.500

Penyuluhan/Pelatihan Tanaman Perkebunan

Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan/Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan

Budidaya


30

14.088.500

Pagu direvisi ulang

1 Kegiata n

14.539.000

Pagu direvisi ulang

1 Kegiata n

14.688.500

12

13

14

15

Pengurusan/Penyelesaian Legalitas Lahan/Status Kawasan Hutan

Terlaksananya kegiatan Pengurusan/Penyelesaian Legalitas Lahan/Status Kawasan Hutan

1 Kegiat an

200.000.000

Pengurusan/Penyelesaian Legalitas Lahan/Status Kawasan Hutan

Terwujudnya Pengurusan/Penyelesaian Legalitas Lahan/Status Kawasan Hutan

1 Kegiata n

200.000.00 0

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


100%

84.000.000

Program Kelembagaan Sosial


100%

84.000.000

Pemberdayaan Kesejahteraan


N. Bulik

Terbayarnya Honorarium TKSK

1 Tahun

24.000.000


N. Bulik

Terbayarnya TKSK

Honorarium

1 Tahun

24.000.000

Pemberdayaan Karang Taruna

N. Bulik

Tersedianya wadah Pembinaan Generasi Muda

1 Tahun

15.000.000


N. Bulik

Tersedianya wadah Pembinaan Generasi Muda

1 Tahun

15.000.000

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

N. Bulik

Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

1 Kegiat an

15.000.000

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan N. Bulik Kesetiakawanan Sosial

Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

1 Kegiata n

15.000.000

N. Bulik

Tersedianya Kelembagaan Perlindungan Bagi lanjut usia

1 Tahun

30.000.000

Pengembangan Kelembagaan N. Bulik Perlindungan Bagi Lanjut Usia

Tersedianya Kelembagaan Perlindungan Bagi lanjut usia

1 Tahun

30.000.000

100%

366.804.000

100%

366.804.00 0

Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Bagi Lanjut Usia Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru Peningkatan Unit Permukiman Transmigrasi

Terwujudnya pengembangan kawasan transmigrasi Tersedianya Peningkatan Unit Permukiman Transmigrasi

1 Kegiat an 1 Kegiat an

325.000.000

Identifikasi Lahan calon PTB dan tata Batas PTB

Terlaksananya Lahan UPT

2.000.000

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial


100%

2.000.000

Penertiban Tuna Susila/Gelandangan/Pengemis/W N. Bulik TS/Waria/Terlantar/Cacat

Terlaksananya Penertiban Tuna Susila/Gelandangan/Pengemi s/WTS/Waria/Terlantar/Caca t

1 Tahun

2.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Partisipasi Dalam Kegiatan Gotong Royong

100%

15.000.000



100%

Penertiban Tuna Susila/Gelandangan/Peng emis/WTS/Waria/Terlant ar/Cacat

Terlaksananya Penertiban Tuna Susila/Gelandangan/Pengemi s/WTS/Waria/Terlantar/Caca t

1 Tahun

2.000.000

Partisipasi Dalam Kegiatan Gotong Royong

100%

15.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1 Kegiata n 1 Kegiata n

Peningkatan Unit Transmigrasi

Terlaksananya Pembebasan Lahan UPT

Permukiman

Terwujudnya pengembangan kawasan transmigrasi Terlaksananya Peningkatan Unit Permukiman Transmigrasi

41.804.000

Pembebasan Lahan UPT

N. Bulik

Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru


31

Pembebasan

41.804.000 325.000.00 0

Pagu direvisi ulang

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

N. Bulik

Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

1 Kali

JUMLAH TOTAL

15.000.000 3.066.108.71 5


N. Bulik

Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

1 Kali

15.000.000 3.066.108. 715

JUMLAH TOTAL


32

2.5

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasimaupun dari Kelurahan/Desa yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No.

Kabupaten

(1) 1

2

3

4

Kebijakan Provinsi

(2) Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Berusaha lainnya melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan Meningkatkan Pelayanan Antar Kerja melalui efektifitas IPK dan Bursa Kerja Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Mengembangkan program rumah layak huni melalui bedah rumah

Nasional

(3)

(4)

Penataan ruang dan wilayahmelalui RTWP Pelepasan Status Kawasan

Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Penyaluran Bantuan Sosial dari Provinsi ke Kabupaten

Peningkatan kualitas pelayanan publik

-

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

-

-

5

Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di kawasan transmigrasi

-

-

6

Meningkatkan Hubungan Industrial yang Kondusif

-

-

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014 Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan

masyarakat.

Rencana

Kerja


Dinsosnakertrans

Kabupaten 34

Lamandau Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan sistematis

Nasional.

yang

Penyusunannya

didasarkan

pada

dilakukan

kondisi,

potensi,

secara

terencana,

proyeksi

sesuai

kebutuhan. Sejalan

dengan

visi

dimaksud,

Dinsosnakertrans

Kabupaten

Lamandaumelaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang

Kesejahteraan

Sosial,

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Untuk itu Dinsosnakertranstelah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 2012-2014, visi

Dinsosnakertrans

Kabupaten

Lamandau adalah“Terwujudnya

Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Transmigrasi yang didukung oleh Tenaga Kerja yang Terampil dan Mandiri”. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


35

Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten

Lamandau

Tahun

2012-2013

yaitu

“Terwujudnya

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya : a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Meningkatkan Tenaga Terampil yang siap pakai; d. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pernyataan

misi

membawa

DINSOSNAKERTRANS

Kabupaten

Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh

untuk

mewujudkan

Visi

yang

telah

disepakati.Misi

DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Melakukan

upaya–upaya

pembangunan

untuk

meningkatkan

Kesejahteraan Sosial Masyarakat; b. Memfasilitasi, melayani dan membantu upaya Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja di Perusahaan, Transmigrasi dan Masyarakat; Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

36

c. Mendorong dan meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia secara Optimal; d. Mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tenaga

kerja

dan

transmigrasi

sehingga

mampu

setara

dengan

masyarakat sekitarnya. Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra DINSOSNAKERTRANSKabupaten Lamandau adalah : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;



ProgramPeningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya;



Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;



ProgramPelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;



ProgramPeningkatan Kesempatan Kerja;



ProgramPembinaan Anak Terlantar;



ProgramPerlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;



ProgramPembinaan Transmigrasi;



Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;



Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru;



Program Pemnberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;



Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;



Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.



Program

Pembangunan

dan

Peningkatan

Infrastruktur

Kawasan

Transmigrasi Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

37

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau Tahun 2014-2018. 

Tujuan Adapun tujuan yang ingin di capai adalah terwujudnya pelayanan prima,

meningkatnya

kesejahteraan,

perlindungan

anak

dan

perempuan serta terjaminnya keadilan gender dalam pembangunan, Tersedianya Kesempatan Kerja, meningkatnya tenaga kerja yang terampil dan siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar, adanya perlindungan hak serta berkembangnya kelembagaan ketenaga kerjaan serta menurunnya jumlah PHK dan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan terwujudnya transmigran yang mampu, mandiri dan sejahtera. 

Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Pelayanan Prima pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau; 2. Teratasinya masalah kesenjangan sosial seperti kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintegrasi sosial, rawan sosial ekonomi,

keterlantaran,

kecacatan,

penyimpangan

perilaku,

keterpencilan dan eksploitasi serta diskriminasi;


38

3. Tersedianya informasi lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi

masyarakat

serta

meningkatkan

keterampilan

dan

produktivitas tenaga kerja; 4. Tertibnya Pemberian ijin tenaga kerja, meningkatnya pengawasan tenaga kerja, terbinanya hubungan industrial, pengerahan tenaga kerja, keselamatan/kesehatan kerja dan informasi serta melakukan bimbingan dalam mengatasi perselisihan hubungan industrial secara bipartit, tripartit; 5. Penyiapan Areal Pemukiman Transmigrasi Baru, penyelesaian hak atas

tanah,

penempatan

pengukuran/pengaplingan transmigran

serta

lahan,

melakukan

sertifikasi

dan

pembinaan

dan

koordinasi ekonomi, pemasaran, informasi, promosi, sosial budaya dan kerjasama swasta.


39

TABEL 3.2.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Dinsosnaketrans Kabupaten Lamandau tahun rencana Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Ketenaga-kerjaan

Indikator Sasaran     

2. Meningkatnya Kualitas Hidup  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 



Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan Jumlah PMKS yang ada

 

Jumlah transmigran swakarsa Jumlah transmigrasi

 

3. Terwujudnya pengembangan kawasan transmigrasi

3.3.

Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda

Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dan membantu Bupati Lamandau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2014-2018 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan


40

Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”dan sesuai dengan Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2014-2018 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyakat dan Transmigrasi yang didukung oleh Tenaga Kerja yang Terampil dan Mandiri”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau tahun 2014 terdiri dari : Program Utama : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya; 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 5. Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan; 6. Program Pembinaan Anak Terlantar; 7. Program Pembinaan Transmigrasi; 8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma; 9. Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru; 10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial; 12. Program Peningkatan Partsispasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 13. Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi ; Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

41

14. Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja; Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 3.3.

Program dan Kegiatan Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau Tahun 2013 No.

Prioritas Program

1.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

2.

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi PMKS dan keluarga Miskin  Penjajakan Awal Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil  Bimbingan/penyuluhan berusaha bagi keluarga miskin

3.

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa  Bantuan Sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

4.

Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru

 Identifikasi Lahan Calon PTB dan Tata Batas PTB


Kegiatan

42

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Lamandau Tahun 2014 SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1

1

14

1

14

0 1

1

14

01

Rencana Tahun 2013

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target

Pagu Indikatif (Rp)

4

5

6

1

1

14

14

14

7

8

9

Total Belanja

1 Tahun

5.106.854.276

1 Tahun

5.391.228. 715

Belanja Tidak Langsung

1 Tahun

2.314.138.276

1 Tahun

1.691.820. 000

Belanja Langsung

1 Tahun

1 Tahun

3.699.408. 715

100%

1.147.233.9 00

1 Tahun

7.050.000

2.792.716.000

Tenaga Kerja

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelancaran Administrasi Keluaran : Terlaksananya kegiatan surat menyurat

Nanga Bulik

Hasil : Tersedianya jasa surat menyurat 1

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Pagu Target Indikatif (Rp)

01

01

01

02

03

06

Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Terbayarnya belanja jasa komunikasi, SDA dan Listrik Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik Hasil : Terbayarnya belanja jasa komunikasi, SDA dan Listrik

Nanga Bulik

Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

Nanga Bulik

1 Tahun

7.050.000

1 Tahun

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

43

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun 0

1 Tahun 1 Tahun

13 Kegiatan

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/operasional


1.017.283.715

1 Tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

1 Tahun

23.975.000

1 Tahun 8.400.000

1 Tahun 1 Tahun

11.400.000

1

1

1

1

14

14

14

14

01

01

01

01

07

10

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Keluaran : Tersedianya dana untuk pembayaran honorarium Hasil : Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan Keluaran : Tersedianya alat- alat tulis kantor Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg. Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

Nanga Bulik

14

01

Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

Nanga Bulik

14

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

Nanga Bulik

1

14

14

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor Keluaran : Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah

Nanga Bulik

14

01

1

14

0 2

1

14

02

1

14

02

05

07

Keluaran : Terlaksananya kunjungan kerja luar daerah

60.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

51.400.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

1 Tahun

3.233.715

1 Tahun

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

1 Tahun

50.400.000

1 Tahun

250.000.000

1 Tahun

250.000.000

100%

516.225.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya dana pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua Keluaran : Tersedianya dana pengadaan perlengkapan

2 Unit

380.000.000

44

1 Tahun

250.000.000

100%

100 % 1 Paket

250.000.000

100%


Nanga

22.440.000

1 Tahun


Nanga Bulik

13.000.000

100%

100% Dalam Daerah

2.618.900

1 Tahun

1 Tahun Luar Daerah

3.000.000

1 Tahun

100% Nanga Bulik

66.735.000

1 Tahun

100%


1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

75.015.000

1 Tahun

Hasil : Adanya sinkronisasi

Pengadaan Perlengkapan

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

Hasil : Adanya sinkronisasi 1

1 Tahun

387.000.000

100%

1 Tahun

Hasil : Tersedianya bahan bacaan 1

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 1

289.800.000

100%

Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 1

1 Tahun

8 Kegiatan

100%

301.719.500

3 Unit

70.000.000

100 % -

1 Paket

40.000.000

Gedung Kantor

1

14

02

09

Pengadaan Peralatan gedung Kantor

gedung kantor Hasil : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Keluaran : Tersedianya dana pengadaan peralatan gedung kantor

Bulik 1 Tahun Nanga Bulik

Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor 1 1

14 14

02 02

22


24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

14

02

1

14

0 3

1

14

03

28

04

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Nanga Bulik

14

03

1

14

0 5

1

14

05

05

04

14

1 5

1

14

15

01

48.500.000

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

73.100.000

14.625.000

100%

-

Pengadaan Pakaian KORPRI

Keluaran : Terlaksananya penyediaan pakaian olah raga

50 Stel

-

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin,

50 Stel


100%

20.000.000

1 Tahun

20.000.000


Nanga Bulik

45

100%

44.000.000

50 Stel

22.000.000

50 Stel

22.000.000

1 Paket 1 Kegiatan

1 Tahun

Terwujudnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluaran : Terlatihnya Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

2 Kegiatan

-

1 Paket

Luar Daerah

-

1 Paket

Hasil : Tersedianya pakaian olah raga

Keluaran : Tercukupinya kebutuhan diklat aparatur

1 Tahun

1 Paket Nanga Bulik

134.340.000

14 unit

Meningkatnya Disiplin dan Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

1 Tahun 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Nanga Bulik

-

1 Tahun

12 unit

Keluaran : Terlaksananya penyediaan pakaian olah raga

1 Paket

100%

Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur 1

1 Paket

57.379.500

1 Tahun

Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

Hasil : Tersedianya pakaian olah raga 1

-

100%

Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1

1 Tahun

1 Tahun

100%

25.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

100%

235.000.000

1 Tahun

75.000.000

7 Kegiatan

100%

217.000.500

1 Tahun

45.000.000

KAT dan PMKS Lainnya Hasil : Meningkatnya Kualitas hidup dan kemandirian 1

14

15

08

Bimbingan/Penyuluhan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

Keluaran : Terlatihnya keluarga miskin dalam berusaha

1 Paket Nanga Bulik

Hasil : Keluarga Miskin dapat mengerti dalam berusaha 1

14

15

10

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

1

14

15

11

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (BBR-RTLH

Nanga Bulik

1

14

15

12

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH

Nanga Bulik

1

14

15

13

14

Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dari Kemensos RI


Nanga Bulik

14

15


Nanga Bulik

55.000.000

1 Tahun

Nanga Bulik

17.673.000

1 Tahun

24.000.000

65.000.000

1 Tahun 0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

46

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 0

100%

Hasil : Keluarga Miskin dapat mengerti dalam berusaha


1 Tahun

22.327.500

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Keluarga Miskin dapat mengerti dalam berusaha

1

20.000.000

1 Tahun

Hasil : Meningkatnya Kualitas hidup dan kemandirian Pelatihan Keterampilan Automotif (Perbengkelan) dan Meubeler Bagi Warga Miskin

1 Tahun

1 Kegiatan 100%

1 Tahun

Hasil : Meningkatnya Kualitas hidup dan kemandirian Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

20.000.000

100%

Hasil : Meningkatnya Kualitas hidup dan kemandirian Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (BBR-RTLH)

1 Kegiatan

1 Paket

1 Kegiatan

51.560.000

100%

0

1 Kegiatan

100%

56.440.000

1

14

1 5

1

14

15

16


Terciptanya Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Keluaran : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan

Nanga Bulik

Hasil : Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan 1

14

1 6

1

14

16

09

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya -upaya Penaggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Nanga Bulik

Hasil : Meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian 1

14

16

10

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

14

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Keluaran : Terlaksananya penanganan masalah strategis tanggap darurat dan kejadian luar biasa

1

1

1

1

14

14

14

14 14

16


Nanga Bulik

100%

30.000.000

1 Tahun

0

1 Tahun

1 Tahun

30.000.000

250.000.000

Kabupa ten Lamand au

Hasil : Perluasan kesempatan kerja dan berusaha

100% 100%

1 7


Teroptimalisasinya Anak Terlantar dalam Belajar dan Berusaha

17

Bimbingan/Penyuluhan Belajar dan Berusaha Bagi anak terlantar

Keluaran :Anak Terlantar dapat mengerti dalam belajar dan berusaha


Hasil : Terselenggaranya kegiatan bimbingan/penyuluhan belajar dan berusaha bagi anak terlantar


1 Kegiatan

100 %

47

20.000.000

100%

412.000.000

1 Tahun

22.000.000

1 Tahun

0

1 Kegiatan

16

Keluaran : Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan

1 Kali

330.000.000

100%

250.000.000

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

20.000.000

100%

100%

Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

3 Kegiatan

100% Nanga Bulik

100%

1 Tahun

100%


08

20.000.000

Hasil : Meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian 1 6 03

1 Kali

1 Kegiatan

100%

Hasil : Meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian 1

20.000.000

1 Tahun



100%

1 Tahun

60.000.000

100% 1 Kegiatan

100%

230.000.000

1 Kegiatan

230.000.000

100% 30.000.000 20.000.000

2 Kegiatan

100% 1 Kegiatan

100 %

30.000.000 20.000.000

1

14

17

1

14

1 7

1

14

17

09

02

Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus sekolah

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Keluaran : Terlaksananya pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah

100 %

Terciptanya Hubungan Industrial yang Kondusif

100%

167.600.000

1 Kegiatan

9.700.000

Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan

Nanga Bulik

14

17

04

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Keluaran:Terlaksananya kegiatan peraturan tentang ketenagakerjaan

sosialisasi

berbagai

Hasil:Tercapainya kegiatan sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan 1

1

14

14

17

17

09

11


Apel Bulan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Keluaran:Terlaksananya kegiatan Kabupaten Lamandau

Dewan Pengupahan

Hasil :Tercapainya Kabupaten Lamandau

Dewan Pengupahan

kegiatan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Apel Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Bulan

Nanga Bulik

14

17

12

Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja dan Norma K3

Keluaran :Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja dan Norma K

14

17

13


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Penerapan SMK3

Nanga Bulik

1 Kegiatan

Nanga Bulik

1 Kegiatan

37.862.500

1 Kegiatan 100 %

48

310.060.000

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

52.753.000

1 Kegiatan

43.838.000

100 % 44.662.500

1 Kegiatan

44.022.000

100 % 31.800.000

100 % Nanga Bulik

100%

100 %

100 %

Hasil :Tercapainya kegiatan Pembinaan Penerapan SMK3


0

100 %

Hasil : Tercapainya kegiatan Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja dan Norma K3 1

1 Kegiatan

13 Kegiatan

100 %

100 %

Hasil:Tercapainya kegiatan melaksanakan Apel Bulan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Nasional 1

1 Kegiatan

10.000.000

100 %

100 % Nanga Bulik

1 Kegiatan

10.000.000

Hasil : Tercapainya pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah

Hasil : Tercapainya kegiatan sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan 1

1 Kegiatan

1 Kegiatan

31.792.000

100 % 43.575.000

1 Kegiatan 100 %

41.000.000

1

14

17

14

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Keluaran:Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Hasil:Tercapainya kegiatan Fasilitasi Perselisihan Hubungan Industrial

1

14

17

15

Sosialisasi Penanggulangan dan Pencegahan HIV AIDS di Tempat Kerja

Nanga Bulik

Penyelesaian

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penanggulangan dan Pencegahan HIV AIDS di Tempat Kerja

1

14

14

17

17

16

17

Sosialisasi Anti Penyalahgunaan Narkoba di Tempat Kerja

Pendataan Objek Pengujian K3

Keluaran:Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Tempat Kerja

Anti

Hasil : Tercapainya kegiatan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Tempat Kerja

Anti

Keluaran :Terlaksananya kegiatan Pengujian K3 Hasil : Tercapainya kegiatan K3

1

1

1

14

14

14

17

17

17

18

19

20

Pemetaan Masalah Ketenagakerjaan

Pemeriksaan Khusus Terhadap Kecelakaan Kerja

Pembuatan DataBase Ketenagakerjaan

Nanga Bulik

Pemetaan Masalah

Hasil : Terwujudnya kegiatan Ketenagakerjaan

Pemetaan Masalah

Keluaran : Tercapainya kegiatan Terhadap Kecelakaan Kerja

Pemeriksaan Khusus

Hasil:Terwujudnyaa kegiatan Terhadap Kecelakaan Kerja

Pemeriksaan Khusus

Keluaran:Tercapainya kegiatan Ketenagakerjaan

Pembuatan DataBase

14

1 8

1

14

18

04

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks

kegiatan

Pembuatan

Nanga Bulik

Nanga Bulik

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Nanga Bulik

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

49

11.737.500

100 % 0

1 Kegiatan

13.139.500

100 % 0

1 Kegiatan

100 %

Belanti kan

15.742.000

100 %

100 % Nanga Bulik

14.696.000

100 %

100 % Nanga Bulik

14.696.000

100 %

100 %

Terwujudnya Pembinaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi


1 Kegiatan

14.742.000

100 %

100 %

DataBase

Keluaran : Tercapainya Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

1 Kegiatan

100 %

Pendataan Objek Pengujian

Keluaran :Terlaksananya kegiatan Ketenagakerjaan

Hasil:Terwujudnya Ketenagakerjaan 1

Pendataan Objek

0

100 %

Hasil : Tercapainya kegiatan Sosialisasi Penanggulangan dan Pencegahan HIV AIDS di Tempat Kerja 1

1 Kegiatan

11.902.000

100 %

100%

54.000.000

1 Kegiatan

10.000.000

1 Kegiatan

100%

34.000.000

1 Kegiatan

10.000.000

Trauma

Raya Hasil:Terlaksananya kegiatan Penyandang Cacat dan Eks Trauma

1

14

18

07


Pendayagunaan Para

Keluaran :Tercapainya Bimbingan dan Penyuluhan Bagi Penyandang Cacat dan Trauma

100 % Belanti kan Raya

Hasil : Terwujudnya Bimbingan dan Penyuluhan Bagi Penyandang Cacat dan Trauma 1

14

18

1

14

1 9

1

14

19

09

01

Pendamping Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat/Berat Ganda

Keluaran : Tercapainya Pendamping Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat/Berat Ganda

14

19

02

Belanti kan Raya

14

19

03

1

14

14

19

19

04

05

24.000.000


Terwujudnya Pembinaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

100%

258.196.000


Keluaran : Terlaksananya Operasional Pembinaan UPT

1 Kegiatan

14.880.000

Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Tentang Wawasan Kebangsaan

Pelatihan Deversifikasi Pangan

Penyuluhan/Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Pengurusan/Penyelesaian Legalitas Lahan/Status Kawasan Hutan

kegiatan

Belanti kan Raya

kegiatan

Penyuluhan/Pelatihan

Hasil : Tercapainya kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan

Penyuluhan/Pelatihan

Keluaran : Terwujudnya Pengurusan/Penyelesaian Legalitas Lahan/Status Kawasan Hutan

1 Kegiatan

Belanti kan Raya

1 Kegiatan

14.088.500

1 Kegiatan

14.539.000

50

1 Kegiatan

5 Kegiatan

100%

0

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

0

100 % 14.688.500


24.000.000

100 %


1 Kegiatan

100 %

100 %

Pelatihan Deversifikasi

Keluaran : Terlaksananya Budidaya Tanaman Perkebunan


Belanti kan Raya

0

100 %

100 %

Penyuluhan Tentang

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Deversifikasi Pangan Hasil : Tercapainya Pangan

1

1 Kegiatan

100 %

Penyuluhan Tentang Wawasan Kebangsaan

1 Kegiatan 100 %

Hasil : Terwujudnya Pendamping Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat/Berat Ganda

Hasil : : Tercapainya Wawasan Kebangsaan 1

20.000.000

100 %

Hasil : Tercapainya kegiatan Operasional Pembinaan UPT 1

1 Kegiatan

100 %

1 Kegiatan

0

100 % 200.000.000

1 Kegiatan

0

1

14

2 0

1

14

20

01

Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Penyusunan Informasi Pasar Melalui Operasional Bursa Kerja Online

Hasil : Tercapainya kegiatan Pengurusan/Penyelesaian Legalitas Lahan/Status Kawasan Hutan

100 %

Terwujudnya Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

100%

0

1 Kegiatan

0

Keluaran : : Tercapainya Penyusunan Informasi Pasar Melalui Operasional Bursa Kerja Online

Belanti kan Raya

Hasil : Terlaksananya kegiatan Penyusunan Informasi Pasar Melalui Operasional Bursa Kerja Online 1

14

20

1

14

2 1

1

14

21

02

02

Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing

Keluaran : Tercapainya Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing

14

21

Belanti kan Raya

14

21

Terwujudnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

100%

366.804.000

Peningkatan Unit Permukiman Transmigrasi

Keluaran:Terlaksananya kegiatan Permukiman Transmigrasi

1 Paket

41.804.000

03

Pembebasan Lahan UPT

04

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Permukuman Transmigrasi

Unit

Belanti kan Raya

Peningkatan Unit Permukiman

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pembebasan Lahan UPT

Belanti kan Raya

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyususnan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Permukuman Transmigrasi

1

14

14

21

2 1

05

Pengembangan Areal Potensi Permukiman Transmigrasi Baru

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Keluaran :Terlaksananya kegiatan Pengembangan Areal Potensi Permukiman Transmigrasi Baru

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Hasil : Tercapainya Pengembangan Areal Potensi Permukiman Transmigrasi Baru

100%


100%


4 Kegiatan

51

41.450.000

100.000.000

100%

709.927.500

1 Paket

0

100% 325.000.000

1 Paket

500.000.000

100% 0

1 Paket

100% Belanti kan Raya

1 Kegiatan

100 %

100% Belanti kan Raya

141.450.000

1 Kegiatan

100%

Hasil : Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Permukuman Transmigrasi 1

0

Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru

Hasil : Tercapainya Pembebasan Lahan UPT 1

1 Kegiatan

100%

100 %

100 %

Peningkatan

2 Kegiatan

100 %

Hasil:Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing

Hasil:Terwujudnya Transmigrasi 1

100 %

125.000.000

100% 0

1 Paket

84.927.500

100% 84.000.000

4 Kegiatan

100%

62.000.000

1

14

21

05


Keluaran : Terbayarnya Honorarium TKS Kecamatan

Kab. Lamand au

Hasil : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kemandirian 1

14

21

06


Keluaran :Tersedianya wadah pembinaan generasi muda sekaligus wadah tenaga relawan dibidang usaha kesejahteraan sosial

14

21

07

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Keluaran :Terlaksananya Penanaman nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Nanga Bulik

1

14

21

08

Keluaran :Terlaksananya pengembangan kelembagaan perlindungan bagi lanjut usia

Nanga Bulik

1

14

14

2 3



23

Penertiban Tuna Susila/Gelandangan/Pengemi s/WTS/ Waria/ Terlantar/Cacat

Keluaran :Terlaksananya penertiban tuna susila

01


1

14

14

3 0

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong membangun desa

30


Keluaran : Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

03

Nanga Bulik

1 Tahun

1 Paket 35 Orang

15.000.000

1 Paket


52

0

14.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Paket

24.000.000

1 Tahun

100%

2.000.000

1 Tahun

2.000.000

1 Kegiatan

100%

1.450.000

1 Tahun

1.450.000

1 Tahun

100%

10.000.000

1 Kegiatan

15.000.000

1 Kegiatan

24.000.000

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Tercapainya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat


15.000.000

1 Tahun

Hasil :Tercapainya penertiban tuna susila 1

1 Paket

1 Tahun

Hasil :Tersedianya kelembagaan perlindungan bagi lanjut usia 1

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

Hasil :Tercapainya Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Bagi lanjut usia

24.000.000

1 Tahun

Hasil :Meningkatnya peran aktif generasi muda dalam pembangunan kesejahteraan sosial 1

1 Tahun

1 Kegiatan

100%

13.567.315

1 Kegiatan

13.567.315

1 Kegiatan

BAB IV PENUTUP Rencana

Kerja

(Renja)

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Lamandau.Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau,

Drs. Y U A N O, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630504 199003 1 009 Rencana Kerja ---DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau 2014

53


54

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071017

NANGA BULIK 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 870/ /IX/Dinsosnakertrans-2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

Bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014; Bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

5.

6.

7.

8.

9.

Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012; 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten lamandau tahun 2013 nomor 294). MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

KESATU

: Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

KEDUA

KETIGA

Lamandau Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau; : Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada pasal (I) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018; : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Nanga Bulik : 1 Juli 2013 Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau,

Drs. Y U A N O, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630504 199003 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071017

NANGA BULIK 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 870/ /IX/Dinsosnakertrans-2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

Bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau pada perubahan anggaran tahun 2013, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran perubahan tahun anggaran 2013; Bahwa Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3.

4286); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang.......... 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2005 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah..........

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor seri E; 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten lamandau tahun 2013 nomor 294). 21. Peraturan Bupati Lamandau nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Berita daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 295).

Memutuskan ..........

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

KESATU

: Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau; KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada pasal (I) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2013; KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Nanga Bulik : 2 September 2013 Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau,

Drs. Y U A N O, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630504 199003 1 009

DAFTAR ISI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Recommend Documents